BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Pejabat Pemkot Tangerang Disebut Arogan

    Pejabat Pemkot Tangerang Disebut Arogan

    TANGERANG, BANPOS – Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang.

    Aksi tersebut mengkritik potensi ‘Tsunami Sampah’ yang berkemungkinan terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2023 ini. Hal itu berdasarkan hasil kajian yang SEMMI Cabang Tangerang lakukan beberapa waktu yang lalu.

    Koordinator Aksi, Indri Damayanthi, mengatakan bahwa secara formal. SEMMI telah mengirimkan surat somasi disertai dengan kajian daya tampung TPA Rawa Kucing kepada pihak DLHK. Namun menurutnya, tidak ada surat balasan dari DLHK Kota Tangerang. 

    “Kami melihat ada arogansi DLHK dalam menyikapi surat yang kami berikan. Sehingga, mereka tidak mau memperdulikan kajian yang kami buat,” kata Indri yang juga kepala bidang wanita SEMMI dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Jumat (11/8).

    Terkait dengan hasil kajian daya tampung TPA Rawa Kucing yang pihaknya buat, menurut Indri hal itu didasarkan pada Permen LHK No 10 Tahun 2017. Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan bahwa akan ada pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 1.948.508 jiwa.

    “Dengan timbulan sampah perorang 0.7 Kg/hari, maka didapatkan hasil bahwa akan ada sampah sebanyak 3.897.016 m3 di Kota Tangerang. Hal itu tidak seimbang dengan sisa daya tampung TPA yang hanya 1.900.000 m3,” ungkapnya.

    Aksi itu sempat diwarnai kericuhan, lantaran adanya gesekan antara massa aksi dengan petugas yang ada di kantor DLHK Kota Tangerang. “Saya ingatkan, kalian adalah ASN jadi hati-hati dalam bertindak, jangan bodoh,” tegas Ketum SEMMI Cabang Tangerang, Yanto.

    Terpisah, Yanto mengatakan bahwa saat ditemui oleh sejumlah pejabat DLHK, pihaknya menilai bahwa para pejabat tersebut sangat arogan. Pasalnya, mereka dengan nada tinggi mempertanyakan tempat tinggal dari para massa aksi.

    “Saya melihat kebodohan yang jelas pada tubuh pejabat DLHK Kota Tangerang, Pertama, dia tidak mau menandatangani surat pernyataan tuntutan kami, lalu menanyakan secara personal tempat tinggal dengan nada tinggi. Padahal kami tegaskan ini adalah SEMMI Cabang Tangerang, bukan personal individu,” tandasnya. (DZH)

  • Mahasiswa Unida Kenalkan E-commerce ke Masyarakat Baduy Luar

    Mahasiswa Unida Kenalkan E-commerce ke Masyarakat Baduy Luar

    LEBAK, BANPOS – Mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Djuanda (Unida) Bogor yang tergabung dalam tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 19, melakukan penguatan UMKM milik masyarakat Baduy melalui pendampingan, dengan membantu mengenalkan cara pemasaran produk melalui e-commerce dan mendaftarkan legalitas usaha ke lembaga OSS.

    Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu penguatan UMKM berbasis digital, yang berorientasi untuk perluasan pangsa pasar. Sejumlah mahasiswa tersebut mempunyai wacana agar produk UMKM yang mempunyai nilai kearifan lokal, dapat dikenal bukan hanya oleh para wisatawan yang berkunjung, tetapi juga dapat dikenal dan dinikmati masyarakat luas.

    Humas TIM KKN, Andika, mengatakan bahwa para pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Terlebih memang masih banyak yang belum mengenal dan mengerti bagaimana cara berjualan melalui aplikasi digital seperti e-commerce.

    “Puji syukur, program kerja penguatan UMKM kami bisa membantu masyarakat Desa Kanekes, terlebih masih banyak para pelaku UMKM belum mengenal bagaimana cara melakukan aktivitas jual beli melalui e-commerce, dan juga kami membantu mendaftarkan legalitas UMKM ke lembaga OSS yang berada di bawah naungan pemerintah,” ujar Andika kepada BANPOS, Minggu (13/8).

    Andika mengaku, kegiatan tersebut cukup membutuhkan banyak tenaga dan waktu, karena pihaknya melakukan hal tersebut dengan cara door to door atau menyambangi langsung ke tempat usaha masyarakat.

    Akan tetapi menurutnya, setelah melihat reaksi masyarakat yang terbantu dengan adanya program kerja mereka, Andika mengaku jika rasa lelah para anggota KKN pun terbayarkan.

    Setelah menjalankan program penguatan UMKM, Tim KKN berbincang dengan kuwu atau biasa disebut sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), guna mengetahui apa saja yang menjadi kendala para pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha.

    “Kami coba terus observasi guna mengoptimalkan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bukan hanya di wilayah ekonomi, melainkan juga hal-hal di luar domain tersebut,” tandasnya.

    Sementara itu, Kuwu dari Kampung Kaduketug, Samin, memaparkan bahwa hal tersebut dapat sangat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi, khususnya pada Kampung Kaduketug.

    “Kami merasa amat sengat terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di Desa kami. Terlebih sudah kami sampaikan bahwa kami seringkali melakukan transaksi melalui market place tetapi uang yang seharusnya kami terima ternyata tidak kami terima,” katanya.

    “Dengan adanya sosialisasi digital marketing melalui e-commerce kami sangat amat terbantu, karena setelah dijelaskan ternyata transaksi penjualan melalui online menjadi lebih aman,” lanjutnya. (MYU/DZH)

  • Internet di Baduy Dihilangkan

    Internet di Baduy Dihilangkan

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama Direktorat Pelayanan Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar rapat koordinasi secara daring terkait usulan penghapusan sinyal internet di wilayah ulayat Suku Baduy pada Jumat (11/8).

    Rapat tersebut diikuti Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, perwakilan Direktorat Pelayanan Pos dan Informatika, Kepala Dinas KominfoSP Lebak, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lebak, serta perwakilan operator seluler.

    Diketahui, dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan bahwa coverage atau wilayah cakupan dari provider besar di Indonesia, sudah dihilangkan dari area Baduy Dalam dan Hutan Larangan.

    Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ajis Suhendi, mengatakan bahwa masyarakat adat Baduy akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan tuntutan penghilangan cakupan internet di sana.

    Ajis menjelaskan, Pemkab Lebak konsisten dengan usulan awal masyarakat Baduy yaitu penghapusan internet di tiga kampung Baduy Dalam dan hutan adat, sebagai upaya menjaga Baduy tetap lestari dalam konteks adat.

    “Berharap tiga kampung tersebut dapat menjadi blank spot. Namun jika tidak bisa, dilimitasi untuk diusahakan dalam kondisi lemah sinyalnya,” kata Ajis dalam keterangan yang diterima BANPOS, Minggu (13/8).

    Berdasarkan informasi, mulai saat ini pengunjung tidak diperkanankan untuk mengaktifkan alat komunikasi saat berada di wilayah adat Baduy Dalam. Hal itu juga untuk mendukung keinginan masyarakat adat Baduy untuk mempertahankan kelestarian adat. (MYU/DZH)

  • DPRD dan Pemkab Lebak Didesak Panggil PTPN VIII

    DPRD dan Pemkab Lebak Didesak Panggil PTPN VIII

    LEBAK, BANPOS – Habisnya masa kontrak Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII yang telah berlalu hingga puluhan tahun membuat Kelompok Pemuda Aksi Lingkungan (KEPAL) berang. Mereka pun meminta DPRD dan Pemkab Lebak tegas memanggil PTPN VIII, karena memanfaatkan lahan selara ilegal.

    Pada Jumat (11/8) lalu, KEPAL menggelar aksi unjuk rasa guna mendesak Pemda Lebak, untuk segera menegakkan aturan mengenai pemanfaatan lahan, khususnya yang diduga telah dilakukan secara ilegal oleh PTPN VIII secara puluhan tahun.

    Korlap Aksi, Riki Maulana, dalam keterangannya mengatakan bahwa DPRD Lebak harus hadir di saat adanya kegelisahan dan kegaduhan, terkait adanya HGU lahan milik negara yang belum diperpanjang, khususnya lahan HGU PTPN VIII.

    Menurutnya, pemerintah dan wakil rakyat terkesan membiarkan pihak PTPN VIII dengan HGU yang sudah habis, namun masih bebas beraktivitas di lahan negara itu

    “Lantas bagaimana dengan aturan yang dibuat oleh negara? Bukan kah Pemkab Lebak, DPRD Lebak juga sama kepanjangan tangan pemerintah, kepanjangan rakyat. Apalagi DPRD selaku wakil rakyat yang tentu seharusnya dan wajib merakyat. Karena setahu kami, ketika HGU sudah habis, wajib semua pihak untuk memperpanjang, karena di sini ada perhitungan hasil untuk negara,” ungkap Riki.

    Pihaknya pun mendesak agar DPRD Lebak dengan Pemkab untuk segera serius melakukan penindakan, dengan memanggil pihak PTPN VIII guna memastikan status lahan HGU yang belum diperpanjang tersebut.

    Ia menegaskan, jika pihak DPRD Lebak masih cuek dengan aspirasi dan keluhan warga terkait PTPN VIII tersebut, Riki mengaku akan memberikan kejutan yang lebih besar kepada DPRD Lebak.

    “Jika keperdulian kami terhadap negara khususnya Kabupaten Lebak masih saja diabaikan, aspirasi kami masih tidak didengar, maka lihat saja nanti ada kejutan dari kami,” tegasnya.

    Anggota Komisi II DPRD Lebak, Peri Purnama, membenarkan bahwa aturan HGU itu jika sudah habis, maka harus diperpanjang atau kembali diambil negara.

    “Benar, apabila sudah habis masa kontraknya dan tidak di perpanjang, atau tidak mendapat persetujuan perpanjangan, harus angkat kaki. HGU itu kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya bisa merekom saja,” terangnya.

    Dikatakan Peri, Pemda harus berusaha mencari jalan keluar dan menegaskan terkait dengan aturan tersebut.

    “Intinya pemerintah daerah harus mencari solusi untuk itu dengan cara berkonsultasi dengan pemerintah pusat yang menangani terkait HGU itu. Untuk perkebunan yang harus dikaji izin HGU-nya itu ada yang di Rangkas dekat Polres, itu juga ada yang masuk ke Maja dan juga ada di Lebak Selatan,” jelasnya.  (WDO/DZH)

  • Pembongkaran JPL 183 Rangkasbitung Bawa Berkah

    Pembongkaran JPL 183 Rangkasbitung Bawa Berkah

    LEBAK, BANPOS – Pembongkaran penutup JPL 183 yang dilakukan oleh para pedagang dan massa aksi pada Kamis (10/8) lalu, diklaim langsung membawa berkah bagi para pedagang dan masyarakat di sekitarnya. Sebab, penghasilan mereka langsung meningkat drastis dibandingkan pada saat penutupan.

    Seperti yang diakui oleh pedagang sayur, Asih. Menurutnya, pendapatannya kembali stabil setelah sebelumnya merosot secara signifikan karena akses jalan yang ditutup tersebut.

    “Alhamdulillah, sekarang stabil seperti dulu atau malah dapet lebih. Sebelumnya saya atau bahkan kami mengalami penurunan omzet hampir 80 persen,” kata Asih saat ditanya BANPOS, Minggu (13/8).

    Ia berharap, akses jalan tersebut tetap dibuka oleh Pemerintah setempat demi menjaga kestabilan ekonomi para pedagang.

    “Semoga jangan ditutup lagi, atau paling tidak kasih jalan deh buat orang-orang, diportal lagi juga boleh asal bisa masuk lewat sana (Jalan Rt Hardiwinangun),” tandasnya.

    Terpisah, salah satu pedagang yang memiliki lapak di Rangkasbitung Indah Plaza (Rabinza), Roni, mengaku bahwa dirinya juga mengalami kenaikan omzet sehari pasca dibongkarnya JPL 183 oleh massa aksi.

    Ia mengatakan, dampak yang terjadi ketika jalur tersebut ditutup dan dibuka sangat terasa bagi seluruh masyarakat.

    “Kami disini (Rabinza) juga terkena dampak, bukan tentang jauh dari penutupan JPL, tapi karena akses jalan ditutup jadi sepi yang kesini karena males muter mungkin,” ungkapnya.

    Tak hanya pedagang, salah satu masyarakat, Ayu, yang juga merupakan pengguna moda transportasi umum yakni kereta di Stasiun Rangkasbitung pun ikut bersyukur lantaran dibukanya akses jalan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus kembali mempertimbangkan kebijakan bagi para pedagang dan masyarakat.

    “Saya pikir tadinya ini oleh pemerintah dibuka, kalau ini dibuka oleh pedagang berarti ada yang kurang tepat dari kebijakan pemerintah. Bagi saya juga penutupan permanen dan full tersebut kurang efektif karena membuat kami harus berputar jauh untuk menuju stasiun,” tandas Ayu.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Rangkasbitung menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (10/8), setelah menerima laporan penolakan tuntutan untuk membuka penutupan JPL 183 secara permanen.

    Namun hasil dari aksi tersebut, didapati keputusan bahwa JPL 183 tidak dapat dibuka. Salah satu alasannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak yang meningkat dari sektor retribusi parkir.

    Massa aksi yang tak terima keputusan dan jawaban tersebut berinisiatif untuk membongkar paksa penutupan jalur tersebut. Massa kemudian berbondong-bondong beralih melakukan longmarch menuju JPL 183. Setibanya di lokasi, massa yang sudah tersulut emosi langsung membombardir material penutup JPL 183. (MYU/DZH)

  • Pemprov Banten Antisipasi El Nino

    Pemprov Banten Antisipasi El Nino

    SERANG, BANPOS – Prediksi terjadinya cuaca ekstrim El Nino, mendapat perhatian serius. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten mulai mempersiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari el Nino. Masyarakat pun dimintai mewaspadai sejumlah penyakit yang mungkin muncul mengiringi fenomena alam itu.  

    Sejumlah OPD di Pemprov Banten telah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi mengalami puncaknya pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. Di antara fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat  dan pompanisasi untuk keberlanjutan produksi padi.

    Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana, akhir pekan lalu. Ia menjelaskan, sejumlah dampak yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino, diantara kekeringan air, kebakaran hutan dan lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah mengarahkan OPD terkait untuk melaksanakan langkah-langkah strategis yang terdapat pada rencana aksi yang telah ditentukan.

    “Semua pihak terlibat dalam mengantisipasi akibat fenomena El Nino,  seperti TNI/Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, BMKG, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD, Dinas PRKP dan instansi-instansi terkait lainnya,” katanya.

    Selanjutnya, terkait dengan kekurangan air bersih, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana prasarana seperti 10 armada yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan sehingga dapat membantu masyarakat.

    “Untuk mobil angkutan air bersih, Provinsi Banten memiliki 10 unit dan setidaknya di setiap kabupaten/kota juga memiliki 10 sampai 25 unit, mudah-mudahan itu dapat dioptimalkan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, kata Nana, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Disperindag Banten untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki armada pengangkut air bersih untuk membantu dalam pendistribusian ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.

    “Kita juga berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten untuk meminta perusahaan swasta yang memiliki angkutan itu agar dapat membantu akibat dampak kekeringan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ujar Nana, pihaknya juga telah menyiapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah persawahan.

    “Kita juga menyiapkan pompanisasi, baik itu di BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang biasa kita gunakan itu saat banjir, pada saat ini kita bisa gunakan untuk menyedot air dari sumber yang nantinya dapat mengairi persawahan,” pungkasnya. 

    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti memperingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim El Nino terhadap kesehatan tubuh. Menurutnya, cuaca ekstrim El Nino selain memberikan dampak terhadap kekeringan lahan, juga turut memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

    Salah satu penyakit yang berpotensi ditimbulkan oleh akibat terjadinya cuaca ekstrim tersebut adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

    “El Nino ini biasanya yang sering terjadi di masyarakat adalah penyakit ISPA,” kata Ati.

    Oleh karenanya, Ati menyarankan, demi menghindari penyakit tersebut masyarakat diminta untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan rutin mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, serta rutin minum air mineral sebanyak delapan gelas per hari.

    “Salah satu bentuk ketahanan daya tahan tubuh yang dihasilkan manusia itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana harus banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari,” himbaunya.

    Di samping rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi, masyarakat pun dihimbau untuk dapat mengimbanginya dengan aktif berolahraga, seminimalnya 30 menit per hari.

    “Kemudian kita harus melakukan aktivitas fisik, olahraga itu minimal 30 menit per hari. Kemudian juga istirahat yang cukup,” imbuhnya.

    Di samping dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, Ati juga mengatakan, di cuaca ekstrim seperti saat ini berpotensi memunculkan penyakit lain yang menyerang kulit.

    Ati menjelaskan, di kondisi kering seperti saat ini, umumnya penyakit kulit terjadi diakibatkan oleh sengatan matahari yang berlebih.

    “Karena di cuaca ekstrim, ini menyebabkan peningkatan terhadap penyakit dermatitis. Dan juga akibat tersengat sinar matahari,” terangnya.

    Oleh sebab itu, demi dapat menghindari terjadinya serangan penyakit kulit yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim El Nino, Kadinkes Banten itu pun menyarankan kepada masyarakat untuk rutin menggunakan lotion kulit.

    Lotion yang disarankan adalah lotion yang mengandung anti sinar UV serta kandungan SPF 50 demi menjaga kulit dari situasi kering seperti saat ini terjadi.

    “Oleh karena nya jangan lupa pakai lotion dengan anti sinar UV nya yang kalau bisa dengan SPF yang 50. Kalau di atas 50 hati-hati harus konsultasikan dengan dokter,” tandasnya. (MG-01/RUS/ENK)

  • Bawaslu Antisipasi Politik Uang Elektronik

    Bawaslu Antisipasi Politik Uang Elektronik

    JAKARTA, BANPOS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah berupaya menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah politik uang elektronik menjelang Pemilu 2024.

    Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam peluncuran “Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 – Isu Strategis Politik Uang” di Bandung, Jawa Barat, Minggu.

    “Bawaslu sedang menjajaki dan berupaya sejak awal 2023 untuk membangun kolaborasi, kesepahaman bersama dengan PPATK dan OJK, karena situasi hari ini soal transaksi elektronik menjadi sesuatu tantangan nyata dan kita harus punya strategi mencegah-nya,” ujar Lolly.

    Berdasarkan pemetaan Bawaslu, terungkap fenomena maraknya praktik politik uang secara elektronik menjadi sinyal ancaman bahaya, hal itu semakin meningkat dalam Pemilu mendatang.

    “Dengan praktik politik uang secara langsung saja tidak mudah dilawan, apalagi dengan praktik elektronik,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan pencegahan melalui kampanye terbuka dengan memberi pesan bahwa pemberian uang secara elektronik adalah bagian dari pelanggaran pemilu yang harus digalakkan di tingkat masyarakat.

    Sebab, semakin beragam-nya modus atau cara pemberian uang atau barang, maka langkah-langkah pencegahan dituntut lebih masif dan adaptif dengan perubahan zaman.

    Lebih lanjut, persoalan lain dalam mengungkap politik uang adalah minim-nya bukti dan saksi dalam laporan politik uang. Sehingga tindak lanjut laporan kurang optimal dan berhenti di tengah jalan.

    “Dibutuhkan pendampingan yang optimal di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang,” harap Lolly.

    Lolly menyampaikan partisipasi masyarakat menjadi modal bagi upaya pencegahan dan penindakan politik uang.

    Ia menilai dengan terus melakukan sosialisasi kepada publik tentang bahaya dan kerugian politik uang terhadap demokrasi di Indonesia, kesadaran masyarakat semakin menguat dan lebih optimal terlibat bersama Bawaslu melakukan pencegahan politik uang.

    Adapun penguatan pengetahuan kepada masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci penguatan partisipasi masyarakat.

    “Keterlibatan masyarakat juga perlu didukung komitmen pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta tim sukses, serta pemerintah untuk bersama-sama menjadikan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dilakukan secara jujur dan adil,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan berdasarkan data penanganan pelanggaran di Pemilu 2019 politik uang menjadi posisi ketiga. Di mana posisi pertama diduduki oleh netralitas ASN

    Untuk itu, ia berharap Pemilu 2024 bisa bebas dengan politik uang. Namun, fakta di lapangan tentu tak semudah itu.

    Pasalnya, di daerah dengan angka kemiskinan tinggi akan menjadi potensi politik uang tinggi pula.

    “Misalnya, di Pandeglang Banten, masyarakat di Pandeglang bilang kalau di sana angka partisipasi pemilih sangat dipengaruhi politik uang. Kalau masyarakat diberikan uang maka angka partisipasi tinggi. Ini jadi catatan khusus buat kita,” ungkap Ratna.

    Oleh karena itu, ia meminta Bawaslu dapat menyiapkan pendekatan khusus terhadap pencegahan politik utamanya di daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi.

    Untuk meminimalisasi politik uang perlu dilakukan dengan pemetaan komprehensif mulai dari regulasi, politik lokal hingga budaya di masing-masing daerah.

    Ia menyebut, ada daerah yang memiliki budaya dalam membagikan uang pada saat pesta besar. Hal tersebut terjadi saat pemilu ataupun pemilihan kepala daerah.

    “Apakah ini bisa masuk kategori pelanggaran politik uang? Padahal, ini adalah bagian dari budaya yang sudah ada, sudah tumbuh dan dipelihara. Ini jadi problem buat kita kalau kita biarkan terjadi ini akan jadi mengganggu proses pemilu kita. Kalau penindakan kita harus temu kenali apakah ini benar bagian dari mempertahankan budaya atau bagian dari memengaruhi pemilih pada masa kontestasi,” tuturnya. (ENK/ANT)

  • Ramai-ramai Kecam BBWSC3

    Ramai-ramai Kecam BBWSC3

    SERANG, BANPOS – Sikap Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) yang tidak membuka kepada publik terkait dengan kerusakan pada Bendungan Sindangheula, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, kerusakan pada Bendungan Sindangheula merupakan informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan seharusnya tidak ditutup-tutupi.

    Di sisi lain, BBWSC3 pun akan digeruduk oleh Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) pada Senin (14/8) hari ini. Aksi tersebut akan dilakukan lantaran P3B menduga adanya tindak pidana korupsi (Tipikor), dalam pelaksanaan pembangunan Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung.

    Deputi Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Amin Rohani, mengaku kecewa dengan sikap BBWSC3, yang terkesan telah melakukan pembohongan dan terkesan menutup-nutupi informasi perihal kerusakan yang terjadi pada Bendungan Sindangheula.

    Padahal, berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bendungan Sindangheula yang telah tersebar luas di internet menyebutkan, memang telah terjadi kerusakan pada bagian katup pemancar air atau hollow jet bendungan tersebut.

    Akibat kerusakan itu berdampak pada terjadinya banjir di Kota Serang dan mengakibatkan kerugian materil yang terbilang cukup besar. Oleh karenanya, Amin Rohani meminta kepada BBWSC3 untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang telah ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Terlebih, BBWSC3 telah mengakui bahwa memang terjadi kerusakan, meskipun sebelumnya mengklaim tidak ada kerusakan.

    “Maka sudah seharusnya BBWSC3 bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang yang terjadi tersebut,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Minggu (13/8).

    Menurut Amin, informasi mengenai adanya kerusakan pada bagian bendungan Sindangheula bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga menurutnya, BBWSC3 tidak pantas untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya perihal kondisi bendungan Sindangheula kepada masyarakat.

    “Jika ada informasi yang ditutup-tutupi dan informasi tersebut tidak masuk ke dalam informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang KIP, maka ada konsekuensi hukum bagi badan publik yang tidak memberikan informasi,” tegasnya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, saat dikonfirmasi BANPOS pun mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui jika terjadi kerusakan pada komponen Bendungan Sindangheula. Bahkan, dirinya baru mengetahui terkait dengan hal tersebut.

    “Ini mah fakta aja ya, saya tidak ada tendensi apa-apa, enggak ada pemberitahuan tentang bendungan seperti apa, kondisi bendungan seperti apa, air bendungan seperti apa. (Sebelum banjir bandang) enggak ada laporan elevasi air berapa,” ujarnya saat diwawancara BANPOS.

    Menurut Diat, dirinya selaku penanggungjawab kebencanaan di Kota Serang, baru mengetahui bahwa air di Bendungan Sindangheula melimpas deras, beberapa jam setelah air banjir bandang mulai tinggi di Kota Serang.

    “Jadi saya tahu justru setelah kejadian bahwa air melimpas melalui spillway pada malam hari. Subuh tahu-tahu banjir saja. Jadi tidak ada yang namanya early warning system, saya sudah berkali-kali meminta supaya ada seperti itu. Bahkan Jakarta saja ada pos pemantaunya di Bogor,” ungkap Diat.

    Diat mengatakan bahwa peristiwa banjir bandang Kota Serang benar-benar tidak terprediksi. Jika memang dalam pemantauannya terdapat sistem yang jelas untuk memberitahukan potensi-potensi bencana, tragedi Maret 2022 seharusnya dapat diminimalisir kerugian serta korbannya.

    “Rumah saya pun kebanjiran itu jam 03.40 subuh, garasi rumah saya kena. Kalau saya sudah tahu, ya malu juga kok rumah Kalaksa BPBD kerendem. Jadi memang itu mendadak dan tidak ada pemberitahuan,” terangnya.

    Salah satu penyintas banjir bandang Kota Serang, Hadiroh, mengaku kecewa dengan BBWSC3. Pasalnya, mereka menutup-nutupi informasi penting terkait dengan kerusakan bendungan, dan membiarkan warga Kota Serang menjadi korban.

    “Kalau mereka mengakui jika terjadi kerusakan, kenapa masih juga mengklaim bahwa mereka tidak salah. Kan harusnya kalau memang rusak, segera perbaiki dong. Terus juga seharusnya kasih tau kepada masyarakat, ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini kan enggak, mereka juga enggak mau disalahkan,” ujarnya.

    Mantan aktivis HMI MPO ini pun menegaskan bahwa hujan merupakan rahmat. Pengetahuan dalam pengelolaan hujan pun sudah ada, salah satunya dengan membuat sebuah bendungan. Namun ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, seharusnya mereka yang bertugas di sana, jantan untuk mengakui kesalahan.

    “Kalau diminta bersyukur, iya kami pasti bersyukur kalau berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi, buat apa ada bendungan,” tegasnya.

    Terpisah, P3B turut menyoroti kinerja dari BBWSC3, khususnya dalam hal pembangunan pengaman pantai KEK Tanjung Lesung dan Pantai Carita-Anyer. P3B menduga, terdapat kongkalingkong dan praktik bancakan dalam pembangunan proyek senilai kurang lebih Rp500 miliar tersebut.

    Koordinator P3B, Arip Wahyudin, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat dugaan Tipikor dalam sejumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh BBWSC3. Di antaranya Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung Paket I sebesar Rp353.579.402.000,00, Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung paket II sebesar Rp214.689.496.000,00, dan Pengamanan Pantai Anyer-Carita Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang (Pasca Tsunami) sebesar Rp47.144.220.000.

    “Diduga mulai dari usulan, pengkondisian lelang, pembangunan yang asal-asalan dan banyak lagi permasalahan lainnya. Asumsi kami bahwa pekerjaan tiga proyek itu adalah ajang bancakan oknum-oknum di lingkungan Kementerian PUPR (BBWSC3) SNVT Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten dan para oknum-oknum kontraktor yang memenangkan lelang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk mengusut dugaan tipikor pada proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu.

    “Polri, Kejagung, dan KPK harus segera menangkap para oknum-oknum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, serta menguji forensik semua dokumen-dokumen pemenang tender di Kementerian PUPR dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 untuk proyek-proyek yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang,” tandasnya. (MG-01/DZH/ENK)

  • Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    SERANG, BANPOS – Di tengah ramainya masyarakat Ibu Kota Provinsi Banten yang tengah menikmati akhir pekan di salah satu lokasi yang menjadi tempat favorit untuk berekreasi, yakni Stadion Maulana Yusuf, terdapat kisah pilu di baliknya.

    Seperti yang BANPOS temukan di salah satu kedai di lokasi tersebut pada Sabtu (12/8) malam, terdapat banyak sekali anak di bawah umur yang mengais rezeki dengan cara yang memprihatinkan.

    Seperti mengumpulkan rongsokan, mengamen hingga mengemis. Padahal, beberapa waktu lalu baru saja diperingati Hari Anak Nasional yang mana Kota Serang mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama.

    Salah satu anak, sebut saja Asep, saat berbincang dengan BANPOS mengaku mengumpulkan rongsokan dan mengemis hingga pukul 21.00 WIB malam, agar bisa jajan.

    Asep yang mengaku bersekolah di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Serang ini, melakukan aktivitas tersebut setiap hari selesai Isya.

    “Mulai dari rumah jam 8 malam, lebih sering diem di minimarket deket rumah,” kata Asep kepada BANPOS di belakang Stadion Kota Serang.

    Asep menjelaskan, apa yang dilakukannya atas keinginannya sendiri. Bahkan, ia mengaku tidak mendapat larangan dari orang tuanya.

    “Keinginan sendiri, ibu juga begini (mengumpulkan rongsokan). Aku gak dimarahin, dimarahin kalau pulang kemaleman,” jelasnya.

    Ia menerangkan, saat ini ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang bersekolah di salah satu SMK di Kota Serang.

    “Ayah udah gak ada, aku begini sambil minta-minta buat jajan,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, terlihat puluhan anak yang melakukan kegiatan serupa. Terdapat masyarakat yang iba dengan memberikan uang ataupun makanan. (MYU/DZH)

  • DPP Badak Banten Lantik dan Kukuhkan Pengurus Baru

    DPP Badak Banten Lantik dan Kukuhkan Pengurus Baru

    SERANG, BANPOS – Pengurus DPP Badak Banten periode 2023-2028 secara resmi dilantik di salah satu hotel di Kota Serang pada Sabtu, (12/8).

    Pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPP Badak Banten dilakukan oleh Dewan Pertimbangan DPP Badak Banten, Yoyon Sujana.

    Ketua umum DPP Badak Banten, Tb. Ai Syamsuri, mengatakan bahwa ke depan, pihaknya harus memiliki program kerja, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

    “Tapi yang kita hadapi sekarang yaitu terkait masalah kesekretariatan dan kedua merapihkan kepengurusan, baik di tingkat DPW, DPD, DPC atau yang lainnya, supaya organisisi ini makin maju,” katanya kepada awak media.

    Ia juga optimistis pasca pengurus DPP Badak Banten dilantik, semua anggota mendukung dan bisa bekerjasama untuk mengembangkan dan memajukan ormas ini ke depannya.

    Sementara itu, Sekejen DPP Badak Banten, Hilman Sony Permana, menyampaikan bahwa kedepan pihaknya akan menjalankan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan untuk 5 tahun ke depan.

    “Salah satunya itu yang selama ini tertunda, kita akan melaksanakan Diklat yang sempat tertunda karena Covid-19 dan Insyallah dipengurusan ini kita akan segera diklat,” ujarnya.

    Yang kedua, terkait dengan e-KTA atau KTA online, di mana program tersebut adalah program Ketua Umum ketika pencalonan.

    “Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, e-KTA ini gratis bagi seluruh anggota Badak Banten tanpa biaya sepeser pun,“ ujarnya.

    Yang ketiga, pihaknya juga akan melaksanakn diskusi-diskusi publik yang bertujuan untuk menyikapi problematika yang terjadi di masyarakt.

    “Mudah-mudahan bisa terlaksana di periode ini, mohon doanya,” tandasnya. (ZIK/DZH)