Penulis: Tusnedi Azmart

Angka kematian akibat Covid-19 di Shanghai, China, bertambah tujuh, kemarin. Dengan demikian, total terdapat 10 kasus kematian.

Total 10 kasus kematian dalam dua hari berturut-turut, telah memberikan peringatan kepada penduduk di kota setingkat provinsi di China itu. Pasalnya, tingkat cakupan vaksinasi di sana masih rendah.

Tujuh tambahan kasus kematian di Shanghai pada Selasa (19/4) berasal dari pasien positif Covid-19 yang berusia 60 hingga 101 tahun.

“Mereka semua tidak divaksinasi dan penyebab langsung kematian adalah penyakit bawaan,” kata pejabat otoritas kesehatan Kota Shanghai, Wu Qianyu, dilansir Reuters.

Total 10 kasus itu terjadi selama gelombang terakhir Covid-19 yang hingga kini telah menginfeksi lebih dari 300.000 warga di kota tersebut. Pemerintah Kota Shanghai menyebut, hanya 62 persen dari 3,6 juta lansia di Shanghai yang menjalani vaksinasi lengkap.

Cakupan vaksinasi lansia di Shanghai sangat rendah dibandingkan dengan di Kota Beijing, di mana 80 persen lansia sudah mendapatkan suntikan dosis vaksin lengkap.

Di Provinsi Jiangxi, Provinsi Anhui dan Provinsi Shandong, cakupan vaksinasi lengkap untuk lansia bahkan telah mencapai 90 persen. Sedangkan di Kota Chongqing, Provinsi Henan, dan Provinsi Hubei telah mencapai 85 persen.

Data Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) menyebutkan, warga berusia di atas 60 tahun yang mendapatkan vaksin dosis lengkap secara nasional mencapai 79 persen.

Sampai saat ini, Kota Shanghai masih menjalani lockdown, meski beberapa industri sudah mulai beroperasi secara terbatas. Pemerintah pun meminta kerja sama masyarakat agar mau melakukan tes kesehatan ke sebagian besar populasi. Ini upaya ketika kota itu menurunkan transmisi komunitas ke nol setelah lebih tiga pekan menjalani lockdown.

Permintaan itu datang karena beberapa orang menolak untuk bergabung dalam tes PCR karena kelelahan dan takut bahwa di dalam antrean justru menempatkan mereka pada risiko infeksi yang lebih besar.

Warga berbagi cerita di media sosial tentang bus yang membawa warga positif Covid ke karantina, termasuk bayi dan orang tua. Hal ini memicu kecemasan di masyarakat tentang tindakan kejam yang dirancang untuk sepenuhnya menghentikan penyebaran virus.

China, tempat virus Corona pertama kali diidentifikasi di pusat Kota Wuhan pada akhir 2019, telah memilih kebijakan nol Covid dengan menekankan untuk mencegah penularan.

“Dengan melakukan beberapa putaran pengujian PCR berturut-turut, kami akan dinamis mendeteksi kasus positif sedini mungkin. Ini akan membantu kami mencapai nol Covid di tingkat komunitas lebih cepat,” kata pejabat kesehatan Kota Hu Xiaobo.

Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Shanghai bertujuan menghentikan penyebaran Covid-19 di luar area karantina. Varian Omicron yang menyebar cepat telah mendorong lonjakan besar dalam kasus infeksi di kota metropolitan berpenduduk 25 juta orang tersebut.

Pemerintah telah memberlakukan pembatasan pergerakan yang ketat dan beberapa putaran pengujian massal untuk memerangi wabah tersebut.

“Mereka sakit parah setelah masuk ke rumah sakit, dan meninggal setelah upaya penyelamatan tidak efektif. Penyebab langsung kematian adalah penyakit penyerta,” kata Pemerintah Shanghai dalam sebuah pernyataan. [DAY/RM.ID]

Acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti tahun ini, terasa lebih syahdu.

Hujan yang mengguyur dan lantunan shalawat, mengiringi bukber yang digelar di kediaman Dubes Bharti, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Hujan tak memberatkan langkah para tamu untuk datang ke acara itu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, sejumlah diplomat asing yang bertugas di Indonesia, hingga pejabat sipil dan militer Tanah Air, tampak hadir. Mereka kompak berbatik. Sedangkan beberapa diplomat wanita dari Kedubes India di Jakarta, mengenakan sari.

Sore itu, Dubes Bharti menjamu para tamu yang datang dengan beberapa hidangan khas yang berasal dari beberapa negara bagian di India. Mulai dari Punjab hingga Hyderabad. Hidangannya, antara lain nasi briyani, ayam tandoori, rajma masala, roti naan, hingga pani puri. Kurma dan es buah juga melengkapi sajian sebagai takjil.

Sambil menunggu adzan maghrib berkumandang, Dubes Bharti bercerita soal Ramadan dan Idul Fitri di negara asalnya. Dubes Bharti menjelaskan, populasi Muslim di India terus bertambah setiap tahunnya. “Selama 34 tahun terakhir, populasi Muslim bertambah dari 130 juta menjadi 190 juta,” kata Dubes Bharti, yang mengenakan batik nuansa gelap dan berpeci hitam khas Nusantara.

Menurut Dubes Bharti, beberapa negara bagian memiliki jumlah umat Muslim dalam jumlah besar seperti Karala, Kashmir, hingga Gujarat. Menurut Pew Research Center, jumlah umat Muslim India pada 2020 sebanyak 15,5 persen dari total penduduk India (1,3 miliar), yaitu sekitar 213 juta jiwa.

Karena banyaknya populasi Muslim di India, Ramadan dan Idul Fitri dirayakan besar-besaran. Seperti halnya Festival Diwali bagi umat Hindu. Bahkan, umat Hindu di India, kerap mencontoh tradisi yang dijalankan saat Ramadan maupun Idul Fitri.

“Kenapa? Karena ketika Idul Fitri, teman-teman Hindu bisa pergi ke rumah teman-teman Muslim,” kata Dubes yang bertugas di Jakarta sejak 2021.

Menurutnya, meski memiliki agama yang beragam, India yang mayoritas Hindu, memiliki toleransi yang tinggi. Itu lantaran ajaran filosofi yang sudah berkembang di masyarakat untuk waktu yang sangat lama. Bahkan sebelum munculnya agama. Dubes Bharti bilang, di balik Hinduisme, terdapat diktum bahwa “seluruh dunia adalah satu keluarga”.

Meski memiliki metode yang berbeda, baik itu melalui Kristen, Islam, Yahudi, Budha, atau Hindu, namun pada dasarnya manusia berusaha mencari Tuhan.

“Dalam filosofi kami, itu adalah toleransi. Kita ada di perjalanan yang sama, meski jalannya berbeda,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Yahya Cholil Staquf menyatakan, warga NU ingin menjalin persahabatan dengan rakyat India di berbagai bidang. [PYB/RM.ID]

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat panas dingin setelah China masuk Kepulauan Salomon di Pasifik dilandasi pakta keamanan.

Selasa (19/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin hanya mengatakan, kerangka kerja pakta kerangka kerja telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Kepulauan Solomon Jeremiah Manele dan Penasihat Negara dan Menlu China Wang Yi. Namun, dia tidak merinci tempat dan waktu penandatanganan itu terjadi.

“Izinkan saya mengatakan ini lagi. Menteri luar negeri China dan Kepulauan Solomon secara resmi menandatangani perjanjian kerangka kerja antar-pemerintah tentang kerja sama keamanan antara kedua negara tempo hari. Saya tidak mendengar adanya kunjungan Menteri Luar Negeri China ke Kepulauan Solomon,” terangnya dilansir Xinhua.

Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare di Parlemen, Rabu (20/4) mengkonfirmasi pakta tersebut telah ditandatangani Menlu kedua negara, namun dia juga tidak memberi rinciannya. Sogavare lebih menekankan, kesepakatan dilakukan dengan mata terbuka tentunya menjunjung tinggi kepentingan nasional Solomon.

“Biarkan saya meyakinkan orang-orang Kepulauan Solomon bahwa kami membuat perjanjian dengan China dengan mata terbuka lebar dipandu kepentingan nasional kami,” kata Sogavare.

Sogavare mengatakan kepada parlemen bahwa merupakan kehormatan dan hak istimewa untuk mengumumkan bahwa kesepakatan itu telah ditandatangani oleh pejabat di Honiara dan Beijing “beberapa hari yang lalu”. Namun dia menolak memberi tahu pemimpin oposisi kapan versi pakta yang ditandatangani itu akan dipublikasikan. Sementara kesepakatan keamanan bilateral dengan Australia diterbitkan beberapa tahun lalu.

“Saya meminta semua tetangga, teman, dan mitra kami untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan jaminan bahwa keputusan itu tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan keharmonisan kawasan kami,” ucap Sogavare lagi.

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat pun menyuarakan keprihatinan tentang keamanan di Pasifik. Pakta keamanan itu dikhawatirkan akan memicu China mungkin berusaha membangun pangkalan angkatan laut di negara Pasifik itu.

Kepulauan Solomon telah menolak upaya terakhir oleh Australia – donor bantuan terbesarnya – untuk menghentikan kesepakatan itu. Sogavare mengatakan, pakta itu tidak akan “merusak perdamaian dan harmoni” di kawasan itu.

Rancangan perjanjian yang bocor, yang diverifikasi  pemerintah Australia, mengatakan kapal perang China akan diizinkan berlabuh di pulau-pulau itu dan bahwa Beijing dapat mengirim pasukan keamanan untuk membantu menjaga ketertiban sosial.

Kepulauan Solomon mengalami kerusuhan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pada November 2021, Pemerintah Australia mengirim personel dari pasukan pertahanannya untuk membantu memadamkan kerusuhan mematikan di Ibu Kota Solomon, Honiara. Kerusuhan itu dipicu pengunjuk rasa menyerbu parlemen dalam upaya untuk menggulingkan Sogavare.

Kegagalan terburuk Australia

Menlu  Australia Marise Payne dan Menteri Pasifik Zed Seselja menyebut kesepakatan yang baru ditandatangani itu sangat mengecewakan. Ini khususnya menyangkut Australia, yang hanya 2000km (1.400 mil) selatan Kepulauan Solomon.

“Pandangan kami yang secara konsisten dinyatakan, termasuk dari perspektif kepentingan nasional Australia, tetap bahwa keluarga Pasifik berada di tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan keamanan kawasan,” kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

Oposisi Partai Buruh Australia menyebut kejadian ini sebagai “kegagalan terburuk kebijakan luar negeri Australia di Pasifik” dalam 80 tahun.

PM Scott Morrison yang saat ini berkampanye untuk pemilihan kembali, membantah bahwa pakta itu adalah bukti bahwa pemerintahnya telah ceroboh dalam diplomasi dengan Kepulauan Solomon. Morrison membela diri.

“Tidak bisa berkeliling memberi tahu para pemimpin di pulau-pulau Pasifik apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan,” katanya.

Namun Morrison mengatakan, negaranya tidak akan memiliki hubungan yang tunduk dengan China, yang menurutnya telah membuat “segala macam janji” kepada negara-negara Pasifik.

Menlu  Selandia Baru Nanaia Mahuta, juga mengatakan bahwa negara itu sedih karena Kepulauan Solomon telah membuat perjanjian itu. Kepulauan Solomon awal bulan lalu mengkonfirmasi sedang menyusun kesepakatan keamanan dengan China.

Kepulauan Solomon akan meningkatkan kapasitas kepolisiannya sehingga pasukannya sendiri dapat menangani insiden seperti kerusuhan pada November lalu. Sogavare mengatakan, kerusuhan tersebut mengakibatkan gedung-gedung dibakar dan nyawa melayang.

Gedung Putih akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Ibu Kota Solomon, Honiara, pekan ini. AS prihatin dengan kurangnya transparansi dan sifat tidak spesifik dari pakta perjanjian keamanan tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) mengatakan, penandatanganan yang dilaporkan mengikuti pola China yang menawarkan kesepakatan yang tidak jelas.

Sedangkan Australia mengatakan, China tampaknya ingin mendahului kedatangan delegasi AS di Honiara.***[RM.ID]

Komisi Pemilihan Umum Filipina (Comelec), menolak gugatan diskualifikasi terhadap calon presiden (capres) Ferdinand Marcos Jr. Putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos itu, sebelumnya diduga telah melakukan penggelapan pajak.

Dalam putusannya, Comelec menyatakan, gugatan diskualifikasi Marcos Jr. tidak diterima. Pasalnya, pria yang biasa disapa Bongbong itu, tidak melakukan penipuan pajak secara sengaja, yang merugikan negara kendati hal tersebut terjadi berulangkali.

“Tidak ada pajak yang secara sengaja dihindari. Tidak ada penipuan pajak,” pernyataan Comelec, dilansir Straits Times, Rabu (20/4).

Comelec menambahkan, Bongbong tidak melakukan perbuatan tercela, kendati saat dia menjabat sebagai Wakil Gubernur, dan juga Gubernur Ilocos Norte. Comelec menganggap, Bongbong “hanya” lalai dalam hal itu “Namun, itu tidak mencerminkan kebejatan moral,” jelas Comelec.

Menanggapi putusan itu, Bongbong mengaku lega. Dia menilai, bahwa proses telah berjalan baik. “Sekali lagi, hukum dengan berbagai bukti dan alasan telah menang,” ujar Bongbong.

Sementara juru bicaranya Vic Rodriguez mengatakan, keputusan Comelec menunjukkan pemilihan memang harus diselesaikan lewat penghitungañ surat suara. Bukan melalui proses peradilan seperti yang Marcos Jr alami. Rodriguez bilang, Comelec telah menegaskan dan menyelesaikan kesimpulan terakhir untuk diskualifikasi.

“Capres Bongbong Marcos Jr memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk bercita-cita, berkampanye, dan menjabat sebagai Presiden Republik Filipina,” tegas Rodriguez.

Selain penipuan pajak, ada sekitar lima kasus yang dilaporkan pada komisi pemilihan, dengan tujuan mendiskualifikasi Bongbong. Semuanya telah ditolak. Dan pelapor bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Bongbong hingga saat ini masih memimpin dalam berbagai survei. Saingannya adalah Wakil Presiden petahana Leni Robredo. Dalam survei terbaru, Bongbong unggul lebih dari 30 poin persentase. Dia diprediksi bakal memenangkan pilpres yang aman berlangsung pada 9 Mei nanti.

Sejumlah pengamat memperingatkan, dengan keunggulannya tiga pekan jelang pilpres, berpotensi menyebabkan masalah. Mulai dari proses hukum yang diprediksi akan panjang, hingga aksi kekerasan. Terutama jika Bongbong kalah.

Carmel Abao, asisten profesor di Universitas Ateneo de Manila, Filipina mengatakan, ini adalah masalah integritas pemilu. Dan itu tergantung pada bagaimana para pemimpin, aktor politik, akan melunakkan pendukungnya.

“Itu tergantung pada siapa yang akan melewati tantangan ini. Apakah akan ada kerusuhan? Saya tidak yakin,” kata Abao.

Dia menambahkan, mungkin akan ada rasa frustrasi yang sangat mendalam. “Tapi, apakah itu akan mengarah ke sana, tergantung pada pelaksanaan pemilihan itu sendiri,” jelasnya.

Jika Bongbong menang, itu akan dipandang sebagai kebangkitan politik keluarga Marcos setelah lebih dari 30 tahun, gerakan People Power yang didukung militer memaksa mereka  melarikan diri pada tahun 1986.

Sejak kembali dari pengasingan pada tahun 1992, keluarga Marcos telah menggambarkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan. Mereka mengklaim, bahwa pemerintahan brutal selama dua dekade dari Marcos Sr adalah zaman keemasan perdamaian dan kemakmuran. Selama enam tahun terakhir, narasi itu terus digembar-gemborkan di media sosial. [PYB/RM.ID]

Industri aviasi menjadi salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengakibatkan defisit pilot​. Membangkitkan kembali minat profesi pilot di kalangan generasi muda pun menjadi tantangan tersendiri saat ini.

Perkasa Flight School yang berbasis di Cilacap, Jawa Tengah, tak ingin kehilangan momentum untuk meraih peluang dan berkontribusi bagi tersedianya tenaga pilot yang handal di masa depan. Pada 19 April 2022, Perkasa Flight School resmi membuka kantor perwakilan di Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Kegiatan ini didukung penuh Konsulat Jenderal RI (KJRI) di HCMC karena dunia penerbangan dinilai berperan signifikan untuk membangkitkan kembali industri pariwisata dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Dengan dibukanya kembali perbatasan antar negara secara perlahan tapi pasti, kita berharap defisit pilot dapat segera teratasi melalui rekruitmen calon-calon pilot baru,” ujar Konjen RI HCMC, Agustaviano Sofjan.

Menurut Konjen Agustaviano, Vietnam tak luput dari kondisi defisit pilot. Tidak heran sekitar 75% pilot yang bekerja di maskapai yang beroperasi di Vietnam adalah pilot asing.

Sebelum pandemi, pilot Indonesia yang bekerja untuk maskapai penerbangan Vietnam mencapai 30 orang, namun sekarang hanya tersisa 3 orang, mengingat sebagian besar dari mereka dirumahkan atau memilih untuk kembali ke Indonesia di tengah krisis akibat pandemi.

Sementara itu, CEO PT. Mitra Aviasi Perkasa, Septo Sudiro berharap, kehadiran kantor perwakilan Perkasa Flight School dapat menjembatani minat dan talenta generasi muda Vietnam untuk belajar menjadi pilot.

Perkasa telah mengantongi sertifikat dari Civil Aviation Authority Vietnam (CAAV) sehingga telah diakui dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Vietnam. Ada 20 pilot asal Vietnam telah lulus dari Perkasa Flight School. ***[RM.ID]

Jepang memberlakukan larangan impor 38 barang dari Rusia sebagai tanggapan atas invasi Rusia di Ukraina. Larangan itu sejalan dengan sanksi Amerika Serikat (AS) dan Eropa terhadap Rusia.

Dilansir kantor berita Turki Anadolu, barang-barang yang dilarang, enam adalah minuman beralkohol termasuk bir, empat adalah barang-barang yang berhubungan dengan kayu seperti kayu gelondongan, dan 28 adalah mesin listrik dan lainnya termasuk mobil dan suku cadang mobil. Larangan tersebut menyumbang 1,1 persen dari total impor Jepang dari Rusia pada 2021.

Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Industri mengatakan impor alternatif akan diutamakan untuk produk yang dimaksud. Sekretaris Kabinet Matsuno Hirokazu menyatakan, sanksi internasional telah berdampak pada ekonomi Rusia.

“Jepang, bekerja sama dengan komunitas internasional, menjatuhkan sanksi keras kepada Rusia untuk mencegah eskalasi krisis dan mencapai gencatan senjata sesegera mungkin,” tambah Matsuno.

Langkah tersebut menyusul Parlemen Jepang secara resmi mencabut Rusia dari status perdagangan “negara paling disukai”, Rabu (20/4). Keputusan ini diambil, ketika Tokyo meningkatkan sanksi terhadap Rusia yang sedang menjalani operasi militer khusus di Ukraina.

Pencabutan status perdagangan Rusia adalah langkah terbaru Jepang yang menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Sebelumnya Perdana Menteri Fumio Kishida memutuskan untuk mengusir delapan diplomat dan pejabat perdagangan Rusia.

Keputusan parlemen Jepang juga termasuk revisi undang-undang valuta asing. Revisi ini bertujuan untuk mencegah transfer mata uang virtual yang dimiliki Rusia. Jepang mengambil peran yang lebih besar dalam upaya internasional melawan Rusia, karena kekhawatiran tentang dampak invasi di Asia Timur, dilansir Reuters. ***[RM.ID]