BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Ngebet Nyalon Jadi Bupati Tapsel Tapi Gak Didukung, Pria Ini Bunuh Istrinya

    Ngebet Nyalon Jadi Bupati Tapsel Tapi Gak Didukung, Pria Ini Bunuh Istrinya

    BATAM, BANPOS – Entah apa yang merasuki AY (46). Pria paruh baya ini tega menganiaya istrinya sendiri, TRH (60), hingga meregang nyawa karena tidak mendapat restu untuk maju sebagai Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) oleh sang istri.

    Bagaimana tidak, AY selain meminta restu untuk maju, juga meminta kepada sang istri yang merupakan mantan direktur RSUD Padang Sidempuan, untuk menjadi bohir alias pemodal utamanya dalam pencalonan, dengan nilai ‘proposal’ pencalonan sebesar Rp50 miliar.

    Kapolresta Barelang Kepuluan Riau, Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto, mengatakan mengatakan bahwa terdapat dua motif dalam peristiwa pembunuhan istri oleh bakal calon Bupati Tapsel tersebut.

    “Pertama, karena tersangka ini ingin maju pencalonan bupati Tapanuli Selatan. Dia ini mau mendapat dukungan dari korban berupa modal untuk maju pencalonan bupati Tapanuli Selatan, tetapi istrinya tidak menyetujui. Yang kedua, untuk menguasai harta korban berupa sertifikat, uang, dan kendaraan,” ujarnya, Rabu (15/11).

    Nugroho menjelaskan, tidak disetujuinya tersangka untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Tapsel itu lantaran tersangka meminta sejumlah uang yang cukup banyak kepada korban.

    “Jadi, dari yang disebutkan tersangka, dia ini meminta uang Rp50 miliar untuk mendukung ikut pencalonan menjadi bupati,” jelas Nugroho.

    Dari hal itu, tersangka kemudian terpicu untuk membunuh korban. Dari kasus tersebut, diketahui juga bahwa tersangka dan korban merupakan pasangan suami istri yang baru menikah pada tahun 2021.

    “AY ini seorang duda dan korban TRH ini seorang janda. Mereka baru menikah sekitar dua tahun,” tambah Nugroho.

    Nugroho menjelaskan, kronologi pembunuhan tersebut bermula pada Rabu (1/11), di sebuah rumah di Batu Aji, Kota Batam, di mana tersangka kesal karena tidak mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku menyiksa korban sampai sekarat.

    Setelah menyiksa korban, pelaku meninggalkan korban dan pergi dengan seorang perempuan ke salah satu hotel di Batam.

    Sehari berikutnya, Kamis (2/11), pelaku bersama teman wanitanya itu kembali ke rumah untuk memastikan kondisi korban.

    “Melihat korban masih hidup, tersangka panik dan merencanakan proses pembunuhan korban setelah mengembalikan selingkuhannya itu ke hotel. Tersangka kemudian membuat peristiwa pembunuhan itu seolah-olah korban meninggal karena kebakaran rumah. Padahal, dia (korban) sudah dibunuh terlebih dahulu,” ujar Nugroho.

    Tersangka AY sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah ke berbagai kota. AY berhasil ditangkap polisi di Kota Pekanbaru, Kepulauan Riau, pada Jumat (10/11).

    Atas perbuatannya itu, tersangka AY dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling singkat 20 tahun dan maksimal seumur hidup bahkan hingga ancaman hukuman mati. (DZH/ANT)

  • Gagal Panen Bikin Harga Gabah Naik, Distan Lebak Girang

    Gagal Panen Bikin Harga Gabah Naik, Distan Lebak Girang

    LEBAK, BANPOS – Banyaknya gagal panen akibat kemarau panjang, membuat harga gabah kering di Kabupaten Lebak mencapai Rp8.200/kg. Tingginya permintaan pasar dan rendahnya stok, memicu kenaikan harga yang sebelumnya di angka Rp7.500/kg.

    Kenaikan harga gabah kering sebesar Rp700/kg akibat banyaknya gagal panen, disambut girang oleh Dinas Pertanian (Distan) Lebak. Mereka menilai, naiknya harga gabah kering akibat gagal panen, dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi pada Distan Lebak, Deni Iskandar. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa senang jika harga gabah kering di tingkat penggilingan senilai Rp8.200/kg, dan lebih tinggi dibandingkan HPP Rp5.100/kg.

    Melonjaknya harga gabah itu dipastikan akan berdampak pada tingkat pendapatan ekonomi petani menjadi lebih baik, dan dapat bermuara pada meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka.

    Ia menerangkan, jika panen menghasilkan produktivitas gabah basah panen rata-rata lima ton dengan harga Rp8.200/kg, maka pendapatan petani bisa mencapai Rp40 juta lebih per hektare. Sedangkan, biaya produksi Rp10 juta/hektare. Namun, ia tidak menghitung peristiwa gagal panen yang dialami oleh petani.

    “Kami mendorong petani agar melakukan percepatan tanam karena saat ini curah hujan cukup tinggi,” kata Deni.

    Deni menyebutkan, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya pertanian padi sawah dan padi gogo, guna mendukung kedaulatan pangan masyarakat.

    Selama ini, produksi pangan di Kabupaten Lebak menjadi andalan ekonomi petani juga mampu memasok beras sekitar lima persen ke DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung.

    Karena itu, produksi beras tahun ini ditargetkan 450 ribu ton dan mampu menyumbangkan produksi pangan nasional.

    “Kami berharap produksi pangan bisa terealisasi dengan tibanya musim hujan itu,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Gegara Banyak Gagal Panen, Harga Gabah Kering di Lebak Melonjak Drastis

    Gegara Banyak Gagal Panen, Harga Gabah Kering di Lebak Melonjak Drastis

    LEBAK, BANPOS – Harga gabah kering di tingkat penggilingan di Kabupaten Lebak, sejak satu pekan terakhir menembus nilai Rp8.200 per kilogram, karena permintaan beras di pasaran cenderung meningkat.

    “Kita sekarang kesulitan untuk mendapatkan pasokan gabah kering dari petani,” kata Ketua Kelompok Tani Sukabungah Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak, Ruhiana, Rabu (15/11).

    Diketahui, harga gabah kering sebelumnya Rp7.500 per kilogram, namun sekarang mencapai Rp8.200 per kilogram, sehingga melebihi harga pembelian pemerintah (HPP) Rp5.100 per kilogram berdasarkan ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Kenaikan harga gabah itu akibat dampak kemarau panjang, dan dipastikan jadwal tanam mundur pada November – Desember 2023.

    Saat ini, kata dia, petani yang memasuki panen relatif kecil, sehingga harga gabah terjadi kenaikan.

    “Kami sekarang hanya bisa memproduksi beras sekitar satu ton per pekan, karena menipisnya pasokan gabah kering itu ,” ujarnya.

    Menurut dia, saat ini terjadi kenaikan harga gabah di tingkat petani itu, karena dampak kemarau panjang sehingga banyak tanaman padi gagal panen.

    Selain itu, permintaan beras untuk pasar cenderung meningkat, sehingga dapat memicu kenaikan gabah di tingkat penggilingan.

    Saat ini, harga beras jenis medium antara Rp12.800 sampai Rp13.600/kilogram.

    “Kami meyakini pasokan gabah dipastikan panen pada Februari 2024, karena saat ini sudah melakukan gerakan tanam menyusul tibanya musim hujan,” ucap Ruhiana. (DZH/ANT)

  • Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    TANGERANG, BANPOS – Kelompok pemilih disabilitas di Kota Serang mulai mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh KPU Kota Tangerang. Selain pemilih disabilitas, santri di pondok pesantren pun turut mendapatkan sosialisasi.

    Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Qori, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diawali dengan pawai menggunakan kendaraan, sekaligus menyebarkan flyer, souvenir dan stiker kepada masyarakat di wilayah Cipondoh.

    Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan kelompok disabilitas di SKh Yen Naiz di wilayah Pinang

    “Kami sampaikan sosialisasi Pemilu ini kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mengetahui jadwal dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/11).

    Kemudian, KPU Kota Tangerang juga mendatangi Pondok Pesantren An Nuqtah di Pinang, yang memiliki 327 santriwan dan santriwati.

    “Rangkaian kegiatan kirab di hari ketiga ini, kami tutup dengan menggelar istighosah dan doa bersama di Pondok Pesantren An Nuqtah bersama ratusan santri. Kegiatan ini dilakukan agar Pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman dan damai,” jelasnya.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra, mengatakan bahwa melalui kegiatan kirab pemilu, KPU mengedukasi, mempublikasikan dan mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

    “Kami juga mengajak para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak suaranya memilih calon pemimpin yang visi, dan misinya sesuai dengan hati nurani,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • KPU Kota Serang Terima Logistik Pemilu, Gudangnya Gak Bakal Dijaga Ketat

    KPU Kota Serang Terima Logistik Pemilu, Gudangnya Gak Bakal Dijaga Ketat

    SERANG, BANPOS – Logistik untuk gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahap pertama, resmi diterima oleh KPU Kota Serang pada Selasa (14/11). Logistik yang terdiri dari bilik suara dan segel plastik itu, disimpan di gudang logistik Pemilu 2024, dan tidak akan dijaga ketat untuk saat ini.

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidkan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDP pada KPU Kota Serang, M. Fahmi Musyafa.

    “Kami menerima logistik bilik suara yang diterima KPU Kota Serang sebanyak 7.508 buah dan logistik segel plastik sebanyak 48.838 buah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11).

    Fahmi menuturkan, penyerahan logistik tersebut dilakukan di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Kota Serang yang berlokasi di lapangan futsal Jalan Lingkungan Sayabulu RT 001/007 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang.

    Fahmi mengatakan, pengiriman logistik ini merupakan yang pertama di KPU Kota Serang. Setelah ini, logistik yang akan datang masih banyak dan masih menunggu pemberitahuan dari penyediaan barang.

    “Karena memang kita dapat pemberitahuan dari penyediaan biasanya satu hari sebelum pengiriman diinfokan ke KPU. Setelah ini masih akan ada logistik selanjutnya yang akan datang,” katanya.

    Fahmi memastikan bahwa kondisi gudang logistik tersebut sebelumnya sudah disterilkan, dan dipastikan semua tempat yang dimungkinkan terkena hujan atau bocor sudah diamankan.

    “Pastikan aman semuanya karena sudah dilakukan pengecekan sebelumnya,” terangnya.

    Sementara itu, untuk pengawasan di gudang logistik, menurut Fahmi hanya akan diawasi secara internal saja, karena KPU mempunyai tiga tenaga khusus untuk di gudang logistik.

    “Biasanya itu kalau sudah ada surat suara, ada pengamanan dari pihak kepolisian. Karena sampai saat ini surat suara belum datang, jadi kita masih internal saja. Dari Bawaslu ada setiap kali kedatangan logistik saja mengawasi,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Demi Kemandirian Ekonomi, KPJ Rangkasbitung Lebarkan Usaha

    Demi Kemandirian Ekonomi, KPJ Rangkasbitung Lebarkan Usaha

    LEBAK, BANPOS – Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Rangkasbitung melebarkan sayap kegiatan mereka demi kemandirian ekonomi, dengan cara membangun ekonomi kreatif melalui sejumlah usaha.

    Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota KPJ Rangkasbitung, Franky. Ia mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, KPJ Rangkasbitung terjun ke berbagai usaha kreatif, sebagai bentuk upaya kemandirian ekonomi anggotanya.

    “Kita tiga tahun terakhir ini menggeluti berbagai bidang usaha dengan memproduksi aneka makanan camilan, lukisan, kerajinan souvenir dan sablon,” kata Franky, Selasa (14/11).

    Menurut dia, apa yang dilakukan oleh pihaknya merupakan bentuk upaya untuk meninggalkan jalanan, tempat mereka menggeluti profesi sebelumnya.

    Hasil produksi anggota KPJ, kata dia, tidak hanya dipasarkan di Rangkasbitung saja, namun juga sudah dipasok ke sejumlah daerah seperti Serang, Cilegon, Merak, Tangerang dan Jakarta.

    “Kami mendorong para anggota KPJ Rangkasbitung agar hidup mandiri menggeluti bidang usaha, dan tidak lagi hidup di jalanan dengan mengamen,” kata Franky.

    Hasil usaha yang digeluti anggota KPJ Rangkasbitung itu menurutnya, bisa menggulirkan perputaran uang hingga jutaan rupiah per hari. Bahkan, sebagian hasil rejeki usaha yang digelutinya disisihkan untuk kegiatan sosial termasuk sunat massal.

    “Kami berharap para anggota KPJ Rangkasbitung tetap kreatif dan inovatif untuk kemandirian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama keluarga,” ungkapnya.

    Anggota KPJ Rangkasbitung lainnya, Samsudin (45), mengaku dirinya kini memasarkan produk makanan camilan keripik pisang dan rampeyek ke kantor-kantor pemerintah, juga keluar masuk kampung dengan mengendarai kendaraan roda dua.

    “Kami bisa menghasilkan pendapatan rata-rata Rp300 ribu per hari,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan KPJ Rangkasbitung menggeluti bidang ekonomi kreatif, dengan memproduksi aneka makanan camilan dan kerajinan.

    Pemerintah daerah menurutnya, bekerja keras agar pelaku ekonomi kreatif di masyarakat tumbuh dan berkembang, sehingga bisa menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.

    “Kami mendorong anggota KPJ Rangkasbitung dapat berkiprah dengan aneka usaha untuk membangun ekonomi keluarga yang sejahtera,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    TANGERANG, BANPOS – Angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang hingga akhir tahun ini, mencapai 21 ribuan. Puluhan ribu anak putus sekolah itu, terdiri dari tingkatan SD hingga SMP, dengan berbagai latar belakang dan alasan putus sekolah.

    Kepala Disdik Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, mengatakan bahwa puluhan ribu pelajar yang gagal sekolah itu merupakan data hingga Oktober 2023.

    “Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sampai dengan Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan DO atau lulus tidak melanjutkan di Kabupaten Tangerang mencapai 21.829 peserta didik,” katanya, Selasa (14/11).

    Ia menerangkan, tingginya angka putus sekolah tersebut terjadi lantaran tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), seperti perpindahan pelajar dari sekolah formal ke nonformal, hingga mereka yang melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    “Masalah kesalahan menginput ataupun meneruskan ke jenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di Sistem Dapodik ini masih sering terjadi, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan, untuk menyikapi tingginya angka peserta didik yang putus sekolah itu, Disdik bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah.

    Hal itu dilakukan dengan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A, Paket B, sampai Paket C.

    “Program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A hingga Paket C ini diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia di atasnya,” ujar Dadan Gandana.

    Nantinya, pelaksanaan program tersebut akan menggandeng Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang.

    “Selain kolaborasi dengan sesama OPD, kami memerlukan dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan, di antaranya forum Camat, APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), FK-PKBM (Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tangerang, unsur perguruan tinggi, Kepala Satuan Pendidikan Negeri seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pejabat Kabupaten Serang yang Didakwa Terima Gratifikasi Divonis Bebas

    Pejabat Kabupaten Serang yang Didakwa Terima Gratifikasi Divonis Bebas

    SERANG, BANPOS – Terdakwa kasus tindak pidana gratifikasi sebesar Rp400 juta di lingkungan Pemkab Serang, Sarudin, divonis bebas oleh Majelis Hakim.

    Sarudin yang merupakan Kepala BPKAD Kabupaten Serang itu divonis bebas, lantaran Majelis Hakim menilai Sarudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi.

    Hal tersebut terungkap dalam persidangan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Selasa (14/11), yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Nelson Angkat.

    Ketua Majelis Hakim, Nelson Angkat, mengatakan bahwa terdakwa Sarudin tidak terbukti melakukan gratifikasi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang.

    “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan,” ujar Nelson saat membacakan putusan.

    Maka dari itu, Majelis Hakim memerintahkan agar Sarudin dibebaskan dari dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

    “Membebaskan terdakwa Sarudin dari dakwan alternatif pertama, kedua dan ketiga,” ujarnya.

    Hakim pun memerintahkan jaksa agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang.

    Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar jaksa mengembalikan martabat terdakwa, dalam kemampuan dan martabatnya.

    “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini ditetapkan,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, JPU Kejari Serang telah menuntut Sarudin dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan.

    JPU menilai Sarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    Sarudin dinilai telah menerima gratifikasi Rp400 juta pada proyek pengadaan mebel di kantornya pada tahun 2017 lalu.

    Kuasa Hukum Sarudin, Pangpang Rara, menyambut baik putusan Majelis Hakim tersebut. Sebab menurutnya, kasus itu merupakan pinjam meminjam, bukan gratifikasi.

    “Keputusan hakim sangat berkeadilan, malam ini kita akan langsung jemput pak Sarudin sesuai keputusan pengadilan dibebaskan,” tandasnya. (DZH)

  • Mahasiswa UNPAM Kenalkan Pengelolaan Keuangan dan Investasi ke Pelajar SMKN 7 Kota Serang

    Mahasiswa UNPAM Kenalkan Pengelolaan Keuangan dan Investasi ke Pelajar SMKN 7 Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa UNPAM Serang memperkenalkan pengelolaan keuangan dan investasi kepada pelajar di SMKN 7 Kota Serang. Kegiatan itu merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

    Mengangkat tema ‘Edukasi Pengenalan Literasi Keuangan Sebagai Langkah Awal Investasi Sejak Dini’, kegiatan tersebut diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 jurusan akuntansi, yang sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

    Selama kegiatan, terlihat bahwa para siswa aktif dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber.

    Ketua PKM Kelompok 9, Dwi Febriyanti, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak siswa-siswi yang merupakan kalangan Gen-Z, untuk bisa membedakan akan kebutuhan dan keinginan agar dapat mengelola keuangan dengan baik.

    “Melalui kegiatan ini, kami mengajarkan akan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan supaya mereka dapat mengelola keuangan degan baik,” kata Dwi Febriyanti, Selasa (14/11).

    Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan aksi nyata mahasiswa sebagai Agent of Change, dengan memberikan arahan yang tepat kepada Gen-Z, untuk meningkatkan kesadaran akan membedakan keinginan serta kebutuhan.

    Melakui kegiatan itu, pihaknya berharap dapat memberikan manfaat pada siswa/siswi akuntansi di SMK Negeri 7 Kota Serang.

    “Kegiatan ini juga sebagai aksi nyata kami selaku mahasiswa untuk terjun langsung mengabdikan diri ke masyarakat, supaya ilmu yang kami dapat bermanfaat terutama terkait membedakan keinginan dan kebutuhan,” tandasnya. (DZH)

  • Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Calon Wakil Presiden RI, Mahfud MD, menegaskan bahwa dirinya ogah hanya menjadi ban serep dari Calon Presidennya yakni Ganjar Pranowo. Meski demikian, ia mengaku tidak akan menjadi matahari kedua, jika dia dan Ganjar terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden.

    Mahfud kepada awak media, mengaku sempat berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar bisa dapat akses resmi untuk menangani permasalahan hukum, apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.

    “Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal,” ujar Mahfud, Selasa (14/11).

    Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

    Oleh sebab itu, apabila dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.

    “Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” kata Mahfud.

    Meskipun minta diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wapres, Mahfud menegaskan tidak ada maksud untuk menyaingi Ganjar Pranowo.

    “Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Mataharinya tetap Pak Ganjar, tetapi beri saya kewenangan,” ujarnya.

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (DZH/ANT)