BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Dugaan Surat Dukungan Palsu untuk Caleg DPR RI, Masyarakat Baduy Bantah Terlibat

    Dugaan Surat Dukungan Palsu untuk Caleg DPR RI, Masyarakat Baduy Bantah Terlibat

    LEBAK, BANPOS – Jaro Saija, sesepuh masyarakat Baduy di Kanekes, menegaskan bahwa komunitas Baduy tidak terlibat dalam dukungan politik praktis seperti yang diisyukan dalam sebuah surat dukungan untuk Tia Rahmania, Caleg DPR RI dari Dapil Banten 1.

    “Saya tidak tahu menahu soal mengatasnamakan (dukungan caleg) PDIP. Orang Baduy tidak ikut-ikutan politik,” kata Jaro Saija, menyikapi klaim tentang adanya dukungan dari Baduy kepada Tia Rahmania yang beredar luas.

    Rekaman video pernyataan Jaro Saija yang beredar di kalangan media juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan resmi dari masyarakat adat Baduy dalam surat dukungan tersebut. Masa bakti Jaro Saija sebagai sesepuh masyarakat Baduy berakhir hari ini, 16 Juni 2024.

    Pernyataan ini menguatkan bantahan yang sama kuatnya dari Ayah Kemik, sesepuh Desa Kanekes, yang mengecam keras penggunaan nama masyarakat Baduy untuk kepentingan politik praktis.

    “Jangan membawa-bawa orang Baduy ke urusan politik. Kami hanya berharap hidup aman dan tenteram,” ungkap Ayah Kemik.

    Dukungan yang disebut atas nama Kasepuhan Citorek dan masyarakat Baduy untuk Tia Rahmania juga ditepis oleh Muhammad Arif Kirdiat, seorang aktivis kemanusiaan yang sering mendampingi masyarakat Baduy.

    “Keputusan mengatasnamakan warga Baduy harus melalui proses musyawarah sesepuh adat secara kolektif,” jelas Arif.

    Dalam perspektif budayawan Uday Syuhada, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi siapapun untuk tidak menyalahgunakan nama masyarakat adat demi ambisi politik pribadi.

    “Pemalsuan tandatangan yang mencuat di sini merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan,” tambahnya.

    Keseluruhan pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat Baduy ini menegaskan bahwa klaim dukungan politik untuk Tia Rahmania tidak memiliki dasar resmi dari komunitas Baduy, menyoroti pentingnya menghormati dan tidak menyalahgunakan nama masyarakat adat untuk kepentingan politik pribadi. (MYU)

  • Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    LEBAK, BANPOS – Kontroversi seputar dukungan terhadap caleg terpilih DPR RI Dapil Banten I, Tia Rahmania, mencapai puncaknya setelah Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy secara tegas menyatakan dukungan mereka.

    Surat dukungan untuk Tia Rahmania yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, telah menimbulkan polemik dan tuduhan palsu sejak Kamis, 13 Juni 2024.

    H. Cece dari Kasepuhan Citorek menegaskan bahwa surat dukungan tersebut sah adanya, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Jakarta.

    “Kami memang pergi ke Jakarta, membawa hasil alam seperti padi dan gula,” ujar H. Cece dalam keterangan yang diterima BANPOS pada Sabtu, (15/6).

    Dia juga menegaskan bahwa Kasepuhan Citorek mendukung penuh Tia Rahmania dan mengimbau agar tidak ada yang mencoba mengganggu atau meragukan suara rakyat.

    “Abah gede (Oyok Didi) juga telah mendukung Tia Rahmania sejak awal,” tambahnya.

    Salman, seorang perangkat desa di Kanekes, membenarkan bahwa beberapa warganya memang berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri.

    “Masyarakat kami memang berangkat ke sana dan hal ini sudah terkonfirmasi di kantor desa,” kata Salman.

    Jaro Sukarma dari Kasepuhan Guradog juga memastikan bahwa pihaknya telah mengirimkan wakil untuk menemui Megawati.

    “Kami mengamankan kemenangan Bu Tia, jangan biarkan ada gangguan terhadap mandat dari masyarakat adat,” tegasnya.

    Olot Sahra dari Kasepuhan Pasir Eurih menegaskan bahwa mereka memberikan dukungan penuh kepada Tia Rahmania.

    “Kami berangkat sejak dini hari untuk bertemu Bu Mega dan memastikan kehendak masyarakat adat kami terlindungi,” ungkapnya.

    Kontroversi ini juga mendapat tanggapan dari Jaro Jajang, perwakilan Kaspeuhan Citorek dan Ketua PB Aman Banten Kidul, serta Ade Ayi, Ketua PAC PDI Perjuangan Cibeber, yang menyatakan ada kesalahan komunikasi yang telah diklarifikasi. (MYU)

  • Serap Aspirasi Warga, Andra Soni Blusukan ke Kampung Cibuah

    Serap Aspirasi Warga, Andra Soni Blusukan ke Kampung Cibuah

    LEBAK, BANPOS – Ingin menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Ketua DPRD Banten, Andra Soni kunjungi puluhan petani dan warga yang ada di kampung Cibuah Masjid, Desa Cibuah Masjid, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Jumat (13/6/2024).

    Namun kali ini, kunjungan orang nomor satu di lingkungan di DPRD Provinsi Banten itu bukan untuk berkampanye menjadi calon Gubernur.

    Hal tersebut terlihat ketika Andra Soni tiba di lokasi, kemudian duduk bersama dibawah pohon bambu dengan tersenyum lebar. Terlihat pada raut wajahnya yang penuh gembira diterima oleh puluhan petani, emak-emak dan tokoh masyarakat.

    Difasilitiasi oleh Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Presiden, Andra Soni memperkenalkan diri ingin menjadi sebagai keluarga, sahabat, kaka dan adik bukan sebagai calon Gubernur Banten. Hal itu dirasa penting agar lebih leluasa mendengar keluhan dan persoalan warga.

    Dalam ngobrol santai itu, perwakilan petani, emak-emak dan Gen Z menyampaikan permasalahan yang sama. Menurut mereka, pemerintah lewat hadirnya Andra Soni yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Banten ditengah warga harus memberikan solusi untuk memperbaiki sarana irigasi, akses jalan dan pendidikan.

    Seorang tokoh masyarakat dari perwakilan warga Cibuah Masjid, Engkos bercerita bahwa mayoritas di kampungnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Kata Engkos, setiap kali menggarap sawah saat musim kemarau, para petani sering mengeluh karena gagal panen akibat kekeringan.

    “Ini yang menjadi persoalan utama, menurut kami semua agar Pak Andra Soni mau hadir menyuarakan atau memberikan solusi untuk petani di Cibuah. Kalau pak Andra Soni berkenan dan kami minta langsung saja agar irigasi di Kampung Cibuah diperbaiki agar saluranya tidak bocor dan airnya bisa sampai mengaliri sawah, ” kata Engkos saat menyampaikan aspirasi bersama puluhan warga kepada Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Jumat (14/6/2024).

    Kemudian, Engkos menjelaskan bahwa jika irigasinya tidak diperbaiki, puluhan hektare sawah di kampungnya terancam gagal panen. Karena air adalah hal yang paling utama dalam menanam padi.

    “Sangat memohon agar ketua DPRD Banten yang sudah datang ke Kampung Cibuah untuk melihat kondisi irigasi dan kemudian menyampaikan ke Bupati, Gubernur atau Presiden,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengaku sangat senang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Kampung Cibuah. Kata Andra, apa yang menjadi keluhan dan kegelisahan para petani di Cibuah ini menjadi perhatiannya selama ia menjadi Ketua DPRD Banten.

    “Insya Allah akan saya tindak lanjuti apa yang menjadi persoalan para petani di Cibuah, dengan hadirnya saya disini, datangnya di Kampung Cibuah harus memberikan solusi dan memberikan manfaat buat masyarakat terutama apa yang menjadi kewenangan DPRD sebagai wakil bapak-bapak dan Ibu-ibu akan saya perjuangkan,” ucap Andra Soni dengan wajah gembira karena merasa diterima dengan baik oleh warga Cibuah.

    Selanjutnya, Andra Soni yang juga sebagai Ketua DPD Gerindra Banten tersebut melakukan blusukan bersama warga sekitar dan dibantu difasilitasi oleh relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi irigasi yang tidak bisa mengairi sawah dan menjadi penyebab gagal panen di Kampung Cibuah. Kata Andra, masukan dan kunjungan ini sangat penting untuknya sebagai wakil rakyat atau Ketua DPRD Banten dalam memberikan manfaat bagi warganya dalam membangun ekonomi di desa, karena menurutnya, sebagai kader dari partai Gerindra harus benar-benar memastikan program Prabowo Subianto presiden terpilih bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya yang lahir dari kampung, sebagai anak kampung pernah mengalami bagaimana susahnya masyarakat di Kampung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya hari ini ingin langsung mendengarkan dan menerima masukan dari warga tentang apa yang menjadi persoalan dan bisa menjadi manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju Banten Maju dan Indonesia Emas,” ucap Andra Soni saat melihat lokasi saluran irigasi.

    Selanjutnya, Andra Soni ditemani para petani langsung menijau lokasi titik-titik yang memang penyebab terjadinya saluran sungai di irigasi yang tidak berfungsi. Warga begitu antusias saat berajalan kaki bersama menyusuri sungai sejauh kurang lebih dua kilometer. (DHE)

  • BI Banten Luncurkan Sekolah Lapang Pertanian Holtikultura

    BI Banten Luncurkan Sekolah Lapang Pertanian Holtikultura

    SERANG, BANPOS – Menyimak arahan presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 dilaksanakan secara hybrid di Istana Negara, Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Banten menggelar kegiatan menyaksikan bersama Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di KPw BI Provinsi Banten. Hal ini menjadi upaya untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas inflasi di Indonesia.

    Sebagai upaya penyelarasan arahan Presiden dalam Rakornas, KPw BI Banten juga meluncurkan Soft Launching Penumbuhan Sekolah Lapang Produk Pertanian Hortikultura Secara Terintegrasi, Digital dan Berkelanjutan yang berlokasi di Sawah Luhur, Kota Serang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Banten, Asda II Provinsi Banten, Pj. Walikota Serang, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, OPD, akademisi, perbankan, dan kelompok tani.

    Kepala KPw BI Banten, Ameriza M. Moesa, menyampaikan bahwa tujuan dari sekolah lapang tersebut adalah pembentukan sekolah lapang tersebut adalah menumbuhkan sekolah lapang produk pertanian hortikultura dengan produktivitas tinggi. Selain itu, sekolah lapang ini juga ditujukan untuk menghasilkan demplot dengan produktivitas tinggi.

    “(Kami) berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam pengendalian inflasi pangan melalui program 4K (keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) serta memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Banten,” ujarnya.

    Ameriza menjelaskan bahwa tujuan lainnya dari Sekolah Lapang ini yaitu pertanian ramah lingkungan dan replikasi best practices seperti implementasi teknologi dan digitalisasi, mendukung terciptanya ekosistem agrowisata di Kota Serang. Ia juga menyebut dengan Sekolah Lapang ini juga sebagai pengembangan hilirisasi produk hortikultura untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

    Adapun pemilihan area di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Ameriza mengaku hal ini didasari oleh kondisi tanah yang subur dan cocok untuk budidaya hortikultura, serta lokasi yang berjarak cukup dekat ke pusat Kota Serang. Nantinya, di dalam area Sekolah Lapang akan dikembangkan fasilitas yang mendukung kegiatan pertanian dan edukasi, termasuk sekolah lapang yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi petani penerapan teknik budidaya good agricultural practices serta implementasi teknologi pertanian modern.

    “Ke depan, sekolah lapang dan pengembangan demplot hortikultura diharapkan dapat menjadi role model yang dapat direplikasi di daerah lain,” tandasnya.

    Sementara itu, Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 dilaksanakan secara hybrid di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden RI, mengusung tema ‘Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok Untuk Mendukung Stabilisasi Harga’. Rakornas dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Banten, Bapak Al Muktabar beserta seluruh Gubernur se-Indonesia, Bupati/Walikota nominasi, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga.

    Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Presiden, kepala daerah dan seluruh anggota TPIP dan TPID dalam sinergi pengendalian inflasi. Hal tersebut didukung eratnya sinergitas pengendalian inflasi oleh Pemerintah Pusat dan daerah serta konsisensi kebijakan daerah dalam koordinasi erat tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.

    “BI terus mempererat sinergi dengan pemda melalui program Gerakan Nasonal Pengendalian inflasi Pangan (GNPIP) di 46 kantor perwakilan untuk mendukung produksi pangan, dan peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga,” katanya.

    Dalam sambutannya, Presiden RI, Bapak Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada semua daerah yang telah bekerja keras dalam melalukan pengendalian inflasi. Ia menginstruksikan agar setiap daerah dapat mendukung penyediaan air di lahan pertanian melalui irigasi dan pompanisasi.

    “Selanjutnya memproduksi komoditas unggulan setiap daerah menggunakan teknologi atau smart farming, melakukan riset, membuat percontohan dan replikasi serta mengundang investasi untuk membangun pabrik pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah, serta membangun sistem distribusi pangan yang terintegrasi sehingga produktivitas dan pengendalian inflasi dapat dijaga dengan baik,” tandasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi atas usaha keras dalam pengendalian inflasi, Presiden menyerahkan penghargaan kepada pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2024. Penghargaan ini diberikan kepada TPID yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam menjaga stabilitas harga di daerahnya. (MUF)

  • PT-TUN Jakarta ‘Selamatkan’ BBWSC3, Penyintas Banjir Bandang Kota Serang Diputus Kalah

    PT-TUN Jakarta ‘Selamatkan’ BBWSC3, Penyintas Banjir Bandang Kota Serang Diputus Kalah

    SERANG, BANPOS – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ‘membebaskan’ Balai Besar Wilayah Ciujung-Cidanau-Cidurian (BBWSC3) dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, yang memutus BBWSC3 bersalah dalam peristiwa banjir bandang Kota Serang 2022 lalu.

    Dalam putusan banding yang diajukan oleh BBWSC3 selaku pihak pembanding, PT TUN Jakarta menerima eksepsi yang diajukan oleh BBWSC3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyintas banjir bandang, dalam hal ini sebagai pihak terbanding (sebelumnya penggugat), gugatannya telah lewat tenggat waktu atau daluarsa.

    Adapun dalam pertimbangan yang dijadikan landasan Majelis Hakim PT TUN dalam menerima eksepsi BBWSC3 adalah seharusnya, penyintas banjir bandang melakukan gugatan terhadap BBWSC3 dimulai sejak 5 hari pasca-banjir bandang terjadi, dan maksimal 90 hari sejak dimulainya masa tenggang waktu.

    “Maka seharusnya setelah melewati tenggang waktu 5 hari kerja dari 1 Maret 2022, Terbanding/semula Penggugat sudah harus menggugat ke Pengadilan dan tidak perlu menggunakan upaya administratif apabila merasa dirugikan atas Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission),” tulis pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya.

    Kendati demikian, PT TUN Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya yang masuk dalam pokok perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, seperti pertimbangan mengenai Omission yang disampaikan dalam gugatan awal.

    Hal itu lantaran eksepsi BBWSC3 mengenai daluwarsa, diterima oleh Majelis Hakim. Sehingga pokok perkara menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Budhi Hasrul tersebut.

    Dengan demikian, putusan PTUN Serang Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG pun dibatalkan. Majelis Hakim juga menghukum penyintas banjir bandang Kota Serang untuk membayar biaya perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sebesar Rp250.000.

    Direktur LBH Pijar Harapan Rakyat yang juga kuasa hukum penyintas banjir bandang Kota Serang, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa pihaknya cukup kecewa dengan putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Jakarta.

    “Yang pasti kami merasa kecewa atas putusan tersebut,” ujarnya saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon, Rabu (12/6).

    Menurutnya, Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang mengadili perkara tersebut, bertindak kaku dalam mengambil keputusan dan melihat fakta-fakta hukum yang berlaku, serta kondisi sosiologis di masyarakat.

    “Ini pertimbangannya menurut kami (Majelis Hakim) kaku dalam melihat fakta hukum yang berlaku dan bekerja di masyarakat. Karena PT TUN melihat hak dari penyintas bisa mengajukan gugatan itu hanya 5 hari setelah banjir terjadi,” katanya.

    Rizal menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Sebab, para penyintas banjir bandang sudah pasti tidak memikirkan hal-hal seperti melakukan gugatan ke pengadilan, setelah tertimpa bencana yang sangat besar, bahkan dalam sejarah Kota Serang.

    “Padahal kita semua tahu pada umumnya ketika terjadi bencana, warga tidak mungkin sibuk mengurusi hak yang ditelantarkan oleh pemerintah, karena mereka pasti sibuk untuk memulihkan diri. Karena pemulihan para penyintas, bisa berbulan-bulan lamanya,” ucapnya.

    Maka dari itu, ia menilai bahwa putusan tersebut sangatlah kaku dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pihaknya pun akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut, ke Mahkamah Agung (MA).

    “Hakim sangat kaku dalam memutus perkara, karena tidak melihat fakta yang terjadi secara sosiologis di masyarakat. Sehingga kami akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung,” tandasnya. (DZH)

  • Komisioner KPU Lebak Bantah Tudingan Perselingkuhan Dengan Anggota PPS

    Komisioner KPU Lebak Bantah Tudingan Perselingkuhan Dengan Anggota PPS

    LEBAK, BANPOS – Ramai beredar diberbagai media terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, DW dengan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cibadak yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibadak, Mustafid, mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap DR (terduga anggota PPS) untuk memberikan klarifikasi dan keterangan atas viralnya permasalahan tersebut.

    “Kami baru tau, belum ada komunikasi via telepon ya kami ingin yang bersangkutan memberikan keterangan secara langsung, InsyaAllah hari ini bersurat dan lusa anggota PPSnya kesini (Sekretariat PPK Cibadak),” kata Mustafid saat dihubungi BANPOS, Rabu (12/6).

    Sementara itu, Komisioner KPU Lebak, DW, membantah dugaan perselingkuhan tersebut. Saat ditemui BANPOS diruang kerjanya, DW memaparkan kronologi yang terjadi.

    “Jadi kami itu adalah teman seangkatan di masa SMA dulu. Dan perlu digarisbawahi, pertemuan kami juga bukan cuma berdua, tapi ada teman-teman yang lain. Silahkan tanya ke mereka ,” kata DW.

    Ia menjelaskan, pada saat pertemuan tersebut, DR ditinggalkan oleh teman yang membawanya lantaran ada keperluan mendadak. Karena tidak ada yang bisa mengantanya pulang, DW diminta untuk mengantarnya. DW akhrinya menerima permintaan tersebut dengan niat bersilaturahmi dengan keluarga DR.

    Pada pukul 20.00 , DW tiba didepan rumah DR. Saat hendak memarkirkan mobilnya, DW didatangi suami DR yang penuh emosi dan hampir mendapatkan kekerasan.

    Tak terima diperlakukan seperti itu, DW kemudian mempertanyakan kepada DR apa yang terjadi, namun DR meminta DW untuk pulang.

    “Logikanya saja, kalau saya selingkuh buat apa antar pulang jam 8 yang memang orang masih ramai. Dan ngapain saya parkir mobil dan niat turun untuk kenalan dengan keluarganya. Saya sempat emosi karena niat baik saya malah dibalas perlakuan tidak enak begini, tapi saya maklum mungkin dia (Suami DR) lagi ada masalah,” jelas DW.

    Ia menerangkan, DR menyampaikan permintaan maaf kepada dirinya namun tidak secara langsung melainkan melalui temannya yang juga ikut pada saat pertemuan tersebut.

    “Iya sudah minta maaf, cuma yasudah saya maklumi. Toh saya rasa ini hanya salah paham saja ke saya, saya sadar resiko menjadi pejabat publik memang akan ada hal-hal seperti ini. Jadi saya tanggapi dengan tenang aja, kalau ada yang mau tau kebenarannya begini ya saya persilahkan,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pertama Kali Digelar, Pameran Foto Jurnalistik Karya Mahasiswa KPI

    Pertama Kali Digelar, Pameran Foto Jurnalistik Karya Mahasiswa KPI

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, menggelar Pameran Foto Jurnalistik Tahun 2024, untuk pertama kalinya. Kegiatan yang digelar di pelataran Gedung Fakultas Dakwah ini, akan berlangsung selama tiga hari, Rabu – Jumat (12 – 14/6/2024).

    Dosen Pengampu Mata Kuliah Jurnalistik Foto, Nana Sutisna menjelaskan, kegiatan pameran ini sebagai pengganti Ujian Akhir Semester (UAS) diakhir masa pembelajaran semester genap, tahun akademik 2023/2024.

    “Tujuan pameran ini sebagai pengganti UAS, sekaligus untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan mengetahui kepercayaan diri mereka akan hasil karyanya,” katanya.

    Dikatakan Nana, hasil karya mahasiswa KPI semester 6 yang bertema, Banten di Mata Mahasiswa KPI ini, dipamerkan sebanyak 150 foto, karya 75 mahasiswa.

    Dekan Fakultas Dakwah, UIN SMH Banten, Endad Musaddad mengaku bangga dan bahagia dengan adanya pameran karya mahasiswa KPI, yang baru pertama kalinya digelar. Ia berharap, kegiatan ini terus dikembangkan.

    “Saya menyambut gembira pameran foto jurnalistik ini, sebab sebelumnya belum pernah ada. Kegiatan semacam ini harus terus dikembangkan karena selaras dengan program pembelajaran dan penyiapan lulusan yang siap bersaing,” ujarnya.

    Salah satu mahasiswa KPI , Putri yang ikut menampilkan hasil karyanya di Pameran Foto Jurnalistik, menyampaikan antusiasnya. Dengan adanya kegiatan ini, pembelajaran teras lebih efektif karena adanya praktik langsung.

    “Lebih terasa efektif di mata kuliah peminatan ini, karena terjun langsung untuk praktik. Juga adanya pameran ini lebih terasa seru,” ungkapnya.

    Pada pembukaan Pameran Foto Jurnalistik Mahasiswa KPI Tahun 2024 ini, tampak hadir juga, para Wakil Dekan Fakultas Dakwah, Kepala Bagian Akademik Fakultas Dakwah, Ketua dan Sekertaris Prodi KPI, BKI dan PMI, serta para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. (DHE)

     

  • Relawan Gencar Sosialisasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

    Relawan Gencar Sosialisasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

    LEBAK, BANPOS – Warga Kampung Cipancur, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak kembali sosialisasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten periode 2024-2029. Hal itu dilakukan lantaran sosok Andra Soni dinilai pemimpin yang tepat mewakili masyarakat kelas bawah.

    “Kalau Pak Andra Soni merupakan pemimpin yang memang dari kalangan bawah mewakili kita orang kampung. Sudah pasti keluhan dan aspirasi kita lebih mudah diterima oleh beliau, ketimbang calon gubernur lain,” kata salah satu Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo, Iin saat melakukan sosialisasi, Selasa (11/6/2024).

    Dengan sosialisasi tersebut, lanjut Iin, pihaknya meyakini dalam tiga bulan menjelang pencoblosan elektabilitas dan popularitas Andra Soni akan melesat naik dibandingkan dengan calon lain. Terlebih Andra Soni merupakan kader internal dari partai Gerindra yang posisinya adalah pemenang pemilu 2024.

    “Belum ditetapkan calon saja posisinya sudah melesat, apalagi kalau sudah calon Gunernur Banten, pasti semakin diatas elektabilitasnya. Kita bersama warga di Kampung Cipancur siap mendukung dan menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2024-2029,” ucapnya.

    Selain dukungan terhadap Andra Soni, Iin berharap nantinya setelah Andra Soni menang Pilgub Banten. Warga di Kampung Cipancur minta agar jalan menuju rumah mereka bisa diperbaiki, terlebih kata Iin jalan tersebut ketika hujan kondisinya mirip kubangan kerbau.

    “Harapanya ketika Pak Andra Soni terpilih, beliau bisa memperhatikan kondisi jalan dan akses kesehatan bagi warga kami,” tuturnya.

    Sementara itu, Koordinator Relwan Jokowi Provinsi Banten, Moh Jumri mengatakan, pihaknya bersama relawan Jokowi Bergerak Bersama Pabrowo Provinsi Banten akan terus melakukan sosialisasi dan pengenalan tentang siapa sosok Andra Soni yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Kata Jumri, hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengenal calon Gubernur yang akan mereka pilih.

    “Sosialisasi dan pengenalan sosok Andra Soni calon Gubernur Banten terus kita lakukan di kampung-kampung. Kita melihat bahwa sosok Andra Soni lah calon gubernur alternatif yang harus kita dukung dan menangkan,” kata Jumri.

    Untuk diketahui, Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo sendiri terdiri dari Tim 8-RJBBP, All Cipayung, Pos Raya dan Rumah Gibran. Mereka sepakat mendukung Andra Soni calon Gubernur Banten lantaran disebut bisa mewakili suara anak-anak muda dan bisa mengawal semua program pemerintah pusat.(DHE)

  • Pemkot Cilegon Jatah Rp30 Rehab Rumah Tak Layak Huni

    Pemkot Cilegon Jatah Rp30 Rehab Rumah Tak Layak Huni

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kembali merehab 63 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di beberapa keluarahan pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Adapun setiap rumah mendapatkan bantuan rehab sebesar Rp30 juta.

    Plt Kepala Dinas Perkim Kota Cilegon Edhi Hendarto menjelaskan, pada daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 tercatat ada 67 rumah tidak layak huni (RTLH) yang dianggarkan berdasarkan usulan Dinas Sosial (Dinsos) melalui sistem hibah elektronik (e-hibah).

    “Namun setelah setelah diverifikasi di lapangan, ternyata ada dua rumah yang datanya tidak akurat. Kita sudah cek lapangan tidak ada rumah atas nama yang bersangkutan. Sedangkan dua rumah lainnya ternyata sudah dibangun dengan dana sosial perusahaan,” ujar Edhi, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Senin (10 Juni 2024).

    Menurut Edhi, dalam program bedah rumah, pihaknya mengalokasikan anggaran per rumah sebesar Rp30 juta. Adapun teknis pekerjaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di kelurahan penerima.

    “Pokmas nanti menunjuk toko bangunan mana sebagai pihak yang menyediakan bahan bangunan, nanti kita sudah kerja sama dengan bank pemerintah, dari pihak bank kemudain di transfer langsung ke toko yang ditunjuk,” terang Edhi.

    Ia mengungkapkan bahwa di Kota Cilegon masih ada sejumlah usulan pembangunan RTLH dari pihak kelurahan. Atas usulan tersebut pihaknya terus mengupayakan dari berbagai pihak.

    Penanganan rehab RTLH ini, kata Edhi selain menggunakan program reguler Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga bersinergi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) guna menuntaskan program tersebut.

    Program rehab yang bersumber Pemkot Cilegon, selain dari Dinas Perkim, juga ada Salira (sarana dan prasarana lingkungan) Bappedalitbang dengan alokasi anggaran per RW Rp100 juta.

    “Sebagian anggaran Salira juga untuk program bedah rumah. Dengan begitu, mudah-mudahan dalam beberapa tahun mendatang tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Cilegon,” ucap Edhi.

    Sementara itu, Lurah Grogol, Kecamatan Grogol, Firman Yudha Nugroho, mengaku bersyukur di wilayahnya mendapat alokasi delapan rumah yang masuk dalam program bedah rumah Pemkot Cilegon pada tahun ini.

    “Kita sudah melakukan survei terhadap rumah yang akan direhab. Mudah-mudahan setelah mendapat perbaikan, rumah yang sebelumnya tidak layak akan menjadi layak sehingga warga merasa aman dan nyaman,” ungkap Firman. (ADV)

  • Kadiskop UKM Didin: Kuliner Rabeg Kemasan Asli Cilegon Semakin Diminati

    Kadiskop UKM Didin: Kuliner Rabeg Kemasan Asli Cilegon Semakin Diminati

    CILEGON, BANPOS – Komoditas Rabeg yang merupakan kuliner asli Kota Cilegon mendapat perhatian serius dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Cilegon, Didin S Maulana.
    Didin menegaskan, pihaknya akan terus membantu dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM Kota Cilegon.

    “Dinkop Cilegon akan terus memberikan support, terlebih bagi komoditas rabeg yang merupakan ikon kuliner khas Kota Cilegon,” ujar Didin sebagaimana rilis Dinas Kominfo Kota Cilegon, Senin (10/6).

    Didin menjelaskan, makanan rabeg yang dibuat pelaku UMKM asal Kota Cilegon ternyata menjadi pusat perhatian dan diserbu pengunjung Karya Kreatif Banten (KKB) yang digelar di Bintaro Exchange Mall Tangerang sejak 5 hingga 9 Juni 2024 malam. Bahkan, pada hari ketiga pelaksanaan KKB, komoditi rabeg yang menjadi Ikon makanan khas Kota Cilegon itu sempat kehabisan stok barang, sehingga harus dilakukan suplay tambahan yang diambil langsung dari Kota Cilegon.

    Sementara Heriyah penjual Rabeg menambahkan bahwa pada hari ketiga KKB, stok jualanya sudah habis. Selanjutnya ia berinisiatif melakukan pengiriman tambahan dari Cilegon.

    “Alhamdulillah pada Minggu malam stok tambahan itu pun juga habis,” ucap Heriyah.

    Heriyah mengungkapkan, pada acara pameran tersebut pihaknya telah menyiapkan 250 bungkus rabeg yang dikemas menggunakan alumunium foil. Dengan kemasan itu, Rabeg tersebut akan mampu bertahan selama empat sampai lima bulan.

    Menurutnya, kulineran Rabeg dijual dengan harga Rp40 ribu perbungkus. Antusiasme pengunjung terhadap komoditas rabeg sangat bagus. Termasuk pada saat acara Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.

    Kemasan Rabeg buatan Heriyah ini juga selalu ludes terjual etiap acara car free day di Kota Cilegon yang digelar pada setiap Minggu.

    “Alhamdulillah kami biasa menghabiskan 15 hingga 20 kilogram rabeg, bahkan sering habis sebelum pukul 11.00 siang. Tahun ini, banyak juga jamaah haji yang membawa bekal rabeg hasil produk kami,” tuturnya.

    Dirinya mengakui bahwa penjualan kulineran rabeg yang terus meningkat dan mendapatkan respon bagus dari masyarakat, juga ditopang oleh perhatian Pemerintah Kota Cilegon.

    “Pak Walikota Helldy Agustian yang langsung membantu saya ikut mempromosikan rabeg kepada masyarakat luas. Kami banyak dibantu Pak Helldy,” ucapnya.

    Sementara itu perhatian lainya juga didapatkan Heriyah dari Dinas Koperasi seperti pembinaan dan mengurus perizinan atau membuat sertifikat halal. (ADV)