Penulis: Tusnedi Azmart

Setelah trio MPP (Moeldoko, Pratikno dan Pramono), kemarin gantian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang dikuliti DPR. Para wakil rakyat mencecar Tito soal kepala desa atau kades yang teriak presiden 3 periode. Kritikan yang cukup keras kepada Tito dilayangkan bergantian, baik oleh lawan maupun kawan dalam koalisi pemerintah.

Tito hadir ke DPR memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi II DPR. Agenda rapatnya terkait Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021. Dalam rapat itu, juga diundang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu (DKPP).

Rapat yang awalnya berjalan adem, menjadi panas ketika masuk pada sesi pertanyaan dari anggota Komisi II DPR. Mayoritas para wakil rakyat yang bertanya, justru menyinggung soal kegiatan Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Yang dipermasalahkan, teriakan-teriakan para kades mendukung jabatan presiden 3 periode.

Serangan pertama kepada Tito disampaikan politisi PDIP, Junimart Girsang. Politisi dari parpol pendukung pemerintah itu, mempertanyakan manuver politik yang dilakukan aparat desa dalam acara tersebut. Padahal, para aparat desa itu dilarang ikut politik praktis, apalagi mendukung Jokowi tiga periode, karena bertentangan dengan konstitusi.

“Undang-undang Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis,” kritik Junimart.

Eks anggota Komisi III DPR itu lantas mempertanyakan kewenangan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Ormas. Dia mengkritik Tito karena dinilai abai dalam mengawasi Ormas sehingga bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Bablas itu artinya, mereka sudah tidak tunduk kepada aturan dan peaturan perundang-undangan Nomor 17 tahun 2013. Padahal itu menjadi kewajiban dari Kemendagri,” sindirnya.

Dari Fraksi PAN, kritik disampaikan Guspardi Gaus. Dia menyoroti adanya dualisme Apdesi, 1 tercatat di Kemendagri dan yang lainnya tercatat di Kemenkumham. Menurutnya, hal ini tidak terjadi bila Kemendagri mengambil sikap yang tegas.

“Oleh karena itu, supaya tidak bias, kami meminta klarifikasi yang bapak sampaikan, sehingga jangan menimbulkan juga isu-isu,” ucap Guspardi Gaus.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PKB, Luqman Hakim mempertanyakan kabar yang beredar bahwa surat keterangan terdaftar (SKT) Apdesi yang menggelar Silatnas baru keluar sehari sebelum acara dari Kemendagri. “Kemudan ada kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang,” kata Luqman.

Menurutnya, Kemendagri memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa, dan sebagainya. Dia pun meminta Tito bersikap tegas dengan menjatuhkan sanksi.

“Minimal pembinaan kepada kepala atau perangkat desa yang kemarin ikut silatnas di Istora yang menyatakan dukungan untuk Pak Jokowi 3 periode,” ujarnya.

Sementara itu, politisi PKS, Mardani Ali Sera menyindir soal kehadiran Menko Kemaritiman dan Investasti, Luhut Binsar Pandjaitan di acara tersebut. Secara tupoksi, kata dia, harusnya yang hadir itu Menko Polhukam.

“Ini lucu, apa kapasitasnya Pak Luhut. Kalau alasannya diajak presiden, berarti presidennya yang bermasalah,” sindir Mardani.

Apa jawaban Tito? Purnawirawan jenderal bintang 4 Polri itu menjawab semua kritik dan pertanyaan dari para wakil rakyat. Terkait acara Apdesi, Tito mengaku, saat dirinya hadir bersama Presiden Jokowi, tidak ada acara deklarasi dukung 3 periode. Aspirasi yang disampaikan Apdesi kepada Jokowi, kata Tito, berisi keluhan yang dirasakan selama menjabat.

“Pada saat mau keluar, di luar nih, saya dampingin beliau, Kepala Desanya juga rame di luar. Ada yang teriak-teriak ‘Pak, 3 periode pak ya, 3 periode’. Pak Jokowi hanya senyum saja, masuk mobil,” kata Tito. “Ini kan menurut saya spontan-spontan aja, wajar-wajar aja kalau orang spontan mau ngomong. Ini kita negara demokrasi,”

Tito mengaku, tak bisa melarang Apdesi meneriakkan tiga periode. “Kalau saya memberikan statement kepala desa tidak boleh deklarasi dan lain-lain. mereka menjawab, dasarnya itu apa. Saya malah melanggar hukum. Kecuali undang-undangnya tegas, jelas,” jawabnya.

Menurut Tito, status anggota Apdesi yang merupakan pengurus pemerintahan desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai ASN dalam Undang- Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga, kepala desa tidak bisa dilarang terlibat politik praktis, karena bukan ASN.

Terkait SKT Apdesi, Tito tidak membantah bahwa surat itu baru keluar sehari sebelum acara di Istora Senayan. Namum, Tito menegaskan, SKT yang diberikan pada Apdesi yang dipimpin Surta Wijaya bukan baru diterbitkan, tapi perpanjangan.

“Nah, ini sudah lama ternyata, sudah hampir sebulan lebih. Perpanjangan, bukannya membuat yang baru, (ini) perpanjangan,” kata Tito. “Kenapa dikeluarkan? Karena mereka mau buat acara, tapi dihambat oleh Kemendagri,” tambahnya.

Tito mengungkapkan, SKT itu diterbitkan satu hari sebelum acara, karena Apdesi akan melakukan pertemuan atau audiensi dengan Jokowi. Audiensi itu ditujukan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain soal keuangan.

“Sehingga mereka minta presiden langsung yang jawab. Kira-kira begitu. Sehingga akhirnya perpanjangan SKT memang satu hari sebelumnya,” imbuh Tito.

Sebelum mencecar Tito, Komisi II DPR terlebih dahulu mencecar 3 pembantu utama Jokowi. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sekretais Negara Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Trio MPP ini juga dicecar soal acara Apdesi yang meneriakkan soal jabatan presiden 3 periode. [MEN/RM.id]

Perhatian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman ke anak buahnya yang gugur di medan tugas, benar-benar tak berhenti hanya di kata-katanya.

Hal ini, ia tunjukkan saat dirinya mengunjungi keluarga almarhum Sertu Eka Hasugian di Sidoarjo, Jawa Timur. Sertu Eka adalah Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kp. Meagaima Ramil 1702-05/Kurulu Kodim 1702/JWY, Yalimo, Papua, yang menjadi korban pembunuhan teroris Papua.

Dudung tiba di kediaman orang tua Sertu Eka di Sidoarjo itu, Senin (4/4) malam. Dudung mengenakan setelan pakaian loreng dengan masker berwarna putih. Dudung tidak datang sendiri. Dia ditemani istrinya dan anak buahnya.

Kedatangan Dudung disambut orang tua Sertu Eka dan warga. Sesampainya di sana, Dudung langsung menggendong Vano, putra sulung almarhum Sertu Eka, di pangkuannya. Sambil terus melihat Vano, tangis Dudung pecah. Air matanya terus mengalir. Beberapa kali, Dudung menyekanya dengan tisu. Dudung sedih melihat nasib Vano yang masih berusia 5 tahun itu, kini jadi yatim.

Kesedihan Dudung makin menjadi saat melihat adik Vano, Vino (4) yang masih dirawat di RSUD Dr. Soetomo lantaran kehilangan dua jarinya akibat ditebas teroris Papua. Istri Dudung pun ikut menghibur Vano.

Dudung tidak melepaskan Vano dari gendongan. Selama di rumah orang tua Sertu Eka, Vano menempel Dudung terus. Bahkan, saat memberikan keterangan pers, Dudung tetap menggendong Vano.

Kepada keluarga dan awak mdia, Dudung menegaskan, akan menanggung kebutuhan kedua putra almarhum yang masih kecil. Serta memberikan beasiswa sekolah hingga siap bekerja. Selain itu, Dudung juga akan membantu adik almarhum Sertu Eka, yang saat ini duduk di kelas 3 SMA menjadi anggota TNI.

“Untuk adik almarhum Sertu Eka, kita akan bantu masuk Taruna Akademi Militer. Sehingga, nantinya bisa menjadi tumpuan keluarga, membantu adik-adiknya,” janji Dudung.

Mantan Pangkostrad itu juga memerintahkan Pangdam Cendrawasih, Mayjen Teguh Muji Angkasa untuk segera mencari pelaku sampai ketemu. “Saya perintahkan agar pelakunya dicari sampai ketemu, dan memberi tindakan-tindakan terukur,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Sertu Eka tewas ditembak teroris Papua di Jl. Trans Elelim Kp. Elelim Distrik Elelim, Yalimo, Papua, Kamis (31/3) pagi. Istri Sertu Eka yang merupakan bidan Puskesmas, juga menjadi korban tewas. Vino yang berada di lokasi juga terkena sabetan senjata tajam yang membuat jari tangannya terputus.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama RSUD dr Soetomo Surabaya, Dr Joni Wahyuhadi mengatakan, kondisi Vino sudah membaik setelah menjalani operasi pemeriksaan luka pengangkatan jaringan-jaringan yang mati. “Kami juga melakukan penanaman kulit pada jari yang terputus, semoga hidup dan menutupi luka yang ada di jari,” ucap Joni.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Christina Aryani ikut terharu melihat sikap Dudung yang sangat berempati terhadap kedua anak dan keluarga korban Sertu Eka dan istri.

“Kami bisa memahami perasaan KSAD. Kejadian tragis ini terjadi pada anak buahnya,” ucap Christina.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Syarifuddin Hasan memuji sikap Dudung. Namun, dia juga mendesak Dudung bertindak tegas terhadap teroris Papua.

“Apresiasi langkah KSAD yang sangat memberikan perhatian jangka panjang kepada keluarga Sertu Eka,” tukas Wakil Ketua MPR itu.

Sikat Teroris Papua    

Sementara, Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono miris melihat nasib yang dialami prajurit TNI ketika ditugasi ke Bumi Cendrawasih. Hampir setiap hari, serangan demi serangan mematikan terjadi.

“Padahal kemampuan tempur kita sangat hebat dalam menghadapi segala macam musuh,” beber Dave, kemarin.

Karena itu, politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah menyerang balik. “Saya menyerukan kita menggunakan kekuatan yang tegas menghadapi para teroris ini. Bukan hanya kepada para kombatan, tapi semua yang mendalangi, melatih, membiayai, atau yang men-supply, mereka wajib kita kejar,” tegasnya.

Sementara, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menembak mati anggota teroris Papua bernama Ali Teu Kogoya (35), di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (3/4). “Memang benar ada penembakan yang menewaskan anggota KKB di Ilaga, Minggu (3/4),” kata Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius Fakhiri di Jayapura, Senin (4/4).

Anggota teroris Papua itu terpaksa dihujani timah panas karena berusaha melawan dan menembak petugas saat hendak ditangkap. Ali Kogoya, yang merupakan anggota KKB Kuyawage, membawa sepucuk senjata api jenis FN 46 AK.

Berdasarkan laporan yang diterima Fakhiri, senjata api yang dibawa Kogoya berasal dari Undius Kogoya. Ali Kogoya diketahui bergabung dengan Kelenak Telenggen di Ilaga, Kabupaten Puncak. [UMM/RM.id]

Covid-19 kembali bermutasi dan menghasilkan varian baru, Omicron XE. Varian ini diklaim 10 persen lebih cepat penyebarannya.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman mengatakan, kemun­culan varian baru Covid-19, Omicron XE, harus diwaspadai.

Informasi awal yang dirilis, kata dia, menunjukkan varian Omicron XE 10 persen lebih cepat penyebaran dan kemampuan infeksinya dibandingkan Omicron BA.2 (Omicron Siluman).

“Subvarian BA.2 ini telah menyebabkan perburukan yang serius di China, Taiwan, Hong Kong dan jumlah kematian relatif tinggi,” ungkapnya.

Terutama, pada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 penguat (booster) atau yang mengalami penu­runan imunitas tubuh setelah dosis kedua.

Dicky mengingatkan semua elemen masyarakat tidak abai dengan protokol kese­hatan (prokes). Dia juga meminta Pemerintah terus memantau perkembangan XE.

Menurutnya, XE muncul di Inggris dan terdeteksi 19 Januari, karena Negeri Ratu Elizabeth itu memiliki kemampuan survei­lans genomik terbaik. Sementara di Asia, yang mampu mendeteksi China, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

“Untuk negara yang terbatas surveilans genomiknya seperti Indonesia, maka kita harus waspada melihat perkembangan glob­al,” imbaunya.

Dicky mengatakan, harus ada upaya miti­gasi menjaga seperti levelling Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga upaya surveilans. Termasuk upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang tidak boleh menurun.

Selain itu, Dicky meminta Pemerintah kejar cakupan vaksinasi Covid-19 dua dosis dan booster. Mengejar target booster tidak hanya saat mudik, melainkan juga terus diterapkan dari sekarang hingga status pandemi dicabut.

“Kita harus konsisten dengan kriteria dan indikator yang dimiliki untuk jadi patokan, ka­pan dilakukan pelonggaran, kapan pengetatan dilakukan,” tukasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, mutasi SARS-CoV-2 Omicron XE belum ditemukan di Indonesia.

“Pemerintah terus mengawasi pintu-pintu masuk ke Indonesia untuk mencegah perseba­ran varian baru virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19,” kata Nadia.

Pemerintah, lanjut Nadia, akan memperkuat pemeriksaan Whole Genome Sequences (WGS) untuk mengidentifikasi varian baru.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah tetap berhati-hati karena lonjakan kasus Covid-19 bisa ter­jadi akibat adanya varian baru. “Kami selalu memonitor varian baru,” kata Budi.

Sebelumnya, World Health Organization (WHO) mengkonfirmasi temuan varian Omicron XE. Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan, ada indikasi varian Omicron XE 10 persen lebih mudah menular daripada subvarian BA.2.

Dilansir UX Express, varian BA.2 yang meru­pakan subvarian dari strain Omicron adalah strain virus yang paling dominan atau menyumbang 86 persen dari semua kasus. Sementara, XE hanya menyumbang sebagian kecil dari kasus, tetapi memiliki tingkat transmisi yang tinggi.

Netizen berusaha tenang menghadapi muncul­nya Omicron XE. Mutasi virus dianggap lumrah. Menghadapinya, tetap prokes secara ketat.

Akun @pandemictalks mengungkapkan, Covid-19 varian Omicron XE sudah semakin mendekati Indonesia. Thailand sudah melapor­kan kasus pertama. Meski pasien Omicron XE di Thailand hanya mengalami gejala ringan, masyarakat tetap diminta waspada. “Waspada ya, tetap prokes,” imbaunya.

Prof Zubairi Djoerban dalam akun @ProfesorZubairi menjelaskan katakteristik virus Corona varian XE. Yaitu, rekombinan Omicron BA.1 dan BA.2. Ada 600-an kasus XE di Inggris. Tingkat pertumbuhan 9,8 persen di atas BA.2. Mudah menu­lar 10 persen daripada BA.2 (WHO). [ASI/RM.id]