BANTEN POS

Penulis: admin

  • Pendekar Cisadane Tak Mau Dipermalukan Persebaya Lagi

    Pendekar Cisadane Tak Mau Dipermalukan Persebaya Lagi

    TANGERANG, BANPOS – Persita Tangerang bersiap menghadapi Persebaya dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2021/2022, Minggu (6/3/2022). Pendekar Cisadane bertekad membalas kekalahan yang diderita di putaran pertama.

    Di putaran pertama yang digelar di Sleman, Yogyakarta, Persita harus mengakui keunggulan Bajul Ijo dengan skor 4-0. Di laga sore ini di Stadion I Wayan Dipta, Denpasar, Bali, Persita tak mau lagi menanggung malu.

    “Memang di leg pertama kami mengalami kekalahan. Tapi kami di leg kedua ini kami tidak mau terulang lagi seperti di putaran pertama,” ujar Pelatih Persita, Widodo Cahyono Putro, Sabtu (5/3/2022).

    Widodo mengatakan, dalam laga kali ini Persebaya bukanlah tim yang sepenuhnya sama dengan tim yang mereka hadapi di putaran pertama. Demikian juga Persita yang telah berbenah agar dapat meraih hasil maksimal di sore ini.

    “Persita setelah melewati bermain dengan terakhir dengan Bhayangkara dan kita telah mempersiapkan secara fisik, taktikal. Kami siap untuk menghadapi Persebaya di leg kedua,” kata mantan striker andalan Timnas itu.

    Widodo pun mengaku, lawan yang harus dihadapi skuad Pendekar Cisadane besok bkan lawan yang sembarang. Di mata pelatih kelahiran 8 November 1970 ini, Persebaya adalah salah satu tim dengan kualitas terbaik di musim ini.

    “Tentu Persebaya ini salah satu tim yang paling konsisten juga dan salah satu flank terbaik menurut saya di Liga 1 ini. Jadi kami sudah bicara dengan pemain untuk mengantisipasi itu. Bagaimana di sepertiga pertahanan kita untuk tetap waspada, fokus untuk para pemain Persebaya yang masuk di sepertiga pertahanan kita. Terutama mungkin dari sisi flank,” puji Widodo.

    Tapi seberapa hebat pun lawan, di lapangan, semua setara, sama-sama ingin menampilkan yang terbaik dan meraih hasil maksimal. Tak ada yang tak mungkin.

    “Ya tentu itu merupakan motivasi buat kita. Jadi tetap kita tetap harus berjuang. Apapun hasilnya nanti, sebelum kita melaksanakan pertandingan, kita harus tetap fight,” tambah Widodo

    Apapun itu, besok, Widodo berjanji akan memberikan yang terbaik dari skuadnya. Dan sembari berharap seluruh pemainnya bisa fit sampai besok.

    “Sementara ini pemain dalam keadaan baik ya semua. Kita tinggal tunggu hasil PCR ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik sampai pertandingan,” pungkasnya.

    Sementara itu, perwakilan pemain Persita, Muhammad Toha, yang sejak pekan pertama tak pernah absen jadi starting eleven mengaku seluruh rekannya dalam kondiis fit dan siap bertanding. Meski disinyalir ada pemain kunci Persebaya yang tidak bisa tampil besok, Toha tidak lengah dan tidak menganggap hal tersebut sebagai keuntungan untuk timnya.

    “Kalau dibilang untuk menguntungkan sih sepertinya tidak berpengaruh ya. Karena di kedalaman tim Persebaya juga mempunyai kualitas bagus ya. Semua juga merata, kualitas bagus semua sih,” kata Toha.

    (ENK)

  • PTM di Kota Tangerang Kembali Dibuka

    PTM di Kota Tangerang Kembali Dibuka

    TANGERANG, BANPOS – Setelah diterjang peningkatan kasus covid-19 varian omicron, hingga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas harus ditutup pada akhir Januari lalu. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) akan kembali membuka PTM Terbatas, pada 7 Maret mendatang dengan kapasitas 50 persen.

    “Hal tersebut dilakukan tentunya atas rekomendasi Dinas Kesehatan dan sejumlah lembaga lainnya, tak terkecuali Walikota Tangerang, maka pada hari ini 7 Maret 2022, PTM Terbatas akan kita buka kembali pada tingkat SD dan SMP. Namun masih terbatas hanya 50 persen saja,” ungkap, Kepala Dinas Pendidikan, Kota Tangerang, “Jamaluddin,” Jumat, (4/3/2022).

    Ia pun menjelaskan, pada tahap awal PTM Terbatas hanya diikuti siswa siswi kelas 6 SD dan 9 SMP, di seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini, Jamal mengaku Dindik sudah menurunkan tim sejak tiga hari lalu. Ditujukan untuk mengecek kebersihan, kesiapan sarana parasarana hingga pengecekan capaian vaksinasi.

    “Hasilnya, Dindik sudah memastikan semua sekolah telah dibersihkan dan didesinfektan sehingga siap untuk melangsungkan PTM Terbatas. Kalau secara SOP sama seperti PTM Terbatas lalu, salah satunya kantin yang masih tidak boleh beroperasional. Dianjurkan membawa bekal, rutin cuci tangan, selalu pakai masker, dan diwajibkan langsung pulang,” jelas Jamal.

    Lanjutnya, jika PTM Terbatas sudah berlangsung sepekan, Dindik akan langsung melakukan evaluasi. “Jika dinilai aman diberlangsungkan, maka PTM Terbatas akan diikuti siswa kelas lainnya secara bertahap dan bergilir,” katanya.

    Sementara itu, beriringan dengan PTM Terbatas yang akan kembali dibuka. Jamal mengaku telah menurunkan tim untuk pendataan ulang terkait capaian vaksinasi pelajar. Pasalnya, PTM Terbatas harus beriringan dengan capaian vaksinasi pelajar yang tinggi.

    “Kalau vaksinasi guru sudah dipastikan maksimal, hanya tersisa guru-guru yang punya komorbid. Pelajar pada 6-11 tahun capaian vaksin sudah 162.390 anak atau 87,3 persen dan 121.645 anak atau 65,4 persen. Sedangkan umur SMP didata Dinkes tergabung pada kategori remaja, angka ini yang perlu kita sisir, pastikan dan maksimalkan capaiannya,” tutur Jamal.

    Ia pun mengimbau, bagi seluruh walimurid untuk mengikuti seluruh aturan PTM Terbatas salah satunya anak-anaknya yang harus segera mengikuti vaksinasi covid-19. “Selain itu, para guru dan kepala sekolah untuk memastikan keamanan atas keberlangsungan PTM Terbatas. Ini membutuhkan kerjasama semua pihak, untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi. (SUG)

  • Diduga Serobot Lahan Warga, Pemkab Pandeglang Dilaporkan ke Polda Banten

    Diduga Serobot Lahan Warga, Pemkab Pandeglang Dilaporkan ke Polda Banten

    SERANG, BANPOS – Sejumlah ahli waris Unus bin Saripan pemilik lahan parkir pantai Karangsari Carita Pandeglang mendatangi Mapolda Banten. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan Pemkab Pandeglang, Senin, 3/1/22.

    Para ahli waris itu didampingi Uday Suhada, selaku anggota tim Kuasa Hukum warga dari kantor Hukum EFHA Salim dan Rekan yang berkantor di Ciputat Tangsel. Dalam keterangannya, Uday yang juga direktur eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang telah melakukan penyerobotan atas obyek tanah tanpa dasar hukum yang jelas.

    “Saya mendampingi ahli waris untuk memperjuangkan hak mereka atas sebidang tanah yang diserobot Pemda Pandeglang. Karenanya kami melaporkannya ke Polda Banten dua pekan lalu. Alhamdulillah laporan itu hari ini ditindak lanjuti oleh Pihak Harda Polda Banten, yang langsung turunkan Tim ke obyek perkara” ungkap Uday, Jum’at (4/3/22).

    Seperti diketahui sengketa tanah Karangsari di pantai Carita Pandeglang, sempat geger pada tahun 2004, yang menelan uang rakyat Rp.5 milyar yang bersumber dari APBD (Rp 1,5 M APBD Pandeglang, Rp 3,5 M APBD Banten).

    Uday juga menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang pada Rabu (3/12/21) secara mengejutkan melakukan penyerobotan dengan mengambil alih pengelolaan lahan tersebut dengan menggandeng Pihak Ketiga.

    “Tak tanggung-tanggung, Pemkab melalui Surat dari Sekda, mengerahkan aparat kepolisian setempat dan Satpol PP untuk mengamankan penguasaan lahan tersebut.” tambah Uday.

    “Adapun dasar pelaporan kami antara lain, bahwa Almarhum Unus bin Saripan meninggalkan warisan sebidang tanah di blok Cileuweung Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang. Buktinya adalah Girik C No.19 Persil 137a D IV seluas 10.950 meter persegi. Dengan letak batas, sebelah utara tanah Ipik bin Husen; timur jalan raya; selatan tanah Noti (selokan) dan barat tanah Ipik bin Husen”. terang Uday.

    Selain itu ahli waris juga memegang Surat Keputusan Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2005 tentang Fatwa Waris dan Harta Waris. “Atas kepemilikan tanah itu tidak pernah menjual, menyewakan, meminjamkan, menjadikan sebagai obyek perjanjian kerjasama dengan siapapun. Tapi Pemkab Pandeglang malah menyerobot tanah rakyatnya sendiri.” berernya.

    Pada 13 Oktober 1997, lahan itu, tanpa hak, ijin, persetujuan diklaim oleh seorang (Alm) Omo Sudarmo melalui Sertifikat Hal Milik No.690/Desa Sukarame. Bermodalkan “Sertifikat” tanah itu dijualnya kepada (Alm) Chasan Sochib, melalui pengikatan perjanjian AJB pada 20 Agustus 2001.

    Kemudian Bupati Pandeglang A. Dimyati Natakusumah juga mengklaim tanah tersebut dan berperkara perdata dengan (alm) Chasan Sochib dan (alm) Omo Sudarmo di PN Pandeglang. Perseteruan itu dimediasi oleh PN Pandeglang melahirkan Surat Perjanjian Perdamaian No.20/Pdt G/2001/PN.Pdg.

    Atas surat itu, Pemkab Pandeglang harus memberikan kompensasi Rp.5 milyar kepada H Chasan Sochib. Karena tidak memiliki uang sebesar itu, kemudian Bupati A. Dimyati Natakusumah mengajukan permohonan bantuan ke Gubernur Djoko Munandar, namun tidak diindahkan. Kemudian Dimyati mengajukan permohonan kepada Wagub Atut Chosiyah.

    Atas instruksi Wagub, kemudian anggaran untuk Penguat Jalan Pandeglang – Serang sebesar Rp.5 milyar di Dinas PU Provinsi Banten dialihkan ke pembebasan lahan Karangsari tersebut, sebesar Rp.3,5 milyar. Sedangkan dana Rp.1,5 milyar berasal dari Pemkab Pandeglang.

    5 MILYAR UANG NEGARA HILANG

    Pengalihan anggaran tersebut kemudian membuat Kejati Banten menetapkan Sdr.Tntn sebagai tersangka. Namun uniknya perkara tersebut diSP3kan oleh Kejati sendiri. Akibatnya, terdapat kerugian keuangan negara Rp.5 milyar.

    Di lain pihak, ahli waris Ipik bin Husen (pemilik lahan di sebelah barat lahan milik Unus bin Saripan) melakukan gugatan atas Sertifikat milik Omo Sudarmo ke PN Pandeglang. Gugatannya dikabulkan melalui Putusan PN No.09/Pdt.G/2011/PN.Pdg. Dalam amat putusannya disebutkan “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.690/Desa Sukarame tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

    Apalagi dalam Sertifikat No.600/Desa Sukarame titik lokasinya bukan di blok Cileuweung, melainkan di blok Cigarokgak (saat ini kantor UPT Kelautan Kab. Pandeglang). “Jadi Pemkab Pandeglang salah alamat”, tukas Uday.

    Amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No.37/Pdt/2013/Banten menguatkan putusan PN Pandeglang.

    Amar putusan Mahkamah Agung dengan Putusan MA No.2720 K/Pdt/2013 pun menguatkan putusan PN Pandeglang dan PT Banten.

    Puncaknya dalam amar putusan Mahkamah Agung dengan Putusan PK No.223 PK/Pdt/2016, berbunyi, “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon yakni Bupati Pandeglang”.

    Dari semua putusan tersebut, tak ada satupun klausul yang menyebutkan adanya sebidang tanah atau lahan milik Pemkab Pandeglang.

    (RUS/ENK)

  • Baru Dibangun, Gedung ‘Kaleng’ DPMPTSP Kota Serang Sudah Ambruk Lagi

    Baru Dibangun, Gedung ‘Kaleng’ DPMPTSP Kota Serang Sudah Ambruk Lagi

    SERANG, BANPOS – Gedung pelayanan milik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang yang baru saja dibangun akibat ambruk tahun lalu, kembali ambruk akibat tak kuat menahan hujan.

    Bagian gedung yang ambruk merupakan kanopi bagian depan. Terlihat, kanopi tersebut ambruk cukup parah dan dapat terlihat dari jalan raya depan kantor. Namun saat ini, kanopi itu sudah ditutup menggunakan terpal.

    Berdasarkan keterangan petugas keamanan di sana, kanopi itu ambruk pada Jumat (4/3) dini hari. Pada saat itu, hujan cukup deras sehingga membuat kanopi tersebut tak kuat menahan air hujan yang ditampung.

    Akan tetapi menurut salah satu pegawai di sana yang enggan disebut namanya, kondisi kanopi gedung baru tersebut memang kurang layak. Pasalnya, kanopi itu hanya ditahan dengan rangka kawat yang kurang kuat.

    Pantauan BANPOS, kanopi yang mengelilingi gedung tersebut terlihat bergelombang. Selain itu, secara kasat mata terlihat kanopi tersebut pun sangat tipis seperti kaleng dan mudah copot.

    Di dalam gedung, BANPOS melihat terdapat sejumlah titik yang bocor. Bahkan, kebocoran yang terjadi sampai membuat dinding gedung baru bernuansa kaleng dan berwarna biru itu berbekas serta kotor.

    Sisi dari gedung bagian dalam pun terlihat banyak celah. Bahkan, ada sejumlah sambungan yang seharusnya tersambung, malah tidak tersambung, baik itu bertumpukan maupun benar-benar tidak tersambung.

    Di toilet pria, terdapat urinoir yang airnya terus mengalir. Menurut keterangan pegawai DPMPTSP, berbagai kekurangan yang terjadi di sana sudah dilaporkan, namun belum ada perbaikan meskipun sudah dilakukan finishing.

    Plt. Sekretaris DPMPTSP Kota Serang, Sugiri, mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih belum melakukan serah terima bangunan tersebut. Diakui, banyak kekurangan yang terjadi sehingga saat ini kontraktor masih melakukan perawatan.

    “Memang di dalam gedungnya pun juga masih ada yang bocor. Tapi kami belum menerimanya, kami akan menerima jika gedung itu sudah benar-benar selesai keseluruhan, tidak ada yang bocor dan benar-benar rapih,” ujarnya.

    Terkait kanopi yang ambruk, Sugiri mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPUTR selaku OPD yang melakukan pengerjaan pembangunan tersebut.

    “Tadi sudah koordinasi, Alhamdulillah tadi dari DPUTR sudah datang ke sini. Kontraktornya juga sudah datang untuk melihat kondisinya,” tutur Sugiri.

    Menurutnya, DPMPTSP hanya bertindak sebagai pengguna gedungnya saja. Adapun pembangunan keseluruhannya diurus sepenuhnya oleh DPUTR.

    “Kami di sini hanya bertindak sebagai user saja. Kalau pembangunan, semua ada di DPUTR,” tandasnya.

    (DZH)

  • Surut Cuma Sebentar, Kampung Gaga Teluknaga Tangerang Terendam Banjir Lagi

    Surut Cuma Sebentar, Kampung Gaga Teluknaga Tangerang Terendam Banjir Lagi

    TELUKNAGA, BANPOS – Warga Kampung Gaga, Desa Tanjung Pasir. Kecamatan Teluknaga, yang lokasinya berdampingan dengan mega proyek kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, nampaknya kini harus kembali berjibaku untuk menghadapi banjir.

    Setelah sempat surut beberapa hari lalu, kini pemukiman mereka kembali terendam banjir. Sebelumnya, banjir di Kampung Gaga sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Selama itu pula aktivitas warga terganggu.

    “Tolong kami pak, kami kebanjiran lagi. Warga butuh pompa pak,” teriak Sanusi, Ketua RT 01/03 Desa Tanjung Pasir, melalui pesan whatsapp kepada wartawan, Jumat (4/3/2022) pagi.

    Sanusi memastikan, genangan air di Kampung Gaga akan lama surut. Bahkan sebaliknya, kata dia, genangan air akan terus meninggi selama tidak ada saluran pembuang atau tanggul penahan air di kampungnya itu.

    “Kemarin surut karena airnya disedot. Kalau belum ada tanggul, ya air masuk lagi, sekarang terbukti banjir lagi. Saluran juga sudah tertutup air semua, jadi nggak bisa ngalirin air,” ungkapnya.

    Meski genangan air belum sampai meninggi, namun Sanusi memastikan volume air akan terus meningkat hingga akhirnya masuk ke dalam rumah-rumah warga. Terlebih saat ini intensitas hujan kian tinggi.

    “Sekarang baru menggenangi jalan, lama kelamaan bisa masuk rumah juga,” ujarnya.

    Sanusi berharap, ada solusi terbaik dari pihak terkait, dalam hal ini Pemkab Tangerang untuk mengatasi masalah banjir yang telah menyengsarakan warga Kampung Gaga selama berbulan-bulan.

    “Tolong pak, bagaimana ya supaya tidak banjir lagi, kami jadi susah kalau begini terus,” keluh Sanusi yang dibenarkan warga Kampung Gaga lainnya.

    (ODI)

  • Peduli Korban Banjir, ACT Hadirkan Humanity FoodTruck dan Pelayanan Medis

    Peduli Korban Banjir, ACT Hadirkan Humanity FoodTruck dan Pelayanan Medis

    SERANG, BANPOS – Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) melaksanakan aksi kemanusiaan untuk membantu para penyintas banjir Banten.

    Aksi kemanusiaan ini dilakukan di beberapa titik lokasi. Bentuk aksi yang dilakukan diantaranya pelayanan medis bersama dengan Humanity Medical Services, evakuasi bersama Tim Disaster Emergency Relief Management serta operasi makan gratis bersama Humanity FoodTruck.

    Humanity Medical Services sudah melakukan pelayanan kesehatan di Kampung Keganteran, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten pada Rabu (1/2). Aksi dilanjutkan kembali pada Jum’at (4/1) di Kampung Sukajaya, Kecamatan Kasemen, Kelurahan Banten, Kota Serang.

    Warga Kampung Keganteran, Fatiroh, menuturkan bahwa tinggi air yang masuk ke dalam rumahnya mencapai setengah meter.

    “Batuk, demam sama pegel-pegel semua, yang lain pada masuk angin soalnya kan kemarin airnya sampe setengah meter di dalem rumah. Kalau di jalan sampe satu meter lebih. Tadi pagi-pagi udah beres-beres banyak lumpur, banyak barang barang yang basah dan kotor terendam air. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

    Komandan Posko ACT, Fadli, mengungkap bahwa aksi Humanity FoodTruck di hari pertama memproduksi sebanyak 315 porsi makanan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di 2 titik. Pendistribusian dilakukan di Kampung Sukajaya dan satu titik lainnya di Kampung Karang Sambung, Kecamatan Kasemen.

    “Alhamdulillah sejak kemarin Tim ACT bersama MRI, DERM hingga HMS sudah melakukan berbagai aksi kemanusiaan untuk para penyintas banjir Banten. Kalau hari ini sedang dilaksanakan pendistribusian paket makan gratis sebanyak 315 pak di 2 titik lokasi, serta Humanity Medical Services juga membersamai dengan pelayanan kesehatannya di Kampung Sukajaya, Kasemen. Kami juga melibatkan sekitar 40 relawan dalam berbagai aksi untuk banjir banten ini,” tuturnya.

    Fadli juga mengatakan bahwa masih ada beberapa aksi lain yang akan terus dilakukan untuk para penyintas banjir, mengingat masih ada beberapa pemukiman di Kota Serang dan Pandeglang yang terendam banjir.

    “Di Kampung Sukajaya air masih belum surut, sekitar 30 sampai 40 cm, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan hingga hari ke 3 banjir. Kami berharap para dermawan bisa terus membersamai langkah kami untuk bisa memberikan bantuan terhebatnya melalui Aksi Cepat Tanggap, insyaAllah kami akan terus berikhtiar mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menangani musibah banjir di Banten kali ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyalurkan bantuan terbaiknya melalui kami,” tandasnya. (MG-03)

  • Debit Kali Cibanten Naik, Warga Banten Lama Diberi Imbauan

    Debit Kali Cibanten Naik, Warga Banten Lama Diberi Imbauan

    SERANG, BANPOS – Kalaksa BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengungkap bahwa pihaknya bersama dengan Babinsa dan Kepolisian, melakukan woro-woro atau imbauan kepada warga di Banten Lama, Jumat (4/3). Imbauan tersebut berkaitan dengan naiknya air kali Cibanten.

    Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada banjir bandang. Akan tetapi warga diimbau agar tetap tenang dan tidak panik serta selalu waspada.

    “Imbauan kepada warga di Banten Lama BPBD, Babinsa dan kepolisian berkaitan debit air kali Cibanten naik kembali. Tidak ada banjir bandang, agar warga tetap tenang, tidak panik, tapi selalu waspada,” ujarnya.

    Pantauan di lapangan, kondisi kali Cibanten mengalami kenaikan. Namun warga terpantau tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa, seperti membersihkan rumah dan sebagainya.

  • Deklarasi Dukungan untuk Cak Imin, Mahasiswa Malah Dikecam

    Deklarasi Dukungan untuk Cak Imin, Mahasiswa Malah Dikecam

    SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Banten, mendeklarasikan diri mendukung Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Namun deklarasi tersebut mendapat kecaman dari mahasiswa lainnya.

    Selain itu presiden mahasiswa dari perguruan tinggi yang disebut bergabung dalam koalisi dukungan tersebut mengaku pihaknya secara institusi merasa dirugikan karena diseret dalam deklarasi.

    Diketahui, bertempat di gedung KNPI Provinsi Banten, mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak itu menyatakan tiga hal yang menjadi alasan mereka mendukung Muhaimin Iskandar.

    “Kami para mahasiswa mendukung Gus Muhaimin maju sebagai presiden pada tahun 2024, karena memang dari diskusi kami ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan kami,” ujar Koordinator Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak, Dedi Wisma, Rabu (2/3).

    Alasan pertama, mereka menganggap Muhaimin merupakan sosok alumni aktivis mahasiswa, yang sampai sekarang tetap membawa semangat aktivis nya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Termasuk juga bagaimana Gus Muhaimin memperjuangkan nobel perdamaian untuk dua ormas besar di Indonesia, yaitu untuk NU dan Muhammadiyah,” ucapnya.

    Sedangkan alasan kedua yakni Muhaimin disebut merupakan anak didik langsung dari Presiden ke-4 Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia mengatakan, Muhaimin memiliki sejarah panjang bersama dengan tokoh Indonesia tersebut.

    “Beliau merupakan anak didik Gus Dur, yang didik langsung oleh Gus Dur dan bersama-sama mendirikan PKB. Nama Gus Muhaimin ini memang masih eksis di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

    Adapun alasan ketiga yakni Muhaimin dinilai memiliki garis keturunan yang cukup istimewa, yakni keturunan seorang tokoh agama terkemuka asal Jawa Timur (Jatim), KH Bisri Syansuri.

    “Sehingga kami menilai secara sosok, Gus Muhaimin sangat religius, apalagi memiliki trah Kyai. Sehingga kami rasa, beliau mampu untuk memegang kendali kebijakan kedepannya. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia,” terangnya.

    Deklarasi tersebut menurut Dedi, diikuti oleh sebanyak 157 mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, baik swasta maupun negeri.

    “Kampus itu diantaranya Untirta, UIN Banten, Politeknik Piksi Input Serang, STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, dari STIE La Tansa Mashiro Lebak dan STIKES Salsabila Serang,” tuturnya.

    Pihaknya pun sebelum melaksanakan deklarasi, telah melakukan bakti sosial untuk membantu para penyintas bencana banjir di Kota Serang, khususnya Kecamatan Kasemen.

    “Kami juga bersama rekan-rekan telah memberikan bantuan sembako kepada penyintas banjir yang ada di Kecamatan Kasemen, sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian kami terhadap penyintas banjir di Serang,” ucapnya.

    Namun, deklarasi tersebut dikecam oleh mahasiswa lainnya. Deklarasi tersebut dinilai tidak etis dan merusak pergerakan dari mahasiswa.

    Hal itu disampaikan oleh mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Jihan Mahes Fahlevi. Ia menegaskan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa tersebut, tidak menggambarkan sikap mahasiswa Banten keseluruhan.

    “Seharusnya mahasiswa dalam kontestasi politik itu bersifat netral, sekalipun memilih itu atas nama pribadi,” ujarnya kepada awak media, Kamis (3/3).

    Ia mengungkapkan bahwa seharusnya, mahasiswa menggunakan pendekatan akademis ketimbang pendekatan politis. Apalagi secara gamblang mendukung salah satu tokoh politik.

    “Tindakan yang dilakukan oleh kawan kawan yang mengatasnamakan mahasiswa Banten seharusnya menggunakan pola komunikasi yang akademis, bukan komunikasi politis yang berpihak kepada salah satu tokoh untuk ikut berpartisipasi dalam panggung perpolitikan 2024,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya pun mengecam deklarasi tersebut dan menuntut agar oknum yang terlibat, dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf karena telah mengklaim nama sebagai mahasiswa Banten dan mendukung Muhaimin Iskandar.

    “Kami mengecam deklarasi tersebut. Bahkan hal-hal seperti ini nantinya akan menjadi duri dalam perjuangan murni kawan-kawan mahasiswa di Banten,” tandasnya.

    Terpisah, Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi, Dede Rokhmatullah mengaku kecewa atas diseretnya nama STISIP Setia Budhi dalam deklarasi tersebut tanpa adanya pembicaraan dan komunikasi dengan pihaknya.

    “Sehubungan dengan adanya pemberitahuan di media massa dan penggiringan opini yang sumber keterangannya disampaikan oleh Saudara Dedi Wisma selaku Koordinator Koalisi Mahasiswa Bergerak perihal sikap dukungan yang ditujukan kepada salah satu elite politik ini, sangat merugikan institusi STISIP Setia Budhi dan seluruh mahasiswa STISIP Setia Budhi,” ucap Rokhmatullah melalui pesan singkat kepada BANPOS.

    Rokhmatullah juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proses tersebut, termasuk komunikasi dan konfirmasi pun tidak ada. Sehingga, hal ini sangatlah kontradiktif. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan sejumlah tanggapan atas kegiatan tersebut.

    “Pertama, mengklarifikasi atas nama mahasiswa STISIP Setia Budhi. Kedua, dalam deklarasi tersebut, semestinya tidak membawa nama lembaga institusi Pendidikan,” ujarnya

    ia juga meminta agar mahasiswa tersebut untuk mengklarifikasi dan meminta maaf karena mengatasnamakan lembaga dan mahasiswa STISIP Setia Budhi serta dukungan tersebut bukanlah dukungan atas nama lembaga, melainkan atas nama pribadi.

    “Selanjutnya, yang keempat yaitu dimohon agar mencabut nama STISIP Setia Budhi Rangkasbitung dari peserta deklarasi pendukungan capres 2024, dan yang kelima adalah perwakilan mahasiswa/ peserta yang menghadiri deklarasi tersebut sama sekali tidak mewakili institusi STISIP Setia Budhi,” tegasnya.

    (DZH/PBN)

  • Korban Banjir Banyak Tak Terdata, Rusunawa Margaluyu Didorong Jadi Huntara

    Korban Banjir Banyak Tak Terdata, Rusunawa Margaluyu Didorong Jadi Huntara

    SERANG, BANPOS – Banjir yang terjadi di Kota Serang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu pendataan rumah yang rusak dan hanyut akibat bencana banjir tersebut. Pasalnya, data resmi yang dirilis oleh Pemkot Serang dianggap tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena, banyak rumah yang hanyut dan rusak namun tidak masuk dalam data yang dirilis.

    Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, saat mendatangi kantor BPBD Kota Serang untuk melakukan monitoring mengenai penanganan bencana banjir tersebut.
    Dalam kunjungannya, Budi sempat memprotes data yang dirilis oleh Pemkot Serang mengenai jumlah rumah rusak akibat banjir yang terjadi pada Selasa (1/3) kemarin. Sebab menurutnya, dirinya menemukan data yang lebih banyak saat turun ke lapangan.

    “Di satu titik saja saya bisa menemukan lima rumah yang rusak parah. Tolong datanya diperbaiki lagi,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Sementara itu, Budi menuturkan bahwa sejumlah penyintas yang terdampak banjir dengan kondisi rumah rusak berat rata-rata dibangun di bantaran sungai. Budi mengatakan, para penyintas yang rumahnya rusak berat dapat sementara waktu ditempatkan di Rumah susun (Rusun) Margaluyu milik Pemkot Serang.

    Namun ke depannya, Budi menegaskan bahwa para penyintas yang rumahnya rusak parah maupun hanyut dan berlokasi di sempadan sungai, untuk tidak lagi membangun di sana. Karena berdasarkan Perda sempadan, tidak boleh ada bangunan rumah di bantaran kali atau sungai.

    “Rumah di bantaran sungai, dari dulu saya sudah melarang saat sidak-sidak banjir sebelumnya, tidak boleh membangun rumah di atas kali. Antisipasinya, Pemkot Serang memiliki Rumah susun, pindahkan korban ke Rusun, dan dia (penyintas) harus mau, wajib,” ucapnya.

    Ia mengatakan, meskipun masyarakat sudah diimbau terkait Perda sempadan, faktanya saat ini masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan rumah di bantaran sungai. Menurut Budi, seharusnya RT dan RW setempat tidak memperbolehkan adanya bangunan tersebut.

    “Pada kenyataannya, faktanya saat ini ada bangunan rumah di bantaran sungai. Seharusnya tidak diperbolehkan oleh RT RW setempat, lurah dan kecamatan, ada Perda Sempadan, tetap tidak boleh ada bangunan di bantaran sungai,” jelasnya.

    Budi meminta agar masyarakat tidak memaksakan untuk kembali membangun rumah di bantaran sungai. Dikhawatirkan, apabila kembali terjadi banjir bandang, masyarakat yang di bantaran sungai akan menjadi korban lagi.

    “Karena kita sudah ada Perda sempadannya, jangan memaksakan juga masyarakatnya, kita tempatkan ke tempat yang lebih baik. Kalau misalkan ada banjir bandang kan, yang terseret menjadi korban kan siapa? Kan mereka sendiri,” ucapnya.

    Di sisi lain, untuk korban banjir dengan kondisi rumah rusak berat, bisa diberi bantuan oleh Pemkot Serang melalui anggaran dana tak terduga (DTT). Melalui DTT, nantinya dapat digunakan untuk upaya penanganan terhadap masyarakat pasca bencana.

    “Khusus untuk rumah roboh, harus diberi bantuan misalnya dana keuangan oleh pemerintah untuk bisa membangun rumah kembali,” katanya.

    Pihaknya pun akan melakukan rapat dengan sejumlah OPD terkait untuk penanganan rumah roboh. Hal itu juga dilakukan untuk membahas penanganan saluran-saluran drainase.

    “Kita juga bisa sinergi dengan DPUPR Provinsi kaitannya dengan pengerukan sungai Cibanten. Sidak waktu banjir tahun kemarin saya sudah sampaikan dan minta untuk dikeruk, tetapi tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, seharusnya Pemrov dalam hal ini DPUPR, melakukan pengerukan di semua drainase yang merupakan kewenangan Provinsi. Sisanya, apabila drainase masuk ke kewenangan Kota, maka pihak Pemkot melalui DPUPR yang akan melakukan pemeliharaan. “Yang paling utama, kesadaran masyarakat terkait buang sampahnya,” ungkapnya.

    Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, juga menemukan sejumlah rumah yang rusak parah di Kampung Angsoka Jaya, Kelurahan Kasemen.

    Hal itu setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di kampung tersebut terdapat sejumlah rumah warga yang rusak, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, Ratu Ria datang ke lokasi sekitar pukul 18.30 WIB. Kedatangan Ratu Ria di sambut oleh RT setempat, dan langsung mendatangi sejumlah rumah yang terdampak rusak parah.

    Ria mulanya mendatangi rumah Hayumi, penyintas yang rumahnya hanyut terbawa arus banjir. Di sana, ia mendapati rumah tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan.

    Rumah yang dibangun dengan bahan papan kayu tersebut sebagian sudah hanyut. Sedangkan sisanya, sudah tidak dapat digunakan lagi lantaran banyak bagian yang rusak.

    Setelah itu, Ria pun mendatangi penyintas lainnya yakni Santusi. Pria paruh baya yang merupakan guru mengaji di lingkungannya itu pun rumahnya hanyut keseluruhan terbawa arus banjir.

    Bahkan, yang tersisa dari rumahnya hanyalah sedikit pondasi rumah dia, yang juga dalam kondisi terjatuh. Rumahnya itu biasa digunakan untuk anak-anak belajar mengaji.

    Santusi menceritakan, awalnya ia mengira banjir yang terjadi hanya seperti banjir-banjir sebelumnya. Namun ternyata, banjir yang terjadi bahkan membuat rumahnya hanyut.

    “Jadi di belakang rumah itu sebenarnya ada pohon yang besar. Jadi sepertinya rumah hanyut karena pohon itu ikut hanyut. Saya dan keluarga sedih saat melihat rumah kami hanyut seperti itu,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengaku prihatin dengan kejadian yang dialami oleh warga Kota Serang, khususnya Hayumi dan Santusi, yang harus kehilangan tempat tinggalnya.

    Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Angsoka Jaya terdapat sejumlah rumah yang rusak berat bahkan hanyut akibat banjir kemarin, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    “Makanya kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ini. Karena jangan sampai ada masyarakat yang terdampak parah, namun tidak terdata sehingga malah tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

    Ratu Ria mengaku akan mengusahakan agar Hayumi dan Santusi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kediaman yang layak untuk ditinggali.

    “InsyaAllah kami akan mengusahakan agar bantuan untuk pembangunan kembali rumah mereka dapat disalurkan. Kami akan berkoodinasi dengan PUPR maupun Perkim Kota Serang,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, jika memang di Kota Serang tidak memiliki anggaran yang cukup, maka pihaknya akan mencari cara agar mereka mendapatkan bantuan dari provinsi, maupun pusat.

    “Karena kami ada fraksi-fraksi di setiap tingkatan. Jika memang tidak bisa di Kota Serang, maka kami akan usahakan untuk bisa mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat melalui fraksi-fraksi kami,” tutur wanita yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Kota Serang ini.

    Sementara itu, Ketua RT 02 RW 09 Kampung Angsoka Jaya, Khaerul Saleh, mengatakan bahwa di lingkungannya terdapat sebanyak 41 rumah yang terdampak banjir.

    “Paling parah berjumlah dua. Diantaranya satu hanyut dan satunya rusak parah. Untuk sementara ini, belum ada pendataan dari pihak pemerintah, namun saya berinisiatif untuk mendata sendiri warga saya yang terdampak, dan melaporkannya ke kelurahan,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    SERANG, BANPOS – Peristiwa banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota menjadi sebuah hal yang dianggap menunjukkan adanya permasalahan yang selama ini belum diselesaikan. Kerumitan dalam mencegah terjadinya banjir dituding karena adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga masih terjadinya penyempitan sungai selama ini di Banten.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta persoalan penyempitan badan sungai menjadi perhatian semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyempitan badan sungai di Cibanten diyakini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Serang Selasa (1/3) lalu.

    “Lihat itu, masa sampai ada bangunan yang menjorok, nyaris berada di badan sungai,” kata Andika kepada pers saat meninjau langsung kondisi aliran sungai Cibanten di Kawasan Sempu, Kota Serang, Rabu (2/3). Andika yang didampingi Walikota Serang Syafrudin diajak melihat langsung penyempitan badan sungai di lokasi tersebut oleh Kepala BBWSC 3 (balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian) I Ketut Jayada, setelah sebelumnya mereka juga meninjau Bendungan Sindangheula.

    Menurut Andika, dalam waktu dekat ini perlu dilakukan upaya penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Andika meminta Pemkot Serang sebagai pemda yang berwenang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Serang yang dilintasi Sungai Cibanten melakukan langkah-langkah penertiban.

    Saat ini, Pemprov Banten sendiri tengah menunggu detail engineering design (DED) kegiatan penataan badan sungai dan DAS Cibanten yang tengah dikerjakan BBWSC 3.

    “Memang kan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pihak BBWSC 3 soal penataan Cibanten ini. Nanti tiba waktu pelaksanaan pengerjaannya kami dan Pemkot Serang yang akan mengawal terkait penertiban lahannya,” papar Andika.

    Terkait penyempitan badan sungai sendiri, Andika mengakui hal itu bukan hanya disebabkan oleh berdirinya bangunan-bangunan di DAS. Lebih dari itu perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah ke sungai juga menjadi penyebab terjadinya penyempitan badan sungai.

    “Jadi minta tolong kepada teman-teman pers juga untuk bisa ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan peduli lingkungan ini,” kata Andika.

    Sebelumnya saat meninjau Bendungan Sindangheula, Kepala BBWSC 3 I Ketut Jayada menerangkan kepada Andika dan Syafrudin, bahwa pada malam hari sebelum terjadinya banjir di Kota Serang tersebut, wilayah Kota Serang dan wilayah hulu aliran Sungai Cibanten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dan di luar kebiasaan.

    “Curah hujannya mencapai 243 mm dengan durasi yang sangat lama, dan (hujan) ini yang disebut dengan hujan kala ulang yang siklusnya 200 tahunan. Ini luar biasa sekali,” kata Ketut.

    Akibat curah hujan yang luar biasa tinggi tersebut, Bendungan Sindangheula mengalami kelebihan volume air sebanyak 2 juta kubik dari kapasitas maksimumnya yang sebesar 9 juta kubik. Kelebihan volume air sebesar 2 juta kubik itu lah, kata Ketut, yang kemudian secara alami mengalir ke sungai Cibanten.

    “Masalahnya Sungai Cibanten kondisinya mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga tidak mampu secara aman mengalirkan kelebihan daya tampung Bendungan Sindangheula yang sebesar 2 juta kubik tersebut ke wilayah hilir Sungai Cibanten di perairan laut di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” paparnya.

    Senada dengan Andika, Ketut meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat memperlakukan sungai bukan sebagai halaman belakang sehingga kemudian tidak memperdulikan kondisi sungai.

    “Nanti kalau sudah kita tata, mari kita jaga sungai bersama-sama. Jadikan sungai itu sebagai beranda, sebagai teras depan rumah sehingga kita ingin mempercantik dan menjaganya terlihat baik,” kata Ketut.

    Untuk diketahui, sebelum kunjungan, Andika memimpin rapat koordinasi terkait penanganan banjir Kota Serang tersebut di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Selain diikuti oleh Syafrudin dan Ketut, rapat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, dan Asisten Daerah I Pemprov Banten Septo Kalnadi. Sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten tampak hadir di antaranya Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala Dinas Sosial Nurhana dan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi.

    Sementara Syafrudin sendiri tampak didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Serang Nanang Saefudin. Juga tampak hadir mewakili Pemkab Serang, Kepala BPBD, Nana Sukmana Kusuma.

    Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, menyoroti AMDA) pada sejumlah perumahan baru di Kota Serang. Menurutnya, perumahan yang tidak sesuai dengan AMDAL, bisa menjadi salah satu penyebab banjir.

    Ia juga mengimbau kepada pihak pengembang perumahan, agar dapat melakukan analisis yang matang sebelum membangun perumahan. Terlebih di wilayah yang rawan bencana, sebab sejumlah perumahan yang saat ini bermunculan di Kota Serang, harus sesuai dengan perizinan yang berlaku.

    “Kami hanya bisa memberi imbauan kepada pihak-pihak pengembang perumahan, mungkin yang di pinggir-pinggir kali, AMDAL-nya harus diperbagus, supaya jangan sampai menutup saluran-saluran yang ada,” ungkapnya, usai diskusi bersama dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) bertajuk ‘Ibu Kota Banten Dikepung Banjir, Adakah Solusi?’.

    Ia pun mengaku akan mengecek lokasi bangunan di perumahan-perumahan termasuk rumah toko (ruko) di pinggir jalan, untuk memastikan kesesuaian AMDAL. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

    “Nanti kita juga akan cek lokasi ke lapangan perumahan-perumahan itu, apakah AMDALnya sudah sesuai apa belum, atau ruko-ruko yang ada di pinggir jalan, apakah sudah sesuai atau belum takut menutupi saluran-saluran drainase gitu kan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, apabila bangunan tersebut menyalahi aturan, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk merobohkan bangunan tersebut. “Kalau menyalahi aturan, itu sudah tentu harus dirobohkan, itu sudah ada aturannya,” tegasnya.

    Pada diskusi itu juga ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dalam penanganan bencana. Ia juga menyarankan agar OPD terkait dapat terjun langsung lapangan secara optimal untuk melakukan pendataan.

    “Sarannya itu kita mengoptimalkan turun langsung ke lapangan, semoga pendataan-pendataan yang ada makin valid, mungkin ada beberapa pendataan yang belum masuk ke dinas terkait, mengenai jumlah korban jumlah rumah yang terkena banjir,” ujarnya.

    Ratu Ria pun menuturkan bahwa dalam penanganan banjir, perlu membangun sinergitas yang kokoh. Agar masyarakat segera mendapatkan bantuan secara layak.

    “Penanganannya mungkin nanti kita akan bersinergi dengan antara PU kota, provinsi, dan juga di balai pusat, karena ini kan ada beberapa sektor yang mungkin penanganannya di kota, provinsi, atau pusat,” jelasnya.

    Ia pun mengaku, akan membangun koordinasi dengan dinas terkait untuk membahas mengenai normalisasi lokasi yang terdampak banjir.

    “Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman yang lain semoga nanti kita dengan dinas terkait bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek penormalisasian itu,” terangnya.

    Dalam eksekusi penomalisasian, Ratu Ria mengaku akan mengikuti kesiapan dari OPD terkait. Saat ini, pihaknya tengah melihat situasi di lapangan seperti apa.

    “Kita lihat situasi sekarang dulu di lapangannya seperti apa, dan juga teman-teman dinas terkait bisa eksekusinya kapan,” ungkapnya.

    Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai apa yang akan dan sudah dilakukan dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di awal Maret ini. Beberapa diantaranya yaitu tinjauan ke lokasi bencana dan pendistribusian bantuan yang dibutuhkan dengan segera.

    “Kalau saya pribadi Alhamdulillah berjalan dengan Partai Golkar, kita meninjau ke tempat-tempat yang terkena bencana alam, dan juga sedikitnya memberi bantuan kepada teman-teman yang terkena bencana alam,” tandasnya.(MG-03/MUF/RUS/PBN)