BANTEN POS

Penulis: admin

  • Hingga Lengser WH-AA, Ratusan Aset Belum Bersertifikat

    Hingga Lengser WH-AA, Ratusan Aset Belum Bersertifikat

    SERANG, BANPOS – Nasib 403 bidang lahan aset negara milik Pemprov Banten yang belum bersertifikat diprediksi tidak akan selesai pada masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Hal ini dikarenakan, secara rencana anggaran masih membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya, dengan adanya potensi penyerobotan atau klaim oleh pihak luar, seperti lahan di Kabupaten Lebak yang dipatok oleh pengembang perumahan.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (AA) saat mengikuti sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara virtual untuk seluruh kepala daerah di Indonesia, Kamis (27/1) mengungkapkan dari seribu lebih bidang lahan aset milik pemprov, sebagian besar sudah bersertifikat.

    “Masih ada sekitar 403 bidang lahan aset Pemprov Banten yang belum tersertifikasi. Sementara yang sudah disertifikasi mencapai 615 bidang lahan,” kata Andika.

    Dengan kata lain sudah sekitar 60,41 persen aset lahan Pemprov Banten yang sudah tersertifikasi.

    “Dengan 38,59 persen sisanya yang belum tersertifikasi itu,” jelasnya.

    Adapun, diperkirakan masa jabatan AA yang tinggal menghitung hari ini, atau tepatnya pada bulan Mei nanti, tidak akan cukup untuk menyelesaikan kekurangan sertifikat aset tersebut.

    “rencana anggaran kami ini dapat diselesaikan dalam dua tahun anggaran,” ungkapnya.

    Pada acara yang dipimpin oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tersebut terungkap pemprov menargetkan untuk menyelesaikan proses sertifikasi lahan aset yang belum ada, akan dilakukan dalam 2 tahun anggaran.

    “Tadi kami sampaikan ke Pak Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Banten Rudi Rubijaya) bahwa target kami menyelesaikan sertifikasi aset lahan Pemprov Banten dalam 2 tahun anggaran, tapi dijawab oleh Pak Kakanwil bahwa Kanwil BPN Banten siap membantu kami untuk menyelesaikannya dalam satu tahun,” kata Andika.

    Sementara itu, Menteri Sofyan Djalil mengharapkan dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia dalam melaksanakan program PTSL. Disebutkan, PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah. Tujuan PTSL itu sendiri adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.

    “Bantu kami untuk membantu rakyat yang ada di daerah-daerah, karena tanpa dukungan itu kami tidak bisa bekerja lebih cepat,” katanya.

    Menurut Sofyan, pemerintah daerah jika ingin tanah-tanah masyarakat bisa tersertifikasi, maka diharapkan bantuan untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan. “Tolong difasilitasi melalui kepala desa untuk memberikan batas tanah termasuk sempadan seperti jalan maupun sungai, ini harus diberikan sempadan dan tolong diberi batas,” ujarnya.

    Sofyan menambahkan, pemda diminta menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah, melakukan pembebasan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk kegiatan PTSL, menyiapkan anggaran pra PTSL serta membantu menyediakan sarana dan prasarana operasional kegiatan PTSL.

    “Besar harapan kami daerah bisa membantu program ini dan kami akan terus memperjuangkan di pemerintah pusat. Namun karena keterbatasan anggaran untuk itu perlu dukungannya supaya bisa berjalan dengan lancar,” harapnya.

    Diketahui, lahan milik Pemprov Banten seluas 6. 500 meter persegi di Kabupaten Lebak, pada November tahun 2020 diratakan dan dipatok oleh A Dimyati. Oleh Dimyati rencananya lahan itu akan dijadikan gerbang utama perumahan yang akan dibangunya, dengan dalih dirinya memiliki surat sah kepemilikan berupa sertifikat dari BPN. Permasalahan tersebut telah difasilitasi oleh Kejati Banten, namun hingga saat ini belum.ditemukan titik temunya. Keduanya saling mengklaim, dengan bukti kepemilikan yang sah.

    (RUS/PBN)

  • Tiga Kandidat Siap Jadi Ketua Mathla’ul Anwar Provinsi Banten

    Tiga Kandidat Siap Jadi Ketua Mathla’ul Anwar Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS- Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar (PW MA) Provinsi Banten akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemprov Banten, Pandeglang. Muswil dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Januari 2022.

    Hingga Kamis kemarin, terdapat tiga kandidat yang menyatakan kesiapannya untuk maju pada Muswil. Ketiganya adalah Edi Suhaedi, Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga PW MA Banten; Taufiqurrohman, Ketua II Bidang Pendidikan PW MA Banten; Dahlan Hasyim, Ketua Perguruan MA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

    Ketiganya juga sempat diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Dahlan Hasyim dalam pemaparan visi dan misi, Kamis (27/1/2022) mengaku siap mencalonkan diri menjadi ketua PW MA. Alasan pencalonannya karena ingin mengembangkan MA kearah yang lebih maju.

    Ia ingin mengembangkan MA, karena selama ini banyak berkiprah di Mathlaul Anwar. Misalnya, sebagai salah seorang pendiri Ilmu Hukum MA dan sejumlah jurusan lainnya, sehingga akhirnya menjadi universitas. Ia juga menjadi tenaga pengajar di MA hingga menjadi Dekan Fakultas Hukum.

    “Saya juga menjadi Ketua Perguruan MA di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Itu juga yang mendorong saya untuk mencalonkan diri,” ujarnya.

    Terkait visi dan misi, Dahlan mengaku akan membenahi internal organisasi, salah satunya membentuk pengurus hingga tingkat bawah. Ia juga mengaku akan membenahi koordinasi dengan pemerintah daerah, baik dengan Pemprov Banten maupun kabupaten/kota.

    “Pengurus daerah dan pengurus wilayah harus banyak audiensi dengan pemerintah daerah setempat. Melalui sinergi dengan pemerintah, nantinya MA akan dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan, khususnya dalam bidang keagamaan,” ujarnya.

    Sementara Edi Suhaedi mengatakan, alasan mencalonkan diri, karena mendengar banyak sekali keluhan dan masalah yang dihadapi MA, khususnya dalam bidang pendidikan.

    Kedepan, kata Edi, MA harus mengoptimalkan fungsi MA di masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial dan bidang ekonomi. “Sebuah tantangan pengurus PW agar menjaga soliditas. Sekarang ini antar tingkatan pengurus kurang komunukasi. Kedepan harus dibenahi, guna memaksimalkan fungsi MA di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    Dalam bidang pendidikan, Edi mengaku, akan mengusulkan, agar madrasah dikelola langsung oleh pengurus wilayah, sementara pengurus besar hanya mengelola perguruan tinggi, urusan pusat, dan statuta.

    Sedangkan Taufiqurohman mengaku akan terus membangun silaturahmi dengan berbagai unsur. Silaturahmi tersebut dilakukan, guna meningkatkan keberhasilan yang telah diraih oleh pengurus sebelumnya.

    “Saya akui, sudah banyak yang dilakukan oleh pengurus MA, dalam mengembangkan MA. Tetapi tidak ada salahnya, kedepan kita semua bertekad untuk menambah dan meningkatkan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya,” ucapnya.

    Ia juga bertekad membawa MA di Banten lebih eksis dalam berbagai bidang, seperti halnya yang telah ditunjukan ormas lain.

    “Kedepan, eksistensi MA harus diperhitungkan. Baik dalam bidang pendidikan, sosial maupun dakwah,” ujarnya.

    Ketua Panitia OC Ahmad Bachtiar mengatakan, sudah ada tiga kader terbaik MA yang siap mencalonkan diri pada Muswil PW MA Banten. “Ketiganya sudah menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri,” katanya, Kamis (27/1).

    Hanya, kata Ence, pangilan Ahmad Bachtiar tiga kandidat tersebut harus memenuhi persyaratan calon, yaitu minimal didukung sekurang-kurangnya 3 pemilik suara.

    Adapun, jumlah suara atau jumlahpemilih pada Muswil adalah sebanyak 48 suara. Terdiri atas 34 perguruan, 8 pengurus daerah, 2 pengurus wilayah, 1 pengurus besar, dan 3 badan otonom.
    “Syarat lainnya adalah calon adalah pengurus MA atau perguruan MA. Kepastiannya nanti dituangkan dalam tata tertib, yang akan dibahas Jumat (28/1).

    Sementara, Ketua Karteker PW MA Provinsi Banten, Anang Anak Yaqin mengatakan, dalam keadaan belum sepenuhnya keluar dari ancaman serangan virus Covid-19, PW MA akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah.

    Menurut Anang, terdapat banyak sekal ihambatan yang harus diselesaikan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan musyawarah. Hambatan ketersediaan sumberdaya, ketersediaan waktu dan tenaga para pengurus, dan hambatan komitmen keorganisasi yang mengalami tekanan berat, akibat situasi krisis mental pascaserangan pandemi.

    “Semua keadaan serba lemah dan kurang. Dan dapat dipastikan, semuanya berada dalam porsi minimal untuk bergerak dalam kerangka komitmen sosial kemanusiaan Matlaul Anwar yang telah berdiri sejak 1916,” pungkasnya.

    (PBN)

  • Camat Pegang Janji AA Soal Pembangunan Kecamatan Curug

    Camat Pegang Janji AA Soal Pembangunan Kecamatan Curug

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk dapat turun tangan membantu Kota Serang, khususnya Kecamatan Curug, dalam hal pembangunan. Sebab, KP3B yang merupakan Kantor Pemerintahan Banten, berada di Kecamatan Curug. Diketahui, berdasarkan data BPS, pada tahun 2019, daerah ini bahkan mencatat adanya 2 orang pengidap gizi buruk.

    Camat Curug, Ahmad Nuri mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi personal dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengenai bantuan pembangunan untuk Kecamatan Curug.

    “Beliau (Wakil Gubernur, Andika Hazrumy) sudah sangat konsen, dan tinggal nanti eksekusinya saja,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai menggelar Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Curug, Kamis (27/1).

    Menurutnya Pemprov Banten seharusnya dapat turun untuk membantu pembangunan di Kecamatan Curug, lantaran KP3B berada di kecamatan tersebut. Nuri pun mengaku siap untuk membuat perjanjian bertemu dengan Gubernur Banten, untuk membicarakan hal itu.

    “Karena kan beliau (kantor KP3B) ada di wilayah Kecamatan Curug. Jangan berbicara mercusuar yang jauh, sementara di Curug masih ada rumah tak layak huni, dan kemiskinan,” tuturnya.

    Sementara dalam rencana pembangunan tahun depan, Nuri menuturkan bahwa pihaknya telah mencanangkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai program prioritas di Kecamatan Curug.

    “Karena selama ini Curug tidak punya pasar, alun-alun, dan RTH. Makanya nanti program prioritas di Kecamatan Curug itu membangun area publik,” terangnya.

    Selain itu, kantor Kecamatan Curug pun akan dipindahkan ke Bojong Salam. Kantor tersebut juga nantinya akan dijadikan pusat area publik, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Curug.

    “Kalau 2023, tinggal menyelesaikan persoalan sampah dan menjaga kebersihan, dengan membangun ruas jalan yang rapi, dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

    Wali Kota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Kecamatan Curug menjadi sorotan publik lantaran berdekatan dengan KP3B. Sehingga, baik infrastruktur jalan maupun pelayanan, harus berjalan dengan baik. “Karena dekat dengan KP3B masyarakatnya harus cerdas dan pintar. SDM yang mumpuni,” katanya.

    (DZH/PBN)

  • Uang Rp1 Miliar Disita Dari Kantor Ditjen Bea Cukai Soetta

    Uang Rp1 Miliar Disita Dari Kantor Ditjen Bea Cukai Soetta

    TANGERANG, BANPOS – Penyidik Kejati Banten menggeledah kantor pelayanan umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta (Soetta). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp1.169.900.000.

    Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan H. Siahaan, mengatakan bahwa setelah perkara dugaan pemerasan dan pungli di Bandara Soetta dinaikkan status menjadi penyidikan, bidang Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejati Banten langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe C Soetta.

    “Secara gerak cepat maka pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sekitar lima orang yang langsung dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus Iwan Ginting, telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti di Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta,” ujarnya, Kamis (27/1).

    Ivan menuturkan bahwa penyitaan tersebut dilakukan setelah Kejati Banten mendapatkan penetapan izin dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

    “Bahwa dalam kegiatan penyitaan tersebut pihak Bea Cukai Soetta kooperatif dalam memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga berjalan lancar,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai, berhasil disita oleh Pidsus Kejati Banten.

    “Adapun yang berhasil disita dalam kegiatan tersebut, yaitu uang sejumlah Rp1.169.900.000, dokumen-dokumen terkait perkara dimaksud, yang jumlahnya sekitar satu koper, untuk selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud,” ungkapnya.

    Selain melakukan penggeledahan dan penyitaan, Pidsus Kejati Banten pun melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak empat orang saksi di ruang riksa tindak pidana khusus. Saksi tersebut berasal dari pihak swasta, untuk dimintai keterangan terkait perkara itu.

    “Proses penyitaan tersebut dilakukan selama kurang lebih 2,5 jam. Selanjutnya Tim Penyidik kembali ke kantor Kejati Banten,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Lonjakan Omicron Tinggal Menghitung Hari, Pemprov Siap Mengantisipasi

    Lonjakan Omicron Tinggal Menghitung Hari, Pemprov Siap Mengantisipasi

    SERANG, BANPOS – Varian baru Covid-19, Omicron diprediksi akan melonjak pada bulan Februari nanti. Hal ini menyebabkan, Pemprov Banten bersiap-siap menjaga pasokan oksigen medis untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, kasus probable Covid-19 sudah muncul di Lebak dan Tangerang, bahkan mencapai 400 kasus per hari.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso, Kamis (27/1) mengatakan, untuk tahun ini jika terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19, pemprov sudah dalam kondisi siap siaga, karena pola penanganannya sudah terbangun. Hal itu dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Banten tetap berjalan dengan baik dan maksimal di tengah kondisi meningkatnya kasus.

    “Kita tinggal melanjutkan saja pola yang sudah dilakukan pada saat penanganan puncak lonjakan kasus Covid-19 pada tahun 2021 lalu,” katanya.

    Pada tahun lalu, berdasarkan arahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), pihaknya ditugaskan untuk membuka saluran bantuan oksigen dari sejumlah distributor dan juga perusahaan seperti PT Chandra Asri dan juga PT. Krakatau Steel (Persero) yang ada di Provinsi Banten.

    “Dukungan itu juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur (Ingub), sehingga kami langsung melakukan koordinasi ke Kementerian Perindustrian untuk meminta agar industri oksigen yang ada di Provinsi Banten ikut membantu Pemprov Banten dalam menangani wabah Pandemi Covid-19,” kata Babar.

    Menurutnya, jika pada saat itu WH tidak tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan, maka bisa dipastikan proses penanganannya juga tidak akan semaksimal itu. Apalagi jika beban itu diberikan kepada Satgas Covid-19 yang kala itu sedang fokus terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran virusnya.

    Diakui, pada saat penanganan lonjakan kasus tahun kemarin, Pemprov Banten mendapat kuota bantuan oksigen medis dari PT Chandra Asri sebanyak 120 ton, ditambah dari dua distributor oksigen yang berada di Serang dan Tangerang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dari RS rujukan.

    Belum lagi dari PT KS, melalui anak perusahaannya PT Linde Indonesia, yang menyiapkan depot isi ulang oksigen medis untuk penanganan pasien Covid-19 di RS rujukan dengan kapasitas mencapai 100 tabung setiap harinya.

    Semua itu diberikan secara gratis kepada sejumlah RS rujukan. Alhamdulillah sampai dua bulan berjalan dari Juli – Agustus pasokan oksigen itu tidak habis. Keburu reda,” kata dia.

    Babar mengatakan, Pemprov Banten akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor kesehatan. Ia juga juga sebagai tim supporting Satgas Covid-19 memastikan kebutuhan oksigen akan terus aman dan terpenuhi.

    “Yang terpenting saat ini masyarakat harus lebih disiplin lagi dalam menerapkan Prokes serta 3M dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.

    Sementara itu, Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebak kembali naik. Dari hasil pemeriksaan sedikitnya 16 warga di Lebak dinyatakan terkonfirmasi positif. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengirimkan 16 sampel tersebut ke Balitbang Kemenkes untuk memastikan apakah belasan pasien tersebut terpapar Omicron.

    “Iya karena statusnya suspek atau dicurigai (Omicron) maka ada 16 yang dikirim ke Balitbang untuk memastikan. Pertama 3 sampel lalu menyusul 13 sudah dikirim,” kata Firman kepada wartawan.

    Menurutnya, Dinkes Lebak harus memastikan karena CT value belasan pasien Covid-19 tersebut tergolong rendah. Kemudian, pasien juga memiliki riwayat bepergian dari zona dengan risiko tinggi penularan.

    “Pemeriksaan SGTF (S-gene Target Failure) untuk tiga sampel pertama itu sudah keluar, hasilnya probable Omicron dan tinggal menunggu pemeriksaan WGS (Whole Genome Sequencing), jadi kalau dua pemeriksaan ini muncul dipastikan positif. Sementara yang 13 sampel masih suspek karena belum ada hasil SGTF-nya,” ungkapnya.

    Dijepaskan Firman, meski ada sebagian pasien suspek Omicron itu yang bergejala, namun tidak menunjukkan gejala berat. “Ada yang bergejala sedang dan ringan, ada juga yang tidak sama sekali,” jelasnya.

    Terpisah, Kasus harian paparan Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 400. Kondisi ini membuat pemerintah was-was terjadi lonjakan. “Data kemarin yang dilaporkan ini masih ada peningkatan laporan baik di angka 400 hariannya,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal. “Ini tentu harus terus kita waspadai, makanya masyarakat kita imbau hindari kerumunan terus juga menggunakan prokes dan sukseskan vaksinasi,” tutur Arief.

    Berdasarkan situs covid19.tangerangkota.go.id, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 31.142, jumlah ini bertambah 368 dari hari sebelumnya. Lalu, suspek aktif dirawat ada 914, jumlah ini bertambah 4 dari hari sebelumnya.

    Kemudian, konfirmasi dirawat mencapai 1372, jumlah ini bertambah 344 dari hari sebelumnya. Pasien meninggal karena Covid-19 mencapai 497. Namun, pasien yang sembuh mencapai 29273, jumlah itu bertambah 24 dari sebelumnya.

    Arief mengatakan, masyarakat yang terpapar Covid-19 ini berasal dari transmisi lokal. Artinya, mereka terpapar oleh masyarakat lain yang juga positif Covid-19. “Sekarang Covid-19 ini kan banyak juga yang kasus lokal , artinya masyarakat masih lakukan aktivitas sosial dan sebagainya mungkin akan terjadi keterpaparan,” ujarnya.

    Kata dia, dari kasus yang ada saat ini minim masyarakat yang berefek parah. Rata-rata mereka tanpa gejala. Sebab masyarakat yang terpapar Covid-19 ini rata-rata sudah mendapatkan vaksinasi.

    “Vaksinasi ini sangat membantu agar mereka tidak terpapar sedang dan berat, hanya ringan saja bahkan banyak yang tanpa gejala. Kenapa tanpa gejala bisa kena Covid-19? Ya karena mereka terpantau dari hasil surveillance kita dari testing, tracing makannya kita harus waspada,” jelasnya.

    Arief tak menampik kalau ada pasien Covid-19 yang dirawat ICU. Namun, pasien tersebut memiliki penyakit bawaan atau komorbid yang menyebabkan keterpurukan kondisinya. “Dari kasus yang ada sekarang ini kasus yang dirawat BOR (tingkat keterisian) rumah sakit angkanya masih 13 persen ICU ada 4 , itu pun karena mereka punya komorbid,” katanya.

    Terkait dengan Covid-19 varian Omicron, kata Arief hal sudah tak dilakukan pemeriksaan lagi. Sekarang pemerintah pusat tidak lagi melakukan pemeriksaan jenis Covid-19 Omicron. Tadi sudah disampaikan Menteri Perindustrian jadi apapun varian Covid-19, ya mereka Covid-19,” pungkasnya.

    Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta agar semua pihak mengantisipasi penyebaran yang lebih masif lagi. Katanya diperlukan antisipasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya Banten, dimana beberapa kabupaten dan kotanya terhubung dengan wilayah Jabodetabek.

    “Karena Omicron itu sudah mulai meningkat khususnya di daerah Jabodetabek, dan Banten ini beberapa kabupaten/kotanya tersambung terutama Tangerang Raya, maka saya minta antisipasi,” tegasnya.

    Wapres menyampaikan, antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi. “Selain penerapan protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi, termasuk sudah mulai booster dan juga penerapan Peduli Lindungi di daerah-daerah dimana terjadi mobilitas,” imbuh Wapres.

    Selain itu, ia juga meminta agar testing, tracing dan treatment (3T) diperbanyak dan dipercepat. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi lanjutan. “Testing, tracing, treatment itu terus kita lakukan lebih cepat lagi untuk mengetahui lebih banyak yang misalnya terkena,” ujarnya.

    (CR-01/RUS/PBN/BNN)

  • Curiga Omicron, Dinkes Lebak Kirim 16 Sampel ke Balitbang Kemenkes

    Curiga Omicron, Dinkes Lebak Kirim 16 Sampel ke Balitbang Kemenkes

    LEBAK, BANPOS – Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebak kembali naik. Dari hasil pemeriksaan sedikitnya 16 warga di Lebak dinyatakan terkonfirmasi positif.

    Pemerintah Kabupaten Lebak menyikapi serius merebaknya varian Omicron di tanah air. Dinas Kesehatan mengirimkan sebanyak 16 sampel ke Balitbang Kemenkes untuk memastikan apakah belasan pasien tersebut terpapar Omicron.

    “Iya karena statusnya suspek atau dicurigai (Omicron) maka ada 16 yang dikirim ke Balitbang untuk memastikan. Pertama 3 sampel lalu menyusul 13 sudah dikirim,” kata Firman kepada wartawan, Kamis (27/1).

    Menurutnya, Dinkes Lebak harus memastikan karena CT value belasan pasien Covid-19 tersebut tergolong rendah. Kemudian, pasien juga memiliki riwayat bepergian dari zona dengan risiko tinggi penularan.

    “Pemeriksaan SGTF (S-gene Target Failure) untuk tiga sampel pertama itu sudah keluar, hasilnya probable Omicron dan tinggal menunggu pemeriksaan WGS (Whole Genome Sequencing), jadi kalau dua pemeriksaan ini muncul dipastikan positif. Sementara yang 13 sampel masih suspek karena belum ada hasil SGTF-nya,” ungkapnya.

    Dijepaskan Firman, meski ada sebagian pasien suspek Omicron itu yang bergejala, namun tidak menunjukkan gejala berat.

    “Ada yang bergejala sedang dan ringan, ada juga yang tidak sama sekali,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tengah menangani 3 kasus probable Covid-19 varian Omicron.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak Triatno Supiyono mengatakan, karena masih bersifat probable alias suspek, maka untuk memastikan positif varian baru itu, sampel telah dikirim ke pusat.

    “Ada 3 kasus tapi masih probable belum terkonfirmasi,” katanya, Rabu (26/1).

    Menurutnya, tiga kasus probable ini setelah dilakukan tes usap oleh petugas medis terhadap ketiga orang tersebut. Sebab, hasil tes usap ketiga terkonfirmasi positif Covid-19 setelah bepergian ke luar kota.

    “Ketiganya diswab hasilnya positif. Nah sampel itu kita kirim lagi ke pusat untuk memastikan apakah varian Omicron atau bukan. Kita masih nunggu hasilnya Omicron atau bukan. Memang agak lama,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, ketiga orang tersebut saat ini kondisinya masih baik. Gejala yang mereka alami pun secara umum nyaris sama seperti Covid-19 varian lainnya.

    “Kondisinya baik. Gejalanya hampir sama, makanya kita teliti lagi untuk memastikan variannya Omicron atau bukan. Nah itu dilakukan hanya bisa di Jakarta,” jelasnya

    Dikatakannya, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Lebak belakangan ini mulai mengalami peningkatan yakni jumlah terkonfirmasi 9.117, isolasi 10 orang, sembuh 8 orang, dan meninggal 209 orang.

    “Belakangan ini kasus terkonfirmasi Covid-19 mulai meningkat. Jadi tetap waspada, terapkan protokol kesehatan ketat,” katanya.

    Juru Bicara Penangan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengimbau kepada seluruh masyarakat lebak untuk terus meningkatkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, varian baru Covid-19 Omicron sudah menjalar dibeberapa daerah Banten.

    “Tetap patuhi protokol kesehatan, agar kita terhindar dari penyebaran Covid-19,” katanya.

    (CR-01/PBN).

  • Masih Buruk, Dewan Desak Pembenahan Pengarsipan Pemkot Serang

    Masih Buruk, Dewan Desak Pembenahan Pengarsipan Pemkot Serang

    DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak agar pengarsipan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dapat lebih baik lagi. Sebab, hal tersebut bakal berkaitan erat dengan permasalahan hukum ke depannya.

    Sekretaris Komisi I pada DPRD Kota Serang, Saepulloh, mengatakan bahwa pengarsipan yang dilakukan oleh OPD, kecamatan dan kelurahan masih sangat buruk. Padahal, pengarsipan merupakan hal yang sangat penting.

    “Ternyata masih banyak OPD, kecamatan dan kelurahan yang pengarsipannya buruk. Padahal kan pengarsipan itu sangat penting dan berkaitan erat dengan hukum,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (27/1).

    Ia mengatakan bahwa masih banyak OPD, kecamatan dan kelurahan yang menganggap arsip merupakan hal yang tidak penting. Bahkan, beberapa ruang pengarsipan pun hampir mirip sebagai gudang, tidak terawat dan penuh dengan debu.

    “Arsip ini harus benar-benar ada. Jangan sampai ruang arsip ini diibaratkan sebagai gudang. Karena kalau nanti ada kasus hukum, maka kita harus bisa nih mempersiapkan arsip-arsip yang dubutuhkan,” terangnya.

    Ia pun menuturkan bahwa arsip sangat penting sebagai bukti sejarah perjalanan Kota Serang. Sebab dari arsip-arsip yang ada, generasi mendatang dapat tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang bisa dilakukan untuk masa depan.

    “Makanya SDM pengarsipan di OPD, kecamatan dan kelurahan harus benar-benar mumpuni. Jangan sampai asal-asalan, mekanisme penyimpanannya bagaimana. Karena kan ada arsip yang dalam kurun waktu tertentu bisa dimusnahkan, ada yang harus dipertahankan. Jangan sampai ketika butuh, malah tidak ada,” jelasnya.

    Ia pun mendesak agar Pemkot Serang benar-benar menganggarkan pengembangan SDM arsiparis dan tempat pengarsipan dokumen. Karena dampak hukumnya sangat berat. “Kan kalau hilang ketika ada perkara hukum, ini berat. Bisa dibilang menghilangkan alat bukti,” tegasnya. (ADV)

  • Honorer di Pandeglang Minta Diistimewakan Sebelum Pemerintah Hapus Pegawai Honorer

    Honorer di Pandeglang Minta Diistimewakan Sebelum Pemerintah Hapus Pegawai Honorer

    PANDEGLANG, BANPOS – Para pegawai honorer Pemkab Pandeglang meminta agar pemerintah pusat untuk lebih memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Permintaan tersebut merespons penghapusan status pekerja honorer di lingkup pemerintahan.

    “Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih mengutamakan pegawai honorer dalam tes seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK, karena kami sebagai honorer telah mengabdi kepada negara sudah puluhan tahun,” kata salah satu pegawai honorer Setda Kabupaten Pandeglang, M Awaludin di Pendopo, Kamis (27/1).

    Menurutnya, pemerintah pusat jika ingin membuat regulasi harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai membuat regulasi justru dapat merugikan para honorer.

    “Apalagi rencana penghapusan ini sangat merugikan bagi kami,“ ujarnya.

    Ia menambahkan, penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan menjadi beban pikiran bagi para honorer itu sendiri. Sehingga, para pegawai honorer tidak tahu kejelasan nasibnya.

    “Jadi bagaimana kejelasan nasib kami, apakah kita dipecat atau bagaimana. Makanya kita curhat ke pak Sekda perihal nasib kami kedepannya,“ ucapnya.

    “Apabila para honorer bisa diangkat menjadi PPPK, ini suatu keuntungan bagi honorer dan kami minta dipermudah dalam tes seleksinya. Akan tetapi justru sebaliknya, jika ada penghapusan lantas bagaimana kejelasan nasib kami,“ ungkapnya.

    Hal senada disampaikan pegawai honorer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang, Tia Risma mengatakan, menurut rencana pemerintah pusat akan menggelar pelaksanaan tes seleksi PPPK.

    “Dalam hal ini kami meminta pemerintah agar mempermudah seleksi PPPK bagi para honorer dengan membuat regulasi khusus, karena kebanyakan para honorer di Pandeglang ini usianya sudah diatas 35 tahun,“ katanya.

    “Kemampuan bersaing kita dengan para peserta lewat jalur umum seleksi tes CPNS dan PPPK sangat berat, apalagi dengan batas usia serta keterampilan dan kemampuan para honorer itu sendiri, apalagi dengan sistem CAT justru sangat menyulitkan,“ tambahnya.

    Oleh karena itu, dirinya berharap untuk menjadi CPNS dan PPPK tidak ada tes lagi, akan tetapi menggunakan sistem pengangkatan secara otomatis.

    “Sebagai solusi dan bentuk perhatian pemerintah kepada para honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, sistem pengangkatannya secara otomatis,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pj.Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, keinginan para tenaga honorer untuk menjadi CPNS atau pegawai PPPK melalui pengangkatan secara langsung merupakan keinginan Pemkab Pandeglang juga. Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan, karena semua tergantung dari kebijakan pusat.

    “Jika memang kebijakan pemerintah pusat menyatakan para honorer untuk diangkat langsung kita usulkan, kalau memang harus melalui seleksi tes pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” katanya.(DHE/PBN)

    Caption Foto : Salah satu pegawai honorer saat curhat kepada Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat.

  • PT Asahimas Chemical Dituding Ogah Pekerjakan Warga Sekitar

    PT Asahimas Chemical Dituding Ogah Pekerjakan Warga Sekitar

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya industri di wilayah Kecamatan Ciwandan yang tidak berpihak kepada masyarakat sekitar, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Untuk itu Komisi II DPRD Kota Cilegon memanggil para industri yang ada kawasan Gunung Sugih seperti PT Asahimas Chemical, PT Selago Makmur Plantation, dan PT Nippon Shokubai Indonesia, bersama masyarakat Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (27/1).

    Dalam RDP tersebut PT Asahimas Chemical mendapatkan sorotan dari para wakil rakyat. Perusahaan bahan kimia tersebut dituding tidak pro dengan warga sekitar, khususnya Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan. Hal itu disebabkan minimnya kontribusi perusahaan dalam mempekerjakan warga lokal khususnya Kelurahan Gunung Sugih.

    Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Masduki mengatakan, kuota pekerjaan untuk warga Gunung Sugih di PT Asahimas masih minoritas. Bukan hanya untuk bekerja di PT Asahimas Chemical, namun juga untuk karyawan yang bekerja di vendor PT Asahimas Chemical.

    “Saya yakin vendor di Asahimas akan nurut kalau Asahimas memberlakukan seperti itu (mengutamakan tenaga kerja lokal. Tetapi, kalau Asahimas membiarkan, saya rasa kesempatan kerja warga Gunung Sugih akan semakin terkikis,” kata Masduki saat RDP membahas Rekrutmen Tenaga Kerja Industri di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (27/1).

    Lebih lanjut Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan PT Asahimas Chemical diminta memberikan regulasi kepada vendor untuk merekrut tenaga kerja lokal khususnya warga Kelurahan Gunung Sugih. Selain rekrutmen tenaga kerja, saat ini PT Asahimas Chemical juga menutup program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa atau siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Padahal, siswa-siswi warga Kota Cilegon butuh peningkatan sumber daya manusia melalui PKL di industri. “Siswa-siswi SMK diwajibkan PKL kalau mau lulus, sementara industri menutup PKL. Logika sederhana saya tidak masuk,” katanya.

    Menurut Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon ini, alasan karena pandemi Covid-19 lalu menutup program PKL tidak masuk akal. Sebab, di dalam pabrik juga banyak karyawan yang masih bekerja apalagi saat pabrik mengalami shut down. “Murid ini dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir, salah satu syaratnya melalui PKL. Masyarakat Gunung Sugih yang sekolah mau PKL banyak, saat ini kesulitan mau PKL. Shut down sampai 2.000 orang, PKL hanya segelintir orang tapi ditutup,” pungkasnya.

    Dikatakan Masduki, regulasi pemagangan di PT Asahimas Chemical juga dipertanyakan. Sebab, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemagangan di industri. “Magang maksimal 20 persen sesuai Perda yang baru. Tetapi yang kami pertanyakan bukan itu, tetapi kelanjutan setelah magang, apakah itu dipekerjakan atau tidak. Sekarang magang mah magang, selesai magang tidak diprioritaskan untuk direkrut,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menyesalkan dugaan tindakan budaya nepotisme yang marak terjadi di industri yang ada di Kelurahan Gunung Sugih maupun di Kota Cilegon. Oleh sebab itu, Faturohmi meminta perekrutan tenaga kerja dilakukan secara transparan. “Rekrutmen dilakukan secara transparan intinya, tidak boleh ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) baik oleh oknum-oknum di perusahaan maupun oleh Siapapun,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Cilegon ini mengatakan, untuk mengurai pengangguran di Kota Cilegon harus adanya sinergi bersama. Artinya, imbuh Faturohmi, industri-industri di Kota Cilegon harus mengutamakan warga lokal dalam perekrutan karyawannya. “Tentu berbicara eksistensi atau keberadaan industri di wilayah sekitar yaitu diprioritaskan masyarakat sekitar,” tuturnya.

    Dibagian lain, Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Gunung Sugih Agung Rahmatullah menyampaikan, salah satu poin dalam rapat dengar pendapat itu adalah program CSR yang dimana hanya dilakukan tidak secara berkelanjutan. Padahal, sebagai warga yang berada di ring I kawasan industri berat tersebut seharusnya dianggap dapat memberdayakan masyarakatnya pada bidang tertentu yang sifatnya berkelanjutan. “Jadi tidak hanya datang memberikan sesuatu kemudian pergi begitu saja, tidak ada kesan pemberdayaannya. Padahal kita ingin itu ada pemberdayaan masyarakatnya, entah itu pelatihan bahasa asing yang sifatnya sustainable dalam jangka panjang,” katanya.

    Selain CSR, Agung juga menyoroti terkait praktik nepotisme di wilayah industri yang berimbas langsung kepada warga setempat. Pasalnya kata Agung, akibat maraknya tindakan pekerja titipan atau budaya nepotisme itu, kesempatan warga Gunung Sugih yang ingin bekerja di industri menjadi terhambat. “Kita ingin adanya sportifitaslah, fair play dan transparansi dalam rekrutmennya jangan sampai ada kecurangan,” jelasnya.

    Lebih lanjut Agung menyampaikan, warga di Kelurahan Gunung Sugih dinilai mampu untuk bekerja di beberapa industri yanga ada di kawasan tersebut. Namun saat ini katanya, kesempatan bekerja terhalang oleh beberapa problematika salah satunya soal budaya nepotisme. “Saya rasa warga kita mampu – mampu saja ketika diberikan kesempatan. Kesempatan saja yang kurang bagi kita,” pungkasnya.

    Menanggapi hal tersebut, General Affair PT Asahimas Chemical Rofi Khalatif yang ijut dalam RDP dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon mengatakan, tiadanya PKL di PT Asahimas Chemical lantaran adanya pandemi covid-19. Namun, saat ini sudah longgar dan akan kembali ada program PKL. “Ini kontradiktif lah, satu sisi pemerintah melarang adanya kerumunan karena pandemi, sekarang sudah longgar,” katanya.

    Ia juga mengaku saat ini PT Asahimas Chemical sudah mempekerjakan mayoritas warga lokal Cilegon. Bukanya hanya itu, vendor yang berada di PT Asahimas Chemical juga mayoritas warga lokal Cilegon. “Cuma karena ini ada ring 1, ring 2, kalau secara umum sudah masyarakat Cilegon yang bekerja,” tandasnya.

    (LUK/ENK)

  • Praktik Prostitusi dan Penjualan Miras di Baksel Mengkhawatirkan

    Praktik Prostitusi dan Penjualan Miras di Baksel Mengkhawatirkan

    LEBAK, BANPOS – Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) bersama tokoh masyarakat dan ulama menggelar audiensi dengan Pemkab Lebak, di Ruang Kerja Asda 1 Setda Lebak, Kamis (27/1).

    Audiensi tersebut dilaksanakan lantaran belakangan banyak informasi peredaran miras dan praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Lebak khususnya bagian selatan.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Asda 1 Lebak Alkadri, Kasat Pol PP Lebak Dartim, Kabag Kesra Lebak, Kadisperindag Lebak, Orok Sukmana serta sejumlah pejabat dilingkungan Setda Kabupaten Lebak.

    Dalam audiensi itu, menyeruak terkait implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan penindakan terhadap pelanggaran norma kesusilaan serta pemakaian, pembuatan dan penyaluran minuman keras.

    Ketua Umum IMC, Juliana Batubara mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi masyarakat dan ulama untuk menyampaikan aspirasinya ke Pemkab Lebak dalam menyikapi persoalan maraknya peredaran Miras dan Prostitusi.

    “Beberapa kali kita dikunjungi kiyai ke sekretariat untuk bersama menyikapi persoalan-persoalan amoral. Dan kami mengambil jalan audiensi yang menurut kami ini jalan terbaik agar pemerintahlah yang mengambil tindakan,” ujarnya.

    Senada, perwakilan masyarakat Asep Kusuma menambahkan, bahwa pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ini ke Pemerintah Kecamatan, seperti di Kecamatan Bayah pernah dilakukan audiensi pada tanggal 15 Desember 2021, namun sampai saat ini tidak ada tindak-lanjutnya.

    “Kami khawatir jika tidak segera ditindak ini memicu gerakan masyarakat dan tentunya akan menimbulkan konflik di bawah. Oleh karena itu, kami meminta ada eksen dari pemerintah untuk segera menertibkannya,” ujar Kyai berambut gondrong itu.

    Sementara, Asda 1 Setda Lebak, Alkadri memastikan pihaknya akan segera mengambil tindakan sebagaimana tuntutan dari para kyai tersebut. Namun kata dia, ada beberapa yang mungkin tidak bisa langsung disepakati,

    “Akan kami tindak lanjuti, tapi ada beberapa poin yang tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu 7 kali 24 jam yang di luar kapasitas kami, seperti menambah personil dan merubah tempat prostitusi menjadi kawasan ekonomi, itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu 7 kali 24 jam. Kalau yang lainnya kami siap,” paparnya.

    (WDO/PBN)