Penulis: Tusnedi Azmart

Wanita hamil yang berhasil selamat dari ledakan di rumah sakit bersalin di Mariupol pada Rabu (9/3) lalu, kini telah melahirkan seorang bayi perempuan.

Dia bersalin di rumah sakit lain, pada Kamis (10/3).

“Dari obrolan kami pada Jumat (11/3), kondisi Marianna sehat. Anaknya telah diberi nama Veronica,” ungkap sang tante, Tatiana Liubchenko kepada CNN.

“Marianna melahirkan pada Jumat (11/3) pukul 10.30 malam, dalam kondisi mati lampu. Anaknya lahir sehat, dengan bobot 3 kg,” imbuhnya.

Liubchenko mengaku sangat mengkhawatirkan situasi dan kondisi Kota Mariupol yang kini terkepung.

“Kami mendapat informasi air dan makanan orang-orang di sana sudah habis. Kami sangat khawatir. Koridor hijau tidak dibuka. Rusia tidak mengizinkan, Makanan tidak datang. Kondisi di sana sangat dingin,” tuturnya.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya, yang menunjukkan foto Vishegirskaya dan putrinya yang baru lahir selama pidato di PBB, mengecam kebohongan Rusia terhadap Vishegirskaya setelah serangan bom di rumah sakit bersalin di Mariupol, Rabu (9/3).

Dia menjadi subyek kampanye disinformasi Rusia setelah pengeboman.

Melalui Twitter, Kedutaan Rusia di Inggris mencuit bahwa Vishegirskaya adalah seorang aktris dan serangan itu telah direkayasa.

Namun, tim disinformasi BBC menemukan bukti yang bertentangan dengan klaim tidak berdasar. Termasuk, entah bagaimana, ada beberapa wanita yang difoto di tempat kejadian.

Twitter kemudian menghapus tweet kedutaan Rusia, mengatakan mereka melanggar aturan terkait penyangkalan tindak kekerasan.

Informasi lain yang juga keliru adalah kabar Vishegirskaya tidak hamil. Namun, info ini dipatahkan oleh pernyataan sang blogger kecantikan, yang mengungkap dirinya hamil melalui akun Instagram pada Januari 2022. Beberapa minggu sebelum invasi Rusia ke Ukraina.

Dengan foto yang memamerkan perut buncitnya, Vishegirskaya bertanya kepada netizen, apakah dia akan memiliki anak perempuan atau laki-laki. Sementara tangan kanannya memegang jumper warna biru pupus, dan tangan kirinya memegang topi bayi warna pink.[HES]

 

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins angkat bicara soal invasi Rusia ke Ukraina, yang telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Masyarakat umum Ukraina telah menghadapi tank-tank Rusia di jalan dengan damai. Sementara lainnya, berjuang untuk kemerdekaan negara mereka.

Lebih dari dua juta warga Ukraina – kebanyakan perempuan dan anak-anak – terpaksa melarikan diri karena takut kehilangan nyawa.

Inggris dan Indonesia telah sama-sama memberikan suara di Majelis Umum PBB, bersama dengan  negara lainnya, untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, dan pelanggarannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Hanya 5 negara yang menentang – termasuk dua agresor – Rusia dan Belarus.

“Di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kami memilih bersama 32 negara lainnya, untuk menginvestigasi tindakan Rusia di Ukraina, dengan hanya dua negara yang memberikan suara menentang. Saya bangga, Inggris dan Indonesia serta mitra demokratis kami lainnya, berdiri bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, melawan invasi Rusia,” beber Dubes Jenkins dalam keterangan yang dirilis Kedubes Inggris untuk Indonesia, Sabtu (12/3).

“Kami juga menentang agresi tak beralasan Rusia, dengan lebih dari seratus kebohongan berbeda, yang mereka gunakan, untuk membenarkan invasi ini. Benar atau salahnya suatu tindakan, tidak pernah sejelas dalam kasus ini,” tegasnya.

Pasal 2 Piagam PBB menyatakan: “Semua anggota harus menahan diri, dalam hubungan internasional mereka, dari penggunaan ancaman atau kekerasan, terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.”

Dubes Jenkins menuturkan, serangan yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina, adalah serangan yang tidak beralasan, direncanakan dan brutal.

Inggris dan Indonesia memberikan suara mayoritas, yang didukung oleh negara-negara dari Afghanistan hingga Yaman, Turki hingga Arab Saudi, Malaysia.

Hampir semua negara mengakui, tindakan Putin merupakan ancaman bagi perdamaian dunia.

Mereka yang membela Putin, mencoba menjelaskan bahwa Ukraina telah membuat Rusia memutuskan untuk menyerang. Mereka mengatakan bahwa, Ukraina pantas mendapatkan serangan ini. Mereka berpendapat, Ukraina seharusnya tidak memperluas kebebasan dan mengeksplorasi hak kedaulatan mereka, untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Semestinya, itu adalah pilihan demokratis.

Para pembela Putin mengatakan, Ukraina seharusnya terus menjadi koloni Rusia. Mereka mestinya tidak diberikan kebebasan untuk memutuskan urusan dan kebijakan luar negeri mereka sendiri.

“Imperialisme seperti ini tidak lagi dapat diterima, di dunia yang sekarang ini. Negara-negara harus bebas menentukan urusannya sendiri,” ujar Dubes Jenkins.

Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, Ukraina memilih untuk menyetujui deklarasi kemerdekaan mereka, dengan mayoritas 92,3 persen. Setiap provinsi di Ukraina mendukung kemerdekaan.

Mereka yang berargumentasi bahwa Putin mencoba untuk menghalangi NATO dalam berekspansi, telah gagal memahami NATO. Atau mereka secara sengaja telah menyebarkan kesalahan pengertian tentang NATO.

NATO selalu menjadi aliansi yang defensif – beranggotakan negara-negara yang setuju untuk saling membela jika terjadi serangan. NATO tidak menginvasi Ukraina, atau Georgia, atau menempatkan pasukan militer di Moldova dan melawan persetujuan rakyatnya. Tapi Rusia, melakukannya.

NATO tidak menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil. Rusia melakukannya.

Invasi Rusia juga melakukan pelanggaran mengerikan terhadap hukum hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan perang.

Secara tidak bertanggung jawab, Rusia menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan menyerang rumah-rumah warga sipil.

Serangan yang baru-baru ini dilancarkan ke sebuah rumah sakit anak-anak di Mariupol, adalah sebuah aksi yang sangat kejam, tidak bertanggung jawab dan mengerikan. Hanya sedikit hal yang lebih kejam, dibanding tindakan sengaja menyerang mereka yang rentan dan tak berdaya.

Serangan membabi buta terhadap warga sipil tak berdosa, sama dengan kejahatan perang. Rezim Putin harus bertanggung jawab. Apa yang terjadi selanjutnya sangat penting bagi perdamaian dan keamanan global.

“Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, Inggris tetap yakin bahwa agresi kotor Putin di Ukraina pada akhirnya akan gagal,” tegas Dubes Jenkins.

Inggris akan terus mendukung pemerintah Ukraina dalam menghadapi serangan ini, dan memastikan bahwa Rusia memenuhi dorongan yang luar biasa di Majelis Umum PBB, yang menurut resolusinya, dengan cara:

1. Menegaskan kembali komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina

2. Mengecam keras agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina yang melanggar Pasal 2 Artikel 4 Piagam PBB

3. Menuntut agar Federasi Rusia, segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap Ukraina, dan dengan segera, serta sepenuhnya dan tanpa syarat, menarik semua kekuatan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional

4. Mengutuk semua pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia

Dubes Jenkins menekankan, Inggris dan komunitas internasional harus terus mendukung prinsip-prinsip dan persyaratan PBB ini, untuk menolak agresi Rusia yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Serta untuk mempertahankan kebebasan, demokrasi, dan kedaulatan negara-negara di seluruh dunia.

“Indonesia adalah mercu suar prinsip-prinsip tersebut di Asia Tenggara. Ukrainajuga  berhak mempertahankan prinsip-prinsip tersebut,” pungkas Dubes Jenkins. [HES]

Harapan Ukraina untuk gabung dalam keanggotaan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sudah pupus. NATO yang awalnya diharapkan bisa jadi beking, ternyata tidak banyak menolong Ukraina dari serangan Rusia. Ukraina dinilai mulai nyadar telah dikadalin Amerika cs dan siap terima syarat dari Rusia.

Salah satu pemicu Rusia memutuskan melakukan serangan, tak lepas dari upaya Ukraina untuk bergabung dalam keanggotaan NATO. Bahkan saat perang dengan Rusia sedang berkecamuk, Ukraina terus mendesak NATO agar proses keanggotaannya bisa segera dipercepat.

Namun hingga sekarang, permohonan keanggotaan bagi Ukraina tidak juga dikabulkan NATO. Padahal selama serangan berlangsung, sejumlah wilayah di Ukraina hancur lebur akibat tembakan rudal Rusia.

NATO juga tidak berbuat banyak untuk meredam keganasan Rusia. Pasukan tentara NATO hanya berjaga-jaga di daerah perbatasan Ukraina, tanpa ikut masuk dalam medan pertempuran.

Forum dialog yang dilakukan Rusia dan Ukraina juga belum menghasilkan keputusan memuaskan. Padahal sudah 3 kali perwakilan dari Rusia dan Ukraina melakukan perundingan. Terakhir, perundingan yang digelar di Belarus, Senin (7/3) malam, juga gagal. Rusia tetap saja menggempur sejumlah wilayah di Ukraina.

Rusia menolak menghentikan gempurannya ke Ukraina, bila 4 syarat yang diajukan tidak juga dipenuhi. Salah satu syaratnya, yakni meminta Ukraina bersikap netral dan tidak memihak Barat apalagi bergabung dengan NATO.

Kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta Rusia untuk bertemu di meja perundingan. Presiden berlatar belakang komedian itu berjanji, kali ini, Ukraina siap memenuhi syarat yang diajukan Rusia, termasuk tidak bergabung dengan NATO.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ABC News, Zelensky menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan yang diberikan Moskow.

Menanggapi seluruh tuntutan Rusia itu, Zelensky menegaskan, yang harus dilakukan Putin saat ini adalah memulai kembali pembicaraan. Soal tuntutan tidak bergabung NATO, Zelensky mengatakan, Ukraina sudah kehilangan minat lagi bergabung dengan NATO.

Ia sadar, ini masalah sensitif dan menjadi alasan Rusia menyerang Ukraina. Apalagi ia kini sadar, ternyata Amerika Serikat dan sekutunya tidak siap menerima Ukraina. Bahkan membiarkan saat Ukraina digempur Rusia habis-habisan.

Zalensky menegaskan, sebagai presiden, dirinya tak akan mengemis keanggotaan pada NATO. “Aliansi (NATO) ternyata takut akan hal-hal kontroversial, dan berhadapan dengan Rusia,” kata Zelensky, seperti dikutip dari AFP, kemarin.

Namun soal tuntutan pengakuan kemerdekaan wilayah separatis Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, Zelensky tidak langsung menyanggupinya.

Menurut dia, kedua wilayah itu sebagai republik semu karena hanya diakui Rusia. Meski begitu, Ia menegaskan, Ukraina terbuka untuk berkompromi.

“Kita bisa mendiskusikannya dan mencari solusi soal bagaimana orang-orang di wilayah-wilayah ini bisa terus hidup,” cetus Zelensky.

Ia menambahkan, tak ingin mengambil keputusan gegabah sebelum menjalani diskusi dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang terpenting, kata dia, Rusia harus mulai kembali ke meja perundingan. [BCG]