Penulis: Tusnedi Azmart

Pemerintah memprediksi terjadinya lonjakan mudik Lebaran. Sebab, sudah dua tahun tradisi tahunan masyarakat itu tak bisa dilakukan lantaran pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi lonjakan masyarakat yang akan mudik.

“Dua tahun ini Pemerintah tak menyiapkan kebijakan mudik. Tahun ini kita tata dan siapkan mudik sebaik-baiknya, dari aparat keamanan, penyelenggara transportasi sampai kesehatan,” ujar Muhadjir, kemarin.

Menurutnya, keputusan dibolehkannya mudik bukan tanpa alasan. Kasus Covid-19 yang semakin landai, ditambah capaian vaksinasi yang cukup besar di seluruh daerah, menjadi salah satu alasan persetujuan mudik dan penambahan cuti bersama libur Lebaran yang diumumkan Presiden Jokowi.

Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah adalah melakukan optimalisasi program vaksinasi Covid-19 secara lengkap, termasuk booster, yang dilaksanakan selama Ramadan ini.

Vaksin dosis lengkap, diharapkan dapat melindungi kesehatan para pemudik, sekaligus keluarga sanak saudara di kampung halaman agar tidak terjadi penularan virus.

“Jangan sampai datang ke tempat mudik membawa oleh-oleh virus. Dan kita harapkan, setelah Lebaran justru Covid-19 ini akan semakin turun dan kita akan memasuki masa endemi,” ingatnya.

Vaksinasi ini diutamakan di wilayah-wilayah tempat pemberangkatan mudik. Seperti, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kota-kota besar di Jawa Timur dan kota luar Jawa, termasuk Medan, Makassar, dan sekitarnya.

“Akan tetapi, tempat yang menjadi tujuan mudik juga kita siapkan. Karena itu, vaksinasi ini tetap kita gencarkan di semua sektor dan kita gunakan momentum Ramadan ini adakan vaksinasi Ramadan,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Pemerintah juga tengah merancang siasat yang akan dilakukan untuk mengendalikan lonjakan perjalanan di jalur darat, laut, dan udara.

Misalnya, untuk jalur darat dirancang prasarana jalan dan rest area yang baik di jalan tol dan menyiapkan SPBU Mobile.

Kemudian untuk jalur laut, dirancang perjalanan kapal-kapal penumpang yang besar untuk diprioritaskan. Sementara untuk jalur udara, dibuka landasan tambahan untuk pesawat terbang.

“Dan ini sudah disiapkan semua. Koordinasinya dengan Kemenhub, Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM. Nanti akan bergerak bersama-sama membantu,” tuturnya.

Muhadjir berpesan kepada masyarakat yang berencana mudik, agar menyiapkan diri dengan baik. Termasuk, kondisi kendaraannya, bila pemudik menggunakan kendaraan pribadi. [DIR/RM.id]

Pemerintah mengisyaratkan akan menaikkan tarif listrik, BBM, dan gas LPG 3 kilogram dalam waktu dekat ini. Alasannya, karena harga minyak mentah dunia yang terus melonjak karena perang Rusia-Ukraina. Pemerintah mengaku tak punya pilihan lain, karena kalau tidak dinaikkan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol. Jadi, mau nggak mau harganya harus naik.

Rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan LPG 3 kg itu, disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat itu, Arifin menceritakan, kenaikan harga Pertamax membuat konsumsi BBM jenis Pertalite naik tajam.

Kenaikan tersebut diperkirakan karena mulai bergeliatnya ekonomi. Saking tingginya penggunaan Pertalite, konsumsi Pertalite Januari-Maret 2022 sudah over kuota. Untuk solar bersubsidi melampaui kuota sebesar 9,49 persen dan Pertalite telah over kuota sebesar 14 persen.

Kata dia, kondisi ini tak bisa dibiarkan. Harus dilakukan antisipasi. Apalagi di tengah harga minyak dunia yang terus melonjak. Ia lalu menyampaikan 3 strategi menghadapi persoalan ini. Untuk jangka pendek, ia minta penambahan kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, dan BBM khusus penugasan seperti Pertalite.

Strategi lain adalah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan tingkat keekonomian. Dengan demikian, jika harga minyak mentah dunia naik, maka otomatis harga BBM nonsubsidi dan Pertalite juga ikut meningkat.

“Strategi jangka pendek kami mengusulkan perubahan kuota BBM dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi,” kata Arifin.

Selain itu, dalam jangka pendek pemerintah juga akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, serta meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.

Kenapa BBM naik? Kata Arifin, perang Rusia-Ukraina menyebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Hal ini mempengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Tercatat, rata-rata ICP sebesar 98,4 per dolar AS barel pada Maret 2022. Angka itu jauh di atas target yang ditetapkan dalam APBN yang hanya 63 dolar AS per barel.

Bukan hanya harga minyak saja yang meroket. Harga gas untuk LPG yang ditetapkan memakai CP Aramco mengalami kenaikan menjadi 839,6 dolar AS per metrik ton. Nilai itu jauh di atas asumsi awal yang hanya mencapai 569 dolar AS per metrik ton.

Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, pemerintah akan meningkatkan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi.

Untuk jangka menengah, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima.

“Selain itu, penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi, serta percepatan program biogas,” ucapnya.

Terakhir, soal tarif listrik. Arifin mengatakan, akan menerapkan kembali tarif adjustment pada tahun ini. Tarif adjustment listrik adalah istilah manaikkan tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Yaitu ekonomi makro rata-rata per 3 bulan, realisasi kurs rupiah. Indonesian Crude Price (ICP) atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.

Dengan tarif yang sudah disesuaikan itu, pemerintah akan menghemat kompensasi listrik sebesar Rp 7-Rp 16 triliun. Dengan kata lain, jika tarif listrik tak naik, subsidi atau kompensasi yang ditanggung pemerintah bertambah angka Rp 7-Rp 16 triliun.

Rencana pemerintah menaikkan BBM nonsubsidi ini ditentang oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda). Sekjen Organda, Ateng Aryono mengatakan, kenaikan harga Solar dan Pertalite akan menyebabkan ongkos transportasi ikutan naik.

“Kalau ongkos naik, semua ikutan naik,” kata Ateng, kemarin.

Ia berharap, pemerintah memikirkan ulang rencana tersebut. Kata dia, kondisi ekonomi rakyat saat ini sedang tertekan dengan berbagai kenaikan harga. Kalau BBM naik, ujung-ujungnya harga sembako tambah meroket.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan harga BBM dan LPG 3 kg berisiko menekan kelompok masyarakat kelas bawah. Kata dia, kalau Pertalite dan LPG naik inflasi akan naik hingga 5 persen. Kalau sudah begini, daya beli masyarakat akan langsung anjlok.

“Pada akhirnya masyarakat akan mengurangi konsumsi barang lain seperti menunda pembelian barang elektronik, otomotif, pakaian jadi dan kebutuhan lain,” kata Bhima, kemarin.

Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah sebenarnya masih punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM, listrik, dan LPG 3 Kg.

Kata dia, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga batu bara dan minyak sawit ikut melonjak sepanjang 2022. Hal itu membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor kedua komoditas meningkat tajam, sehingga terjadi windfall.

Dia memperkirakan, windfall PNBP dari kedua komoditas tersebut mencapai Rp 144-Rp 200 triliun pada tahun ini. Menurut dia, pendapatan tersebut cukup untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar di level saat ini, yaitu Rp 7.650 dan Rp 5.150. Bahkan, dana sebesar itu cukup untuk menjaga harga LPG 3 Kg dan tarif listrik.

Dengan ruang fiskal di APBN yang cukup dapat menahan kenaikan tarif listrik, BBM, dan LPG 3 Kg. Kondisinya akan berbeda jika PNBP diprioritaskan untuk pembayaran utang.

“Bila hal tersebut ditempuh, artinya pemerintah salah prioritas, bukannya rakyat menikmati windfall profit dari kekayaan negerinya, malah yang menikmati negara debitur,” kata Achmad, kemarin. [BCG]

Gara-gara menyuarakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode, Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diserang kawan koalisi dan oposisi. Banyak kata-kata ejekan yang dialamatkan ke Luhut. Terbaru, dia dijuluki ‘Brutus Istana’. Ditanya soal julukan itu, Luhut jawab dengan senyum.

Adalah kader PDIP, Masinton Pasaribu yang pertama kali menyebut Luhut sebagai Brutus Istana. Anggota DPR itu menilai, Luhut telah menjerumuskan Presiden Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode.

“Brutus di dalam Istana itu, ya Luhut,” kata Masinton.

Setelah Masinton melemparkan kata “Brutus Istana”, kemarin, politisi Gerindra, Fadli Zon, ikut juga memanaskannya. Anggota DPR yang jago bikin puisi itu bikin puisi berjudul Brutus. Meskipun tidak menyebut nama Luhut, tapi dalam puisi itu, Fadli menyinggung soal big data yang selama ini dikaitkan dengan Luhut.

Puisi Brutus itu, diunggah Fadli di akun Twitter pribadinya @fadlizon, kemarin. Berikut isi puisi Brutus karya Fadli Zon.

Lihatlah Indonesia makin berantakan, Ulah jahat oknum pejabat rakus arogan, Harga-harga meroket terbang, Utang menumpuk minyak goreng hilang, Tapi pengkhianat merasa jadi pahlawan, Pandai berdusta dengan big data, Apapun dilakukan demi kuasa, Nasib konstitusi dipertaruhkan, Jabatan Presiden minta diperpanjang, Ambisi mengatur segala urusan, Investasi gembar gembor tinggal janji, Tipu muslihat merampok hasil bumi, Asing pesta pora bersama oligarki, Negeri ini harus dimerdekakan kembali!

Hingga tadi malam, puisi Fadli Zon ini, sudah di-like 1.867 orang dan di retweet 620 orang.

Kritikan terhadap Luhut juga datang dari oposisi. Eks Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin salah satunya. Din memang tak menyebut nama Luhut secara gamblang, dia hanya menyebut menteri yang mewacanakan penundaan pemilu sebagai “menteri sumber malapetaka.”

“Jangan ada pejabat pemerintah, menteri ya, Menko Investasi secara bebas. Ini kan pangkalnya kegaduhan,” kata Din, saat ditemui wartawan usai mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/4) malam.

Din meminta, semua orang taat konstitusi. Menurutnya, penundaan Pemilu dan jabatan presiden tiga periode, itu jelas melanggar konstitusi. “Seharusnya mata airnya, pangkalnya, itu dihentikan,” tegas petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

Din berharap, pejabat yang gemar menggaungkan penundaan Pemilu dan perpanjangan presiden dicabut amanahnya jadi pejabat.

“Kenapa nggak itu yang dipotong, akar tunjang. Maka jangan bermain-main dengan konstitusi dan jangan bermain-main dengan aspirasi rakyat,” ujar Din, tegas.

Ditanya apa maksudnya, ‘dipotong’, Din blak-blakan. “Pecat, potong, apa ganti, segala macam, tapi jelas harus diakui itu sumber, sumber dari malapetaka, dan ini belum tentu berhenti lho,” tegasnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Luhut disebut Brutus Istana? Saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, kemarin, Luhut hanya tersenyum.

Luhut mengatakan, tak mau berbicara soal itu. Menurut dia, kedatangannya hanya terkait program pelatihan atletik nasional di Mimika, Papua. [UMM/RM.id]