Penulis: admin

  • Suspect Omicron Muncul di Kabupaten Lebak

    Suspect Omicron Muncul di Kabupaten Lebak

    LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sekarang ini tengah menangani 3 kasus probable Covid-19 varian Omicron.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak Triatno Supiyono mengatakan, karena masih bersifat probable alias suspek, maka untuk memastikan positif varian baru itu, sampel telah dikirim ke pusat.

    “Ada 3 kasus tapi masih probable belum terkonfirmasi,”katanya, Rabu (26/1).

    Menurutnya, tiga kasus probable ini setelah dilakukan tes usap oleh petugas medis terhadap ketiga orang tersebut. Sebab, hasil tes usap ketiga terkonfirmasi positif Covid-19 setelah bepergian ke luar kota.

    “Ketiganya diswab hasilnya positif. Nah sampel itu kita kirim lagi ke pusat untuk memastikan apakah varian Omicron atau bukan. Kita masih nunggu hasilnya Omicron atau bukan. Memang agak lama,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, ketiga orang tersebut saat ini kondisinya masih baik. Gejala yang mereka alami pun secara umum nyaris sama seperti Covid-19 varian lainnya.

    “Kondisinya baik. Gejalanya hampir sama, makanya kita teliti lagi untuk memastikan variannya Omicron atau bukan. Nah itu dilakukan hanya bisa di Jakarta,” jelasnya

    Dikatakannya, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Lebak belakangan ini mulai mengalami peningkatan yakni jumlah terkonfirmasi 9.117, isolasi 10 orang, sembuh 8 orang, dan meninggal 209 orang.

    “Belakangan ini kasus terkonfirmasi Covid-19 mulai meningkat. Jadi tetap waspada, terapkan protokol kesehatan ketat,” katanya.

    Juru Bicara Penangan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengimbau kepada seluruh masyarakat lebak untuk terus meningkatkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, varian baru Covid-19 Omicron sudah menjalar dibeberapa daerah Banten.

    “Tetap patuhi protokol kesehatan, agar kita terhindar dari penyebaran Covid-19,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    SERANG, BANPOS – Warga Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, mendukung Walikota Serang untuk memberikan sanksi pencopotan bagi lurah dan camat yang tidak peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah. Sebab, sudah berkali-kali warga Sepang mengeluh terkait dengan sampah liar, namun tidak mendapat respon.

    Warga Karodangan Kelurahan Sepang, Mukri, mengaku sudah berkali-kali datang ke Kelurahan untuk mengadukan permasalahan sampah liar di lingkungan mereka. Sayangnya, lurah setempat sama sekali tidak merespon keluhan mereka.

    “Masyarakat sudah berapa kali datang ke kelurahan, untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan sampai kami lakukan berbagai cara, namun ternyata tidak ada respon yang baik dari lurah dan camat,” ujarnya, Rabu (26/1).

    Menurutnya, warga dari 6 RT yang ada di Kelurahan Sepang, telah meminta dilakukan pertemuan warga bersama dengan pihak Kelurahan, untuk mendiskusikan mengenai permasalahan sampah liar.

    “Namun ternyata dari pihak kelurahan sama sekali tidak menjalankan aspirasi warga mengenai pertemuan itu. Itu ada 6 RT yang meminta dilakukan pertemuan, karena masalah sampah ini sangat mengganggu sekali,” katanya.

    Bahkan beberapa hari yang lalu, pihaknya menangkap tiga orang yang hendak membuang sampah di lingkungan mereka. “Makanya, kami mendesak agar kelurahan segera menyelesaikan permasalahan ini, sebelum kami seluruh RT datang ramai-ramai ke kelurahan,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku jika lurah dan camat tidak kunjung merespon keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan sampah liar itu, maka pihaknya akan mendatangi Walikota Serang, agar mencopot Lurah Sepang.

    “Kalau emang lurah ini tidak peduli terhadap permasalahan sampah liar ini, mendingan sudah berhenti saja. Kalau emang tidak direspon dalam waktu dekat, saya akan datangi Walikota Serang untuk melaporkan permasalahan ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Walikota Serang, Syafrudin, menegaskan kepada para lurah dan camat agar tidak cuek dengan permasalahan lingkungan, terutama sampah, yang ada di wilayah administratif masing-masing. Jika tidak, maka Syafrudin mengancam akan mengganti lurah dan camat tersebut.

    Menurutnya, apabila para lurah dan camat tetap ingin menjabat sebagai pejabat administrasi kewilayahan itu, maka harus peduli terhadap lingkungan.

    “Kalau masih mau jadi lurah, harus peduli lingkungan. Jangan diam saja, padahal sering dilewati oleh pak lurah. Kalau masih mau jadi camat, juga harus peduli lingkungan,” ungkapnya.

    “Karena kan masalah sampah ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makanya permasalahan sampah ini merupakan tanggungjawab bersama, khususnya untuk para lurah dan camat di wilayah mereka,” terangnya.

    Apalagi menurutnya, kewenangan dari kelurahan dan kecamatan untuk mengatur wilayahnya pun cukup banyak. Sehingga jika tidak dilaksanakan, lebih baik diganti. “Kalau sudah bosen jadi lurah, jadi camat, ya jangan pedulikan lingkungan,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Pasukan Yonif 320/BP Akan Jadi Pasukan Perdamaian Dunia

    Pasukan Yonif 320/BP Akan Jadi Pasukan Perdamaian Dunia

    PANDEGLANG, BANPOS – Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Marsda TNI Benedictus Benny K, didampingi oleh Danrem 064/MY, Brigjen Yunianto, Dirbinops PMPP TNI, Kolonel Edwin Habel, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pre Requirement Mobile Team (PRMT) atau pra seleksi bagi prajurit TNI yang akan terlibat dalam misi Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-Q UNIFIL Lebanon, Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-Q Unifil Tahun 2022 di Batalyon Infanteri 320 Badak Putih, Pandeglang, Banten, Rabu (26/1/2022).

    Dalam amanatnya, Komandan PMPP, Marsda TNI Benedictus Benny K mengatakan, tahun ini Yonif 320/BP ditunjuk sebagai Main Body pasukan utama Yonmek TNI Konga ke Lebanon. Dengan penunjukan tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan semua prajurit, karena Yonif 320/BP mendapat tugas mulia sebagai pasukan perdamaian dunia di Lebanon.

    “Ini sebuah kebangaan bagi kita semua, karena satuan kita berada di wilayah timur dipercaya melaksanakan tugas yang mulia, sebagai pasukan perdamaian dunia yang akan dikirim nanti pada tahun 2023. Menghadapi hal tersebut, prajurit Batalyon 320/Badak Putih dituntut memiliki profesionalisme dan disiplin serta motivasi yang tinggi sehingga mampu mengoptimalkan tugas tersebut,” kata Marsda TNI Benedictus.

    Oleh karena itu, lanjut Benedictus, pihaknya meminta kepada prajurit Yonif 320/Badak Putih, agar siap mengikuti seleksi dengan sportif. Diantaranya terkait kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, komputerisasi, mengemudi dan Bahasa Inggris.

    “Ini merupakan materi penting yang harus dikuasai oleh Prajurit yang mengikuti seleksi Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-Q UNIFIL Lebanon TA 2022. Personel Satgas harus memahami karakteristik wilayah Lebanon, yang tentu saja berbeda dengan negara kita. Baik dari sudut geografis, demografis, maupun kondisi sosial budayanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Danrem 064/Maulana Yusuf Serang, Brigjen TNI Yunianto menambahkan, bahwa prajuritnya di Yonif 320/Badak Putih harus meningkatkan kemampuan pribadinya jika ingin terpilih menjadi pasukan perdamaian.

    “Diantaranya, kemampuan penguasaan bahasa asing hingga pengoperasian komputer. Karena memang dari sekian banyak prajurit Yonif 320/badak Putih, mereka akan diseleksi agar bisa mewakili kesatuan sebagai duta-duta perdamaian dunia di Lebanon. Maka, kemampuan yang ada harus betul-betul dioptimalkan dari sekarang,” katanya.

    (DHE/PBN)

  • Puluhan Napi Lapas Cilegon Dikirim ke Nusakambangan

    Puluhan Napi Lapas Cilegon Dikirim ke Nusakambangan

    CILEGON BANPOS – Puluhan narapidana narkoba dari Lapas Kelas IIA Serang dan Lapas Kelas IIA Cilegon dipindah ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (25/1) malam. Pemindahan napi narkoba itu dilakukan lantaran mereka terindikasi kendalikan peredaran narkoba dari dalam jeruji besi.

    Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, total keseluruhan napi yang dipindah ke Lapas Nusakambangan berjumlah 58 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 55 napi kasus narkoba dan tiga napi kasus pembunuhan yang high risk.

    Kalapas Kelas IIA Cilegon Sudirman Jaya mengatakan, pihaknya memberangkatkan 40 napi yang mayoritas divonis hukuman mati dan seumur hidup. “Semuanya itu terindikasi menjadi bandar-bandar narkoba, yang masih dalam kategori high risk (Resiko tinggi-red),” kata Sudirman kepada awak media saat ditemui di kantornya, Rabu (26/1).

    Sudirman mengatakan penentuan high risk napi yang dipindah ke Lapas Nusakambangan berdasarkan hasil assessment. “Mereka menyatakan bahwa orang ini (puluhan napi yang dipindahkan) berpeluang untuk melakukan tindak pidana lagi, dan melihat juga kasus-kasus mereka yang sebelumnya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, puluhan napi narkoba dari Lapas Kelas II Cilegon juga terindikasi masih mengendalikan narkoba dari dalam lapas. “(Mereka) terindikasi sebanyak 40 orang mengendalikan narkoba. Belum ada bukti mereka mengendalikan dan berpeluang untuk mengendalikan, jadi untuk memutus itu kita gerak cepat kita sikat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Banten Masjuno membenarkan adanya puluhan narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan, Jateng.

    “Benar, total ada 58 narapidana yang dipindahkan dari Lapas Kelas IIA Cilegon dan Lapas Kelas IIA Serang. 55 orang merupakan narapidana kasus narkoba sedang 3 orang lainnya adalah narapidana kasus pembunuhan dengan kategori High Risk,” katanya.

    Dikatakan Juno sapaan akrabnya, pemindahan narapidana bandar narkoba ke Lapas dilakukan dengan pengawalan keamanan yang ketat itu merupakan salah satu bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam memberantas peredaran narkoba. Serta sebagai upaya meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memerangi peredaran gelap narkoba. Tidak main-main,” tegasnya.

    Juno mengatakan, komitmen tersebut dibuktikan dengan mengirimkan narapidana kategori bandar ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. “Ini tak lain bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Buruh Belum Menyerah Tuntut Revisi Upah

    Buruh Belum Menyerah Tuntut Revisi Upah

    SERANG, BANPOS – Seribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aliansi buruh dan pekerja Banten kembali menggelar aksi unjuk rasa di KP3B, di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (26/1).

    Serikat buruh tersebut diantaranya, FSPMI, SPN, KSPSI, KSBSI. yang masih dalam agenda tuntutan kenaikan upah minimum yang diputuskan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Namun kali ini aksi yang mereka lakukan berbeda, dari aksi-aksi sebelumya.

    Dalam aksinya, selain menyampaikan orasi dari Aliansi Buruh, mereka juga melakukan Istighosah Akbar dan Doa bersama. Mereka mengaku kecewa, pasalnya kedatanganya disambut kawat berduri.

    Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, tuntutan aksi masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yang secara umum menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK 2022 sebesar 5,4 persen dari UMK 2021 sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

    “Kami mendoakan kesejahteraan buruh, dimana kami menuntut kepada Gubernur Provinsi Banten, diantaranya, yang pertama untuk merevisi UMK tahun 2022. Kedua agar Gubernur Banten menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, agar gubernur melaksanakan Inpres Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pengoptimalisasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” katanya.

    Lebih lanjut Intan menjelaskan bahwa pada 29 November 2021 ada kesepakatan antara Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit serikat pekerja dan serikat buruh dengan Apindo yang mewakili pengusaha sepakat untuk menaikkan UMK diangka 5,4 persen, tetapi kenyataannya satu hari setelah kesepakatan dibuat WH memutuskan SK UMK 2022 hanya menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 saja.

    “PP 36 yang sekarang itu kenaikannya hanya diangka 0,89 persen, makanya ini yang kita tuntut agar gubernur memberikan kenaikannya itu sesuai dengan hasil yang kemarin disepakati di angka 5,4 persen,” katanya.
    Intan juga mengaku kecewa aksi istighosah buruh mendapatkan pengawalan ketat yang dilakukan petugas Padahal pihaknya sudah menyampaikan, bahwasanya aksi kali ini tidak akan ada aksi anarkis ataupun aksi kerusuhan.

    “Namun kami merasa aneh jika ada kawat berduri dan pagar beton dipasang. Padahal jelas kita akan melakukan doa bersama,” ungkapnya.

    Adapun stighosah ini dilakukan, dengan pembacaan ayat suci alquran, menyanyikan lagu kebangsaan dan doa bersama.

    (RUS/ENK)

  • Pemberhentian Berlarut-larut, Banten Terancam Tak Punya Sekda Definitif

    Pemberhentian Berlarut-larut, Banten Terancam Tak Punya Sekda Definitif

    JAKARTA, BANPOS – Proses pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar, yang mengajukan permohonan pindah tugas ke tempat asal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berjalan berlarut-larut. Sejak surat pemberhentian dikeluarkan Gubernur Banten Wahidin Halim pada Agustus 2021, hingga saat ini, proses di Kemendagri belum juga rampung.

    Kondisi ini mendapat sorotoan pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Sebab, proses ini mempengaruhi kinerja Pemprov Banten.

    “Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembia Kepegawaian ) di daerah sudah menyetujui permohonan pindah tugas Al Muktabar ke Kemendagri. Gubernur juga telah menunjuk Plt Sekda agar tidak terjadi kekosonggan jabatan. Sedangkan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah memproses pemberhentiannya, semua administrasi sudah selesai. Sehingga sekarang bolanya itu ada di Kemendagri,” tuturnya, Rabu (26/1).

    Karena prosesnya berlarut, lanjut Adib, Pemprov Banten terancam tidak memiliki Sekda definitif. “Sebab, sebelum proses pemberhentian selesai, Pemprov Banten tidak bisa menyelenggarakan seleksi terbuka (Selter) untuk mencari Sekda,” imbuhnya.

    Sementara, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pokja Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Prof Agustinus Fatem menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavan untuk memastikan pemberhentian Sekda Al Muktabar. Agar jabatan tersebut lowong dan bisa segera dapat diproses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di wilayah tersebut.

    “Pada prinsipnya, Selter JPT Madya dapat dilaksanakan setelah jabatan Sekda lowong yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian,” jelasnya.

    Sampai saat ini, kata Agustinus, KASN belum menerima permohonan dari Gubernur Banten untuk melakukan Selter pengisian jabatan Sekda. “Pak Gubernur harus berkoordinasi dengan Mendagri untuk memastikan pemberhentian Sekda, agar jabatan tersebut lowong dan segera diproses seleksi pengisian jabatan Sekda,” kataya.

    (USU/ENK/RMID)

  • KBRI Cuekin TKI yang Terlantar di Arab Saudi

    KBRI Cuekin TKI yang Terlantar di Arab Saudi

    PANDEGLANG, BANPOS – Keinginan seorang ibu muda asal Pandeglang berinisial HY, untuk pulang kembali ke Indonesia sudah diadukannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.

    Namun HY mengaku, pengaduannya tak membuahkan hasil optimal. Malah, kata HY, pihak KBRI kurang merespon permohonannya.

    “Saya sempat telepon ke KBRI, malah diomelin (Dimarahi,red). Katanya nggak bisa mulangin saya ke Indonesia. Petugasnya bilang, udah tahu ke Saudi tidak bisa menerima TKI, kenapa kalian mau,” kata HY, dalam chat via WhatsApp (WA) bercerita, Rabu (26/1).

    Padahal HY sangat berharap, bisa dibantu segera kembali ke Indonesia oleh KBRI. Tapi, harapannya harus pupus dan kini tak tahu kemana lagi ia mengadukan nasibnya, yang terkatung-katung di sana.

    “Katanya perusahaan di tempat saya sekarang legal, yang ilegal pas saya ngurus berkas dari Indonesia. Saya sekarang nggak tahu pak, kemana lagi mau lapor,” keluhnya lagi.

    HY juga tak bisa berbuat banyak, lantaran di mes perusahaan itu ia diawasi secara ketat. Belum lagi, WNI di sana menurutnya, tak semuanya ada yang sepaham dengan HY. Pasalnya, mayoritas sudah betah menetap di Saudi, dan hanya sedikit orang yang mendukung HY untuk bisa pulang lagi ke Indonesia.

    “Saya benar-benar mau pulang, pak. Tapi masalahnya di sini beda-beda prinsip, ada yang mau pulang tapi kebanyakan pada nggak mau pulang ke Indonesia. Bahkan ada yang ngadu ke pihak kantor sini, makanya makin diperketat di sininya,” tandasnya.

    Selain itu, HY juga menyebut, ia tinggal di sana bersama sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia di bawah umur. Mereka-pun sudah lama bekerja di Arab Saudi, dan tak bisa berbuat banyak lantaran takut jika mengadu ingin pulang lagi ke Indonesia.

    “Yang usianya di bawah umur juga ada, dari Ambon, Indramayu. Mereka sama keluhannya, mau pulang tapi takut ngomongnya,” ujarnya lagi.

    Kini ia semakin merasa ketakutan, lantaran khawatir dinyatakan ilegal. “Saya takut, kalau sampai saya dinyatakan ilegal tinggal di sini. Sedangkan saya belum pernah ke mana-mana. Daripada kedepannya makin membahayakan ke saya, saya mau pulang saja, tolong bantu saya,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pandeglang, bakal berupaya maksimal membantu memulangkan wanita muda berinisial HY asal Panimbang, yang ingin pulang dari Arab Saudi.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Pandeglang, Utuy Setiadi mengaku, saat ini pihaknya sedang berupaya menghubungi HY. Sebab katanya, sempat dihubungi melalui telepon selulernya beberapa kali, kondisinya tidak aktif.

    “Tadi dua kali kami hubungi, handphone-nya tidak aktif. Nanti kami tindaklanjuti terus, sampai ketemu. Sekarang kami baru upaya menghubungi lewat Hp, karena sumber lainnya belum ada,” kata Utuy, Selasa (25/1).

    (PBN/BNN)

  • Bakal Dipindah, Pedagang Kelapa Pasar Lama Galau

    Bakal Dipindah, Pedagang Kelapa Pasar Lama Galau

    SERANG, BANPOS – Para pedagang kelapa yang berjualan di Pasar Lama mengaku galau terkait rencana pemindahan lokasi dagang ke lokasi yang belum jelas, apalagi harus menyewa kios untuk berjualan. Selain itu, mereka pun hanya diberikan waktu selama satu bulan untuk berbenah.

    Salah seorang pedagang kelapa di Pasar Lama, Haitami, mengatakan bahwa dalam satu hari, dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp40 ribu, untuk membayar salar maupun retribusi baik kepada pemerintah maupun ‘penguasa’ wilayah.

    “Lumayan gede, sehari Rp40.000 itu pasti keluar buat bayar salaran,” ujarnya kepada awak media, Rabu (26/1).

    Haitami menuturkan, dalam sehari biasanya terdapat dua sampai tiga orang yang meminta salaran. Seperti retribusi kebersihan dari DLH Kota Serang sebesar Rp2 ribu dan salar yang dipungut oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang sebesar Rp2 ribu.

    “Terus ada dari orang sini (lingkungan pasar) juga suka minta, Rp2.000. Terus beda lagi buat keamanan sama kebersihan, biasanya mintanya sore, masing-masing Rp10.000. Itu setiap hari mintanya,” terang dia.

    Belum lagi, kata dia, biaya untuk sewa kios di Pasar Lama, per tahun sebesar Rp18.000.000. Sementara per hari dia harus membayar salaran sebesar Rp40.000, dan hasil jualan tidak menentu.

    “Sewa kios ini setahun Rp18 juta. Kalau jualan kan tergantung yang beli, kadang kalau lagi ramai, dapat banyak, tapi kalau sepi, ya begitu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Haitami menuturkan tidak dapat berbuat banyak jika pemerintah sudah mengatur dan melarang. Haitami pun akan mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah untuk berhenti berjualan di badan jalan.

    “Ya mau gimana lagi, dikasih waktunya juga cuma sebulan. Kalau saya Alhamdulillah sudah ada kios, kalau yang lain kan kasihan,” tuturnya.

    Senada disampaikan pedagang kelapa lainnya, Herman. Ia membenarkan jika dalam satu hari, beberapa orang mendatangi lapak jualannya untuk meminta salaran

    “Tapi kalau jumlah total, saya tidak menghitung. Memang banyak yang datang buta minta salaran. Ada yang Rp10 ribu, ada yang Rp2 ribu,” ujarnya.

    Mengenai sewa kios dan pemindahan pedagang kelapa, ia pun mengaku akan mengikuti arahan pemerintah saja. “Kalau saya gimana aturannya saja. Salaran juga kan saya sering bayar, terus lapak ini sebetulnya bukan punya saya. Mudah-mudahan saja boleh tetap jualan di sini,” katanya.

    Namun dengan waktu satu bulan yang diberikan oleh pemerintah, ia mengaku terlalu cepat. Sebab, para pedagang harus mencari kios untuk berjualan dan menyiapkan biaya sewa. “Kalau kios kan lumayan mahal, enggak semua (pedagang) bisa sewa,” ujarnya.

    Padahal para pedagang kelapa di Pasar Lama sudah cukup lama berjualan di sana. Bahkan, kawasan tersebut sudah dikenal sebagai pusat atau sentra kelapa muda cukup besar di Kota Serang.

    “Memang penertibannya sudah dari tahun-tahun kemarin. Tapi kan belum dikasih tau nanti kami pindahnya kemana,” tuturnya.

    (DZH/AZM)

  • Pemkot Borong Cator untuk Atasi Masalah Sampah

    Pemkot Borong Cator untuk Atasi Masalah Sampah

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon menambah puluhan armada kendaraan pengangkut sampah. Armada kebersihan ditambah lantaran volume sampah di Kota Cilegon setiap tahunnya meningkat.

    Diketahui, armada kebersihan yang ditambah yakni 40 unit cator, 4 unit truk arm roll, 5 unit dump truk dan 48 unit container sampah. Pengadaan kendaraan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankue) Provinsi 2022 dengan alokasi anggaran Rp5,8 miliar.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengklaim, adanya penambahan armada kebersihan dapat mengatasi masalah sampah di Cilegon. Terkhusus di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kendaraan besar kebersihan.

    “Selama ini masih banyak titik-titik di Kota Cilegon sampah menumpuk. Dan kami berkeinginan dengan bertambahnya armada kebersihan ini semua sampah bisa terakomodir dan Cilegon bebas dari sampah,” kata Helldy kepada awak media usai prosesi penyerahan armada di DLH Kota Cilegon, Rabu (26/1).

    Lebih lanjut, Helldy meminta agar armada kebersihan yang dibeli dengan anggaran miliaran rupiah ini dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga tidak ada aset yang terbengkalai. Ia meminta Kepala DLH Cilegon, Rasmi Widyani bisa mengatur armada kendaraan di jajarannya.

    “Tolong bu Rasmi, semua aset ini diberikan nomor pada body unitnya. Biar jelas siapa yang mengendarai kendaraan sampah ini. Mereka harus tanggung jawab dengan aset-aset tersebut. Bila perlu ada surat pernyataan perihal kesiapan mereka menjaga aset,” lanjutnya.

    Kemudian, Helldy juga meminta agar petugas pengangkut sampah diberlakukan sistem kerja shift. Masing-masing shift terdiri dari 2 hingga 3 orang.

    Sementara, Kepala DLH Kota Cilegon Rasmi Widyani mengatakan, DLH setiap harinya mengangkut sampah 200 ton sampah. Setidaknya dengan penambahan armada kebersihan dapat meningkatkan pelayanan persampahan di Cilegon.

    “Memang kesadaran warga Cilegon terhadap lingkungan masih rendah. Ini dibuktikan dengan masih ditemukan sampah-sampah liar yang dibuang seenaknya oleh warga. Dengan adanya penambahan ini, cator-cator bisa masuk sampai gang-gang kecil, harapannya begitu,” tandas Rasmi.

    (LUK/RUL)

  • Pesan Shin Tae-yong, Indonesia Pantang Meremehkan Timor Leste

    Pesan Shin Tae-yong, Indonesia Pantang Meremehkan Timor Leste

    DENPASAR. BANPOS – Timnas Indonesia siap menghadapi Timor Leste, pada Laga FIFA Matchday di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (27/1) malam WITA. Pelatih Shin Tae-yong, mengatakan Timnas Indonesia sudah siap tampil maksimal melawan Timor Leste. Tapi STY pantang anggap remeh Timor Leste.

    “Jujur saya belum pernah menonton langsung Timor Leste di stadion. Kemarin hanya menonton Timor Leste di Piala AFF hanya lewat layar kaca. Timor Leste lebih baik dari apa yang saya pikirkan,” kata Shin Tae-yong, pada sesi press conference di Hotel Trans Resort Bali, Rabu (26/1).

    “Mobilitas mereka baik. Memang ada progres yang baik dari Timor Leste, mulai dari kecepatan dan penguasaan bola yang baik dari sebelumnya. Jadi kita tidak boleh lengah, agar bisa menunjukkan permainan yang kita inginkan,” tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan menurunkan pemain muda seperti Marselino Ferdinan dan Ronaldo Kwateh yang memang baru kali pertama masuk Timnas, Shin Tae-yong enggan membeberkan.
    Seperti diketahui, selain Marselino dan Ronaldo Kwateh, Shin Tae-yong juga memanggil enam pemain baru lainnya yakni Adi Satrio (Persik Kediri), Achmad Figo (Arema FC), Sani Rizky Fauzi (Bhayangkara FC), Terens Puhiri (Borneo FC), M Rafli (Arema FC), dan Bayu Fiqri (Persib Bandung).

    “Saya sangat hati-hati (kasih tahu pemain yang turun-red) karena itu sama saja kasih tahu taktik kami kepada lawan. Jadi untuk itu saya minta maaf tidak bisa kasih tahu. Jadi kalian bisa nonton langsung siapa yang nanti akan saya turunkan,” pungkasnya.

    Sementara itu, kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas, mengatakan Skuad Garuda tidak hanya menargetkan kemenangan melawan Timor Leste.

    “Sebagai pemain, melawan Timor Leste ini kami akan menang. Bukan hanya menang, tapi dalam pertandingan kami bisa menunjukkan yang terbaik. Apa yang ditekankan coach Shin dalam latihan akan kami tunjukkan di pertandingan,” kata Evan Dimas.

    “Saya lihat sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang, termasuk Timor Leste. Saya pikir yang membuat kita bisa mengalahkan Timor Leste ya diri kita sendiri. Kita tahu Timor Leste selalu dua kali lipat lebih semangat ketika lawan Indonesia. Jangan meremehkan dan jangan kalah semangat. Kalau kita kalah semangat, pasti susah mengalahkan mereka,” lanjut Evan Dimas.

    Terpisah, laga antara Indonesia dan Timor Leste dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kepastian itu setelah ada pertemuan dengan Polda Bali, PSSI, dan Satgas Covid-19 pulau Bali. Polda Bali dan Satgas Covid-19 beralasan varian Covid-19 jenis omicron di Bali menunjukkan kenaikan. Mereka tak mau ambil risiko jika pertandingan digelar dengan penonton.

    “Kami (PSSI) menyadari dan memahami masalah ini. PSSI sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait hal tersebut. Ini langkah terbaik untuk melindungi semua pemain, ofisial, panitia pelaksana, dan suporter sendiri terhadap varian Omicron,” ujar Head of Dept Suporter Development and Engagement, Budiman Dalimunthe, Rabu (26/1).

    Budiman menambahkan saat ini Seri IV Liga 1 juga sedang berlangsung di Pulau Dewata ini. Itu sebabnya untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam Liga 1, pembatalan adanya penonton di laga antara Indonesia dan Timor Leste bisa dimaklumi.

    “Di atas semuanya itu ada masalah keselamatan yang lebih penting. FIFA matchday penting, tetapi mentaati protokol kesehatan jauh lebih penting. Itu sebabnya prokes ketat plus tanpa penonton sebagai langkah yang tepat,” ujarnya.

    Ia berharap mudah-mudahan di laga FIFA matchday berikutnya bisa ada penonton. Itu pun dengan catatatn varian Omicron terus menurun.

    (WUR/ENK/RMID)