BANTEN POS

Penulis: admin

  • Dalam Waktu Singkat BPN Terbitkan Sertifikat Hibah Tanah Untirta

    Dalam Waktu Singkat BPN Terbitkan Sertifikat Hibah Tanah Untirta

    PANDEGLANG, BANPOS-Sebagai bentuk komitmen dalam membangun Kabupaten Pandeglang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, bantu menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah hibah seluas kurang lebih 7 hektar untuk pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Desa Kaduela, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.

    “Kita betul-betul komit ingin membangun Kabupaten Pandeglang, khususnya di wilayah Cadasari ini supaya ada bangunan universitas negeri, di Pandeglang,” kata Kepala BPN Pandeglang, Suraji kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, bentuk komitmen BPN dengan membantu penerbitan sertifikat tanah hibah dari Pemkab Pandeglang kepada Untirta tersebut dengan mempercepat waktu penerbitannya.

    “Tidak lebih dari 2,6 bulan ini pembuatan sertifikat sudah selesai. Karena kalau sertifikat belum jadi di awal tahun 2022, maka Untirta tidak bisa membangun kampusnya di Cadasari Pandeglang,” terangnya.

    Bahkan, jika tanah hibah tersebut tidak bisa disertifikatkan, maka lokasi pembangunan kampus Untirta akan dialihkan ke Kabupaten Lebak.

    “Saya bilang kepada wakil rektor Untirta agar jangan dialihkan. Tapi saya minta untuk mengundang Kepala Desa (Kades) dan Camat untuk diskusi di ruangan saya, dua kali pertemuan clear dan sertifikat rampung,” katanya.

    Suraji menambahkan, setelah sertifikat hibah tanah selesai, pihaknya langsung menyerahkan kepada Rektor Untirta pada 16 Februari lalu dengan luas tanah kurang lebih 7 hektar.

    “Kemarin saya sudah wanti-wanti ini Untirta mau bangun kampus, berlian sudah didepan mata. Jangan sampai anggaran sekian untuk membangun Untirta disini akan beralih ke kabupaten lain, betul-betul saya cegat. Sayang berlian sudah didepan mata,” ujarnya.

    Suraji mengungkapkan, berlian ini artinya mau kapan lagi ada kesempatan di Pandeglang mau dibangun Universitas Negeri.

    “Kesempatan belum tentu muncul dua kali, kan begitu. Ini adalah kesempatan emas, berlian didepan mata ayo kita tangkap,” katanya.

    Suraji optimis, Ketika kampus Untirta sudah dibangun, maka wilayah setempat akan berkembang serta harga tanah akan melambung.

    “Misalkan saat ini harga tanah Rp 30 ribu. Kalau setelah jadi Universitas, di situ harga bisa naik menjadi Rp 300 ribu permeter, luar biasa,” ucapnya.

    Selain berdampak terhadap harga tanah, kata Suraji lagi, masyarakat juga bisa mengembangkan usahanya dengan berjualan dan bisa membangun kos-kosan.

    “Kampus Untirta bisa hadir disini sangat luar biasa. Maka dari itu, saya berjuang mati-matian untuk Untirta bisa membangun di Cadasari Pandeglang,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    TANGERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024 mendatang sebesar Rp 101 miliar. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 61 miliar.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan, jumlah itu bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya. Hal ini menyusul adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, Pilkada dianggarkan Rp 99 miliar dengan jumlah TPS 3.100.

    “Kita terakhir ajukan Rp 99 miliar memang ada perubahan karena waktu itu TPS masih berjumlah 3.100. Nanti akan kita sampaikan ulang kembali, jadi Rp 101 miliar dengan jumlah TPS 3200,” ujarnya, Kamis, (10/3).

    Kata Syailendra, pihaknya sudah menyampaikan rencana penambahan anggaran tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Namun demikian baru disampaikan secara lisan. Selebihnya proposal pengajuan anggaran pilkada ini akan direvisi. “Sudah kita ajukan ke dewan itu Rp 99 miliar, tapi nanti akan kita revisi Rp 101 miliar,” katanya.

    Pengajuan anggaran ini juga berdasarkan estimasi pemilih yang sebanyak 1,3 juta jiwa di 2018, lalu 700 Kepala Keluarga dan pasangan calon (paslon) walikota Tangerang yakni 5. Sisa dari anggaran tersebut akan dikembalikan seiring perjalan pilkada nanti.

    “Namun nanti ada efisiensi anggaran, yang akan kita kembalikan nanti proses perjalanan waktu. Tergantung estimasi nanti,” kata Syailendra.

    Syailendra mengungkapkan anggaran paling besar akan digunakan untuk honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc yang angkanya 33,36 persen atau Rp 33.784.350.000. Kata Syailendra terdapat revisi honor dari Pilkada 2018 lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bayangkan saja kepala TPS hanya digaji Rp 500 ribu. Berdasarkan keluhan itu maka ada penambahan gaji,” ungkapnya.
    Dia mengatakan karena ini pilkada serentak maka ada kemungkinan berbagi anggaran atau cost sharing dengan KPU provinsi Banten. Terutama terkait dengan honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc.

    “Kemungkinan besar yang akan ada cost sharing terkait dengan ad hoc. Ini kan kita belum final (anggaran) kemungkinan ini bisa berubah. Ini kan proposal tetap kita ajukan,” ungkap Syailendra.
    Dia menjelaskan, anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

    Kemudian, Permendagri Nomor 41/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kemendagri Nomor 53 / 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

    (IRFAN/BNN)

  • 32 Madrasah Terdampak Gempa di Lebak Diajukan Dapat Bantuan

    32 Madrasah Terdampak Gempa di Lebak Diajukan Dapat Bantuan

    LEBAK, BANPOS – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak mengusulkan perbaikan 32 madrasah yang rusak akibat terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu ke Kementerian Agama RI.

    Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Badrusalam mengatakan, dari 32 sekolah madrasah yang rusak akibat terdampak gempa bumi tersebut terdiri dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak.

    “Ada 32 madrasah yang sudah kami usulkan perbaikannya ke pusat, salah satunya MTs di Curug Panjang, Cikulur yang memang kondisinya rusak berat karena longsor dan diperparah dengan gempa,” kata Badrusalam, Kamis (10/3).

    Badrusalam mengatakan, akibat gempa hanya beberapa sekolah saja yang kondisi kerusakannya berat. Sisanya hanya rusak-rusak ringan dan sedang. Namun begitu, pihaknya tetap mengusulkan untuk perbaikan ke Kemenag RI.

    “Hanya beberapa saja yang rusak parah seperti madrasah yang di Curug Panjang itu, kebanyakan hanya rusak ringan dan sedang saja,” ucapnya.

    Badrusalam berharap Kemenag Pusat bisa mengakomodir usulan perbaikan puluhan madrasah tersebut, terutama madrasah-madrasah dengan tingkat kerusakan yang sangat parah.

    “Harapan saya usulan kami bisa direalisasikan, setidaknya 70 persen atau madrasah yang memang mengalami kerusakan berat,” harapnya.

    Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ahmad Firdaus. Pihaknya berharap usulan bantuan program untuk perbaikan sebanyak 32 madrasah diakomodir oleh Kemenag Pusat.

    “Kita sudah mengusulkan ke pusat, nah kebijakannya itu ada disana. Tentunya kita berharap usulan itu bisa terealisasi,” katanya.

    Kepala Desa Curugpanjang, Yadi mengapresiasi langkah Kemenag Lebak yang bergerak cepat dengan mengusulkan bantuan program untuk perbaikan madrasah yang terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu yang kondisinya rusak parah.

    “Saya apresiasi langkah Kemenag Lebak. Semoga usulan perbaikan benar-benar direspon dan diakomodir oleh Kemenag Pusat,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • Dandim Cilegon Mantan Komandan Pasukan Tengkorak

    Dandim Cilegon Mantan Komandan Pasukan Tengkorak

    CILEGON, BANPOS – Letnan Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo yang baru sebulan menjabat sebagai Komando Distrik Militer (Kodim) 0623/Cilegon, menggantikan Letkol Inf Ageng Wahyu Ramadhon, merupakan prajurit tempur yang mumpuni.

    Diketahui sebelum pindah ke Cilegon, beliau dipercaya menjadi komandan di salah satu Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 305/Tengkorak yang diisi pasukan elite lintas udara Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), menggantikan Letkol Inf Fajar Akhirudin.

    Walau tidak lama memimpin prajurit TNI yang berada di bawah kendali Brigade Infanteri Para Raider 17/Kujang I, Divisi Infanteri 1/Kostrad itu, tapi Letkol Inf Ari memiliki kisah operasi lintas udara yang patut diacungi jempol.

    Pada awal November 2021, Letkol Inf Ari memimpin pasukannya untuk melakukan penyerbuan ke Baturaja melalui langit di puncak latihan Kartika Yudha 2021. Ketika itu dengan menggunakan empat pesawat angkut Hercules dan CN-295, Letkol Inf Ari memimpin 650 prajurit Yonif PR 305/Tengkorak Kostrad terjun dari langit dan melakukan penyerbuan cepat.

    Dalam aksi itu, pasukannya berhasil menguasai daerah yang disimulasikan sebagai basis musuh, hanya dalam waktu 45 menit saja. Letkol Inf Ari melaksanakan operasi lintas udara di Baturaja untuk mengasah kemampuan tempur, karena Yonif PR 305/Tengkorak merupakan bagian dari Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI.

    Setelah satu bulan menjabat sebagai Dandim 0623 Cilegon, Letkol Inf Ary pun sudah menjalankan beberapa program. “Selain menyukseskan program tahunan yang telah dicanangkan komandan atas atau satuan atas saya, saat ini juga akan mendukung program penanganan pandemi yang saat ini telah dilaksanakan Pemerintah Kota Cilegon yakni vaksinasi,” kata Ary ditemui di Kodim 0623 Cilegon Kamis (10/3).

    Letkol Ary bahkan telah melakukan pemantauan vaksinasi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, pada Selasa (8/3). Vaksinasi tersebut dimotori oleh Polres Cilegon dan berkolaborasi dengan Pemkot Cilegon dan Kodim 0623 Cilegon.

    “Vaksinasi di SD Negeri Kedaleman, sasarannya anak-anak 6 hingga 11 tahun. Di mana, untuk Kota Cilegon untuk anak-anak ini capaiannya mencapai prosentase 45 persen,” ujarnya.

    Menurutnya, Kodim 0623 Cilegon akan membantu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi lansia dalam waktu dekat ini. “Kodim sendiri sebagai penyelenggara utama sudah merencanakan vaksinasi yang menjadi sasaran kelompok lansia. Saat ini capaiannya baru 50 persen dari target yang diberikan 60 persen,” katanya.

    Letkol Ary menambahkan, pihaknya melalui Danramil dan Babinsa untuk menyosialisasikan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan bagi lansia. “Harapannya target vaksinasi bisa tercapai untuk seluruh kelompok, umum, anak-anak dan lansia,” tutupnya.

    (LUK/RUL)

  • RSUD Cilegon Bertekad Junjung Tinggi Pelayanan

    RSUD Cilegon Bertekad Junjung Tinggi Pelayanan

    JOMBANG, BANPOS – Menjabat sebagai Plt Direktur RSUD Cilegon menggantikan Plt sebelumnya yaitu Ujang Iing, sosok Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan (THT), dr Puji Sulastri bertekad akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cilegon.

    “Saya sangat menjunjung tinggi pelayanan dengan berbasis profesionalitas dan kompetensi itu yang saya tekankan, baik itu di pelayanan dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan kita, manajemennya, semua juga harus profesional dan kompetensi yang dipunyai maksimal untuk mewujudkan rumah sakit unggulan yang sesuai diharapkan masyarakat Cilegon,” katanya kepada BANPOS saat ditemui di RSUD Cilegon, Kamis (10/3).

    “Karena saya basically nya orang pelayanan, yang saya junjung tinggi pelayanan. Saya pengen rumah sakit ini cantik, saya pengen rumah sakit ini bersih, saya pengen penghuni di rumah sakit ini seperti pasien, pengunjung, keluarga pasien, kami tenaga kesehatan, bagian umum manajemen, saya pengen penghuninya itu nyaman. Kalau nyaman kita melayani masyarakat juga akan dengan senyum. Kalau melayani dengan senyum pasien puas, kepuasan pasien itu keunggulan kami. Kepuasan pasien itu yang ingin kami capai,” tambahnya.

    Dikatakan dia saat ini RSUD Cilegon mempunyai 40 dokter spesialis yang siap melayani masyarakat Cilegon. Ia juga meminta dukungan kepada Pemkot Cilegon terkait pemenuhan sarana prasarana yang ada di RSUD Cilegon.

    “Untuk SDM saya pikir kami sudah punya tenaga yang bagus, SDM keperawatan kita bagus tinggal kami mohon untuk pemda support supaya sarana dan prasarana disini itu menjadi baik. Jadi dengan saya disini berharap pemda support maksimal supaya rumah sakit ini menjadi lebih baik,” ungkapnya.

    Kedepan kata dia dengan akan dibangunnya gedung lima lantai di RSUD Cilegon yang di rencanakan Walikota Cilegon Helldy Agustian, ia berharap bisa lebih baik lagi untuk melayani masyarakat Cilegon.

    (LUK/RUL)

  • Harga LPG Naik, Dalam 3 Bulan Hanya Terjual 2 Tabung

    Harga LPG Naik, Dalam 3 Bulan Hanya Terjual 2 Tabung

    PANDEGLANG, BANPOS-Penjual gas LPG non subsidi 12 kilogram dan 5,5 kilogram di Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan kenaikan harga gas LPG non subsidi sejak Desember 2021 lalu. Pasalnya, sejak harga gas LPG non subsidi tersebut naik, para penjual hanya mampu menjual gas LPG non subsidi 12 kilogram sebanyak dua tabung dalam waktu tiga bulan.

    Salah satu pemilik pangkalan gas LPG di Kampung Cikole, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Ahmad Sarman mengatakan, sejak bulan Desember 2021 lalu, harga gas LPG non subsidi mengalami beberapa kenaikan sehingga para pembeli menjadi berkurang.

    “Yang membeli gas LPG non subsidi 12 kilogram sekarang sepi, omset kita juga sekarang menurun,” kata Ahmad kepada wartawan di pangkalan gas LPG miliknya, Kamis (10/3).

    Sebelum harga gas LPG non subsidi 12 kilogram mengalami kenaikan, lanjut Ahmad, pihaknya menjual dengan harga Rp 150 ribu per tabung dan untuk gas LPG 5,5 kilogram menjual dengan harga Rp 60 ribu per tabung. Hingga saat ini, gas LPG non subsidi mengalami dua kali kenaikan yaitu sebesar Rp 25 ribu dan kenaikan kedua sebesar Rp 24 ribu.

    Sedangkan, untuk gas LPG non subsidi 5,5 kilogram juga mengalami kenaikan sebanyak dua kali yaitu untuk yang pertama sebesar Rp 10 ribu dan yang kedua sebesar Rp 19 ribu.

    “Harga awalnya saya jual yang 12 kilogram Rp 150 ribu per tabung, sampai sekarang karena terus mengalami kenaikan saya jual Rp 200 ribu. Adapun untuk gas LPG 5,5 kilogram itu sekarang dijual Rp 92 ribu per tabung,” terangnya.

    Ahmad menambahkan, dengan adanya kenaikan harga gas LPG non subsidi 12 kilogram 5,5 kilogram tersebut, dari stok yang dimilikinya sebanyak 30 tabung. Sejak Desember 2021 lalu, hingga saat ini dirinya hanya mampu menjual sebanyak 2 tabung.

    “Dari Desember sampai sekarang baru 2 buah tabung yang terjual, dari stok yang ada sekitar 30 tabung,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ahmad Sarman berharap agar pemerintah dapat mengendalikan harga gas LPG non subsidi yang hingga saat ini mengalami kenaikan, agar masyarakat tidak beralih menggunakan gas LPG 3 kilogram yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Harga yang 3 kilogram saya jual Rp 16 ribu, kalau terus seperti ini bisa-bisa masyarakat yang seharusnya menggunakan tabung non subsidi akan beralih ke gas LPG subsidi,” ungkapnya.

    Salah seorang warga setempat, Novi mengaku bahwa dirinya saat ini sudah menggunakan gas LPG subsidi 3 kilogram sejak gas LPG non subsidi 12 kilogram mengalami kenaikan.

    “Kalau dipaksakan untuk membeli gas LPG non subsidi 12 kilogram, tentunya jatah untuk kebutuhan dapur akan berkurang. Kalau pake yang subsidi dalam sebulan kan hanya 2 sampai 3 tabung saja, kan lumayan tidak sampai Rp 100 ribu,” katanya.

    (DHE/PBN)

  • Satpol PP Monitoring Tambang Pasir Ilegal di Baksel

    Satpol PP Monitoring Tambang Pasir Ilegal di Baksel

    BAKSEL, BANPOS – Jajaran Satpol PP Kabupaten Lebak turun melakukan pengawasan ke sejumlah titik lokasi praktik usaha galian tambang pasir laut yang diduga ilegal di wilayah Lebak Bagian Selatan (Baksel), Kamis (10/3). Kegiatan pengawasan tersebut dimulai dari Kecamatan Panggarangan, Bayah, Cihara dan Kecamatan Wanasalam.

    Dalam kegiatan pengawasan ini, dipimpin langsung oleh Kabid Pol PP dan Kasi Intel, kasi Ops Pol PP Kabupaten Lebak beserta seluruh jajarannya. Giat tersebut di pandu oleh Kasat Pol PP Kecamatan Panggarangan, Agus Sumardi.

    Kabid Pol PP, Ajis R mengatakan pihaknya beserta jajaran melaksanakan tugas sesuai perintah Perda Lebak, “Intinya kami ini atas perintah Perda Lebak, agar kegiatan pertambangan pasir pantai ini tidak merusak lingkungan, terutama sempadan pantai, agar tingkat kerusakannya bisa di minimalisir,” terang Ajis.

    Menurutnya, dalam pengawasan tersebut Satpol PP tidak membahas soal mekanisme penambangan, akan tetapi yang dilihat soal perizinannya, jika tak ada izin akan ditutup.

    “Saya tidak berbicara terkait cara penambangannya, yang jelas kegiatan yang tidak berizin ini harusnya ditutup,”tegasnya.

    Kasi Intel Pol PP Lebak, Wahyudin memberikan saran kepada para pengusaha tambang pasir, agar bisa melakukan komunikasi dengan pihak Muspika Kecamatan.

    “Supaya kegiatan tersebut tidak kebablasan, agar kegiatan pertambangan pasir laut ini tingkat kerusakannya bisa di minimalisir,” jelasnya.

    Selain memberikan imbauan, jajaran Satpol PP juga mendata nama para pengusaha pasir laut yang ada di empat Kecamatan tersebut.

    “Kita ini akan data dulu para pemilik tambangnya. di mulai dari pengusaha yang ada di Kecamatan Panggarangan, Bayah, Cihara dan Wanasalam,” terang Wahyudin.

    Oleh karenanya, pihaknya pun menyarankan agar para pengusaha tambang pasir tersebut melengkapi dokumen perizinan sesuai aturan yang berlaku,

    “Ini mulai dari izin lingkungan dan seterusnya, agar usaha tersebut terkawal oleh aturan yang ada, tidak liar, sehingga dampaknya bisa diminimalisir,” paparnya.

    (WDO/PBN)

    Jajaran Pol PP Lebak turun memonitoring praktik tambang pasir laut yang ilegal di empat kecamatan sepanjang pantai Lebak selatan. Tampak rombongan penegak Perda tengah memantau pesisir dan giat tambang di Kecamatan Panggarangan dan Wanasalam. Kamis (10/03)

  • Dikeluhkan Apdesi Bayah, PT TSB Akan Diinspeksi

    Dikeluhkan Apdesi Bayah, PT TSB Akan Diinspeksi

    LEBAK, BANPOS – Salah satu perusahaan pertambangan yang diharuskan menghentikan aktivitas pertambangan akibat terbitnya surat penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, adalah PT. Tambang Silika Bayah (PT TSB). Namun, Camat Bayah, Khaerudin kepada wartawan mengaku baru mengetahui adanya perusahaan tambang tersebut.

    “Saya baru tahu tentang perusahaan tesebut, lokasinya saya belum tahu,” katanya.

    Khaerudin juga mengaku, dirinya mendapat telepon dari orang yang mengaku dari Kementerian ESDM, dan persoalan pertambangan PT. Tambang Silika Bayah akan ditangani langsung oleh Kementerian ESDM.

    “Kemarin saya ditelepon oleh orang Kementerian ESDM, katanya langsung ditangani oleh mereka,” terang Khaerudin.

    Menyikapi soal itu, DPRD Kabupaten Lebak akan melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi tambang silika milik PT. Tambang Silika Bayah (TSB), yang berlokasi di Kecamatan Bayah .

    Diketahui PT. Tambang Silika Bayah masuk dalam daftar dari 1.036 perusahaan pertambangan, yang diharuskan menghentikan aktivitas pertambangannya oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, karena belum melengkapi berkas perpanjangan izin.

    Anggota Komisi IV DPRD Lebak Musa Weliansyah mengkritisi kinerja inspektur pertambangan Kementerian ESDM, yang terkesan membiarkan perusahaan tersebut terus beroperasi padahal belum melaporkan RKAB.

    “Setelah saya konsultasi dengan Kasubdit Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk wilayah Jawa, bahwa apapun dalihnya RKAB itu kunci dari segala kegiatan tambang,” kata Musa Weliansyah, Kamis (10/3).

    Dikatakan Musa, ketika tahun 2020 PT. TSB belum membuat, dan belum menyerahkan RKAB serta belum ada persetujuan, apapun dalihnya, maka perusahaan tambang tersebut tidak boleh melakukan kegiatan produksi.

    Musa meminta kepada Inspektur Tambang Kementerian ESDM Provinsi Banten untuk segera membentuk tim guna mengawasi dan sekaligus melakukan penutupan tambang silika PT. TSB. Dijelaskan Musa, bila belum mendapatkan persetujuan RKAB kegiatan tambang PT. TSB dapat disebut kegiatan ilegal.

    Ia menegaskan, atas persoalan yang terjadi pada kegiatan tambang Silika milik PT. TSB, dirinya berjanji akan segera melaporkan kepada pimpinan di Komisi IV dan Ketua DPRD Kabupaten Lebak.

    “Kemungkinan kita (DPRD) akan sidak ke lokasi mengajak Inspektur Tambang Kementerian ESDM Provinsi Banten nanti,” tegasnya.

    (CR-01/PBN)

  • Pejabat Lapas Cilegon Diingatkan Jangan Tindas Napi

    Pejabat Lapas Cilegon Diingatkan Jangan Tindas Napi

    CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan penguatan nilai integritas kepada para pejabat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Banten Tejo Harwanto mengunjungi Lapas Cilegon, Rabu (9/3).

    Kedatangan Kakanwil Banten di Lapas CIlegon disambut oleh seluruh pejabat struktural Lapas Cilegon yang kemudian berkumpul di Gazebo Lapas Cilegon. Dalam penguatan kali ini kakanwil mengingatkan kepada seluruh pejabat struktural untuk selalu menjaga integritas selama bertugas di Lapas Cilegon.

    “Sebagai seorang pegawai, terutama petugas di lapas, jangan sampai menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Apalagi untuk menindas yang lemah. Itu sangat tidak baik. Dan jangan sampai juga petugas menjalin kerjasama dengan WBP untuk hal-hal yang melanggar aturan,” tegas Tejo.

    Selain itu, Kakanwil Banten juga berpesan kepada para pejabat struktural agar tidak berpola hidup konsumtif, karena dengan berpola hidup konsumtif segala cara akan dihalalkan sehingga dapat dengan mudah tergiur dan diperdaya oleh WBP.

    “Pastikan hubungan antara petugas dan WBP hanya sebatas hubungan profesionalitas pekerjaan. Sehingga tidak terjadi hubungan yang menyimpang. Tetap patuhi SOP, disiplin dan semangat dalam bekerja,” pungkasnya.

    “Dengan adanya penguatan ini dapat menjadi pondasi bagi pimpinan dan jajaran Lapas Cilegon dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas,” tambahnya.

    Senada dengan Kakanwil Kemenkumham Banten, Kalapas Cilegon, Sudirman Jaya menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen penuh atas terselenggaranya pelayanan kepada WBP tanpa adanya pungli, gratifikasi dan selalu menjaga integritas selama bertugas sesuai dengan SOP.

    “Apapun itu jenis layanan, kami akan berikan hak-hak mereka (WBP-red), dan seluruh petugas akan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada WBP, masyarakat maupun stakeholder lainnya,” tutupnya.

    (LUK/RUL)

  • Ribuan Pil Ekstasi dan Sabu Kembali Diamankan Polres Pandeglang

    Ribuan Pil Ekstasi dan Sabu Kembali Diamankan Polres Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Pengembangan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 23 Kg, membuahkan hasil. Jajaran personel Satresnarkoba Polres Pandeglang menemukan barang bukti (BB) baru, dan langsung diamankan. Barang bukti baru itu yakni, sebanyak 9 Kg sabu ditambah sebanyak 1.600 butir pil extacy jenis inex. Kini semua barang bukti itu, diamankan di Mapolres Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah mengatakan, selain menyita 9 Kg sabu yang menjadi barang bukti tambahan, pihaknya juga menemukan timbangan yang diduga biasa digunakan para pelaku.

    “Dari hasil pengembangan penangkapan pelaku narkoba jenis sabu di wilayah Cimanggu dan Sumur. Kini kami amankan barang bukti tambahan, sebanyak 9 bungkus besar sabu seberat 9 Kg,” kata AKBP Belny, dalam video yang kembali beredar, Kamis (10/3).

    Selain itu ujar Kapolres dalam videonya, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya yakni, jenis pil. “Saat ini, kami amankan barang bukti lagi. Itu diduga extacy jenis inex sebanyak 1.600 butir,” tandasnya.

    Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail terkait temuan barang bukti tambahan tersebut. Pasalnya, saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan ke dua wilayah berbeda di Kabupaten Pandeglang.

    “Saat ini, tim dibagi dua. Jadi kami simpulkan, untuk barang bukti total sabu ada 32 bungkus dan obat-obatan terlarang diduga jenis inex ada 1.600 butir, serta satu timbangan,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ditresnarkoba Polda Banten bersama Polres Pandeglang, menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 23 Kg, di Jalan Raya penghubung Tanjung Lesung dan Sumur, tepatnya di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, sekitar pukul 09.40 WIB, Selasa (8/3).

    Selain itu, 7 tersangka turut diamankan yakni, ISB als Budi (44) warga Wanasalam Lebak, HD als ERIK (35) warga Malingping Lebak, SPM als PARMAN (51) warga Jakarta, AF als ROHMAN (34) warga Cikeusik Pandeglang, ES als JANA (37) warga Mandalawangi Pandeglang, HS als HERLI (21) warga Mandalawangi Pandeglang dan AS als ANAN (48) warga Mandalawangi, Pandeglang.

    (PBN/BNN)