Penulis: Tusnedi Azmart

Pelaksanaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI di Banda Aceh pada 22-25 Maret 2022 dinilai menjadi berkah untuk masyarakat Aceh dan juga para dokter. Atas hal itu, Kepala Pusat Jejaring Relawan Emergency Medical Team (EMT) IDI Zulfahmi Ramli menyayangkan ada pihak yang mempersoalkan alokasi dana Rp 2 miliar untuk dekorasi Muktamar IDI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

“Pihak yang mempersoalkan itu tidak empati terhadap sebuah organisasi yang para anggotanya sudah berkorban jiwa-raga untuk bangsa ini,” kata Fahmi, yang juga hadir dalam Muktamar IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3).

Fahmi menekankan, alokasi dana APBA adalah ranah kebijakan Pemda Aceh, bukan keputusan IDI. “Saya sebagai masyarakat umum, relawan bencana yang kebetulan beristrikan seorang dokter, menganggap pernyataan pengamat ekonomi yang mempersoalkan itu memancing polemik dan terkesan asal bunyi saja,” tambahnya.

Menurutnya, para dokter ini sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan nyawa mereka untuk kemaslahatan umat, demi bangsa, tanah air, dan negara. “Jadi tidak elok dan tidak pantas jika kemudian ada pihak-pihak yang berpolemik terkait urusan dana penyelenggaraan Muktamar, apalagi membawa-bawa masalah empati kepada rakyat Aceh,” ucap Sekjen Federasi Mountaineering Indonesia.

Ia mengingatkan, IDI sudah memberikan sumbangsih sejak zaman prakemerdekaan Indonesia. Apalagi di masa pandemi Covid-19, para dokter berada di barisan terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia bahkan terkadang tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri.

Ratusan relawan dokter Indonesia yang menangani pasien Covid-19 juga kemudian terpapar dan menjadi korban pandemi itu sendiri. “Dimakamkan secara sederhana sesuai protokol kesehatan Covid-19. Jauh dari keriuhan dan gegap gempita, seperti pemakamam seorang pahlawan yang gugur di medan tugas membela bangsa dan negara,” tandasnya. [SAR/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang fokus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Yang berkaitan dengan Bekasi kalo ada yang menarik pasti kami akan dalami, tentunya kemarin kita ada fokus untuk asset recovery, itu pun akan dijadikan satu terhadap tuntutannya tindak pidana pencucian uang,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (25/3).

Dia mengungkapkan, komisi amtirasuah sudah menemukan beberapa proyek Rahmat Effendi yang berkaitan dengan suap. “Sayang kan, kalau kita sudah menemukan beberapa proyek-proyek yang bermuara dengan suap, kemudian kita bisa menyita yang cukup lumayan, cukup banyak,” tegas mantan Wakapolda DI Yogyakarta itu.

“Saya yakin karena duit itu dari negara awalnya, dari proyek masuk ke situ lagi untuk pribadi dan kita sita, kaitannya dengan TPPU,” tambah Karyoto.

KPK menetapkan Rahmat Effendi dan delapan orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kedelapan orang itu adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin, Lurah Kati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudi, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. [OKT/RM.ID]

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem M Haerul Amri dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.

Dalam pemeriksaan, Haerul Amri didalami soal aliran uang hingga aset milik Puput dan Hasan. Hal yang sama juga didalami penyidik komisi antirasuah dari Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Ajeng Nur Hanifah, serta Wiraswasta, Nurhayati.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran uang yang diterima tersangka PTS dkk dan dugaan lain mengenainya adanya aset-aset milik tersangka PTS dengan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk menyamarkan kepemilikannya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (25/3).

Sementara itu, tiga orang saksi yang berkaitan dengan perkara Puput Tantriana Sari mangkir alias tidak memenuhi panggilan KPK.

Ketiga saksi itu adalah PNS Heri Mulyadi, Staf Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Meliana Ditasari, serta karyawan swasta Agus Salim Pangestu. “Dilakukan penjadwalan ulang kembali,” imbuhnya.

KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, yakni kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo, yang menjerat pasutri itu.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya, yang mayoritas para calon kepala desa, sebagai tersangka. Mereka yakni, Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, dan Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, Samsuddin, Doddy Kurniawan, serta Muhamad Ridwan.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp 20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp 362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. [OKT/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan, Bali, tahun 2018.

Berapa sih harta politisi PDI Perjuangan itu? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 21 Maret 2021, menjelang akhir jabatannya, Eka tercatat memiliki harta Rp 15,8 miliar.

Harta Eka terdiri dari 22 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tabanan, Denpasar, hingga Jakarta Selatan. Total harta tidak bergerak Eka itu mencapai Rp 12.723.936.280.

Kemudian, dia juga tercatat memiliki satu unit mobil Alphard senilai Rp 600 juta. Sementara untuk harta bergerak lainnya, Eka tercatat memiliki Rp 575 juta.

Lalu, Eka juga tercatat memiliki kas atau setara kas lainnya senilai Rp 1.506.092.292. Sementara harta lain yang dilaporkan Eka senilai Rp 400.163.531. Dia tercatat tidak memiliki utang. Jadi total harta kekayaannya sebesar Rp 15.805.193.103.

Selain Eka, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Dosen I Dewa Nyoman Wiratmaja, dan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya sebagai tersangka.

Eka, melalui Wiratmaja, disebut KPK menyuap Rifa dan koleganya, eks pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, sejumlah Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS (setara Rp 794 juta dalam kurs saat ini). Suap itu diberikan untuk memuluskan pengajuan permohonan DID Tabanan senilai Rp 65 miliar pada 2018.

KPK saat ini masih mendalami aliran dana lain dalam kasus ini. Komisi antirasuah masih membuka peluang untuk menambah tersangka baru dalam kasus ini jika nantinya ada bukti yang cukup. [OKT/RM.ID]

Ayahanda mantan presenter televisi yang juga moderator Debat Capres, Ira Koesno, dr Koesno Martoatmodjo, meninggal dunia setelah lebih dari satu bulan berjuang melawan Covid-19. Pria yang berprofesi sebagai dokter anak tersebut menghembuskan napas terakhirnya di usia 83 tahun, Kamis (24/3) pukul 17.23 WIB  di RS Pertamina Jaya, Jakarta Pusat.

Jenazah disemayamkan di rumah sakit dan pagi ini, pukul 10.00 WIB akan dimakamkan TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pemakaman menerapkan protokol kesehatan.

Berkaca pada perjuangan sang ayah, Ira Koesno mengimbau agar masyarakat tidak meremehkan Covid-19, termasuk Omicron yang disebut-sebut gejalanya lebih ringan dibanding varian sebelumnya. Sebab, Omicron tetap dapat memicu kematian bagi mereka yang memiliki komorbid, orang lanjut usia (lansia), dan obesitas. Dr Koesno sudah mendapat 2 kali vaksin Sinovac dan 1 kali booster Moderna.

“Jangan pernah main-main dengan Omicron, apalagi menganggapnya remeh. Omicron itu gejalanya saja yang ringan, tapi bukan tidak berbahaya, terutama bagi yang memiliki komorbid dan lansia. Ketika virus itu loncat ke organ tubuh lain, terutama paru-paru, dampaknya akan sangat berat,” tutur Ira Koesno.

Dr Koesno Martoatmodo pertama kali terdeteksi Covid-19 pada 21 Februari 2022. Menurut Ira, saat itu, keluhannya hanya batuk, pilek, dan sedikit pusing. Namun hasil PCR-nya positif dengan CT 19.

“Ibu saya juga kena, tapi tanpa gejala, dan CT-nya 26. Selama lima hari dirawat di rumah, Bapak mulai merasa sesak napas, saturasinya 89. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, berbarengan dengan ibu karena saat itu mulai ada batuk,” kata Ira.

Lebih lanjut, founder irakoesnocommunications ini mengatakan, saat dilakukan screening terhadap sang ayah, ditemukan bercak di paru sehingga harus dirawat secara intensif. Mengingat usia yang sudah lanjut, ibunda pun masuk kamar perawatan. Setelah 10 hari, menunjukkan perbaikan dan dibolehkan pulang.

“Sebaliknya, kondisi Bapak tak kunjung membaik. Saturasi terus drop di bawah angka 80-an. Kadar oksigen di darah pun hanya 60 persen. Karena semakin sesak, maka diambil keputusan untuk diinkubasi memakai ventilator. Akan tetapi, sejak saat itu kondisi Bapak terus memburu,” kata Ira, lirih.

Ira kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak kendor dalam protokol kesehatan (prokes) meski ke depannya status pandemi berubah menjadi endemi. Terpenting, saat terdeteksi positif Covid-19, Ira menyarankan, jika memungkinan, untuk segera melakukan screening agar bisa lebih siaga menentukan langkah observasi selanjutnya.

Kasus Covid-19 saat ini memang melandai. Bukan tak mungkin Pemerintah mengubah status pandemi jadi endemi. Meski begitu, virusnya masih ada, belum hilang. Jadi, tetaplah waspada!” ucapnya. [USU/RM.ID]

Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung melakukan pengecekan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tanpa karantina bagi  Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), berjalan dengan baik.

Seperti diketahui, pada Rabu (23/3), Presiden Jokowi mengumumkan, PPLN yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia, tak perlu lagi menjalani karantina.

“Hari ini, KSP melihat langsung seluruh proses kedatangan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari turun pesawat, cek vaksin, test PCR, sampai PPLN keluar bandara. Semua berjalan dengan lancar,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, Jumat (25/3).

Abraham yang didampingi beberapa Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden lainnya menyebut, masih ada satu proses yang perlu dicarikan solusi. Agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN, bisa berjalan lebih maksimal. Yakni, proses pembayaran untuk tes Covid-19.

Sebab, dari hasil pengamatannya, tidak semua PPLN terutama Warga Negara Asing (WNA).sudah siap dengan mata uang rupiah. Sehingga, mereka harus lebih dulu menukarkan ke money changer.

“Jika banyak WNA yang tidak punya uang rupiah untuk bayar tes PCR, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Ini yang harus dicari cara, supaya bisa lebih cepat lagi alurnya,” ucap Abraham.

Dia mengaku optimistis, kebijakan bebas karantina bagi PPLN di seluruh Indonesia, dapat mendongkrak tingkat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta menjadi 3-4 kali lipat pada saat Lebaran.

“Saya yakin, warga kita dari luar negeri yang ingin mudik Lebaran tahun ini akan naik. Karena itu, KSP minta agar Satgas menambah kapasitas pelayanan dan melakukan rekayasa alur antrian. Agar tidak terjadi penumpukan,” tandas Abraham.

Ia pun mengimbau PPLN untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan testing Covid-19.

Terlebih, Satgas bersama TNI, Polri, Imigrasi, Kemenkes, dan petugas bandara sudah bekerja maksimal untuk melayani kedatangan warga, yang diperkirakan akan meningkat jumlahnya.

“Kebijakan bapak Presiden berupa kelonggaran-kelonggaran seperti ini (bebas karantina bagi PPLN) jangan disalahgunakan, dengan mengabaikan prokes dan testing. Kita harus menghargai kinerja petugas, yang terus memastikan protokol terlaksana demi keselamatan kita semua,” pungkas Abraham. [HES/RM.ID]

Beberapa negara di Asia dan Eropa, kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 akibat varian BA.2. Tapi di Indonesia, kasus justru terus melandai. Padahal, varian yang dikenal sebagai ‘Omicron Siluman’ itu juga sudah dominan di Tanah Air. Lantas, kenapa Indonesia bisa lolos dari lonjakan kasus?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menduga, salah satu faktornya lantaran vaksinasi di Indonesia dimulai lebih lambat dibandingkan beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepang.

“Sehingga level antibodi Indonesia masih tinggi,” ujar Budi dalam konferensi pers, kemarin.

Selain karena tingkat antibodi masyarakat Indonesia dari vaksinasi masih tinggi, mereka juga punya antibodi alami setelah terinfeksi varian Delta yang jadi biang kerok lonjakan kasus di Tanah Air pada pertengahan tahun lalu.

Menurut mantan Direktur Bank Mandiri ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang pernah terinfeksi Covid lalu divaksin, memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat dan bertahan lama.

“Jadi pas Omicron datang, sudah double imunitasnya. Immunity yang berasal dari infeksi dan immunity yang berasal dari vaksinasi. Jadi super immunity,” terangnya.

Budi menyebut, hal ini juga dialami India.

Negara itu terkena gelombang Delta yang luar biasa pada Mei dan setelah itu menggenjot vaksinasi. Karena itu, negeri Bollywood ini tidak mengalami lonjakan kasus.

Super immunity ini, menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pelonggaran aturan. Termasuk, dalam kegiatan ibadah selama bulan Ramadan dan tradisi mudik pada Idul Fitri.

Apalagi, saat ini angka reproduction number Indonesia sudah semakin mendekati satu. Angka reproduksi digunakan dalam mengukur tingkat penularan virus di masyarakat. Semakin tinggi angkanya, semakin menular virus.

Menurut perkiraan para epidemiolog mungkin akhir bulan ini, situasi bisa kembali ke seperti Oktober-November 2021, dengan kasus yang stabil.

“Yang namanya epidemi yang terkontrol dari para epidemiologis itu kalau di reproduction number-nya di bawah satu,” ujar mantan Wakil Menteri BUMN ini. [JAR/RM.ID]