Penulis: admin

Anak WH Sempat Terseret, Kasus Komputer Dindik Diselidiki Kejati Banten

SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dindikbud Provinsi Banten tahun 2018 lalu. Diketahui, kasus ini sempat mencuat sebelumnya dan menyeret nama anak Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan 12 pejabat lainnya.

Asisten Intelijen pada Kejati Banten, Adhyaksa Darma Yuliano, mengatakan bahwa Bidang Pidana Khusus (Pidsus) sejak 13 Januari lalu, telah melakukan penyelidikan atas dugaan tipikor pengadaan komputer UNBK.

“(Pengadaan komputer) sebanyak 1.800 unit bagi SMAN dan SMKN se-Provinsi Banten, yang bersumber APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar kurang lebih Rp25 miliar,” ujarnya di Kejati Banten, Selasa (25/1).

Dalam penyelidikan tersebut, didapati bahwa terdapat dugaan penyimpangan dalam pengadaan komputer UNBK dilakukan oleh PT AXI sebagai rekanan pengadaan. Penyimpangan tersebut yakni ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diadakan.

“Bentuk/modus penyimpangan yang dilakukan yaitu kontraktor/rekanan mengadakan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Dan juga barang yang dikirim jumlahnya tidak lengkap/tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak,” tuturnya.

Penyelidik menduga, pengadaan komputer yang dilakukan melalui e-katalog itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp6 miliar.

“Kegiatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara yang nilai sementara sesuai temuan penyelidik sekitar Rp.6 miliar, namun untuk pastinya nanti akan dikoordinasikan dengan pihak auditor independen,” katanya.

Adhyaksa mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Banten. “Tidak ada (dari hasil LHP BPK dan Inspektorat). Ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Pidana Khusus,” terangnya.

Maka dari itu, Kejati Banten pun meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan, menjadi penyidikan.

“Dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, pengadaan komputer UNBK tersebut merupakan proyek yang menjadi ‘jatah’ sejumlah pejabat di lingkaran Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH). Disebutkan pula bahwa anak Gubernur Banten turut terlibat dalam proyek tersebut.

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, mengatakan bahwa dirinya masih ingat bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK tahun anggaran 2017-2018 sebelumnya telah ia laporkan ke KPK pada 20 Desember 2018.

“Saat itu saya juga yang melaporkan adanya dugaan korupsi atas pengadaan 9 titik lahan untuk SMA/SMK se-Banten, yang kini masih belum jelas penanganannya di KPK,” ujar Uday saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Ia pun mengapresiasi langkah Kejati Banten yang telah meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan, menjadi penyidikan. Dengan demikian, dalam waktu dekat akan segera diketahui pihak-pihak yang diduga telah merugikan keuangan negara itu.

“Dengan ditanganinya kasus pengadaan komputer UNBK oleh Kejati Banten, tentu saja saya sangat mengapresiasi langkah Pak Kajati dan jajarannya dengan meningkatkan status menjadi penyidikan. Artinya dalam waktu dekat akan segera ditetapkannya siapa saja yang menjadi tersangka,” terangnya.

Terkait dengan laporan terdahulunya yang sempat menyebutkan adanya keterlibatan anak Gubernur dan 12 orang pejabat Pemprov Banten serta swasta, Uday menyatakan bahwa nama-nama yang diduga terlibat pasti sudah dikantongi baik oleh Kejati Banten maupun KPK.

“Ya, dulu terlapornya beberapa orang, baik pejabat di lingkungan Dindik, penyedia barang maupun pihak lain. (Terkait isu keterlibatan anak Gubernur) semua pihak terlapor sudah di tangan penyidik KPK dan Kejati Banten. Tinggal kita kawal saja bersama-sama agar siapapun yang terlibat, harus bertanggung jawab secara hukum,” tandasnya.(DZH/PBN)

26 Januari 2022
Inspektorat Pandeglang Didemo Soal Kasus BOP PAUD

PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) dan Pergerakan Pemuda Peduli Keuangan Negara Indonesia (P3KNI), kembali melakukan unjuk rasa mendesak agar pihak Inspektorat Pandeglang untuk secepatnya menuntaskan pemeriksaan terhadap oknum ASN berinisial Mr M atas dugaan penyunatan BOP PAUD yang mencatut nama Bupati Pandeglang, Irna Narulita, dengan intimidasi dan penggiringan terhadap pengelola PAUD se Kabupaten Pandeglang.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, selain pihak Inspektorat, mahasiswa juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari pihak Polres Pandeglang maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, agar segera turun tangan mengambil alih kasus tersebut.

Koordinator lapangan unjuk rasa, Enday mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti untuk mengawal kasus dugaan Mr. M melakukan penyunatan anggaran BOP PAUD yang telah mencatut nama Bupati Pandeglang.

“Hari ini (Selasa), kami turun lagi demo menagih janji Inspektur Inspektorat yang akan memanggil Mr. M, kami minta segera periksa Mr. M, karena diduga Mr. M dalang yang mencatut nama Bupati Pandeglang untuk memuluskan menyunat BOP PAUD,” kata Enday dalam orasinya, di halaman kantor Inspektorat Pandeglang, Selasa (25/1).

Ketua P4, Arif Wahyudi menegaskan, Inspektorat jangan tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan dan segera menuntaskan kasus tersebut hingga mempublikasikannya kepada publik. Ia juga mendesak Bupati Pandeglang agar memecat Mr. M.

“Kami minta semua oknum khususnya Mr. M segera diperiksa. Dan jika benar terbukti melakukan tindakan itu, kami minta Bupati Pandeglang segera memecat Mr. M,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Arif, pihaknya mendesak agar pihak Kepolisian dan Kejari Pandeglang mendampingi Inspektorat dan segera turun tangan menangani kasus dugaan penyunatan BOP yang diduga dilakukan oleh Mr. M.

“Kepolisian dan Kejari Pandeglang harus mengawal dan mendampingi Inspektorat dalam penanganan kasus dugaan penyunatan BOP oleh Mr. M. Terpenting saat ini kami minta agar segera ditindak juga oleh APH,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menyatakan, meskipun dirinya baru menjabat di Inspektorat. Namun ia berjanji siap untuk menuntaskan kasus yang sedang ditanganinya tersebut.

“Saya disini (Inspektorat,red) baru, tapi saya cepat menanganinya, ingat ini tugas saya dan akan saya selesaikan,” katanya dihadapan para pendemo.

Bahkan, kasus tersebut saat ini statusnya sudah dinaikan ke Pemeriksaan Khusus (Riksus) dan sudah banyak yang dipanggil oleh pihaknya.

“Sekarang saya naikan ke Riksus, sudah banyak yang saya panggil, nanti terakhir saya panggil yang disangka itu (Mr. M) ya,” ujarnya.

Ia juga meminta agar para mahasiswa mengawalnya. Namun disarankannya tidak usah melalui dengan unjuk rasa.

“Tolong bantu kawal saya dan ingatkan saya. Jangan sampai tidak ada kepercayaan, buat apa saya disini kalau tidak percaya. Jadi tidak usah datang kesini dengan cara demo, datang saja kesini kita audiensi,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

26 Januari 2022
Kejar Status Kota Layak Anak Madya, Pemkot Minta Komitmen Bersama

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang meminta komitmen dari seluruh pemangku kebijakan, baik dari TNI, Polri, awak media hingga pejabat administratif wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan, untuk bisa merealisasikan Kota Serang menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan deklarasi bersama Kota Layak Anak, saat kegiatan rapat koordinasi membangun komitmen Kota Layak Anak di salah satu hotel di Kota Serang.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa saat ini, Kota Serang masih berada di tingkat pratama untuk penilaian Kota Layak Anak. Sementara untuk penilaian tahun ini, masih dalam tahap penilaian oleh Kementrian PPA.

“Jadi memang sampai saat ini masih belum ada peningkatan,” ujar Syafrudin saat diwawancara awak media, Selasa (25/1).

Untuk meningkatkan penilaian tersebut, seminimalnya menjadi Madya pada tahun ini, Syafrudin mengaku bahwa Pemkot Serang meminta seluruh pemangku kebijakan, mulai dari TNI, Polri, awak media hingga kelurahan dan kecamatan, untuk berkomitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

“Mereka semua menandatangani komitmen tersebut. Untuk kelurahan dan kecamatan, ini merupakan konsekuensi agar mereka bisa mewujudkan Kota Layak Anak dimulai dari kelurahan dan kecamatan masing-masing,” terangnya.

Menurut Syafrufin, masih stagnannya Kota Serang sebagai Kota Layak Anak tingkat pratama, akibat masih banyaknya kasus stunting dan gizi buruk di Kota Sedang. Sehingga ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan Kota Layak Anak, bukan hanya tugas dari DP3AKB saja.

“Kota Serang ini masih ada gizi buruk, masih ada stunting. Maka dari itu saya rasa hal ini yang membuat penilaian Kota Serang terap pada tingkat pratama,” terangnya.

Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan, mengatakan bahwa yang saat ini diincar oleh Pemkot Serang bukan sekadar meningkatnya penilaian Kota Serang dari Pratama ke Madya, namun dalam hal implementasi sesungguhnya.

“Bukan target mendapatkan penghargaan saja ya, itu kan efek saja. Dampak dari kita mengimplementasikan. Namun yang kami kejar ialah implementasi di lapangannya,” ujar Anthon.

Menurutnya, terdapat 24 indikator yang tergabung dalam lima klaster. Hal itu yang saat ini tengah dikejar oleh Pemkot Serang, sehingga keseluruhan indikator dapat dipenuhi oleh Kota Serang.

“Kami juga mengundang OPD, agar mereka tahu mereka bertugas apa (untuk merealisasikan Kota Layak Anak). Seperti mengundang Dinkes kan tadi disebutkan bahwa stunting dan gizi buruk jadi penghambat Kota Layak Anak,” tandasnya.

(DZH)

26 Januari 2022
Larangan Rekrutmen Honorer Belum Jelas, Pemkab Pandeglang Wait and See

PANDEGLANG, BANPOS – Larangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merekrut tenaga honorer masih belum jelas dan belum disosialisasikan. Hal ini menyebabkan, Pemkab Pandeglang belum menyiapkan langkah apapun untuk menyikapi terkait nasib sekitar 7.204 honorer yang terdata saat ini.

Larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 tentang, Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara jelas tertuang dalam Pasal 8 telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

Namun pernyataan yang disampaikan MenPAN-RB RI di beberapa media itu, secara resmi belum sampai ke Pemda Pandeglang. Maka dari itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, belum bisa melakukan langkah apapun, menindaklanjuti pernyataan tersebut.

Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, M. Amri mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari KemenPAN-RB, kaitan larangan rekrutmen honorer dan menyelesaikan status tenaga honorer hingga tahun 2023.

“Saya belum bisa menyatakan apapun. Karena, surat resmi ke Ibu Bupati Pandeglang maupun ke BKPSDM Pandeglang, belum ada. Saya juga baru tahu dari media. Jadi saya belum bisa berkomentar apapun, karena surat resminya belum saya terima,” kata Amri, Selasa (25/1).

Walaupun nanti bakal mendapatkan surat resmi dari KemenPAN-RB RI, pihaknya belum bisa menjelaskan langkah apa yang bakal dilakukan, yang pasti bakal dibahas terlebih dahulu.

“Kita tidak bisa berandai-andai. Nanti kalau sudah ada suratnya, lapor dulu ke pimpinan (Bupati,red), dan kita bahas juga langkah apa yang akan dilakukan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini, jumlah honorer di Kabupaten Pandeglang mencapai sekitar 7.204 orang. “Sejauh ini, jumlah honorer di Kabupaten Pandeglang mencapai sekitar 7.204 orang,” tandasnya.

Namun secara rinci, ia mengaku, tidak dapat menjelaskannya. Artinya, harus melihat data terlebih dahulu. Yang pasti, dari jumlah itu yang mendominasi honorer guru, dan sisanya honorer pegawai di pemerintahan.

“Wah (secara rinci), saya belum punya datanya. Hanya totalnya saja. Yang mendominasi, honorer kalangan guru,” ujarnya.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Tjahjo Kumolo, meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak lagi merekrut tenaga honorer.

Kebijakan itu juga berlaku, untuk instansi Pemerintah Daerah (Pemda). Penerimaan honorer baru, akan merusak penghitungan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan, tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintahan. Hal ini juga, membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan, hingga saat ini,” ungkap Tjahjo.

(PBN/BNN)

26 Januari 2022
Hadapi Ancaman Megathrust, Pemda Diminta Buat Peta Potensi Rawan Bencana

PANDEGLANG, BANPOS- Menghadapi ancaman megathrust 8,7 magnitudo, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) mensosialisasikan Kepada Bupati beserta Unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan para camat Se-Kabupaten Pandeglang tentang informasi ancaman megathrust 8,7 skala Richter di Selat Sunda.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Suko Prayitno Adi mengatakan, gempa dengan magnitude 6,6 yang terjadi di Banten Selatan pada hari Jum’at (14/1) lalu dapat menjadi pembelajaran untuk kesiapan mitigasi bencana.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran untuk saling sharing knowledge atau berbagi pengetahuan dan kesiapan kita untuk mitigasi, sehingga dapat memberikan solusi terbaik,” kata Suko Prayitno Adi saat sosialisasi di Pendopo, Rabu (25/1).

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam kondisi saat ini, pihaknya mengingatkan untuk di setiap kecamatan agar disediakan peta potensi rawan bencana guna mengetahui daerah mana saja yang kiranya berpotensi adanya bencana alam tsunami.

“Saya minta tolong kepada Muspika agar berperan aktif untuk membuat peta-peta tersebut dan jangan ragu bapak dan ibu untuk berkomunikasi kepada tim kami, sekecil apapun informasi sampaikan saja. Selain itu, kami dari BMKG menyediakan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS tentang Informasi cuaca maupun informasi potensi bencana bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang perlu untuk diingat bahwa potensi bencana memang ada. Akan tetapi dengan bekal pelatihan yang diberikan tidak perlu khawatir dalam menghadapinya.

“Kita tidak perlu khawatir, dengan adanya bekal pelatihan yang kita miliki. Sehingga kita sudah siap untuk menghadapi apabila bencana terjadi, sehingga bisa meminimalisir adanya korban,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, untuk mengantisipasi adanya potensi gempa bumi dan tsunami, pihaknya sering membuat latihan evakuasi setiap minggunya yakni pada hari Senin. Sehingga apabila kejadian tersebut benar terjadi bisa meminimaliisir adanya korban jiwa.

“Kegiatan ini tidak lain dan bukan untuk melatih agar warga tidak panik dan paham harus berbuat apa jika terjadi bencana gempa ataupun tsunami. Wilayah yang terdampak gempa bumi cukup banyak yakni wilayah Kecamatan Sumur itu tidak ada Shelter Tsunami, Kedepan alangkah baiknya untuk bisa merencanakan anggaran pembangunan shelter diwilayah tersebut,” ungkapnya.

(DHE)

26 Januari 2022
Realisasi Pendapatan Pajak Kota Cilegon Hanya 85 Persen

CILEGON, BANPOS – Sepanjang 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hingga Rp485 miliar. Namun realisasi pendapatan pajak itu hanya 85 persen dari target sebesar Rp579 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak pada BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana mengatakan, pada dasarnya perolehan pajak pada 2021 mengalami kenaikan dari 2020. Namun ada beberapa sektor pajak yang tidak mencapai target.

Salah satunya adalah pajak hiburan yang objek pajaknya seperti bioskop, tempat permainan anak-anak, dan sejenisnya. Pajak ini tidak mencapai target karena objek-objek pajak tersebut tidak beroperasi. “Karena masih pandemi, bioskop dan lainnya itu tutup,” katanya, Selasa (25/1/2022).

Sementara itu, terkait sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang masih mendominasi, itu karena banyak industri di Kota Cilegon menggunakan PPJ. Ditambah lagi, penghapusan PPJ masih dalam proses kajian. “Sampai saat ini belum diterapkan,” ujarnya.

Kemudian jika dibandingkan dengan 2020, realisasi PPJ di 2021 mengalami penurunan. Ini pengaruh dari kebijakan mematikan penerangan jalan umum (PJU) yang diberlakukan pada masa PPKM Mikro.

“Sempat ada kebijakan mematikan PJU di pertengahan 2021. Ini membuat realisasi PPJ 2021 lebih rendah Rp3 miliar,” tuturnya.

Pada bagian lain, Hadi mengatakan jika pihaknya memiliki target pajak di 2022 sebesar Rp630 miliar. Itu naik dari target pajak 2021 sebesar Rp579 miliar. “Kami optimis target ini tercapai. Insya Allah dampak pandemi di 2022 sudah mulai berkurang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, pada 2021 lalu sektor pajak hotel menyumbangkan Rp9,2 miliar dari target Rp7,8 miliar. Kemudian pajak restoran sebesar Rp26 miliar dari target Rp24 miliar.

Realisasi pajak hiburan mengalami penurunan dari target, yakni Rp1,2 miliar dari target Rp1,5 miliar. Begitu pula pajak reklame Rp2 miliar dari target Rp2,7 miliar. Tertinggi pendapatan pada pajak daerah adalah sektor pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp209 miliar dari target 205 miliar.

Kemudian pajak mineral bukan logam buatan dan batuan menyumbang Rp492 ribu dari target Rp500 ribu. Pajak parkir dan pajak air tanah juga tidak mencapai target. Pada pajak parkir hanya mencapai Rp1,3 miliar dari target Rp1,5 miliar, sementara pajak air tanah Rp1,4 miliar dari target Rp 1,5 miliar. Sektor PBB-P2 cukup siginifikan yakni Rp100 miliar dari target 97 miliar. Sayang sektor BPHTB tidak mencapai target, yakni Rp133 miliar dari target Rp237 miliar.

(LUK/RUL)

26 Januari 2022
Pemilihan Kang Nong di Kabupaten Serang Kembali Digelar

CIRUAS, BANPOS- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang kembali menggelar Pemilihan Kang Nong Kabupaten Serang Tahun 2022. Pendaftaran duta wisata ini telah dimulai sejak Tanggal 17 Januari hingga 15 Februari mendatang.

“Ini kesempatan bagi generasi milenial untuk menggali potensi diri, mengasah minat bakat, dan meningkatkan pengetahuan. Tentu lebih berkontribusi positif bagi Kabupaten Serang, terutama bidang pariwisata,” ujar Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata pada Disporapar Kabupaten Serang, Eeng Kosasih melalui keterangan tertulis, Senin (24/1/2022).

Menurut Eeng, dalam membangkitkan ekonomi pariwisata di tengah pandemi Covid-19 diperlukan kontribusi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, tema utama Pemilihan Kang Nong 2022 terkait kebangkitan ekonomi dan digitalisasi.

Eeng menjelaskan, Pemilihan Kang Nong digelar per dua tahun, dan terbuka bagi pemuda berusia 17-24 tahun serta berdomisi di Kabupaten Serang. Info lebih lanjut bisa dilihat di Instagram @kangnongkabserang.

“Para calon peserta juga bisa mendaftar di Kantor Disporapar Kabupaten Serang,” ujarnya. Rangkaian pemilihan Kang Nong Kabupaten Serang dimulai pendaftaran pada 17 Januari hingga 15 Februari, audisi I pada 18-19 Februari, audisi II pada 20 Februari, pengumuman 20 besar pada 22 Februari, karantina pada 4-9 Maret, dan grand final pada 12 Maret.

Eeng mengungkapkan, Disporapar dan Paguyuban Kang Nong Kabupaten Serang telah melakukan roadshow ke sejumlah SMA/SMK untuk menyosialisasikan kegiatan ini.

“Alhamdulillah antusiasi para siswa menyambut pemilihan kang nong ini cukup baik. Dan saat ini sudah ada para siswa yang mendaftar. Semoga semakin banyak yang berpartisipasi,” ujarnya.

Bagi peserta yang lolos 20 besar, kata Eeng, akan dilakukan karantina terlebih dahulu sebelum masuk ke grand final. Pada kesempatan tersebut, para peserta akan diberi berbagai pengetahun, keterampilan, dan peningkatan bakatnya masing-masing. Terutama pengetahuan di bidang pemuda dan pariwisata.

“Pada momen karantina, para peserta akan ditempa baik pengetahuan maupun mentalnya. Agar peserta juga menjadi generasi berkualitas secara agama, moral, pengetahuan, dan keterampilan. Tentu pada final nanti, berbagai hadiah menanti para pemenang,” ujarnya.

Plt Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Hamdani mengatakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pernah menyampaikan pentingnya sinergi dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi pariwisata.
“Sinergi bersama para pemuda tentu ini menjadi utama. Maka kami mengajak generasi muda di Kabupaten Serang untuk ikut serta dalam kegiatan ini,” ujarnya.

(LUK/AZM/ANT)

26 Januari 2022
Dinas Kesehatan Cilegon Gencarkan Fogging untuk Tangani DBD

CILEGON, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menggencarkan fogging, untuk menangani peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain itu juga diambil langkah Penyelidikan Epidemiologi (PE), Pembagian Abate (Abatesasi), dan Fogging Fokus serta Promosi Kesehatan akan pentingnya kebersihan lingkungan.

“Kita rutin melakukan fogging di setiap kelurahan setelah berkoordinasi dengan masyarakat dan pejabat setempat,” kata Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari, Selasa (25/1).

Lebih lanjut Ratih menyampaikan, upaya terpenting dalam memutus mata rantai penularan DBD adalah memasifkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. “Dengan menggerakkan masyarakat melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan mempedomani Prinsip 3 M Plus,” jelasnya.

3M Plus terdiri dari menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain.

Menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain-lain. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Sedangkan plus-nya yaitu, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Menggunakan obat nyamuk atau oleskan lotion anti nyamuk pada bagian kulit untuk mencegah gigitan nyamuk.

Selanjutnya, menggunakan kelambu atau kasa nyamuk di tempat tidur terutama untuk bayi dan balita. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, lavender, kecombrang, dan lain-lain.

“Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk karena nyamuk menyukai aroma keringat manusia. Gemburkan tanah pada pot untuk mencegah tergenangnya air,” katanya.

Diketahui Dinkes Kota Cilegon selama 2022 mencatat ada 28 kasus penyakit demam berdarah dangue (DBD) dan tidak ada yang meninggal dunia. Sedangkan selama 2021 mencatat empat kasus meninggal dunia akibat terserang penyakit DBD, total keseluruhan kasus DBD sebanyak 192 yang tersebar di 8 kecamatan.

Secara umum kasus DBD di Kota Cilegon menurun dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2019 tercatat 578 kasus dengan kasus meninggal satu, tahun 2020 turun menjadi 318 kasus dengan dua kasus meninggal.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Cilegon Andi Kurniyadi mengapresiasi Dinkes Cilegon yang sudah berupaya mengantisipasi pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging maupun mengkampanyekan program 3M. Yakni menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air, dan menyingkirkan barang bekas.

“Jadi saya menyoroti hal itu sebuah keharusan memang yang dilakukan oleh dinkes. Dinkes responnya cepat untuk masyarakat, saya harap dinkes tetap konsisten melakukan tindakan – tindakan untuk kesehatan masyarakat, apalagi DBD bisa membahayakan mayarakat banyak yang ada di lingkungan sekitar yang terkena. Saya harap adanya juga kesadaran dari masyarakat supaya menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini karena penting untuk imun tubuh,” tandasnya.

(LUK)

26 Januari 2022
Warga Cilenggang Kembali Protes Minta Dibuatkan Jembatan Penyeberangan

SERPONG, BANPOS – Warga RT 02 RW 01 Kelurahan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan kembali membentangkan sejumlah spanduk berisikan protes tepat di sisi proyek pembangunan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja).

Aksi protes warga ini dilakukan untuk kedua kalinya. Tuntutannya pun masih sama, yakni memohon pihak kontraktor untuk segera dibuatkan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Cilenggang, Neni Prihartini menuturkan, protes ini kembali dilayangkan karena permohonannya tersebut tak juga dikabulkan setelah berbulan-bulan lamanya.
“Sudah cukup lama. Mungkin ada sekitar empat bulan lalu,” ujar Neni di lokasi, Selasa, (25/1/2022).

Hingga saat ini, kata Neni, tak ada tanggapan sama sekali dari pihak kontraktor. Padahal, saat ini ia telah mengumpulkan tanda tangan seluruh warganya untuk menguatkan tuntutannya tersebut.
Pertemuan terakhir, kata Neni, sempat dilakukan sebelum pihaknya melayangkan tuntutan untuk pertama kalinya.

“Waktu saya rapat, dari pihak pengelola itu jawabannya, karena tidak ada tiang penyangga di tengah. Sedangkan ada jembatan yang dibangun tanpa tiang itu. Alasannya jarak di sini terlalu jauh. Kedua, kalau dibuatkan di sini untuk tangganya itu di tanah siapa,” paparnya.

Lalu alasan ketiga, lanjut Neni, pihak kontraktor khawatir jika JPO dibangun nantinya akan banyak anak-anak yang melemparkan batu ke jalan.

“Menurut saya itu mah alasan yang tidak masuk akal. Nanti kan juga bisa pakai jaring,” imbuhnya.

Ia menilai, JPO menjadi suatu kebutuhan yang mendesak terutama bagi akses warganya. Pasalnya, semenjak tol itu dibangun, warga harus berputar dan menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekedar beribadah ke musala dan sekolah. Padahal dahulu, untuk sekedar ke musala ataupun sekolah cukup dengan hanya berjalan kaki.

“Kita jadi misah sekarang, RT 02 RW 01 dengan RT 3 RW 02. Untuk RT 02 ada 110 KK yang terdampak. Jadi kita ngajuin mau ada JPO agar ada jembatan. Cukup untuk orang aja, yang penting mereka bisa jalan nyebrang untuk anak ngaji, sekolah, atau kerja. Jadi enggak perlu memutar jauh,” jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan akses ini setidaknya turut berdampak pada perekonomian warga. “Secara ekonomi juga mati, kasihan yang enggak punya kendaraan harus memutar. Kita biasanya jalan kaki, sekarang rutenya harus ke sana memutar. Mungkin bisa lebih dari dua kilometer,” paparnya.

Melalui bentangan spanduk berisikan protes ini, ia berharap agar pihak kontraktor dapat mengabulkan tuntutannya itu. “Saya sudah mengumpulkan tandatangan warga, untuk memperkuat. Saya sudah membuat surat untuk Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Kecamatan. Tapi ditahan sama Lurah. Saya sudah kirim juga ke Kementerian PUPR. Tapi belum ada tanggapan,” terangnya.

Sementara itu di lokasi, sedikitnya terdapat enam spanduk yang dipasang warga. Seluruhnya berisikan protes. Ada spanduk yang berisikan “Tidak ada alasan apapun, kami warga Cilenggang butuh JPO secepatnya”. Lalu adapula spanduk yang bertuliskan, “Bikin jembatan di atas laut bisa, kok bikin JPO di sini gak bisa,”. “Mana nih JPO,”

Seluruh spanduk permohonan itu, dipasang di tembok yang tepat berada di pinggir proyek pembangunan Tol.

(IRM/ENK/BNN)

BUTUH JPO. Warga Cilenggang memasang spanduk untuk dibuatkan JPO Tol Serpong-Balaraja

26 Januari 2022
Pendidik Dituntut Cepat Beradaptasi Dengan Zaman

SERANG, BANPOS – Para pendidik atau guru saat ini harus dapat beradaptasi dengan dunia baru pada era milenial. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membuka secara resmi kegiatan workshop guru PAUD atau pendidikan anak usia dini, kemarin.

“Agar pendidikan tetap bisa berselancar di atas gelombang pergeseran. Bukan tenggelam di bawah. Sistem pendidikan mesti berpacu mengimbangi perubahan,” kata Andika.
Turut hadir dalam acara yang diikuti oleh 530 pendidik/guru PAUD se-Banten tersebut, Bunda PAUD Banten Adde Rossi Khoerunnisa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kependudukan dan dan KB Banten, Sitti Ma’ani Nina.

Menurut Andika, hal baru yang muncul hari ini, di era pemercepatan percepatan informasi seperti sekarang, akan menjadi usang dalam tempo kurang dari dua tahun. Menariknya, kata dia, para murid masa kini bisa luwes menyesuaikan diri dengan pemercepat percepatan itu. “Ini sekaligus tantangan bagi kita para guru, terlebih pendidik PAUD yang mendidik anak-anak usia dini,” katanya.

Andika menyebut, sebagian besar guru hari ini keteteran beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Alih-alih menghakimi murid zaman sekarang mengalami attention deficit disorder atau gangguan kemerosotan perhatian yang disebabkan oleh konsumsi internte pada gadget, kata Andika, hal itu justru terjadi sesungguhnya karena murid mengalami kebosanan karena guru dan sekolahnya ketinggalan zaman.

Menurutnya, pada dasarnya anak-anak memiliki hasrat ingin tahu dan belajar. Hasrat itu padam karena gurunya mengajar dengan kebiasaan zaman manual. Tantangannya, kata dia, adalah bagaimana guru dan sekolah menjadikan belajar menarik, menyenangkan dan menawarkan pengalaman menantang, sebagaimana ditawarkan game online yang membuat anak-anak kerasan dan kecanduan.

Meski begitu, gawai tidak bakal menggantikan peran guru dan sekolah tradisional. Yang harus dilakukan adalah guru mesti proaktif melengkapi pembelajaran anak menggunakan piranti mobile. Mode pembelajaran elektronik, kata Andika, malahan menawarkan alternatif yang terjangkau bagi pendidikan tradisional.

Ketua Himpunanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Banten, Yayah Rukiyah mengatakan, pelatihan pendidik PAUD ini merupakan program pertama yang diselenggarakan. Dalam pelatihan tersebut, guru atau pendidik PAUD untuk menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif dan berbasis projek.

Pembelajaran baca tulis dan berhitung (calistung) tidak boleh diberikan oleh anak usia dini, tetapi pendidik dan tenaga kependidikan menerapkan pembelajaran berbasis project,” kata Yayah.

(RUS)

26 Januari 2022