Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • BPBD Lebak Distribusikan Air ke Warunggunung

    BPBD Lebak Distribusikan Air ke Warunggunung

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak bersama BPBD Provinsi Banten melakukan distribusi air bersih di Kecamatan Warunggunung.

    Diketahui, penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut dari dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan di beberapa wilayah yang ada di indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Lebak.

    “Menurut prakiraan dari BMKG, cuaca panas dan kekeringan akibat El Nino akan terus terjadi beberapa bulan ke depan. Puncak musim kemarau yang kering diprakirakan terjadi sampai pekan terakhir bulan Agustus, maka dari itu kami berupaya membantu masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama, saat dihubungi BANPOS, Kamis (10/8).

    Febby menjelaskan, air bersih yang disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan sebanyak 47.000 liter air bersih, dan dibawa menggunakan kendaraan distribusi yang diturunkan atas kejadian tersebut, sebanyak 9 unit mobil tangki air bersih.

    “Dalam kejadian fenomena El Nino yang memicu kekeringan ini ada 15 Kampung dari tiga desa yang terdampak di Kecamatan Warunggunung,” jelasnya.

    Ia berharap, masyarakat dapat bijak menggunakan air saat di musim kemarau ini. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk melakukan panen air hujan saat datangnya hujan, karena bisa membantu kebutuhan air.

    “Bisa menghemat, tidak hambur dan menampung air hujan untuk menjaga-jaga,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Tahun Depan Diterapkan, Pemkab Lebak Mulai Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    Tahun Depan Diterapkan, Pemkab Lebak Mulai Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok

    LEBAK, BANPOS – Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan segera disosialisasikan. Pasalnya, perda tersebut akan mulai diterapkan di Kabupaten Lebak, pada tahun 2024 mendatang.

    Kepala Bagian (Kabag) Hukum pada Setda Lebak, Wiwin Budhyarti, mengaku pihaknya akan segera mensosialisasikan Perda KTR di berbagai momen dan acara, baik tingkat desa, kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya saja, sosialisasi Perda KTR ini segera dilaksanakan secara luas setelah ada penomoran resmi.

    “Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang KTR secara bertahap mulai kami sosialisasikan, salah satunya di bagian hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lebak,” terangnya, Kamis (10/08).

    Menurut dia, disosialisasikannya regulasi tersebut oleh Bagian Hukum juga dilakukan bersamaan dengan penyuluhan hukum bagi pemerintah desa, di beberapa kecamatan.

    “Sosialisasi lebih intens dilakukan oleh dinas yang membidanginya, yakni Dinas Kesehatan selaku dinas pengusung Perda ini,” ujar Wiwin.

    Adapun secara subtansi, kata dia, tidak ada poin-poin yang berubah, baik saat harmonisasi dengan Pemerintah Pusat maupun saat evaluasi bersama Pemprov Banten.

    “Hanya waktu itu soal pasal penerapan perda ini di institusi vertikal, karena dianggap di luar kewenangan kita. Tapi kemudian provinsi tetap meminta pasal itu tetap masuk karena walaupun memiliki pengaturan sendiri, tapi harus tetap mengikuti regulasi daerah,” kata Wiwin.

    Sementara, anggota Komisi 2 DPRD Lebak, Peri Purnama, kepada BANPOS menyebut bahwa pemberlakuan KTR tersebut mengacu pada Peraturan Mentri Kesehatan.

    Adapun mengenai pemberlakuan Perda itu, diterapkan oleh Pemkab Lebak tahun depan, dan itupun harus tersosialisasi secara menyeluruh untuk semua sektor yang akan diberlakukan KTR.

    “Sesuai Peraturan Mentri Kesehatan, dan yang mengusulkan adalah Dinas Kesehatan ke Bapemperda melalui bagian hukum Setda. Tapi untuk penerapan resminya kemungkinan tahun depan, itupun setelah tersosialisasikan. Dan semua fasilitas di wilayah yang di berlakukan KTR itu harus terpapar,” jelasnya.

    Politisi asal Partai Nasdem ini menambahkan, alasan Perda KTR ini diterapkan di Lebak karena semua kabupaten kota di Banten sudah juga melaksanakan.

    “Kita tahu justru semua kabupaten dan kota di Provinsi Banten sudah pada punya, dan di Lebak belum. Dan itu mengacu pada peraturan dari kementrian kesehatan, itulah tindak lanjuti untuk lahirnya Perda KTR di Lebak,” jelas Peri. (WDO/DZH)

  • Pedagang Pasar Rangkasbitung Bongkar Paksa Penutup JPL 183

    Pedagang Pasar Rangkasbitung Bongkar Paksa Penutup JPL 183

    LEBAK, BANPOS – Ratusan pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Rangkasbitung membongkar paksa penutup JPL 183. Hal itu setelah unjuk rasa yang mereka lakukan, mendapat jawaban yang tidak sesuai keinginan mereka.

    Pembongkaran tersebut dilakukan setelah Pemkab Lebak melalui Asda II, Ajis Suhendi, mengatakan jika pemerintah tidak bisa membuka akses tersebut untuk sejumlah alasan.

    Kesal dengan jawaban tersebut, pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Rangkasbitung pun berinisiatif untuk membongkar paksa penutupan jalur tersebut.

    Massa kemudian berbondong-bondong beralih melakukan longmarch menuju JPL 183. Setibanya di lokasi, massa yang sudah tersulut emosi langsung membombardir material penutup JPL 183.

    Sayangnya, massa yang berniatan untuk sekedar membuka jalur bagi lalulintas manusia dan seluas sepeda motor sudah meluapkan emosinya ke penutup jalur tersebut.

    Sehingga, portal yang terletak di depan akses masuk pasar pun tidak terhindarkan menjadi bulan-bulanan massa.

    “Ini adalah kemenangan kita, ini semua perjuangan kita,” ujar salah satu massa aksi di tengah pembongkaran penutup JPL 183.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, terlihat ekspersi bahagia dan haru dari massa aksi, air mata para ibu-ibu pedagang pun tidak bisa terbendung.

    Bahkan, masyarakat sekitar langsung mengarahkan pengendara yang melintasi jalur tersebut untuk melewati JPL 183 yang sudah dibuka. (MYU/DZH)

  • Pemuda Malingping Collab Dengan Polisi, Grebek Warung Penjual Hexymer

    Pemuda Malingping Collab Dengan Polisi, Grebek Warung Penjual Hexymer

    MALINGPING, BANPOS – Jajaran PK KNPI Malingping bersama warga, berkolaborasi dengan jajaran Polsek Malingping menggerebek sebuah warung yang menjual obat-obatan daftar G tanpa izin edar pada Kamis (10/8) dini hari. Penggerebekan itu pun berhasil menangkap terduga pelaku.

    Wakil Ketua Bidang Hukum PK KNPI Malingping, Hendrik Arrizqy, kepada BANPOS mengatakan bahwa penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolsek Malingping. Dari hasil penggerebekan, satu orang terduga pelaku dan barang bukti sebanyak 850 butir Hexymer berhasil diamankan.

    Hendrik mengungkapkan, saat ini warga tengah resah dengan maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan daftar G yang dijual bebas. Sehingga, pada saat ada informasi, pihaknya langsung menginisiasi penggerebekan.

    “Berawal dari keresahan aduan masyarakat sekitar tentang peredaran penyalahgunaan obat-obatan, DPK KNPI Malingping mencoba berkoordinasi dengan Polsek Malingping untuk melakukan penggerebekan pada warung tersebut,” ujar Hendrik.

    Ia menuturkan, KNPI tengah berusaha turut terlibat mencegah peredaran narkotika. Pihaknya juga menyampaikan harapan besar kepada Satresnarkoba Polres Lebak dan lembaga terkait, untuk memberantas bandar dan pengedar sampai ke akarnya.

    “Sejauh ini langkah KNPI Malingping konsisten dalam menyikapi terkait isu obat-obatan narkoba dan psikotropika dan penyalahgunaan penjualannya. Sebelumnya ini kami buktikan dengan upaya edukasi berupa seminar dan kesepakatan masyarakat untuk menindak tegas hal itu,” katanya.

    “Yang jelas kami sangat berharap kepada Polres Lebak dan lembaga terkait, untuk memberantas bandar dan pengedar sampai peredaran itu hilang,” lanjut Hendrik.

    Sementara Kapolsek Malingping, AKP Sugiar Ali Munandar, mengaku siap mendukung dan selalu bersinergi dengan KNPI, dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum tugasnya.

    “Saya selaku Kapolsek selalu siap dan mendukung untuk mengawal juga bersinergi dengan KNPI dan berbagai elemen masyarakat dalam upaya memberikan edukasi, melakukan pemberantasan pengedaran penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang meresahkan itu. Ini satu terduga pelaku penjual kita amankan beserta barang buktinya,” katanya.

    Pada bagian lain, Kapolsek pun mengimbau kepada masyarakat untuk jangan ragu melaporkan, jika melihat segala bentuk aktivitas yang merupakan penyakit masyarakat.

    “Jangan ragu, segera laporkan kepada kami jika ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, termasuk peredaran dan penyalahgunaan jenis obat-obatan. Mari kita bersama-sama kikis penyakit masyarakat yang bisa merusak moral generasi bangsa,” tegas Sugiar. (WDO/DZH)

  • Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    BEBERAPA kali kami di BANPOS mencoba mengangkat isu terkait kondisi perempuan di Banten, bahkan ada salah satu skripsi yang membahas pemberitaan pengarusutamaan Gender Equality and Social Inclusion di BANPOS. Hal ini sebagai wujud komitmen kami tentang pentingnya mendorong pembangunan yang tidak diskriminatif di Banten. Bahkan sempat kami buat edisi khusus ‘pink’ untuk membahas hal tersebut.

    Dalam obrolan-obrolan warung kopi yang biasa saya lakukan, ada salah satu ASN perempuan Kota Serang yang cukup asyik untuk diajak berdiskusi, baik yang ringan hingga ke hal yang cukup mendalam. Saya sempat mencetuskan, kenapa tidak berani mencoba untuk ikut lelang jabatan menjadi kepala dinas? Namun ia menyatakan tidak (belum) berminat.

    Iseng-iseng di BANPOS kami coba menelusuri, ternyata memang Kota Serang yang tepat hari ini berumur 16 tahun, belum pernah memiliki kepala dinas perempuan. Bahkan jika dilihat kembali, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang sangat kecil, hanya sebesar 13 persenan saja, jauh dari kuota minimal 30 persen yang digaung-gaungkan.

    Kota Serang, sebuah kota baru yang disebut sebagai ibu kota Provinsi Banten telah mencapai usia yang ke 16 tahun. Namun, perayaan ini juga menjadi panggung untuk merenung tentang peran dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakatnya.

    Indeks Pembangunan Gender IPG membawa kita ke dalam pandangan holistik tentang bagaimana perempuan di Kota Serang berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. IPG adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kota Serang telah membuat langkah penting dalam memperbaiki indikator ini, tetapi masih ada jalan yang harus ditempuh.

    Saat merayakan HUT Kota Serang, penting untuk menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Gender. Peningkatan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan, termasuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender, adalah langkah signifikan menuju kesetaraan gender yang sebenarnya.

    Di ranah pendidikan, Kota Serang telah mengalami kemajuan dalam memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Program-program untuk mengatasi kesenjangan gender dalam literasi dan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan formal serta nonformal perlu terus ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender Kota Serang yang telah mencapai angka 92,63 pada tahun 2022 kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program pembangunan, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki sudah bisa diminimalisir.

    Namun, salah satu titik paling penting dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek, seperti partisipasi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Kota Serang harus berfokus pada penguatan perempuan dalam berbagai posisi kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    Dalam hal Indeks Pemberdayaan Gender tersebut, terlihat perempuan di Kota Serang masih belum berdaya secara maksimal, hal ini setidaknya tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender Kota Serang yang hanya mencapai 62,39 persen, di bawah dari angka provinsi.

    Setidaknya dari dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu minimnya keterwakilan perempuan di DPRD dan juga tidak adanya Kepala OPD perempuan menunjukkan masih ada PR bagi Kota Serang untuk meningkatkan pemberdayaan perempuannya.

    Perayaan HUT Kota Serang seharusnya juga menjadi momen untuk merenung tentang tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam menggapai penuhnya potensi mereka. Kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan yang bervariasi, dan minimnya perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah isu-isu yang harus ditangani secara serius.

    Oleh karena itu, HUT Kota Serang harus menjadi panggung bagi komitmen baru untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik melalui kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender maupun melalui langkah-langkah nyata dalam memerangi ketidaksetaraan. Dengan memajukan perempuan, Kota Serang akan mewujudkan potensinya sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua warganya.(*)

  • Pungli Menjamur di Pasar Rangkasbitung, Asda II: Jangan Dibayar

    Pungli Menjamur di Pasar Rangkasbitung, Asda II: Jangan Dibayar

    LEBAK, BANPOS – Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi, menegaskan kepada masyarakat untuk tidak membayar pungutan liar (Pungli), yang diminta oleh oknum di Pasar Rangkasbitung.

    Hal itu menyusul maraknya dugaan pungli di Pasar Rangkasbitung, yang disebut oleh berbagai pihak imbas dari penutupan JPL 183 beberapa waktu yang lalu.

    Ajis menjelaskan, pembayaran parkir hanya dikenakan saat pengunjung pasar masuk ke dalam portal awal, dengan bukti diberi karcis.

    Maka dari itu, apabila ada oknum yang kembali meminta pungutan, masyarakat dapat menolak dan menunjukkan karcis.

    “Jangan dibayar, cukup tunjukan kartu karcis,” kata Ajis, Kamis (10/8).

    Ajis menjelaskan, pungutan parkir tersebut bukan berasal dari Pemerintah Daerah, alias tidak resmi.

    Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penertiban, atas adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

    “Kami berkomitmen untuk terus menertibkan pungutan liar tersebut,” jelasnya.

    Ia memaparkan, selama penutupan JPL tersebut, pada rentang 1 hingga 7 Agustus 2023, terdapat lebih dari 15.000 kendaraan yang mengunjungi pasar.

    “Kurang lebih 15.280 kendaraan. Ya meningkat sekitar 143,89 persen,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Lebak diresahkan dengan dugaan pungli berkedok biaya parkir di Pasar Rangkasbitung.

    Keresahan tersebut muncul lantaran masyarakat mendapatkan tagihan parkir berulang kali saat memasuki, berbelanja atau bahkan berpindah-pindah toko.

    Seperti yang diakui oleh salah satu pengunjung pasar, Latifa. Ia mengatakan, saat dirinya hendak melewati portal sebelum masuk ke pasar ia membayar karcis parkir bertuliskan ‘Karcis Retribusi Pelayanan Pasar’.

    Namun, ketika ia memarkirkan kendaraannya di depan toko, setelah berbelanja ia dimintai uang parkir kembali senilai Rp2.000.

    “Bahkan ini terjadi beberapa kali setiap pindah toko. Kan ribet, sayang juga uangnya. Bukan masalah dua ribunya, tapi karcis itu gunanya buat apa,” kata Latifa kepada BANPOS, Senin (8/8). (MYU/DZH)

  • Tersangka Korupsi Tugboat Gaib Tak Ditahan

    Tersangka Korupsi Tugboat Gaib Tak Ditahan

    CILEGON, BANPOS – Polres Cilegon tak menahan tersangka korupsi tugboat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Diketahui, Polres Cilegon pada awal tahun 2023 telah menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembelian tugboat di PT PCM pada 2019 lalu.

    Kasus ini, pada 2021 lalu Polres Cilegon mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi pembelian tugboat fiktif di PT PCM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon. Diketahui anggaran pembelian tugboat sendiri Rp24 miliar.

    Namun, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan tugboat yang dibeli BUMD milik Pemkot Cilegon ini.

    Saat dikonfirmasi, Rabu (9/8), Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan, mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi di PT PCM, pihaknya telah menetapkan dua tersangka.

    Penetapan tersangka sudah dilakukan beberapa waktu lalu. “Sudah ditetapkan dua tersangka,” kata Sigit.

    Kemudian dikatakan Sigit, dua orang tersangka yaitu Arief Rivai Madawi yang pada 2019 lalu menjabat sebagai Direktur Utama PT PCM.

    Kemudian satu lagi tersangka yakni RM Ariyo Maulana dari pihak swasta. Namun, Arief Rivai Madawi sendiri telah meninggal dunia pada November 2022 lalu.

    “Penyidik intens koordinasi dan mendapatkan asistensi dari Polda, khususnya Ditreskrimsus, untuk melengkapi berkas,” tuturnya.

    Dikatakan Sigit, saudara RM Ariyo saat ini tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan cukup kooperatif. “Tersangka kooperatif dimintai keterangan,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Arifin Solehudin, mengaku sangat heran lantaran tersangka tidak ditahan dengan dalih kooperatif.

    “Sangat mengejutkan bagi kami Ikatan Mahasiswa Cilegon, tersangka tidak ditahan. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Polres Cilegon memberikan dasar hukum kenapa tersangka tidak ditahan?” ujarnya.

    Pihaknya tidak akan diam melihat tersangka korupsi bebas berkeliaran. Dan akan meminta penjelasan dari Polres Cilegon.

    “Kami butuh klarifikasi Polres Cilegon berupa dasar hukum apa sehingga tersangka kasus korupsi pengadaan tugboat tidak ditahan, jika hanya karena tersangka kooperatif saat dimintai keterangan, ya memang seharusnya seperti itu (kooperatif). Kami Ikatan Mahasiswa Cilegon tidak akan diam ketika ada tersangka kasus korupsi dibiarkan bebas begitu saja,” tegasnya.

    Dikatakan Arifin, IMC juga akan mengkaji dasar hukum apa yang diterapkan oleh Polres Cilegon sehingga tersangka tidak ditahan.

    “Kita akan mengkaji lagi soal apa dasarnya Polres Kota Cilegon tidak menahan tersangka kasus korupsi pengadaan tugboat, dan jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka kami akan terus mendesak Polres Cilegon agar menahan tersangka kasus korupsi tersebut,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Upayakan Keberlanjutan TPBIS, Perpusnas Gelar Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi

    Upayakan Keberlanjutan TPBIS, Perpusnas Gelar Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi

    SERANG, BANPOS – Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar kegiatan bertajuk Stakeholder Meeting (SHM) di tingkat provinsi. Dibuka oleh Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Deni Kurniadi, kegiatan ini dilaksanakan di hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kamis (10/8).

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara serta Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang Hadiah Murniati.

    Dalam sambutannya, Deni Kurniadi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Stakeholder Meeting Nasional yang telah dilaksanakan di Jakarta pada 21 Juni 2023. SHM ini dilakukan sebagai tahapan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

    “Stakeholder Meeting Provinsi ini adalah kegiatan mempertemukan para stakeholder di tingkat provinsi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat,” ujarnya.
    Ia menjelaskan, strategi SHM menunjukkan pembelajaran kepada kabupaten dan provinsi, tentang manfaat bersinergi dengan stakeholder lain. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan self esteem perpustakaan untuk menyuarakan hal-hal terkait perpustakaannya.

    “SHM Provinsi ini diselenggarakan untuk membahas perkembangan terbaru, tantangan, peluang, dan rencana tindakan untuk keberlanjutan TPBIS di tahun-tahun selanjutnya,” terangnya.

    Ia menjelaskan, SHM Provinsi bertujuan untuk memperkuat, melanjutkan sinergi dan kolaborasi stakeholder sebagai gerakan bersama dalam membangun literasi masyarakat, melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

    “Membangun kesadaran tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun dukungan stakeholder untuk perluasaan dan keberlanjutan program,” jelasnya.

    Lebih jauh Deni mengatakan, kegiatan Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum sudah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut, ditetapkan menjadi kegiatan Prioritas Nasional dengan nama Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial.

    “Saat ini, sudah 33 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan telah menjadi penerima manfaat program TPBIS. Dan hingga Juni 2023, 1.396 perpustakaan desa/kelurahan di 27 provinsi telah melaksanakan replikasi TPBIS secara mandiri,” tuturnya.

    Sejalan dengan tagline Perpusnas yaitu ‘Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Kesejahteraan Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19’, TPBIS diupayakan agar dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal itu juga sebagai salah satu strategi peningkatan literasi masyarakat menuju keberdayaan, untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi.

    “Demi tujuan yang sudah kita paparkan tadi, Perpusnas mengajak seluruh stakeholder TPBIS untuk sama-sama mengambil peran dalam memastikan keberlanjutan dan perluasan replikasi TPBIS,” katanya.

    Tahun 2023 ini, SHM Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite atau tatap muka, dibagi dalam 4 gelombang. Di mana setiap gelombang dilaksanakan di 8–9 provinsi.

    Kegiatan ini dimulai pada 26 Juli hingga 10 Agustus 2023, dengan diikuti peserta kegiatan SHM Provinsi.
    Untuk setiap provinsi sebanyak 30 orang, terdiri dari 5 orang Tim Sinergi Provinsi, 18 orang Stakeholder Provinsi, 2 orang Fasilitator daerah/PIC Provinsi, 1 orang Perwakilan Desa sebagai Role Model, 1 orang Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagai Role Model, 1 orang Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Role Model, 1 orang DPMPD Kabupaten/Kota sebagai Role Model, 1 orang pemustaka yang terdampak TPBIS.

    “Perpusnas mengharapkan diskusi yang produktif dan kolaboratif dari setiap stakeholder demi keberlanjutan proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan,” tandasnya. (MUF)

  • DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Banten menilai penanganan antisipasi el nino di Provinsi Banten dirasa kurang optimal. Hal itu diungkapkan langsung oleh sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni saat ditemui di ruangannya pada Rabu (9/8).

    “Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi II penanganannya (el nino) belum optimal,” kata Oong Syahroni.

    Oong juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan pertanian di Provinsi Banten berpotensi mengalami gagal panen yang terbilang cukup tinggi, akibat dari dampak terjadinya cuaca ekstrem tersebut.

    Oleh karenanya, politisi asal partai Gerindra itu pun meminta kepada seluruh pihak yang terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) untuk dapat lebih menggiatkan kembali program penanganan permasalahan el nino.

    Salah satu upaya antisipasi yang bisa dilakukan, menurut Oong, dalam rangka mengatasi gagal panen akibat dampak el nino adalah dengan cara penyaluran program asuransi petani oleh Pemprov Banten.

    “Beberapa daerah punya potensi untuk gagal panen begitu tinggi, dan itu juga perlu diantisipasi juga dengan beberapa upaya di antara nya adalah asuransi pertanian, atau bantuan bibit untuk ditanam kembali ketika musim tanam tiba,”

    “Hal-hal ini yang segera harus dilakukan oleh dinas terkait, agar masyarakat petani bisa dibantu,” ucap Oong.

    Politisi asal Kabupaten Lebak itu juga mengaku, pada beberapa kesempatan dirinya sempat mendapati sejumlah keluhan dari para petani yang mengaku, lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat dari dampak el nino.

    Kemudian, ia juga tidak menampik jika Pemprov Banten telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun lagi-lagi, Oong melihatnya hal itu belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

    Kedepannya, dari hasil evaluasi tersebut ia meminta agar lebih dipersiapkan kembali langkah-langkah konkrit penanganan el nino oleh Pemprov Banten, jika di tahun mendatang kembali terjadi.

    “Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, mungkin dengan adanya pinjam pakai pompa air milik Dinas Pertanian, kemarin ada program pipanisasi dari sumber air pegunungan itu salah satu solusi yang sudah dilakukan,”

    “Walaupun sejauh ini, kami Komisi II menilai belum optimal. Maka kedepan menjadi catatan kita semua, ketika el nino ini memang sudah bisa diprediksi, langkah-langkah konkrit untuk antisipasinya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di samping itu, Oong juga menyoroti perihal kebijakan anggaran penanganan masalah di sektor pertanian dirasa belum begitu memadai.

    Akibatnya, karena anggaran yang ada belum begitu memadai, turut berdampak pula pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pertanian.

    “Sejauh yang saya tahu sebagai pimpinan Komisi II, anggaran sektor pertanian masih belum sesuai, belum ideal. Makanya saya melihat beberapa kegiatan yang seharusnya tersupport belum bisa disupport karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.

    Oong mengungkapkan, selama ini, anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Banten untuk pelaksanaan program di sektor pertanian berada di bawah angka 4,5 persen dari total APBD Provinsi Banten.

    Menurut Oong, idealnya anggaran untuk sektor pertanian di kisaran angka enam sampai tujuh persen.

    “Kalau dari postur APBD kita yang Rp11,5 triliun untuk anggaran sektor pertanian, khususnya yang ada di bawah mitra Komisi II itu masih di bawah 4,5 persen jadi belum ideal sekali,”

    “Untuk Banten sepertinya di enam sampai tujuh persen itu sudah ideal,” tandasnya.

    Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino.

    “Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Rabu.

    Ia menyampaikan bahwa layanan peminjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.

    Sebelum layanan peminjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.

    “Semoga hal tersebut dapat membantu para petani,” katanya.

    Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maemun mengatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.

    “Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino,” katanya.

    Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.

    “Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” katanya.

    Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus 2023 luasnya mencapai 639 hektare.

    Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan.(MG-01/ANT/PBN)

  • Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tantangan pembangunan Kota Serang dalam 16 tahun terakhir menghadirkan isu-isu kompleks, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Meskipun ada usaha dalam mengatasi permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi, tantangan masih ada dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

    Pemerintah Kota Serang juga dihadapkan pada capaian kinerja yang harus ditingkatkan, seperti pendidikan yang belum optimal, ekonomi yang perlu diperkuat, dan infrastruktur yang masih kurang. Dalam upayanya, Pemkot Serang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Namun, masih ada kendala yang menghambat, seperti tingginya angka putus sekolah dan minimnya investasi. Beberapa masalah mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dan penerangan jalan yang mempengaruhi rasa aman masyarakat.

    Selain itu, persoalan lingkungan dan kemiskinan juga menjadi perhatian serius, dengan faktor-faktor seperti biaya hidup tinggi, rendahnya gaji, dan pekerjaan informal yang tidak cukup memadai. Meskipun ada beberapa program bantuan sosial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa persoalan Kota Serang hingga saat ini masih cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk dapat menyelesaikannya.

    “Seperti juga permasalahan infrastruktur, kemudian permasalahan sosial ini luar biasa di Kota Serang. Sederhana karena secara kasat mata terlihat, setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang usia sekolah minta-minta dan sebagainya,” ujar Hasan.

    Begitu pula persoalan wajib dasar pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal itu harus bisa secara kolektif diselesaikan. Apalagi, Kota Serang sudah menjelang usia yang ke-17 tahun tahun depan.

    “Soal Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), itu kan wajib dasar pelayanan. Begitu pula dengan permasalahan stunting. Tentu ini harus menjadi upaya bersama untuk bisa melayakkan Kota Serang menjadi ibukota provinsi,” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, pada tahun 2022 lalu, Kota Serang mengalami kenaikan jumlah angka kematian bayi. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 32 kasus. Jumlah itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 kasus.

    Terdapat pula kenaikan pada angka kematian ibu (AKI), meskipun tidak signifikan. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 19 kasus kematian ibu. Jumlah itu meningkat dua kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17 kasus.

    Begitu pula dengan angka stunting anak. Diketahui, terdapat kenaikan pada kasus stunting di Kota Serang sebesar 0,4 persen di akhir tahun 2022. Meski demikian, kenaikan tersebut terjadi karena adanya survei SSGI yang tidak semua balita diperiksa.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa pelaksanaan stunting di Kota Serang dilakukan secara ‘keroyokan’. Hal ini lantaran persoalan stunting menjadi fokus prioritas dalam penanganannya.

    “Ini disebut sebagai konvergen antisipasi stunting. Saya sampaikan bahwa stunting ini mencegahnya harus terpadu semuanya, bukan hanya orang kesehatan saja. Namun non-kesehatan pun memiliki peran, bahkan sampai 80 persen perannya dalam menanggulangi stunting,” ujarnya di ruang kerjanya.

    Ia menuturkan, Pemkot Serang telah berupaya untuk menekan angka stunting, dengan sejumlah program. Salah satunya yakni pencegahan 1.000 hari kehidupan.

    “Berarti sejak berada di janin. Nah 1.000 hari itu jatuhnya di umur dua tahun si bayi. Peran serta banyak pihak itu sangat penting selama proses tersebut, bagaimana pola pengasuhan, penyediaan kesehatan, hingga intervensi non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” tutur Hasan.

    Sementara terkait dengan progres penurunan stunting di Kota Serang, menurutnya berjalan cukup signifikan. Pasalnya, tren prevalensi stunting di Kota Serang dalam kurun waktu dua tahun, mengalami penurunan hingga 15 persen pada tahun 2021.

    “Untuk data penurunan stunting, di tahun 2019, kita punya tren prevalensi stunting itu sebanyak 38,6 persen. Kemudian tahun 2021, turun dari 38,6 ke 23,4 persen, cukup signifikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sedikit yakni sebesar 0,4 persen, dari yang sebelumnya 23,4 persen, menjadi 23,8 persen.

    Kabid Penmas pada Dinkes Kota Serang, Tata, mengatakan bahwa penyebab tertinggi terjadinya AKI adalah karena terjadi eklamsia atau tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan. Kejadian tersebut juga disebut sebagai hipertensi kehamilan.

    “Untuk tahun ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 11 kasus AKI di Kota Serang. Semua diketahui meninggal setelah melahirkan. Selain eklamsia, penyebabnya juga karena ada pendarahan serta penyakit-penyakit lainnya,” ujar Tata.

    Sementara terkait dengan AKB, pihaknya mencatat hingga Juli kemarin, terdapat sebanyak 36 kasus kematian bayi. Rata-rata, terjadinya kasus kematian bayi lantaran pada saat lahir, bayi berada pada kondisi bobot tubuh di bawah 2,5 kilogram.

    “Kita menyebutnya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Itu ada yang beratnya 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Untuk mempertahankan hidup bayi dengan berat lahir rendah cukup sulit,” ungkapnya.

    Selain BBLR, Tata menuturkan bahwa terdapat pula kasus kematian bayi akibat pada saat dilahirkan, mengalami asfiksia neonatorum atau gangguan darurat untuk nafas. Sehingga ketika bayi terlahir, mereka kesulitan bernafas.

    Menurutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus AKI-AKB, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi. Bahkan, intervensi tersebut telah dilakukan sedini mungkin, sehingga benar-benar dapat mencegah AKI-AKB.

    “Jadi mulai dari remaja putri, kami melakukan pemberian tablet tambah darah. Ini supaya mereka tidak kekurangan darah. Lalu untuk ibu hamil, kami edukasi minimal pemeriksaan itu sebanyak enam kali, dan melakukan USG sebanyak dua kali. Selanjutnya kami berikan vaksinasi tetanus dan tablet penambah darah, minimal mengonsumsi sebanyak 90 tablet darah selama hamil,” terangnya.

    Di sisi lain, Tata menuturkan bahwa Pemkot Serang tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan AKI-AKB. Perwal tersebut menurutnya akan segera rampung, lantaran sudah mencapai progres 90 persen.

    “Alhamdulillah pembahasannya sudah 90 persen, 10 persen lagi dimatangkan. Mudah-mudahan dengan adanya Perwal AKI-AKB ini, salah satunya regulasi daerah untuk menekan AKI-AKB, karena ada fokus Pokja tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi (PATTIRO) Banten, Amin Rohani menyoroti sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dirasa masih banyak meninggalkan catatan penting yang harus segera dibenahi.

    Sektor pendidikan misalnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Kota Serang masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Jika melihat data yang ada, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Serang berada di bawah capaian Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, capaian tersebut meleset dari target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Menurut data neraca pendidikan daerah, rata-rata lama sekolah di Kota serang yaitu 8,9 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan berada pada posisi keempat yang antara kabupaten/kota lainnya,”

    “Harapan lama sekolah di Kota Serang angkanya 12,81 masih di bawah capaian Provinsi dan tidak mencapai target dari RPJMD dengan angka 12,92,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Terlebih lagi, masih ada sekitar 40 persen sekolah rusak di Kota Serang yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu ia mendesak agar Pemkot Serang agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Apalagi akhir-akhir ini, urusan pendidikan di kota Serang sempat viral dengan masih banyaknya sekolah rusak yang mencapai 40 persen dari total ruang kelas yang tersedia,” terang Amin.

    Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Serang juga disebut belum begitu memuaskan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Amin menjelaskan, capaian realisasi investasi di Kota Serang pada periode Semester I tahun ini hanya mencapai Rp127 miliar.

    Sebagai ibu kota provinsi, capaian realisasi investasi Kota Serang masih kalah jauh dengan Kabupaten Lebak yang di periode yang sama mampu meraup realisasi investasi sebesar Rp1,01 triliun.

    “Diketahui saat ini pada sektor perdagangan dan investasi, justru Kota Serang kalah dengan Kabupaten Lebak yang secara geografis tidak begitu menguntungkan dari Kota Serang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu saja, permasalahan lain seperti infrastruktur kota juga menuai sorotan. Menurutnya, ada beberapa titik ruas jalan yang belum difasilitasi oleh penerangan jalan. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada rasa aman masyarakat Kota Serang yang terusik.

    Melihat keadaan yang seperti itu, Amin mengkiaskan Kota Serang seperti kota mati, lantaran banyaknya ruas jalan dan ruang publik di Kota Serang yang belum difasilitasi penerangan.

    “Banyak sekali PJU (penerangan jalan umum) yang justru mati yang berada di pusat kota, taman-taman yang dibangun di pusat kota justru tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Serang sendiri,” keluh Amin.

    Belum lagi masalah lingkungan, masih banyak didapati beberapa kawasan pemukiman di Kota Serang yang terbilang kumuh. Bahkan, menurut Amin permasalahan tersebut seakan sudah menjadi permasalahan klasik bagi Kota Serang, lantaran dalam penyelesaiannya tidak menuai ujung yang pasti.

    “Lingkungan kumuh dan sanitasi yang tidak layak juga masih kita jumpai di kota Serang, khususnya di daerah Kasemen yang menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dari masa ke masa,” kata pegiat PATTIRO Banten itu

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    “Angka putus sekolah sampai hari ini masih di bawah 10 persen, kurang lebih angka putus sekolah tahun 2023 di angka 7,5 persen,” ucapnya. Selasa (2/5)

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Dilain waktu, Suherman mengatakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan USAID untuk menangani anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah.

    “Dengan program aje kendor sekolah, dindik berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang. Saat ini sudah 133 ATS se-Kota Serang,” katanya, Rabu (26/7).

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, bahwa sebelumnya yang dipaparkan kadis dindik Kota Serang, Tb.Suherman hanya sebanyak 133 siswa putus sekolah di Kota Serang. Akan tetapi, per tanggal 26 juli 2023, dirinya mengaku bahwa di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mengintai warga ibukota dan tempat lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kemiskinan mulai dari tingginya biaya hidup, rendahnya gaji, kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi.

    Banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang seringkali tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini terutama mempengaruhi keluarga dengan anak-anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan.

    Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pub perlu untuk terus ditingkatkan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Masalah kemiskinan juga ternyata masih menghantui warga Kota Serang. Warga di lingkungan Lipatik, Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rohimi (45) mengatakan bahwa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dirinya cukup kesulitan. Pasalnya, penghasilan yang dirinya dapatkan sangat minim.

    ”Sehari dari penghasilan ga nentu, gimana ya orang cuma buruh di pasar, paling kalau lagi dapat rejeki mah paling besar Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” katanya, Senin (7/8).

    Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sulit. Ia mengaku untuk biaya hidup sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan dari pasar sebagai kuli pengangkut barang memakai gerobak.

    ”Kerja, ya cuma buruh kelontongan aja di Pasar Rau, gimana geh nyari kerja yang lain susah,” ujarnya.

    Rohimi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun yang pernah mendapatkan bantuan hanya almarhumah ibunya saja.

    “Saya belum pernah, ada juga orang tua yang pernah dapat. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal kedua-duanya jadi udah ga pernah dapat lagi. Sekarang paling anak yang dapat tapi kurang tahu bantuan apa,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini rumah yang ditinggali pun sudah mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang mulai lapuk dan juga tembok yang mulai rontok semennya.

    ”Ya mau dibangun juga ga ada uangnya,” katanya.

    Selain itu, warga lingkungan Jaha, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Saadah (48) mengatakan bahwa dirinya selama ini hanya pernah mendapatkan bantuan pembuatan MCK, uang sebesar Rp300 ribu dan beras dari kelurahan.

    Dirinya juga mengungkapkan, saat ini ia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Untuk biaya hidup sehari-hari dirinya hanya mengandalkan dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan.

    ”Ya saya usaha sendiri, suami sudah meninggal. Jadi kalau ada uang makan kalau ga ada ya ga makan, orang kerja saja paling serabutan kaya nyetrika baju, nyuci baju. Jadi ga nentu penghasilannya,” ungkapnya.

    Sambil menahan air mata, Saadah mengaku ingin menyekolahkan anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa merubah nasib dari yang saat ini dirinya alami.

    “Pengen rasanya anak sekolah sampai tinggi, kuliah segala gitu. Biar bisa jadi seperti orang-orang kalau pendidikannya tinggi bisa jadi orang sukses,” tandasnya.(MG-01/CR-01/DZH/PBN)