BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Apdesi Kabupaten Tangerang Siap Buka Dialog dengan Said Didu

    Apdesi Kabupaten Tangerang Siap Buka Dialog dengan Said Didu

    TANGERANG, BANPOS – Perseteruan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang dengan tokoh nasional Said Didu memasuki babak baru. Apdesi siap mencabut laporannya ke polisi jika Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 tersebut bersedia membuka ruang dialog.

    Demikian disampaikan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang Maskota kepada wartawan usai sharing dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail di Gedung Dewan, Tigaraksa, Selasa (19/11/2024).

    “Kami siap membuka dialog dengan Pak Said Didu. Jika hasilnya positif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, kami juga siap mencabut laporan ke polisi,” kata Maskota.

    Maskota datang ke Gedung Dewan didampingi Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin, Kades Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono dan tokoh pemuda pantai utara (Pantura) Tangerang, Munawar Huda.

    Sharing ke dewan yang disusul dengan konfrensi pers tersebut digelar bersamaan dengan dimulainya pemeriksaan Said Didu oleh penyidik Polres Kota Tangerang.

    Kepada wartawan, Maskota mengungkapkan alasan melaporkan Said Didu ke polisi. Menurut Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi ini, laporan dilayangkan lantaran pihaknya dituding terlibat pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2.

    Selain itu, Said Didu, kata Maskota, melalui media sosial (Medsos) juga menuding Kades telah memaksa warga menjual tanah kepada pengembang dan menggusur warga dengan semena-mena dengan cara yang tidak manusiawi.

    “Tuduhan Said Didu lewat Medsos membuat para Kades kehilangan martabat. Tuduhannya tidak punya dasar dan bukti yang kuat, sebaliknya malah menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di masyarakat,” katanya.

    Maskota juga membantah tudingan Said Didu terkait para Kades di Tangerang Utara sebagai beking PIK 2. Padahal, apa yang dilakukan Kades tak lebih sebagai unit pemerintahan terkecil yang memberikan pelayanan kepada siapapun.

    “Soal jual beli kami tidak tahu menahu. Itu urusan warga yang menjual tanah kepada pengembang yang membeli,” imbuhnya.

    Terkait laporan Apdesi ke polisi, Maskota menyebut tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Apdesi melaporkan Said Didu, menurut Maskota, karena adanya keresahan di masyarakat dan sejumlah Kades yang merasa difitnah.

    “Kami hanya minta keadilan,” katanya seraya kembali mengaku siap membuka dialog dengan Said Didu.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyayangkan terjadinya perseteruan antara Apdesi dengan Said Didu. Dia khawatir, perseteruan ini akan berimbas pada proyek PIK 2.

    “Yang kami khawatirkan bukan pengembangnya, melainkan ratusan ribu orang yang bekerja di PIK 2. Baik warga Pantura maupun warga di luar Tangerang. Jika ini terjadi maka mejadi kerugian bagi kita semua,” imbuhnya.

    Surta menyebut masyarakat telah merasakan manfaat dari keberadaan PIK 2 di utara Tangerang, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang relatif baik serta berkembang.

    “Kami berharap Apdesi dan Pak Said Didu mengedepankan dialog agar kita tahu dimana kekuranganya. Kami juga minta masukan harus bagaimana. Bukan membuat konten di Medsos hingga terjadi banyak penafsiran. Kami menghormati Pak Said Didu sebagai tokoh nasional,” papar Surta.

    Sementara itu, tokoh pemuda Pantura Tangerang Munawar Huda mengaku siap menjadi mediator kedua belah pihak. Menurut lelaki yang akrab dipanggil Wawan ini, perseteruan Apdesi dengan Said Didu akan merusak kondusifitas dan menimbulkan rasa saling curiga di masyarakat.

    “Mari mediasi, saya siap menjadi mediator,” katanya.

    Kesiapan menjadi mediator juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail. Sebagai Wakil rakyat, Kholid mengaku merasakan keresahan dan kebingungan masyarakat dengan konten Said Didu di Medsos.

    “Jadi sangat tidak bijaksana jika polemik ini terus dibiarkan berkembang,” katanya.

    Menurut Kholid, kawasan utara Tangerang masih membutuhkan investasi untuk pengembangan daerah. Keberadaan investor juga membantu Pemkab Tangerang dari sektor pajak dan retribusi.

    Menurutnya, investor yang masuk ke kawasan Pantura Tangerang, memiliki potensi besar meningkatkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

    “Investor di Pantura bukan cuma PIK 2, ada beberapa investor lainnya. Jangan sampai masalah ini membuat investor lainnya takut dan hengkang. Pantura Tangerang sangat menbutuhkan invesor untuk pembangunan,” tandasnya.(Odi)

  • Kode Keras, Anggaran Perjalanan Dinas Seminar dan Sosialisasi Bakal Dipangkas

    Kode Keras, Anggaran Perjalanan Dinas Seminar dan Sosialisasi Bakal Dipangkas

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memberikan sinyal keras untuk efisiensi anggaran sejumlah kegiatan. Kegiatan itu meliputi sosialisasi, seminar, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) akan ditinjau ulang yang berorientasi pada penghematan.

    Langkah efisiensi ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam Rakornas di Sentul Convention Center, yang menekankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi kegiatan pemerintahan.

    Langkah efisiensi anggaran ini disampaikan Penjabat sementara (Pjs) Walikota Cilegon, Nana Supiana disela acara rapat rutin di Aula Sekretariat Daerah setempat, Senin (18 November 2024).

    Nana menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks.

    Setrategi pengelolaan anggaran tahun 2025 menjadikan langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan belanja daerah dengan proyeksi pendapatan yang realistis.

    Turut hadir pada rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maman Mauludin dan Kepala BPKPAD Dana Sujaksani, para Assisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Nana menyebutkan, hasil evaluasi bersama DPRD menunjukkan adanya potensi peningkatan defisit anggaran sebesar Rp357 milliar yang perlu diantisipasi dengan cermat.

    “Sinkronisasi antara belanja dan pendapatan harus diperkuat, sehingga angka yang diajukan ke DPRD memiliki dasar yang rasional,” ujar Nana, seraya meminta BPKPAD dan Bappedalitbang berperan aktif dalam memastikan data yang komprehensif dan analisis anggaran yang akurat.

    Rencana Paripurna DPRD yang semula dijadwalkan pada hari yang sama ditunda guna memberikan waktu bagi Pemkot Cilegon untuk menyempurnakan konsolidasi data.

    Nana optimistis persiapan anggaran, termasuk alokasi dana hibah untuk KPU dan Bawaslu, akan selesai dalam delapan hari ke depan.

    Komitmen Pemkot Cilegon terhadap pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien ini diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

    Dengan perencanaan matang yang melibatkan semua pihak, Pemkot Cilegon optimistis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan bersama. (ADV)

  • Pelaku UMKM Kota Cilegon Dibekali Ilmu Literasi Keuangan

    Pelaku UMKM Kota Cilegon Dibekali Ilmu Literasi Keuangan

    CILEGON, BANPOS – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cilegon diharapkan lebih melek terhadap literasi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting agar perencanaan dan pengeluaran serta investasi usaha berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin, saat membuka Edukasi Pengelolaan Keuangan untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil, di Aula Setda Kota Cilegon, beberapa waktu lalu.

    Pada kesempatan ini Maman mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara tersebut dengan menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek dan Banten, serta perwakilan perbankan.

    “Dukungan dan kontribusi pada kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan,” ujar Maman, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Menurutnya, usaha mikro kecil memegang peranan penting dalam perekonomian, termasuk di Kota Cilegon. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga turut mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan maksimal kepada para pelaku UMKM, salah satunya dalam bentuk penyuluhan dan edukasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” papar Maman.

    Sementara itu, Plt Asda II Kota Cilegon Bambang Hario Bintan menjelaskan, terdapat 18.279 UMKM di Kota Cilegon. Jumlah tersebut terdiri atas tiga klasifikasi, yaitu usaha mikro sebanyak 18.246 pelaku, usaha kecil sebanyak 28 pelaku, dan usaha menengah sebanyak lima orang.

    Bambang mengungkapkan, keberhasilan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam hal ini, pendidikan mengenai pengelolaan keuangan sangat penting untuk membantu pelaku usaha mengatur pemasukan, pengeluaran serta merencanakan investasi dan pembiayaan usaha secara cermat. (ADV)

  • Sekda Maman Ajari ASN Cilegon Cegah Korupsi

    Sekda Maman Ajari ASN Cilegon Cegah Korupsi

    CILEGON, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menegaskan bahwa dengan terpilihnya Cilegon oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI sebagai pilot project laboratorium manajemen risiko, maka para pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencegah terjadinya korupsi.

    “Penting bagi kita dan para ASN untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, serta membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan akuntabel. Kita harus dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang kita ambil selalu berlandaskan pada prinsip kejujuran dan transparansi,” tandas Maman pada Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, di Aula Setda Kota Cilegon, belum lama ini.

    Sebagai ASN, lanjut Maman, aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat. Tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja, tetapi juga dari sikap dan integritasnya dalam menjalankan tugas.

    “Saya berharap, setelah mengikuti sosialisasi ini, setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dapat lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap aspek pekerjaan, baik itu dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, maupun pengambilan keputusan,” papar Maman sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon.

    Dalam kesempatan itu, Maman mengajak seluruh ASN Kota Cilegon untuk memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah melayani masyarakat.

    Hal itu karena ASN tidak hanya dituntut bisa bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.

    “Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi bersama, karena korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Kami berkomitmen untuk dapat melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta membangun sistem pencegahan korupsi,” ungkap Maman.

    Sementar, berkaitan dengan netralitas ASN pada Pilkada 2024, Maman menegaskan bahwa ASN Kota Cilegon wajib untuk bersikap netral. Hal itu karena sebagai abdi negara, dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalisme tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto juga mengajak ASN Kota Cilegon untuk membangun budaya kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, serta berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika yang harus kita lawan bersama. Saya percaya bahwa dengan komitmen dan niat baik, kita semua dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ucap Joko. (ADV)

  • Pembangunan Gedung Medical Center RSUD Cilegon Capai 73 Persen

    Pembangunan Gedung Medical Center RSUD Cilegon Capai 73 Persen

    CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pasien, managemen RSUD Cilegon menargetkan pembangunan tahap pertama Gedung Medical Center (GMC) selesai tepat waktu pada Desember 2024.

    Direktur RSUD Cilegon dr Lendy Delyanto mengatakan bahwa kini progress pembangunannya telah mencapai sekitar 73 persen.

    Lendy mengaku sangat optimis pembangunan RSUD Cilegon atau rumah sakit Panggungrawi itu bisa selesai yang diharapkan.

    Lendy menjelaskan, pembangunan RSUD dengan struktur lima lantai dengan serta sebagian pekerjaan arsitektur dan eksterior dapat diselesaikan pada tahap pertama.

    Dengan target penyelesaian tahap pertama yang dijadwalkan sampai akhir tahun, Lendy berharap pembangunan tahap kedua dapat segera dilanjutkan pada awal 2025 jika anggaran dan persiapan mendukung.

    “Tahap kedua, yang diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan tersebut akan mencakup penyelesaian akhir seperti arsitektur dan interior Gedung,” ujar Lendi sebagaimana dirilis Dinas Kominfo.

    Lendi menyatakan anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama GMC ini sebesar Rp50 miliar dari alokasi yang digelontorkan Pemkot Cilegon, dengan rincian perencanaan awal adalah Rp55 miliar.

    Menurutnya, pembangunan GMC yang memiliki lim lantai ini, direncanakan dengan fungsi-fungsi khusus pada setiap lantainya.

    Untuk diketahui, lantai dasar akan digunakan untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta ruang operasi tindakan untuk pasien kegawatdaruratan.

    Sedangkan untuk lantai dua difungsikan sebagai instalasi bedah sentral dengan beberapa kamar operasi. Kemudian untuk lantai tiga akan digunakan untuk perawatan Intensive Care Unite (ICU) dan High Care Unit (HCU).

    Selanjutnya untuk lantai empat akan menjadi ruang rawat inap kelas 1 serta unit medical check-up.

    Sementara lantai lima direncanakan untuk ruang perawatan VIP Rooftop atau lantai enam akan dilengkapi dengan fasilitas kafe sebagai tambahan kenyamanan bagi pasien dan pengunjung.

    Dengan adanya proyek gedung Medical Center ini, RSUD Kota Cilegon berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, kata Lendi dengan adanya pembangunan GMC ini turut memengaruhi kapasitas tempat tidur pasien karena empat gedung rawat inap yang ada harus dibongkar, dengan mengurangi sekitar 40 tempat tidur.

    “Mudah-mudahan gedung ini segera selesai dan bisa langsung dioperasikan. Kami ingin pelayanan RSUD Cilegon lebih optimal, terutama untuk mengurangi antrean di IGD dan poli,” papar Lendy.

    Lebih lanjut, Lendy juga berharap bahwa dengan beroperasinya gedung baru ini, pasien IGD dapat langsung dirujuk ke kamar rawat inap yang tersedia, sehingga IGD bisa berfokus pada pasien gawat darurat. (ADV)

  • Investor Nyaman, Nilai Investasi di Kota Cilegon Tembus Rp29 Triliun

    Investor Nyaman, Nilai Investasi di Kota Cilegon Tembus Rp29 Triliun

    CILEGON, BANPOS – Iklim investasi di Kota Cilegon hingga triwulan III 2024 mencapai Rp29 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada triwulan II sebesar Rp21,734 triliun. Padahal target investasi sepanjang 2024 di kisaran Rp14 triliun atau sudah melampaui hingga 250 persen.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Hayati Nufus, mengungkapkan bahwa investasi tertinggi saat ini dari industri padat modal.

    Di mana investasi paling banyak berasal dari PT Lotte Chemical (PMA), PT Chandra Asri (PMDN) dan PT Krakatau Posco (PMA).

    “Investasi di Cilegon yang meningkat di sektor industri padat modal. Sedangkan untuk sector perumahan berjalan stabil,” ujar Nufus, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Menurut Nufus, ada sebanyak 366 perusahaan yang berinvestasi di Kota Cilegon terdiri dari 127 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 239 dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

    Dengan masih tingginya minat investasi di Cilegon, kata Nufus, hal tersebut dikarenakan Kota Cilegon merupakan pintu gerbang Pulau Jawa. Di mana distribusi orang dan barang menjadi mudah.

    Selain itu, faktor kondusifitas lingkungan dan faktor keamanan juga menjadi penentu karena selama ini kebijakan Pemkot Cilegon kepada kenyamanan para investor.

    “Faktor keamanan dan kondusifitas wilayah karena hubungan harmonisasi antara pemerintah dengan industri yang berjalan dengan baik,” terang Nufus.

    Pihak Pemkot Cilegon kata Nufus menyambut baik datangnya investasi dan dibarengi dengan kemudahan perizinan. (ADV)

  • Pemkot Cilegon Targetkan Pendapatan pada TA 2025 Rp2.1 Triliun

    Pemkot Cilegon Targetkan Pendapatan pada TA 2025 Rp2.1 Triliun

    CILEGON, BANPOS – Penjabat sementara  Walikota Cilegon Nana Supiana menargetkan pendapatan daerah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp2,1 triliun.

    Jumlah tersebut, kata Nana diproyeksikan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp968 miliar.

    Nana mengungkapkan, RAPBD Kota Cilegon tahun anggaran 2025 tersebut, disusun dengan berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif pada 6 Agustus 2024 lalu.

    Nana menjelaskan, TA 2025 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Cilegon tahun 2021-2026, dengan mengusung tema pembangunan kala itu ‘Memantapkan Daya Saing Ekonomi Menuju Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat’.

    Menurutnya, terdapat proyeksi indikator makro pada kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2025 yang memuat lima jenis indikator. Terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan target indikator sebesar 4,64-5%, tingkat kemiskinan dengan target indikator sebesar 3,73%, tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator sebesar 7- 7,44%, indeks pembangunan manusia (IPM) dengan target indikator sebesar 79,1 poin dan indeks gini dengan target indikator sebesar 0,339 poin.

    “Untuk mendukung pencapaian target indikator makro tersebut, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2025 ditargetkan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun,” jelas Nana yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Cilegon.

    Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2025, lanjut Nana, dialokasikan sebesar Rp2,24 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,06 triliun, belanja modal sebesar Rp173,57 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.

    “Dalam penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp81,28 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah ini turun sebesar Rp38,56 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp119,85 miliar,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Nana mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cilegon, khususnya Badan Anggaran yang telah berkenan untuk membahas rancangan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2025.

    “Semoga hasil pembahasan Raperda APBD ini dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Cilegon untuk terus menerus melakukan pembenahan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan bahwa pelaksanaan rapat gabungan ini merupakan salah satu agenda setelah disampaikannya rancangan APBD tahun anggaran 2025 pada sidang paripurna DPRD 30 September 2024 dan ditindaklanjuti dengan rapat paripurna pemandangan fraksi dan tanggapan wali kota atas pandangan fraksi pada 21 Oktober 2024. (ADV)

  • Dosen Prodi Akuntansi Unpam Serang Edukasi UMKM Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion

    Dosen Prodi Akuntansi Unpam Serang Edukasi UMKM Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion

    SERANG, BANPOS – Untuk kesekian kalinya, dosen Prodi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), kepada UMKM yang ada di Kota Serang.

    Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis (14/11) lalu itu dilaksanakan di UMKM Kue Kabita yang beralamat di Taman Ciruas Permai Blok M 2/15, Kecamatan Ciruas, Kota Serang.

    Kegiatan bertema ‘Pengenalan Tax Avoidance dan Tax Evasion’ itu diketuai oleh Dosen Akuntansi Unpam Serang, Lamsah, dan beranggotakan Dosen Akuntansi lainnya, Listia Aulia Indy, serta mahasiswa Prodi Akuntansi Unpam Serang yakni Kasrini, Laila, Rosa, Ira, Fitriyani, Fajar dan Gymnastiar.

    Ketua kegiatan, Lamsah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi, diskusi serta tanya jawab yang disertai dengan pemberian hadiah kepada peserta yang mampu menjawab pertanyaan. Hal itu guna membuat kegiatan tersebut semakin menarik.

    Menurut Lamsah, kegiatan itu bertujuan untuk mengenalkan kepada pelaku UMKM mengenai perpajakan, dimana pajak tidak perlu dihindari, namun dapat dibuat bernilai minimal.

    “Pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut pemerintah sifatnya wajib, akan dikenakan sanksi bila melanggar, pajak juga diperuntukkan untuk masyarakat, jadi dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya.

    Dosen lainnya, Listia Aulia Indy, menuturkan bahwa Tax Avoidance merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang legal dan sah di mata hukum.

    “Tax avoidance bukanlah sebuah tindak kriminal karena tidak melanggar undang-undang yang berlaku, berbeda dengan Tax Evasion, Tax Evasion merupakan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh wajib pajak atau badan,” tandasnya. (DZH)

  • Iing Dilantik Menjadi Pengurus PCNU Pandeglang

    Iing Dilantik Menjadi Pengurus PCNU Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Calon Wakil Bupati Pandeglang nomor 02, Iing Andri Supriadi resmi dilantik menjadi Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pandeglang, Senin (28/11/2024).

    Juru bicara (Jubir) 02, Tb Nuruzaman mengatakan, bersedia dilantik menjadi pengurus PC NU Pandeglang Calon Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi sebagai bentuk khidmat terhadap NU.

    “Bersedia dilantiknya Pak Iing sebagai pengurus PCNU Kabupaten Pandeglang, adalah semata-mata bagian dari niat khidmah beliau terhadap Nahdlatul Ulama,” katanya.

    Sebab, menurut dia, sebagai pribadi yang lahir dari rahim NU, sudah sewajarnya turut serta menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan roda organisasi ke depan.

    “Selama ini pun Pak Iing sudah nampak terlihat kontributif dan selalu hadir pada setiap kegiatan-kegiatan NU termasuk badan-badan otonom di bawah naungan NU,” ucapnya.

    Kata Tb, tentu saja secara lembaga atau institusi NU berdiri tegak bersifat netral. Tetapi secara personal, ada hak politik pengurus dan warga NU atau Nahdliyyin untuk berpolitik atau mengkreasikan hak politiknya.

    “Tentu saja sudah sewajarnya warga NU secara personal dan kultural memberikan respek politik dengan memilih dan mendukung calon pemimpin Pandeglang yang memiliki afiliasi dengan NU dan selama ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar NU,” ujarnya.

    Menurut dia, bila ada efek elektoral dari semuanya, tentu ini karena nilai barokah karena rasa keikhlasan beekhidamh dan mahabbah terhadap Nahdlatul Ulama. (dhe)

  • DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    TANGERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud mengingatkan Pj Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menaati serta melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    Dalam suratnya, Mendagri menegaskan agar seluruh Pemda menunda penyaluran Bansos sampai selesai hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.

    Alasannya, untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan Bansos sebagai alat politik sekaligus menciptakan kondusifitas dalam proses Pilkada.

    Muhamad Amud menyatakan, kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada merupakan kepentingan semua elemen masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

    “Karena itu kami mendorong agar OPD-OPD di Pemkab Tangerang melaksanakan ketentuan Mendagri. Penyaluran Bansosnya dipending dulu sampai selesai Pilkada biar tidak ada potensi politisasi,” kata Amud di kantornya, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Mendagri secara resmi mengeluarkan SE pada 13 Nopember 2024 yang ditandatangani Wamendagri, Bima Aria Sugiarto atas nama Mendagri. Pada SE tersebut menyebut penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya, ditunda hingga hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024.

    SE itu diterbitkan karena Mendagri menilai penyaluran Bansos saat Pilkada serentak berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Aturan ini juga sesuai kesepkatan Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 12 Nopember 2024.

    Namun begitu Mendagri memperbolehkan penyaluran Bansos kepada warga yang wilayahnya terdampak bencana, dengan ketentuan menjadi kebutuhan mendesak bagi korban bencana, penyalurannya secara terbuka dan sesuai aturan, bantuan tepat sasaran, serta dilaporkan ke Mendagri.

    Amud juga mendorong Pj Bupati Tangerang dan OPD terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat itu. “Intinya ayo bersama menghindari potensi penyalahgunaan Bansos,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfud Pudianto juga meminta Pj Bupati untuk tetap konsisten menjaga netralitas seluruh birokrat dan ASN Pemkab Tangerang.

    Permintaan ini disampaikan Mahfud sebelum membacakan tanggapan Fraksi Golkar atas dua Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Punten Pak Pj Bupati, kami minta agar netralitas ini benar-benar ditegakkan di jajaran Pemkab Tangerangm demi terciptanya iklim kondusif di daerah kita tercinta ini,” ujar Mahfud Fudianto saat menjadi juru bicara fraksinya di rapat paripurna itu.

    Mahfud juga mengingatkan para koleganya sesama anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar konsisten dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang hari pencoblosan Pilkada.

    “Sebagai anggota legislatif kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga iklim politik, jangan sampai ada tindakan provokatif yang bisa merugikan masyarakat dan kita semua,” tandasnya.(Odi)