BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara Sosialisasi Keselamatan Ketenaga Listrikan

    PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara Sosialisasi Keselamatan Ketenaga Listrikan

    SERANG, BANPOS – PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara melakukan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan saat menjadi pemateri dalam seminar Electro Fair 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektri Untirta, di Auditorium Gedung B Kampus Untirta, Kamis (24/10/2024).

    SOF Performance Assistant to Manager, Eko Supriyanto mengatakan, dalam seminar tersebut pihaknya menyampaikan mengenai 4 pilar utama dalam kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh PLN Pusat.

    “Kita sampaikan mengenai keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi,” kata Eko Supriyanto kepada BANPOS.

    Selain itu, lanjut Eko, pihaknya juga menyampaikan mengenai strategi pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan PLN UP3 Banten Utara melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

    “Jadi melalui SMK3 kita sampaikan strategi pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan PLN UP3 Banten Utara,” ujarnya.

    Dengan adanya kegiatan seminar pencegahan kecelakaan tenaga kerja, kata Eko, pihaknya berharap dilaksanakan setiap tahun.

    “Saya harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, agar budaya safety dapat tumbuh mulai dari mahasiswa sampai kalangan masyarakat luas,” ungkapnya. (DHE)

  • Reses Pedana, Dede Rohana Putra Bagi-bagi Umrah ke 15 Tim Sukses

    Reses Pedana, Dede Rohana Putra Bagi-bagi Umrah ke 15 Tim Sukses

    CILEGON, BANPOS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dede Rohana Putra bakal memberangkatkan umroh kepada 15 tim sukses yang membantunya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

    Pemberian hadiah umrah kepada belasan tim sukses dirinya dan Anggota DPR RI Fraksi PAN, Edison Sitorus itu dilakukan saat Reses Masa Persidangan ke 1 Tahun Sidang 2024-2025 alias reses perdana Dede Rohana yang digelar di Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (24/10) malam.

    Diketahui, Dede Rohana Putra merupakan anggota DPRD Provinsi Banten peraih suara tertinggi yakni sebesar 38.000 suara. Ia menduduki kursi legislatif tingkat Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cilegon.

    Karenanya, Dede Rohana memberi hadiah pada belasan tim sukses yang membantu dirinya dan anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Edison Sitorus menang di Pileg 2024 lalu.

    Pria yang akrab disapa Dewan Viral itu mengatakan, ia dan Edison Sitorus membagikan umrah gratis kepada 15 orang tim sukses yang membantunya mendapatkan kursi DPRD Provinsi dan DPR RI.

    “Hadiah umrah diberikan kepada Tim Sukses saya dan Pak Edison saat Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024 lalu,” kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) PAN Banten itu kepada awak media, Kamis (24/10).

    Pria yang menjabat Wakil Ketua DPW PAN Banten itu mengungkapkan, seleksi 15 orang yang mendapatkan hadiah umrah gratis itu dilakukan langsung oleh dirinya dan Edison Sitorus.

    “Hadiah Umrah kami berikan kepada tim sukses yang selama ini komunikasinya baik, terus ibadahnya kita lihat cukup baik dan hal-hal lain kita nilai,” ungkapnya.

    Dalam reses tersebut, pemberian hadiah umrah secara simbolis diberikan kepada 2 orang yang hadir dalam acara yang digelar di Rumah Kemenangan DRP di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

    Untuk 13 orang lainnya yang tidak hadir dalam reses tersebut, Wakil Ketua Komisi III itu juga memastikan tetap memberikannya dalam waktu dekat.

    “13 orang tidak hadir, tetap kita berikan hadiah umrahnya. Rencana akan kita berangkatkan akhir tahun ini (2024) sekaligus 15 orang, paling lambat sebelum musim haji 2025,” jelasnya.

    Sementara itu, salah satu penerima hadiah umrah, Saiful Hidmat Rosandi mengaku bersyukur dan sangat berterima kasih dengan dengan hadiah pergi ke tanah suci dari Dede Rohana Putra.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada pak Dede Rohana, puji syukur saya mendapat hadiah umrah, saya merasa senang sekali. Menjadi salah satu orang yg beruntung, dari 15 orang yang dihadiahi umrah oleh pak dewan viral,” katanya.

    “Semoga pak dewan sehat dan dilancarkan rejekinya, saya doakan Pak Dede ke depan terus menjadi wakil rakyat yang amanah, mendengar dan merealisasikan aspirasi masyarakat, pokonya doa terbaik untuk beliau,” tandasnya. (LUK)

  • Kerugian Negara Tembus Miliaran, Sejumlah OPD Pemkot Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK

    Kerugian Negara Tembus Miliaran, Sejumlah OPD Pemkot Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon hingga saat ini belum menyelesaikan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023. Padahal batas waktu penyelesaian sudah terlewat namun hingga saat ini belum juga diselesaikan.

    Diketahui, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), atas LKPD Kota Cilegon Tahun 2023 pada 17 Mei 2024 lalu. BPK memberikan sejumlah catatan kepada Pemkot Cilegon dan memberikan waktu 60 hari untuk diselesaikan atas temuan tersebut.

    Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin membenarkan jika sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon belum menyelesaikan temuan dari BPK atas LKPD Kota Cilegon TA 2023.

    “Kemarin rapat terkait tindak lanjut BPK tahun 2023 dipimpin langsung oleh Pak Pjs (Nana Supiana) dan Pak Sekretaris Daerah (Maman Mauludin), hadir juga saya dan para asisten 1, 2, 3 plus kepala OPD dan tim yang ada temuan BPK,” kata Mahmudin kepada BANPOS saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (23/10).

    “Intinya pak Pjs menekankan agar temuan BPK segera ditindaklanjuti. Bahkan beberapa OPD diminta membuat komitmennya agar sesegera mungkin dapat menyelesaikan terutama OPD-OPD yang terkait temuan yang sifatnya rekomendasi administrasi,” imbuhnya.

    Sementara OPD-OPD yang ada temuan terkait dengan material atau kerugian daerah, kata Mahmudin agar mengingatkan kembali kepada pihak ketiganya.

    “Jadi kemarin para kepala OPD menyanggupi dan meminta waktu kembali. Tapi khusus yang berbentuk rekomendasi administrasi, pak Pjs minta agar Jumat (25/10) besok ini ada progres,” tuturnya.

    Mahmudin menyebut ada sejumlah OPD yang harus segera menyelesaikan temuan dari BPK seperti BPKPAD, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Disnaker, DPUPR, Perkim, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak.

    “Kalau melihat dari progres laporan kemarin PU (DPUPR) itu masih menyisakan kurang lebih Rp 800 juta, kemudian Dinas Perumahan Rakyat Perkim itu kurang lebih Rp200 jutaan. BPKPAD kurang lebih Rp56 juta. Kemudian Sekretariat DPRD sekitar Rp39 juta, kemudian Dinas Tenaga Kerja Rp17 juta. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Rp5 juta. Tapi kemarin dinas lingkungan hidup sudah langsung memfollow up dan langsung mereka sudah membayar temuan sebesar Rp 5.674.000 dengan membayar ke khas daerah buktinya sudah diserahkan ke Inspektorat,” terangnya.

    “Jadi kalau bicara totalitas, total keseluruhan itu kurang lebih diangka Rp 1 miliar,” sambungnya.

    Dikatakan Mahmudin, Pjs Walikota Nana Supiana dan Sekda Cilegon Maman Mauludin menekankan temuan BPK tersebut agar segera dilakukan penagihan kepada pihak ketiga yang memang punya sangkut paut terkait dengan pengembalian ke khas daerah. Dan para kepala OPD, kata dia akan menyanggupi dan akan segera melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait.

    “Kalau sudah menjadi temuan BPK wajib, kalau belum dikembalikan sampai kapanpun akan jadi temuan BPK tidak ada istilah hilang otomatis. Hilangnya itu kalau sudah dilakukan pembayaran,” ujarnya.

    “Secara aturan perundang-undangan BPK memberikan waktu 60 hari. Nah kalau sudah lepas 60 hari bukan berarti hilang walaupun sudah lewat 60 hari tetap kewajiban untuk mengembalikan ke khas daerah itu harus dilakukan,” paparnya.

    Dikatakan Mahmudin, Pjs Walikota Cilegon meminta agar temuan BPK ini bisa diselesaikan akhir bulan Oktober dan paling lambat pertengahan November 2024.

    “Ya kita akan mengingatkan terus supaya selesai agar tidak numpuk lagi numpuk lagi sementara nanti dibulan Februari juga BPK akan masuk lagi untuk memeriksa LKPD yang tahun 2024. Jadi harapan pak Pjs dengan pak sekda untuk LKPD 2023 ya clear n clear selesai kalau belum selesai diupayakan biar selesai,” tandasnya. (LUK)

  • Republik Bareng Neng Tika Bantu Aliri Listrik Warga Leuwidamar

    Republik Bareng Neng Tika Bantu Aliri Listrik Warga Leuwidamar

    LEBAK, BANPOS —Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Republik) bekerja sama dengan anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan, Tika Kartika Sari, melakukan pemasangan aliran listrik di rumah Ibu Juwita, seorang warga Desa Luewidamar.

    Ketua Umum Republik, Harda Belly, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Lebak yang belum menikmati akses listrik.

    “Banyak warga yang belum memiliki listrik, bahkan ada yang sama sekali tidak merasakan manfaat penerangan di rumah mereka,” jelasnya kepada BANPOS, Kamis (24/10).

    Inisiatif ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan, dan kali ini kami mengajak Ibu Tika untuk berkolaborasi,” tambah Harda.

    Neng Tika, sapaan akrab Tika Kartika Sari, mengatakan bahwa ia telah menerima banyak keluhan dari warga mengenai kurangnya akses listrik.
    “Setiap kali bertemu masyarakat, mereka selalu meminta bantuan pemasangan listrik,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa bantuan untuk Ibu Juwita berasal dari uang pribadi.

    “Bantuan ini murni dari saya, karena sebagai anggota Komisi III, saya tidak memiliki tugas langsung terkait PLN,” tuturnya.

    Meski begitu, Neng Tika merasa bangga dapat membantu masyarakat.

    “Saya merasa senang bisa berkontribusi dan memastikan bahwa prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terwujud,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ibu Juwita mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterimanya.

    “Terima kasih kepada Relawan Puan Bersama Wong Cilik dan Ibu Tika Kartika Sari, kini rumah kami bisa diterangi dengan cahaya lampu dan tidak merasakan kegelapan lagi,” ucapnya. (MYU)

     

  • Peduli Pendidikan, Intan Komitmen Prioritaskan Sekolah Gratis

    Peduli Pendidikan, Intan Komitmen Prioritaskan Sekolah Gratis

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Sekolah gratis menjadi salah satu misi para calon kepala daerah untuk menyosialisasikan program-program pembangunannya kepada masyarakat selama masa kampanye Pilkada serentak 2024.

    Seperti yang disampaikan Calon Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang berkomitmen untuk merealiasikan sekolah gratis hingga menjangkau sekolah-sekolah swasta.

    Komitmen itu disampaikan Intan Nurul Hikmah kala mengunjungi warga Desa Karangharja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/10/2024).

    Dalam pertemuan itu, pendamping Calon Bupati Tangerang Maesyal Rasyid tersebut menggelar dialog untuk menyerap aspirasi warga desa setempat.

    Intan memperkenalkan dirinya kepada warga. Dia menyampaikan pernah menjadi anggota DPRD dua periode dan adik dari Bupati Tangerang 2 periode, Ahmed Zaki Iskandar.

    “Bila saya diberikan amanah maka kami berdua (Maesyal-Intan) akan memprioritaskan sekolah gratis bagi anak-anak Kabupaten Tangerang,” kata Intan.

    Dia menginginkan masyarakat Tangerang sejahtera, dan setiap penerimaan peserta didik baru, para orangtua, khususnya kaum ibu tidak lagi bingung, memikirkan anaknya tidak dapat masuk sekolah negeri karena terbentur sistem zonasi.

    Intan mengakui pendaftaran masuk sekolah menjadi momok bagi kaum ibu yang menginginkan terbaik untuk putra dan putrinya. Untuk itu, sekolah gratis menjadi pekerjaan prioritas bila pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 tersebut terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

    Kampanye dialogis di Kecamatan Cisoka berlangsung penuh kekeluargaan. Apalagi ditambah dengan tausiyah dari Umi Yamsasni, Ustadzah kondang yang kerap tampil di televisi.

    Intan datang ke Karangharja didampingi politikus Partai Golkar H Taufik, anggota DPRD Provinsi Banten Wahyu Nugraha, pengurus DPD Golkar Zaenal Muttaqien, Ari Ashari Marnan dan Ustadzah Umi Yamsasni.(Odi)

  • Maesyal Rasyid Janji Lanjutkan Proyek Embung di Setiap Kecamatan

    Maesyal Rasyid Janji Lanjutkan Proyek Embung di Setiap Kecamatan

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maesyal Rasyid berjanji untuk mengatasi masalah banjir, khususnya yang kerap melanda Perumahan Puri Permai, Kecamatan Tigaraksa.

    Mantan Sekda Kabupaten Tangerang itu mengaku jika terpilih menjadi bupati, pihaknya akan melanjutkan pogram penanganan banjir yang sudah dilakukan Bupati Tangerang periode 2018-2023, A Zaki Iskandar.

    Yakni, memperbanyak pembangunan kantong penampungan air atau embung di 29 kecamatan. Serta normalisasi sungai dan anak sungai.

    “Saya dan Bu Intan mendatangi warga untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi. Kaitan masalah banjir, kami akan survei lapangan guna mengurut masalah dan mencari solusi dengan disesuaikan anggaran,” jelasnya saat menyapa warga Perumahan Puri Permai Tigaraksa.

    Maesyal menyatakan, program normalisasi saluran, sungai dan anak sungai bukan saja sekadar penanganan banjir. Akan tetapi berbarengan dengan ketahanan pangan dengan perbaikan irigasi di lumbung pertanian.

    “Meski ada tanggul yang sudah dibangun, nanti akan dilakukan perbaikan dan solusi alternatif untuk banjir. Sebab, di Tigaraksa ini, perumahan di sekitar Puri sudah tertangani. Bila hujan tak banjir, ada genangan saja,” jelasnya.

    Bukan saja banjir, Maesyal memaparkan program prioritas yang diusung nanti bila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang bersama Intan Nurul Hikmah. Diantaranya, pelatihan membuat kue, menjahit dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Pelatihan nanti untuk ibu-ibu untuk pembangunan ekonomi keluarga. Bu Intan itu satu-satunya perempuan agar curhatan dan kemauan ibu-ibu nantinya bisa berjalan lebih baik,” katanya.(Odi)

  • Tekan Pinjol Ilegal, Praktisi Tekankan Perlunya UU Fintech

    Tekan Pinjol Ilegal, Praktisi Tekankan Perlunya UU Fintech

    DENPASAR, BANPOS – Praktisi hukum, Yonathan Andre Baskoro, menekankan pentingnya pembentukan undang-undang (UU) terkait teknologi keuangan (fintech) yang memuat sanksi pidana untuk menekan pertumbuhan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Sanksi pidana terhadap perusahaan penyelenggara pinjol ilegal belum ada karena undang-undangnya belum ada,” katanya di Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Bali, Rabu (23/10).

    Menurut dia, sanksi pidana selama ini diterapkan kepada perusahaan penyelenggara pinjol yang legal ketika mereka melanggar aturan, sehingga pinjol abal-abal terus tumbuh karena belum ada sanksi pidana.

    Di sisi lain, Satuan Tugas Waspada Investasi atau yang saat ini bernama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) melakukan blokir atau penutupan kegiatan apabila ada temuan pinjol ilegal.

    “Makanya masih banyak (pinjol ilegal) yang tumbuh, karena ketika ditemukan, sanksi hanya dibekukan atau ditutup,” tutur pria yang juga merupakan pengacara itu.

    Untuk itu, ia berharap apabila ada undang-undang, selain memuat sanksi pidana, UU itu juga dapat menjadi acuan pembentukan badan khusus terkait pengawasan fintech.

    Badan tersebut, kata dia, sudah diterapkan di sejumlah negara termasuk salah satunya di China.

    Terkait perlindungan pengguna pinjaman online, lanjut dia, saat ini para pelaku pinjol ilegal dapat dijerat diantaranya melalui Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Meski begitu, lanjut dia, adanya regulasi tersebut dinilai perlu lebih diperkuat lagi agar menimbulkan efek jera terhadap pinjol ilegal.

    “Kita sudah punya UU Perlindungan Data Pribadi. Cuma dalam pelaksanaan penindakan, belum maksimal. Ada sanksi pidana jika membocorkan data pribadi, itu seharusnya lebih dikuatkan lagi,” katanya.

    Pentingnya pembentukan UU terkait teknologi keuangan termasuk hukum pidana dalam penanganan pinjol tersebut termuat dalam disertasi Yonathan berjudul ‘Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa keuangan digital (financial technology) pinjaman online’.

    Ia berharap karyanya tersebut dapat menjadi masukan untuk mempertegas sanksi hukum terhadap pinjol ilegal.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti mencatat sejak 2018 hingga Februari 2023, sebanyak 4.567 perusahaan pinjol ilegal telah ditutup.

    Satgas Pasti juga mencatat sejak Januari-September 2024 melakukan pemblokiran terhadap 2.741 entitas keuangan Ilegal.

    Dari 2.741 aktivitas keuangan ilegal tersebut sebanyak 2.500 entitas di antaranya adalah pinjol ilegal dan 241 investasi ilegal. (ANT)

  • Polisi Buru Penyalur Tenaga Kerja Ilegal untuk Judi Online di Filipina & Kamboja

    Polisi Buru Penyalur Tenaga Kerja Ilegal untuk Judi Online di Filipina & Kamboja

    TANGERANG, BANPOS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan penyelidikan kasus penyaluran puluhan warga negara Indonesia sebagai pekerja operator judi daring di Filipina.

    Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil operasi penggerebekan kasus judi daring atau offshore gaming operator di Hotel Tourist Garden, Lapu-lapu City, Provinsi Cebu, Filipina, pada 31 Agustus 2024 yang dilakukan aparat kepolisian negara setempat.

    “Yang harus kita cari tahu adalah siapa yang mengorganisasi, bagaimana modusnya, nanti pihak Bareskrim, Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman kasus itu,” kata Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Polisi Krishna Murti, Rabu (23/10).

    Ia menerangkan, dari banyaknya penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Filipina, terdapat 569 orang warga negara Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan sebagai operator judi daring.

    Polri akan melakukan pendalaman dan penelusuran sebagai upaya mencari aktor utama penyaluran tenaga kerja ilegal tersebut.

    “Saat ini upaya preventif tidak kurang-kurang dari pemerintah, kita sekarang ada BP2MI, Kemenlu,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat 4.730 orang WNI terlibat kasus online scamming di delapan negara, paling banyak ditemukan di Kamboja dan Filipina.

    Ia menambahkan ratusan WNI teridentifikasi sebagai pekerja operator judi daring di Filipina dan saat ini ada 69 orang telah dideportasi ke Indonesia.

    Dari puluhan warga negara Indonesia tersebut, terdapat juga dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum Filipina karena terbukti sebagai produsen atas kasus tersebut.

    “Total 69 orang, dilakukan pemulangan saat ini sebanyak 35 WNI dari Filipina, terdiri dari delapan orang perempuan dan 27 orang laki-laki,” katanya.

    Krishna juga mengatakan setelah dilakukan upaya penjemputan oleh Tim Divisi Hubinter Polri dan tahapan pemulangan puluhan WNI itu akan dilakukan secara bertahap.

    Untuk tahapan pertama dilakukannya terhadap 35 orang WNI dan tahap kedua 32 orang dengan jadwal awal pada 22 dan 23 Oktober 2024. Penerbangan yang akan dilakukan, antara lain menuju Jakarta, Medan, dan Manado.

    Tahapan pemulangan pertama yang terjadwal pada 22 Oktober dilakukan terhadap 10 orang WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat SCOOT TR 2278.

    Kemudian disusul pemulangan 11 orang WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat Cebu Pacific 5J-759 menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

    Selanjutnya, pada 23 Oktober 2024, dilakukan pemulangan dua orang WNI melalui Bandara Internasional Kualanamu, Medan. Disusul lagi dua orang WNI dengan penerbangan menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

    Untuk penerbangan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan terhadap tiga orang WNI dengan penerbangan menuju Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado.

    “Dan terakhir pemulangan dilakukan terhadap enam orang WNI yang akan tiba di Jakarta pada 23 Oktober,” tandasnya. (ANT)

  • Imam Baihaqi Jabat Ketua PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon periode 2024-2029

    Imam Baihaqi Jabat Ketua PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon periode 2024-2029

    CILEGON, BANPOS – Imam Baihaqi kini resmi menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon periode 2024-2029.

    Imam Baihaqi terpilih sebagai Ketua PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon melalui Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V yang digelar di salah satu hotel di Anyer, Kabupaten Serang pada Selasa (22/10/2024) malam.

    Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Banten, Afif Johan mengatakan Muscab ke-lima itu di gelar sesuai dengan AD/ART FSP KEP SPSI.

    “Alhamdulillah tadi acaranya berjalan lancar dan sukses, kita sudah menetapkan pak Imam Baihaqi sebagai Ketua PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon,” ujarnya, Selasa (22/10).

    Usai menetapkan Imam Baihaqi sebagai ketua yang baru, Afif berpesan kepada seluruh jajaran PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon.

    Pertama terkait tantangan hubungan industrial, di mana Afif menilai bahwa ke depan tantangan akan semakin berat dengan adanya era globalisasi, era revolusi industri maupun era digitalisasi.

    “Cilegon ini mempunyai bonus demografi, pertama Cilegon PDRB (produk domestik regional bruto,-red) nya tertinggi di Provinsi Banten dan tertinggi ke enam di Indonesia, serta memiliki bonus demografi industri-industri yang notabene padat modal,” katanya.

    Oleh karena itu, menurut Afif keberadaan dan peran serikat pekerja sangat dibutuhkan.

    Afif menilai peran serikat pekerja sangat dibutuhkan sebagai sosial kontrol dan juga mitra bagi pengusaha ataupun pemerintah.

    Tentunya hal itu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

    “Termasuk berkeadilan, dalam hal pemberian upah kepada pekerja, dan menjadikan pekerja sebagai mitra dalam membangun industrial,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon, Imam Baihaqi mengaku siap untuk menjalankan roda organisasi serikat pekerja di Kota Cilegon.

    “Sesuai amanah AD/ART, saya sebagai ketua PC tentu sejalan dan segaris untuk menjalankan roda organisasi dengan enam penguatan,” katanya.

    Imam menyebut, paska resmi menjabat ketua maka dirinya akan menjalankan tugas dalam penguatan yang telah ditugaskan kepadanya.

    Ada enam penguatan yang akan dilakukan olehnya bersama jajaran pengurus yang baru.

    “Pertama penguatan sumber daya manusia yaitu dengan pelatihan, diklat sehingga meningkatkan SDM untuk tingkat pekerja bisa lebih baik lagi,” ucapnya.

    Kedua yaitu penguatan advokasi, di mana penguatan advokasi itu menjadi penting, karena di era globalisasi dan era perubahan undang-undang cipta kerja semakin banyak dan mudah para pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kata dia, dengan adanya undang-undang cipta kerja itu buruh pekerja saat ini, sangat mudah terdegradasi kesejahteraannya.

    “Ketiga penguatan keuangan, karena akan sulit kiranya kalau organisasi tanpa ada keuangan yang kuat,” katanya.

    Keempat, penguatan soliditas dan solidaritas antar buruh/pekerja. Kelima, penguatan dalam hal administrasi dan IT.

    “Kita harus menguasai itu, jadi IT itu kiranya temen-temen bisa memahami digitalisasi dan keenam propaganda positif, jadi apa yang kita lakukan bisa kita publish di publik sehingga propaganda positif ke mana-mana,” tandasnya. (LUK)

  • Tingkatkan Kompetensi Warga Cilegon, Fajar Gelar Pelatihan Forklift

    Tingkatkan Kompetensi Warga Cilegon, Fajar Gelar Pelatihan Forklift

    CILEGON, BANPOS – Puluhan warga Cilegon mengikuti pelatihan kompetensi berbasis industri di PT Buana Centra Swakarsa (BCS) Logistics, Selasa (22/10) kemarin.

    Pelatihan yang diinisiasi oleh calon Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, itu dilaksanakan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

    Fajar Hadi Prabowo mengungkapkan, pelatihan yang dilaksanakan itu awalnya merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh PT BCS Logistics sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan, melalui Yayasan Semar Sastra Prawira yang sudah berjalan sejak enam tahun yang lalu.

    “Namun karena antusiasme dari industri cukup tinggi, akhirnya pelatihan ini berkembang dan dilakukan secara rutin sebagai rasa cinta atau wujud kepedulian kami dalam rangka menaman kebaikan bagi putra putri daerah Cilegon,” kata Fajar.

    Selain pelatihan bersifat hard skill, peserta pelatihan juga diberi pelatihan pengayaan untuk meningkatan soft skill.

    “Jadi tidak hanya hard skill saja, supaya bisa memperkaya putra putri daerah Cilegon sehingga mampu bersaing dan menjadi juara di bidang masing-masing,” kata Fajar.

    Pelatihan operator alat berat itu, lanjutnya, pada saat nanti akan masuk dalam pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Cilegon, jika dirinya bersama Robinsar terpilih.

    “Kami Robinsar Fajar, ingin Cilegon punya BLK yang memadai atau tempat simulasi tanpa harus meminjam ke industri. Sehingga bagi yang ingin berlatih operator crane kita siapkan cabin cranenya, sehingga tidak perlu minta izin, kita bisa mandiri dan mengembangkan putra daerah secara mandiri dan tekun,” tambahnya.

    Untuk pelatihan yang digelar hari ini, lanjut Fajar, adalah pelatihan untuk operator forklift yang diikuti oleh 50 lebih peserta.

    “Antusiasmenya sangat tinggi. Namun kami tidak bisa menampung semua. Biasanya pelatihan digelar 4 sampai 5 hari, sekarang ini dilakukan hanya 2 hari dengan instruktur beserta 4 kompetensi yang sesuai dengan BLK,” ungkapnya.

    Peserta pelatihan, lanjut Fajar, dilatih mulai dari latihan dasar atau basicnya dulu. “Kami tidak mau pelatihan ini formalitas saja. Latihan ini dengan alat yang sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

    Pihaknya juga dalam waktu dekat akan membuat latihan operator crane setiap bulan dan sesering mungkin untuk meningkatkan kompetensi.

    “Pesertanya anak muda yang belum memiliki pekerjaan, ada salah satu yang sudah bekerja sebagai cleaning, dia ingin upgrade dan saya benar benar merasakan semangat dan motivasi memperbaiki diri dan karirnya,” kata Fajar.

    Untuk peserta yang berprestasi, lanjut Fajar, pihaknya ikut membantu untuk pembuatan SIO.

    “Yang terbaik menurut instruktur saya akan bantu mereka dengan senang hati. Mereka akan dibantu pembiayaannya sesuai dengan standar mengikuti SIO,” kata Fajar.

    Meski dia berharap semuanya mendapatkan SIO, tapi semua kembali lagi ke peserta. “Selain hard skill, soft skillnya seperti ramah tamah, komunikasi, budi pekerti juga perlu diasah,” pungkasnya.

    Pendek kata, pelatihan itu merupakan wujud kepedulian calon Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo yang berharap warga Cilegon jadi tuan rumah di tanah kelahirannya. “Semoga setelah pelatihan ini, warga kita yang ambil bagian di industri yang ada,” tandasnya. (LUK)