Penulis: Tusnedi Azmart

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) pada Jumat (18/3).

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, tidak ada yang salah dengan penunjukkan tersebut. Dia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kerap mempercayakan Sudirman untuk memperbaiki hal-hal penting di BUMD Jakarta.

“Menurut saya kalau Anies Baswedan sering mempercayakan hal-hal penting kepada Sudirman Said bukan hal yang aneh juga. Karena keduanya kan pernah bersama-sama menjadi menteri, dan keduanya seirama dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Hendri kepada wartawan, Selasa (22/3).

Hendri menilai, Sudirman Said layak ditunjuk Anies Baswedan lantaran dia mengerti pembangunan yang memanusiakan manusia. “Ini yang sangat dipegang Anies dalam pembangunan,” imbuhnya.

Karena itu, menurutnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan penunjukkan Sudirman itu. “Justru makin sering mereka bersama dan selama ini hasilnya baik-baik saja, kan makin bagus. Kan ada slogan atau ungkapan don’t change the winning team. Mas Anies juga berpikiran begitu, kalau hasilnya selama ini bagus, so why not tidak diulang lagi selama itu untuk kebaikan Jakarta,” tutur Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio.

Founder KedaiKOPI ini meyakini hubungan keduanya semakin kuat dan saling mengisi. Anies Baswedan melakukan komunikasi eksternal dengan publik, sementara Sudirman Said membereskan hal-hal penting di belakang layar. “Menurut saya ini hal yang baik dan bagus juga,” tandasnya. [OKT/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018 di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (22/3).

Romi sendiri terpantau memenuhi panggilan. Dia sudah memasuki ruang pemeriksaan sejak pukul 10.30 WIB. Belum diketahui materi yang hendak didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut.

Yang pasti, agenda pemeriksaan ini tak lama setelah penyidik memeriksa mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, pada Kamis, 24 Februari lalu.

Budi merupakan terpidana kasus suap pengurusan DAK Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Ia divonis 1,5 tahun penjara dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

KPK masih belum membeberkan nama tersangka dalam pengembangan perkara ini. Pembeberan nama tersangka baru akan dilakukan saat penahanan dilakukan. [OKT/RM.ID]

Aksi nyata untuk menyikapi isu perubahan iklim masih belum maksimal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk serius merespon risiko perubahan iklim. Soalnya, isu tersebut sering kali menjadi bahan diskusi di tingkat global.

Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Melli Darsa mendukung semangat Presiden untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Menurutnya tidak bisa dipungkiri, langkah dunia ke depan harus sejalan dengan prinsip ekologi.

“Ekosistem dan strategi pembangunan peradaban dunia ke depan, harus seimbang antara, ekonomi, kemanusiaan, dan ekologi. Sayangnya pada saat kemarin di COP26 Glasgow, aspek ekologi tidak diangkat secara holistik khususnya tentang resiko kepunahan tanah,” kata Melli dalam keterangannya dikutip Selasa (21/3).

Politisi Golkar ini sangat sepakat atas pernyataan Presiden Jokowi yang meminta dunia melihat tantangan dan risiko perubahan iklim secara holistik. Menurutnya tantangan perubahan iklim itu bukan hanya mendorong pentingnya transisi ke energi bersih, tapi juga soal pangan.

“Energi dan pangan punya kaitan erat dengan air. Tiga ini adalah the nexus that sustains life–energy, air, dan pangan. Dan ketiga ini sentral ke bagaimana kita menjaga kondisi tanah. Fertility of the soil is the future of civilization,” jelasnya.

Melli berharap, pertemuan forum parlemen global IPU ke-144 di Bali dapat membahas perubahan iklim secara lebih holstik, mencakup ketersediaan energi, air, dan kondisi tanah.

“Kondisi tanah secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan. Dan ini sejalan dengan SDGs Goal 2, yaitu Zero Hunger. Saya rasa ini isu yang amat penting dan menyentuh masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan Melli Darsa, di tempat lain, Ilmuan Bidang Microbiology dan Agroecology Dr. Nico Wanandy, peneliti asal Indonesia dari University of New South Wales Sydney, School of Biotechnology and Biomolecular Science, mengatakan hal yang serupa.

Menurutnya untuk menjaga nexus kehidupan tersebut, kesehatan tanah memainkan peranan sentral. Kesuburan tanah dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan sosio-ekonomi juga dalam pencegahan perubahan iklim, termasuk perekonomian masyarakat, apalagi untuk negara agraris yang alamnya kaya seperti Indonesia.

“Di India, penghasilan petani sempat di bawah rata-rata, lalu Pemerintah India menggalakkan praktek agrikultur yang mempromosikan kesehatan tanah, dan hasilnya penghasilan petani meningkat 230 persen,” jelas Nico, mengutip sebuah organisasi nirlaba yang mengkampanyekan pentingnya kesehatan dan kesuburan tanah untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Lebih lanjut terkait peranan tanah dan ketersediaan air, dalam paparannya, Nico menjelaskan peningkatan 1 persen dari materi karbon di lapisan atas tanah bisa meningkatkan kapasitas tanah dalam menampung air sebesar 180 ribu galon per hektar.

Air yang tersimpan di dalam tanah merupakan sumber dari 90 persen produksi pertanian dunia dan menyumbangkan tidak kurang dari 65 persen kebutuhan air bagi manusia khususnya. Diingatkannya, jika kita mampu meningkatkan kandungan karbon organik dalam tanah 0,4 persen setiap tahunnya, dapat membantu mengurangi resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai.

“Jadi secara holistik, pembangunan berkelanjutan, transisi energi bersih, soal pangan dan ketersedian air, semua kembali ke tanah,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022.

Dalam sambutannya di pembukaan sidang parlemen dunia yang kali ini bertemakan “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change” tersebut, Presiden Jokowi turut menyerukan risiko perubahan iklim terhadap energi dan pangan.

Menurut Presiden, isu perubahan iklim sudah sangat sering dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan global, namun aksi lapangannya belum terlihat.

“Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim. Hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan,” ungkapnya.

Presiden mengungkapkan risiko perubahan iklim bisa mendistrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai dari kelangkaan energi dan pangan, hingga gangguan logistik dalam pengiriman, sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik.

Bicara mengenai pangan, perlu diketahui memang Food and Agriculture Organisasi (FAO) mengatakan bahwa kerusakan tanah dan perubahan iklim bisa menyebabkan penurunan produksi pertanian hingga 50 persen di beberapa wilayah.

Apalagi, status kesuburan tanah di negara seperti Amerika Serikat sudah kehilangan top soil (lapisan tanah atas) sebanyak 50 persen. Kemudian, 75 persen-85 persen tanah pertanian di Eropa hanya memiliki 2 persen kandungan organik. Sedangkan tanah pertanian di Indonesia hanya memiliki 0,5 persen kandungan organik. [JAR/RM.ID]

Kasus Covid-19 di Indonesia mulai mengalami tren penurunan secara stabil. Meski begitu, Indonesia belum bisa masuk ke fase endemi. Kenapa?

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro menjelaskan beberapa alasannya.

Pertama, positivity rate kasus Covid-19 harian di Tanah Air belum memenuhi standar World Health Organization (WHO), yakni di bawah lima persen. Meski tren kasus baru Covid-19 di Tanah Air menurun, tingkat positif masih ada di atas ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia itu.

“Sampai saat ini, betul kita terus menunjukkan tren perbaikan secara konsisten. Namun kita harus tetap waspada, karena status kita masih dalam pandemi,” ujar Reisa dalam siaran Radio Kesehatan: Pandemi Belum Usai, kemarin.

Kedua, angka keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Indonesia yang juga masih di atas ambang batas, yakni di atas lima persen.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Minggu (20/3), angka keterisian rumah sakit (RS) masih berada di angka 14 persen.

Ketiga, laju transmisi atau RT Indonesia, masih di atas 1, yang artinya penularan virus belum cukup rendah. Keempat, cakupan vaksinasi Indonesia cukup. Salah satu syarat untuk menuju fase endemi adalah vaksinasi dosis lengkap sudah menjang­kau lebih dari 70 persen total populasi.

Di Indonesia, angka itu memang sudah tercapai. Tapi, target sasaran 70 persen tersebut bukan, atau tidak sama dengan seluruh populasi Indonesia.

Karena masih dalam fase pandemi, Reisa pun meminta masyarakat untuk tetap waspada.

“Penting untuk menjaga diri supaya kasus ini benar-benar turun. Jangan sampai kita lengah,” imbau dokter lulusan Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.

Untuk bisa mencapai syarat menuju fase endemi, Reisa menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin. Seperti, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain prokes, yang juga perlu dilakukan adalah melaksanakan vaksinasi bagi yang belum.

“Jangan sampai kita terlalu euforia. Karena banyak pengendoran protokol kesehatan yang terjadi di luar sana ketika kita beraktivitas.

“Yang pasti, kita belum masuk endemi, jadi kita harus tetap hati-hati,” ingat Reisa.

Terpisah, ahli epidemiologi Dicky Budiman menjelaskan, ada dua aspek yang membuat Indonesia tidak boleh merasa aman dari Covid-19. Pertama, testing Covid-19 yang tidak memadai.

“Kita nggak bisa mengklaim situasi terkendali dan merasa aman karena tes tidak semasif saat gelombang Delta,” ingat Dicky.

Kedua, angka positivity rate yang masih di atas lima persen. Menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia ini, hal itu menandakan bahwa infeksi virus Corona jauh lebih banyak di masyarakat dibanding yang ditemukan. [JAR/RM.ID]

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mencuat isu bagi-bagi kavling.

DALAM pertemuan dengan lembaga antirasuah, Bambang sempat ditanya mengenai bagi-bagi kavling dalam pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia pun meminta dukungan KPK agar pembangunan IKN tak diwarnai korupsi.

“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” kata mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.

Bambang memandang perlu ada kerja sama dengan agar bisa sejak awal mencegah terjadinya korupsi. Dia ingin sistem birokrasi pembangunan IKN bebas dari rasuah.

Mulai Dari aspek regulasi yang baik, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan serta pertanggungjawaban kegiatan.

Menurutnya, tantangan yang bakal dihadapi terbilang berat karena harus mengelola uang cukup besar.

Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466,9 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen dan sisanya dari investor.

Lantaran mengelola dana besar, diperlukan tata kelola baik pada semua aspek yang diperlukan disertai dukungan dari KPK.

“Selain dengan KPK, Otorita IKN juga sedang dalam proses melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ungkap Bambang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan lembaganya siap mengawal pembangunan IKN. Bahkan, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawalnya.

Dia juga berpesan kepada Otorita IKN agar setiap proses perkembangan pembangunan dilaporkan kepada KPK. Sehingga jika ada sesuatu yang dirasa janggal, bisa segera dibenahi.

“Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi,” kata Alex.

Sejumlah catatan juga diberikan Alex kepada Otorita IKN. Tujuannya, mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan proses pembangunan. Dari penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemindahan aset-aset milik negara.

“Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik,” kata Alex.

Sebelumnya Alex menyatakan, lahan IKN di Kalimantan Timur tidak semuanya “clean and clear”. Ada dugaan bagi-bagi lahan.

Namun KPK belum mendapatkan info detailnya. Penelusuran telah dilakukan lewat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud yang menjadi tersangka dugaan suap proyek dan perizinan.

Menanggapi isu ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa yang disampaikan Alex hanya rumor.

“Kita juga bingung sebenarnya, siapa yang bagi dan siapa yang dapat? Yang jelas kami tak dapat informasi yang akurat terkait masalah tersebut,” katanya.

Dia menegaskan, sejauh ini tanah yang masuk ke dalam peruntukkan IKN sudah dibekukan. Tanah-tanah itu tidak bisa diperjualbelikan sampai nantinya diserahterimakan kepada Otorita IKN.

Aturan itu didukung Bupati dan Gubernur setempat, serta Kantor Wilayah BPN. “Kita freeze tanah itu sampai ke Otorita, jadi efektif tangani masalah tersebut,” papar mantan Menteri BUMN itu.

Masalah tata ruang di IKN pun secara normatif, menurut Sofyan, sudah selesai semua. Pihaknya tinggal menunggu Peraturan Presiden soal penetapan tanah.

Menurutnya, paling banyak tanah di IKN adalah hutan tanaman industri alias HTI yang memang dikuasai negara 100 persen. Sehingga jika dibutuhkan tinggal diserahkan ke Otorita IKN.

Meski begitu, ada tanah yang berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke masyarakat sekitar. Namun, Sofyan menegaskan hal itu tidak masalah. Sebab negara bisa mengakuisisinya.

“Orang boleh punya tanah, tapi ikuti aturan tata ruang yang ada. Kalau IKN butuh maka akan diakuisisi sesuai aturan,” pungkas Sofyan. [BYU/RM.ID]

KABAR bahagia datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Bila tidak ada halangan, 2 bulan lagi, keduanya akan memiliki hubungan sebagai ipar. Karena Anwar akan menikah dengan adik kandung Jokowi, Idayati. Kabar ini bikin kaget dan membuat Ketua MK langsung jadi trending topic di Twitter.

Rencana pernikahan Ketua MK dan adik Jokowi itu, awalnya dibeberkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming. Wali Kota Solo itu mengungkapkan, Anwar sudah melakukan lamaran resmi kepada Ida, 12 Maret 2024. Lamaran itu diterima langsung oleh Jokowi sebagai perwakilan keluarga yang saat itu memang sedang melakukan kunjungan kerja di Solo.

“Iya (tanggal 12 Maret sudah lamaran),” kata Gibran, saat dijumpai di Balai Kota Solo, kemarin.

Namun, dalam momen bersejarah itu, Gibran sebagai keponakan dan juga tuan rumah, tidak bisa hadir karena sedang terpapar Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

“Itu kan saya masih lemas,” ujarnya.

Ida, selaku calon pengantin membenarkan kabar tersebut. Kata Ida, pernikahan dirinya dengan Anwar akan digelar 26 Mei mendatang, di Solo. Di hari yang sama juga akan digelar resepsi.

Saat disinggung, awal mula perkenalannya dengan Usman, Ida mengaku mengenalnya lewat perantara. “Bulan Oktober dikenalin teman,” ungkap Ida

Ida yang kini berstatus janda, tentu saja senang akan segera memiliki pendamping hidup yang baru. Selama ini, perempuan berusia 55 tahun itu, mengaku hanya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. “Tentu senang. Doakan ya,” ujar Ida.

Untuk diketahui, Jokowi memiliki tiga adik perempuan, Iit Sriyantini, Titik Relawati dan Idayati. Idayati menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal pada tahun 2018.

Sedangkan Anwar Usman saat ini juga berstatus duda. Istrinya, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada Februari 2021 lalu. Suhada merupakan seorang bidan yang pernah bertugas di RS Wijaya Kusuma, Lumajang, dan RS Budhi Jaya Utama, Depok.

Setelah kabar rencana pernikahannya dengan adik Jokowi tersiar, nama Ketua MK langsung menjadi trending topic di Twitter. Ada yang senang dengan kabar pernikahan itu, tapi ada juga yang malah berprasangka macam-macam dan kaitkan dengan urusan politik.

“Semoga samawa pak Ketua MK, langgeng sampe kakek nenek,” doa akun @weyook. “Selamat Boss semoga Samawa sampe tujuan.!!” timpal @rusdy301. “Semoga nikah lancar dan berkah pak Aji ketua MK… Solo Bima makin sekat,” sahut @Caba_Roy.

Akun @elhamdiyyah mengaku penasaran, bagaimana keduanya bisa berjodoh. “Dicomblangi siapa yach???” tanya dia. “Main nya alusss buanget..,” celoteh @jazuli_a15. “Hmm, ku kira beliau udah nikah ternyata selama ini masih jomblo 🙂 Semoga dengan pernikahan ini tidak ada udang di balik tepung,” harap @firman_nurhuda.

Lainnya, malah curiga sama Anwar. Mereka khawatir Ketua MK itu jadi nggak independen lagi setelah jadi ipar Jokowi. Mereka mengusulkan agar Anwar mundur dari Ketua MK.

“Semoga Ketua MK bisa tetap netral, soalnya rawan konflik kepentingan,” kata @lukmaninside13. “Ada baiknya, untuk menjaga netralitas MK, beliau sehabis menikah mengundurkan dari jabatannya…” ujar @Widinarko1. “Makin terjal nie.. Perjuangan Presidential Threshold,” ujar @BossTemlen. “3 period makin harum bau nya,” cuit @cobhamasterclas. [SAR/RM.ID]

Pemerintah diminta segera membayar­kan dana insentif santuan kematian bagi para tenaga kesehatan (nakes) selama pandemi Covid-19. Masih ada keluarga nakes yang sampai saat ini belum mendapat haknya, ses­uai janji Pemerintah.

Laporcovid19 mengunggah deretan meme berkaitan dengan belum cairnya insentif para nakes yang telah berjuang di tengah pandemi.

Pertama, beberapa nakes yang mengena­kan Alat Pelindung Diri (APD) baju hazmat sedang berdoa bersama. Di dalamnya ada pernyataan Pemerintah wajib menyelesaikan tunggakan insentif dan santunan kematian nakes tahun 2021.

Kedua, ucapan Menteri Kesehatan (Menkes) terkait mekanisme santunan kematian bagi para nakes selama pandemi Covid-19. Yaitu, pemberian insentif dan santunan kematian sebagai bentuk perlindungan sosial.

Ketiga, grafik para nakes yang belum menerima insentif dari Pemerintah. Sepanjang tahun 2021, sebanyak 3.982 nakes mengeluh belum menerima dana insentif.

Keempat, beberapa keluarga nakes menerima santunan dana insentif kematian dari Pemerintah. Disebutkan bahwa santunan kematian tidak boleh luput dan Pemerintah berkewajiban memenuhi janjinya.

Terakhir, tuntutan nakes kepada Pemerintah. Yaitu, segera selesaikan tunggakan penyalu­ran insentif para nakes, tentukan batas akhir penyaluran. Sehingga tidak ada nakes yang mengalami keterlambatan.

Lalu, meningkatkan pengawasan tata kelola insentif baik faskes milik Pemerintah dan swasta. Serta membuka informasi realisasi penyaluran santunan kematian nakes.

Laporcovid19 membeberkan, sepanjang tahun 2021, pihaknya menerima 4.609 keluhan dana insentif. Sedikitnya, 86 persen pelapor mengeluh belum mendapatkan insentif sama sekali.

Selain itu, Laporcovid19 juga mendesak Pemerintah memberikan santunan kematian na­kes. Dia membeberkan, pihaknya menerima 19 laporan terkait santunan yang tak kunjung diberikan kepada keluarga korban.

“Pemerintah berkewajiban memenuhi janjinya untuk nakes dan keluarga yang ditinggalkan,” tukas Laporcovid19.

Akun @Iphulalamsyah mengeluhkan insen­tif santunan kematian istrinya sebagai bidan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak Juni 2021 hingga sekarang belum juga tuntas. “Mohon segera diselesaikan,” harap dia.

Akun @Rezzamahmed juga mengeluhkan insentif para nakes di RSUD Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang belum dibayarkan sejak April 2021.

“Semoga segera diselesaikan, karena mereka sudah bekerja keras dan tidak kenal lelah selama pandemi Covid-19,” kata @ coffeelover936.

Menurut @Suhariadi30, banyak nakes saat ini sudah tidak mendapat santunan dana kematian dan insentif lagi.

Akun @KardoSony menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif dan santunan nakes yang menangani Covid-19. Termasuk tunggakan insentif pada 2020 lalu. “Total pagu untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun 2021 Rp 9,078 triliun,” sebut dia.

Akun @RonaldLampard8 menambahkan, untuk santunan kematian, Kemenkes telah membayarkan sebesar Rp 93,6 miliar kepada 312 nakes selama 2021. Pemerintah juga telah membayarkan insentif nakes pada 2020 den­gan jumlah Rp 1,469 triliun atau 99,3 persen dari pagu tunggakan.

“Kabar santunan kematian nakes yang tidak dibayar itu hoaks, karena ada anggarannya & telah dibayarkan,” ujar @riverheaven.

Akun @riverheaven memastikan santunan kematian untuk nakes telah dibayarkan sebesar Rp 49,8 miliar kepada 166 nakes di tingkat pusat. Selain itu, Pemerintah juga telah mem­bayar insentif Rp 2,9 triliun untuk 375 ribu nakes seluruh Indonesia selama 2021.

“Kita sangat sedih melihat jumlahnya dan ini menggambarkan risiko yang luar biasa, insentif daerah juga sudah dibayarkan,” tim­pal @GaranganCool.

Akun @rahayupuspa7 menjelaskan mekanisme pembayaran insentif. Secara umum dilakukan melalui pengajuan usulan pembayaran insentif nakes oleh pimpinan fasyankes/institusi kesehatan. “Selanjutnya akan diverifikasi serta validasi agar dapat disalurkan,” tuturnya.

Akun @KemenkesRI mengatakan, pembe­rian insentif, penghargaan dan santunan serta jaminan perlindungan yang diberikan kepada nakes adalah bentuk apresiasi Pemerintah atas perjuangan, pengabdian dan kerja keras mereka dalam penanganan pandemi Covid-19. [TIF/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan paket penerapan surat tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiganya adalah mantan Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Wahyu Hidayat,  eks Direktur Produksi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)/Direktur Reycon Integrated Solusi, Yuniarto, dan Setyo Dwi Suhartanto selaku karyawan swasta.

Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PTS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam lewat pesan singkat, Senin (21/3).

Paulus menyandang status tersangka kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu sejak 13 Agustus 2019. Namun, hingga saat ini KPK belum menahan Paulus Tannos. Sebab, Paulus berada Singapura.

“Paulus Tannos ini domisilinya sekarang sudah di Singapura, dan KPK beberapa kali sudah kembali mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Saya tidak tahu apakah sudah ada balasan, nanti akan kami periksa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).

KPK menyatakan akan meminta bantuan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura agar difasilitasi untuk memeriksa Paulus Tannos.

“Ini sudah beberapa kali KPK berkoordinasi dengan CPIB untuk melakukan saksi maupun yang menjadi tersangka kami periksa di Kantor CPIB. Itu yang kami lakukan terkait dengan perkembangan perkara e-KTP,” bebernya.

KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat (24/9/2021) sebagai tersangka. Namun, dia tidak memenuhi panggilan. [OKT/RM.ID]