Penulis: Tusnedi Azmart

(PMI) mengapresiasi Bareskrim Polri yang mengusut kasus investasi bodong oleh para afiliator binary option. Pasalnya, para afiliator itu telah membodohi dan merugikan rakyat.

“Selain itu, jelas-jelas apa yang mereka perdagangkan adalah illegal,” kata Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, Kamis (17/3).

Dia mendukung, Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Asep Edi Suheri dan jajarannya mengusut tuntas kasus pemain treding binary ini sampai ke akar-akarnya. Selain merugikan, mereka juga telah mengajarkan masyarakat Indonesia menjadi pemalas.

Pihaknya mendorong Dittipidsiber Bareskrim mengusut aliran dana yang diberikan oleh tersangka Doni Salmanan dan Indra Kenz kepada pengusaha dan artis. Pasalnya itu akan menjadi alat bukti.

Dia juga menghimbau, masyarakat waspada dan berhati-hati dengan modus kejahatan modern seperti treding binary ini.

Menurut dia, penangkapan ini menunjukkan bahwa Polri bisa terus berkembang dalam mengusut berbagai jenis kejahatan, termasuk di antaranya model baru, seperti trading ilegal.

“Saya melihat bahwa Bareskrim Polri selalu update dan berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga dalam mengusut jenis-jenis kejahatan model baru terutama di bidang teknologi finansial seperti ini,” ujarnya. [DIT/RM.ID]

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terus mengikis kesenjangan digital dengan pemerataan infrastruktur digital untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Salah satunya dengan pengadaan satelit multifungsi yang dapat membantu Pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet.

Menurut Menteri Johnny, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.

“Kita tetap harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data  bisa disalurkan dengan baik dan merata. Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” jelas Menkominfo dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3)

Menurut Menteri Johnny agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.

“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu, Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan, HBS  merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.

“Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan diorbit pada April tahun 2020 yang lalu,” jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit.

“Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.

Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kementerian Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor.

“Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor untuk HBS kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI sendiri karena ini sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO yang  sewa kontraknya akan berakhir di tahun 2024. Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini,” jelasnya.

Dirut Anang Latif menegaskan pengadaan satelit ini akan memberikan manfaat bagi BAKTI Kementerian Kominfo yang bertugas menjembatani kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.

“Harapannya dengan kehadiran dua satelit di tahun 2023, tentunya akan membuat ketersediaan bandwith sehingga layanan internet menjadi lebih memadai, lebih layak. Sehingga proses transformasi digital yang telah disiapkan bukan hanya oleh Kominfo, termasuk dengan kementerian dan lembaga lainnya di pemerintahan tentunya bisa makin lancar,” harapnya. [IPL/RM.ID]

Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah anggapan yang menyebut lembaga antirasuah tak pernah memiskinkan pelaku korupsi alias koruptor.

Sebab, dalam pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan, KPK tidak hanya menghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara. Tetapi juga mengoptimalkan assets recovery melalui perampasan aset.

“Umumnya, perampasan aset yang dilakukan KPK terhadap koruptor melalui pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan melalui tuntutan uang pengganti, denda maupun perampasan aset,” jelas Ali kepada RM.id, Kamis (17/3).

Asal tahu saja, sepanjang tahun 2012-2021, KPK sudah 43 kali melakukan perampasan aset.

Khusus di tahun 2020-2021, KPK telah mencetak delapan surat perintah penyidikan perkara TPPU.

“Prinsip TPPU akan diterapkan, jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset bernilai ekonomis. Seperti properti, kendaraan, surat berharga, dan lain-lain,” jelas Ali.

Ada banyak pertimbangan dalam penerapan pasal TPPU. Namun, goal-nya adalah tetap adanya upaya asset recovery hasil tipikor yang dinikmati oleh koruptor.

“Ini menjadi hal penting bagi KPK, dalam penyelesaian setiap perkara tipikor,” tandas Ali.

Penjelasan ini disampaikan Ali, menyusul maraknya desakan publik agar KPK mencontoh Bareskrim Polri, yang memiskinkan para crazy rich asal Medan dan Bandung, Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang mendapatkan kekayaan dari hasil menipu rakyat. Dengan menjadi afiliator aplikasi trader abal-abal.

Netizen menilai, perlakuan serupa mestinya juga diterima para koruptor.

“Senang denger kabar crazy rich yang menipu publik pakai trading. Cepat banget dipenjara dan dimiskinkan. Menunggu hal sama dilakukan ke koruptor. Cepat dipenjara, dimiskinkan, dipermalukan. Biar nggak liat lagi mereka dadah-dadah pede ke kamera, padahal nyedot darah rakyat,” tulis @iimfahima.

“Perlu lah para koruptor itu dimiskinkan. Masa hanya Indra Kenz & Doni Salmanan saja, ya harus sampai ke kasus korupsi juga,” cecar @SonyTriYantoH1.

Akun @Leonita_Lesatari menunggu ketegasan KPK menindak koruptor.

“Aset-aset “Crazy Rich” tersangka penipu sudah mulai ditarik (potensinya bakal dimiskinkan) dan ancaman hukuman 20 tahun. Kapan giliran yang sama untuk koruptor perampok uang negara?” tanyanya.

“Koruptor tenang saja, kan dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni haha,” ledek @PahibeStevy.

Pandangan tendensius terhadap koruptor juga diungkapkan @AikHoki.

“Crazy rich nggak bikin kaya raya sistem birokrasi juga sih. Makanya mudah dihabisi. Kalau koruptor, circle-nya sistem birokrasi. Udah semacam mafia birokrasi. Rantainya nggak terputus. Banyak teman nakalnya. Makanya yang “lindungi” banyak,” beber dia. [UMM/RM.ID]

Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) menaruh keyakinan yang amat besar, jagoannya bakal diterima masyarakat Indonesia Timur yang menjadi kadang Partai Golkar.

“Kami yakin, Pak Ganjar akan diterima masyarakat di Indonesia Timur. Kami akan segera deklarasi dan gencar sosialisasi di Sulawesi, dimulai di Sulawesi Selatan. Kami tak takut ini katanya basis Golkar. Karena sosok yang kami jual potensial dan kapabel,” kata Ketua GP Mania, Immanuel Ebenezer saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Keyakinan Noel bukan tanpa dasar. Kata dia, pada pemilu sebelumnya, Presiden Jokowi menang di Indonesia Timur. Karenanya, sebagai The Next Jokowi, Gubernur Jawa Tengah itu juga tak akan kesulitan diterima di wilayah ini.

Selain itu, Ganjar dinilai sosok bersih, tak punya beban masa lalu, rendah hati, merakyat dan memahami persoalan akar rumput. “Pengalamannya sebagai aktivis, anggota dewan, hingga kepala daerah jadi modal,” sebut mantan aktivisis 98 ini.

Ketua Jokowi Mania (JoMan) ini menambahkan, belum lama ini deklarasi untuk Ganjar berlangsung di Pantai Kelapa 6, Kelurahan Weri, Larantuka, Flores Timur NTT, Senin (14/3). NTT diharapkan Noel akan menjadi pelopor gerakan Indonesia Timur untuk perubahan 2024.

Deklarasi GP Mania NTT ini dihadiri ratusan relawan dari beragam latar belakang. Dari mulai pemuda, nelayan, pedagang, dan elemen masyarakat lain. “Kemenangan Jokowi di NTT tentu akan membawa kemenangan Ganjar di atas 99 persen pada 2024. Dua periode kepemimpinan Jokowi harus ditularkan ke pemimpin berikutnya. Dan itu hanya ada di Ganjar,” yakin Noel.

Di lain kesempatan, ternyata ratusan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Makassar di Sulawesi Selatan, mendeklarasikan Ganjar di Monumen Mandala, Senin (14/3).

“Deklarasi ini bentuk dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden 2024,” kata Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Makassar, Sarman.

Menurutnya, ratusan relawan mahasiswa dan milenial yang telah tergabung dalam Ganjar Milenial Makassar menilai, Gubernur Jateng ini sosok santun, bijaksana serta panutan bagi mahasiswa dan milenial.

Usai deklarasi, Ganjar Milenial Makassar konvoi bersama menggunakan becak motor (bentor) dari Taman Pakui hingga monumen Mandala. Mereka juga mengunjungi museum, makam pahlawan, dan melakukan bakti sosial membagikan 150 paket sembako. [FAQ/RM.ID]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan varian Deltacron yang merupakan gabungan Delta dan Omicron, belum masuk ke Tanah Air.

Varian itu sudah terdeteksi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, Prancis dan Denmark.

“Hingga saat ini, Pemerintah belum mendeteksi kasus varian Deltacron di Indonesia, dan kita akan terus memantau,” ungkap Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, kemarin.

Nadia memastikan, vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan masih efektif untuk mempertahankan diri dari varian apapun.

Karena itu, dia meminta masyarakat melengkapi vaksinasi dua dosis, yang ditambah dosis ke 3 atau booster. “Ini untuk menambah pertahanan kita dari sub varian Omicron ini,” imbuhnya.

Kendati begitu, vaksinasi saja tak cukup untuk menbendung varian Deltacron. Harus dikombinasikan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin.

Nadia mengungkapkan, saat ini capaian vaksinasi dosis kedua sudah menyentuh 73 persen dari target. Sementara capaian dosis satu sudah mencapai 93 persen. Tapi, capaian itu tak merata.

Faktanya, baru 40 persen dari 514 kabupaten/kota, atau sekitar 206 daerah yang sudah memenuhi target 70 persen vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Nadia mendorong wilayah lainnya segera mempercepat laju vaksinasi. Terutama bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia alias lansia, dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid.

Sebelumnya, Kemenkes menargetkan program vaksinasi Covid-19 dosis satu maupun dua rampung April tahun ini. Sedangkan, pemberian dosis ketiga atau booster, ditargetkan rampung akhir tahun.

Untuk mengejar target itu, Kemenkes menggenjot program vaksinasi dosis kedua.

“Diusahakan untuk mencapai rata-rata 750 ribu dosis per hari,” imbuh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Kemenkes ini.

Dalam kesempatan itu, Nadia juga membeberkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang mengalami tren perbaikan.

Kasus aktif dan konfirmasi turun, diikuti dengan penurunan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, dengan jumlah 19 persen.

Perbaikan juga terjadi pada jumlah kasus kematian Covid-19 yang mengalami penurunan sebesar 5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara positivity rate mingguan tercatat 13,98 persen, turun dari angka sebelumnya yang sempat tercatat di 14,25 persen pada Senin (14/3).

Tapi Nadia mengingatkan, meski indikator penanganan Covid-19 saat ini menunjukkan perbaikan, masyarakat tetap harus terus waspada, karena Indonesia masih dalam status pandemi.

“Sangat penting bagi kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi untuk terus menekan laju penyebaran virus,” ingatnya.

Terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof dr Zubairi Djurban mengatakan, belum banyak yang bisa dipastikan dari varian Deltacron.

“Hanya sedikit data yang dapat digunakan untuk mengukur khawatir atau tidak. Namun, sejumlah ahli mengatakan varian ini harus diawasi,” kata Zubairi, dikutip dari cuitannya di Twitter, kemarin.

Dia menjelaskan, Deltacron merupakan varian Covid-19 yang terdiri dari elemen Delta dan Omicron. Artinya, varian tersebut mengandung gen dari kedua varian itu yang membuatnya menjadi virus rekombinan.

Dari temuan awal, para peneliti baru mengidentifikasi kasus infeksi Deltacron di Amerika Serikat, Prancis, Denmark, Inggris dan Belanda.

“Apakah Deltacron lebih menular dan mematikan? Mungkin sekali tidak berbahaya ketimng vabarian Omicron. Belum bisa dipastikan. Karena jumlah kasusnya masih amat sedikit,” tutupnya. [DIR/RM.ID]

(prokes) untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 tidak lagi seketat tahun sebelumnya. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menilai, masyarakat sudah banyak yang sadar akan pentingnya menjalani prokes.

Pelonggaran tidak serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Namun, disesuaikan dengan level dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hanya daerah yang cakupan vaksinasi tinggi dan berhasil menurunkan angka kasus Covid-19 yang boleh melakukan pelonggaran.

“Bukan berarti seluruh langkah pengendalian (Pemerintah) tidak diterapkan lagi, namun masyarakat sudah dirasa mampu untuk bertanggung jawab masing-masing,” ujar Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers secara virtual, kemarin.

Pelonggaran prokes di wilayah PPKM level 2 sudah banyak ditemui di banyak tempat. Antara lain, perkantoran, sekolah, mall, restoran dan lain sebagainya.

“Jika di masa genting dianggap perlu melakukan pengendalian kasus dengan kebijakan berlapis dari Pemerintah Pusat, di masa depan kini kebijakan tersebut mulai disesuaikan kembali,” tuturnya.

Dia mengatakan, dalam sepekan terakhir kasus Covid-19 mengalami penurunan. Dia juga meminta masyarakat bersikap bijak. Menjaga kedisiplinan dalam menjalankan prokes, bukan formalitas taat pada aturan. Tapi bertujuan untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain.

“Kita telah bersama-sama menjalani kebijakan yang ketat seperti saat perjalanan dalam dan luar negeri. Lalu pengendalian pada fasilitas publik hingga pengendalian pada tingkat kecil melalui PPKM mikro,” beber Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini.

Diingatkannya, keberhasilan penurunan kasus ini tak lepas dari kerja keras semua lapisan. Harapannya tongkat estafet pengendalian kasus ini akan lebih banyak berpindah kepada setiap individu dan kelompok.

Turunnya kasus, tak berarti virus Covid-19 dari Indonesia. Sehingga prokes tidak bisa ditawar-tawar. Termasuk, penggunaan masker.

“Kita masih memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, termasuk kelompok rentan. Prokes sudah selayaknya menjadi bagian tak terpisahkan saat akan beraktivitas di masa adaptasi ini,” pesannya.

Untuk mempersiapkan masyarakat semakin mandiri, dalam menjalankan prokes Satgas mengarahkan masyarakat menjalankan perilaku aman dan produktif.

Selain prokes, Pemerintah juga menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Sayangnya, laju vaksinasi nasional menurun dan belum menunjukkan kenaikan di bulan Maret ini.

“Mohon kepada Pemerintah Daerah untuk kembali meningkatkan cakupan vaksin dosis lengkap dan booster di daerahnya,” imbau Wiku. [JAR]

menekankan sinergitas antara pemangku kepentingan di bidang kepemudaan demi mewujudkan pemuda Indonesia yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Menpora Amali pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Pemuda tahun 2022 dan Lokakarya Pembibitan Olahraga dan Rakernas BAPOPSI Tahun 2022 di Hotel Shangrila, Surabaya, Selasa (15/3) malam.

Pada sambutanya Menpora Amali menyampaikan bahwa, selama ini program kepemudaan ternyata banyak dilakukan di Kementerian atau Lembaga lain yang masih belum tersinergi dengan baik. Oleh karena itu, ia ingin acara ini nantinya bisa menghasilkan sinergi dalam menjalankan program kepemudaan.

“Kita sudah memiliki Undang-Undang Kepemudaan No 40 tahun 2009 yang menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan program tentang kepemudaan. Semua tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus meminimalisir ketidak singkronan program kegiatan kepemudaan. Sinergitas antara pemangku kepentingan di bidang kepemudaan sangat penting. Implementasinya harus sampai ke tingkat provinsi,” kata Menpora Amali.

“Kalau kita jalan sendiri-sendiri maka tidak akan tercapai tujuan besarnya. Acara ini untuk mensinergikan kebijakan yang secara panduan harus tersinkronasi. Kalau tidak tersinergi akan membingungkan yang ada di bawah. Harus ada aturan yang jelas mulai dari pusat sampai daerah,” harap Menpora yang disambut tepuk tangan para peserta.

Sementara Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah melaporkan bahwa, kegiatan ini diikuti oleh dispora seluruh Indonesia dan stake holder dari kementerian dan lembaga terkait. “Saya ingin rapat koordinasi ini menghasilkan suatu rumusan besar untuk kemajuan pemuda Indonesia,” ujar Faisal.

Ikut hadi pada acara tersebut Rektor Unesa Noorhasan, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah, Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam, Soleh, Deputi Peningkatan Prestasi Chandra Bhakti. [IPL]

Upaya membangun ekonomi rakyat harus terus diperjuangkan dengan senantiasa mengembangkan model kolaborasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Era konfrontasi seperti pada era kolonial tidak pas diterapkan di alam kemerdekaan seperti sekarang ini.

Tantangan yang dihadapi oleh ekonomi rakyat semakin kompleks terutama di era digital yang meniscayakan hubungan lintas batas (cross border) yang dapat memunculkan peluang-peluang baru sekaligus ancaman-ancaman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Demikian, disampaikan oleh Ketua Harian DPP APKLI yang juga Ketua Tim Perumus Silaturrahim Akbar Pimpinan Organisasi Ekonomi Rakyat Hery Haryanto Azumi dalam konferensi pers di Pondok Gede Center Cempaka Putih, Selasa (15/3).

Menurut aktivis yang kerap disapa Mas Hery ini, tidak ada kekuatan negara atau non-negara di dunia hari ini yang dapat bekerja sendiri mencapai tujuannya tanpa kehadiran yang lain.

“Saat ini dunia kita ditandai dengan kesaling-tergantungan (interdependent world) antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga kuncinya adalah integrasi dan inklusi yang berkeadilan,” terang Hery.

Demikian pula dengan penguatan ekonomi rakyat, diperlukan satu model kolaborasi dengan para stakeholders termasuk Pemerintah sebagai pemegang mandat politik rakyat. Kolaborasi ini sangat penting mengingat dunia hari ini digerakkan oleh kesadaran baru bahwa agar tercapai sustainable development goals maka harus ada sinergi antara People (manusia), Profit (keuntungan) dan Planet (lingkungan).

“Karena itulah kemudian pengembangan sistem ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan ekosistem yang diperlukannya,” sebutnya.

Namun demikian, lanjut Hery, ekonomi rakyat juga harus mengupgrade diri dengan berusaha selalu beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak tadi. Tanpa kemampuan beradaptasi maka dukungan pemerintah atau swasta manapun tidak akan berdampak besar terhadap pengembangan ekonomi rakyat.

“Adaptasi terhadap ekosistem digital harus digeluti para pelaku ekonomi rakyat agar potensi ekonomi yang besar di negeri sendiri dapat dapat dioptimalkan,” terang Pendiri Sustainability Group Indonesia ini.

Kekhawatiran sebagian para pelaku UMKM bahwa dengan digitalisasi maka pasar domestik akan dikuasai asing, kata Hery, harus dijawab dengan langkah nyata pemberdayaan dan percepatan transformasi digital di pihak ekonomi rakyat.

DPP APKLI merencanakan melakukan pendampingan agar sampai tahun 2023 sekitar 25 juta pelaku ekonomi rakyat telah siap untuk menjadi bagian dari pelaku ekonomi digital Indonesia.

“Saya yakin dengan kolaborasi antara Pemerintah, asosiasi bisnis dan profesi, pelaku ekonomi rakyat dan sisi permodalan ekonomi rakyat akan memainkan peran yang semakin penting dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional,” pungkas mantan Wasekjend PBNU ini. [FAQ]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan, Bali.

Penelusuran ini salah satunya dilakukan dengan memeriksa empat saksi dari pihak swasta di Polres Tabanan pada Selasa (15/3). Keempatnya adalah I Wayan Suastama, Made Adhi Susila, I Gede Made Susanta, dan I Nyoman Yasa.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan penggunaan dana DID untuk beberapa kegiatan proyek di Pemkab Tabanan. Di samping itu, dilakukan pendalaman dugaan ada aliran sejumlah uang untuk pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (16/3).

Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Sejumlah saksi sudah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi DID di Tabanan itu. Salah satunya, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo.

Namun, KPK sejauh ini belum mengumumkan secara jelas nama-nama para tersangka sekarang. Kebijakan KPK di era Firli Bahuri, pengumuman tersangka dilakukan ketika ada upaya paksa, baik penangkapan, maupun penahanan. [OKT]