BANTEN POS

Penulis: admin

  • Uji Coba, Diskominfosatik Optimalkan Layanan Internet Terpadu

    Uji Coba, Diskominfosatik Optimalkan Layanan Internet Terpadu

    SERANG, BANPOS – Keluhan jaringan internet yang lamban di sejumlah OPD Kabupaten Serang mendapat tanggapan dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik). Saat dikonfirmasi, kendala pada jaringan internet terpadu tersebut dikarenakan masih proses uji coba dan masih ada kendala seperti beberapa alat yang kualitasnya belum baik.

    “Kalau dari kami, sebetulnya secara kapasitas distribusi internet kepada OPD sudah bagus. Cuma memang ada alat yang belum bagus, semacam router. Ada OPD yang masih menggunakan perangkat lama ya,” ujar Kepala Diskominfosatik, Anas Dwi Satya P, Kamis (17/2).

    Ia menjelaskan, pemusatan jaringan ke Diskominfosatik ini sudah sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Dengan alasan lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya.

    “Iya karena itu internet terpadu, karena di SPBE diamanahkan seperti itu, kita memakai secara terintegrasi lah ya itu semua, karena lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya,” terangnya.

    Anas mengatakan bahwa jaringan internet di kantor OPD ini dapat digunakan selama sehari penuh, bahkan di hari libur sekalipun. Ia pun mengakui bahwa kendala terjadi lantaran saat ini berada pada masa transisi, dan butuh penyesuaian dari segala aspek.

    “Kenapa mungkin sekarang banyak kendala? Karena, pertama kita baru mulai, tentu banyak kendala didalamnya, kita akui memang masih banyak kendala,” ungkapnya.

    Anas beharap, kendala terkait alat ini bisa segera diatasi agar tidak menghambat kerja OPD.

    “Mudah-mudahan nanti setelah datang router, nanti bisa lebih bagus di OPD-nya. Kalau secara kapasitas, full udah bagus, cuma pembagiannya di OPD ya, alatnya,” tuturnya.

    Ia pun mengakui bahwa pihaknya saat ini tengah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, terlebih Diskominfosatik menangani sekitar 29 OPD.

    “SDM kita juga kurang banyak, dan terbatas SDM. Karena kita harus menangani 29 OPD, walaupun masih ada OPD yang menangani sendiri,” paparnya.

    Anas pun dengan legowo menerima masukan yang disampaikan, dan ia menjadikan hal itu sebagai tantangan untuk Diskominfosatik yang saat ini dikepalai oleh dirinya.

    “Tapi jelas, itu bagi kami suatu tantangan untuk kami bekerja lebih baik lagi tentunya,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa sistem internet terpadu ini sangat bagus, sebab pihaknya dapat memantau trafik penggunaan internet di setiap OPD. Menurutnya, melalui dapat dilihat berapa trafik penggunaan internet di masing-masing OPD.

    “Kan masih uji coba nih walaupun sudah berjalan. Berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan OPD untuk penggunaan internetnya, sehingga nanti kita bisa estimasi kekuatan internetnya yang nanti didistribusikan ke OPD,” tandasnya.

    Sebelumnya, pemusatan jaringan internet kantor OPD ke Diskominfosatik Kabupaten Serang yang ditetapkan sejak Januari lalu, mengundang banyak keluhan di kalangan petugas OPD.

    Lambatnya jaringan internet ini diakui menjadi faktor penghambat pekerjaan oleh sejumlah OPD. Pasalnya, saat ini, setiap kegiatan memerlukan jaringan internet.

    Dengan tidak stabilnya jaringan yang disediakan, tentunya akan memengaruhi kecepatan dalam pelayanan publik. Tak sedikit dari pegawai yang menuntut agar jaringan internet stabil, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

    Sekretaris Disdukcapil, Jajang Kusmara, mengungkapkan bahwa persoalan jaringan internet tersebut menjadi faktor lambatnya pelayanan publik. Sebab, hampir 100 persen, layanan publik di OPD tersebut menggunakan akses internet.

    “Iya itu persoalan yang kita hadapi sekarang, dulu sebelum gabung dengan Kominfo, kita aman saja lancar, karena providernya langsung sendiri,” ujarnya, Rabu (16/2) di ruang kerjanya.

    (MG-03/MUF/AZM)

  • DPRD Kota Serang Dorong Pembuatan Portofolio Investasi

    DPRD Kota Serang Dorong Pembuatan Portofolio Investasi

    DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak agar Pemkot Serang segera membuat situs atau aplikasi, yang menyediakan portofolio potensi investasi di Kota Serang. Sebab, hal itu dapat mempermudah para investor, khususnya asing, untuk berinvestasi di Kota Serang.

    Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa tahun lalu, realisasi investasi di Kota Serang mencapai nilai Rp6 triliun. Akan tetapi menurutnya, hal itu masih kurang untuk mendongkrak ekonomi di Kota Serang.

    “Kami sih inginnya bisa digenjot hingga 5 kali lipat. Jadi memang untuk optimalnya itu sekitar Rp30 triliun. Itu kan sebesar Rp6 triliun belum termasuk dengan penanaman modal asing (PMA),” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (17/2).

    Ia menuturkan bahwa sebenarnya sudah banyak investor asing yang melirik Kota Serang, untuk dapat berinvestasi di Kota Serang. Namun menurutnya, para investor asing tersebut bingung, mereka dapat berinvestasi pada sektor apa di Kota Serang.

    “Hanya tinggal bagaimana pemerintah ini membuat salurannya. Jadi maksudnya seperti ini, bagaimana investor asing mau melirik Kota Serang, kalau mereka tidak tahu portofolio potensi investasi di Kota Serang. Bagaimana profilingnya,” ucap Ridwan.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Serang dapat membuat portofolio potensi investasi di Kota Serang, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web. Sehingga setiap orang, termasuk para investor dalam negeri dan asing, dapat tertarik ke Kota Serang.

    “Ini yang menjadi salah satu fokus kami yah di Komisi III. Karena jika tidak dilakukan, maka akan sulit untuk membuat para investor dapat tertarik untuk berinvestasi di Kota Serang,” jelasnya.

    Menurutnya, akan sulit apabila Pemkot Serang hanya menunggu para investor datang ke Kota Serang, tanpa bersolek dan mempromosikan berbagai potensi yang dapat dikerjasamakan dengan para investor.

    “Jangan hanya menunggu saja. Kita bisa lihat bagaimana Kota Bandung memiliki situs kerjasama.bandung.go.id dan Jawa Barat yang memiliki situs bernama wisj.com (West Java Investment Summit). Kita juga harus bisa mencontoh mereka,” ungkapnya.

    Kepala Diskominfo Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan bawa sebenarnya situs resmi milik Pemkot Serang dapat dimaksimalkan untuk menjadi portofolio tersebut. Hanya saja, untuk kontennya tetap harus diberikan oleh DPMPTSP selaku OPD yang mengurus investasi.

    “Benar, website yang saat ini ada bisa saja digunakan untuk menampilkan portofolio tersebut. Namun tetap, untuk bahannya dari DPMPTSP karena mereka yang bertanggungjawab atas investasi di Kota Serang,” tandasnya. (ADV)

  • Bencana Longsor Mengintai di Desa Gunung Wangun

    Bencana Longsor Mengintai di Desa Gunung Wangun

    CIBEBER, BANPOS – Curah hujan yang deras mengakibatkan satu rumah milik Adib (38) warga Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber rusak akibat tanah longsor. Bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Kecamatan Cibeber terjadi, Rabu (16/2).

    Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, wilayah yang mengalami bencana alam tanah longsor dan banjir berada di empat desa di Kecamatan Cibeber diantaranya Desa Gunung Wangun, Desa Neglasari, Desa Wanasari dan Jalan Raya Warung Banten Citorek.

    “Benar, pada Rabu 16 Februari 2022 telah terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Cibeber dikarenakan hujan dengan intensitas deras,” katanya, Kamis (17/2).

    Wiwin menyampaikan di Desa Gunung Wangun telah terjadi longsor yang menimpa rumah salah seorang warga Adib (38) mengakibatkan rusak bagian dapur dengan kerugian materil diperkirakan sebesar Rp30 juta dan tidak ada korban jiwa.

    Untuk di Desa Neglasari juga terjadi bencana banjir di Kampung Carucub Girang yang mengakibatkan merendam beberapa rumah yang ada di bantaran Sungai Cicarucub dan tempat ibadah Masjid Agung. Adapun warga yang terdampak banjir sementara mengungsi di rumah warga terdekat, akibat banjir tersebut menyebabkan tanah longsor dan menimpa salah satu rumah warga Yanto (37) mengakibatkan sebagian tembok rumah retak dan roboh dengan kerugian materil sebesar Rp10 juta.

    “Untuk di Jalan Raya Warungbanten Citorek terjadi tanah longsor di ruas jalan Warungbanten menuju Citorek tepatnya di blok sopal Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan untuk saat ini warga bersama dengan pekerja Dinas Pekerjaan Umum sedang membersihkan longsoran tanah,” ungkapnya.

    Selain cek lokasi bencana berkoordinasi dengan Muspika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Polres Lebak menghimbau warga untuk waspada bencana alam di musim penghujan saat ini.

    (CR-01/PBN)

  • Dalam Sebulan, Ada 16 Kasus Pelecehan Anak di Lebak

    Dalam Sebulan, Ada 16 Kasus Pelecehan Anak di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Lebak, mencatat sebanyak 16 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Lebak selama Januari 2022. Dari jumlah tersebut didominasi pelecehan seksual, bahkan perlakuan keji itu dilakukan oleh orang terdekat korban.

    Kepala UPTD PPA Kabupaten Lebak, Puji Astuti kepada wartawan, Kamis (17/2) mengatakan, kasus kekerasan tidak hanya pada anak melainkan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jadi, kurun sebulan (Januari 2022) total ada 20 kekerasan anak dan KDRT.

    “Kasus kekerasan anak dan perempuan di Lebak dalam satu bulan sudah tercatat ada 20 kasus. Dari jumlah itu terdapat 16 kasus pelecehan seksual menimpa anak dan 4 kasus kekerasan pada perempuan,” katanya.

    Dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, Puji mengatakan kasus kekerasan itu banyak terjadi di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Hal itu, seiring dengan perkembangan zaman oleh media sosial serta ekonomi yang sekarang ini membuat masyarakat kerap meluapkan emosinya.

    “Jadi dari 20 kasus itu kekerasan dilakukan bapak tiri, saudaranya, tokoh, bapak kandung, temannya, dan ada juga teman yang kenal dari media sosial seperti itu. Yang jelas faktor dari kekerasan semuanya itu dari faktor ekonomi, setelah saya turun ke lapangan menyelidiki,” ungkapnya.

    Sementara untuk korban KDRT yang sendirian saat ini didominasi oleh usia 18-23 tahun. Namun, Puji menyayangkan banyak kasus tersebut tidak tertangani akibat tidak melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum.

    “Mereka yang tidak tertangani, karena mereka tidak melaporkannya. Kalau mereka sudah melapor kepada pihak kita atau polisi pasti tertangani,” jelasnya.

    Selama tahun 2021 Puji mengatakan, kasus kekerasan pada anak dan perempuan terdapat sebanyak 86 kasus.

    “Ada 86 kasus didominasi kejahatan seksual. Itu pun sebagian kita tangani dan sebagian tidak, karena mereka tidak melaporkan kejadian tersebut,” tandasnya.

    (CR-01/PBN)

  • Vaksinasi Siswa Pagadungan 1 Terkendala Kesehatan

    Vaksinasi Siswa Pagadungan 1 Terkendala Kesehatan

    BANPOS – Vaksinasi anak terus digencarkan. Kali ini, puluhan siswa SDN Pagadungan 1 di Jl. Nanggor, Kampung Pasirandu, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, mengikuti vaksinasi dosis pertama, Kamis (17/2).

    Kepala SDN Pagadungan 1, Heni Suhermini menyatakan, pelaksanaan vaksinasi bagi anak didiknya, guna mendukung capaian program pemerintah.

    “Dari 244 siswa SDN Pagadungan 1, hanya 40 orang yang hari ini divaksin dosis pertama, sebanyak 35 orang lainnya telah divaksin pada 2 Januari 2022 lalu,” kata Heni, Kamis (17/2).

    Katanya, ada sebagian siswa mengalami kendala kesehatan. Sehingga, tidak memungkinkan untuk divaksin.

    Seorang guru SDN Pagadungan 1, Arif menyatakan, vaksinasi anak usia 6-11 tahun di sekolah dasar tersebut, bekerjasama dengan Polres Pandeglang.

    “Pihak Polres Pandeglang menunjuk SDN Pagadungan 1, agar melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kami hanya menyiapkan sarana dan prasarana saja,” ujar Arif.

    Terlihat, para siswa yang mengikuti vaksinasi, didampingi orang tuanya. “Bagi siswa yang belum divaksin saat ini, semoga bisa menyusul pada kegiatan berikutnya,” harapnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Rd Dewi, Jubir Penanganan Percepatan Covid-19 Pandeglang, Camat Karang Tanjung dan Lurah Pagadungan.

    (ANT/NET)

  • Bukan Efek Vaksin, Dafa Terkena DBD

    Bukan Efek Vaksin, Dafa Terkena DBD

    PANDEGLANG, BANPOS – Dafa Bagusna Drajat siswa Sekolah Dasar (SD) Kabayan 5 mengalami demam dua hari pasca vaksinasi. Setelah di cek laboratorium, Dafa dinyatakan Demam Berdarah (DBD).

    “Setelah vaksin dia masih bermain selama dua hari, setelah itu panas dan ternyata hasil dari cek laboratorium trombositnya 100.000, dia dinyatakan DBD,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Penyakit (P2) Dinkes Samsudin saat dikonfirmasi via jaringan seluler.

    “Ini bukan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), karena dia sempat bermain setelah divaksin, mungkin sudah ada gejalanya DBD sebelum divaksin namun tidak dihiraukan,” ujarnya.

    Dikatakan Samsudin, saat ini Dafa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah kelas utama.

    “Sekarang trombositnya turun jadi 17.000, kita sedang mencari trombosit untuk melakukan transfusi,” tuturnya

    “Kita membutuhkan sekurangnya 6 kantong trombosit, saya akan koordinasi dengan PMI Pandeglang,”sambungnya.

    Sementara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Mely Diah Rahmalia langsung respon dengan kondisi yang dialami Dafa, kata Mely, untuk memperoleh trombosit tidaklah uang sedikit.

    “Ibu Bupati langsung menginstruksikan melalui kadis kesehatan, binwil kecamatan, satgas covid kecamatan dan kelurahan memberikan bantuan sampai dengan penanganan dan perawatan di rsud termasuk untuk transfusi trombosit nya,” katanya.

    “Bantuannya berupa dana untuk membeli trombosit dan dana dari Kecamatan dan Kelurahan untuk keseharian keluarga selama dirawat di rsud,”sambungnya.

    Diberitakan BANPOS sebelumnya, diduga usai mendapatkan vaksin Covid-19 di sekolahnya, siswa kelas 6 SDN Kabayan 5, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Dafa Bagusna Drajat (11) dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang, Jumat (11/2). Dava diduga menderita efek vaksinasi sehingga mengalami demam, tinggi, muntah-muntah dan diare, dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang.

    Orang tua Dava, Agus mengatakan, pada Rabu (9/2) lalu anaknya mengikuti vaksin di sekolahnya. Namun, pada malam hari anaknya mengalami demam, muntah-muntah dan buang air besar (BAB).

    “Saya lalu konsultasi dengan bidan Puskesmas yang melakukan vaksin dan tadi subuh dibawa ke rumah sakit didampingi bu bidan,” kata Agus saat ditemui BANPOS di RSUD Berkah.

    (DHE/PBN)

  • WNA di Pelabuhan Indah Kiat Merak Diawasi Ketat

    WNA di Pelabuhan Indah Kiat Merak Diawasi Ketat

    CILEGON, BANPOS – Tim Imigrasi Cilegon dan Kanwil Kemenkumham Banten memeriksa kapal asing yang sandar di Pelabuhan Indah Kiat Merak, sedikitnya 19 Warga Negara Asing (WNA) turut diperiksa kelengkapan administrasinya. WNA yang turut diperiksa yakni 8 WNA asal Hongkong dan 11 WNA asal Vietnam.

    Diketahui kapal asing yang sandar di Pelabuhan Indah Kiat Merak yaitu MV Spring Amir dengan Call Sign VRQZ9 yang berasal dari Hongkong dan melakukan destinasi Port Departure Merak – Indonesia dan Port Arrival, Vietnam.

    Pemeriksaan 19 WNA pada kapal asing yang sandar di Pelabuhan Indah Kiat Merak dipimpin langsung Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian, pada Kemenkumham Banten Arfa Yudha Indrawan, dan didampingi kantor Imigrasi Cilegon.

    Arfa mengatakan, tim melaksanakan pemeriksaan berdasarkan prosedur kedatangan alat angkut ke wilayah Indonesia diantaranya melakukan pengecekan manifest crew list dengan data 8 orang WNA China dan 11 WNA Vietnam.

    “Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan terutama masa berlaku paspor minimal 6 bulan, memasukan data dokumen perjalanan dalam sistem border control manajemen sekaligus pengecekan daftar cekal, memberikan cap izin masuk crew visit yang berlaku 60 hari di Indonesia,” paparnya, Kamis (17/2).

    Dikatakan Arfa, tim juga melakukan pengecekan seluruh kapal untuk mengetahui keberadaan orang asing yang ada di kapal tersebut sesuai data dalam manifest, dan memberikan clearence sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah diperiksa oleh imigrasi.

    “Usai dilakukannya pengecekan mulai dari data dokumen hingga cek fisik pada kapal, tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan pengawasan keimigrasian tersebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Pemeriksa Keimigrasian pada Imigrasi Kota Cilegon Yordan Yerikho mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan di dalam kapal selama kurang lebih 30 menit. “Kita melakukan pemeriksaan kurang lebih 30 menit di mulai jam 6 sore,” katanya.

    Ia memastikan, dari hasil pemeriksaan terhadap 19 WNA yang berada di kapal asing itu tidak ada yang melanggar ketentuan semuanya dinyatakan sudah lengkap. “Tidak ada yang melanggar semuanya lengkap,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto mengatakan persoalan pandemi Covid-19 sudah kurang lebih dua tahun dan ini tidak boleh mengurangi kinerja timnya.

    “Tidak mengurangi kewaspadaan kita dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan berbagai inovasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah, khususnya di Banten. Jangan sampai kita kecolongan, yang nantinya akan berdampak buruk pada keseimbangan keamanan dan ketertiban negeri ini,” tegasnya.

    Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat penegakan hukum laut di wilayah Indonesia. “Diharapkan dengan adanya pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di wilayah laut perairan NKRI khususnya di Banten dapat memberikan kontribusi positif serta penguatan teknis keimigrasian,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Bapenda dan BPKAD Bakal ‘Dicecar’ Soal PAD di Era Pandemi

    Bapenda dan BPKAD Bakal ‘Dicecar’ Soal PAD di Era Pandemi

    SERANG, BANPOS – Dua OPD di lingkungan Pemprov Banten pada akhir bulan ini akan dipanggil dan diminta program kerja nyata dalam menghadapi perseolan-persoalan kekinian, seputar pendapatan efisiensi dan penataan aset. Kedua OPD tersebut yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (17/2) menjelaskan, setelah reses pihaknya akan mengundang Bapenda dan BPKAD.

    “Setelah tanggal 25 Februari kita akan rapat koordinasi (Rakor) dengan OPD penghasil (pendapatan) dan pengelolaan keuangan dan aset. Ini adalah langkah kami, setelah ada perubahan komposisi personel di Komisi III sekaligus tahun anggaran baru, 2022,” katanya.

    Ia menjelaskan, Rakor dengan Bapenda sangat penting dilakukan untuk melihat seperti apa program pendapatan mengingat di tahun 2022 kondisinya masih pandemi Covid-19.

    “Selama ini kan yang jadi pendapatan utama kita dari pajak kendaraan bermotor (PKB), dan seperti apa Bapenda menyiasati agar pendapatannya tidak terlalu jomplang dengan penghasilan sebelum Covid-19,” ujarnya.

    Dan untuk OPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset yakni BPKAD, Komisi III akan melihat sejauh mana efisiensi keuangan, mengingat pendapatan yang belum maksimal. “Kita akan tanyakan soal penghematan apa saja, karena kan ini menyangkut dengan target RPJMD, jadi harus jelas,” jelas Faizal.

    Yang tak kalah penting lagi katanya, adalah persoalan aset atau lahan pemprov masih belum bersertifikat. “Kalau aset ini , nanti kita akan lihat lagi, berapa banyak lahan pemprov yang sudah sertifikat atau belum,” terang dia.

    Disinggung mengenai ada penyerobotan lahan milik pemprov di Kabupaten Lebak oleh pengembang perumahan, Faizal mengaku akan mencoba mempertanyakan.

    “Kita akan pelajari ini, dan coba akan mencari jalan keluarnya seperti apa,” imbuhnya.

    (RUS/AZM)

  • Laksanakan Penilaian Mandiri, Tim Indeks Keamanan Informasi Samakan Persepsi

    Laksanakan Penilaian Mandiri, Tim Indeks Keamanan Informasi Samakan Persepsi

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang melakukan penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Aula Tb. Saparudin, Kamis (17/2). Pada kesempatan tersebut, tim penilaian Indeks KAMI ingin menyeragamkan persepsi terhadap item yang ada di Indeks KAMI, salah satunya adalah kategori sistem elektronik.

    Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, mengatakan bahwa penyamaan persepsi ini melingkupi berbagai stakeholder pemerintahan dan juga instansi terkait.

    “Penyamaan persepsi untuk sama-sama melakukan penafsiran terhadap item yang ada di Indeks KAMI, penyamaan persepsi bersama stakeholder lainnya meliputi Bappeda, inspektorat, bagian hukum, organisasi dan dari perguruan tinggi meliputi Untirta, Unbaja, dan Unsera,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Anas menyoroti kategori sistem elektronik. Dimana dalam beberapa itemnya, tim saling melengkapi memberikan keterangan tentang item yang terdapat dalam kategori sistem elektronik.

    “Ada beberapa penafsiran yang akhirnya disimpulkan untuk menggunakan jumlah pengunjung website Serangkab, serta jumlah pengguna aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Serang,” terangnya.

    Ia pun berharap, tim penelitian Indeks KAMI dapat segera merumuskan solusi yang tepat. Sehingga, harus dirembukkan oleh tim untuk mencapai rumusan yang tepat.

    Anas menyebut bahwa tahapan yang dilakukan pada Kamis (17/2) ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan oleh pihaknya.

    “Tahap pertama itu sosialisasi, kedua konsultasi, dan ketiga bimbingan teknis (bimtek),” tandasnya.

    Sementara itu, Kabid Persandian dan Statistik Diskominfosatik Kabupaten Serang, Ayu Mira Kusumaningtyas, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan persiapan untuk penilaian lebih lanjut oleh pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Hasil penilaian mandiri nanti akan di verifikasi oleh tim BSSN diterima atau tidak, akan dicek ulang sesuai atau tidak, nanti BSSN yang akan memberikan penilaian (Indeks KAMI) itu,” katanya.

    (MG-03/MUF/AZM)

  • Jembatan Ciujung Bypass Membahayakan Pelintas Jalan

    Jembatan Ciujung Bypass Membahayakan Pelintas Jalan

    RANGKASBITUNG, BANPOS – Jembatan Ciujung Bypass di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung kembali rusak dan membahayakan bagi para pelintas jalan. Jembatan milik pemerintah pusat tersebut sudah ke empat kalinya mengalami kerusakan, begitu pun perbaikannya.

    Hal itu terjadi diduga akibat perbaikan asal-asalan sehingga membuat penghubung lalu lintas antar kabupaten tersebut kembali mengancam keselamatan pengendara yang melintasi ruas jalan tersebut.

    Informasi yang dihimpun BANPOS, jembatan dengan panjang kurang lebih 150 meter tersebut sudah empat kali dilakukan perbaikan. Terakhir dilakukan perbaikan sekitar tanggal 27 Maret 2021 lalu. Namun, kerusakan pada jembatan itu kembali terjadi pada bagian badan jembatan (aspal).

    Besi yang terlihat terpaksa harus ditutup menggunakan pelat baja sebagai alas agar lalu lintas bisa berjalan. Kendati demikian, jembatan yang berada di aliran Sungai Ciujung kondisinya jelas membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Itu di bagian badan jalannya sudah bolong lagi, ya terpaksa ditambal menggunakan pelat baja agar bisa dilintasi,” kata Agil, Kamis (17/2).

    Agil yang merupakan seorang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, sengaja mendatangi lokasi jembatan By Pass yang rusak setelah mendapat laporan dari warga adanya kerusakan pada bagian badan jembatan.

    “Sudah kita periksa, kerusakannya cukup parah dan membahayakan pengendara,” jelasnya.

    Seorang pengendara motor Ali Saepul Ramdani mengungkapkan, jembatan Bypass sangat membahayakan dan harus segera diperbaiki. Ia meminta pemerintah melakukan perbaikan jembatan itu dengan mengutamakan kualitas.

    “Ini sudah empat kali diperbaiki dalam waktu berdekatan hanya selang setahun tapi sudah kembali rusak. Kalau perbaikannya itu tidak asal-asalan kami kira kekuatan jembatan ini bisa bertahan dan dinikmati pengguna jalan dalam waktu lama. Tapi ini hampir setiap tahun rusak lagi dan rusak lagi,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, Irvan Suyatufika membenarkan bahwa jembatan Bypass itu kembali rusak. Irvan menyebut bahwa kebijakan pembangunan dan perbaikan jembatan berada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya bisa koordinasi saja dengan pusat.

    “Jembatan itu asetnya dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat. Pemkab lebak sifatnya koordinasi. Dengan kondisi itu akan segera kami koordinasikan agar secepatnya mendapat penangan,” katanya.

    (CR-01/PBN)