BANTEN POS

Penulis: admin

  • Puskesmas dan Sekolah Jadi Corong Edukasi Vaksin Kepada Masyarakat

    Puskesmas dan Sekolah Jadi Corong Edukasi Vaksin Kepada Masyarakat

    PANDEGLANG, BANPOS – Pj Sekda Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat meminta pihak Puskesmas dan Sekolah gencar melakukan sosialisasi vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Pasalnya, masih ada beberapa sekolah yang kehadiran siswanya untuk vaksinasi masih minim.

    “Disinilah para Kepala Sekolah (Kepsek) dan pihak Puskesmas setempat terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi itu penting dilakukan,” kata Taufik saat meninjau vaksinasi di SDN Pagadungan 2, Kecamatan Karangtanjung, Kamis (3/2).

    Pada dasarnya, lanjut Taufik, vaksinasi itu penting dilakukan khususnya untuk meningkatkan imunitas diantaranya bagi anak-anak sekolah. Namun, kata Taufik, saat ini masih ada beberapa wali murid yang enggan anaknya untuk divaksin.

    “Mereka yang divaksin memang yang menyetujui dan menginginkan anaknya sehat agar memiliki kekebalan tubuh,” ujarnya.

    Taufik menambahkan, bagi wali murid yang anaknya sudah divaksin, bisa memberikan pemahaman bagi wali murid lainnya jika vaksinasi itu aman dan penting untuk kesehatan.

    “Ibu nanti bisa memberikan testimoni vaksinasi ini aman, semoga ini bisa meningkatkan kepercayaan bagi mereka yang anaknya enggan divaksin,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubag Tata Usaha (KTU) Puskesmas Pagadungan, Mila Oktaviani mengatakan, pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

    “Kita akan gencarkan testimoni anak-anak yang sudah divaksin bahwa vaksinasi ini aman,” katanya.

    Menurutnya, untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun memang baru, sehingga masyarakat masih ketakutan anaknya untuk di vaksin karena sudah terpapar issue.

    “Kita akan jelaskan agar mereka mengerti, memang kita buat informed consent setuju atau tidak setuju,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Mila, kasus Covid-19 di Pagadungan mulai meningkat lagi. Sejauh ini kata dia, sudah ada sekitar 8 kasus Covid-19 yang terjadi di Pagadungan.

    “Dengan kejadian ini, kami harap masyarakat bisa mengerti kalau divaksin itu penting,” ungkapnya.

    Kepala SDN Pagadungan 2, Subriah mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak ada paksaan dan tidak menjadikan vaksinasi tersebut untuk sebuah persyaratan apapun.

    “Kita jalankan sesuai instruksi Kementerian, yang divaksin saat ini atas persetujuan wali murid yang menginginkan anaknya sehat,” katanya.

    “Yang hadir cuma 32 persen, dari total siswa sebanyak 367 siswa sasaran hanya 90 siswa yang divaksin,” tambahnya.

    (DHE/PBN)

  • Warga Mekarjaya Tuntut Cabut Izin Tambang Pasir

    Warga Mekarjaya Tuntut Cabut Izin Tambang Pasir

    LEBAK, BANPOS – Hektaran sawah milik diduga tercemar limbah pasir, ratusan warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Kamis (3/2).

    Dalam aksinya, warga menuntut pengusaha tambang pasir di block Rahong untuk melakukan normalisasi kembali sawah yang sudah tercemar limbah pasir, ganti rugi lahan masyarakat tanpa pandang bulu, cabut izin usaha pelaku tambang yang tidak bertanggung jawab, dan pemerintah daerah harus tegas menyikapi persoalan tambang pasir (galian C).

    Warga menyebut puluhan hektar sawah tidak lagi bisa ditanami padi akibat adanya limbah galian pasir yang menimbun area persawahan warga. Koordinator aksi Rahmat mengatakan, ada sekitar kurang lebih 87 hektar persawahan milik warga di Desa Mekarjaya yang terdampak limbah pasir, sehingga area persawahan warga tidak bisa lagi ditanami padi seperti biasanya.

    “Dalam satu hektar biasanya petani bisa menghasilkan sekitar 5 ton gabah. Tetapi, setelah sawah mereka terkena dampak limbah pasir, hasil panen padi menjadi minim, dalam satu hektar satu kuintal pun tidak mencapai. Bahkan banyak sawah warga yang tidak bisa lagi ditanami,” kata Rahmat.

    Rahmat menjelaskan, kondisi tersebut sudah terjadi sekitar 6 tahun lamanya, dimana area persawahan milik warga terdampak limbah pasir tidak lagi produktif dan tidak lagi bisa ditanami padi. Jika dikalkulasikan dalam kurun waktu sekitar 6 tahun tersebut, kerugian warga atau petani di desa tersebut sekitar Rp 17.400.000.000.

    “Warga sebelumnya sudah melakukan rapat terbatas bersama pihak berwenang dan menghasilkan sejumlah solusi diantaranya melakukan normalisasi, dan akan melakukan pembenahan serta survey. Namun, hal itu tidak dilakukan, padahal sudah ada kesepakatan antara warga dan para pengusaha tambang pasir,” jelasnya.

    Ini tentunya ungkap Rahmat, membuat masyarakat yang terdampak limbah pasir seperti tidak di pedulikan. Sementara para pengusaha tambang pasir sampai sekarang masih terus beroperasi dan tanpa memperdulikan dampak yang negatif yang ditimbulkan yang tentunya merugikan warga masyarakat.

    “Karena mayoritas warga Desa Mekarjaya adalah petani, maka kami minta keadilan kepada para pihak yang berwenang. Jika ini tidak segera dilakukan pembenahan dan dibiarkan maka pastinya akan menghambat keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

    Jika warga menuntut Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap terhadap pengusaha tambang pasir atau galian C sambung Rahmat, maka adalah hal yang wajar dan harus menjadi kewajiban pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakatnya.

    “Kami juga meminta ganti rugi bagi masyarakat yang terkena imbas limbah pasir yang menggenangi area persawahan warga yang berjalan selama 6 tahun, serta normalisasi akses jalan dan sawah masyarakat yang terkena limbah pasir tersebut,” pungkasnya.

    Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak Dartim yang menemui warga pengunjuk rasa mengatakan, tuntutan normalisasi sungai yang disampaikan oleh masyarakat tentunya masih ada waktu untuk direalisasikan.

    “Iya masih ada waktu kan untuk melakukan normalisasi sungai itu. Tentunya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan kami tindaklanjuti dan disampaikan kepada pengusaha tambang pasir yang masih beroperasi disana, dan kami minta masyarakat untuk bersabar,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • Puluhan Tahun HGU Ditelantarkan, Warga Pemilik Trauma

    Puluhan Tahun HGU Ditelantarkan, Warga Pemilik Trauma

    WANASALAM, BANPOS – Persoalan hak milik tanah yang sempat dikuasai perusahaan PT P yang lebih dari 25 tahun tiada kejelasan, lahan tanah itu meliputi tiga desa di Kecamatan Wanasalam, yakni Cipedang, Muara dan Wanasalam. Kini setelah puluhan tahun menuai beragam permasalahan, warga pemilik lahan banyak mengalami trauma.

    Mewakili warga pemilik lahan, Muhammad Jakri mengatakan, ratusan warga di kini mengalami trauma, lantaran puluhan hektar tanah miliknya yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT P diplot tanpa ada kompensasi atau proses jual beli resmi sebelumnya.

    Dijelaskan Jakri, ada beberapa warga yang mengalami gangguan jiwa karena dipaksa untuk menjual tanahnya. “Proses pembebasan secara HGU yang dilakukan oleh PT P belum selesai mereka lakukan, memang ada yang dibeli, tapi ada juga tanah-tanah warga yang diduga diambil secara paksa,” ungkap Jakri, Kamis (3/2).

    Menurut Jakri, berawal dari kehadiran PT P di kawasan Wanasalam sekitar tahun 1993. Saat itu, perusahaan menyampaikan akan berinvestasi dengan membangun tambak udang dan akan mempekerjakan masyarakat setempat.

    “Jadi dari tahun 1993 sampai 1998 HGU yang dipegang PT P tersebut nggak pernah ada aktivitas resmi sesuai janji mereka dengan menumbuhkan ekonomi warga. Jadi dalam kurun lima tahun itu (1993-1998) mereka hanya menghancurkan dengan menebangi pohon yang ada di sana. Dan sejak 1998 hingga sekarang tanah itu telantar. Ini adalah sejarah kelam warga Desa Muara yang dulu kerap diintimidasi agar menyewakan lahannya secara paksa,” ungkap Jakri.

    Jadi, jelas Jakri, persoalan yang terjadi di wilayahnya itu masih belum usai juga, sebab tanah milik warga belum diselesaikan, bahkah dirinya dapat kabar bahwa PT P akan memperpanjang HGU di Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada lahan yang dikosongkannya itu.

    “Tahun 2018 HGU PT P telah selesai, tapi katanya mereka akan memperpanjang HGU tersebut di BPN, tapi persoalan yang ada di masyarakat Wanasalam belum selesai, mereka belum menyelesaikan persoalan ini dengan warga. Bahkan ratusan hektar tanah warga diplot masuk ke dalam HGU PT P, tapi tak ada proses jual beli atau proses sewa menyewa,” jelas Jalur.

    Senada disampaikan mantan Kepala Desa Muara, Endang menyebut ada sekitar 201 Hektar tanah di Desa Muara yang masuk ke dalam HGU PT P.

    “Jadi tanah di tiga desa yang ada di Wanasalam banyak dicaplok dan dikuasai oleh PT P tanpa adanya proses pembelian atau sewa dengan masyarakat yang dari dulu menguasainya. Intinya warga di sini minta BPN agar menyelesaikan persoalan pencaplokan tanah di Wanasalam ini secara adil,” tutur Endang.

    Endang pun tak memungkiri banyak warga di desanya yang mengalami gangguan jiwa akibat diintimidasi agar menjual tanahnya ke PT P. Karena masyarakat yang ada di tiga desa tersebut geram dengan kondisi saat ini.

    Dalam hal ini dirinya berharap, BPN bisa hadir dalam penyelesaian persoalan pencaplokan tanah milik warga yang dikuasai oleh PT P dengan cara pemaksaan.

    “Intinya warga tak anti pembangunan dan investasi, kalau memang mau diperpanjang atau dikuasai lagi oleh PT P, saya berharap persoalan dengan warga segera diselesaikan dulu, tentunya BPN juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang kini trauma,” terang Endang.

    Terpisah, Kepala Wilayah BPN Provinsi Banten, Ruby Rubijaya kepada wartawan mengaku akan melakukan pemeriksaan terkait hal yang terjadi di Wanasalam tersebut. Namun pihaknya belum bisa menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Wanasalam.

    “Terimakasih informasinya, dan saya akan cek dulu datanya,” ungkapnya.

    (WDO)

  • Sampah 400 Ton per Hari Menumpuk di Cipeucang, DLH Akan Lelang Jasa Angkut

    Sampah 400 Ton per Hari Menumpuk di Cipeucang, DLH Akan Lelang Jasa Angkut

    SETU, BANPOS – -Kontrak jasa pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong, Kota Serang telah habis pada 31 Desember 2021 lalu. Hal tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus melakukan tender ulang perusahaan jasa pengangkut sampah.

    DLH Kota Tangsel saat ini tidak hanya mencari perusahaan jasa pengangkut sampah ke TPA Cilowong saja, tetapi juga untuk mengangkut sampah ke TPA Nambo, Kabupaten Bogor.

    Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan, bahwa saat ini masih dilakukan proses ekspose terhadap kebutuhan lelang perusahaan tersebut. “Belum kita umumkan dalam lelang, karena masih dalam tahap ekspose. Sebentar lagi akan kita lelang,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Wahyu mengungkapkan, diperkarakan seluruh proses lelang akan selesai pada pertengah Maret nanti, dan sampah-sampah yang ada sudah bisa diangkut kembali ke TPA Cilowong, dan tambahan ke TPA Nambo. “Target kita itu paling lama pertengahan Maret semua proses sudah selesai,” ungkapnya.

    Lantaran proses lelang yang masih sangat lama tersebut, sehingga sejak awal Januari 2022 hingga saat ini sampah-sampah di Kota Tangsel kembali menumpuk di TPA Cipeucang.

    “Per harinya itu untuk sampah yang ke TPA Cipeucang itu 400 sampai 500 ton. Jadi sambil menunggu lelang ini selesai sampai pertengahan Maret sampah-sampah yang ada kembali menumpuk di TPA Cipeucang,” jelasnya.

    Wahyu menerangkan, untuk perusahaan jasa pengangkutan sampah tersebut, nantinya dibutuhkan dua perusahaan. Dimana satu perusahaan untuk mengangkut sampah ke TPA Cilowong dengan mengangkut sampah 280 ton per harinya, dan satu lagi perusahaan ke TPA Nambo yang akan mengangkut sampah 120 ton per harinya.

    “Saat ini kan memnag kita buang lagi ke CIpeucang. Tapi kan nanti kalau semua proses lelang sudah selesai tidak ada lagi sampah yang ke TPA CIpeucang. Bahkan jika produksi sampah harian menurun, sampah-sampah yang memag sudah lama ada di TPA Cipeucang itu akan kita ambil dan kita buang ke TPA Cilowog dank e TPA Nambo, yang penting tidak melebih batas maksimal sesuai kontrak,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu mengatakan, pihaknya mendorong agar proses lelang dilakukan dengan cepat. Agar semua proses pembuangan sampah tidak ada lagi ke TPA Cipeucang.

    “MoU yang dijaliin dengan Kota Serang dan Pemprov Jawa Barat itu kan tujuannya untuk mengurai masalah sampah di Kota Tangsel jadi kami minta proses lelangnya cepat, dan perusahaan yang ditunjuk juga benar-benar perusahaan yang memnag bergerak di jasa pengangkutan dan professional. Agar masalah sampah di Kota Tangsel ini perlahan bisa selesai,” pungkasnya.

    (DRA/ENK/BNN)

    PANTAI TPA-Kepala DLH Tangsel Wahyunoto Lukman memantau langsung lokasi TPA Cipeucang, Kamis (3/2).

  • TNI AL Gelar Vaksinasi Untuk Anak – anak

    TNI AL Gelar Vaksinasi Untuk Anak – anak

    MERAK, BANPOS – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten, menggelar vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di atas armada Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer, di Dermaga Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Kota Cilegon, Kamis (3/2).

    Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Budi Iryanto mengatakan, giat vaksinasi untuk masyarakat ini dalam rangka memperingati HUT ke-76 Korps Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL). Dimana, 900 dosis vaksin ditargetkan untuk peserta anak, dari empat sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

    “Vaksinasi anak ini dalam rangka HUT ke -76 Polisi Militer Angkatan Laut. Sesuai instruksi dan arahan Mabes TNI agar kami bersama-sama membantu pemerintah melakukan percepatan vaksinasi terhadap anak, agar bisa membantu mengurangi resiko paparan COVID-19,” katanya kepada awak media saat ditemui di Dermaga Pelabuhan Indah Kiat, Kamis (3/2).

    Diketahui, sejumlah sekolah yang ikut melaksanakan vaksinasi yaitu SDN Tamansari V, SDN Widyatama, SDN Babakanturi, dan SDN Tamansari III dengan melibatkan sebanyak 24 tenaga vaksinator dari BP Lanal Banten, admin vaksinasi Lanal Banten, Kodim 0623 Cilegon, Puskesmas Pulomerak dan Polres Cilegon.

    Adapun alasan digelarnya vaksinasi di atas kapal perang kebanggaan Lanal Banten selain dengan mendirikan posko layanan vaksinasi di darat, dilakukan untuk sekaligus mengajak anak-anak agar cinta bahari sebagai warisan yang harus dijaga kelestariannya.

    “Ya kali ini kita gelar vaksinasi di atas KAL Anyer supaya berbeda dari yang lain, juga dalam rangka mengenalkan Armada (alutsista) milik Angkatan TNI AL juga mengajak anak-anak mencintai bahari sedini mungkin,” tandasnya.

    Sementara itu salah satu siswa SDN Tamansari 5, Saga (12) mengaku dirinya tidak takut untuk divaksin dan supaya tidak terkena virus korona. “Ngga takut. Biar bisa sekolah tatap muka, biar ngga kena Covid-19,” tutupnya.

    (LUK/RUL)

  • Polisi Tindak Sejumlah Truk ODOL di Ruas Jalan Nasional

    Polisi Tindak Sejumlah Truk ODOL di Ruas Jalan Nasional

    SERANG, BANPOS – Untuk mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas  Ditlantas Polda Banten menjaring kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL) di jalan raya Kota Serang menuju ke arah Cikande pada Kamis (3/2).

    Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto mengatakan personel Subdit Gakkum Ditlantas Polda Banten melaksanakan kegiatan penindakan dan sosialisasi terhadap truk-truk ODOL di ruas jalan raya Serang menuju ke Cikande.

    “Hasil penindakan sebanyak 2 berkas tilang terhadap kendaraan yang overload. Sebelum melaksanakan tindakan represif kami terlebih dahulu sudah melakukan sosialisasi hal ini baik di media sosial maupun berupa imbauan secara langsung dengan memberikan peringatan kepada para sopir untuk selalu memperhatikan komponen kelengkapan dan layak jalan kendaraan seperti kelayakan rem, kondisi ban dan komponen kelengkapan lainnya,“ kata Budi Mulyanto.

    “Setiap hari kami akan terus kita lakukan penindakan kepada kendaran yang membawa muatan tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada,” tambahnya.

    “Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan menyadarkan oknum yg memiliki kepentingan pribadi dengan memaksakan muatan yang berat dan berlebih di luar kapasitas kendaraan yang berpotensi membahayakan bagi pengguna jalan lainnya,” pungkas Dirlantas Polda Banten.

    (MUF/ENK)

  • Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Masyarakat Diminta Waspada

    Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Vulkanik, Masyarakat Diminta Waspada

    CILEGON, BANPOS – Gunung Anak Krakatau (GAK) dikabarkan erupsi pada Kamis (3/2) sekitar pukul 16.15 WIB. Diketahui, ketinggian embusan abu vulkanik mencapai 200 meter di atas puncak, atau 357 meter dari permukaan laut (Mdpl).

    Petugas Pos Pantau GAK Pasauran, Cinangka, Kabupaten Serang, Windi Cahaya mengatakan yang terjadi saat ini hanya embusan dan tidak diikuti letusan dari Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

    “Sampai dengan saat ini seismograf belum mencatat letusan, informasi ini untuk peringatan dini kepada masyarakat. Embusan saja, jadi belum diikuti letusan,” kata Windi, melalui pesan WhatsApp, Kamis (3/2).

    Dibagian lain, Petugas Pos Pantau GAK Lampung, Andi Suandi membenarkan peristiwa erupsi Anak Krakatau. “Iya. Informasi erupsi Gunung Anak Krakatau, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter dari atas puncak,” kata Andi saat dikonfirmasi melalui saluran telepon genggamnya, Kamis (3/2).

    Menurut dia, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang, condong ke arah Timur Laut atau menuju Pulau Jawa. “Embusan terus menerus. Tidak terdengar suara dentuman, saya belum mendapat laporan suara dentuman. Abu mengarah ke Pulau Jawa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Andi menerangkan erupsi GAK tidak berdampak berbahaya maupun kerusakan, karena skalanya masih kecil. Masyarakat diminta untuk waspada dan selalu memantau aplikasi Magma Indonesia. “Saat ini GAK berada pada status Level 2, waspada, dengan rekomendasi tidak boleh mendekat dalam radius 2 km dari kawah,” tandasnya.

    Diketahui dari foto yang dikirim oleh Andi, tertulis gambar diambil dari CCTV Pulau Sertung tertanggal 03 Februari 2022, pukul 16.31 WIB.

    (LUK/RUL)

  • Bersama Aparat, Ratusan Tokoh Agama dan Warga Tertibkan Warem di Bayah

    Bersama Aparat, Ratusan Tokoh Agama dan Warga Tertibkan Warem di Bayah

    BAYAH, BANPOS – Sejumlah tokoh agama dan masyarakat Lebak Selatan (Baksel) beramai-ramai mendatangi kawasan warung remang-remang (Warem) di sekitar Cipanengah dan Pulomanuk Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kamis (3/2). Mereka datang dalam rangka mengawal aparat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk menertibkan dua area yang diduga kerap dijadikan tempat hiburan esek-esek di Baksel itu.

    Salah seorang perwakilan tokoh agama, Asep Kusuma kepada BANPOS mengapresiasi langkah Pemkab Lebak yang mengabulkan aspirasi yang disampaikan warga masyarakat Baksel untuk menutup modus praktik prostitusi di sana.

    “Beberapa hari lalu kami beraudiensi dengan Pemkab Lebak, dalam audiensi itu kami minta ditegakkannya Perda Nomor 6 Tahun 2003. Alhamdulillah langsung direspon dan direalisasikan hari ini dengan penertiban,” ujar Asep.

    Menurutnya, dengan ditertibkan Warem di kawasan Cipanengah dan Pulomanuk dari praktik yang diduga amoral, diharapkan bisa menjadi pemicu dalam menerapkan Perda Nomor 6 Tahun 2003 secara menyeluruh di Kabupaten Lebak.

    “Alhamdulillah, dengan diresponnya aspirasi kami, ke depan semoga kawasan Bayah ini menjadi tonggak diterapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2003,” tutur Kiyai berambut gondrong menjelaskan.

    Sementara, Kasatpol PP Kecamatan Bayah, Nanto membenarkan giat penertiban lokasi Warem dan tempat hiburan luar di dua tempat, yakni Pulomanuk dan Cipanengah.

    “Iya benar, guna penertiban bersama Kasatpol PP Kabupaten Lebak, Warem di Cipanengah dan Pulomanuk tidak boleh beroperasi lagi atau tidak boleh ada kegiatan sejenis lagi,” paparnya kepada BANPOS.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) bersama tokoh masyarakat dan ulama beraudiensi dengan Asda 1 Pemkab Lebak terkait maraknya peredaran miras dan kemaksiatan di Baksel, Kamis lalu (27/1). Pasalnya, banyak informasi peredaran miras dan praktik prostitusi di wilayah Lebak yang harus segera ditertibkan.

    Dalam audiensi tersebut mengemuka terkait implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2003 tetang Pelarangan dan penindakan terhadap pelanggaran norma kesusilaan serta pemakaian, pembuatan dan penyaluran minuman keras.

    Ketua Umum IMC, Juliana Batubara mengungkapkan, bahwa pihaknya hanya memfasilitasi masyarakat dan ulama untuk menyampaikan aspirasinya ke Pemkab Lebak dalam menyikapi persoalan maraknya peredaran Miras dan Prostitusi.

    “Beberapa kali kita dikunjungi kiyai ke sekretariat untuk bersama menyikapi persoalan-persoalan amoral. Dan kami mengambil jalan audiensi yang menurut kami ini jalan terbaik agar pemerintahlah yang mengambil tindakan,” katanya.

    (WDO)

  • Kasus Harian Covid-19 Tembus 27.000, Kasus Kematian Diam-Diam Merayap Nasional

    Kasus Harian Covid-19 Tembus 27.000, Kasus Kematian Diam-Diam Merayap Nasional

    JAKARTA, BANPOS- Kasus harian Covid-19, kini telah menyentuh angka 27.197. Sehingga, jumlah kasus terkonfirmasi kini tembus 4.418.483. Ini adalah rekor kasus harian tertinggi di tahun 2022, yang baru berjalan 34 hari. Pada 1 Januari 2022, jumlahnya hanya 274. Bisa diartikan, kasus harian meningkat nyaris 100 kali lipat, dalam 33 hari.

    DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi yang paling banyak menyumbang kasus harian, dengan angka 10.117 (9.455 kasus transmisi lokal, 662) kasus pelaku perjalanan dalam negeri/PPLN). Disusul Jawa Barat 7.308 (7.281 kasus transmisi lokal, 27 kasus PPLN), Banten 4.312 (4.228 kasus transmisi lokal, 24 kasus PPLN), Bali 1.501 (1.497 kasus transmisi lokal, dan 4 kasus PPLN), dan Jawa Timur 1.394 (1.390 kasus transmisi lokal, 4 kasus PPLN).

    Jumlah kasus harian sebanyak 27.197 (24.638 via PCR, 54 via TCM, 2.505 via antigen) diperoleh dari hasil uji terhadap 473.142 spesimen (132.215 via PCR, 271 via TCM, 340.656 via antigen), dari 307.987 orang (71.720 via PCR, 271 via TCM, dan 235.996 via antigen). Sehingga, diperoleh nilai positivity rate harian sebanyak 8,83 persen. Serta positivity rate NAAT (PCR dan TCM) 34,30 persen dan positivity rate antigen 1,06 persen.

    Sementara jumlah kasus sembuh, naik 5.993 menjadi 4.154.797 dengan tingkat kesembuhan 94,12 persen. Sedangkan kasus kematian, meningkat 38 menjadi 144.411, dengan tingkat kematian 3,27 persen. Atau naik 13 kasus dibanding kemarin.

    Pada 28 Januari 2022, jumlah kasus meninggal dunia akibat hanya 7 kasus. Ini berarti, jumlah kasus kematian harian meningkat lebih dari 5 kali lipat, dibanding 28 Januari 2022.

    Fakta ini tentunya harus diwaspadai. Kita harus lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mencegah mobilitas yang tak perlu).

    Serta terus menggencarkan vaksinasi, baik primer atau booster. Terutama pada lansia, dan kelompok rentan seperti orang-orang dengan komorbid dan gangguan sistem imun.

    (HES/ENK/RMID)

  • KPK Buka Kemungkinan Kembali Usut Korupsi e-KTP

    KPK Buka Kemungkinan Kembali Usut Korupsi e-KTP

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan membuka kemungkinan mengusut keterlibatan sejumlah politikus dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

    “Kalau memang ada hal-hal baru dan memang bisa mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang bisa dimintakan secara pertanggungjawaban pidana, tentu akan kami kembangkan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/2).

    Karyoto mengakui, berdasarkan penyidikan oleh KPK, terdapat sedikitnya tiga klaster yang diduga turut terlibat dalam sengkarut e-KTP.

    Ketiga klaster masing-masing politikus, pejabat pembuat komitmen, dan vendor swasta. Apabila nantinya berdasarkan penyidikan memunculkan temuan baru, ia menyatakan KPK tak segan untuk mengembangkan perkara demi menetapkan tersangka baru.

    “Prinsipnya ya nanti kita lihat apakah dengan nanti penyidikan yang ini ada hal-hal temuan baru, ya kami memperhatikan,” tegas Karyoto.

    Politikus seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly disebut menerima fee KTP-el ketika menjabat selaku anggota Komisi II DPR.

    Dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, Ganjar disebut menerima uang panas KTP-el sebesar 520 ribu dolar AS.

    Selain Ganjar, Menkumham Yasonna Laoly turut disebut menerima 84 ribu dolar AS. Selanjutnya, ada nama Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Olly Dondokambey yang saat itu menjabat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia disebut menerima 1,2 juta dolar AS.

    Namun dalam berbagai kesempatan, ketiganya membantah telah menerima uang dari proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

    (OKT/ENK/RMID)