Penulis: Tusnedi Azmart

Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming memenuhi panggilan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin sebagai saksi kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi, Senin (25/4).

Ditemui wartawan usai persidangan, Mardani merasakan kejanggalan dengan kasus suap terkait izin peralihan pertambangan yang terjadi tahun 2012 itu.

“’Ini sesuatu yang lucu bagi saya karena (proses izin) pada 2012, kenapa ributnya pada 2021? Kenapa perusahaannya pada saat perubahan tidak memprotes bahwa ini tidak benar?” ujar Mardani seusai memberi kesaksian secara langsung di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Keanehan itu bertambah, setelah muncul tudingan yang menyebutnya mangkir dari persidangan dengan membawa-bawa nama HIPMI dan PBNU.

“Saya merasakan dengan saya hadir (secara virtual) pada sidang yang lalu, di-tagline bahwa Bendum NU dan Ketum HIPMI tidak hadir. Saya merasakan ini ada suatu settingan dan framing yang mau menjatuhkan saya,” ucapnya.

Sebagai warga negara yang baik, Mardani mengaku memenuhi panggilan sebagai saksi pada persidangan tersebut demi menghormati hukum dan mencegah berbagai pemberitaan yang tidak benar terkait dirinya.

“Selama ini banyak pemberitaan yang mengatakan saya mangkir. Padahal, saya sudah memberikan keterangan bahwa di sidang pertama, di sidang kedua saya tidak bisa, dan di sidang ketiga sudah ada kesaksian di bawah sumpah yang saya anggap harusnya saya tidak perlu hadir. Tapi pada saat (kesaksian tertulis) akan dibacakan, hakim tidak membolehkan dan meminta saya tetap hadir, paling tidak secara online,” bebernya.

“Insya Allah nanti dalam proses (persidangan) ini akan ketahuan semua siapa di yang ada di belakang ini,” imbuh Mardani, yang saat memberi keterangan pers didampingi penasihat hukumnya dan tokoh Kalsel Habib Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua.

Dalam kesaksiannya hari ini, Mardani yang juga ketua umum HIPMI itu menjawab seluruh pertanyaan ketua majelis hakim Yusriansyah dengan tuntas. Semua pertanyaan baik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, maupun hakim lain juga dijawab dengan lugas.

Mardani mengakui, dirinya memang menandatangani SK pengajuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena memang sudah ada rekomendasi dari dinas. Hal itu menjadi dasar penerbitan SK.

Dalam rekomendasi itu dijelaskan bahwa semua proses pengajuan IUP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya tidak akan memberikan tanda tangan seandainya tahu izin itu bertentangan dengan hukum,” tegas Mardani.

Mardani melanjutkan, sebelum menandatangani surat tersebut, telah ada paraf dari kepala dinas, yakni Dwijono Putrohadi, sehingga ia turut membubuhkan tanda tangannya.

“Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan, maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya,” beber Mardani yang kala itu menjabat bupati Tanah Bumbu Periode 2010-2015.

“Setelah diparaf oleh kabag Hukum, kemudian bia asisten atau sekda maka saya menyatakan bahwa proses ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan makanya saya memberikan tanda tangan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, harusnya proses itu tidak sampai ke meja saya,”  tambah Mardani.

Mardani pun kembali menegaskan, dirinya tak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang terjadi pada 2011 tersebut. Saat itu pengajuan IUP dinyatakan bebas tanpa ada masalah. Termasuk saat diverifikasi oleh Pemprov Kalimantan Selatan hingga pusat.

“Dibawa ke Provinsi, dan provinsi menyatakan tak ada masalah saat itu. Dibawa lagi ke Kementerian ESDM, diverifikasi lagi sesuai aturan dan telah keluar (dokumen) Clear and Clear, berarti permasalahan itu tidak ada,” lanjutnya.

CnC yang dimaksud Mardani, tidak tumpang tindih dan izinnya sesuai peraturan. Artinya, IUP yang dinyatakan CnC adalah IUP yang status izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan. Wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain dan kawasan konservasi alam.

Saat Mardani bersaksi, di luar ruang sidang, ribuan massa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel. GP Ansor dan Banser, serta pengurus HIPMI Kalsel dan Pusat hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan.

Mereka datang untuk memberikan dukungan moril terhadap Mardani. Mardani pun tak lupa menghaturkan terimakasih kepada organisasi-organisasi besar tersebut yang telah memberikan dukungan penuh terhadapnya.

“Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas solidaritas kawan-kawan, setelah saya sampaikan permasalahan ini. Alhamdulillah saya mendapat dukungan dari NU dan HIPMI,” tutur Mardani. [OKT/RM.ID]

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman hari ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Banjarnegara.

Dikonfirmasi soal ini, Boyamin mengakui kenal dengan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, yang jadi pesakitan dalam kasus tersebut.

“Aku berteman dan mengenal Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang telah ditahan KPK,” aku Boyamin, lewat keterangan tertulis, Senin (25/4).

Boyamin mengaku sudah mengenal Budhi sejak 2010. Dia awalnya menjadi kuasa hukum dari perusahaan orang tua milik Budhi.

“Namun, sejak Budhi Sarwono jadi Bupati maka perusahaan tersebut ditarik sepenuhnya saham menjadi milik orangtuanya dan Budhi Sarwono tidak punya saham dan tidak jadi pengurus,” terangnya.

Boyamin pun menegaskan, hubungannya dengan Budhi tidak terkait kasus yang ditangani KPK. Dia juga mengaku tidak pernah mengetahui perbuatan Budhi yang diduga melanggar hukum. “Sebagai teman, aku prihatin atas kasusnya, namun aku tidak akan pernah jadi kuasa hukumnya,” tutur Boyamin.

Boyamin juga mengaku sering menolak tawaran kerja dari Budhi. Salah satunya saat diminta menjadi panitia seleksi jabatan sekretaris daerah pada 2018. “Sepenuhnya aku clear dari urusan Budhi Sarwono sebagai Bupati,” tandasnya.

KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017 sampai 2018. Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPPU.

“Tim penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/3).

Ali mengatakan pihaknya sudah mengantongi banyak bukti terkait dugaan TPPU Budhi. Meski begitu, KPK masih melakukan pencarian bukti lain untuk mempertajam tudingannya ke Budhi. [OKT/RM.ID]

Masyarakat Indonesia di kota Malmö, Swedia Selatan merayakan Hari Bumi dengan menampilkan kebudayaan Kalimantan, khususnya Dayak, Sabtu (23/4).

Acara peringatan Hari Bumi tersebut, diinisiasi organisasi nirlaba, The Swedish Indonesia Bagus Association (Bagus). Menurut keterangan KBRI Stockholm yang diterima di Jakarta, Senin (25/1), acara peringatan Hari Bumi itu bertajuk Stories and Sounds from Borneo.

Acara berlangsung selama dua jam di Studiefrämjandet, lembaga pendidikan Swedia yang telah lima tahun bekerja sama dengan Bagus.

“Masyarakat Dayak hidup di paru-paru dunia. Selama ribuan tahun mereka hidup secara harmonis dengan hutan. Karena itulah Bagus sangat antusias mempromosikan budaya Dayak,” kata Ketua Bagus, Hans Hansson.

Dalam acara Hari Bumi itu, sembilan anak berusia 5-13 tahun dari organisasi Bagus membawakan tarian Gantar. Mereka merupakan anak-anak WNI yang sedang bekerja dan bersekolah di Swedia, anak-anak campuran Indonesia-Swedia, serta anak-anak yang berasal dari negara lain.

Puncak acara tu adalah penampilan musik Sape oleh Laetania Belai Djandam (20), mahasiswi suku Dayak yang sedang menempuh pendidikan Kesehatan Masyarakat di Universitas Sheffield, Inggris. Belai memainkan lagu Lan e dan Leleng mengiringi tarian anggota Bagus bernama Amra Crupic.

Selanjutnya, Belai yang aktif dalam organisasi Climate Reality Indonesia,  bercerita tentang kondisi hutan Kalimantan dulu dan kini. Dia juga berbagi tentang cara dan upaya seharusnya dalam melindungi hutan tropis di Kalimantan.

Belai yang masih belia itu terlihat tak kuasa menahan air matanya saat menceritakan kondisi hutan dan ancaman kerusakan lingkungan tempat tinggal masyarakat Dayak.

Dalam acara itu, Bagus juga bekerja sama dengan para mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Scania, Swedia Selatan. Para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Lund menampilkan tarian Burung Enggang yang dinamis untuk memukau penonton.

Selain itu, para mahasiswa lainnya menyanyikan lagu Cik-Cik Periuk dan Ampar-Ampar Pisang sambil diiringi permainan piano.

Para penonton menyatakan kekagumannya terhadap pertunjukan itu. “Program yang sangat bagus, musiknya bagus juga tari-tariannya memukau. Saya sangat menikmati,” kata Simon Olsson (30), pria asli Swedia.

Acara itu ditutup dengan tarian Manari Manasai yang diikuti para penonton dengan menari bersama berkeliling aula pertunjukan.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Denmark Dewi Wahab pun ikut ambil bagian dalam tarian tersebut. Sementara, Dubes RI untuk Swedia yang berhalangan hadir menyatakan kegembiraannya atas inisiatif Bagus yang menampilkan dan mempromosikan kebudayaan di Kalimantan.

”Apalagi ibu kota baru akan dibangun di sana,” katanya menutup pembicaraan lewat telepon bersama pengurus Bagus.[MEL/RM.ID]

Pemerintah Turki memberikan dukungan bagi suksesnya Presidensi G20 Indonesia.

Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia memang terus menjalin komunikasi dan konsultasi dengan semua negara anggota agar di tengah situasi dunia. Hal ini agar negara G20 tetap dapat bekerja dan berkontribusi bagi upaya dunia untuk pulih dari pandemi.

Demikian dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/4).

Dukungan yang diberikan pemerintah Turki menurutnya menjadi poin penting karena hal itu didasarkan pada konsensus, dan bukan menjadi keputusan sebagian negara saja. “Dukungan ini penting. Bukan keputusan sebagian negara, bahkan Indonesia saja,” katanya.

Diketahui bahwa Turki menjadi ketua di MIKTA, yaitu kemitraan inovatif yang menyatukan Meksiko, Indonesia, Republik Korea (ROK), Turki, dan Australia. Sedangkan Indonesia juga saat ini menjadi ketetuaan di G20.

Keduanya memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Sebagai tuan rumah, Indonesia melakukan berbagai upaya agar KTT G20 berjalan lancar dan memastikan seluruh negara hadir.

“Indonesia harus melobi Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap hadir dan bila mereka ingin menghukum Rusia silahkan mereka walk out. Namun tidak dengan cara memboikot atau tidak hadir,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dan Menlu Turki Mevlüt Çavuşoğlu sepakat untuk memajukan prioritas G20 dalam mengatasi pandemi, menciptakan ketahanan kesehatan global, dan mendorong transformasi digital dan transisi energi.

Menlu Turki juga menyampaikan kembali dukungan kuat Turki terhadap presidensi dan prioritas Indonesia di G20. G20 adalah forum ekonomi untuk pemulihan global, bukan untuk mengangkat konflik politik.

Indonesia dapat melakukan sejumlah hal dan merangkul lebih banyak dukungan dari berbagai negara. Hikmahanto menekankan, pentingnya komunikasi yang dilakukan Indonesia agar semua negara hadir saat KTT nanti.

“Menurut saya Indonesia harus melobi negara-negara yang berencana akan memboikot. Sampaikan bahwa G20 harus bisa membuat terobosan sehingga ekonomi dunia akan tumbuh. Dengan memboikot maka mereka akan bertanggungjawab atas kemerosotan ekonomi dunia,” ujarnya.

Turki mendorong perundingan perdamaian dan menegaskan kembali pentingnya segera menghentikan perang dan mendorong cara-cara damai untuk mencapai resolusi atas konflik.

Di sisi lain, prioritas G20 adalah untuk pemulihan global sehingga diperlukan upaya bersama dan dukungan banyak negara guna memastikan hal tersebut. Dukungan yang diberikan Turki dapat memberikan imbas positif yang signifikan dalam Presidensi G20 Indonesia dan menjaga prioritas G20.

“Iya dukungan Turki memberi imbas positif. Bila perlu Menlu bertemu langsung dengan para Menlu G20 untuk mendapatkan dukungan seperti dari Turki,” pungkasnya. [DIT/RM.ID]

Emmanuel Macron akhirnya berhasil memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden Prancis hingga lima tahun ke depan, usai menggulingkan Marine Le Pen yang tetap mendapat suara tertinggi dari kelompok sayap kanan, dalam Pilpres 24 April kemarin.

Macron yang menang meyakinkan dengan angka 58,55 persen adalah presiden pertama Prancis yang berhasil terpilih kembali, dalam 20 tahun terakhir.

Kepada para pendukungnya yang bersuka cita di kaki Menara Eiffel, politisi haluan tengah itu menegaskan, Pilpres telah usai. Dia berjanji akan menjadi Presiden untuk semua kalangan.

“Sebuah jawaban harus ditemukan atas kemarahan dan ketidaksepakatan, yang membuat banyak rekan senegara kita memilih sayap kanan ekstrem. Itu akan menjadi tanggung jawab saya dan orang-orang di lingkaran saya,” kata Macron dalam pidato kemenangannya di Champs de Mars, Minggu (24/4).

Kemenangan Macron disambut gembira oleh para pemimpin Eropa. Mereka lega. Karena sebelumnya mengkhawatirkan Marine Le Pen dari kelompok sayap kanan, muncul sebagai pemenang Pilpres. Maklumlah, selama ini, Le Pen selalu menawarkan serangkaian kebijakan anti-Uni Eropa.

“Bersama-sama kita akan memajukan Prancis dan Eropa,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen seperti dikutip BBC, Senin (25/4).

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymr Zelensky dari Ukraina, yang sebelumnya telah meminta warga Prancis untuk mendukung Macron, mengucapkan selamat kepada “teman sejatinya”.

Zelensky mengaku sangat menantikan Eropa yang kuat dan bersatu.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson juga menyambut baik kemenangan Macron.

“Selamat untuk @EmmanuelMacron, atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Prancis. Bagi Inggris, Prancis adalah sekutu dekat dan penting. Saya siap mengeratkan kerja sama, baik untuk kedua negara ataupun global,” cuit PM Johnson via Twitter, Minggu (24/4).

Jumlah Pemilih Terendah

Jumlah pemilih dalam Pilpres Prancis tahun ini, hanya di bawah 72 persen. Terendah dalam Pemilihan Presiden sejak 1969.

Lebih dari tiga juta suara rusak atau kosong.

Saat Pilpres digelar, sebagian besar warga Prancis memang sedang berlibur. Namun, jumlah pemilih yang rendah juga mencerminkan sikap apatis pemilih, yang mengeluh tidak ada kandidat yang mewakili mereka.

Sebagian besar pemilih muda, disebut menghindari putaran kedua.

Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon, yang keok tipis oleh Le Pen di putaran pertama pemungutan suara dua minggu sebelumnya, mengecam kedua kandidat.

“Kabar baik. Prancis menolak untuk mempercayai Marine Le Pen. Sementara Macron, terpilih dengan cara yang lebih buruk dibanding presiden lainnya. Dia mengapung di lautan abstain, dan surat suara kosong dan rusak,” cetusnya.

Belum Berakhir

Krisis biaya hidup yang dihadapi jutaan rakyat Prancis menjadi isu nomor satu kampanye pemilu. Kelompok anti Macron menuduhnya arogan, dan bertindak sebagai presiden orang kaya.

Namun, lewat siaran radio, Perdana Menteri Jean Castex mengatakan, pemilihan kembali presiden mengirim pesan kuat di tengah krisis yang dihadapi Prancis.

Selanjutnya, pemimpin politik Prancis akan berkumpul kembali dan bertarung dalam pemilihan parlemen, pada Juni mendatang.

Macron mungkin memiliki suara mayoritas untuk saat ini, tetapi kandidat yang kalah dari putaran pertama sudah memiliki kampanye baru di depan mata.

Melenchon siap menjadi ancaman, dan menegaskan keinginannya menjadi Perdana Menteri.

Dalam pidatonya pada Minggu (24/4) malam, Le Pen mengatakan kepada para pendukungnya, bahwa pertandingan belum sepenuhnya berakhir.

Dia bilang, risiko Macron untuk mempertahankan kekuasaan sangat tinggi. [HES/RM.ID]

Bos sebuah perusahaan kecil di Wuhan, China, bikin kontroversi. Penyebabnya, sang bos meminta karyawannya mengirimkan tangkapan layar sisa baterai ponsel mereka sebelum pulang dari kantor.

Sang bos yakin, kinerja perusahaannya yang buruk dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan waktu yang dihabiskan karyawan di ponsel mereka. Sang bos menganggap, para karyawannya lebih sibuk dengan ponsel daripada bekerja.

Dilansir Oddity Central, kemarin, seorang karyawan perusahaan itu mengungkapkan di media sosial Weibo, bahwa dia dan rekan-rekannya diminta untuk masuk ke menu pengaturan telepon. Lalu, mereka diminta mengambil tangkapan layar penggunaan baterai untuk hari itu. Kemudian, mereka mengirimkannya ke bos mereka.

Kebijakan itu tentu saja memicu kontroversi di media sosial. Ada yang menyebutnya tidak berguna. Sementara yang lain menyarankan karyawan perusahaan itu lebih baik berhenti dan mencari tempat kerja lain.

“Keterlaluan. Saat perusahaan mulai melakukan hal-hal seperti itu, Biasanya kesuksesan perusahaan itu akan mengalami penurunan,” komentar salah satu pengguna Weibo.

Karyawan-karyawan perusahaan itu tak bisa mengeluh. Karena akan berisiko kehilangan pekerjaan. Jadi mereka tetap melaksanakan kebijakan nyeleneh tersebut. [PYB/RM.ID]