Penulis: Tusnedi Azmart

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, nasib Presiden Rusia Vladimir Putin di tampuk kekuasaan Rusia, tidak berada di tangan Presiden AS Joe Biden.

Bukan Biden yang memutuskan, siapa yang harus berkuasa di Rusia.

“Itu bukan Biden untuk memutuskan. Presiden Rusia dipilih oleh Rusia,” kata Peskov kepada Reuters, Sabtu (26/3).

Pernyataan ini disampaikan Peskov, terkait pidato Biden di Warsawa, Polandia pada Sabtu (26/3), yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tak layak untuk tetap berkuasa.

Belakangan, Gedung Putih meyakinkan, dalam pidatonya tentang Ukraina, Biden tidak menyerukan perubahan rezim di Rusia.

“Maksud Presiden, Putin tidak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayahnya. Dia tidak membahas kekuatan Putin di Rusia, atau perubahan rezim,” jelas Gedung Putih.

Dalam pidato yang disiarkan TV pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku telah membuat keputusan untuk menggelar operasi militer khusus, untuk melindungi orang-orang yang dilecehkan dan korban genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun. Atas permintaan para kepala republik Donbass.

Putin menekankan, Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Operasi militer yang diniatkan Rusia untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina itu, kemudian berujung pada sanksi besar-besaran terhadap Negara Beruang Merah. [HES/RM.id]

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan, Presiden Rusia Vladimir Putin tak layak mempertahankan kekuasaannya.

“Demi Tuhan, orang ini tidak bisa tetap berkuasa,” kata Biden dalam pidato yang disampaikan di Royal Castle, Warsawa Polandia, Sabtu (26/3).

Namun, Gedung Putih menyatakan, pidato tersebut bukanlah seruan untuk pergantian rezim.

“Maksud Presiden, Putin tak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayahnya. Presiden tidak membahas kekuatan Putin di Rusia, atau perubahan rezim,” kata seorang pejabat Gedung Putih seperti dilansir CNN.

Ditambahkan pula, pernyataan Biden bahwa Putin tidak bisa tetap berkuasa, tidak ada dalam sambutan yang sudah disiapkan.

Sebelumnya, para pejabat AS mengatakan, menyingkirkan Putin dari kekuasaan bukanlah tujuan mereka.

“Bagi kami, ini bukan tentang pergantian rezim. Rakyat Rusia harus memutuskan, siapa yang mereka inginkan untuk memimpin mereka,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken awal bulan ini.

Terkait hal ini, Kremlin mengatakan, nasib Putin tidak diputuskan oleh Biden.

“Semestinya, ini hanya menjadi pilihan rakyat Federasi Rusia,” ujar Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Tambahan Dana

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, Amerika Serikat akan memberikan tambahan dana 100 juta dolar AS atau setara Rp 1,43 triliun sebagai bantuan keamanan sipil ke Ukraina.

Uang itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Kementerian Dalam Negeri Ukraina dalam mengamankan perbatasan yang penting, mempertahankan fungsi penegakan hukum sipil, dan menjaga infrastruktur pemerintah yang penting. Dalam menghadapi serangan Rusia yang direncanakan, tidak diprovokasi, dan tidak dapat dibenarkan.

“Tambahan dana akan memastikan peningkatan proteksi terhadap peralatan perlindungan pribadi, peralatan lapangan, peralatan taktis, pasokan medis, kendaraan lapis baja, dan peralatan komunikasi untuk Layanan Penjaga Perbatasan Negara Ukraina dan Polisi Nasional Ukraina,” kata Blinken dalam pernyataannya, Sabtu (26/3). [HES/RM.id]

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan dua menteri Ukraina, yakni Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba dan Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov di Warsawa, Polandia, Sabtu (26/3).

Ini adalah pertemuan tatap muka pertama antara Presiden AS dan menteri utama Ukraina, sejak Rusia mengawali invasi ke negara yang dipimpin Volodymyr Zelensky pada 24 Februari lalu.

Perjalanan langka ke luar negeri Kuleba dan Reznikov, juga dapat dimaknai sebagai tumbuhnya rasa percaya diri Ukraina, dalam melawan pasukan Rusia.

Pertemuan itu digelar di Hotel Marriott, yang berada di pusat kota. Letaknya berseberangan dengan Stasiun Kereta Warsawa, salah satu tempat yang banyak dihuni pengungsi Ukraina, sejak konflik dimulai.

AFP menyebut, Biden terlihat duduk di meja panjang berwarna putih, diapit Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Berhadapan dengan Kuleba dan Reznikov. Ada bendera Ukraina dan AS di latar belakang.

Terakhir, Biden bertemu Kuleba di Washington pada 22 Februari, dua hari sebelum Rusia memulai serangannya. Setelahnya, Kuleba juga bertemu dengan Blinken di wilayah perbatasan Polandia-Ukraina pada 5 Maret.

Ini adalah hari kedua sekaligus hari terakhir Biden di Polandia, setelah dia bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa dan NATO di Brussel.

Pada Jumat (24/3), Biden bertemu dengan tentara AS yang ditempatkan di Polandia, dekat perbatasan Ukraina dan dengan petugas yang membantu para pengungsi.

Biden memuji Ukraina yang dinilainya berani pasang badan melawan invasi Rusia, dan membandingkan perlawanan mereka dengan protes pro-demokrasi Lapangan Tiananmen di China pada tahun 1989.

“Ini adalah Lapangan Tiananmen,” katanya, seperti dikutip CNN, Sabtu (26/3).

Dia juga menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. “Saya pikir, kita akan memastikan definisi hukumnya,” ucap Biden.

Kepada para tentara, Biden mengatakan, mereka berada di tengah pertarungan antara demokrasi dan otokrat.

“Apa yang Anda lakukan adalah konsekuensial, benar-benar konsekuensial,” tandas Biden.

Pada hari ini, Biden juga dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Polandia, mengunjungi tempat penampungan pengungsi, dan menyampaikan pidato utama tentang konflik Rusia-Ukraina. [HES/RM.id]

Eks pasukan khusus militer Israel dikabarkan hadir di Ukraina. Keberadaan mereka, khusus untuk melatih milisi negara ini. Demikian menurut sumber-sumber Israel.

Perang di Ukraina kini telah memasuki hari ke-30. Sejauh ini, 25 negara telah mengirimkan berbagai senjata ke negara ini sebagai bantuan kepada Pemerintah Ukraina.

Dikutip dari Pars Today dan al-Hodhod, mengutip surat kabar berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth, Jumat (25/3/2022), sebuah sistem pelatihan rahasia yang terdiri dari para mantan tentara rezim Zionis dari unit khusus militer rezim ini, termasuk Sayeret Matkal, saat ini hadir di Ukraina.

Sayeret Matkal adalah Unit Pengintaian Staf Umum 269 atau Unit Komando Elite Israel dari pasukan khusus yang anggotanya merupakan para intelejen. Mereka dikirim ke Ukraina untuk melatih milisi di negara ini, melawan pasukan Rusia. Saat ini mereka dilaporkan sedang melatih para milisi.

Laporan tersebut muncul ketika Duta Besar Ukraina untuk rezim Zionis, Yevgeny Kornichuk mengatakan, sejumlah anasir Israel telah pergi ke Ukraina untuk berperang melawan Rusia.

Dalam beberapa tahun terakhir negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, juga telah memberikan dukungan keuangan dan militer yang luas kepada Pemerintah Ukraina. Juga terus mengirim pasukan bayaran sejak awal konflik meletus di negara tersebut. [RSM/RM.id]

Duta Besar (Dubes China) untuk Indonesia, Lu Kang mengunjungi kantor pusat PBNU (Pegurus Besar Nahdlatul Ulama) di Jakarta, Selasa (22/3). Ia diterima Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf biasa disapa Gus Yahya.

Ini kunjungan perdana Lu Kang setelah sebulan menjabat sebagai Dubes China untuk Indonesia. Pada pertemuan itu, Lu Kang membahas sejumlah potensi kerja sama dan membahas berbagai isu internasional.

“Kami senang bisa mencari solusi damai bersama organisasi sebesar NU. Kami siap membantu,” ujar Dubes Lu dikutip laman web PBNU, Rabu (23/3).

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dalam banyak hal. Tidak hanya antara dua bangsa, tetapi juga untuk keamanan, kemakmuran, dan kemaslahatan bagi dunia pada umumnya,” harapnya.

Gus Yahya menyatakan, pihaknya menerima tawaran rencana kerja sama tersebut. Dia meyakini, sinergi kedua negara dapat menjawab sejumlah permasalahan yang terjadi di dunia internasional saat ini.

“Kami sepakat mempererat hubungan komunikasi dan mengembangkan kerja sama lebih lanjut untuk mengatasi berbagai masalah antara Indonesia dengan China. Juga terkait isu-isu internasional,” jawab Gus Yahya.

Dalam pertemuan ini, Dubes Lu Kang juga memuji PBNU yang secara aktif mempromosikan persahabatan China Indonesia. [DAY/RM.id]

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil memulangkan 12 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Ukraina kembali ke Tanah Air. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan, kelompok kali ini terdiri dari 12 WNI beserta 1 warga Ukraina. Mereka dievakuasi dari Kota Chernihiv, Dnipro, dan Kiev, Ukraina.

“WNI terdiri dari sembilan warga negara kita yang ada di Chernihiv, dua dari Dnipro, dan satu yang ada Kiev, beserta 1 Warga Negara Ukraina. Ini adalah orang tua dari dua anak dari Dnipro telah tiba di Jakarta,” ujar Judha, dalam jumpa pers, Kamis (24/3).

Dia menjelaskan, rombongan tersebut tiba di Jakarta Senin (21/3). “Mereka telah menjalani proses karantina dan dinyatakan selesai menjalani karantina dari Satgas Covid-19 dan pada 22 Maret 2022,” ujarnya.

Judha melanjutkan, sembilan WNI yang merupakan pekerja migran dari Chernihiv, Ukraina, telah dipulangkan ke Binjai, Sumatera Utara. Sembilan WNI tersebut kini telah berkumpul bersama keluarga mereka.

Hingga kini, total 133 WNI yang telah berhasil dievakuasi dari Ukraina. “Demikian proses evakuasi WNI dari Ukraina telah selesai dengan total WNI yang berhasil kita evakuasi sebanyak 133,” tutur Judha.

Judha menambahkan, masih ada 23 WNI yang memilih menetap di Ukraina. KBRI Kiev terus menjalin komunikasi dengan 23 WNI tersebut. “Ada 23 WNI yang memilih sejak awal untuk tetap tinggal di Ukraina. Dalam hal ini, KBRI Kiev yang tetap beroperasi terus menjalin komunikasi dengan mereka dan memonitor kondisi mereka,” pungkasnya. [DAY/RM.id]

Rusia terancam didepak dari keanggotaan G20. Tapi, Presiden Rusia Vladimir Putin mau datang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 30-31 Oktober mendatang.

Rencana itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva dalam jumpa pers di kediamannya, di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin.

“Presiden Putin akan datang jika diundang dalam perhelatan G20. Namun, tetap melihat situasi dan kondisi yang terus berkembang,” terangnya seraya menambahkan, sejauh ini Rusia turut diundang dalam agenda tahunan tersebut.

“Akan tergantung pada banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin baik. Sejauh ini, niatnya adalah Presiden Putin ingin datang,” tegasnya.

Ini adalah jumpa pers pertama Dubes Vorobieva sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Dia tampak tenang menyampaikan pemaparan. Nada suaranya juga tidak ada bernada kesal. Sesekali tangannya bergerak saat berbicara.

Pagi itu, Dubes Vorobieva tampil keren dengan blazer hitam blus abu-abu. Penampilannya tambah chic dengan kalung bola-bola menghiasi lehernya. Menurutnya, sejauh ini Rusia telah mengikuti berbagai pertemuan dalam rangkaian G20. Baik yang diselenggarakan secara daring maupun tatap muka.

Dia berpendapat, mendepak Rusia dari Forum G20 tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi saat ini. Tanpa Rusia, katanya, justru akan membuat situasi jadi lebih sulit.

“Ancaman Barat tidak hanya mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20. Barat juga berniat mengeluarkan Rusia dari keanggotaan organisasi dunia lainnya,” ungkap mantan Dubes Rusia untuk Malaysia itu.

Ke Listrik

Vorobieva menilai, langkah itu sebagai bukti kuat standar ganda yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Selain itu, menurutnya, mendepak Rusia dari G20 kontraproduktif dengan tujuan yang digadang-gadang organisasi Group Of Twenty itu.

“Yaitu, tema pemulihan ekonomi dengan slogan Recover Together, Recover Stronger,” ujar Vorobieva.

Dia juga mendesak Indonesia untuk tidak terombang-ambing dengan tekanan dari negara-negara Barat. Menurutnya, tekanan-tekanan semacam itu juga dilakukan Barat terhadap banyak negara lain di dunia.

Selanjutnya, diplomat wanita itu menyindir apa yang dilakukan AS dan para sekutunya di Timur Tengah dan wilayah lain. Terutama aksi Israel di Gaza.

“Apa ada sanksi untuk AS atau NATO atas hal tersebut?” tanya diplomat perempuan berambut blonde itu.

Sebelumnya, sumber internal di G20 menilai, kehadiran Putin di KTT G20 akan bermasalah bagi negara-negara Eropa.

“Sudah sangat jelas bagi Indonesia bahwa kehadiran Rusia pada pertemuan tingkat menteri yang akan datang akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa,” kata sumber itu.

Tapi nampaknya tekanan untuk mendepak Rusia akan diveto negara anggota lain. Seperti China, India dan Arab Saudi.

Siap Kirim Gandum

Invasi Rusia ke Ukraina membuat pasokan gandum ke Indonesia terganggu. Ukraina merupakan salah satu negara utama pemasok gandum ke Indonesia. Terkait hal itu, Dubes Vorobieva mengatakan, negaranya sudah menawarkan gandum pada Indonesia.

Kata dia, jika memang Indonesia membutuhkan lebih banyak, Rusia bisa menyediakannya. Apalagi, dia bilang, harga yang ditawarkan Rusia cukup kompetitif.

“Kami sudah menawarkan. Pilihannya berada di Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, harga gandum naik sebagai imbas perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, sekitar 20 persen lebih gandum di Indonesia, berasal dari Ukraina dan Rusia. [PYB/RM.id]

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Australia Siswo Pramono mendorong kehadiran Bahasa Indonesia di Australia, untuk meningkatkan rasa saling percaya antarmasyarakat kedua negara.

Dorongan tersebut disampaikan Dubes Siswo Pramono saat menyampaikan kuliah umum bertema The Rise of Asia: In the Context of Indonesia-Australia Relations di Monash University dalam kunjungan kerjanya ke Victoria, Australia, Selasa (22/3).

“Dengan mempertahankan Program Studi Indonesia dan Bahasa Indonesia, Monash University telah berperan penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Australia,” ujar Siswo, dalam keterangan KBRI Canberra yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Sekitar 90 orang yang terdiri dari dosen, peneliti dan mahasiswa hadir dalam kuliah umum tersebut. Dalam momen itu, Siswo menyampaikan apresiasi pada Monash University, sebagai salah satu universitas di Australia yang masih berkomitmen tinggi mempertahankan Program Studi Indonesia dan Bahasa Indonesia.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri itu menyampaikan, kebangkitan Asia merupakan fakta yang tak terbantahkan. Asia, khususnya kawasan ASEAN, menurut dia, saat ini berperan penting dalam perdagangan internasional.

Siswo menyebutkan, negaranegara di kawasan ASEAN telah berhasil mengembangkan kekuatan manufaktur untuk produk-produk tertentu. Dalam hal investasi luar negeri, katanya, ASEAN merupakan wilayah yang paling prospektif dibanding wilayah lainnya.

“Di antara negara ASEAN tentunya Indonesia adalah yang paling menarik. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari Australia. Terlebih saat ini Indonesia sedang memegang Presidensi G20,” tuturnya.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Indo Pasifik, lanjut Siswo, Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi para pebisnis Australia. “Penguasaan yang baik terhadap Bahasa Indonesia akan membantu masyarakat dan para pebisnis Australia memahami masyarakat Indonesia dengan lebih baik,” terangnya.

Bahasa Indonesia, jelas Siswo, sangat strategis dipelajari masyarakat Negeri Kanguru, mengingat intensitas hubungan Indonesia dan Australia yang semakin meningkat di masa depan.

Selama ini, hubungan Indonesia Australia sangat erat. Kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Perjanjian itu menjadi katalisator yang dapat mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara. [DAY/RM.id]

Sebagai usaha membangun kesadaran untuk menyelamatkan tanah, Sadhguru, seorang yogi dan visioner, rela melakukan perjalanan sendirian selama 100 hari melintasi 27 negara dengan sepeda motor.

Perjalanan yang dimulai di Trafalgar Square yang ikonik di London, kemarin, dilakukan sebagai bentuk gerakan untuk menyelamatkan tanah dari degradasi.

Dalam upaya mendesak untuk membalikkan dan menghentikan degradasi tanah, Sadhguru telah meluncurkan gerakan “Conscious Planet: Save Soil (Planet yang Sadar: Selamatkan Tanah)”.

Ia memulai perjalanan dengan sepeda motor sendirian sejauh 30.000 kilometer, melewati Inggris, Eropa, Timur Tengah dan India selama beberapa bulan ke depan.

Dia akan mengajak para pemimpin dunia, media dan pakar terkemuka di seluruh dunia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk bertindak bersama demi menyelamatkan tanah.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD), lebih dari 90 persen tanah bumi dapat terdegradasi pada tahun 2050 yang akan menyebabkan krisis bencana di seluruh dunia.

Termasuk, kelangkaan pangan dan air, kekeringan dan kelaparan, perubahan iklim yang merugikan, migrasi massal dan tingkat kepunahan spesies yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kepunahan tanah ini adalah ancaman terbesar bagi Umat Manusia saat ini, karena planet kita sedang kehilangan kemampuan untuk menumbuhkan makanan akibat degradasi tanah yang cepat.

Gerakan Selamatkan Tanah (Save Soil) berusaha mengaktifkan dan menunjukkan dukungan warga di seluruh dunia, dan memberdayakan pemerintah untuk memulai tindakan yang didorong oleh kebijakan untuk merevitalisasi tanah dan menghentikan degradasi lebih lanjut.

Untuk ini, Gerakan Selamatkan Tanah bertujuan menjangkau 3,5 miliar orang-60 persen dari pemilih dunia. Dalam seminggu terakhir, enam negara Karibia telah mengambil langkah pertama yang bersejarah dengan menandatangani memorandum kesepahaman dengan Conscious Planet, sebagai ekspresi komitmen penuh terhadap gerakan Selamatkan Tanah.

Gerakan ini didukung para pemimpin global seperti ahli konservasi terkenal Dr. Jane Goodall, Yang Mulia Dalai Lama dan Klaus Schwab, Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Gerakan ini juga didukung oleh beberapa artis selebriti terkenal, olahragawan, kepala perusahaan dan pakar dari berbagai bidang, seperti Marc Benioff (Salesforce), Deepak Chopra, Tony Robbins, Raline Shah, Aura Kasih, Matthew Hayden, Chris Gayle, Juhi Chawla, dan banyak lagi.

Sekadar informasi, Conscious Planet: Save Soil (Planet yang Sadar: Selamatkan Tanah), adalah gerakan global untuk menginspirasi pendekatan secara sadar dalam menyelamatkan tanah dan bumi. Ini, yang pertama dan terutama, adalah gerakan rakyat.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan dukungan lebih dari 3,5 miliar orang (lebih dari 60 persen populasi pemilih dunia) di seluruh dunia.

Para pemimpin dunia, influencer, seniman, pakar, petani, pemimpin spiritual, LSM dan warga secara vokal mendukung gerakan ini untuk membangun kembali hubungan Umat Manusia dengan Tanah. [JAR/RM.id]