BANTEN POS

Penulis: admin

  • Aset Pemkot Cilegon Banyak Dikuasai Preman, Kejari Turun Tangan

    Aset Pemkot Cilegon Banyak Dikuasai Preman, Kejari Turun Tangan

    CILEGON, BANPOS – Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon banyak dikuasai pihak lain. Untuk itu, Disperindag Kota Cilegon menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon melakukan perpanjangan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tentang Penanganan Permasalahan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Aula Kejari Cilegon, Senin (14/2).

    Kepala Disperindag Kota Cilegon Syafrudin mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejari Cilegon dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memperlancar kinerja. Selain itu juga pihaknya meminta bantuan untuk menertibkan aset – aset yang selama ini dikuasai oleh pihak lain.

    “Prioritas saya untuk penertiban pasar, termasuk pendampingan terhadap barang milik daerah yang dikuasi oleh pihak-pihak lain,” kata Syafrudin kepada BANPOS, Senin (14/2).

    Menurutnya, selama ini banyak BMD Pemkot Cilegon yang telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Iya banyak kan. Barang milik daerah kita tuh yang dikuasi oleh preman. Kadang-kadang ada bangunan yang tidak berizin ke kitanya atas nama siapa lah gitu. Ada banyak makanya kita ingin (menertibkan), kan masyarakat sudah ngeluh juga. Kadang-kadang itu misalnya dia telah menyewa tapi sewanya tidak dibayar terus dia sudah sewa tapi tidak ditempati sama dia,” terangnya.

    Selain itu, pihaknya juga sudah dibantu oleh Kejari Cilegon melalui Bidang Datun Kejari Cilegon dalam menyelesaikan permasalah yang terjadi di Disperindag khususnya di Pasar Kranggot.

    “Selama ini kita sudah dibantu oleh kejaksaan untuk pasar, tidak terlepas juga kedepan kita minta di fasilitasi tentang rencana revitalisasi Pasar Kranggot untuk pemilihan badan usahanya,” ungkapnya.

    Menurutnya berkat pendampingan Kejari, pihaknya tahun 2021 melebihi target realisasi pendapatan retribusi pasar lantaran dibantu dalam penagihan sejumlah tunggakan sewa di Pasar Kranggot.
    “Termasuk cicilannya itu pada belum bayar, banyak cicilan sewanya. Tidak menutup kemungkinan juga yang sewa – sewa belum bayar kita akan minta bantuan sama mereka (Kejari). Tapi yang jelas tahun 2021 kita over target realisasinya tinggi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kasi Datun Kejari Cilegon Purkon Rohiyat mengatakan penandatanganan MOU antara Kejari Cilegon dengan Disperindag Kota Cilegon merupakan perpanjangan kerjasama terkait permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    “Jadi kan selama ini kita juga sudah ada kerjasama dapat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Disperindag terkait penagihan – penagihan di Pasar Kranggot. Karena sudah berakhir otomatis kan harus diperpanjang paling lama dua tahun kedepan dari 2022-2024, kemarin dari 2019-2022,” katanya.

    Menurutnya tidak hanya di Pasar Kranggot saja melakukan pendampingan akan tetapi di semua bidang yang ada di Disperindag Kota Cilegon.

    “Bukan khusus di Pasar Kranggot saja tapi seluruh bidang yang ada di Disperindag itu, apa saja, misalkan dia butuh LO (Liaison officer), kami siap, butuh pendampingan mau revitalisasi pasar kami juga siap tinggal kebutuhan mereka apa, baru kita bantu,” tuturnya.

    Pihaknya akan fokus semaksimal mungkin mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Itu tujuan kita dengan pendampingan ini,” ujarnya.

    “Di tahun sebelumnya itu, kita sudah melakukan pendampingan terkait penagihan di Pasar Kranggot ternyata kata Kadisperindag pendapat melampaui target mereka. Seperti penagihan kios – kios di Pasar Kranggot ternyata melebihi target yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah suatu pencapaian yang bagus juga Disperindag dan Kejari Cilegon,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Baru Diajak Kelola Banten Lama, Syafrudin Kok Merasa Aneh pada Pemprov

    Baru Diajak Kelola Banten Lama, Syafrudin Kok Merasa Aneh pada Pemprov

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengaku aneh dengan Pemprov Banten yang baru mengajak Pemkot Serang bersama-sama mengelola Banten Lama. Sebab seharusnya, ajakan tersebut dilakukan sebelum revitalisasi mulai dilakukan.

    Hal itu diungkapkan oleh Syafrudin usai menandatangani bersama, Nota Kesepahaman pengelolaan bersama Banten Lama antara Pemprov Banten, Kejati Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Serang, yang dilaksanakan secara daring.

    “Selayaknya memang penandatangan pengelolaan dan revitalisasi ini dilakukan sebelum dilaksanakan revitalisasi, namun ini kan sudah berjalan,” ujarnya saat diwawancara di Diskominfo Kota Serang, Senin (14/2).

    Kendati demikian, Syafrudin tetap mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan kawasan Banten Lama tersebut. Menurutnya, Pemkot Serang siap bekerja sama dalam pengelolaan tersebut.

    “Secara fisik Banten lama dengan luas yang besar, Pemkot Serang tidak sanggup untuk membangun. Makanya Pemprov dari tahun 2018 membangun Banten lama dan bentuk bertanggung jawab untuk jadi ikon Banten,” ucapnya.

    Syafrudin pun menuturkan bahwa penandatanganan bersama tersebut untuk mengawali perjanjian kerja sama (PKS), yang lebih mengatur secara rinci apa saja yang akan ditugaskan kepada Pemkot Serang.

    “Sekarang masih secara umum saja (kesepakatan), jadi secara global dulu, PKS-nya belum, nanti kami tunggu. Belum (diatur apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Serang), jadi bukan punya Pemkot saja,” terangnya.

    Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mengatakan bahwa pengelolaan Banten Lama menjadi tanggung jawab bersama, karena lokasinya berada di Kota Serang dan perbatasan Kabupaten Serang.

    “Memang Banten Lama ini tanggung jawab semua. Banten Lama banyak memiliki nilai sejarah, dan tidak ada komitmen selama bertahun-tahun baik oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pengelola,” ujarnya.

    Menurut WH, Banten Lama benar-benar kumuh dan tidak terurus sebelum dilakukan revitalisasi. Bahkan, banyak masyarakat baik lokal maupun luar daerah hingga mancanegara, yang mengeluhkan hal tersebut.

    “Banten Lama sangat tidak terurus, jorok, kotor, banyak yang minta-minta maksa kepada pengunjung, termasuk pungutan liar. Banyak keluhan dari masyarakat, termasuk pengunjung dari luar negeri,” tuturnya.

    Pelaksanaan revitalisasi Banten Lama menurut WH, sudah dilakukan sejak awal dirinya terpilih menjadi Gubernur Banten. Namun, bukan berarti Pemprov Banten ingin menguasai keseluruhan Banten Lama.

    “Bukan berarti saya ingin menguasai, saya hanya ingin membangun. Makanya sekarang saya minta tanggung jawab bersama, maka perlu ada kesepakatan seperti ini,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    SERANG, BANPOS – Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk demokrasi dan Pemilu (JRDP) memprediksi, pragmatisme politik akan semakin meningkat pada perhelatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Sejumlah indikatornya adalah tidak adanya upaya serius dari pemangku kepentingan pemilu untuk mendesain secara komprehensif penindakan terhadap politik uang.

    Berikutnya, penyelenggara pemilu masih terjebak pada formalitas sosialisasi, belum menyentuh pola pendidikan pemilih yang efektif. Dan yang lebih menonjol adalah, parpol kini lebih sibuk mencari figur populer seorang kandidat, bukan mengutamakan agenda besar perubahan bangsa berdasrkan platform yang mereka anut.

    Demikian kesimpulan kajian JRDP usai menggelar nonton bareng launching Pemilu 2024 di kanal youtube KPU RI, Senin 14 Februari 2022 malam.

    “Berdasarkan survei LSI bekerjasama dengan Australian National University (ANU) pada Mei 2019 lalu, insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta. Artinya, diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik politik uang,” papar Kordum JRDP Iing Ikhwanudin, usai nobar.

    “Jika kita memakai estimasi yang paling tinggi, satu dari tiga orang di Indonesia menjadi sasaran empuk jual beli suara. Bagi JRDP, ini sangat mengerikan. Ironisnya, sampai sekarang kami belum melihat upaya serius dari penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah, untuk bisa merancang metode pencegahan, pengawasan, dan penindakan, politik uang yang memadai. Kami menganalisa, praktek politik uang pada 2024 bisa menyentuh angka 40%,” kata Iing.

    Iing menambahkan, KPU dan Bawaslu hendaknya sudah harus bergerak secara serius dan tidak lagi menggunakan metode sosialisasi yang cenderung formalitas untuk melakukan edukasi kepada pemilih. Terlebih menjadi kegenitan menggunakan medsos, semata untuk mengimbangi perubahan teknologi.

    “Harus ada upaya ‘radikal’ dalam membangun kesadaran pemilih bahwa politik uang adalah titik terendah dalam demokrasi. Karena itu bukan saja harus dihindari, tapi juga dipidanakan. Bagaimana caranya, dialog langsung dengan pemilih secara kontinyu. Apa yang dihasilkan lewat sosialisasi tatap muka yang berlangsung hanya satu jam? Apa yang dihasilkan lewat medsos yang menampakan foto komisoner sedang rapat? Setiap komisioner memiliki kewajiban membina puluhan TPS. All day long. Harus mau turun ke pemilih. Sentuh mereka. Itu tugas rutin keseharian komisioner,” kata Iing.

    Di tempat yang sama, Febri Setiadi, Korda JRDP Pandeglang, menyatakan, secara kuantitas parpol peserta Pemilu 2024 dipastikan akan lebih banyak ketimbang Pemilu 2019. Itu artinya kompetisi antar caleg akan meningkat. Walhasil, para caleg harus memiliki banyak upaya untuk memenangkan suara. Salah satunya lewat politik uang. Parahnya, kata Febri, tidak nampak kehendak parpol untuk mengantisipasi itu.

    “Mereka malah berkutat perang opini atas hasil survei tentang popularitas kandidat tertentu. Tidak pernah pemilih disuguhi debat serius antar parpol mengenai apa sesungguhnya perbaikan kualitas hidup yang dikehendaki rakyat, dan itu kemudian akan mereka suarakan pada pemilu mendatang,” kata Febri.

    JRDP, kata Febri, akan segera menyusun strategi pemantauan. Secepatnya pula JRDP akan mendaftarkan diri ke Bawaslu RI untuk menjadi lembaga pemantau. Serupa dengan Pemilu 2019 lalu, enam obyek pemantauan JRDP adalah tahapan pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara, serta pelanggaran kode etik.

    (ANZ/AZM)

  • Akibat Korslet Listrik, Satu Rumah di Panggarangan Hangus Terbakar

    Akibat Korslet Listrik, Satu Rumah di Panggarangan Hangus Terbakar

    LEBAK, BANPOS – Diduga akibat konseling listrik, satu unit rumah milik warga Kampung Nagrak RT 03/02 Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Hangus terbakar, Senin (14/02)

    Aksi si jago merah yang melalap rumah milik Asra (60) tersebut terjadi sekitar Pukul 07.20 pagi Wib.

    Kepala Desa (Kades) Cimandiri Pei kepada BANPOS membenarkan dengan adanya insiden tersebut yang menurutnya diduga dari arus pendek listrik.

    “Iya kang, awalnya saya menerima laporan dari warga bahwa satu unit rumah warga milik Asra di Kampung Nagrak terjadi kebakaran yang penyebabnya diduga dari konseling listrik. Kami langsung ke TKP,” jelas Pei

    “Kami membantu menyelamatkan korban dan berusaha memadamkan api secara manual, tapi api tersebut semakin berkobar sehingga atas rumah tersebut habis terbakar dan hanya tersisa badan bangunannya saja. Kami hanya bisa membersihkan puing-puingnya saja. Pemilik rumah Alhamdulillah selamat,” tambah Kades.

    Senada, Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Agus Sumardi yang datang ke TKP menambahkan, pihaknya berharap kepada pihak-pihak terkait dan para dermawan bisa membantu korban kebakaran tersebut.

    “Api sudah berhasil dipadamkan, tidak ada korban. Dan Saya berharap kepada pihak-pihak terkait dan juga para dermawan bisa membantu korban kebakaran tersebut sehingga rumah milik pak Asra dan Ibu Eroh bisa diperbaiki kembali,” papar Agus.

    (WDO)

  • Kapolres Pandeglang Bantu Warga Pasireurih

    Kapolres Pandeglang Bantu Warga Pasireurih

    SEBAGAI bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu khususnya lansia dan hidup sebatang kara di tengah pandemi Covid-19, Polres Pandeglang memberikan bantuan sembako kepada warga Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah mengatakan, pemberian paket sembako yang kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polres Pandeglang. Dimana, salah satu sasaran yang mendapat bantuan sembako yakni masyarakat yang lanjut usia dan hidup sebatang kara.

    “Kegiatan bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian dari Polres Pandeglang kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kegiatan ini rutin kami lakukan,” kata Belny kepada wartawan, Senin (14/2).

    Dengan diberikannya bantuan paket sembako tersebut, lanjut Belny, pihaknya berharap dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemic Covid-19.

    “Mudah-mudahan sedikitnya dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat di tengah masih adanya pandemi ini,” ujarnya.

    Belny menambahkan, selain itu pihaknya juga meminta agar masyarakat bisa tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

    “Tidak bosannya kita lakukan himbauan protokol Kesehatan agar memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ini kami lakukan demi kebaikan kita bersama,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Petangtang-petengteng Membawa Celurit, Sejumlah Remaja Diamankan

    Petangtang-petengteng Membawa Celurit, Sejumlah Remaja Diamankan

    JATIUWUNG, BANPOS – Membawa celurit dan bergaya bak jagoan, itulah tingkah kelompok remaja ini. Namun begitu diringkus polisi, mereka Cuma mampu menunduk lesu. Hilang sudah sikap petantang petenteng yang sebelumnya diperlihatkan.

    Remaja-remaja yang sangar ketika bergerombol ini akhirnya ditangkap personel Polsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota. Berjumlah enam orang dan membawa sajam remaja tersebut diamankan saat akan melakukan aksi tawuran, Minggu, (13/2) lalu.

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan, mereka diamankan polisi di Kawasan Perumahan Purati, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk. Katanya, mereka masih berstatus pelajar.

    “Kami telah mengamankan anak-anak diduga yang bersangkutan akan melakukan tawuran serta salah seorang kedapatan membawa sajam,” ujarnya Senin, (14/02).

    Dia mengatakan, mulanya polisi mendapat laporan dari warga kalau adanya gerombolan remaja yang yang diduga akan melakukan tawuran. Ketika di lokasi, enam remaja berhasil diamankan bersama barang bukti satu senjata tajam. “Barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis cerulit,” katanya.

    Kata Abdul, pihaknya hanya mengamankan satu senjata tajam saja dari enam pelajar. Diduga, senjata tajam itu akan digunakan untuk menyerang lawannya. “Keenam pelajar tersebut dibawa ke Polsek Jatiuwung guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

    Kata dia, remaja yang diamankan itu terjerat tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum. Hal ini tercantum dalam pasal 170 KUHP Juncto Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 / 1951 tentang Kedapatan Membawa Senjata Tajam di Muka Umum. (IRFAN/BNN)

  • Satgas Covid-19 Kelurahan Kabayan Klaim Vaksinasi Sesuai SOP

    Satgas Covid-19 Kelurahan Kabayan Klaim Vaksinasi Sesuai SOP

    PANDEGLANG, BANPOS – Ketua Tim Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan Kabayan, Imat Rohimat mengklaim bahwa siswa SDN 5 Kabayan, Kabupaten Pandeglang, Dava yang dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang, diduga usai mengikuti vaksin di sekolahnya beberapa waktu lalu, telah setuju untuk divaksin dan pelaksanaan vaksinasi telah sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).

    “Terkait dengan siswa SDN 5 Kabayan yaitu Dava, pihaknya telah melakukan rapat lintas sektor yang didalamnya ada Kormin, Puskesmas Cikupa. Dengan memperlihatkan bukti pernyataan setuju untuk divaksin, pihak sekolah juga menyatakan tidak ada paksaan untuk divaksin. Itu hasil rapat yang sudah dilakukan dengan tim satgas Covid-19 Kelurahan Kabayan,” kata Imat kepada BANPOS di ruang kerjanya, Senin (14/2).

    Dalam kasus tersebut, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tim Kesehatan dari Puskesmas Cikupa. Dibawanya siswa SDN 5 Kabayan tersebut ke rumah sakit sebagai upaya untuk memastikan adanya dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

    “Untuk memastikan penyebabnya dan memang ini hanya dugaan KIPI, dokter dari Puskesmas Cikupa sendiri sudah menyampaikan kronologis dibawanya Dava ke rumah sakit. Jadi sekarang kronologisnya sudah diserahkan ke KIPI Kabupaten Pandeglang untuk dilakukan observasi dan selanjutnya disampaikan juga ke KIPI Provinsi Banten,” terangnya.

    Imat menambahkan, tim Puskesmas Cikupa juga sebelum melakukan vaksinasi telah melakukan screening, sehingga dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP.

    “Hasil screening tensinya baik, juga hasil cek suhu juga baik dan tidak memiliki Riwayat penyakit apapun. Intinya SOP sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh petugas Puskesmas Cikupa. Kejadian ini memang yang tidak diinginkan oleh semua masyarakat, akan tetapi masyarakat juga jangan takut, karena dalam pelaksanaan vaksinasi ini aman dan juga ditangani oleh dokter yang kompeten,” ujarnya.

    Oleh karena itu, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa, pihaknya meminta kepada masyarakat yang akan divaksin harus menyampaikan dengan jujur riwayat penyakit jika memilikinya dan harus mematuhi apa yang telah disampaikan oleh tim Satgas Covid-19.

    “Ini suatu pelajaran bagi kami tim Satgas tingkat kelurahan dan ini juga sama sebagai edukasi kepada masyarakat agar menyampaikan apabila anaknya yang memiliki riwayat penyakit bawaan disampaikan kepada petugas tim kesehatan Puskesmas. Setelah divaksin, jika ada yang dilarang untuk dilakukan, sebaiknya ikuti arahan dokter,” ucapnya.

    “Untuk Dava sendiri saat ini kondisinya sudah membaik dan tim Satgas Kelurahan juga masih melakukan pendampingan hingga saatnya nanti sembuh dan diperbolehkan pulang,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Tak Diberikan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Warga Citangkil Adukan PT KBK ke DPRD

    Tak Diberikan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Warga Citangkil Adukan PT KBK ke DPRD

    CILEGON, BANPOS – Lantaran tidak diberikan kesempatan bekerja dan berusaha oleh PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK) yang dulu dikenal Krakatau Wajatama. Masyarakat Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, mengadu ke DPRD Kota Cilegon. Selain itu, menurut warga lokasi pabrik juga menjadi salah satu penyebab banjir di lingkungan sekitar.

    “Lahan di sekitar PT KBK yang menjadikan Lingkungan Ramanuju dan Kubang sepat sering banjir, perlu ada penanganan. Lahan yang dimaksud penyebab banjir tidak adanya saluran air di sekitar Masjid At-Taubah yang berada di sekitar PT KBK. Kalau saat hujan banjir, ini belum ada solusi,” kata Perwakilan Warga Citangkil, Firman Mudzakir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (14/2).

    Pria yang disapa Mumu Samudra mengatakan, selain masalah lingkungan, menurutnya masalah kesempatan usaha dan lapangan kerja di PT KBK sangat minim untuk warga sekitar khusunya Lingkungan Kubang Sepat dan Ramanuju, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

    “Kami menyampaikan surat saja ditolak sama perusahaan, artinya kesempatan berkompetisi saja tidak diberikan. Kami berharap, masyarakat lokal diberikan kesempatan usaha dan bekerja,” ungkapnya.

    Menanggapi hal itu, Staf Direksi PT KBK Sukmo mengaku tidak bisa mengambil kebijakan dalam masalah tersebut. Pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke pimpinannya.

    “Kami di sini mewakili direksi, kami sampaikan permohonan maaf karena Direksi berhalangan hadir. Hasil rapat ini akan kami sampaikan secara langsung ke direksi,” katanya.

    Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengaku kecewa lantaran perwakilan PT KBK yang hadir bukan pemutus kebijakan. Ia meminta, pada Rabu (16/2) atau besok akan mengunjungi langsung PT KBK bersama warga. “Seharusnya yang datang langsung yang punya kewenangan bisa memutuskan kebijakan,” tegasnya.

    Politisi Partai Demokrat ini meminta PT KBK mengakomodir keinginan warga. Sebab, hadirnya industri harus bermanfaat bagi warga sekitar.

    “Kita sebagai DPRD ingin sama-sama cari solusi, bukan menghakimi. Warga masyarakat kami, industri juga masyarakat kami, kami harap hadirnya industri bisa dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Lurah Citangkil Feberwanto mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi tiga titik banjir di Kelurahan Citangkil, salah satunya di sekitar Masjid At-Taubah yang menjadi lahan PT KBK.

    “Kami identifikasi ada tiga titik banjir di Citangkil, pertama belakang Supermall, kedua belakang DPRD dan dekat Masjid At-Taubah. Jalan air sudah ada, cuma muaranya belum ada yang ke KBK,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Persita Optimis Meski Tanpa 6 Pilar Saat Hadapi Arema FC

    Persita Optimis Meski Tanpa 6 Pilar Saat Hadapi Arema FC

    DENPASAR, BANPOS – Persita akan menghadapi laga berat melawan pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1, Arema Malang, Selasa (15/2) petang nanti. Meski terancam pincang karena tak diperkuat enam pemainnya yang terjangkit Covid-19, Pendekar Cisadane tetap optimis meraih hasil terbaik di laga ini.

    Pertemuan antara kedua tim pastinya akan sangat menarik disaksikan. Di putaran pertama, Persita bisa memberikan kejutan dengan menahan imbang Arema FC dengan skor 2-2 di Yogyakarta, Oktober 2021 lalu.

    Kini, menghadapi Arema yang tengah memuncaki klasemen sementara, Persita datang dengan persiapan terbaik. Pelatih Pendekar Cisadane, Widodo Chayono Putra mengaku sudah mempersiapkan timnya untuk menghadapi Singo Edan. Secara keseluruhan, baik fisik, taktikal maupun dari sisi psikologi pemain dibenahi usai di laga terakhir meraih hasil imbang melawan Persikabo 1973.

    Meski begitu, Widodo memastikan tidak diperkuat enam pemainnya yang terindikasi terpapar COVID-19. Hasil tes PCR mandiri yang dilakukan Persita menunjukkan enam pemain plus tiga ofisial reaktif sehingga tidak bisa dimasukkan line up dalam pertandingan petang nanti.

    “Nama-namanya (Pemain yang absen, red) nanti mungkin bisa dilihat siapa yang tidak masuk line up, itu mereka yang tidak bisa main. Jadi itu yang saya informasikan untuk sementara ini,” ujar Pelatih Kepala Widodo dalam sesi Pre Match Conference, kemarin.

    Kehilangan enam pemain tentu membuat Widodo harus memutar otak mempersiapkan rotasi pemain. Tapi tak dipungkiri Widodo, seri 4 yang digelar di Bali ini jadi salah satu seri terberat selama penyelenggaraan kompetisi.

    “Memang ya di Series 4 ini yang di Bali memang sangat berat yang kami rasakan, mungkin bagi tim-tim lain. Karena dari bukan dari sisi cedera, dari sisi taktikal tapi yang lebih jelas itu dari sisi psikologi pemain. Karena hampir satu bulan lebih kita juga di sini. Tidak ketemu keluarga juga, yang itu yang mungkin memberatkan buat kami.Tapi apapun yang kita lakukan, kami sudah koordinasi dengan pemain dan pemain siap untuk setiap pertandingan,” ungkapnya.

    Widodo hanya berharap, sisa pemain yang bisa diturunkan besok, semua dalam kondisi prima. “Tentunya kami sudah mempersiapkan karena kita juga ada 26 pemain. Dan kami sudah mempersiapkan kalau ada terjadi cedera atau yang terpapar mudah-mudahan di besok pemain full bisa main, yang tersisa,” jelasnya.

    Soal kekuatan lawannya kali ini, Pelatih kelahiran 8 November 1970 ini menyadari kekuatan lawan yang sangat baik. Tapi kata Widodo, tidak ada yang tak mungkin di sepak bola. Semua bisa terjadi.

    “Dan untuk melawan Arema tentunya kami paham lah, kami tahu Arema itu tim bagus juga. Tapi di lapangan itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Seperti kemarin juga Persiraja bagus memberi perlawanan Arema,” kata Widodo.

    Meski demikian, Widodo mengatakan timnya lebih berpikir untuk fokus pada kekuatan sendiri ketimbang memikirkan kekuatan lawan. Dia lebih memikirkan bagaimana cara timya mengatasi lawan dan bagaimana caranya keluar untuk menyerang.

    “Dan saya harapkan beberapa kita sudah kemarin di pertandingan kemarin terakhir kita sudah memberikan, membuat peluang, beberapa peluang, di situ kita juga harus memanfaatkan sekecil apapun bisa menjadi gol. Saya harapkan ini perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan akan kita konversikan melawan Arema,” cetusnya.

    Sementara itu, perwakilan pemain Persita, Muhammad Toha juga menyebut rekan-rekannya sudah siap menghadapi pertandingan terlepas dari enam pemain yang terpaksa absen.

    “Untuk motivasi pertandingan besok ya kita insyaAllah pengin menang ya. Karena memang ingin memperbaiki klasemen juga biar semakin naik lagi ke atas,” kata Toha.

    Pemian bernomor punggung 11 ini pun sudah tahu apa yang harus dipelajari dan dipahami dari kekuatan tim lawan. Menurutnya, meski Arema punya pemain-pemain berkualitas, para punggawa Pendekar Cisadane siap meladeninya di lapangan.

    “Semoga saja di pertandingan besok kita bisa mengatasi dan bisa memberi perlawanan seperti yang diinstruksikan pelatih. Intinya kita bisa berharap diberi kemudahan di pertandingan besok, kalau bisa kemenangan, amin,” pungkasnya.

    (ENK)

  • Bendungan Sindangheula Akan Jadi Objek Wisata

    Bendungan Sindangheula Akan Jadi Objek Wisata

    SERANG, BANPOS – Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang akan dijadikan destinasi wisata dalam waktu dekat. Hal ini diungkap oleh Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, dalam keterangan tertulisnya yang disiarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) pada Senin (14/2).

    Rencana ini merupakan jalinan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

    Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, menerangkan bahwa destinasi wisata Bendungan Sindangheula ini nantinya akan dikelola oleh pemerintah desa.

    “Nanti kita akan bangun pola kerjasama dengan pengelola Bendung Sindangheula, kita manfaatkan untuk menjadi objek destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Sindangheula),” ujarnya.

    Pandji pun mengatakan bahwa pengelolaan ini nantinya akan dibantu oleh pihak terkait, seperti dinas pariwisata atau pihak lainnya.

    “Nanti dinas pariwisata, Ibu Bupati atau pun saya yang akan membangun pola kerjasama seperti apa agar Bendung Sindangheula jadi desa wisata unggulan desa yang bersangkutan,” terangnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Kabupaten Serang yang juga merupakan Asisten Daerah II Kabupaten Serang, Hamdani, mengungkap bahwa jalinan kerjasama ini sudah dibangun sejak tahun 2021 lalu, namun belum bisa direalisasikan karena terkendala beberapa hal.

    “Itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu, namun memang belum final,” ungkapnya.

    Hamdani mengatakan bahwa hal ini terkendala karena terdapat beberapa titik yang dilarang dikunjungi oleh sembarang orang. Ia pun memastikan, bahwa rencana ini akan terealisasi setelah ada keputusan mengenai titik lokasi yang boleh dan tidak untuk dikunjungi.

    “Yang pasti itu akan terealisasi, cuma masih ada pertimbangan menentukan area dan titik mana saja yang dilarang di kunjungi oleh wisatawan,” paparnya.

    Untuk diketahui, DPRD Kabupaten Serang saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dimaksudkan untuk menyokong pengembangan potensi wisata yang ada di 326 desa yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang.

    (MG-03/AZM)