Penulis: Diebaj Ghuroofie

WH Resmikan Posko Pemenangan Anies

LEBAK, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan posko pemenangan Anies Baswedan di Kampung Kapugeran RT 02/RW 02, Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Selasa (29/8).

Hadir pada acara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Lebak, Dedi Jubaedi beserta pengurus dan anggota simpatisan partai beserta tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, WH mengapresiasi atas berdirinya posko pemenangan Anies Baswedan. Dalam hal ini, mantan Gubernur Banten tersebut juga meyakini kemenangan Anies Baswedan dan Partai Nasdem untuk 2024, khususnya di Kabupaten Lebak. Selanjutnya WH langsung menginstruksikan agar seluruh Caleg Partai Nasdem Lebak untuk terus turun ke masyarakat.

“Saya percaya peluang bagi kita untuk memenangkan NasDem di Kabupaten Lebak, para Caleg NasDem harus dekat dengan rakyat,” ujar WH.

Di akhir sambutan, WH berpesan agar siapapun yang terpilih kelak harus bermanfaat pada masyarakat.

“Pemimpin harus selalu senyum ketika rakyatnya tersenyum, jangan sakiti rakyat, kita hadir sebagai mandataris rakyat, pemimpin yang dipilih harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata WH.

Sementara, salah satu Bacaleg DPRD Provinsi Banten dari Dapil 10 Lebak, Asep Awaludin mengatakan, bahwa tujuan didirikannya posko pemenangan itu salah satunya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Posko ini salah satu wadah silaturahmi dengan masyarakat. Sudah tiga posko yang kita buat. Karena kedekatan kepada masyarakat sangatlah penting, dan fungsi posko berikutnya adalah untuk pemenangan,” terangnya.

Diketahui, pada kegiatan itu juga dilaksanakan santunan anak yatim piatu. Selanjutnya usai meresmikan Posko pemenangan, WH langsung mengisi acara berikutnya di kantor DPD Partai Nasdem Lebak. (WDO/PBN)

30 Agustus 2023
Kampus Oke, Sekolah No!

JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye.

Dia menyatakan, tidak apa-apa jika kampanye dilakukan di kampus. Sebab menurutnya, kampus sebagai lembaga akademik, mampu membuka ruang diskusi yang sehat dan terbuka.

Dalam kaitannya dengan berbagai program dan gagasan dari masing-masing calon untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya kira 100 persen dari mereka (mahasiswa) sudah memiliki hak pilih. Selama kampus dapat menjaga kondusivitasnya, saya kira itu memungkinkan,” ujar Muhadjir saat menjadi narasumber pada segmen “Apa Kabar Indonesia Malam” dengan topik “Ketika Kampus dan Sekolah Jadi Ajang Kampanye” yang disiarkan secara langsung melalui kanal televisi TVOne, seperti keterangan yang diterima RM.id (BANPOS Grup), Selasa (29/8).

Berbeda dengan kampus, Muhadjir menegaskan penyelenggaraan kampanye di sekolah dirasa akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit mengingat kesiapan para siswa dan sekolah dalam penyelenggaraan kampanye.

Pengelolaan sekolah yang menjadi wewenang konkuren dari pemerintah daerah pun turut menjadi salah satu alasannya.

“Ini akan rumit, kita tahu masing-masing kepala daerah memiliki corak warna bendera masing-masing, bisa dibayangkan akan serumit apa nanti pengaturan serta pencegahan yang harus dilakukan. Belum lagi sekolah Madrasah dan Aliyah yang menjadi wewenang Kementerian Agama,” tuturnya.

Apalagi, diingatkan Muhadjir, para siswa di level sekolah telah mengalami learning loss selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.

Berdasarkan data Kemendikbudristek, dalam kurun waktu dua tahun saat pandemi, para siswa telah mengalami kehilangan momentum dalam belajar serta tidak mendapatkan pembelajaran yang utuh dari sekolah.

Menurutnya, pemulihan sekolah dalam mengejar ketertinggalan selama dua tahun masa pandemi lebih penting untuk dilakukan demi memperbaiki kualitas pendidikan dan pembelajaran sekolah yang lebih baik.

“Ini ongkos yang mahal jika kita kemudian harus menjadikan sekolah sebagai ajang kampanye politik. Biarlah guru-guru bekerja memulihkan keadaan untuk mengantar siswa-siswanya belajar sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Keputusan MK yang merevisi materi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU tentang Pemilu menjadi polemik baru di tengah arus perbincangan Pemilu 2024.

Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye.

Hal itu kemudian membuat tenaga pendidik resah, yang salah satunya disuarakan Forum Serikat Guru Indonesia, beberapa waktu yang lalu.

Narasumber dalam agenda itu di antaranya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti. (PBN/RMID)

30 Agustus 2023
Penjualan Tenun Badui Banten Merambah ke Medsos

LEBAK, BANPOS – Sejumlah produk kain tenun Badui yang dihasilkan perajin di pedalaman Kabupaten Lebak, mulai dipasarkan melalui media sosial untuk membantu meningkatkan omzet penjualan menyusul kunjungan wisatawan hanya ramai pada akhir pekan.

“Kami tidak bisa mengandalkan penjualan kain tenun Badui itu dari wisatawan saja,” kata Asuhati (34), perajin di pemukiman Badui di Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Selasa (29/8).

Para perajin kain tenun Badui di pedalaman Kabupaten Lebak kini memasarkan produksinya dengan digitalisasi media sosial. Pemasaran melalui media sosial cukup membantu pendapatan para perajin yang tidak bergantung dari kunjungan wisatawan.

Selama ini, wisatawan yang mengunjungi kawasan pemukiman Badui pada akhir pekan tidak bisa menjadi andalan pendapatan mereka.

“Paling bantar wisatawan yang membeli produk kain tenun Badui antara dua sampai empat potong dengan pendapatan Rp750 ribu/pekan,” ujarnya.

Menurut dia, dirinya sangat terbantu pendapatan ekonomi dengan menjual produk kerajinan kain tenun Badui ke aplikasi media sosial, seperti Shopee, Lazada, Akulaku, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Instagram Twitter dan YouTube.

Penjualan produk kain tenun Badui bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp7 juta/pekan. Produk kerajinan kain tenun Badui itu antara lain selendang, kain, batik, pakaian kampret atau pakaian pangsi kain ikat kepala (lomar) dan blankon.

Selain itu juga produk kerajinan tas koja, souvenir, madu, bandrek jahe merah dan gula aren. Produk kerajinan Badui itu dijual mulai Rp20 ribu sampai Rp350 ribu/potong kain.

“Kami usaha kerajinan itu untuk membantu pendapatan ekonomi suami yang mengandalkan dari tani ladang,” ucap Asuhati.

Begitu juga Munah (50), perajin tenun Badui mengaku sejak dua tahun terakhir ini permintaan kain tenun Badui meningkatkan dari 15 potong menjadi 20 potong dengan pendapatan Rp5 juta/pekan. Harga kain tenun Badui dijual antara Rp250 ribu sampai Rp300 ribu/potong.

”Kita banyak juga pelanggan melalui media sosial juga ada dari Sumatera,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan bahwa hingga hari ini sekitar 10 persen dari 117.269 pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui digitalisasi, termasuk sebagian perajin Badui.

Saat ini, kata dia, perajin masyarakat Badui sekitar 2.000 unit usaha dengan pendapatan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Untuk itu, pihaknya mendorong para pelaku usaha agar menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produknya.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan digitalisasi kepada para pelaku usaha, sehingga mereka bisa memahami broadcasting, bisnis e-commerce, digital content, E-learning dan bisnis afiliasi.

Selain itu juga bagaimana cara menampilkan produksi hingga ke aplikasi media sosial, seperti Marketplace, Shopee, Lazada, Akulaku, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Instagram Twitter dan YouTube.

“Kami berharap semua pelaku usaha dapat memasarkan dengan digitalisasi sehingga dapat mendongkrak omzet pendapatan, ” tandasnya. (DZH/ANT)

30 Agustus 2023
Siomay dan Es Sekoteng Pak Oyen Lebarkan Sayap di Kota Serang

SERANG, BANPOS – Penggemar es sekoteng, es teler dan siomay Pak Oyen hadir di kawasan Serang Kota (Serkot). Betapa tidak gerai siomay dan es sekoteng priyangan asal Kota Bandung, Jawa Barat itu kini bertambah satu lagi gerainya di Banten.

Setelah sebelumnya berhasil meramaikan khasanah perkulineran di Kota Serang dengan kehadirannya di antaranya di kawasan Cijawa, kini Siomay dan Es Sekoteng Priyangan hadir di perumahan Griya Permata Asri (GPA) Dalung.

Adalah pasangan suami istri (Pasutri) Alwan dan Rengganis yang mewujudkan kehadiran gerai Siomay dan Es Sekoteng Priyangan Pak Oyen tersebut di perumahan yang terletak di Jalan Sayabulu itu.

“Saya melihat animo masyarakat Kota Serang kepada Siomay dan Es Sekoteng Priyangan Pak Oyen sangat tinggi. Jadi saya pikir tidak ada salahnya saya membuka gerainya di sini,” kata Alwan saat ditemui digerainya, Selasa (28/8).

Dikatakan dia, Siomay dan Es Sekoteng Priyangan Pak Oyen digerainya laku keras meski baru dibuka sekitar satu minggu lalu.

“Karena memang kan Pak Oyen sudah terkenal ya siomay dan es sekotengnya. Jadi ya berapa pun stok siomay dan bahan baku es sekoteng yang di-drop dari pemilik brand Pak Oyen setiap harinya, Alhamdulillah selalu sold out,” paparnya.

Senada diungkapkan Rengganis, gerainya langsung mengambil siomay dan bahan baku es sekoteng priyangan Pak Oyen dari pemilik brand Pak Oyen di Kota Serang, yaitu menantu Pak Oyen yang mengelola gerai Pak Oyen di kawasan Cijawa.

“Jadi sistemnya konsinyasi saja. Berapa yang kami ambil dan terjual itu yang kami bayar,” imbuhnya.

Diterangkan Rengganis yang juga merupakan ASN di Pengadilan Agama Kota Cilegon ini, Pak Oyen sendiri adalah pemilik merek langsung dari Siomay dan es Sekoteng Priyangan Pak Oyen.

Selain dua jenis kuliner tersebut, di gerai-gerai yang dimiliki langsung oleh Pak Oyen juga terdapat menu Mi Kocok Bandung. “Kalau mi kocok itu kan perlu penanganan khusus. Jadi mungkin nanti kita menyusul juga menyediakan. Tapi belum sekarang,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Siomay dan Es Sekoteng Priangan Pak Oyen memang sudah terkenal sampai ke luar Bandung sebagai tempat asalnya. Untuk siomaynya sendiri, rasa ikan tenggiri yang kental dan bumbu kacangnya yang gurih menjadi yang paling dicari para pecinta kuliner siomay.

Adapun untuk es sekoteng priangannya, merupakan racikan minuman es yang terdiri dari biji delima merah, kelapa muda, alpukat, kolang kaling yang disiram susu kental manis.

Jadi, bagi anda penggemar Siomay dan Es Sekoteng Priangan Pak Oyen yang tinggal di Kota Serang atau mungkin yang sedang berkunjung ke Kota Serang, langsung saja meluncur ke gerai Siomay dan Es Sekoteng Priangan Pak Oyen yang ada di Perumahan GPA Dalung ini.

Gerai dengan dominan warna merah yang terletak di belakang Indomaret gerbang Perumahan GPA Dalung itu buka dari pukul 10.00 pagi hingga jam 22.00 malam. (RUS/DZH)

30 Agustus 2023
SMAN 1 Banjarsari Gelar Milangkala Wisesa ke-37

LEBAK, BANPOS – SMAN 1 Banjarsari merayakan hari jadinya yang ke-37 yang diisi beragam kegiatan, di antaranya seminar pendidikan, pentas kreasi seni siswa dan pertunjukan karnaval budaya dari para siswa, serta diakhiri pemotongan tumpeng Milangkala Wisesa pada Selasa (29/8).

Kepala Sekolah SMAN 1 Banjarsari, Dudi Wahyudi, mengatakan bahwa kehadiran sekolah itu sudah banyak asam garam kehidupan, dimana para siswa yang pernah sekolah atau jebolan dari sana sudah banyak berkiprah di berbagai tempat.

“Alhamdulillah saat ini di usianya yang ke-37, SMAN 1 Banjarsari ini sudah menunjukan kepada masyarakat akan pentingnya kehadiran pendidikan, terutama di Kecamatan Banjarsari khususnya dan umumnya di Provinsi Banten,” kata Dudi.

Menurut Kepsek, kiprah SMAN 1 Banjarsari yang berdiri tahun 1986 itu merupakan usia yang sudah mapan, begitupun dalam menjalankan keberlangsungan pendidikan, bukan hanya antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, namun pihak sekolah juga sudah melakukan berbagai pembenahan baik itu sarana maupun prasarana termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan.

“Rangkaian kegiatan dalam hari jadinya ini disebut perayaan Milangkala Wisesa, ini dimulai pada 25 Agustus 2023 menampilkan berbagai kegiatan Bazar produk jajanan siswa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial yaitu Donor Darah sekolah (DOS) yang diikuti para siswa dan orang tua” ungkap Dudi.

Dudi pun menerangkan, bahwa SMAN 1 Banjarsari berakreditasi B, dan saat ini memilki 824 siswa. Terangnya, hal itu menunjukan bahwa bukanlah sekolah kecil, tetapi merupakan sekolah besar yang mesti memliki berbagai keunggulan dan prestasi yang harus terus dilahirkan baik bidang akademik maupun non akademik

“Kami harap SMA negeri 1 Banjarsari menjadi semakin berkembang dan maju serta bisa memberikan potensi-potensi peserta didik yang mempunyai daya saing yang tinggi,” katanya.

Salah seorang alumni angkatan pertama di SMAN tersebut, Lilis, kepada BANPOS menyebut bahwa dulu sebelum ada SMAN 1, warga Banjarsari jarang yang melanjutkan ke SLTA, lantaran sekolah lanjutan sangat jauh dan butuh biaya besar.

“Dulu hampir saja saya juga tak lanjut ke SMA, masalahnya jauh tak terjangkau. Kalau mau sekolah ya harus ke Malingping atau ke Pandeglang, itupun bagi yang punya duit saja. Nah pas Tahun 1986 itu dimulai ada sekolah filial dari Rangkas. Waktu itu ada dua kelas, siswanya juga campur dari berbagai kecamatan dan bahkan dari Pandeglang, gedungnya juga masih numpang di SMP 1 di dekatnya itu.” ungkapnya. (WDO/DZH)

30 Agustus 2023
Cihuy! Perpanjang Pinjam Buku di Perpusda Saidja Adinda Makin Gampang

LEBAK, BANPOS – Perpustakaan Daerah Saidja Adinda melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Lebak memberikan fasilitas perpanjangan masa pinjam buku melalui aplikasi WhatsApp.

Pada aplikasi tersebut, Dispusar Lebak telah membentuk chatbot yang bernama WISALY atau Whatsapp Information of Saidjah Adinda Library.

Seperti yang dikatakan oleh Pustakawan Muda Dispusar Lebak, Lilis Sutanti, saat diwawancarai BANPOS, Selasa (29/8). Ia memaparkan, dengan adanya layanan tersebut, masyarakat dapat terhindar dari sanksi atau pinalty yang telah ditetapkan bila terjadi keterlambatan saat pengembalian buku.

“Tentu kita juga mencoba memahami masyarakat ya, barangkali sedang berhalangan atau belum selesai menggunakan bukunya saat jatuh tempo pengembalian. Apalagi bagi pelajar dan mahasiswa,” papar Lilis.

Lilis menjelaskan, maksimal tempo yang dapat diperpanjang melalui chatbot tersebut ialah 1×24 jam. Apabila telah dikembalikan, maka pengunjung dapat meminjam kembali buku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah banyak yang sudah menggunakan layanan ini. Ya silahkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini baik untuk perpanjangan waktu peminjaman ataupun untuk informasi lain,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung, Diki mengaku senang dengan adanya fitur layanan online dari perpustakaan tersebut. Hal ini dapat mempermudahnya dalam mengakses dan mengefektifkan waktunya yang padat sebagai mahasiswa akhir.

“Alhamdulillah juga ya bisa cari buku yang dibutuhkan ada atau tidak melalui itu. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang,” tandasnya. (MYU/DZH)

30 Agustus 2023
Iti Tegaskan Bahasa Itu Identitas Diri yang Harus Dijaga

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mendukung upaya pelestarian warisan budaya, termasuk sastra lisan pupulih di Kabupaten Lebak, sebagai identitas unik dan kekhasan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, saat membuka acara Pemasyarakatan Aksi Hasil Revitalisasi Sastra Lisan Pupulih di Kabupaten Lebak.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari sejak 28 hingga 29 Agustus tersebut berlokasi di Kantor Bahasa Provinsi Banten serta didukung oleh BPMP Provinsi Banten ini, dalam rangka menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Kabupaten Lebak dengan menjadikan sastra lisan pupulih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Diketahui, Pupulih merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kanekes yang biasa dituturkan sebagai dongeng pengantar tidur oleh orang tua kepada anak-anak, memiliki ciri khas berupa bagian yang dinyanyikan seperti lagu.

“Dalam upaya kita melestarikan sastra lisan, mari kita berkomitmen untuk menjaga bahasa sebagai bagian penting dari identitas kita. Sastra lisan adalah cerminan jiwa, cerita, dan semangat kita semua. Dan semoga nilai luhur kearifan lokal Kabupaten Lebak khususnya masyarakat Kanekes yang terkandung dalam pupulih ini dapat terus diwariskan pada generasi mendatang,” ujar Iti pada keterangan yang diterima BANPOS, Selasa (29/8).

Sementara itu, Kantor Bahasa Provinsi Banten, Asep Juanda menerangkan acara tersebut merupakan bagian dari tiga program utama Kantor Bahasa, yakni dalam rangka revitalisasi bahasa daerah.

“Kami mengkhususkan revitalisasi bahasa daerah ini pada sastra lisan pupulih dimana itu menajdi warisan budaya Banten. Pupulih ini juga kedepan akan diangkat pada Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai salah satu ajang yang perlombakan,” tandasnya. (MYU/DZH)

30 Agustus 2023
Pangan Masyarakat Baduy Berdaulat

LEBAK, BANPOS – Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak memiliki cadangan pangan sebanyak 8.000 lumbung atau ‘leuit’, untuk menyimpan gabah hasil panen huma, sehingga memenuhi ketersediaan pangan dan tidak terdampak El Nino.

“Kami masyarakat Baduy hingga kini belum pernah terancam kerawanan pangan maupun kelaparan,” kata Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Saija, di kediamannya, Selasa (29/8).

Menurutnya, masyarakat Baduy sejak dulu hingga sekarang memiliki kedaulatan pangan, karena mempunyai lumbung untuk menyimpan gabah hasil panen. Diperkirakan jumlah lumbung yang ada sebanyak 8.000 leuit dari 4.000 kepala keluarga dengan penduduk 13.309 jiwa.

Dari 8.000 lumbung pangan itu jika rata-rata sebanyak tiga ton/lumbung, sehingga jumlah total 24 ribu ton gabah. “Kami meyakini stok pangan yang ada di lumbung itu bisa dijadikan pangan keluarga jika terserang hama maupun bencana alam,” ungkapnya.

Menurut dia, masyarakat Baduy sejak nenek moyang memiliki pertahanan pangan yang kuat dengan menyimpan hasil panen gabah huma ke lumbung yang lokasinya di belakang permukiman. Lumbung terbuat dari atap ijuk dan dinding bilik bambu serta kayu laban, sehingga tikus tidak bisa memakan gabah.

Dalam lumbung itu, gabah bisa bertahan puluhan tahun dengan kondisi baik. Selama ini, kata Jaro Saija, masyarakat Badui belum pernah mengalami kelaparan karena memiliki pertahanan lumbung itu.

“Kami memastikan adanya dampak iklim El Nino masyarakat Baduy terpenuhi ketersediaan pangan lokal,” ujarnya.

Kubil (45), warga Baduy, mengaku bahwa lumbung pangan miliknya terdapat tiga ton dari hasil panen huma selama lima tahun. Sampai saat ini, gabah ada di lumbung sebagai cadangan pangan jika terjadi pailit, seperti terjadi gagal panen akibat kemarau maupun dilanda bencana.

“Kami saat ini masih bisa membeli beras, meski memiliki cadangan pangan,” tuturnya.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, mengatakan bahwa selama ini cadangan pangan masyarakat Baduy relatif aman dan belum terjadi kerawanan pangan. Mereka memiliki cadangan pangan masyarakat adat itu 8.000 lumbung dengan menyimpan gabah rata-rata tiga ton/lumbung.

“Kami melihat persediaan pangan masyarakat Baduy relatif aman dan setiap panen mereka menyimpan di lumbung itu serta tidak dijual,” tandasnya. (DZH/ANT)

30 Agustus 2023
Kata Bappeda Banten, Gak Ada Tuh Proyek Strategis Daerah

SERANG, BANPOS – Istilah proyek strategis daerah (PSD) disebut tidak ada oleh BAPPEDA Banten. PSD yang sempat menimbulkan pertanyaan dikarenakan adanya perlakuan pengawalan dan pengamanan (Walpam) dari Kejati Banten .

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menyangkal adanya proyek strategis daerah (PSD), menurutnya yang ada adalah Program Prioritas Daerah (PPD).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani saat ditemui oleh BANPOS usai menggelar pertemuan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten di Swiss-Bellin, Kabupaten Serang pada Selasa (29/8).

“Bukan program strategis daerah mungkin salah dengar, yang pernah kami lihat itu adalah program prioritas daerah,” katanya.

Terkait dengan penetapan status, ia menjelaskan bahwa hal itu dilandasi oleh inisiatif pengajuan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya sendiri.

Pengajuan itu dilakukan karena sejumlah OPD merasa khawatir, jika dalam pelaksanaannya program tersebut mendapati hambatan di lapangan.

Oleh karenanya, supaya hal itu tidak terjadi, maka mereka melakukan usulan kepada Kepala Daerah agar program tersebut ditetapkan sebagai program prioritas daerah, dan kemudian mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sehingga atas hal itulah, tidak semua program milik pemerintah mendapatkan pendampingan dari Kejati, hanya program yang diusulkan prioritas saja yang mendapatkan pendampingan itu.

“Nggak semua proyek itu dilakukan pendampingan oleh Kejati. Hanya yang prioritas-prioritas saja. Artinya hanya yang OPD memperkirakan kalau gak ada pendampingan gak selesai ,” ujarnya.

Di samping itu ia juga menjelaskan bahwa, penetapan status program menjadi program prioritas itu tidak harus dilandasi oleh sebuah aturan.

Cukup hanya berdasarkan usulan karena dikhawatirkan tidak dapat terlaksana, maka program tersebut dapat ditetapkan sebagai program prioritas.

“Nggak, artinya ini hanya kendala lapangan saja,” tegasnya.

Disinggung soal apakah penetapan status tersebut harus menempuh proses studi kelayakan, ia mengatakan masalah tersebut diserahkan kepada masing-masing OPD.

Namun ia mengaku terkait dengan penetapan tersebut, pihaknya tidak tahu-menahu, karena masalah itu kaitannya dengan Kepala Daerah secara langsung.

“Proyek ini kan sudah masing-masing dari OPD,” tandasnya.(MG-01/PBN)

30 Agustus 2023
Kebijakan Ganjil-Genap Kendaraan Diperluas Sampai ke Tangerang

SERANG, BANPOS – Pemerintah memperluas penggunaan kendaran bermotor dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap. Langkah ini dilakukan guna menekan pencemaran udara yang terjadi saat ini.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar kemarin usai mengikuti Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin mengatakan, kebijakan kendaraan ganjil-genap yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang. Utamanya, jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.

“Kita diundang dalam kapasitas sebagai bagian dari daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Mengikuti Rapat Terbatas Kabinet terkait dengan upaya penanganan polusi udara,” ungkapnya.

“Dalam rapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah dan hal-hal yang menjadi basisnya di daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Serta mengacu pada aturan yang ditetapkan secara berjenjang,” tambah Al Muktabar.

Pihaknya juga mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten. Di antaranya, soal penggunaan kendaraan atau polusi dari emisi buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.

“Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil-genap. Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” paparnya.

“Berikutnya kita imbau dan upayakan pabrik dan industri untuk menguatkan betul teknologi scrubber sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan polusi dari cerobong asap,” ungkapnya.

“Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di kawasan Tangerang kurang lebih ada tujuh industri untuk dilakukan pengecekan dan pendekatan penggunaan scrubber,” tambah Al Muktabar.

Dikatakan, untuk jangka panjang sesuai arahan Presiden Jokowi seoptimal mungkin untuk menanam pohon dengan bibit yang sudah kuat atau sudah besar. Penanaman akan digencarkan saat memasuki musim hujan, serta merawat pohon-pohon yang ada.

“Jika dipandang perlu, masyarakat diimbau memakai masker seperti yang sudah disarankan saat pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan pers yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit-penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan antara lain oleh polusi udara.

Ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat, yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

“Kita laporkan bahwa keenam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang tadi yang enam,” ujar Budi dalam keterangannya di Kantor Presiden usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Agustus 2023.

Menurut Menkes, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ISPA, dan asma, yakni menyumbang 24-34 persen. Polusi udara tersebut diukur berdasarkan lima komponen di udara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni tiga bersifat gas (nitrogen, karbon, dan sulfur), dan dua bersifat partikulat (PM10 dan PM2,5).

“Nah yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5 karena dia bisa masuk sampai pembuluh alveolus di paru, itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5 karena ini yang bisa masuk sampai dalam, kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar,” jelas Menkes.

Untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan tersebut, Menkes menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah hal. Pertama, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan.

Kedua, Kementerian Kesehatan akan menyarankan penggunaan masker sebagai upaya preventif atau pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Menkes, masker yang disarankan memiliki spesifikasi tertentu yang memiliki kerekatan untuk menahan partikulat.

“Maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum yang memiliki kerekatan untuk menahan particulate matters 2,5. Kan yang bahaya itu yang 2,5, dia masuk bisa masuk paru, dia masuk bisa masuk pembuluh darah karena saking kecilnya. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya,” imbuhnya.

Ketiga, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Dengan demikian, Menkes berharap apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama.

“Kita juga nanti besok ada kerja sama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Persahabatan sebagai koordinator respiratory disease-nya Kemenkes untuk bisa mendidik semua rumah sakit dan puskesmas di Jabodetabek. Kalau ada ciri-ciri seperti ini handle-nya begini. Dengan demikian, kita harapkan kalaupun nanti ada yang masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, treatment-nya sudah sama, diagnosisnya juga sudah sama,” katanya. (RUS/PBN)

30 Agustus 2023