Penulis: admin

Ada Dugaan Pungli dalam Program PTSL di Labuan

PANDEGLANG, BANPOS – Warga Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengaku dibebankan biaya sebesar Rp500 ribu untuk biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022.

Salah seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 500 ribu untuk pendaftaran program PTSL.

“Saya sudah daftar dan sudah membayar biayanya sebesar Rp 500 ribu. informasinya saat ini tengah proses pengukuran,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Cigondang, Bahri membenarkan, jika saat ini pihaknya tengah memproses program PTSL tahun 2022 dengan bidang sebanyak 102 bidang lahan.

Saat disinggung apakah biaya pendaftaran mencapai sebesar Rp 500 ribu, Ia mengaku bahwa hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dengan para pemohon.

“Iya kang, tapi itu hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dengan warga pemohon,” katanya.

Saat ditanyakan lagi apakah benar biaya pendaftaran PTSL yang harus dibayarkan oleh warga pemohon sebesar Rp 500 ribu. Bahri kembali mengaku bahwa itu hasil kesepakatan dengan pemohon. Tapi, ada juga yang tidak membayar bayar dan juga ada yang bayar sebagian.

“Seueur oge nu teu bayar, kadang aya nu masihan Rp 100 ribu. (Banyak juga yang tidak bayar dan ada juga yang bayar Rp 100 ribu). Rada bingung (agak bingung),” ungkapnya.

(DHE/PBN)

15 Maret 2022
14 Orang Siswa Jadi Korban Jembatan Gantung yang Roboh

LEBAK, BANPOS – Jembatan Gantung Lebak Nangka, Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, putus. Sebanyak 14 orang siswa SMPN 4 Cijaku terjatuh saat menyeberang.

Dari 14 orang siswa yang terjatuh dari jembatan penghubung Desa Citepuseun, Kecamatan Cihara pada Sabtu (12/2) lalu itu, 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dirawat di rumahnya masing-masing.

Informasi yang dihimpun, 14 orang siswa SMPN 4 Cijaku yang terjatuh, dari jembatan saat sedang melaksanakan kegiatan hiking pramuka dengan rute melewati jembatan Lebak Nangka. Namun, saat sedang menyeberang jembatan yang dibangun pada tahun 2011 lalu diduga tidak kuat menahan jumlah siswa sehingga putus dan ke 9 orang siswa itu ikut terjatuh.

Ambruknya jembatan akibat tidak kuat menahan beban seiring usia jembatan yang sudah dibangun sejak 11 tahun lalu. Relawan BPBD Kecamatan Cihara Rudaya membenarkan peristiwa tersebut.

“Betul dari 14 orang, 9 orang siswa SMPN 4 Cijaku mengalami luka-luka akibat putusnya Jembatan Lebak Nangka. Para korban dirawat di rumahnya masing-masing, dan kabarnya juga sudah membaik,” kata Rudaya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (14/3).

Rudaya menjelaskan, Jembatan Lebak Nangka yang dibangun pada tahun 2011 yang berada di aliran sungai Peucang Pari diduga sudah rapuh dan belum pernah dilakukan perbaikan sehingga material sling pada jembatan tidak kuat menahan saat belasan siswa melintasinya.

“Kejadiannya saat para siswa itu akan melintasi jembatan, diduga tidak kuat akhirnya sling jembatan putus dan para siswa itu ikut terjun bebas ke persawahan bukan ke sungai. Tidak terjun ke sungai, tapi ke sawah. Karena jembatan itu melintasi sawah dan sungai,” jelasnya.

Jembatan Gantung Lebak Nangka kata Rudaya, merupakan satu-satunya akses warga Citepuseun sehingga sampai saat ini warga belum bisa melintasinya lantaran debit sungai yang masih tinggi.

“Ya, itu tadi karena akses satu-satu putus ditambah lagi air sungai masih tinggi warga belum bisa nyebrang. Ya paling nunggu air surut,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak, Irvan Suyatupika membenarkan adanya kejadian tersebut dan sudah meninjau lokasi kejadian.

“Benar, kita sudah meninjau lokasi jembatan putus itu,” katanya.

(CR-01/PBN)

15 Maret 2022
Truk Pengangkut Klinker Terguling, Warga Minta Jalan Simpang-Beyeh Segera Diperbaiki

MALINGPING, BANPOS – Saat melewati Jalan Baru Simpang-Beyeh yang rusak parah, truk bermuatan klinker bahan semen mengalami kecelakaan (laka) tunggal terguling dan menumpahkan klinker, Senin (14/03).

Keterangan yang didapat BANPOS, truk Isuzu jenis Tronton Bernomor Polisi B 9995 KYU ini mengalami laka tunggal terjadi pada sekira pukul 11.20 Wib. Dalam peristiwa itu tidak ada korban luka.

Saat itu sopir bernama Juman berusaha menghindari jalan yang berlubang namun malah terpelosok dan terguling. “Iya, terperosok lalu terguling saat menghindari lubang jalan yang dalam,” ungkapnya di TKP.

Warga setempat yang menyaksikan, Rahmat mengatakan jalur Jalan Baru Simpang-Beyeh itu sudah lama dalam keadaan rusak parah dan sering menimbulkan laka tunggal. ” Ini sering menimbulkan kecelakaan tunggal, terutama pengendara motor juga. Ya karena jalannya ini rusak parah” terangnya.

Senada, pegiat sosial setempat, Andreas menyebut di jalur tersebut sudah kerap kali terjadi hal serupa. Dikatakannya, bahwa laka tunggal selain banyak disebabkan kelalaian pengemudi saat menghindari lubang jalan.

“Untuk tronton pengangkut klinker itu terguling ketika menghindari jalan yang berlubang, kendaraannya malah terpelosok dan terguling. Memang jalan ini sudah lama rusak dan terkesan terabaikan, padahal di sini banyak perkantoran pemerintah, tapi sampai kapan jalan ini diperhatikan untuk diperbaiki,” ujarnya.

Ditambahkan Andres, ia berharap segera adanya pembangunan di Jalan Baru tersebut karena merupakan sarana perlintasan bagi masyarakat banyak. Kata dia, selain jalur itu sebagai jalur padat dan alternatif penghubung ke arah Wanasalam, Pandeglang dan Bayah juga di area tersebut banyak sekolah dan perkantoran pemerintah.

“Kami mohon pihak terkait segera memperbaiki. Ini sudah hampir 8 tahun tidak tersentuh rehab. Apalagi jalur jalan ini adalah jalur ekonomi yang setiap hari sangat padat, perlintasan alternatif warga petani, ke perkantoran pemerintah, tempat wisata dan ke sekolah SMK,” paparnya.

(WDO)

15 Maret 2022
Desa Bayah Timur Dapat Bantuan Rehab Jembatan dari Program TJSL Kementerian BUMN

BAYAH, BANPOS – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelontorkan dana melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PTJSL) untuk pembangunan jembatan di beberapa titik di Provinsi Banten.

Diketahui, ada tiga daerah yang mendapatkan bantuan secara langsung berupa rehab total infrastruktur jembatan, di antaranya Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Dan untuk Lebak salah satunya adalah Jembatan Cinangga Lebak di Desa Bayah Timur.

Penyerahan bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada para kepala desa penerima manfaat PTJSL.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada beberapa sektor yang menjadi konsentrasi alokasi dana CSR BUMN yang tergabung dalam PTJSL, yakni untuk kesehatan, pendidikan dan Infrastruktur.

“Semoga ini dapat bermanfaat bagi penerima bantuan,” katanya, Senin (14/03).

Sementara, Kepala Desa Bayah Timur Rafik Rahmat Taufik, sebagai salah satu desa yang menerima PTJSL mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Kementerian BUMN khususnya Mentri BUMN.

Menurut Rafik, bantuan rehab jembatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga di Kampung Cinangga Lebak Desa Bayah Timur. Dikatakannya, jembatan tersebut bagian akses warga dalam meningkatkan ekonomi di bidang pertanian.

“Alhamdulillah Desa Bayah Timur mendapatkan pembangunan jembatan Leuwi Rengas di Kampung Cinangga Lebak dari dana CSR BUMN. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Cinangga Lebak karena jembatan itu satu-satunya akses pertanian warga,” ujarnya.

Ditambahkan Rafik, bantuan rehab jembatan menandakan bahwa BUMN hadir dan peduli terhadap masyarakat.

Terlebih lagi, kata dia, jembatan yang akan direhab di Desa Bayah Timur merupakan satu-satunya akses masyarakat dalam penyediaan pangan di wilayah Kecamatan Bayah.

“Secara khusus, terima kasih banyak kepada pak Erick Thohir yang telah memfasilitasi dan sudah memberikan bantuan rehab total pembangunan jembatan di Desa Bayah Timur,” paparnya.

(WDO)

15 Maret 2022
Punya Bukti Kerugian Negara, Kejari Cilegon Selidiki Proyek Depo Sampah Purwakarta

CILEGON, BANPOS – Sebanyak 20 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan Kejari Cilegon terkait pembangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta pada 2019 lalu yang berada di Lingkungan Kaligandu, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon Atik Ariyosa mengatakan, kasus Depo Sampah milik DLH Cilegon saat ini sudah masuk tahap penyidikan. “Sekitar 20 orang yang telah dilakukan pemeriksaan ditahap penyidikan,” kata Ari sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Senin (14/3).

Lebih lanjut, Ari mengatakan sebelumnya dalam proses penyelidikan telah didapatkan alat bukti yang diduga menyebabkan kerugian negara. Namun kerugian masih dalam perkembangan proses perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten. “Pembangunan Depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019,” tuturnya.

Ari menambahkan, pejabat yang telah diperiksa, dari DLH Cilegon maupun pejabat penyedia kegiatan proyek tersebut. Namun, ketika disinggung siapa saja pejabat yang diperiksa serta kerugian negara, Ia enggan menyebut lebih lengkap lagi. “Dari DLH sama penyedia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah selesai dibangun pada 2019 lalu, bangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta mangkrak. Bangunan Depo Sampah tersebut dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon yang terletak di Lingkungan Kaligandu, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Hasil pantauan di lapangan, tidak ada aktivitas sama sekali di bangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta, Minggu (13/3). Di dalam bangunan hanya ada beberapa kayu, dan pagar depan tampak digembok.

Hasil penelusuran BANPOS dari laman lpse.cilegon.go.id pembangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta dilakukan pada 2019 lalu. Nama kegiatan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo dengan nilai pagu anggaran Rp939.200.000,00.

Lurah Purwakarta Deni Sumantri mengatakan bahwa Depo Sampah dulu dibangun pada 2019. Bahkan pada saat pembangunan ada penolakan dari masyarakat sekitar. “Saya duduk di Kelurahan Purwakarta pertengahan 2019, saat itu saya di demo, saya tidak tahu, apakah sudah sosialisasi ke masyarakat atau belum,” kata Deni saat dikonfirmasi kemarin.

Lebih lanjut, Deni mengatakan sejak dibangun Depo Sampah tersebut belum pernah digunakan. Deni menduga, tahapan sosialisasi tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat demo menolak keberadaan Depo Sampah. “Tidak setuju masyarakat, mungkin khawatir bau karena terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat,” terangnya.

Kemudian pasca bangunan selesai dibangun, lanjut Deni, pihak DLH Cilegon juga belum pernah melakukan koordinasi dengan Kelurahan Purwakarta. Sehingga, Ia tidak mengetahui penggunaan bangunannya saat ini untuk kegiatan apa. “Kalau saya lihat memang tidak ada aktivitas. Di lokasi itu juga sering banjir kalau pas hujan,” pungkasnya.

Sementara, salah satu warga yang berjualan Pecel Lele di Kaligandu, Kardi mengaku tidak mengetahui alasan Depo Sampah tidak digunakan. “Katanya dulunya buat tempat sampah, tapi tidak pernah dipakai,” tuturnya.

Kardi menuturkan, saat masa pembangunan, warga sekitar juga sempat menolak bahkan melakukan demo. Alasannya, lantaran Depo Sampah terlalu dekat dengan pemukiman warga dan daerah situ rawan banjir. “Sekarang sih kadang buat tenis meja warga,” katanya.

Di bagian lain, saat dikonfirmasi Kepala DLH Kota Cilegon Rasmi Widyani tidak merespon panggilan telepon dari awak media.

(LUK/RUL)

15 Maret 2022
Tanah dan Air dari Banten Untuk IKN Dibawa Di Tempat Berwarna Gelap

SERANG, BANPOS – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyerahkan secara langsung tanah dan air dari Provinsi Banten dalam prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol bakal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, kepada Presiden Jokowi, Selasa (14/4).

Tanah yang berasal dari tanah wiwitan Baduy, Kabupaten Lebak dan dari Keraton Surosowan, Banten Lama, Kota Serang dikemas dalam sebuah tembikar atau gerabah tanah liat berwarna gelap. Adapun air yang diambil dari kawasan Tirtayasa, Kabupaten Serang dikemas dalam kendi tanah liat yang juga berwarna gelap.

Dari tanyangan kanal Youtube Sekretariat Presiden yang menanyangkan secara langsung prosesi tersebut tampak Presiden Jokowi menerima tembikar berisi tanah terlebih dahulu, untuk kemudian dituangkan Jokowi ke dalam sebuah gerabah besar berwarna tembaga. Berikutnya Jokowi juga menuangkan Air Tirtayasa dari dalam kendi yang diserahkan Andika ke dalam gerabah besar berwarna tembaga tersebut.

Andika sendiri mendapat giliran ke-15 menyerahkan tanah dan air dari Provinsi Banten dalam prosesi tersebut, yakni setelah giliran Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Andika yang mengenakan pakaian dinas lapangan Wakil Gubernur Banten berwarna coklat tua tampak menjelaskan kepada Jokowi mengenai asal muasal tanah dan air yang diserahkannya itu.

“Saya sampaikan ke Pak Presiden tadi bahwa tanah yang kita bawa adalah tanah Wiwitan yang berasal dari Baduy dan tanah Surosowan dari Keraton Surosowan di Banten Lama. Dan airnya dari kawasan Tirtayasa di Kabupaten Serang, merujuk kepada Sultan Ageng Tirtayasa, sultan Banten yg merancang sistem pengairan persawahan tempo dulu,” kata Andika usai acara saat dihubungi melalui ponselnya dari Kota Serang.

Terkait penggunaan tembikar dan kendi tanah liat sendiri sebagai wadahnya, Andika mengatakan, Presiden Jokowi sebelumnya memang meminta wadah yang digunakan setiap provinsi harus berbeda sesuai dengan kebudayaan daerahnya masing-masing. “Gerabah dari tanah liat kan memang salah satunya industri kerajinan di Banten yang berasal dari peradaban masa lalu,” imbuhnya.

Prosesi penyerahan tanah dan air dari 34 provinsi itu sendiri di awali dengan penyambutan Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Keduanya disambut dengan prosesi penyambutan tamu khas Kaltim dimana Jokowi dan Ibu Negara tampak diperciki air dari wadah khusus oleh Gubernur Kaltim dengan menggunakan sejenis rerumputan.

Dalam menerima tanah dan air dari 34 provinsi ini, Isran juga tampak berdiri mendampingi Jokowi, selain satu orang yang berpakaian adat khas Kaltim. Disebutkan narator kanal Youtube Sekretariat Negara, bahwa dalam prosesi tersebut juga dihadirkan para kesatria berbaju adat khas 33 provinsi se-Indonesia, selain yang berbaju adat khas Kaltim tadi.

Tampak juga mendampingi Jokowi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan sejumlah menteri serta kepala lembaga tinggi Negara. Mereka di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahaladia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala IKN Otorita IKN Dhony Rahajoe. Adapun gubernur yang mendapat kesempatan pertama memberikan tanah dan air kepada Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Usai prosesi 34 kepala daerah provinsi tersebut tampak dijamu makan siang oleh Jokowi di bawah tenda besar yang sengaja didirikan masih di kawasan Nol Kilometer IKN Nusantara tersebut. Tampak Andika duduk satu meja persis di sebelah kursi Jokowi. Bersama keduanya duduk menghadap satu meja yang sama adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kaltim Isran Noor, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe.

Sebelumnya diberitakan, Andika berangkat ke IKN Nusantara membawa serta tembikar atau gerabah berisi tanah Wiwitan dari Baduy di Kabupaten Lebak dan tanah Surosowan dari kawasan Keraton Surosowan, Banten Lama, Kota Serang. Selain itu Andika juga turut membawa kendi berisi air tirtayasa dari kawasan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

Diungkapkan Andika, Provinsi Banten memilih membawa tanah dan air dari Baduy dan Keraton Surosowan mengingat secara akar budaya, Banten berasal dari dua tempat tersebut. Andika menyebut keduanya sebagai cikal bakal peradaban Banten. Adapun air yang diambil dari kawasan Tirtayasa mengingat sejarah perairan di Banten sangat masyhur pada era Sultan Ageng Tirtyasa membangun sistem pengairan persawahan di kawasan Tirtayasa tersebut.

(RUS/ENK)

15 Maret 2022
Kabupaten Serang Jadi Pilot Project Percepatan Penurunan AKI/AKB

SERANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Republik Indonesia United Nations Population Fund (RI UNFPA) menggelar lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).

Dalam lokakarya ini, Bappenas menjadikan Kabupaten Serang sebagai percontohan atau Pilot Project untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Direktur Keluarga Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan bahwa pihaknya sedang menguji cobakan menyusun perencanaan penganggaran yang terintegrasi kesehatan reproduksi dalam rangka penurunan AKI/AKB.

“Kita sekarang tahu AKI dan AKB baru lahir kita kan sudah menurun tetapi kalau kita lihat dari rata-rata tercepat penurunannya itu baru 2,2 persen pertahun, kita harusnya kalau bisa ingin mencapai target RPJMN itu harus kita turunkan 5,5 persen pertahun artinya kita perlu percepatan,” ujarnya.

Woro pun mengatakan bahwa Provinsi Banten masuk dalam kategori tingginya AKI-AKB. Ia pun mengungkap AKI-AKB di Kabupaten Serang ini masih cukup tinggi.

“Jawa Barat dan Banten ini termasuk 5 tertinggi juga di Indonesia untuk AKI dan AKB,” paparnya.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan lokakarya ini salah satu indikatornya di bidang kesehatan sesuai dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

“Bidang kesehatan itu adalah usia lama hidup dan diturunkan lagi itu AKI dan AKB baru lahir yang bisa berkontribusi terhadap indikator IPM di bidang kesehatan ini,” paparnya.

Tatu berharap, tim percepatan penurunan AKI-AKB Kabupaten Serang dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Karena kita tahu untuk AKI dan AKB baru lahir di Kabupaten Serang ini masih jadi persoalan. Karena masih tinggi angkanya yang harus kita turunkan untuk lebih kecil lagi angkanya,” tuturnya.

Tatu pun mengatakan bahwa tingginya AKI-AKB ini salah satu faktornya disebabkan oleh pernikahan usia dini. Maka dari itu, Tatu meminta kepada Staff Ahli Bidang Kesra, Bappeda untuk mengoordinasikan dengan Kementrian Agama (Kemenag) terkait pernikahan dini.

“Sebab tingginya AKI dan AKB bukan hanya pada faktor kesehatan saja, melainkan faktor banyaknya pernikahan di usia dini,” tandasnya.

(MG03)

Caption: Lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).

15 Maret 2022
Puluhan Ribu Pendatang di Kota Serang Belum Punya KTP

SERANG, BANPOS- Puluhan ribu warga pendatang di Kota Serang disebut masih belum memiliki identitas Kota Serang yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan melalui Disdukcapil Kota Serang. Padahal, mereka sudah lama menetap di Kota Serang.

Hal itu disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat menghadiri agenda Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan, Senin (14/3). Menurut Syafrudin, hingga 2022 ini masih ada sekitar 5 hingga 15 persen warga pendatang yang belum terdata oleh kelurahan.

Bahkan, Syafrudin mengatakan bahwa di Kota Serang saat ini, terdapat komplek perumahan yang mayoritas berisi penduduk pendatang. Mereka menurut Syafrudin, masih menggunakan identitas dari daerah asalnya.

“Karena Kota Serang Ibukota Provinsi Banten, banyak pendatang. Saya pernah datang ke komplek malah mayoritas bukan penduduk Kota Serang. Masih acak-acakan, dari Tangerang dan Kabupaten Serang. Padahal itu sudah menetap,” ujar Syafrudin.

Syafrudin menegaskan bahwa warga pendatang harus mengurus kependudukannya setelah tinggal selama enam bulan lebih di daerah lain, termasuk Kota Serang.

“Seharusnya setelah enam bulan itu sudah punya KTP, sementara saat ini yang terdata sekitar 687.881 warga Kota Serang. Padahal di lapangan terdapat 700 ribu lebih,” tuturnya.

Syafrudin mengaku, terdapat beberapa faktor warga tidak mengurusi kependudukannya. Salah satunya karena ketidaktahuan dan enggan mengurusi kependudukannya di daerah asal, serta hanya numpang tinggal di Kota Serang.

Sehingga ia meminta seluruh perangkat pemerintahan, mulai dari RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan untuk mendata penduduknya kembali. Sehingga data kependudukan lebih akurat. “Jadi harus dipaksa, apalagi karena kan sekarang juga sudah lebih mudah, cukup dengan online saja bisa langsung cabut (berkas). Supaya penduduk kami ini akurat,” tuturnya.

Kepala Disdukcapil Kota Serang, Dulbarid, mengatakan jika hingga Maret 2022 sudah ada penambahan penduduk di Kota Serang dari sebelumnya sebanyak 687.881 menjadi 702.228 orang, atau meningkat sebesar 3 persen. Jumlah tersebut berpotensi untuk bisa terus bertambah.

“Angka tersebut berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil. Jadi datanya sudah dibersihkan baru diturunkan ke kami,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (Yandafduk) Disdukcapil Kota Serang, Enung, mengatakan bahwa tidak ada keharusan warga untuk mengurusi kependudukannya. Namun bagi warga yang ingin namun tidak mengerti pengurusannya, maka Disdukcapil akan membantu.

“Ini lebih kepada imbauan saja, karena sudah bertahun-tahun tinggal di Kota Serang, namun belum memiliki KTP,” jelasnya.

Meski begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan warga bila telah memiliki KTP, salah satunya penunjang untuk pemenuhan administrasi yang dibutuhkan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. “Ya ini kan berkaitan dengan perbankan, kesehatan, termasuk juga bantuan sosial yang mengharuskan memiliki KTP Kota Serang,” tandasnya.

(DZH/AZM)

15 Maret 2022
Pemkab Pandeglang Kelola Arsip Dengan Aplikasi Srikandi

PANDEGLANG, BANPOS – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) adalah aplikasi wajib dalam pengelolaan arsip yang menjadi penentu tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Dengan aplikasi Srikandi, surat menyurat lebih cepat dengan menggunakan tandatangan digital,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan, pembahasan aplikasi Srikandi, Senin (14/3).

Menurutnya, aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut, kata Irna, bersifat Government to Government (G2G), sehingga dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah.

“Jika ada surat-menyurat, tidak harus menunggu keesokan hari agar lebih cepat ditindaklanjuti. Kita harus cepat menerima perubahan, karena diera digital perubahan itu sangat cepat (destruktif),” terangnya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban bahwa aplikasi Srikandi memang sudah diterapkan oleh dua daerah yaitu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang.

“Pada satu kesempatan bertemu dengan bu Airin, saya melihat beliau sedang menandatangani digital. Saya tanya apakah itu pesanan online, ternyata sedang menandatangani surat secara digital,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya aplikasi Srikandi maka terjadi perubahan destruktif, karena hal tersebut menjadi lompatan yang tinggi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Aplikasi ini segera kita terapkan atas instruksi pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap, apapun SPBE yang disarankan harus dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

15 Maret 2022
Disnaker Kota Tangerang Gelar Pelatihan Konten Kreator

TANGERANG, BANPOS – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memberikan wadah bagi masyarakat Kota Tangerang yang berminat menjadi seorang konten kreator dan digital marketer dengan pelatihan yang dilaksanakan pada kegiatan perluasan kesempatan kerja, Dinas Ketenagakerjaan.

Pada pelatihan tersebut, Disnaker menyedikan delapan angkatan untuk konten kreator dan sepuluh angkatan untuk digital marketer yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GeTI Incubator Serpong.

“Melalui pelatihan ini kami (Disnaker) siap melahirkan 240 konten kreator dan 300 digital marketer,” ucap Ujang Hendra, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pada saat pembukaan acara, Senin (14/03).

Selama tiga hari, 30 peserta pelatihan disetiap angkatan akan mendapatkn wawasan dan ilmu baru dari narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Selain itu. Setelah kegiatan pelatihan peserta pun akan diberikan sertifikat sebagai bukti administasi mereka telah mengikuti pelatihan tersebut.

“Nanti, setelah pelatihan berlangsung, para peserta akan mendapatkan sertifikat. Dan khusus bagi mereka yang tekun pada saat pelatihan akan kami ajukan untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP,” kata Ujang.

“Para peserta juga akan mendapatkan masa inkubasi serta kesempatan diskusi dan sosialisasi hingga akhirnya mereka mahir menjadi seorang konten kreator dan digital marketer,” lanjut Ujang.

Sementara Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasa Kesempatan Kerja Mualim, menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan dan e-commerce untuk menanggulangi permasalahan kewirausahaan.

“Yang pertama bagaimana kita menambah pengetahuan yang harus dimiliki oleh entrepreneur, oleh karena itu hadirlah pelatihan ini. Selanjutnya ada market atau pasar kami juga telah bekerjasama dengan UMKM sedangkan pelatihan barista kami ajukan kerjasama dengan Kopi Kenangan dan yang terakhir modal, bekerjasama dengan KUR BRI dan BJB, PNM serta Telkom,” paparnya.

Selain konten kreator dan digital marketing Disnaker juga menyediakan lima pelatihan lainnya yang dapat dilihat dan didaftarkan melalui aplikasi Tangerang LIVE.

(MADE/BNN)

15 Maret 2022