BANTEN POS

Penulis: admin

  • Omicron Melonjak, Kota Serang PPKM Level 3

    Omicron Melonjak, Kota Serang PPKM Level 3

    SERANG BANPOS – Pemerintah pusat kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 1 hingga 7 Februari 2022 mendatang.

    Dalam kebijakan kali ini, Kota Serang yang merupakan ibu kota provinsi, berubah statusnya menjadi level 3 dari sebelumnya level 2.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

    Pada Inmendagri tersebut mencatatkan jumlah kabupaten/kota yang berstatus PPKM level 3 bertambah satu wilayah, yaitu di Kota Serang, Banten. Padahal pada periode pekan lalu, hanya Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur yang menerapkan PPKM Level 3.

    Berubahnya status level Kota Serang itu menjadi satu-satunya di Provinsi Banten. Kota-kota dan kabupaten lainnya di Banten dalam kebijakan perpanjangan PPKM kali ini tetap berstatus Level 2, yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.

    Sementara itu untuk wilayah DKI Jakarta, status level PPKM tetap bertahan di level 2 alias tidak ada perubahan dibandingkan pekan lalu. Begitu pula dengan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak satupun wilayahnya diterapkan level 3.

    Adapun terkait status level 3, salah satunya yaitu aktivitas di pasar rakyat yang tidak menjual kebutuhan sehari-hari ditetapkan kapasitasnya maksimal 50 persen dan operasional hanya sampai pukul 17.00 WIB.

    Secara umum, tak ada penutupan total atau larangan beraktivitas di tempat-tempat seperti mal, warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka.

    Hanya saja untuk di wilayah PPKM level 3 kapasitas maksimal 50 persen, satu meja maksimal 2 orang, waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

    Demikian juga untuk tempat ibadah, bioskop, tempat wisata, pusat kebugaran atau gym, transportasi umum, resepsi pernikahan. Namun, kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid -19.

    “Angka kasusnya (positif Covid -19) cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kita harus mengantisipasi datangnya gelombang ketiga dengan taat menerapkan prokes,” kata Andika.

    Dikatakannya, di Provinsi Banten sendiri angka kasus positif Covid -19 per 1 Februari kemarin sudah mencapai 2.450 kasus atau meningkat tajam dari waktu sebelumnya yang hanya di angka 1.900 kasus. “Secara nasional bahkan terakhir dilaporkan peningkatannya mencapai 9 kali lipat,” katanya.

    Terkait itu, Pemprov Banten sendiri sudah mengeluarkan kebijakan penurunan persentase pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya sempat 100 persen menjadi 25 persen saja. “Sebelumnya kami sempat turunkan ke 50 persen, tapi perkembangannya terus memburuk kami turunkan lagi ke 25 persen,” ujarnya.

    Pemprov Banten masih akan terus memantau atau mengevaluasi PTM menjadi kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika diperlukan, setelah melihat perkembangan kenaikan angka kasus positif Covid -19 yang di antaranya tercermin pada angka BOR atau bed occupancy ratio baik di bangsal perawatan maupun di ruang-ruang ICU rumah-rumah sakit di Provinsi Banten.

    Ia meminta masyarakat untuk mematuhi prokes tanpa kompromi. Menurutnya, prokes yang merupakan kunci menangkal penyebaran Covid-19 juga akan kembali di monitor oleh Pemprov Banten bersama TNI/Polri sebagaimana sebelumnya dengan didasarkan kepada regulasi pemerintah pusat dan Pemprov Banten sebelumnya terkait dengan kepatuhan prokes yang disesuaikan dengan level PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di wilayah bersangkutan.

    “Seperti sekarang kan di Kota Serang PPKM level 3, regulasi kepatuhan prokesnya ya kembali berlaku yang sebelumnya diterapkan Pemprov bersama TNI/Polri di wilayah dengan status PPKM level 3,” katanya.

    Peningkatan tren kasus positif di Kota Serang membuat Pemkot Serang mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Serang, agar tidak terus menerus melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Sebab keduanya berkantor di wilayah Kota Serang, dan berpotensi terjadi penularan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa sejumlah daerah tengah mengalami tren kenaikan kasus penularan Covid-19. Termasuk di Kota Serang, yang diketahui sejumlah pasien terkonfirmasi positifnya merupakan pegawai instansi vertikal dan OPD pemerintah.

    “Makanya, kami meminta Pemkab Serang dan Pemprov Banten untuk mengurangi aktivitas ke luar daerah. Karena semuanya kan ada di Kota Serang,” ujarnya di Puspemkot Serang, Rabu (2/2).

    Menurutnya, sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemkot Serang Serang yang terkonfirmasi positif Covid-19, telah diketahui oleh Walikota Serang, Syafrudin. “Ada beberapa yang positif, dan pak wali juga tahu kebanyakan memang dari instansi vertikal yang konsul ke Jakarta,” tuturnya.

    Nanang mengatakan, apabila dilihat dari sisi penyebaran Covid-19, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang paling banyak kasus. Sementara di Kota Serang terbilang cukup landai penyebaran Covid-19. “Kalau kami (Kota Serang) sebetulnya, relatif lebih kecil dibandingkan kota-kota lain,” katanya.

    Meski demikian, Pemkot Serang tetap akan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama usia 6 sampai 11 tahun, atau setingkat sekolah dasar (SD).

    “Memang kan kami belum melakukan itu (vaksin), karena mereka sudah dapat vaksin terlebih dahulu. Jadi baru kami lakukan sekarang,” katanya.

    Termasuk mengejar vaksinasi Covid-19 untuk lanjut usia (Lansia), karena hingga saat ini baru tercapai 50 persen, yang seharusnya sudah 60 persen. “Kami juga sudah meminta kepada para pejabat agar berpartisipasi, sehingga dapat berjalan,” ucapnya.

    Kabid Data dan Informasi Satgas Covid-19 Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa memang terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi positif di Kota Serang. Hingga 31 Januari kemarin, tercatat sebanyak 15 warga Kota Serang yang terkonfirmasi positif yang dirawat di Rumah Sakit.

    “Per tanggal 31 Januari, 15 pasien dirawat di rumah sakit, dan 248 pasien menjalankan isolasi mandiri karena bergejala ringan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon.

    Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui apakah dari pasien yang terkonfirmasi positif tersebut merupakan pasien varian Omicron atau bukan. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil uji lab.

    “Itu varian Omicron atau tidaknya itu masih menunggu. Informasi terakhir masih menunggu hasil lab untuk pasien yang probable Omicron,” ucapnya.

    Arif menuturkan, banyaknya pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, bahwa untuk pasien yang bergejala ringan cukup menjalankan isolasi mandiri saja.

    “Memang untuk kasus pada Januari lalu itu mayoritas menjalankan isolasi mandiri. Memang aturan dari pusat untuk yang bergejala ringan, cukup menjalankan isolasi mandiri di rumah, tidak perlu dirawat di rumah sakit,” terangnya.

    Untuk penularan yang terjadi, berdasarkan hasil tracking Satgas Covid-19 Kota Serang, terjadi akibat adanya transmisi lokal maupun karena adanya perjalanan ke luar daerah.

    “Ada transmisi lokal dan ada yang terpapar setelah bepergian. Seperti pada kasus SMPN 1, berdasarkan informasi dari Dinkes, itu terjadi setelah melakukan perjalanan ke luar kota,” jelasnya.

    Ia menuturkan bahwa banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif namun hanya bergejala ringan, merupakan imbas dari suksesnya vaksinasi di Kota Serang. Sebab selain membentuk herd immunity, manfaat dari vaksin agar ketika terpapar maka tidak terlalu parah.

    “Tentu kami selaku Satgas Covid-19 mendorong agar masyarakat yang masih belum divaksin, terutama para lansia, agar mengikuti vaksinasi. Supaya capaian vaksinasi kita meningkat dan terbentuknya herd immunity,” tandasnya.

    (RUS/DZH)

  • DPUTR Cilegon Akui Masih ada 30 Persen Jalan Rusak

    DPUTR Cilegon Akui Masih ada 30 Persen Jalan Rusak

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon menegaskan bahwa 70 persen dari sekitar tiga ratusan kilo meter panjang ruas infrastruktur jalan kota dalam kondisi baik atau mulus.

    Kepala Bidang Bina Marga pada DPUTR Kota Cilegon Retno Anggraini mengatakan selama 2021 pihaknya sudah banyak melakukan pekerjaan peningkatan jalan dan pemeliharaan.

    Dikatakan Retno, seperti peningkatan jalan dari aspal menjadi beton yaitu di Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang, Jalan KH Iskak Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang, Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang, Jalan Larangan Kecamatan Cibeber, Jalan KH Mudzakir Kecamatan Ciwandan, Jalan Delingseng Kalentemu Kecamatan Citangkil, Jalan Agus Salim Kecamatan Citangkil kemudian Jalan Haji Leman Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

    “Tahun kemarin PU sudah memperbaiki dan meningkatkan jalan dibeberapa titik. Secara keseluruhan jalan di Cilegon sekitar 70 persen sudah bagus,” kata Retno kepada BANPOS saat dikonfirmasi.
    Berkat peningkatan jalan dari aspal ke beton tersebut, lanjut Retno disambut antusias oleh masyarakat karena berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat di wilayahnya. “Banyak yang sudah kita tingkatan dari jalan aspal menjadi jalan beton. Mereka (masyarakat) antusias terhadap hasil kerja kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut Retno mengungkapkan di 2022, pihaknya akan mengerjakan tiga proyek emergency (keadaan darurat) lantaran di 2021 lalu mengalami gagal lelang.

    “Kalau untuk 2022 kita perbaikan itu pekerjaan yang besar ada tiga pekerja itu yang emergency yaitu Jalan Ahmad Dahlan jalan yang tembus dari Ciwedus ke JLS (Jalan Lingkar Selatan), terus Jalan Asnawi yang di Gerem, kemudian Jembatan Ciberko yang kemarin tidak jadi dilaksanakan sekarang kita laksanakan di 2022 ini,” ungkapnya.

    Selain tiga proyek tersebut, pihaknya juga melakukan pemeliharaan di sejumlah titik jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Cilegon.

    “Untuk yang lain-lainnya pemeliharaan. Pemeliharaan cukup lumayan untuk perawatan-perawatan karena pemeliharaan sesuai usulan usulan,” ujarnya.

    Diketahui untuk tiga proyek yang menjadi prioritas masing-masing pagu anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu untuk Jalan Ahmad Dahlan Rp 10 miliar, kemudian Jalan Asnawi Rp 1,1 miliar, kemudian pelebaran Jembatan Ciberko Rp2,5 miliar.

    “Tiga (proyek) sekitar Rp13,5 miliar. Masing-masing pagu di dpa kita, kalau untuk yang Ahmad Dahlan Rp 10 miliar, Jalan Asnawi Rp 1,1 miliar, terus untuk jembatan pagunya Rp 2,5 miliar,” tuturnya.

    Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki Jalan Akses Panggung Rawi yang sebenarnya tahun ini belum masuk perencanaan namun akan diupayakan diperbaiki.

    “Nah terkait dengan Jalan Akses Panggung Rawi itu memang penting dan harus diperbaiki, kita berupaya bagaimana caranya dikerjakan di tahun 2022. Mudah-mudahan berharapnya terlaksana di tahun 2022 ini,” ungkapnya.

    Terkait anggaran pihaknya membutuhkan sekitar Rp1,2 miliar. “Kalau untuk yang di Panggung Rawi kita butuh anggaran Rp1,2 miliar mudah-mudahan bisa masuk di tahun ini,” pungkasnya.

    Sementara terkait perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) pihaknya hanya mampu memperbaiki jalan tersebut dengan tambal sulam atau penanganan darurat. Mengigat, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut bisa menghabiskan Rp4 miliar.

    Retno berharap semua pekerjaan sudah bisa dikerjakan pada Februari 2022 ini. Mengingat semua infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Sekarang kita sudah sampai di proses DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sudah proses verifikasi, kita tinggal penginputan sirup. Jadi Insyaallah kalau ngga ada halangan sistemnya juga mendukung kemungkinan kita di Februari sudah lelang,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Cipocok Jaya Masih Dibayangi Banjir dan Genangan

    Cipocok Jaya Masih Dibayangi Banjir dan Genangan

    SERANG, BANPOS- Kecamatan Cipocok Jaya masih terdapat sejumlah yang sering terkena banjir dan genangan saat hujan lebat melanda Kota Serang. Sehingga kondisi tersebut setiap tahunnya selalu dikeluhkan oleh warga dan para pengguna jalan.

    Camat Cipocok Jaya, Tb Yasin, mengungkapkan bahwa Kecamatan Cipocok Jaya setiap tahunnya tidak terlepas dari banjir dan genangan di beberapa titik yang ada di kelurahan. Masalah ini bahkan belum rampung, dan akan diselesaikan hingga 2023.

    “Tentu saja karena saya sudah alami sejak di Cipocok Jaya, ada banjir dan genangan dan ini yang dikeluhkan oleh warga,” ungkap Yasin, usai saat membuka Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, di Dwiza Hotel dan Convention Hall, Kota Serang, Rabu (2/2).

    Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa terdapat 5 titik yang masih ada banjir dan genangan diantaranya yaitu di Kampung Munjul Karundang, Komplek Citra Gading, hingga Komplek Untirta, Kelurahan Banjar Agung.

    “Lima titik yang rutin setiap tahun ini mulai dari Munjul yang airnya meluap karena jembatan yang sempit. Kemudian ada di Kampung Cipocok, dan juga genangan di depan jalan eks Polsek Lama, dan juga di Perumahan Puri Cempaka,” ungkapnya.

    Yasin mengatakan, saat ini Pemkot Serang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menormalisasi sungai Banjar Agung yang mengarah ke Komplek Untirta.

    “Mudah-mudahan kantong-kantongnya bagaimana agar tidak banjir apakah dibuat solokan yang besar untuk mengarah ke kali Parung,” ucapnya.

    Ia berharap, permasalahan banjir dan genangan ini akan diselesaikan pada tahun 2023 mendatang. Sebab permasalahan banjir ini menjadi salah satu program prioritas untuk kepentingan masyarakat.

    “Lima titik ini kami ingin segera selesai di 2023 maksimalnya, syukur-syukur 2022. Kalau serius dan anggaran menunjang, InsyaAllah tidak akan ada genangan air,” katanya.

    Disisi lain, untuk infrastruktur pihaknya mengklaim sudah dalam kondisi yang cukup baik. Sehingga tidak ada pembangunan yang cukup mendesak.

    “Kalau infrastruktur sudah ada perubahan tidak seperti kecamatan lain, tidak ada yang fatal, rusak dikit mah tidak apa-apa,” terangnya.

    Meskipun demikian, pihaknya akan menyusun program prioritas lainnya untuk tahun 2023, yang berdasarkan usulan dan harapan dari masyarakat Kecamatan Cipocok Jaya melalui Musrenbang.

    “Musrenbang ini dilakukan sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Serang yang ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat seiring dengan masa akhir jabatan,” tandasnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Serang, Syafrudin. Ia menekankan kepada camat Cipocok Jaya untuk dapat memprioritaskan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui Musrenbang RKPD 2023.

    “RKPD di 2023 ini harus memprioritaskan untuk masyarakat, kalau bisa 90 persennya untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

    (MUF/AZM)

  • Omicron Datang, PTM di Banten Buyar

    Omicron Datang, PTM di Banten Buyar

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan untuk wilayah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan telah disepakati untuk sementara tidak melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) atau kembali dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    Dalam siaran persnya, Rabu (2/2) Pemprov Banten memperketat penerapan PTM seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 khususnya varian Omicron yang mengalami kenaikan. “Untuk Tangerang Raya sudah disepakati tidak ada PTM,” kata WH.

    Untuk daerah lainnya di Provinsi Banten, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutannya serta memperhatikan dan melihat bagaimana perkembangan kondisi penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Banten.

    “Setiap hari kita evaluasi. Makanya lihat perkembangan minggu ini, karena wilayah (barat, red) ini masih kuning, Tangerang Raya sudah orange,” katanya.

    Selain itu, WH juga menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Banten mayoritas terjadi di wilayah Tangerang Raya. Lantaran wilayah Tangerang Raya menjadi daerah aglomerasi DKI Jakarta.

    Berdasarkan, data Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten terkait peta sebaran Covid-19 di Provinsi Banten, per tanggal 1 Februari 2022, kasus per harinya mengalami lonjakan hingga mencapai di angka 2.500-an.

    “Covid-19 varian Omicron yang banyak terjadi di Tangerang Raya karena aglomerasi pengaruh dari Jakarta. Tapi kalau dari analogi lanjut memang mereka banyak isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan tidak serta memenuhi atau di bawa ke rumah sakit. Karena tidak sebahaya Covid-19 varian delta,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten, pihaknya telah mempersiapkan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan rumah sakit rujukan dan telah melakukan rapat koordinasi mengenai ketersediaan oksigen.

    “Sudah siap, rumah sakit kan masih tetap ada. Kita sudah siapkan dari awal, oksigen juga sudah kita rapatkan,” kata WH.

    Untuk diketahui, Gubernur Banten sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Banten Nomor 443/204-Dinkes/2022. Dalam SE yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 dan Varian Omicron di Provinsi Banten, setidaknya terdapat 12 poin yang ditekankan dalam SE tersebut. Di antaranya yang menjadi tekanan adalah himbauan Presiden Joko Widodo terkait evaluasi pelaksanaan PTM tersebut.

    Pada poin kesembilan pada SE tersebut, membatasi kapasitas jumlah murid maksimal 25 persen dalam satu ruang kelas, kemudian harus menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan cek suhu dan meniadakan pembelajaran di luar kurikulum utama.

    Untuk menindaklanjuti SE tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten juga telah mengeluarkan SE nomor 421/0256-Dindikbud/2022 yang keluarkan pada 31 Januari 2022. SE Kadisdikbud Provinsi Banten itu telah disebarkan kepada seluruh Kepala Sekolah tingkat SMA, SMK, SKh Negeri dan sekolah swasta di Provinsi Banten.

    Dalam SE itu mewajibkan kehadiran PTM maksimal sebanyak 25 persen dalam satu ruangan kelas, serta mewajibkan seluruh Kepala Sekolah untuk membuat laporan secara berkala mengenai proses PTM dan PJJ kepada Kepala Disdikbud Provinsi Banten melalui Kepala Cabang Disdikbud di wilayahnya masing-masing

    Tidak hanya itu, dalam SE yang dikeluarkan oleh Disdikbud tersebut juga menyatakan jika di sekolah terjadi kasus positif Covid-19 dan Varian Omicron agar menghentikan proses PTM dan mengalihkan proses PJJ.

    Pemprov Banten selanjutnya, kata Andika, juga akan terus menggenjot angka vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga booster sebagai antisipasi terhadap akan datangnya gelombang ketiga Covid -19 kali ini.

    Angka Covid-19 di Kota Tangerang kembali mengalami lonjakan. Padahal dua hari sebelumnya sudah sempat mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

    Dia menyatakan semula kasus Covid-19 sempat turun ke angka 493 setelah mencapai 700-an. Namun sejak semalam kondisinya justru kembali berbalik lagi dan bahkan langsung menjadi 915. “Wah kita sempat pikir ini akan turun terus, tapi ternyata semalam datanya justru naik lagi ke 915 per hari,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada wartawan.

    Untuk itu, sesuai arahan Presiden wilayah Jawa Barat Banten dan DKI pendidikan tatap muka dibatasi. “Pemkot Tangerang mengambil sikap lebih dahulu untuk mengantisipasi. Jangan sampai pulang ke rumah jadi carrier,” ucapnya.

    Tapi meski kegiatan pendidikan dibatasi, ia menerangkan untuk aktivitas masyarakat masih diperbolehkan. “Namun untuk yang kerumuman kita awasi,” jelasnya.

    Sementara terkait keterisian tempat tidur RS, Arief juga menyebut kini kisaran 30 persen. “Ini pada kapasitas tempat tidurnya baru disiapkan 900-an. Nah kalau kita bisa optimal sampai 2.000. Artinya dengan kapasitas 2.000 masih terisi 15 persen, makanya kita lihat kalau grafiknya naik jadi 50-60 persen (kasus Covid) maka kapasitas RS akan kita tambah,” jelasnya.

    Selain itu ujarnya, untuk saat ini Pemkot Tangerang sedang fokus menambah fasilitas isolasi terkonsentrasi (isoter) bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 namun tidak memiliki ruangan. “Dua dari enam tempat isoter yakni Jurumudi dan Batusari sudah penuh(terisi), sekarang kita menyiapkan SMP 30 supaya tenaga kesehatannya bisa efektif dan efisien,” terangnya.

    Dia menyebut rata-rata mereka yang mengisi fasilitas isoter adalah para penderita lansia dan komorbid dengan kondisi rata-rata gejala sedang.

    Disinggung soal data terbaru para penderita varian Omicron, ia menyebut belum memiliki data baru. Sebab yang terakhir disampaikan kepadanya hanya lima.

    “Tapi melihat kondisi seperti ini bisa jadi memang Omicron. Yang jelas apa pun itu variannya Covid sedang meningkat. Terlebih sudah ada pernyataan Indonesia masuk gelombang ketiga, jadi masyarakat tetap waspada,” terangnya.

    Namun meski telah terjadi kenaikan, dia menyebut Pemkot Tangerang belum berencana melakukan refocusing anggaran. Sebab belum ada arahan dari Kemendagri.

    “Namun Pemkot sudah menyiapkan anggaran BTT (biaya tak terduga),” ucapnya.

    (RUS/BNN)

  • Warga Maja Demo Gara-gara Kotoran Ayam

    Warga Maja Demo Gara-gara Kotoran Ayam

    LEBAK, BANPOS – Tidak ada sosialisasi sebelumnya, warga Kampung Dengung, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja menolak tempat pembuangan akhir (TPA) Dengung dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran. Penolakan itu lantaran kotoran tersebut menimbulkan bau yang menyengat dan dikhawatirkan berdampak kepada kesehatan warga di sekitar TPA.

    “Kami warga Kampung Dengung Timur menolak limbah kotoran ayam dibuang di TPA Dengung. Kami khawatir berdampak pada kesehatan karena baunya menyengat,” kata seorang warga Kampung Dengung Timur, Bedah kepada wartawan.

    Ia bersama masyarakat setempat meminta Pemerintah Kabupaten Lebak melalui dinas terkait untuk menghentikan pembuangan limbah kotoran ayam ke TPA Dengung. Bedah mengaku tahu bahwa TPA itu tempat pembuangan sampah dari pasar dan sekitarnya, namun bukan berarti limbah kotoran ayam juga bisa dibuang ditempat ini.

    “Kami juga tahu bahwa TPA Dengung ini tempat pembuangan sampah yang berasal dari pasar dan sekitarnya di Rangkasbitung tapi bukan berarti juga jadi tempat pembuangan limbah kotoran ayam,” ujarnya.

    Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lebak seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu soal dampak yang akan ditimbulkan atau tidak langsung menerima dan menjadikan TPA Dengung sebagai tempat pembuangan limbah kotoran ayam.

    “Kenapa tidak dipertimbangkan dulu atau mensosialisasikan kepada kami. Kami khawatir dampak yang diakibatkan dari polusi atau dari bau kotoran ayam berdampak pada kesehatan masyarakat, karena itu kami mohon kepada pemerintah untuk menghentikan pembuangan kotoran ayam di TPA Dengung,” jelasnya.

    Warga Kampung Dengung lainnya Juli Sudianto mengungkapkan, aksi yang dilakukan warga kemarin sebetulnya bukan aksi unjuk rasa, tapi karena tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait pembuangan kotoran ayam sehingga ada penolakan. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang berkompeten melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga masyarakat yang ada di sekitar TPA Dengung memahami.

    “Sebetulnya hanya miskomunikasi saja karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Kalau soal bau, sampah juga bau, hanya untuk kotoran ayam ini tempat pembuangannya harus jelas posisinya dimana dan juga soal pengelolaannya bagaimana agar tidak menimbulkan bau,” katanya, Rabu (2/2).

    Ia menyebut kedatangan warga saat itu sebetulnya juga diundang untuk membicarakan soal tersebut bersama pihak Dinas LH dan pengusaha. Namun, karena yang datang itu banyak tidak hanya perwakilan dan terjadi beda pendapat maka pembuangan kotoran ayam yang katanya sudah ada kerjasama antara pengusaha dan Pemkab Lebak dengan dasar Peraturan Bupati (Perbup) akhirnya itu ditunda.

    “Sebenarnya kapasitas saya saat itu hanya memfasilitasi warga dan pengusaha serta Dinas LH karena sebelumnya warga datang ke saya menyampaikan soal itu. Iya ditunda, enggak tahu sampai kapan, iya seharusnya ada sosialisasi dulu,” jelasnya.

    Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nana Mulyana mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan warga Kampung Dengung itu dalam rangka menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kotoran ayam itu masuk kategori organik bukan limbah beracun.

    Ditanya soal ketersediaan dan kondisi alat berat untuk pengelolaan sampah di TPA Dengung Nana menjelaskan, bahwa ada dua alat berat berupa Doser dan Cobelco dan sebelumnya dalam kondisi rusak. Tapi kata dia, sekarang ini setelah dilakukan perbaikan kondisi kedua alat tersebut baik dan sudah bisa dioperasikan.

    “Bukan demo, tapi menyampaikan aspirasi. Ada dua alat berat kondisi saat ini baik setelah dilakukan perbaikan,” jelasnya.

    (CR-01/PBN)

    Keterangan foto// Warga Kampung Dengung saat melakukan penolakan pembuangan kotoran ayam karena tidak ada sosialisasi sebelumnya

  • Kali Cimoyan Tercemar Limbah, Penutupan Tambang Ilegal Didukung

    Kali Cimoyan Tercemar Limbah, Penutupan Tambang Ilegal Didukung

    BANJARSARI, BANPOS – Warga Desa Keusik Kecamatan Banjarsari dan sekitarnya mengeluh akibat dampak galian pasir yang membuang limbah ke aliran kali Cimoyan. Sehingga kondisi kali itu menjadi dangkal oleh tumpukan sedimen.

    Diketahui, setiap musim penghujan datang, banjir kerap melanda wilayah tersebut ini karena aliran kali tertutup oleh lumpur limbah buangan galian pasir yang diduga ilegal itu, Rabu (02/02).

    Salah seorang warga setempat, Enda mengatakan, keadaan itu sudah lama dirasakan warga sepanjang kali yang mengalir ke beberapa desa di Banjarsari.

    “Itu benar. Coba saja lihat dan telusuri sepanjang aliran sungai Cimoyan, itu hampir tertutup lumpur akibat limbah galian pasir,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika musim hujan air kali pasti meluap karena telah terjadi pendangkalan oleh sedimen lumpur yang diduga dari limbah cucian pasir yang sudah berlangsung lama.

    “Sungai selain keruh juga dangkal. Jika hujan aliran sungai itu air meluap ke pemukiman warga, sehingga menyebabkan banjir di beberapa desa dan puluhan kampung. Dan kami mohon kepada Muspika khusus nya Dinas LH agar mampu menyikapi hal ini,” ujar Enda.

    Terkait ini, ucapan senada dilontarkan warga Desa Keusik, Umbo yang mengaku dirinya sudah memberitahu persoalan ini ke pihak Muspika Banjarsari, namun belum ada respon.

    “Kami selaku warga yang terdampak sudah sering melaporkan ini ke Muspika, namun hasil namun belum ada tindakan sampai sekarang. Jadi kami harus bagaimana ini,” katanya.

    Sementara aktivis di Banjarsari, Toni Sutisna mengatakan bahwa pihaknya bersama elemen lain akan segera melaporkan persoalan tersebut ke dinas terkait dan juga persoalan praktik tambang yang diduga ilegal di kawasan tersebut.

    Kata dia, persoalan tersebut hendaknya segera ditangani oleh pemerintah agar warga tidak terganggu oleh dampak lingkungan dari praktik galian pasir yang diduga ilegal tersebut.

    “Kami pun sudah menerima banyak pengaduan serta bukti dari warga terkait dampak lingkungan yang menyiksa warga pemukiman di beberapa desa Banjarsari yang disebabkan aliran sungai tertutup limbah cucian pasir. Ini harus segera disikapi dan dilaporkan, termasuk perusahaan galian pasir yang diduga tak berijin itu,” paparnya.

    Soal imbauan penghentian praktik kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Blok Ciputer yang beralamat Jalan Bayah oleh Kepolisian Sektor Cibeber, ini mendapat dukungan dari aktivis lingkungan.

    Diketahui, berdasarkan surat yang diterbitkan Polsek Cibeber, Nomor: B110/1/2022/Reskrim, polisi mengimbau agar kegiatan PETI di lokasi termaksud dihentikan. Pasalnya, aktivitasnya tersebut dianggap mengganggu lalu lintas yang mengakibatkan rawan kecelakaan dan juga dikhawatirkan akan merusak lingkungan, terutama saat musim penghujan.

    Aktivis lingkungan, Widjaya D Sutisna memberikan apresiasi dan mendukung tindakan tegas dari aparat kepolisian tersebut. Dan pihaknya minta penutupan itu harus bersifat permanen dan tidak sekedar klise.

    “Saya mendukung tindakan yang dilakukan oleh polisi yang sudah menutup kegiatan PETI di sana,” ujarnya.

    Kendati demikian, Sutisna berharap tindakan penutupan oleh Polsek itu harus dilakukan secara maksimal, sehingga semua praktik tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Cibeber dapat dihentikan total. Hal ini, terangnya, lantaran keberadaannya selain mengganggu lingkungan juga berdampak pada kerusakan ekosistem alam. “Namun jangan sampai penghentian kegiatan PETI di sana hanya sebatas formalitas, yang akhirnya suatu saat kegiatannya kembali berulang,” ucapnya.

    Menurut pria yang akrab disapa Bule ini, ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum kepada mereka pelaku usaha PETI yang membandel. Kata dia, jika ada yang bandel harus segera ada bukti pemberian sanksi. “Dan apabila masih ada yang ngeyel, dengan tetap melakukan kegiatan ilegal di sana, maka polisi harus memberikan sanksi tegas sesuai prosedur hukum,” paparnya.

    (WDO/PBN)

  • Anggota Polda Metro Jaya Nyaris Dihakimi Massa di Cibaliung

    Anggota Polda Metro Jaya Nyaris Dihakimi Massa di Cibaliung

    CIBALIUNG, BANPOS – Anggota Polda Metro Jaya nyaris menjadi korban pengeroyokan warga lantaran hendak melakukan penarikan motor milik Arif di Kampung Sorongan, Cibaliung, Pandeglang, Banten. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Sabtu (29/1) sekitar pukul 8.30 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan peristiwa itu bermula saat anggota Polda Metro Jaya berinisial Bripka AN itu tertuduh mencuri motor warga.

    Bripka AN tengah diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Kasus anggota bernama Bripka AN, lanjut Zulpan, sudah diserahkan Polres Pandeglang ke Polda Metro Jaya.

    “Masih diperiksa Propam,” kata Zulpan singkat, Rabu (2/2).

    Hanya saja, Zulpan tidak menjelaskan secara terperinci perihal hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya terhadap Bripka AN. Adapun enam warga sipil lainnya yang bersama-sama Bripka AN saat mengambil motor Arif masih ditangani di Polda Banten.

    Sebelumnya, Zulpan membeberkan awal mulanya Bripka AN dituduh mencuri motor warga.

    Saat itu, Bripka AN hendak menarik motor milik Arif bersama enam pria lainnya yang diduga warga sipil. Pria yang bertugas di Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu bersama enam warga sipil lainnya hendak melakukan penarikan terhadap sepeda motor milik Arif, warga setempat.

    Namun, saat ditanya surat perintah tugas, Bripka AN tidak bisa menunjukkannya.

    “Keenam warga sipil yang mengaku sebagai anggota juga tidak dapat memperlihatkan KTA Polri,” kata Zulpan, Selasa (1/2).

    Hasil pemeriksaan di Sipropam Polres Pandeglang Polda Banten, Bripka AN mengaku dirinya dikelilingi warga karena tidak bisa menunjukkan surat perintah pengambilan motor. Hal itu membuat warga menduganya sebagai pencuri. Selain itu, Bripka AN dan enam warga sipil lainnya nyaris diamuk massa.

    “Warga setempat emosi dan mengepung Bripka AN dan berusaha melakukan pengeroyokan,” kata Zulpan.

    Kini, Subbidprovos Bidpropam Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus tersebut. “Masih dalam tahap penyelidikan,” kata Endra Zulpan.

    (CR3/PBN/JPNN)

  • Kelompok KKM 46 Untirta Salurkan Bantuan Sembako

    Kelompok KKM 46 Untirta Salurkan Bantuan Sembako

    KELOMPOK KKM Tematik 46 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), kampung Muncang Desa kamasan, Kecamatan Cinangka, menyerahkan bantuan paket sembako yang diterima oleh masyarakat kampung Muncang desa Kamasan. Bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, salah satunya diterima oleh usia lansia pada hari Kamis, 27 Januari 2022.

    Penanggungjawab kegiatan, Burhanudin, mengungkapkan bahwa bantuan sembako tersebut berjumlah sebanyak 31 paket yang berisi beras, minyak, gula dan tepung terigu. Ia mengaku, bantuan tersebut merupakan suatu bentuk bantuan secara langsung kepada warga yang membutuhkan.

    “Dalam rangka membantu warga yang merasakan dampak ekonomi dari pademi Covid-19 dengan cara survei serta sosialisasi secara langsung,” ungkapnya.

    Seluruh penerima bantuan mengaku bersyukur dengan kehadiran para mahasiswa yang sedang mengabdi di lingkungannya. Mereka juga menyampaikan ungkapan terimakasih, atas dipilihnya puluhan warga untuk mendapatkan bantuan tersebut.

    “Alhamdulillah, terimkasih banyak kepada para mahasiswa yang berniat membantu kami. Semoga dilancarkan kuliahnya dan semoga lancar rezekinya, sehat-sehat ya kakak-kakak mahasiswa,” ucap Umayah, salah satu penerima bantuan sembako. (MUF/AZM)

  • Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang hingga saat ini masih kekurangan pegawai dengan status ASN. Meskipun setiap tahunnya dilakukan pengangkatan, namun tetap belum bisa memenuhi kebutuhan Pemkot Serang.

    Hal itu terungkap dalam apel pengambilan janji CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkot Serang, Rabu (2/2). Pelantikan tersebut diikuti oleh 115 PNS yang dilantik, terdiri dari 88 guru golongan III, 9 guru golongan II, dan 18 orang fungsional umum dan tenaga teknis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa ratusan PNS tersebut merupakan CPNS Formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pelatihan dasar (Latsar). “Mereka ini yang dilantik telah mengikuti pelatihan dasar, atau semacam Pendidikan pra jabatan,” ujarnya kepada awak media.

    Sementara itu, Syafrudin menuturkan bahwa saat ini Pemkot Serang masih kekurangan jumlah PNS, terutama untuk tenaga teknis.

    “Jumlahnya masih jauh, karena banyak yang pensiun kemudian ada yang pindah. Usulan kami setiap tahun ada, tapi memang tidak terakomodir sepenuhnya malah 50 persennya juga belum,” ungkapnya.

    Dalam pengangkatan itu, Syafrudin menuturkan pihaknya telah memberikan hak CPNS dengan telah meningkatkan statusnya menjadi PNS. Peningkatan status itu menurut Syafrudin, harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik lagi.

    “Harapan Pemkot Serang dengan sudah dilantiknya PNS, maka mereka harus bisa meningkatkan kinerjanya. Setelah ini nantinya bisa jadi pejabat baik kepada sekolah maupun pejabat struktural lainnya,” katanya.

    Tak hanya itu, PNS juga harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab setelah menjadi PNS tentunya jadi sorotan publik.

    “Ini amanah dari pemerintah dan masyarakat, harus bisa melaksanakan tugas yang baik, dan menjadi contoh kepada masyarakat. Karena PNS jadi sorotan masyarakat jadi panutan, intinya bisa membawa nama baik PNS, dan Pemkot Serang,” terangnya.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa 115 PNS yang dilantik merupakan formasi 2019 dari total 213 yang lulus pada pelaksanaan teknisnya 2020 lalu. Sementara sisanya belum mengikuti latsar.

    “Tahun 2019 lalu kita diberikan kuota sebanyak 215 formasi, dan yang lulus 213. Jadi masih ada 98 CPNS yang belum dilantik karena belum mengikuti latsar,” ujarnya.

    Ia menuturkan, secara keseluruhan Pemkot Serang idealnya memiliki PNS sekitar 6.600 orang, sementara saat ini baru ada sekitar 4.400 PNS.

    “Kekurangannya masih banyak, setiap tahun kita terus mengusulkan, tapi usulan kita dua ribuan. Sayangnya 50 persennya juga belum terakomodir, kita akan usulkan kembali,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • HUT Kota Tangerang, Urus Adminduk Sehari Jadi

    HUT Kota Tangerang, Urus Adminduk Sehari Jadi

    TANGERNAG, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan 13 kecamatan, tengah memberikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan gratis sehari jadi. Pelayanan tersebut, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Kota Tangerang untuk memperingati HUT Kota Tangerang ke-29.

    Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil, Sri Warsini mengungkapkan pelayanan keliling sehari jadi ini meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), surat pindah kependudukan, KTP el rekam baru hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

    “Pelayanan ini dijalani oleh seluruh kecamatan selama Februari ini. Semoga lewat program ini, administrasi kependudukan masyarakat lebih lengkap. Selain itu, memudahkan, mendekatkan, tidak ada lagi kata malas atau besok-besok saja untuk urus adminduk,” ungkap Sri saat dihubungi, Rabu (2/2).

    Sementara, Kecamatan Neglasari menggelar pelayanan adminduk keliling yang berlangsung setiap Rabu, diluar pelayanan harian di kecamatan dan kelurahan. Camat Neglasari, Sanny Soniawan menjelaskan setiap pelayanan keliling setidaknya 150 hingga 200 warga terlayani.

    “Pada pelayanan adminduk keliling, Kecamatan Neglasari terfokuskan pada pembuatan Kartu Identitas Anak. Karena, berdasarkan situasi lapangan KIA paling banyak yang belum dimiliki warga Kecamatan Neglasari. Dengan itu, KIA lah yang kita kejar dapat pelayanan keliling ini,” katanya.

    Ia pun menuturkan, minggu ini pelayanan keliling berlangsung di Kelurahan Karang Anyar. Kata Sanny, tidak menutup kemungkinan pelayanan keliling akan berlangsung hingga beberapa bulan kedepan, dengan melihat antusias masyarakat Kecamatan Neglasari.

    “Untuk permohonan pembuatan adminduk, atau mau tau kapan jadwal kelurahannya, bisa tanyakan langsung ke kelurahan masing-masing. Saya harap, masyarakat dapat memanfaatkan program pelayanan keliling ini sebaik mungkin. Jangan lewatkan, mudah, cepat dan gratis,” imbaunya.

    (MADE/BNN)