Penulis: Tusnedi Azmart

  • Kapolri Puji Anak Buah, Polri Pun Makin Harum

    Kapolri Puji Anak Buah, Polri Pun Makin Harum

    Kepolisian berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,196 ton di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Nilai narkoba itu diperkirakan mencapai Rp 1,43 triliun. Atas keberhasilan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo banjir pujian.

    Meski sudah berhasil mengungkap kasus besar seperti ini, Kapolri terus menginstruksikan kepada seluruh jajarannya terus berkomitmen mencegah dan memberangus peredaran narkotika.

    Menurut Kapolri, hal itu wujud nyata, untuk menjaga serta mengawal program Pemerintah dalam mewujudkan SDM unggul. Hal itu ditegaskan Kapolri saat memimpin konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1,196 ton di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, kemarin.

    “Saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang melakukan pengungkapan,” kata Kapolri.

    Kapolri menyebut, dari keberhasilan pengungkapan 1,196 ton sabu ini, Kepolisian dan stakeholder terkait berhasil menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.

    Menurut Kapolri, pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1,196 ton itu, melalui Joint Investigation antara Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dan BNNP Jawa Barat itu, adalah salah satu keberhasilan terbesar di awal tahun 2022.

    Kapolri menambahkan, sepanjang 2022 periode Januari hingga Maret, Polri telah mengungkap sabu sebanyak 2,73 ton, ganja 7,24 ton dan pil ekstasi sebesar 230.789 butir.

    “Saya harapkan pengungkapan besar terus dilakukan. Dan yang paling penting bagaimana kita mencegah agar narkoba, kita tekan untuk tidak masuk ke dalam negeri. Lalu, berikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku bandar. Sehingga Indonesia tidak menjadi pasar buat mereka,” ucap eks Kapolda Banten itu.

    Demi menyelamatkan generasi bangsa, Kapolri juga berharap para pengedar ataupun bandar yang memasukkan dan mengedarkan narkoba di Indonesia dapat diberikan hukuman maksimal. Agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

    Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian membongkar kasus narkoba sebesar 1.196 ton.

    Dia pun mendorong penegakan pidana berat kepada para pelaku, mengingat jumlah sabu yang berhasil diungkap ini sangat besar.

    “Saya tadi nonton dari televisi, ini pengungkapan kasus yang luar biasa, karena jumlahnya fantastik. Harus kita apresiasi temuan ini,” kata Trimedya, kemarin.

    Bagi Trimedya, kasus ini merupakan tangkapan besar dan diyakininya berasal dari jaringan internasional. Dia pun bersyukur kasus ini bisa diungkap karena bisa menyelamatkan dari potensi hampir 6 juta orang terhadap penggunaan barang haram ini.

    “Apa yang menjadi semangat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba benar-benar ditindaklanjuti,” katanya.

    Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini menilai, upaya pengungkapan kasus-kasus narkoba sudah sangat luar biasa. Dalam kurun waktu 2-3 tahun ini, Kepolisian sudah banyak berhasil mengungkap kasus-kasus narkoba dengan jumlah yang cukup besar. Seperti yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Polda Metro Jaya, dan terakhir Polda Jawa Barat.

    “Ke depan, Polri bukan lagi sekadar menangkap, tapi mengawal agar proses hukum bisa dilakukan maksimal terhadap para pelaku ini seperti pidana seumur hidup,” jelasnya.

    Dia pun mendorong agar Pemerintah terus memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Kepolisian dalam memerangi narkoba ini. Sebab, dalam kasus narkoba, dibutuhkan modal yang besar hingga bisa memancing aktor utama peredaran narkoba ini.

    “Menurut saya, harusnya anggaran itu tidak terbatas buat narkoba,” ujarnya. [KAL/RM.ID]

  • Siang Ini, Presiden Jokowi Buka Kongres KSPSI Ke X

    Siang Ini, Presiden Jokowi Buka Kongres KSPSI Ke X

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke X pimpinan Andi Gani Nena Wea siang ini, Rabu (23/3). Presiden, akan membuka Kongres KSPSI secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta.

    KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea tercatat merupakan konfederasi buruh terbesar di Tanah Air berdasarkan verifikasi faktual resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Kongres dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran diikuti 150 peserta secara langsung di lokasi. Sementara, 250 peserta ikut hadir secara online.

    Peserta Kongres KSPSI bukan hanya hadir dari dalam negeri saja tapi juga diikuti anggota KSPSI dari Hong Kong dan Macau yang sudah terbentuk sejak tahun 2016.

    Agenda kongres yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini akan membahas visi misi KSPSI serta program ke depan. Kemudian, dalam kongres ini juga direncanakan ada pemilihan Presiden KSPSI yang baru.

    Nama Andi Gani Nena Wea tetap menguat untuk kembali memimpin konfederasi buruh terbesar ini. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap, kongres KSPSI ke X ini berlangsung sukses tanpa hambatan. [KPJ/RM.ID]

  • Buka Inacraft, Presiden Ajak Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri

    Buka Inacraft, Presiden Ajak Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri

    Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk kerajinan dalam negeri, yang dapat mendukung pengembangan para perajin terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

    “Saya mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk produksi dalam negeri, utamanya produk-produk kerajinan. Ini akan memajukan para perajin kita, memajukan UMKM kita,” kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan the 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) Tahun 2022, di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/3).

    Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan Inacraft yang mengusung tema “Smiling Heritage of West Java; From Smart Village to Global Market” ini.

    “Selamat atas diselenggarakannya kembali Inacraft, Inacraft tahun 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan yang memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para pengrajin kita,” ucapnya.

    Setelah dua tahun vakum, Inacraft kembali diselenggarakan di tahun ini. Pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara ini diikuti oleh 722 peserta yang terdiri dari 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan BUMN.

    Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini akan digelar hingga 27 Maret mendatang. Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pembukaan pameran ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. [MFA/RM.ID]

  • Pelototi HET Migor Di Pasar Tradisional, KSP Minta Pemda Dilibatkan

    Pelototi HET Migor Di Pasar Tradisional, KSP Minta Pemda Dilibatkan

    Kantor Staf Presiden menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di lapangan.

    Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mengatakan, keterlibatan Pemda akan membuat pengawasan lebih maksimal dan berjenjang. Terlebih, saat ini masih ditemukan praktik penjualan minyak goreng curah di atas HET.

    Keterlibatan Pemda menjadi sangat krusial, agar penyaluran minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional bisa berjalan dengan lancar. Dan mampu mencegah terjadinya potensi perubahan harga di pengecer di atas HET,” kata Panutan di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/3).

    KSP sudah menyampaikan hal ini dalam rakor bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, beberapa hari lalu,” tandasnya.

    Panutan memaparkan, harga minyak goreng curah di pasar tradisional, saat ini mencapai lebih dari Rp 16 ribu di seluruh Indonesia.

    Jika pengawasan kebijakan HET hanya dilakukan pusat, tanpa melibatkan Pemda, akan semakin sulit untuk mengontrol dan memastikan HET berjalan di lapangan.

    “Kalau Pemda dilibatkan, mereka bisa memerintahkan pengelola pasar untuk ikut mengawasi distribusi dan HET. Hasilnya, tinggal dilaporkan oleh Pemda ke pusat. Tentu, ini perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga,” jelas Panutan.

    Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, Senin (21/3) lalu, juga dilaporkan bahwa sudah ada 42 produsen yang mendaftar sebagai pemasok minyak goreng curah dengan HET Rp 14 ribu.

    Dengan jumlah tersebut, bisa dipastikan ketersediaan minyak goreng curah akan aman. “Itu sudah mencukupi kebutuhan 7 ribu ton per hari,” tegasnya.

    Pemerintah saat ini terus mendorong dan meyakinkan para produsen, untuk ikut menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan minyak goreng curah, dengan mendaftarkan diri ke Kemenperin melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    “Seiring dengan itu, KSP juga minta pada kementerian terkait, untuk mempersingkat waktu pencairan subsidi. Agar produsen tidak terganggu cash flow-nya, dan lebih semangat memproduksi curah. Sehingga, jumlah produsen yang mendaftar terus bertambah,” terangnya.

    Seperti diketahui, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar terhadap aksesibilitas baik dari ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Terutama, untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Presiden mengeluarkan kebijakan HET Rp 14 ribu minyak goreng curah, dan melepas minyak goreng premium dan kemasan ke harga keekonomian.

    Untuk jenis minyak goreng curah, akan disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan – Kelapa Sawit kepada produsen. Dengan demikian, masyarakat produsen minyak goreng curah memperoleh insentif untuk tetap memproduksi minyak goreng curah. Konsumen pun mendapatkan harga yang terjangkau, untuk pemenuhan konsumsi mereka.

    “KSP akan terus melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi lapangan atas implementasi kebijakan HET terhadap minyak goreng curah di lapangan bersama dengan KL terkait,” pungkas Panutan. [HES/RM.ID]

  • Pak Anies Tetap Wangi

    Pak Anies Tetap Wangi

    Kesan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai sosok intoleran masih diperbincangkan di media sosial. Cap kadrun kepada Anies dan pendukungnya pun masih sering dilontarkan. Tapi, Anies tetap wangi.

    Apakah kesan ini akan mengganjal Anies untuk berlaga di Pemilu 2024? Atau sematan intoleran hanya potret di jagad maya? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kesan intoleran kepada Anies tak bisa dihindarkan. Ini efek pertarungan Anies versus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub 2017.

    “Memang efek Anies yang dulu disokong kelompok Islam kanan seperti FPI dan kelompok 212,” kata Dedi saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemari.

    Menurutnya, jika diteliti dengan seksama, tak ada bukti kongkret Anies tidak Bhinneka Tunggal Ika. Di Jakarta, Anies melalui program-programnya sebagai Gubernur merangkul semua kelompok. Suatu waktu aktif di kegiatan Tionghoa dan Gereja.

    Di waktu lain membela pembangunan Masjid di wilayah muslim minoritas. “Artinya, visi yang diusung Anies adalah kemanusiaan dan keberagaman. Saya kira kita semua bisa meli­hat keberpihakan Anies soal ini di Jakarta,” ucapnya.

    Masalahnya, isu ini memang dikondisikan untuk terus digaungkan kelompok tertentu. Yang aneh, Anies ini berbeda dengan kepala daerah lainnya. Anies ditanding-tandingkan dengan Presiden Jokowi dalam hal apapun. Termasuk dalam isu toleransi ini.

    Hal ini justru menguntungkan Anies, karena dibandingkan dengan tokoh sekelas Presiden. “Anies tinggal jawab semua itu dengan kinerja saja. Tak perlu melempar narasi tandingan,” saran Dedi.

    Dia melihat, cap intoleran dan kadrun tak akan terlalu mengganggu Anies dalam pencapresan 2024. Sebab, tak akan terlalu laku.

    “Ini hanya ramai di media sosial oleh buzzer-buzzer,” tandas Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom ini.

    Sementara itu, Relawan Anies dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) juga menampilkan sosok Anies yang intoleran. “Pak Anies itu masuk ke semua kalangan. Ke saudara-saudara kita yang Konghucu, Nasrani, dan semua suku. Di Jakarta, pembangunan gereja, masjid, perayaan hari agama, semua Anies dukung dan datangi,” kata Ketua Umum GPMI Syarief Hidayatulloh, kemarin.

    Soal sebutan kadrun dan cap intoleran di media sosial, kata Syarief, itu hanya barisan sakit hati yang tak ingin Indonesia damai.

    Anggapan Anies sosok intoleran dinilai keliru oleh Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Kesan intoleran ini sangat mudah ditepis lewat program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Anies.

    Ketua Umum GPdI, Pendeta Johny Weol mengatakan, sejumlah gereja mendapat bantuan operasional tersebut. Bahkan bantuan Anies ini diberikan juga untuk sekolah minggu yang bermanfaat bagi pendeta dan guru.

    Kepemimpinan Anies di Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja.

    “Jadi rumor mengenai beliau itu, saya kira hal keliru, sentuhan sosial beliau khususnya untuk gereja sangat berarti bagi kami. Tuhan memberkati bapak, warga dan tugas-tugas kenegaraan,” ujar Johny melalui keterangan video yang tersebar di media sosial.

    Terkait dengan program BOTI, Jason berharap agar bukan hanya diterapkan di DKI Jakarta, tapi juga dapat bisa diterapkan secara nasional.

    Sebelumnya, Anies mengklaim, akan terus berupaya membentuk persatuan, keadilan, dan kesetaraan di Ibu Kota. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil lewat program BOTI.

    “Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan berbagai program termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah. Supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3).

    Diketahui, dana BOTI masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Biro Dikmental). Dalam APBD Jakarta 2022 tertera total dana hibah untuk tempat ibadah dan lembaga di Jakarta (tidak hanya gereja) mencapai Rp 352 miliar.

    DKI pada tahun lalu menetapkan dana hibah BOTI untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama di Jakarta sebesar Rp 140,520 miliar. Alokasi ini masuk dalam APBD DKI 2021. [FAQ/RM.ID]

  • Yang Di-booster Mah Bebas, Mau Ziarah Atau Silaturahmi

    Yang Di-booster Mah Bebas, Mau Ziarah Atau Silaturahmi

    Pemerintah kemungkinan bakal memperbolehkan masyarakat melakukan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Aturan terkait mudik masih dibenahi.

    “Belum (diputuskan). Tapi Insya Allah mudik boleh. Ini mau kita rapikan saja aturannya,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.

    Tapi, untuk menjaga keselamatan masyarakat dari virus Corona, yang diutamakan untuk mudik adalah warga yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan vaksin booster.

    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun meminta masyarakat segera melakukan vaksinasi. “Kita pastikan mereka yang booster aman untuk mudik,” tandasnya.

    Senada, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebut, vaksinasi booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022. Dengan begitu, tes PCR dan antigen tidak lagi digunakan untuk syarat mudik.

    “Selain vaksinasi sudah lengkap, dua kali, juga harus sudah di-booster,” ujarnya, usai meluncurkan digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin.

    Namun, diingatkan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, wacana tersebut tergantung pada kondisi kasus Covid-19 di Indonesia. “Ini kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan, kalau suasana terus landai seperti sekarang,” ingatnya.

    Selain itu, Ma’ruf mengatakan, dengan mulai terkendalinya Covid-19, maka pelaksanaan ibadah bulan Ramadan akan semakin dilonggarkan.

    “Sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bisa menyelenggarakan ibadah seperti biasa,” imbuh Ma’ruf.

    Tapi, dia juga mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Karena itu, Ma’ruf meminta masyarakat tetap menaati protokol kesehatan (prokes). Mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta vaksinasi.

    Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo juga sudah mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik Lebaran tahun ini.

    Dia akan menyiapkan regulasi untuk hari raya Idul Fitri, untuk mempermudah ASN yang ingin mudik. Salah satu syaratnya, sudah vaksin tiga kali.

    “Kalau sudah vaksin tiga kali, bebas, mau ziarah, mau silaturahmi ke keluarganya,” katanya, kemarin. [DIR/JAR/RM.ID]

  • Aktivitas Bakal Diperketat Lagi

    Aktivitas Bakal Diperketat Lagi

    Kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air mulai naik lagi. Kemarin, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengumumkan adanya tambahan 7.464 kasus konfirmasi. Dengan begitu, total kasus konfirmasi mencapai 5.974.646. Jumlah itu lebih tinggi dibanding sehari sebelumnya, yaitu 4.699 kasus.

    Angka tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan 189.368 spesimen dari 123.285 orang yang diperiksa. Sementara positivity rate hari mencapai 6,05 persen, sedikit di atas standar World Health Organization (WHO), yakni 5 persen.

    Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting mengatakan, masyarakat tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan (prokes). Sebab, jika kasus melonjak pada akhir Maret, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal diperketat. Artinya, aktivitas masyarakat akan dibatasi lagi.

    “Ini yang akan menjadi persoalan kita. Akan terjadi levelisasi PPKM yang tadinya 2 jadi 3 lagi, ini jadi pekerjaan kita bersama,” tutur Alex, kemarin.

    Karena itu, kebijakan penanganan Covid-19, termasuk leveling PPKM, tergantung pada upaya masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kestabilan angka kasus.

    Terpisah, Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan, lonjakan kasus Covid-19 di Korea Selatan dan China serta tingginya kasus kematian di Hong Kong, merupakan bukti nyata pandemi belum berakhir.

    “Mau sebagian negara berke­hendak menetapkan Covid-19 sebagai endemi, secara nyata dan fakta, ini belum berakhir sebagai penyakit pandemi,” ujar Dicky, tadi malam.

    Dicky meminta Pemerintah belajar dari lonjakan kasus di sejumlah negara tersebut. Situasi itu bisa dijadikan acuan dalam membuat dasar mitigasi.

    “Pelonggaran yang dilakukan harus terukur, bertahap dan tidak bisa digeneralisasi, harus dilakukan per wilayah,” saran epidemiolog dari Universitas Griffith Australia ini.

    Pemerintah juga disarankan melihat perilaku warga terhadap prokes serta capaian vaksinasi dalam membuat aturan pelonggaran mobilitas. [DIR/RM.ID]

  • Romy Beda Nasib Dengan Irgan

    Romy Beda Nasib Dengan Irgan

    alias Romy terseret kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun nasibnya mujur ketimbang mantan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

    STATUS Romy hanya sebatas saksi. Sementara Irgan dan Puji menjadi terpidana kasus ini. Usai menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam di KPK, Romy melenggang pulang.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, Romy diperiksa mengenai pengurusan DAK tahun 2018. Saat itu, Romy anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan.

    Ali mengutarakan, Romy pernah bertemu sejumlah pihak membicarakan pengurusan DAK. “Diduga ada kesepakatan tertentu dalam pengurusan dimaksud dengan pihak yang terkait dengan perkara ini,” katanya.

    Tak disebutkan pihak yang pernah bertemu Romy. Namun diduga berhubungan dengan pengurusan DAK untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kasus ini telah mengantarkan mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ke jeruji besi.

    Dalam surat dakwaan perkara Budi disebutkan, Romy yang memperkenalkan Budi dengan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono. Romy menyarankan agar Budi mengurus DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) melalui Yaya.

    Saat Musyawarah Kerja Wilayah I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat di Pangandaran, Romy meminta Budi segera menyelesaikan fee DAK dan DID Tasikmalaya berhasil memperoleh DAK sebesar Rp 124 miliar dan DID Rp 44,6 miliar. Budi lalu menggelontorkan fee Rp 1 miliar. Diserahkan kepada Yaya.

    Lolos dari kasus ini, Puji terjerat kasus pengurusan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk menggolkan usulan DAK Labuhanbatu Utara, Puji meminta bantuan Irgan. Irgan mendapat Rp 200 juta. Ia pun divonis bersalah menerima suap. Kini, Irgan tengah menjalani masa hukuman 4 tahun penjara di Lapas Tangerang. Puji juga divonis 4 tahun penjara. Ia menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

    Nama Romy juga pernah disebut dalam dakwaan perkara Yaya. Disebutkan, Erwin Pratama Putra, orang kepercayaan Bupati Kampar Aziz Zaenal mengajukan DAK tahun 2018 melalui Romy.

    Erwin mengutarakan hal ini kepada Yaya dan rekannya Rifa Surya di kantin Kementerian Keuangan pada Oktober 2017. Erwin meminta mengawal usulan yang diajukan lewat Romy.

    Masih pada bulan Oktober 2017, Erwin dan Eka Kamaluddin menemui Aziz Zaenal di rumah dinasnya di Kampar.

    Eka merupakan orang dekat anggota Komisi XI DPR Amin Santono. Ia menawarkan kepada Aziz untuk mengurus bantuan bagi Kampar dari dana aspirasi jatah Amin. Eka meminta fee 7 persen. Aziz menolak tawaran karena fee 7 persen dianggap terlalu besar.

    Akhirnya, Erwin mengajukan DAK untuk Kampar lewat Romy. Yaya diminta mengawal dengan imbalan fee 3 persen.

    Alhasil, Kabupaten Kampar mendapatkan DAK tahun 2018. Fee Rp 125 juta pun dikucurkan. Tak disebutkan apakah Romy kecipratan uang ini.

    Mengenai status Romy yang hanya saksi, KPK berdalih masih mengembangkan perkara ini. “Pengumpulan bukti masih terus dilakukan,” kata Ali. Ia berjanji akan menyampaikan hasil penyidikan perkara ini.  [BYU/RM.ID]

  • Tikus Berkeliaran Gigiti Kursi DPR

    Tikus Berkeliaran Gigiti Kursi DPR

    lagi dibikin pusing sama tikus. Ini tikus beneran, bukan tikus yang berarti koruptor. Binatang menjijikan itu, berkeliaran di gedung para wakil rakyat. Tak hanya berkeliaran, para tikus itu pun berani memakan kursi wakil rakyat. Waduh…

    Soal tikus ini, awalnya terungkap saat Komisi IX DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

    Ruang Rapat Komisi IX DPR, sudah tampil beda. Kursi anggota DPR di ruangan ini diganti jadi kinclong. Warnanya cokelat. Layaknya kursi-kursi di gedung perkantoran. Saking barunya, di bagian bawah kursi tersebut masih dibalut bubble wrap (plastik pembungkus).

    Kursi ini berbeda dengan yang lama. Kursi lama masih menggunakan rangka kayu dengan alas dan sandar dari bahan kain, dengan dominasi warna krem, lengkap dengan ukiran. Sedangkan kursi untuk mitra kerja, tidak diganti, alias masih yang lama.

    Sayangnya, kursi baru itu tak membuat anggota DPR happy. “Kursi-kursi baru ini buat saya nggak nyaman sekali,” ujar Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR, mengeluh sebelum menyampaikan paparannya.

    “Saya usul, ganti kursi yang lama saja deh. Ini nggak jelas ini. Ini susah. Katanya enak. Apanya yang enak begini,” pinta politisi dari Fraksi PAN ini.

    keluhan Saleh ini langsung viral seSenayan. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, pun langsung turun gunung memberikan jawaban.

    “Itu kursi tahun lalu, dari dua tahun lalu, baru difungsikan sekarang dari gudang,” terang Indra.

    Indra lantas menjelaskan, ihwal pergantian kursi tersebut. Katanya, kursi yang lama rusak di bagian pegasnya. Umur kursi itu sudah lebih dari 5 tahun, dan bakal diganti.

    Penggantian kursi tak hanya dilakukan di Komisi IX DPR. Di komisi lain, kursi yang rusak juga diganti. DPR menyiapkan kursi yang layak sejak dua tahun lalu.

    “Di beberapa komisi juga ada yang kita ganti. Itu stoknya dari dua tahun lalu, dari tahun 2020 Januari, itu kan nomor BMN-nya ada di kursinya,” ujarnya.

    Selain pegasnya yang rusak, busa kursi lama juga rusak. “Karena digigitin tikus,” tegas Indra. Di kalimat Indra inilah kata tikus yang doyan gigitin kursi wakil rakyat itu, terungkap.

    Indra mengaku tak hafal dengan nilai anggaran kursi baru. “Di KK II juga, saya nggak hafal di ruang mana yang diganti. Waktu saya ke KK II juga saya lihat ini-nya diganti baru. Karena saya lihat, sebagian sudah dimakan tikus (busanya), banyak yang bolong,” ujarnya.

    Pergantian kursi lama yang rusak, menurut Indra, tak bisa dilakukan satu per satu, namun diganti keseluruhan per komisi. Jika diganti satu per satu, menurut Indra, tak sedap dipandang.

    Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyayangkan, pergantian kursi secara keseluruhan. Karena, menurutnya, tikus-tikus yang ada di sana, tidak merusak semua kursi yang ada.

    Kata Uchok, pergantian kursi ini melukai hati rakyat yang tengah kesulitan. “Meskipun harga kursinya mahal, mereka tetap tidak akan nyaman duduknya. Karena mereka tidak bisa membereskan persoalan yang dialami rakyat,” cecar Uchok.

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyarankan, jika masih layak, mestinya tidak perlu diganti. Terlebih, jika rusaknya digigit tikus, masih bisa diganti bagian busanya saja. Tidak perlu semua diganti.

    Ujang mengkritik sifat mubazir anggota DPR yang suka menghamburkan anggaran demi alasan yang sebenarnya tidak urgent. Menurutnya, ketimbang mengganti kursi baru, anggarannya bisa diberikan ke rakyat yang terkena imbas pandemi.

    “Jika alasannya ada yang digigit tikus, bisa juga tinggal panggil tukang, lalu diperbaiki, kan beres. Bukan malah minta diganti semuanya. Ini malah mengesankan bahwa penggantian kursi-kursi tersebut merupakan proyek yang bisa saja mubazir,” usul Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap pergantian logistik di DPR sah-sah saja, karena bagaimanapun juga sudah dianggarkan. Hanya saja, jika penggunaannya tidak berdasarkan manfaat, maka hanya akan menjadi pergunjingan publik.

    Apalagi, sampai saat ini DPR masih masuk dalam jajaran lembaga dengan tingkat ketidakpercayaan publik cukup tinggi. Tepatnya, saat IPO merilis hasil survei sejak tahun lalu.

    “Untuk itu, DPR perlu memperhatikan hal krusial. Jika hanya kursi, saya kira belum urgent diganti, kalaupun diperlukan ganti yang rusak saja. Dengan mengganti secara keseluruhan, jelas hanya hamburkan uang negara,” kritik Dedi.

    Mengetahui hal ini, netizen cuma bisa geleng-geleng kepala. “Lah, satu kursi anggap 1 juta. Di situ berapa banyak kursi? Uang pajak kami ui,” sesal @lookatthatcurl. “Gimana kalau diganti sama kursi hajatan,” sindir @TisyulTisya. “Kasih kursi bakso aja. Ribet,” timpal @xlimabelas.  [MEN/RM.ID]

  • Rampung Digarap KPK, Eks Ketum PPP Romahurmuziy Pake Jurus Mingkem

    Rampung Digarap KPK, Eks Ketum PPP Romahurmuziy Pake Jurus Mingkem

    Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Romi, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Romi yang datang ke Gedung Merah Putih KPK pukul 10.30 WIB, keluar dari lobi gedung pukul 11.55 WIB. Tak sampai satu setengah jam dia digarap penyidik komisi antirasuah.

    Dihadang wartawan di pintu lobi, Romi yang mengenakan kemeja garis-garis dilapis jaket parasut putih plus masker warna senada dan face shield, hanya menundukkan kepala.

    Tak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Dia terus berjalan menyusuri lorong menuju keluar markas pimpinan Firli Bahuri cs. Sampai akhirnya dia menaiki mobil hitam yang menjemputnya di sana.

    Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, mantan terpidana jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018.

    “Hari ini pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018 di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP,” ujar Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (22/3).

    Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi pengurusan DAK Tahun Anggaran 2018. Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara.

    Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Romi. Namun, nama Romi berulang kali mencuat dalam sidang perkara korupsi DAK.

    Dalam persidangan Yaya Purnomo pada 3 Desember 2018, misalnya, terungkap dugaan Yaya tak hanya membantu mengurus dana perimbangan daerah, tetapi juga bertindak sebagai makelar pencalonan kepala daerah.

    Puji Suhartono selaku Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP yang dihadirkan sebagai saksi mengaku mengenal Yaya saat sama-sama mengambil program doktoral di Universitas Padjajaran.

    Selain Yaya, Romi juga mengambil program doktoral di kampus yang sama pada 2016 lalu. Jaksa KPK kemudian menanyakan istilah “McLaren” yang disebut Puji dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

    Menurut Puji, istilah itu awalnya disampaikan oleh Romy. Istilah itu disematkan lantaran Yaya disebut turut mengurus rekomendasi calon kepala daerah.

    Selain itu, dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terungkap Romi mengenalkan Budi Budiman kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono yang bisa membantu pengurusan DAK dan dana intensif daerah (DID) untuk Kota Tasikmalaya.

    Saat itu, Romy meminta Budi Budiman mengajukan permohonan DID untuk Kota Tasikmalaya sekaligus biaya pengurusannya melalui Yaya Purnomo dan Puji Suhartono. Bahkan, saat Mukerwil I DPW PPP Jawa Barat di Pangandaran, Romi meminta Budi segera menyelesaikan biaya pengurusan DID tahun anggaran 2017 kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono.

    Hal ini lantaran DID Tasikmalaya telah dicairkan sebesar Rp 44,6 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan peningkatan infrastruktur perkotaan.

    Sementara untuk DAK, Kota Tasikmalaya saat itu mendapat alokasi sebesar Rp 124 miliar. Atas pengurusan itu, Budi Budiman memberikan suap kepada Yaya dan mantan Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II dengan total sebesar Rp 1 miliar. [OKT/RM.ID]