Penulis: Tusnedi Azmart

Bagi orangtua yang belum menyiapkan nama untuk untuk bayinya yang baru lahir, sepertinya bisa memakai jasa Taylor A Humprey. Pasalnya, wanita asal New York, Amerika Serikat (AS) itu, sangat berpengalaman dalam memberi nama. Bahkan, dia telah mengumpulkan miliaran rupiah dari pekerjaannya tersebut.

Mengutip New York Post, kemarin, wanita AS itu telah membantu memberi nama pada ratusan bayi yang baru lahir. Total, dia telah mengumpulkan lebih dari 150 ribu dolar AS (sekitar Rp 2,15 miliar). Dia bahkan pernah menerima sekitar 10 ribu dolar AS (sekitar Rp 140 juta) dalam satu kesempatan.

“Jika anda melihat nama-nama bayi paling populer, itu adalah tanda nilai budaya dan aspirasi kami,” kata Humphrey.

Humphrey mengaku, dirinya selalu terobsesi dengan namanama bayi. Hingga akhirnya mendirikan jasa memberi nama bayi bernama What’s In a Baby Name pada 2015. Dalam menjalankan profesinya, Humprey selalu menelusuri silsilah sang bayi agar bisa memberi nama yang cocok.

Nama yang disarankannya memang tidak selalu menjadi nama utama untuk seorang bayi. Tapi setidaknya, nama yang direkomendasikannya bisa dijadikan nama tengah.

Dia bercerita, ada orangtua yang menolak sarannya untuk memberi nama “Brave” pada anaknya. “Tapi pada akhirnya, nama itu bisa jadi nama tengah,” kisahnya.[PYB/RM.ID]

Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Cairo bersama Dewan Pemuda Mesir menyelenggarakan forum bisnis dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mesir.

Forum bisnis yang digelar di Grand Nile Tower, Cairo, Jumat (15/4), itu dihadiri kalangan Pemerintah maupun pelaku usaha Mesir.

“Dalam 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Mesir, ada banyak hasil kerja sama yang manfaatnya telah dirasakan kedua negara,” ujar Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Mesir Lutfi Rauf dalam keterangannya, Sabtu (16/4).

Pertemuan bisnis tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Mesir. Terutama kerja sama di bidang pertanian, manufaktur dan produk peralatan elektrik bebas emisi.

Dalam forum, Executive Vice President Modena Michael Jizhar, memaparkan keunggulan produk Modena yang dirancang dan dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, Modena mengusung konsep energi ramah lingkungan dalam menyediakan solusi mobilitas yang inovatif, seperti skuter listrik dan mobil listrik, serta peralatan rumah tangga.

Selain itu, salah seorang pengusaha wanita sukses asal Kalimantan, Fatma Julia Azzahra, yang juga merupakan Direktur PT Ameera Mentaya Indah, mempromosikan kopi, turunan sawit, beras, pupuk dan kerajinan tangan khas Kalimantan.

Dalam forum bisnis tersebut juga digelar pameran mini produk asal Indonesia. Ada produk minuman kesehatan dari PT Kalbe Internasional, produk sepeda motor listrik Gesits dari Wika Industri Manufaktur (WIMA), produk hasil pertanian dan kerajinan tangan dari PT Ameera Kalimantan dan produk makanan minuman ringan dari PT Mayora Indah.

Forum bisnis itu diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia, PT Ameera Mentaya Indah dengan perusahaan Mesir Egyptian Mediterranean Service Company. Isi MoU tersebut mengenai kesepakatan dagang untuk sektor produk perkebunan.

Pada forum itu, turut dipromosikan agenda Trade Expo Indonesia ke-37 yang akan digelar pada 19-24 Oktober 2022 di ICE BSD Tangerang.[DAY/RM.ID]

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikabarkan bakal bertemu para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada pertengahan Mei nanti. Pertemuan ini bertujuan untuk menunjukkan besarnya komitmen Paman Sam di Asia serta mengendalikan pengaruh China di wilayah tersebut.

“Kawasan Asia adalah prioritas utama bagi pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris untuk menjadi mitra yang kuat dan dapat diandalkan di Asia Tenggara,” jelas Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dikutip AFP, kemarin.

Konferensi tingkat tinggi ini awalnya bakal diadakan pada 28-29 Maret lalu. Namun, pertemuan tersebut diundur dan diputuskan bakal diadakan pada 12-13 Mei mendatang.

Pertemuan itu ditunda di tengah laporan bahwa para pemimpin beberapa anggota ASEAN memiliki masalah penjadwalan, dan karena perang Rusia Vs Ukraina semakin mencekam.

Pada 29 Maret lalu, Biden sudah bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Gedung Putih. Pada pertemuan itu, Biden mengatakan, dia ingin memastikan bahwa kawasan itu tetap bebas dan terbuka.

Biden juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN secara virtual pada Oktober tahun lalu. Menurut Jen Psaki, dalam KTT itu, Biden mengumumkan inisiatif untuk memperluas keterlibatan AS dengan ASEAN mengenai Covid-19, perubahan iklim, hingga pertumbuhan ekonomi.

Persaingan yang tegang dengan China menjadi salah satu tantangan kebijakan luar negeri terbesar bagi AS. Anggota ASEAN, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa dari negara itu telah mengalami gesekan dengan Beijing. [DAY/RM.ID]

Indonesia merespons tegas laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyebut bahwa tidak ada negara yang sempurna dalam menerapkan prinsip HAM.

“Begitu pula dengan AS. Mereka juga tidak sempurna. Serius? Apakah mereka lupa dengan kasus pelanggaran yang terjadi di sana?” ujar juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, kemarin.

Dalam laporan Deplu AS berjudul Laporan Praktik HAM di Negara-Negara tahun 2021, disebut bahwa, ada pelanggaran privasi di aplikasi PeduliLindungi. Laporan tahunan itu juga menyoroti pembunuhan di luar hukum dan bermotif politik, menyoroti kasus Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, hingga soal kebebasan berinternet berikut fenomena buzzer.

Menurut Faizasyah, AS juga bukan negara yang sempurna dalam penerapan prinsip HAM. “Kasus George Floyd menjadi salah satu contohnya,” sebutnya.

Pembunuhan pria kulit hitam oleh polisi pada 25 Mei 2020 itu memicu protes besar-besaran di Negeri Paman Sam dan global. Itu adalah salah satu bukti bahwa perkara HAM di AS juga sama-sama belum sempurna.

“Masih ingat kasus terbunuhnya George Floyd oleh polisi AS serta gerakan Black Lives Matter (BLM) sesudahnya?” sindir Faizasyah.

Faizasyah memaparkan, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyampaikan penjelasan lebih lanjut soal tudingan potensi pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Laporan praktik HAM di Tanah Air tersebut dikeluarkan Biro Demokrasi, HAM, dan Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri AS, yang diterbitkan pada 12 April lalu.

Laporan HAM mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait negara-negara yang mendapatkan bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Kongres AS, sesuai mandat Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. [DAY/RM.ID]

Lima warga negara Indonesia (WNI) selamat dari insiden ledakan dan kebakaran kapal tanker Chuang Yi di wilayah perairan 300 kilometer dari Hong Kong, China,16 April 2022.

“Kondisi para ABK tersebut dalam kondisi selamat namun memerlukan perawatan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Minggu (17/4).

Sebelumnya di beritakan, kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak meledak di wilayah perairan timur Hong Kong. Ledakan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya terluka. Judha memastikan satu korban meninggal dunia bukanlah ABK asal Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang berkoordinasi dengan otoritas di Hong Kong dan Indonesia untuk memberikan layanan kepada ABK.

“Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong segera berkoordinasi dengan otoritas keselamatan maritim Hong Kong (The Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center) dan diinformasikan terdapat lima kru kapal berkewarganegaraan Indonesia,” terang Judha.

“Seluruh kru korban ledakan kapal Chuang Yi telah dibawa ke Queen Marry Hospital dan Pamela Youde Hospital Hongkong, termasuk lima WNI berinisial JA,AS,BS,MM,dan RS,” imbuhnya.

Menurut informasi KJRI Hong Kong, para WNI mengalami luka bakar yang bervariasi dari ringan hingga cukup berat. Pihak KJRI telah menemui JJ, BS, M, dan RS, sementara AS belum dapat ditemui karena kondisi kesehatan yang belum stabil.

Petugas medis di Queen Marry Hospital menyampaikan, mereka mengupayakan perawatan medis yang optimal bagi para WNI, sehingga dapat pulih dengan cepat.

KJRI Hong Kong juga telah melakukan komunikasi dengan pihak agensi Kapal Chuang Yi di Hong Kong guna memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan maupun kesehatan para ABK WNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk penelusuran data keluarga dan manning agency yang memberangkatkan para ABK WNI.

Kapal tanker Chuang Yi diketahui adalah kapal berbendera Panama yang pengangkut minyak dan bahan kimia berbobot 5.500 ton. Kapal sedang menuju ke Taiwan saat terjadi peristiwa ledakan.[MEL/RM.ID]

Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi membantah adanya peningkatan kasus intoleransi antar agama di negaranya. Ia menekankan, masyarakat Negeri Bollywood itu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka, dan tidak ada intoleransi yang tumbuh di antara komunitas agama.

Hal itu diungkapkan Naqvi dalam wawancara The Economic Times yang diterbitkan, Minggu (17/4), di tengah maraknya kerusuhan dengan alasan agama di berbagai daerah.

“Elemen pinggiran, yang tidak dapat mencerna perdamaian dan kemakmuran di negara ini, mencoba mencemarkan nama baik budaya dan komitmen inklusif India,” kata Naqvi, bagian dari pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, yang dilansir Reuters.

Bentrokan agama pecah selama prosesi keagamaan Hindu di New Delhi, Sabtu (16/4). Insiden itu dikabarkan melukai beberapa orang, termasuk enam polisi. Itu terjadi beberapa hari setelah kekerasan serupa di tiga negara bagian India lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, kerusuhan agama skala kecil telah pecah antara mayoritas Hindu dan komunitas Muslim di beberapa bagian negara.

Sementara itu beberapa mahasiswa di Ibu Kota India, New Delhi terlibat pertengkaran di kampus atas makanan non-vegetarian yang disajikan di asrama selama sepekan. Suguhan itu dianggap menguntungkan umat Hindu.

“Bukan tugas pemerintah untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dimakan atau tidak. Setiap warga negara memiliki kebebasan di negara ini untuk makan makanan pilihan mereka,” ujar Naqvi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang dipimpin Modi telah mendorong kelompok-kelompok agama garis keras untuk mengambil tindakan yang mereka katakan membela agama Hindu.

Awal bulan ini, sebuah kontroversi meletus atas mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah di negara bagian Karnataka selatan, Bengaluru. Partai-partai oposisi India secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Mereka menilai, India, yang didominasi oleh umat Hindu tetapi dengan minoritas yang cukup besar termasuk lebih dari 200 juta Muslim, menjadi kurang toleran di bawah rezim Modi.

“Tidak ada larangan hijab di India. Seseorang bisa memakai hijab di pasar dan tempat lain. Tapi setiap perguruan tinggi atau institusi memiliki aturan berpakaian, disiplin dan sopan santun. Kami harus menerima ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa melakukannya. pilih lembaga yang berbeda,” cetus Naqvi.

Ia menambahkan, Kementerian Urusan Minoritas bukanlah Kementerian Urusan Muslim. Ada Islam, Jain, Kristen, Sikh, Parsis (Zoroaster), dan Buddha. “Di India, Hindu, Muslim, Sikh, Kristen setiap komunitas hidup berdampingan secara damai. Keyakinan dan keyakinan setiap komunitas harus dihormati,”  tandasnya. [MEL/RM.ID]

Umat Muslim diprediksi akan menjalani dua kali puasa Ramadan pada tahun 2030. Ramadan 1451 dan 1452 Hijriyah diyakini jatuh pada tahun yang sama.

Pada tahun 1451 H, awal Ramadan diramal jatuh pada tanggal 5 Januari 2030. Sedangkan pada tahun 1452 H, awal Ramadan diyakini jatuh sekitar tanggal 26 Desember 2030.

Hal tersebut diungkap Astronom Saudi Khaled al-Zaqaq, seperti dikutip Al Arabiya.

Khaled menyebut, kemungkinan ini dapat terjadi, karena perhitungan dalam kalender Hijriyah berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi.

Beda dengan kalender Gregorian atau Masehi, yang perhitungannya berbasis pergerakan matahari terhadap bumi.

“Perbedaan metode perhitungan ini memungkinkan Ramadan datang dua kali dalam satu tahun Gregorian. Kira-kira, setiap 30 tahun,” kata Khaled dalam sebuah video yang diposting di akun Twitter-nya.

Ramadan dua kali dalam setahun, terakhir kali terjadi pada tahun 1997. Sebelumnya, tahun 1965.

Setelah tahun 2030, fenomena serupa diperkirakan terjadi lagi pada tahun 2063.

“Ini akan mengakibatkan umat Islam menjalani ibadah puasa Ramadan selama total sekitar 36 hari, pada tahun 2030. Satu bulan penuh selama 30 hari untuk tahun 1451 H, dan sekitar enam hari untuk tahun 1452,” jelas Khaled.

Tahun lunar Hijriah berlangsung selama 354 atau 355 hari, Tidak sejalan persis dengan kalender Masehi yang 365 hari. Ini berarti, setiap tahun, Ramadan jatuh di musim yang berbeda. Berlangsung dalam siklus sekitar 32 tahun. Begitu kata Khaled.

Ramadan 1449 H yang jatuh pada tahun 2028, diperkirakan berlangsung pada pertengahan musim dingin.

Sementara pada tahun 1466 H, bertepatan dengan tahun 2044, awal Ramadan diramal jatuh pada puncak musim panas.

Mengingat puasa Ramadan dilaksanakan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, puasa terlama Ramadan jatuh pada musim panas, dan terpendek pada musim dingin. [HES/RM.ID]