BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Hasan Basri Colek Ratu Ria, Ngajak Berpasangan di Pilwalkot?

    Hasan Basri Colek Ratu Ria, Ngajak Berpasangan di Pilwalkot?

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Basri, ‘mencolek’ Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, dalam unggahan terakhir akun Instagram resminya.

    Dalam unggahan tersebut, Hasan Basri yang merupakan Ketua DPD PKS Kota Serang itu, memasang foto dirinya berpasangan dengan Ratu Ria.

    Foto tersebut diketahui merupakan momen Hasan memberikan buku ‘Hasan Basri Dalam Potret Media’ kepada sang Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang tersebut.

    Namun, Hasan justru tidak menyinggung terkait dengan hal tersebut dalam keterangan unggahannya, sebagaimana beberapa unggahan dia yang lain tatkala memberikan buku yang sama kepada tokoh lainnya.

    Hasan Basri justru menuliskan keterangan yang mengundang pertanyaan para netizen.

    “Apa kira-kira caption yang cocok?” tulis Hasan Basri dalam keterangan unggahan Instagram resmi dia.

    https://www.instagram.com/p/CvrembOr35l/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==

    Unggahan tersebut pun mendapat respon dari sejumlah netizen. Bahkan, salah satu Anggota DPRD Kota Serang yang juga merupakan Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi Golkar, Muji Rohman, turut memberikan respon.

    “Lanjutkan,” ujar Muji Rohman.

    Sementara akun resmi PKS Kota Serang memberikan respon yang mengarah pada terbentuknya suatu ‘koalisi’ antara kedua tokoh itu.

    “Siap melangkah bersama untuk Kota Serang,” tulis akun @pksserang. (DZH)

  • DJP Banten Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Tangsel

    DJP Banten Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Tangsel

    TANGERANG, BANPOS – Penyidik Kanwil DJP Banten menyerahkan tersangka dan berkas perkara dua tersangka tindak pidana perpajakan berinisial REB dan JM alias I, yang telah disangka turut serta membantu, TS, terpidana kasus yang sama, menggunakan Faktur Pajak fiktif melalui PT BPS.

    Kedua tersangka tersebut telah diserahkan oleh penyidik Kanwil DJP Banten ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, untuk nantinya segera disidangkan. Sementara terpidana TS sendiri telah divonis pidana penjara selama dua tahun.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, menerangkan bahwa modus yang dilakukan JM dan REB adalah dengan menyediakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kepada PT BPS.

    “Faktur Pajak tersebut kemudian dikreditkan oleh PT BPS sehingga pajak yang dibayar oleh PT BPS menjadi lebih kecil dari yang seharusnya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima BANPOS, Selasa (8/8).

    Atas perbuatan para tersangka dalam kurun waktu Januari 2015 hingga Desember 2016, Yoyok menuturkan bahwa hal itu telah menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar Rp2.076.826.807.

    “Sesuai dengan Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, REB dan JM diancam dengan hukum pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak,” terangnya.

    Adapun terhadap perusahaan yang menggunakan Faktur Pajak Fiktif dari REB dan JM, Yoyok menuturkan bahwa mereka telah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Berkat kerjasama antara penegak hukum Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten, berkas perkara atas tersangka REB dan JM sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan,” ungkapnya.

    Menurutnya, keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    “Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten, yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” tandasnya. (DZH)

  • Fitness Plus, Gym Premium 24 Jam Sekarang Buka Outlet di Intermark BSD Tangerang Selatan

    Fitness Plus, Gym Premium 24 Jam Sekarang Buka Outlet di Intermark BSD Tangerang Selatan

    SERPONG, BANPOS – Fitness Plus, gym premium 24 jam asal Bali, membuka outlet ke-11 di intermark BSD Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa (7/8).

    Untuk diketahui, Fitness Plus didirikan oleh Dith Satyawan, seorang atlet binaraga nasional asal Bali. Dith bermitra dengan Azriel Hermansyah, putra musisi Anang Hermansyah, untuk mengelola outlet di Tangerang Selatan.

    Fitness Plus mengusung konsep hospitality yang tinggi dalam semua layanannya. Member akan mendapatkan semua fasilitas terbaik dan peralatan lengkap, dengan standar internasional. Fitness Plus juga menawarkan berbagai kelas olahraga yang dipimpin oleh instruktur profesional.

    Dith mengatakan bahwa budaya hospitality Bali yang terdifusi dalam gaya manajemen Fitness Plus, membuatnya menjadi pilihan utama para wisatawan mancanegara yang mencari sarana gym ketika berlibur di pulau Dewata.

    “Kami terbiasa melayani wisatawan mancanegara. Karenanya Fitness Plus harus terus melakukan inovasi dengan standar global untuk menghadirkan layanan yang excellent,” kata Dith.

    Keunikan formula yang digagas Dith Setyawan dalam Fitness Plus, diyakini mampu menumbuhkembangkan bisnis jasa ini pada saat ini dan di kemudian hari.

    Sementara itu, co-founder Fitness Plus, Haryadin Mahardika, mengatakan bahwa wilayah Jabodetabek merupakan pasar yang sangat kompetitif, sehingga memerlukan strategi baru yang distruktif.

    “Kami yakin dapat bersaing dengan pemain lain di pasar Jabodetabek. Kami memiliki keunggulan dari segi kualitas layanan, fasilitas, dan harga yang kompetitif,” kata Haryadin.

    Dalam kesempatan pembukaan outlet Fitness Plus, musisi Anang Hermansyah yang mendampingi putranya Azriel, memaparkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungannya sebagai orangtua atas niat dan upaya Azriel, dalam memulai bisnis yang ia pelajarinya selama tiga tahun di Bali.

    Dan sebagai pelaku bisnis ini, Azriel mengungkapkan bahwa ini merupakan challenge dan menjadi tantangan baginya untuk mengawali bisnis jasa Fitness Plus, bersama para pihak yang terlibat di dalamnya.

    Dengan dibukanya outlet di Tangerang Selatan, Fitness Plus berharap dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. (DZH)

  • Ikut Wisuda di Unpad, Iti Resmi Bergelar Doktor

    Ikut Wisuda di Unpad, Iti Resmi Bergelar Doktor

    BUPATI Lebak, Iti Octavia Jayabaya, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik. Orang nomor satu di Kabupaten Lebak itu secara resmi menyandang gelar doktor setelah mengikuti wisuda di Universitas Padjadjaran (Unpad), tempat ia mengejar gelar doktoralnya.

    Iti berhasil meraih gelar Doktor dengan yudisium cumlaude pada akhir Januari 2023 lalu, dengan disertasinya yang berjudul ‘Strategi Pengembangan Pariwisata Lebak Unique melalui Pendekatan City Branding di Kabupaten Lebak’.

    Asisten Daerah (Asda) 2 Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) pada Setda Lebak, Ajis Suhendi, mengatakan bahwa dirinya bersama para pejabat di lingkungan Pemkab Lebak ikut menghadiri wisuda Bupati.

    Momen membanggakan tersebut diharapkan jadi motivasi bagi para pegawai untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan, seperti halnya Bupati Lebak. “Iya, hari ini Ibu Bupati Lebak diwisuda. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu,” kata Ajis, Selasa (8/8).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lebak, Ucuy Masyhuri, turut mengapresiasi keberhasilan Iti dalam meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Unpad.

    Ucuy berharap, pencapaian Bupati tersebut dapat memotivasi jajaran dan masyarakat Lebak untuk terus belajar serta menuntut ilmu.

    “Ini jadi motivasi untuk kita semua sebagai generasi muda di Lebak. Bupati di tengah kesibukannya berhasil meraih gelar Doktor dan sekarang akan diwisuda,” kata Ucuy.

    “Kami tentu bangga dengan pencapaian Ibu Bupati ini. Semoga apa yang diraih bermanfaat untuk masyarakat Lebak,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Mahasiswa Kukerta 44 Girimukti UIN SMHB Gandeng Daqu Banten, Ajak Anak Cintai Al Quran

    Mahasiswa Kukerta 44 Girimukti UIN SMHB Gandeng Daqu Banten, Ajak Anak Cintai Al Quran

    LEBAK, BANPOS – Sejumlah Mahasiswa Kukerta 44 UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (SMHB) menggandeng PPPA Darul Quran, untuk mengajak anak-anak mencintai Al Quran. Kegiatan tersebut bertempat di Majelis Uswatun Khasanah pada Selasa (8/8).

    Dalam sambutanya, Dimas Baskoro mewakili ketua kelompok, menyampaikan ucapan terimakasih kepada PPPA Daarul Qur’an yang sudah mau menyempatkan diri hadir untuk mengedukasi siswa dan siswi dalam mendalami Al-Quran, serta memberikan nilai-nilai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Saya mewakili rekan-rekan kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PPPA Daarul Quran bila masih ada kekurangan, dan kami bersyukur atas kehadirannya dalam membantu program kerja KKN,” ucapnya.

    Trainer Daqu Banten, Kang Toyib, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa, terutama Kelompok Kukerta 44 UIN SMHB, yang terus bersemangat mengabdi kepada masyarakat.

    “KKN salah satu yang pernah saya alami, kalian harus tetap semangat dalam mengabdi untuk masyarakat dan akan kembali ke masyarakat,” ujarnya.

    Acara tersebut melibatkan siswa dan siswi dari SDN 1 Girimukti dan SDN 2 Girimukti. Mereka terlihat antusias menyambut adanya acara yang mahasiswa adakan, serta mereka mendapatkan doorprize berupa Al Qur’an dari Daqu Banten. (DZH)

  • Pengendara Hati-hati, Ada Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Lampu Merah Sempu Kota Serang

    Pengendara Hati-hati, Ada Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Lampu Merah Sempu Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pengendara yang melintas di pertigaan lampu merah Sempu Kota Serang harus lebih berhati-hati. Pasalnya, terdapat kabel putus yang menjuntai di salah satu titik pertigaan tersebut.

    Tidak diketahui kapan kabel tersebut terputus dan apakah terdapat aliran listrik pada kabel itu. Namun, keberadaan kabel tersebut cukup berbahaya bagi pengendara.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sejumlah pengendara roda dua terlihat hampir tersangkut pada kabel yang menjuntai itu, khususnya pengendara yang berasal dari arah jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya menuju arah Kebon Jahe.

    Salah satu warga mengatakan, kabel tersebut memang beberapa kali hampir menjerat pengendara roda dua.

    “Beberapa kali memang ada yang hampir kena, soalnya meskipun sudah agak diamankan kabelnya, tetap ada ruang pengendara buat kena,” ujar Fikri, Selasa (8/8) sekitar pukul 13.50 WIB.

    Ia pun berharap pihak yang memiliki kabel itu, dapat segera memperbaikinya. Sebab, dikhawatirkan akan memakan korban, apalagi jika tidak ditindak sebelum malam hari.

    “Pas terang aja bahaya, apalagi kalau malam. Ini juga hitungannya belum jam ramai di jalanannya. Kan semakin sore semakin ramai,” tandasnya.

    Warga lainnya, Sodiq, mengaku jika dirinya sudah melihat kabel tersebut putus sejak pukul 04.00 WIB.

    “Saya liat pas berangkat ke pasar, emang posisinya sudah putus dan belum diamankan kayak sekarang ini. Ternyata sampai sekarang belum ada yang memperbaiki ya dari pihak terkait,” katanya. (DZH)

  • Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun anggaran 2023 yang sudah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun, sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik dengan tema ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya’ di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa (8/8).

    Ia mengungkapkan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

    “Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Nizar.

    Atas kondisi saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak dan unsur masyarakat agar melakukan perbaikan. Alasanya, perubahan Banten ke arah yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD.

    “Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” ujarnya.

    Kondisi yang dianggapnya tidak baik tersebut, selain kinerja pemprov yang serapannya masih jauh dari harapan, akan berdampak pada kondisi masyarakat. Terbukti Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

    Ditambah lagi, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol). “Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” katanya.

    Oleh karena itu, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.

    “Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya.

    Tak hanya serapan yang masih rendah, Nizar juga meminta Al Muktabar untuk tidak merombak anggaran 2023 yang telah disepakati bersama serta SOTK.

    “Ini kan Pj Gubernur Banten ibaratnya adalah penunggu rumah. Jadi kalau seorang penunggu itu tidak boleh melakukan perubahan, termasuk merubah SOTK (struktur organisasi tata kerja),” tandasnya.

    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut akademisi UIN SMHB, Zainor Ridho; Ketua Umum BAKOR Banten, Ali Yahya; akademisi Untirta, Firdaus. Diskusi juga dihadiri oleh mahasiswa Banten. (RUS/DZH)

  • Dua Warga Cijaku Diamankan Polisi, Gegara Jual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin

    Dua Warga Cijaku Diamankan Polisi, Gegara Jual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin

    LEBAK, BANPOS – Jajaran Satresnarkoba Polres Lebak kembali mengungkap kasus peredaran obat-obatan tanpa izin edar di daerah hukum Polres Lebak. Kali ini, dua orang warga Cijaku diamankan terkait kasus tersebut.

    Kapolres Lebak, AKBP Suyono, melalui Kasat Resnarkoba Polres Lebak, AKP Malik Abraham, dalam konferensi pers mengatakan bahwa dua pelaku beserta barang bukti (BB) sudah diamankan oleh Satresnarkoba.

    “Jajaran berhasil mengamankan dua pelaku FS (26) dan MR (39) dengan barang bukti 108 butir obat merek Tramadol HCI, 460 butir obat warna kuning merek Hexymer, satu buah handphone merek INFINIX warna biru, uang hasil penjualan sebesar Rp99.000, uang hasil penjualan sebesar Rp50.000, satu buah tas selempang warna hitam,” ujar Malik. Senin (7/8).

    Diketahui, dua pelaku inisial FS (26) dan MR (39) yang merupakan warga Cijaku tersebut berhasil diamankan pada Senin (31/7) lalu, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah bengkel Kampung/Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku.

    “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 197 atau Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” terangnya.

    Ia mengatakan bahwa Polres Lebak di bawah kepemimpinan AKBP Suyono, terus berkomitmen untuk memberantas segala peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang, di daerah hukum tugasnya.

    “Tentunya untuk meredam beredarnya narkoba ini perlu dukungan dan informasi dari seluruh komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh stakeholder,” paparnya. (WDO/DZH)

  • Ditagih Parkir Berulang Kali, Masyarakat Duga Ada Pungli di Pasar Rangkasbitung

    Ditagih Parkir Berulang Kali, Masyarakat Duga Ada Pungli di Pasar Rangkasbitung

    LEBAK, BANPOS – Masyarakat Kabupaten Lebak diresahkan dengan dugaan Pungutan Liar (Pungli) berkedok biaya parkir di Pasar Rangkasbitung.

    Keresahan tersebut muncul lantaran masyarakat mendapatkan tagihan parkir berulang kali saat memasuki, berbelanja atau bahkan berpindah-pindah toko.

    Seperti yang diakui oleh salah satu pengunjung pasar, Latifa. Ia mengatakan, saat dirinya hendak melewati portal sebelum masuk ke pasar, ia membayar karcis parkir bertuliskan ‘Karcis Retribusi Pelayanan Pasar’ atau masyarakat lebih mudah menyebut ‘Tiket Parkir’.

    Namun, ketika ia memarkirkan kendaraannya di depan toko, setelah berbelanja ia dimintai uang parkir kembali senilai Rp2.000.

    “Bahkan ini terjadi beberapa kali setiap pindah toko. Kan ribet, sayang juga uangnya. Bukan masalah dua ribunya, tapi karcis itu gunanya buat apa,” kata Latifa kepada BANPOS, Senin (8/8).

    Hal senada disampaikan oleh salah satu pengunjung yang meminta namanya dirahasiakan. Ia mengaku kesal dan kecewa dengan adanya pungli di area Pasar Rangkasbitung.

    Menurutnya, hal seperti ini adalah penyakit yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah terkait, karena dapat membuat masyarakat enggan untuk datang ke Pasar Rangkasbitung.

    “Ya semakin malas aja saya jadinya ke Pasar kalau begini. Pemerintah kan dapat uang dari parkir ke pasar, kalau uang dari karcis ini ke pemerintah terus mereka setor ke siapa? Apa pemerintah juga bermain?” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Polemik Penutupan JPL 183 Rangkasbitung Memanas, Pedagang Bareng Warga Oncog DPRD Lebak

    Polemik Penutupan JPL 183 Rangkasbitung Memanas, Pedagang Bareng Warga Oncog DPRD Lebak

    LEBAK, BANPOS – Penolakan terhadap penutupan perlintasan sebidang JPL 183 di Jalan Rt Hardiwinangun, Stasiun dan Pasar Rangkasbitung kian memanas. Pada Senin (7/8) pagi, ratusan orang yang terdiri dari masyarakat, pedagang hingga pengelola parkir melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak.

    Dalam aksi yang dilakukan secara damai tersebut, terlihat seluruh pihak bersepakat pada satu tuntutan yakni menolak penutupan permanen dari JPL 183.

    Seperti yang diungkapkan oleh pedagang sayur di Pasar Rangkasbitung, Asih. Ia mengatakan, dengan ditutupnya JPL tersebut, seluruh pedagang di sekitaran jalan mengalami penurunan omzet mencapai 50 hingga 90 persen.

    “Pokoknya kami mau dibuka jalannya. Kalau tidak didengar, kami akan ajak seluruh pedagang untuk aksi. Ini baru setengahnya saja,” ujar Asih kepada BANPOS di tengah berjalannya aksi.

    Selain pedagang, aksi tersebut juga diikuti oleh masyarakat Kampung Empang. Salah satu masyarakat dalam orasinya memaparkan, penutupan JPL 183 tersebut tidak efektif dalam mengurai kemacetan.

    Menurutnya, kemacetan bukan diatasi namun dipindahkan. Sebab, pada rekayasa lalulintas yang diberikan, malah menimbulkan kemacetan yang lebih padat di setiap harinya.

    “Selain itu, banyak masyarakat yang malah masuk ke kampung kami hanya demi menghindari macet yang akhirnya macet juga di kampung kami. Bayangkan, di sana banyak masyarakat dan anak kecil. Ini berbahaya, jadi kami minta ini agar jalur tersebut (JPL 183) kembali dibuka,” katanya.

    Setelah satu jam lamanya massa aksi saling bergantian berorasi, pihak DPRD Kabupaten Lebak diwakili Komisi I DPRD, meminta perwakilan dari massa aksi untuk memasuki ruangan yang disediakan untuk melakukan audiensi.

    Dalam audiensi tersebut, pihak DPRD berkomunikasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Tak berselang lama, perwakilan Pemkab Lebak hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya Asisten Daerah I, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

    Pada kesempatan tersebut, Asda I Lebak, Alkadri, mengatakan bahwa pihaknya melakukan penutupan permanen pada JPL 183 tersebut, setelah melewati hasil pertimbangan dan kajian dengan tujuan demi masyarakat Kabupaten Lebak.

    “Dengan hadirnya bapak ibu disini, kami akan melakukan evaluasi lagi sesuai dengan aspirasi yang dibawa,” kata Alkadri.

    Sementara itu, Kepala Dishub Lebak, Rully Edward, mengatakan bahwa penutupan JPL tersebut merupakan program dari Kementerian Perhubungan, serta untuk menunjang perubahan Stasiun Rangkasbitung menjadi Stasiun Ultimate.

    “Banyak kebaikan di dalamnya. Selain untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurai kemacetan, ini juga untuk mendukung pembangunan Stasiun ultimate yang mana akan menjadi Stasiun ke dua karena hanya ada satu di Jakarta,” jelas Rully.

    Menanggapi keterangan tersebut, massa aksi merasa kecewa hingga akhirnya terjadilah perdebatan dan ketegangan dalam audiensi tersebut.

    Audiensi alot tersebut berjalan hampir dua jam tanpa titik temu. Hingga akhirnya salah satu koordinator aksi, Roni, menegaskan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah dapat membuka jalur tersebut dengan dua pilihan.

    “Kita minta buka total, tapi setidaknya untuk saat ini kami minta akses terlebih dahulu untuk pejalan kaki,” tegasnya.

    Hingga akhirnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Enden Mahyudin, menengahi perdebatan tersebut dengan memberikan solusi bagi kedua belah pihak.

    “Sampai Rabu nanti diharap Pemerintah bisa memberikan akses jalan kepada masyarakat minimal untuk lalulintas manusia. Setelah itu, dilakukan kembali kajian apakah memang diperlukan untuk ditutup permanen atau tidak,” tandasnya.

    Massa aksi sepakat dengan keputusan tersebut, akhirnya seluruh massa aksi membubarkan diri dari Gedung DPRD Kabupaten Lebak dengan melakukan kegiatan memungut sampah dari aksi tersebut. (MYU/DZH)