Penulis: admin

Launching Program Unggulan, Ditlantas Polda Banten Siap Kawal Ambulan

CILEGON, BANPOS – Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto melaunching program unggulan Ditlantas Polda Banten, bernama “Lancar Ambulanku Selamat Pasienku” di Convention Hall The Royal Krakatau Cilegon, Rabu (2/2/2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Cryshnanda Dwilaksana, Pejabat Utama Polda Banten, Kapolres jajaran, Gubernur Banten yang diwakili oleh Asisten Daerah Pemprov Banten Septo Kalnadi, Danrem 064/MY yang diwakili oleh Kasrem 064/MY Kolonel Inf. Hardian Achmadi, Kabid Yankes Dinas Kesehatan dr. Zakky Zamzami Madjid, Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten Sigit Harismun, Asisten Deputi Bidang Penilaian Kinerja Bpjs Kesehatan Cecep Heri Suhendar serta ratusan driver ambulan yang ada di Banten.

Dalam kesempatan itu para sopir ambulan se-Provinsi Banten berkomitmen untuk bersedia mematuhi tata tertib berlalulintas serta membawa pasien sampai ke tujuan dengan selamat, tidak menggunakan lagi jasa pengawalan selain Polri demi keselamatan ambulan pasien dan pengguna jalan lainnya, apabila dalam keadaan sangat mendesak atau terpaksa dimana kami membutuhkan kecepatan untuk sampai ketempat tujuan maka kami segera menghubungi petugas kepolisian, Pengucapan deklarasi dipimpin H. Fajar Sidik, diikuti oleh seluruh supir ambulan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto menyampaikan apresiasi dan menyambut baik program unggulan Ditlantas Polda Banten, “Pada kesempatan ini kita telah menyaksikan bersama launching program unggulan Ditlantas Polda Banten, Lancar Ambulanku Selamat Pasienku, program ini merupakan salah satu terobosan kreatif atau creative breakthrough yang diformulakan oleh Ditlantas Polda Banten guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,”kata Rudy.

Rudy Heriyanto menyampaikan ambulan mulanya merupakan transportasi dalam dunia medis angkatan darat pada perang dunia dan difungsikan sebagai rumah sakit berjalan atau rumah sakit lapangan, “Dalam perkembangannya ambulan merupakan transportasi untuk menyelamatkan nyawa pasien, saat ini ambulan memiliki 3 fungsi spesifik yaitu ambulan gawat darurat, ambulan transport serta ambulan jenazah,” ujar Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto menyampaikan fenomena yang terjadi saat ini, terdapat beberapa praktek ambulan yang dikawal oleh para relawan dan terdapat oknum pengguna jalan yang menghalangi mobilitas ambulan yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien, supir ambulan maupun pengguna jalan lainnya.

“Melihat fenomena pengawalan ambulan yang dilakukan oleh relawan ini tentu saja tidak sesuai regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengawalan ambulan merupakan kewenangan dari petugas Polri karena petugas Polri telah memiliki kualifikasi profesi dalam hal pelaksananaan pengawalan lalu lintas melalui proses pendidikan kejuruan dan pelatihan,” ujar Rudy.

Terakhir Kapolda Banten menegaskan bahwa pengawalan ambulan ini dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya, “Pengawalan ambulan ini tidak dipungut biaya, jika terjadi pungutan biaya, tolong laporkan. Saya berharap program ini berjalan baik dan dapat memberikan dampak nyata dalam membantu masyarakat,” ujar Rudy.

Sementara itu, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Cryshnanda Dwilaksana sangat mengapresiasi program dari Ditlantas Polda Banten menjadi terobosan dan inisiasi positif untuk kemanusiaan, “Kami mengapresiasi launching program ini, terobosan ini ke depan bisa diadopsi oleh Ditlantas Polda lainnya. Implementasi program perlu didukung dengan profesionalitas dan kompetensi supir ambulan yang baik, sehingga dapat menyelamatkan SDM yang alami emergency, dan ini perlu terus dilatih terutama tentang bagaimana cara berkendara yang aman,” kata Cryshnanda.

Selanjutnya Cryshnanda berharap program ini dapat meluas dan konsisten membantu dalam melayani masyarakat, menyelamatkan pasien dengan mengelola resiko dari aspek jarak, waktu tempuh serta rute yang dilalui, “Program ini harus bersama-sama dijalankan dengan stakeholders yang ada untuk meningkatkan kesiapan pelayanan ambulan demi kepentingan emergency dalam upaya selamatkan masyarakat,”ujar Cryshnanda.

Selanjutnya Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto menyampaikan apresiasi kepada sopir ambulan, yang sudah menyelamatkan pasien emergency, “Supir ambulan sangat berkontribusi dalam menyelamatkan jiwa pasien, kita tahu bahwa peran supir ambulan sangat penting membawa nyawa serta menyelamatkan pasien sampai di Rumah Sakit, “kata Dirlantas Polda Banten.

Budi Mulyanto mengatakan Ditlantas Polda Banten ikut berperan dalam penanganan korban kecelakaan dan kasus emergency lainnya, “Dengan terobosan program Lancar Ambulanku Selamat Pasienku dapat bermanfaat dan program ini merupakan public service centre Ditlantas yang bekerjasama dengan instansi terkait, serta para driver sudah mengikuti pelatihan safety driving selanjutnya masyarakat yang membutuhkan dapat menghubungi melalui command centre 110, “ujar Budi Mulyanto.

Budi Mulyanto menjelaskan driver ambulan dan pengawal juga rentan laka karena tidak dibekali keterampilan berkendara aman atau safety driving, “Program lancar ambulanku akan diimplementasikan dalam beberapa tahapan mulai dari pelatihan keterampilan safety driving hingga diskusi-diskusi dengan eksternal, “tutup Dirlantas Polda Banten.

Pada bagian akhir kegiatan, Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto memberikan piagam penghargaan dan penyematan pin pelopor keselamatan berlalu lintas kepada para driver ambulan yang telah berjasa menyelamatkan pasien emergency termasuk pasien Covid-19 yang membutuhkan bantuan. (RUL)

2 Februari 2022
Sejumlah Obat Kosong, Dewan Minta Direktur RSUD Cilegon Cari Solusi

CILEGON, BANPOS – Kosongnya sejumlah obat di RSUD Cilegon mendapat sorotan dari parlemen khusus dari mitra kerjanya yaitu Komisi II DPRD Kota Cilegon. Wakil rakyat meminta pihak rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon ini harus segera mencari solusi dan menjelaskan kepada masyarakat Cilegon perihal kekosongan sejumlah obat yang dikeluhkan.

“Menurut saya, pihak rumah sakit harus menjelaskan penyebab stok obat kosong yang selama ini terjadi. Apalagi selama ini bidang kesehatan selalu menjadi prioritas anggaran daerah, karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Rabu (2/2).

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, obat-obatan itu sifatnya urgent (penting) dan jika kosong layanan jadi tidak maksimal. “Kasian masyarakat. Insya Allah jangka dekat ini kita akan sidak rsud agar kita mendapat informasi yang utuh apa penyebab kekosongan obat yang terjadi,” ujarnya.

Anggota dewan dari Dapil Citangkil – Ciwandan ini meminta kepada pihak rsud agar segera mencarikan solusi dalam waktu dekat. “Minimal, direktur rsud harus segera mencarikan solusi cepat jangka pendek ini, untuk bagaimana obat – obatan tersedia dengan baik, kasian masyarakat,” tuturnya.

Kemudian jangka panjangnya, kata dia, pihaknya akan mengevaluasi manajemen rsud dan mempertanyakan penggunaan anggarannya. “Jangka panjang kita akan melakukan evaluasi menyeluruh anggaran rsud, apakah ada masalah anggaran yang masih kurang atau bagaimana, dan itu harus dijelaskan secara rinci oleh dirut rsud. Karena kita tahu rsud itu kan kaitan dengan pelayanan langsung masyarakat yang sangat penting. Dan kedepan kita tidak ingin mendengar lagi masalah – masalah yang sering terjadi di RSUD ini,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah persediaan obat di RSUD Kota Cilegon dikabarkan kosong. Menurut sumber BANPOS, sejumlah obat di RSUD Cilegon mengalami kekosongan sudah sekitar dua Minggu, bahkan saking kesalnya ada salah satu dokter spesialis marah – marah lantaran stok obat tak kunjung ada.

Menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing mengakui adanya kekosongan sejumlah obat di RSUD Cilegon. “Kemarin memang ada yang kurang obatnya. Kita kan belinya E – Katalog ada yang turun tayang (tidak muncul di online) gitu kita belinya kan E – Katalog,” kata Ujang Iing kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (1/2).

Ujang Iing mengatakan beberapa obat yang kosong di RSUD Cilegon lantaran di sistem online tidak muncul. Bahkan kata dia, pihaknya sampai pinjam obat ke rumah sakit lain. “Memang ada beberapa obat yang turun tayang. Kalau turun tayang aga sulit makanya kita pinjam – pinjam kadang ke Dradjat (RSUD Dradjat Prawiranegara Serang) kadang pinjem kemana gitu kan, kalau ngga ada juga terpaksa belinya ke keluar. Yang tahu teknisnya kan orang farmasi, bukan saya, cuman ngga terlalu parah sih memang namanya awal tahun kan, pas pasiennya lagi banyak, ada ajalah namanya juga rumah sakit,” terangnya.

Mantan Kepal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon ini mengaku tidak mengetahui jenis obat apa saja yang kosong di rumah sakit milik Pemkot Cilegon ini. “Saya ngga hafal nama obatnya, yang pasti obat itu bukan obat yang biasa dipakai di umum lah di rumah sakit, obat tertentu,” terangnya.

Saat disinggung soal anggaran pembelian obat di RSUD Kota Cilegon, Ujang Iing mengaku untuk satu tahun anggarannya miliar. Namun dia tidak mengatakan secara rinci. “Pertahun miliaran, ada obat ada BHP (Barang Habis Pakai) kaya suntikan, infus, ada reagen, untuk laboratorium satu rekening,” tandasnya. (LUK)

2 Februari 2022
Survey: Kinerja Andika Tidak Dinilai Memuaskan Masyarakat

SERANG, BANPOS – Kinerja Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, dinilai masih kurang memuaskan bagi masyarakat Banten, sehingga secara elektabilitas kurang dilirik untuk dipilih. Bahkan penilaian kualitas personal Andika, masih kalah oleh Rano Karno dan Airin Rachmi Diany.

Selain itu, untuk bisa kembali menjadi Wakil Gubernur kembali pada 2024 mendatang, Andika masih harus ‘numpang’ dengan WH. Sebab dari berbagai simulasi yang disodorkan, hanya dengan WH saja Andika bisa kembali duduk di kursi Banten 2.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Arus Survei Indonesia. Survei tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan Peta Elektoral Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI, Ali Rif’an, mengatakan bahwa sebanyak 59,4 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pasangan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy. Sedangkan sebanyak 23,6 persen mengaku tidak puas dan 17 persen tidak menjawab.

Sedangkan secara terpisah, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja WH sebesar 57,7 persen, dengan persentase tidak puas sebesar 25,9 persen dan tidak menjawab sebesar 16,5 persen. Adapun untuk Andika, disebutkan bahwa tingkat kepuasan atas kinerjanya sebesar 55,2 persen, dengan jumlah tidak puas sebesar 25,8 persen tidak puas dan 19 persen tidak menjawab/tidak tahu.

Dari segi elektabilitas, WH disebut merupakan bakal calon gubernur yang paling bakal dipilih pada 2024 mendatang dengan persentase 19,3 persen. Disusul oleh Rano Karno di urutan kedua dengan persentase 13,3 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 11 persen. Adapun Andika bertengger di urutan keempat dengan persentase 9,8 persen.

Andika berhasil unggul pada elektabilitas sebagai Wakil Gubernur, dengan persentase 13 persen. Sedangkan pada urutan kedua yaitu Airin Rachmi Diany dengan persentase 9,8 persen dan Rano Karno 9,5 persen.

Lembaga tersebut juga mensimulasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam simulasi itu, digambarkan bahwa siapapun yang dipasangkan dengan WH, akan mengungguli pemilihan. Namun dari hasil otak-atik pasangan, WH-Andika merupakan pasangan yang paling tinggi persentase keterpilihannya yakni sebesar 35,3 persen.

Adapun kandidat yang pantas memimpin berdasarkan integritas dan kejujuran, WH unggul dengan persentase 21,3 persen, disusul Andika Hazrumy sebesar 15 persen, Rano Karno sebesar 15 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 13,3 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 0,3 persen. Sedangkan 35,1 persen responden tidak menjawab.

“Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan Visi-Misi dan Program, Wahidin Halim (17,5 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Rano Karno (14,8 persen), Airin Rachmi Diany (14,5 persen), Andika Hazrumy (13,0 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,3 persen). Sedangkan 39,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Rif’an.

Sedangkan untuk kandidat yang pantas memimpin berdasarkan ketegasan, Wahidin Halim unggul dengan persentase sebesar 24,3 persen, disusul Rano Karno sebesar 15,5 persen, Andika Hazrumy sebesar 14,5 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 12,5 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 1,8 persen. Sebanyak 31,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

“Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan tingkat religiusitas/ketaatan beragama, Wahidin Halim (18,0 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Airin Rachmi Diany (16,3 persen), Andika Hazrumy (14,3 persen), Rano Karno (14,3 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,8 persen). Sedangkan 36,3 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” tandasnya.

(DZH/PBN)

2 Februari 2022
Jaminan Dusta Minyak Goreng Langka

SERANG, BANPOS – Pemprov mengklaim, stok minyak goreng hingga enam bulan ke depan aman. Akan tetapi, klaim tersebut tidak terlihat faktanya oleh masyarakat. Minyak goreng (migor) murah langka di minimarket yang ditunjuk. Sedangkan, harga di pasar tradisional masih sama dengan sebelum adanya subsidi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng ini sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian subsidi menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 lalu.

Untuk proses tahap awal ini, mekanisme pendistribusiannya baru bisa melalui Distribution Center (DS) yang kemudian akan di drop ke sejumlah toko ritel modern yang tersebar sebanyak 450 titik di Provinsi Banten.

“Sehingga proses droping di DC bisa terawasi dengan mudah, baik untuk harga maupun penyalurannya. Selain itu proses pendistribusiannya juga jelas,” katanya.

Hal itu berbeda dengan proses pendistribusian di pasar tradisional yang kadang tidak bisa satu harga antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Selain itu, proses pengawasannya juga berbeda dengan yang dilakukan kepada DC lewat toko ritel modern.

“Namun meskipun demikian, saat ini pemerintah sedang menggodok supaya pendistribusian minyak goreng itu juga bisa ke pasar-pasar tradisional, agar sebarannya bisa lebih luas lagi,” katanya.

Babar juga sudah melakukan pengecekan di sejumlah DC yang ada di Banten terkait kondisi stok minyak goreng di gudang masing-masing. Hasilnya sampai saat ini masih tersedia dengan aman. Hanya saja memang proses pendistribusian ke toko ritelnya yang masih dibatasi jumlah kuota per harinya guna menghindari adanya oknum yang melakukan penimbunan.

Oleh karena itu, stok untuk minyak goreng ini dipastikan masih aman. Namun hanya saja karena masyarakat yang biasa beli di pasar, pindah ke toko ritel karena harganya lebih murah, sehingga kemudian cepat kosong. “Makanya ini yang akan kita evaluasi bersama,” ucapnya.

Babar berharap setelah enam bulan ke depan, tata Niaga CPO menjadi normal kembali harganya. Sehingga harga minyak goreng di pasaran bisa kembali normal seperti semula.

“Tapi meskipun demikian masyarakat harus tetap tenang dan tidak perlu panic buying,” tutupnya.

Tingginya harga minyak goreng diakui menimbulkan dampak psikologis kepada sejumlah masyarakat. Dampak itu mulai terlihat saat subsidi minyak goreng dilakukan oleh pemerintah pada Rabu (19/1) lalu. Sejumlah warga memborong salah satu komoditi tersebut karena khawatir program subsidi hanya singkat. Dampaknya, minyak goreng di sejumlah minimarket kosong.

Terjadinya panic buying (memborong) terhadap komoditas minyak goreng diakui oleh Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Ema Hermawati.

Panic buying terjadi pada kalangan ibu rumah tangga. Hal itu terjadi karena masyarakat khawatir program subsidi hanya satu hari. Padahal program itu akan bergulir selama enam bulan. “Karena itu kami mengerahkan tim ke lapangan untuk mengontrol penjualan dan tidak ada penimbunan minyak di ritel-ritel atau di mini market,” ujar Ema.

Ema melanjutkan, sebelumnya, untuk mengantisipasi panic buying terjadi setiap transaksi hanya maksimal 2 liter yang bisa dibeli. Namun, masyarakat mengakali dengan berkali-kali ke minimarket atau dengan mengunjungi minimarket berbeda. “Ada juga yang semua anggota keluarganya beli, ibu, bapak, anaknya, mereka masing-masing beli,” ujar Ema.

Ema mengatakan, masyarakat diharapkan tidak melakukan hal tersebut karena setiap bulan pemerintah mengalokasikan 250 ribu liter minyak subsidi hingga akhirnya harga minyak kembali stabil. Ema mengakui, program minyak subsidi baru dilakukan di pasar modern, sedangkan di pasar tradisional harga minyak masih tinggi yaitu Rp 19 ribu per liter.

“Kalau di pasar rakyat masih tetap harganya Rp19 ribu, itu pun berlaku dari hari Rabu sampai hari Rabu depan, nanti setelah hari Kamis baru menyesuaikan harganya dengan harga yang ada di toko modern,” imbuh Ema.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Cilegon akan memanggil agen minyak goreng di Kota Cilegon. Selain untuk menyikapi tingginya harga komoditas pangan itu saat ini, pemanggilan itu pun dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang semakin parah pada saat bulan Ramadhan nanti.

Pihaknya ingin mengetahui alur distribusi minyak di Kota Cilegon guna memastikan penyebab tingginya harga serta mengantisipasi segala kemungkinan buruk. Dijelaskan Syafrudin, pemerintah perlu tahu, dari mana pemasok minyak goreng di Kota Cilegon.Kemudian berapa banyak jumlah minyak goreng dari distributor, serta berapa harganya.

Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberadaan minyak goreng subsidi. Pihaknya secara berkala melakukan monitoring ke berbagai tempat perbelanjaan, ritel dan lain sebagainya.

Ia mengatakan, sejauh ini dalam monitoring yang dilakukan oleh pihaknya, tidak menemukan adanya pelanggaran ketentuan harga. Adapun menanggapi hasil temuan BANPOS mengenai warga yang sengaja berkeliling ke berbagai ritel, untuk membeli minyak goreng subsidi bahkan hingga enam buah per hari, pihaknya hanya bisa melakukan koordinasi dengan ritel-ritel.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Lebak, Orok Sukmana meminta agen Migor agar seragam dalam acuan harga pemerintah. Dijelaskannya, selama ini persediaan minyak goreng di daerah ini tidak terjadi kelangkaan, namun perlu adanya penyesuaian harga Rp14 ribu per liter, karena pemerintah sudah mengeluarkan subsidi business to business

Kepala Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna mengatakan, pengawasan yang dilakukan Diskoperindag diantaranya adalah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa waralaba yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, dengan tidak adanya migor di waralaba, karena ketersediaannya terbatas. Sehingga, ketika masyarakat akan membeli sudah tidak ada.

“Ketersediaannya memang terbatas, paling satu waralaba dikirim lima dus dengan masing-masing merek. Jadi persediaan dengan permintaan itu tidak sebanding,” terangnya.

Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Serang, Shinta Asfilian Harjani, menegaskan bahwa pihaknya telah melibatkan staff dari Diskoperindag ke dalam tim satgas minyak goreng yang dibentuk dari Provinsi Banten.

“Saat ini kita sudah mengupayakan untuk bekerjasama dengan distributor minyak goreng. Saat ini belum ada jawaban, tapi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan operasi pasar kembali,” ungkapnya.

Shinta mengatakan, agar tidak terjadi kasus penimbunan migor, pihaknya akan melakukan sweeping bersama tim dinas.

Berdasarkan investigasi BANPOS, di sebuah warung kelontong, terdapat beberapa ibu rumah tangga yang tengah asyik berbelanja. Disela-sela memilih barang yang akan dibeli, salah satu ibu sebut saja Mawar, mengaku telah mendapatkan sejumlah minyak goreng bersubsidi dari berbagai retail terdekat.

Bahkan, ia mengakui bahwa dirinya hari itu sudah mendapatkan 6 pcs minyak goreng bersubsidi kemasan 2 liter. Kemudian, ia pun menyampaikan beberapa tips kepada ibu-ibu guna mendapatkan minyak goreng tersebut.

“Alhamdulillah sih saya mah udah dapet 6 pcs minyak goreng 2 liter. Setiap hari muter bu, keliling Alfamart Indomaret, keliling pagi-pagi,” ucapnya.

Mawar juga mengatakan bahwa dirinya selalu berpindah dari satu retail ke retail lainnya, bahkan retail lintas kecamatan. Tak sampai di situ, ia juga mengajak beberapa saudara dan keponakannya untuk turut serta keliling retail.

“Jadi gini, pagi-pagi saya ajak keponakan-keponakan. Kan jatahnya per orang satu, biar bisa beli banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Suheni, warga Desa Bayah Barat yang ikut antri untuk mendapatkan Migor menyebut kelangkaan minyak kemasan ini terjadi setelah ada penetapan harga oleh pemerintah.

“Ini justru katanya minyak goreng jadi langka gara-gara ada penetapan harga oleh pemerintah. Saya juga susah mendapatkan, sempat juga nyari ke Cilograng dan Malingping, tapi juga susah dapat. Lagian saya butuh banyak karena mau hajatan,” katanya seraya berharap pemerintah bisa melakukan kontrol terhadap kondisi tersebut.

Salah satu pedagang di Pasar Badak Pandeglang, Diana Fitriani mengatakan, ia saat ini masih menjual Migor dengan harga Rp19 ribu sampai Rp18 ribu perliter, karena Migor yang dijualnya masih stok yang lama.

“Kita belum ada lagi pengiriman dari sales, Migor yang kita jual sekarang itu masih stok lama dan kita jual Rp 19 ribu perliter. Untuk Migor yang baru memang ada penurunan harga sekitar Rp 1 ribu perliter, untuk yang baru kita jual Rp 18 perliter,” kata Diana kepada BANPOS.

Menurutnya, untuk mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saat ini dirinya belum bisa menjual dengan harga yang sudah ditetapkan, karena Migor yang ada saat ini masih stok yang lama.

Terpisah, salah satu pelayan minimarket, Abdul Rois mengatakan, saat ini Migor sedang kosong, karena setiap kali pengiriman langsung habis dibeli oleh masyarakat.

“Kita dikirim dua hari sekali, sekitar 8 karton Migor ukuran 1 liter yang berisi 24 pcs per kartonnya. Sekali pengiriman itu langsung habis diserbu warga. Sekarang kita menunggu pengiriman berikutnya,” katanya.

Salah seorang warga Pandeglang, Ani mengatakan, untuk mendapatkan Migor dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini sangat sulit. Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu masyarakat untuk menyediakan Migor murah, ketersediaannya jangan hanya di minimarket saja, akan tetapi di pasar tradisional juga harus disediakan Migor dengan harga yang sama.

Salah satu warga Kota Serang, Rosiah mengaku bahwa dirinya cukup kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Padahal, ia sudah mencoba berkeliling ke berbagai retail terdekat.

“Dari awal informasi ada minyak murah (subsidi) di Indomaret dan Alfamart, saya sama sekali nggak pernah dapat,” ungkapnya.

Ia berharap, untuk stok minyak goreng bersubsidi ditambah. Namun, disisi lain ia meminta agar ada pihak yang memantau bagi para pembeli, agar tidak membeli hanya untuk satu keluarga saja.

“Informasinya kan satu orang hanya bisa beli satu pcs saja, tapi kalau bawa anggota keluarga seperti suami, anak dan lainnya, boleh juga. Nah ini yang mungkin saja membuat kami para ibu-ibu tidak pernah kebagian, bisa dari Indomaret atau Alfamart memperketat lagi pengawasannya,” harapnya.

Sejumlah warga Kabupaten Serang pun mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Sampai saat ini pun, banyak yang terpaksa menggunakan minyak curah dengan harga yang belum normal untuk mencukupi kebutuhan dapur.

“Kebutuhan kita kan sama saja, kalau semuanya diborong satu orang atau satu keluarga, ya nggak kebagian semuanya. Tolong lah saling pengertian, beli secukupnya saja,” tandasnya.

(CR-01/LUK/MUF/DHE/WDO/DZH/RUS/PBN)

2 Februari 2022
Covid-19 Melonjak, Rumah Isolasi Aktif Kembali

SERANG, BANPOS – Penyebaran virus Covid-19 kembali naik, hal ini menyebabkan, ruang isolasi kembali diaktifkan. Selain itu, Pemprov Banten menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) sebesar 25 persen. Hal tersebut berdasarkan adanya temuan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah Tangerang Raya.

Tercatat untuk kasus baru di Provinsi Banten, sejak 1 Januari sampai 31 Januari 2022 sebanyak 11.586 kasus positif Covid-19 bertambah. Penambahan tertinggi terjadi pada tanggal 29 Januari 2022 dengan sebanyak 1.911 kasus baru.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak dr. Firman Rachmatullah menyampaikan, dari hasil swab antigen dan TCM di RSUD Adjidarmo 1 orang pasien meninggal dunia. Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, mencatat dalam sepekan kasus positif sebanyak 85 orang.

“Satu pasien meninggal dunia. Dari hasil swab antigen dan TCM di RSUD dr. Adjidarmo, pasien dinyatakan positif,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (1/2).

Menurut Firman, dari hasil penelusuran riwayat, pasien laki-laki itu diketahui belum pernah menjalani vaksinasi Covid-19 yang selama ini terus dilakukan. “Tidak ada, tidak ada riwayat mengikuti vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Kembali meningkatnya kasus positif Covid-19 ini diharapkan dapat diwaspadai oleh masyarakat. Firman mengingatkan agar masyarakat kembali disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dan mengikuti vaksinasi.

“Prokes ini kunci untuk mencegah penularan virus dan segera divaksin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh,” harapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Budi Santoso meninjau kesiapan rumah isolasi terpusat sebagai fasilitas perawatan pasien Covid-19 yang bergejala ringan. Pemerintah Kabupaten Lebak kembali menyiapkan rumah isolasi seiring adanya puluhan masyarakat yang dinyatakan positif.

“Kami sudah mempersiapkan dari awal beberapa skenario untuk mengantisipasi lonjakan kasus, salah satunya mempersiapkan rumah isolasi terpusat di sini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (31/1).

Rumah isolasi terpusat di gedung milik Pemerintah Provinsi Banten mempunyai kapasitas 80 hingga 100 tempat tidur. Sementara untuk merawat pasien dengan gejala sedang, Pemerintah Kabupaten Lebak juga sudah menyiapkan RSUD dr. Adjidarmo.

“Untuk ruang perawatan ada 42 tempat tidur, dan 6 tempat tidur untuk ICU non ventilator. Kemudian kami juga sedang koordinasi dengan RS Kartini dan Misi mereka siapnya berapa,” jelasnya.

Kepala Dindikbud Banten Tabrani kemarin, mengatakan penerapan PTM 25 persen itu untuk seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran sebagai turunan Surat Edaran (SE) Gubernur Banten Nomor 443/204-DinKes/ 2022 tanggal 27 Januari 2022, yang langsung disebar ke sekolah-sekolah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menjelaskan, adanya peningkatan kasus Covid-19 maka pihaknya akan memperketat protokol kesehatan saat PTM diberlakukan. Jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM dan beralih pembelajaran jarak jauh (PJJ) seluruhnya.

“Selama dua pekan pertama sekolah tersebut wajib melaksanakan PJJ, sambil melakukan tracing dan testing minimal ke orang-orang yang ada di dalam kelas itu yang dilakukan oleh Satgas sekolah yang sudah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.

Satgas di setiap sekolah tidak diatur dalam SE yang dikeluarkannya. Lantaran pembentukan Satgas sudah dilakukan sejak pertama kali PTM diberlakukan.

“Itu sudah sesuai dengan arahan SKB Empat Menteri, dan setiap sekolah wajib mempunyai ruang isolasi dan membangun komunikasi dengan Puskesmas setempat serta penerapan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Menurut Tabrani, untuk pelaksanaan vaksinasi booster kepada tenaga pendidik, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Banten. Namun, pemberian vaksinasi booster itu belum bisa dilakukan secara kolektif.

“Karena mekanisme vaksinasi booster berbasis wilayah, jadi belum bisa dilakukan secara kolektif seperti pada saat pelaksanaan vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua yang dilaksanakan di RSUD Banten,” jelasnya.

Tabrani mengimbau kepada para guru yang hendak melakukan vaksinasi booster, bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing yang sudah memenuhi standar pelaksanaan, seperti wilayah Tangerang Raya.

“Silakan datang langsung ke lokasi tempat vaksinasi booster di masing-masing wilayah,” ucap dia.

Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, penambahan kasus terbanyak terjadi di wilayah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Ketiga untuk total penambahan kasus Covid, bukan Omicron, karena dalam satu minggu ini Banten itu lonjakan kasusnya tinggi terutama di daerah Tangerang Raya,” kata Ati.

(CR-01/RUS/PBN)

2 Februari 2022
Gedung Eks Kejari Cilegon Bakal Dijadikan Sentra dan Galeri UMKM

CILEGON, BANPOS – Gedung baru eks Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon yang terletak di Jalan Lingkar Selatan (JLS) KM 12 akan digunakan untuk pusat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Cilegon.

Gedung berlantai dua itu tak kunjung ditempati sejak rampung dibangun pada 2015 lalu hingga saat ini tahun 2022. Sehingga gedung milik eks Korp Adhyaksa tersebut dibiarkan kosong selama tujuh tahun lamanya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan rencananya gedung kosong tersebut akan dijadikan pusat UMKM Kota Cilegon. “Ada gedung yang dulu untuk kejaksaan (Cilegon), kita sudah ada kesepakatan bahwa itu akan dijadikan pusat UMKM Kota Cilegon dan untuk dekranasda,” kata Helldy saat ditemui di Kantor Bappeda Kota Cilegon usai memimpin rapat, Senin (31/1).

Helldy mengatakan Minggu depan dinas terkait akan mulai menata ulang gedung tersebut lantaran saat ini kondisinya rusak. “Nah Minggu depan mereka akan presentasi perihal layout nya ditata kembali,” ujarnya.

Politisi Partai Berkarya (Beringin Karya) ini mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk merenovasi gedung yang sudah lama kosong itu. “Kami sudah menyusun dana, daripada dana ini bikin gedung lagi, tanah lagi, gedung yang ngga dipakai lebih baik kita manfaatkan lahan yang sudah ada, bangunan yang sudah ada kita akan coba perbaiki menjadi pusat UMKM dan pusat makanan, pakaian segala macam nanti ada disitu kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon Syafrudin mengatakan bahwa gedung tersebut telah disurvei oleh pimpinan daerah dan perlu di tata ulang.

“Makanya disurvei sama pak wali (Helldy Agustian) sama pak sekda (Maman Mauludin). Memang perlu desain lagi karena kan dalamnya untuk kantor sedang kan ini untuk tempat pameran penjualan produk UMKM nya. Jadikan mesti di desain ulang dulu disesuaikan,” tuturnya.

Syafrudin menambahkan pihaknya sudah menyiapkan anggaran renovasinya. Kata dia, untuk merenovasi gedung tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar. “Dananya ada di kita Rp 1,1 miliar untuk perencanaan dan fisik. Jadi untuk perencanaan Rp 100 juta untuk fisiknya nanti hampir Rp 1 miliar. Tergantung pada kajian desain nanti. Cuman yang jelas kita optimalkan UMKM kita bisa ada tempat pemasarannya. Jadi nanti yang wisatawan dari Anyer bisa ke sana kemudian dari hotel – hotel tamu – tamu hotel dibawa ke situ,” tandasnya.

(LUK/RUL)

2 Februari 2022
Helldy Agustian Akan Evaluasi Kinerja OPD Setiap Bulan

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap bulannya. Hal ini dilakukan guna menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terjadi di setiap OPD di Lingkungan Pemkot Cilegon. Selain itu, untuk memonitor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), kemudian hasil kinerja, inovasi dan lain – lain.

Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan tiap bulan pihaknya akan mengevaluasi hasil kinerja setiap OPD.

“Ini evaluasi mengenai nanti pencapaian target atau bagaimana setiap tanggal 5 nanti kita akan kasih targetnya. Nanti akan di evaluasi lagi, tiga terjelek suruh presentasi, satu yang terbaik akan memberikan contoh pada tiga yang terjelek tadi,” kata Helldy saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Senin (31/1).

Menurut Helldy hal ini dilakukan untuk mengontrol agar SILPA di setiap OPD tidak besar seperti 2021 kemarin. “Baru mau dirumuskan item – item KPI (Key Performance Indicator) nya apa saja. Tujuannya agar SILPA tidak besar lagi kedepan entah itu anggarannya, pencapaian kinerjanya seperti apa, SAKIP nya nanti bagaimana, inovasi setiap bidangnya apa,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Cilegon Wilastri Rahayu menyatakan untuk evaluasi kinerja pencapaian keuangan nanti setiap bulan semua OPD harus melaporkannya. “Draf yang sekarang kita bahas apa saja, yang kita laporankan itu baru kita bicarakan sekarang. Dan siapa nanti pengampunya itu kita bicarakan. Nanti ditindaklanjuti siapa yang mengampu yang mengelola ini,” ujarnya.

Dikatakan Wilastri seperti Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda ada Apem (Administrasi Pembangunan) turut menjadi pengampu. Kemudian setiap OPD akan mengisi hasil kinerjanya seperti mengisi rapot.

“Nah setiap bulan akan mengisi rapot – rapot itu, rapot kinerja penilaian keuangan pencapaian keuangan itu. Kinerjanya iya, keuangan iya, inovasinya iya kemudian untuk IKM (Indeks Kepuasan Manusia),” pungkasnya.

Kemudian, ia mencontohkan beberapa performa kinerja akan dievaluasi secara detail dan akan dicari solusi penyelesaian seperti apa. “Misalnya Tapkin (Penetapan Kinerja) dia apa saja, sebagai performance kan Tapkin kalau untuk keuangan kan sudah jelas sudah pasti triwulan ini harus berapa, kalau tidak tercapai kenapa?. Permasalahan itu akan kita lihat, kemudian pendapatan bulan ini harus berapa?, triwulan ini harus berapa?, kenapa tidak tercapai nanti kita akan dievaluasi lebih lanjut,” tandasnya.

(LUK/RUL)

2 Februari 2022
Pasien Heran dan Kesal, Sejumlah Obat di RSUD Cilegon Kosong

CILEGON, BANPOS – Sejumlah persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon dikabarkan kosong. Menurut sumber BANPOS, kekosongan obat tersebut sudah terjadi sekitar dua Minggu ini. Bahkan, saking kesalnya ada salah satu dokter spesialis marah – marah lantaran stok obat tak kunjung ada.

Salah satu kerabat pasien, Idha Rossa mengaku heran dan kesal lantaran obat di RSUD Cilegon selalu kosong. “Kenapa ya di RSUD Cilegon obat – obatannya selalu kosong dan obat mahal suruh beli sendiri di apotik luar,” katanya.

Dikatakan Idha, menurut pengakuan pihak RSUD sudah tidak menyediakan obat untuk pasien BPJS. “Dikarenakan RSUD katanya sudah tidak stok obat, namun yang saya butuh kan itu,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan pasien lainnya, Sumarni. Ia sering mengantar suaminya berobat namun obatnya selalu disuruh beli di luar rumah sakit. “Iya betul suamiku juga rutin obatnya suruh nebus di apotek, padahal BPJS angsuran nya tiap bulan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing mengakui adanya kekosongan sejumlah obat di RSUD Cilegon. “Kemarin memang ada yang kurang obatnya. Kita kan belinya E – Katalog ada yang turun tayang (tidak muncul di online) gitu kita belinya kan E – Katalog,” kata Ujang Iing kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (1/2).

Ujang Iing mengatakan beberapa obat yang kosong di RSUD Cilegon lantaran di sistem online tidak muncul. Bahkan kata dia, pihaknya sampai pinjam obat ke rumah sakit lain.

“Memang ada beberapa obat yang turun tayang. Kalau turun tayang aga sulit makanya kita pinjam – pinjam kadang ke Dradjat (RSUD Dradjat Prawiranegara Serang) kadang pinjem kemana gitu kan, kalau ngga ada juga terpaksa belinya ke keluar. Yang tahu teknisnya kan orang farmasi, bukan saya, cuman ngga terlalu parah sih memang namanya awal tahun kan, pas pasiennya lagi banyak, ada ajalah namanya juga rumah sakit,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon ini mengaku, tidak mengetahui jenis obat apa saja yang kosong di rumah sakit milik Pemkot Cilegon ini. “Saya nggak hafal nama obatnya, yang pasti obat itu bukan obat yang biasa dipakai umum di rumah sakit, obat tertentu,” terangnya.

Saat disinggung soal anggaran pembelian obat di RSUD Kota Cilegon, Ujang Iing mengaku untuk satu tahun anggarannya miliar. Namun dia tidak mengatakan secara rinci.
“Pertahun miliaran. Ada obat ada BHP (Barang Habis Pakai) seperti suntikan, infus, ada regen, untuk laboratorium satu rekening,” tandasnya.

(LUK/RUL)

2 Februari 2022
Hunian Penyintas Tsunami di Labuan Minim Fasilitas

PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah warga Kabupaten Pandeglang terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 2018 lalu yang saat ini tinggal di Hunian Tetap (Huntap) yang ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, tidak disediakan Fasilitas Umum (Fasum).

Salah seorang warga Huntap Kampung Pasirmalang, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, Diah mengatakan, selama tiga bulan tinggal di Huntap yang disediakan oleh pemerintah, ia merasa kasihan terhadap anak usia sekolah karena tidak disediakan Fasum seperti Gedung serba guna.

“Anak usia sekolah disini ada sekitar 70 orang, mereka butuh tempat untuk menimba ilmu. Gedung sekolah tidak ada, sehingga anak-anak kalau mau sekolah jaraknya cukup jauh. Untuk ke sekolah kebetulan disini ada odong-odong dimanfaatkan untuk angkutan anak sekolah,” kata Diah kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjut Diah, Fasum lainnya yang belum disediakan diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU), infrastruktur jalan dan tempat pembuangan sampah.

“Jalan belum diaspal, PJU dan tempat pembuangan sampah juga tidak ada. Bagaimana kami bisa merasa nyaman, jika Fasumnya tidak ada,” terangnya.

Ketua RT 03 Kampung Pasirmalang, Jana membenarkan bahwa Fasum di wilayahnya sangat minim. Bahkan, pemerintah melalui BPBD Kabupaten Pandeglang mengiming-iming akan memprioritaskan pembangunan jalan jika lingkungannya rapi dan bersih.

“Bagaimana kita mau rapi dan bersih, tempat pembuangannya sampahnya saja tidak ada. Bangunan saja banyak yang rusak, kita bingung mau mengadu sama siapa,” katanya.

Selain itu, lanjut Jana, dari sebanyak 233 jumlah Kepala Keluarga (KK), ada beberapa Huntap yang tidak diisi oleh pemiliknya dan hanya hari-hari tertentu saja.

“Kalau untuk atas namanya tetap atas nama tersebut pemiliknya. Saat ini pemeriksaan terus dilakukan, karena saat ini masih masa pemeliharaan. Selama enam bulan, bangunan ini masih diawasi oleh kontraktor. Tapi sekarang rumah warga juga banyak yang rusak, Cuma warga merasa bingung mau lapor sama siapa, karena kontraktornya kan tidak ada,” ungkapnya.

Sementara itu, keluhan lebih parah lagi dirasakan oleh warga penghuni Huntap Kampung Spen, Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang terancam wabah penyakit karena lingkungan yang kotor karena tidak didukung Fasum yang memadai.

Salah seorang Warga Kampung Spen, Kaliri mengatakan, Fasum yang disediakan pada Huntap di wilayah tersebut sangat minim, sehingga banyak menyebabkan masalah.

“Infrastruktur jalan itu belum diaspal, kalau hujan banjir dan setelahnya sangat becek. Bahkan banyak genangan air di setiap drainase yang ada di depan rumah. Sekarang saja sudah banyak jentik nyamuk, saya khawatir jika dibiarkan akan banyak warga yang terserang penyakit,” katanya.

“Untuk Musholla sudah ada, akan tetapi untuk bangunan sekolah, tempat pembuangan sampah dan PJU masih belum tersedia,” tambahnya.

Ketua RT 2 Kampung Spen, Anta Suanta mengatakan, dengan minimnya Fasum, pihaknya berharap agar BPBD Kabupaten Pandeglang untuk menyediakan Fasum.

“Jumlah penghuni Huntap sekitar 208 KK, semuanya merasa khawatir dengan kondisi sekarang. Saya harap BPBD untuk datang kesini dan melihat secara langsung kondisi kami saat ini,warga merasa resah dan khawatir terserang penyakit,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

2 Februari 2022
Nasib Ribuan Honorer di Pandeglang Belum Jelas

PANDEGLANG, BANPOS – Salah satu pegawai honorer pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang, Toto Sudeni mengatakan, dirinya menjadi pegawai honorer selama 17 tahun.

“Saya pertama menjadi honorer sejak tahun 2005, saat itu proses pengangkatannya tidak seperti sekarang,” kata Toto Sudeni atau yang biasa disapa Deni kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/1).

Menurutnya, pada setiap ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dirinya selalu mengikuti. Akan tetapi, pada setiap mengikuti tes CPNS tersebut belum pernah lulus.

“Setiap ada seleksi tes CPNS yang diselenggarakan pemerintah, saya selalu mengikuti kalau tidak salah sudah empat kali. Akan tetapi hasilnya selalu tidak lolos, kalau mau dibilang ikut seleksi CPNS itu sudah bosan jadinya. Kalau bagi kita sih, mungkin sistem tes CAT tidak begitu menyulitkan. Akan tetapi bagi para honorer yang lain yang usianya sudah 35 tahun keatas terkendala dengan SDM, itu yang agak menyulitkan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya rencana penghapusan pegawai honorer oleh pemerintah, lanjut Deni, tentunya hal tersebut sangat memberatkan bagi para pegawai honorer.

“Sangat memberatkan bagi kami para honorer, yang kami pertanyakan adalah bagaimana nasib kami jika memang benar adanya penghapusan honorer tersebut, sedangkan kita sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Seharusnya pemerintah, sebelum mengeluarkan aturan dikaji dan dipertimbangkan dahulu dampaknya seperti apa, kalau memang honorer dihapus, tapi ada kebijakan yang lain misalnya diangkat jadi PPPK itu bukan soal dan memang harapan kami para honorer,” terangnya.

Deni berharap, pemerintah pusat memberikan kebijakan dengan mengadakan tes jalur khusus bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi sebagai bentuk penghargaan.

“Harapan kami kedepan, jika memang ada tes seleksi CPNS maupun PPPK ada jalur khusus bagi honorer seperti pengangkatan secara otomatis, kalau tidak tesnya tertutup khusus para honorer. Jangan kita diadu dengan jalur umum, karena sangat menyulitkan,” ungkapnya.

Kepala BKPSDM Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, terkait penghapusan pengangkatan dan penerimaan honorer di Kabupaten Pandeglang, pihaknya saat ini belum bisa memberikan pandangannya.

“Terkait dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, kami belum mendapatkan surat secara resminya. Jadi dalam hal ini, saya atas nama Kepala BKPSDM belum bisa berkomentar banyak tentang Langkah apa kedepan dan seperti apa. Kita juga belum bisa berandai-andai seperti apa, tapi yang pasti kebijakan pemerintah ini tidak akan membuat pemerintah daerah diam dan akan menindak lanjutinya,” katanya.

Menurutnya, saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Pandeglang sekitar kurang lebih 7.204 orang. Sedangkan untuk PPPK dan CPNS ada sekitar kurang lebih 2.000 orang.

“Alhamdulillah pada tahun 2019 sampai 2021, untuk PPPK dan CPNS kurang lebih sekitar 2.000 orang. Terkait dengan tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun keatas itu saya kurang hafal, nanti saja datanya ada di kantor, saya takut salah,” ungkapnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, pihaknya berharap pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut.

“Pada prinsipnya, kalau menurut saya sih tolong dikaji ulang kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan itu pun bukan keputusan yang sudah final. Mumpung masih ada waktu, dikaji ulang dengan mempersiapkan program lain sehingga mereka (honorer,red) akan terakomodir dan bisa mengabdi kepada masyarakat,” katanya.

“Harapan saya mereka (honorer,red) terakomodir dengan nama program lain, karena mereka sudah berpengalaman di Lembaga pemerintah baik pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Artinya mereka sudah punya jasa kepada pemerintah, kalau serta merta ini dihapus,nasib mereka harus dipikirkan,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

2 Februari 2022