Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Unggah Klaim Presiden Boleh Memihak, Pejabat Kominfo Banten Dilaporkan ke Bawaslu

    Unggah Klaim Presiden Boleh Memihak, Pejabat Kominfo Banten Dilaporkan ke Bawaslu

    SERANG, BANPOS – Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Banten terkait postingan dari akun instragram @pemprov.Banten, yang di dalamnya memposting kutipan pernyataan dari Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang dinilai rentan pada sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Adapun tanda bukti penyampaian laporan tersebut yakni bernomor: 019/LP/PP/PROV/I/2024. Laporan itu dilakukan oleh salah satu masyarakat Kota Serang, Adityawarman, yang melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden.

    “Saya melaporkan postingan akun IG @Pemprov.Banten dimana akun itu dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Banten. Dalam postingan ini sudah masuk ranah politis karena menyebutkan presiden memiliki hak untuk politik. Artinya presiden boleh berkampanye,” katanya kepada BANPOS, Selasa (30/1).

    Menurutnya, akun media sosial (medsos) pemprov ini seharusnya tidak perlu ikut bermain dengan memposting hal itu. Karena, menurut Adit, ini sudah masuk pada ranah politik.

    “Lebih baik, Diskominfo itu memposting capaian-capaian Pemprov Banten di berbagai bidang seperti penurun inflasi dan atau stunting. Saya rasa akun ig pemprov ini genit politik, karena kan ini berbahaya kepada netralitas ASN,” ucapnya.

    “Selama ini kan pemprov menggaungkan netralitas ASN, tetapi pada 4 hari yang lalu, ig ini memposting hal-hal berbau politis. Ini kan nantinya membuat persepsi masyarakat menjadi simpang siur,” sambungnya.

    Adit menerangkan, bahwa yang dirinya laporkan yakni terkait dengan netralitas ASN, dimana saat ini sudah masuk masa kampanye. Dia juga mengungkapkan bahwa yang dirinya laporkan yakni pejabat Diskominfo Pemprov Banten selaku pengelola dari IG Pemprov Banten.

    “Menurut saya akun IG Pemprov Banten ini genit. Apa lagi ini kan masuk masa kampanye, sekalipun ini release dari kementrian harusnya jangan di posting, karena ini ranah politis, bahkan banyak netizen yang mengomentari terkait relevansinya apa dengan pistingan ini,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Banten, Badrul Munir, mengatakan bahwa benar adanya sebuah laporan dari salah satu masyarakat yang melaporkan terkait dengan postingan dari salah satu akun medsos milik Provinsi Banten.

    “Kita sudah terima berkasnya, saat ini bawaslu sedang memeriksa kelengkapan dari syarat-syarat sebagai sebuah pelaporan. Kami memiliki 2 hari untuk memeriksa kelengkapannya, kalau ada yang belum lengkap nanti kita minta lengkapi. Kalau sudah lengkap, nanti kita langsung register dan kami akan periksa,” ujarnya.

    Dia menuturkan, bahwa pihaknya saat ini masih memeriksa kelengkapannya untuk nantinya bisa diketahui apakah syaratnya terpenuhi dan masuk pada pelanggaran jenis apa.

    “Kalau memang tidak dilengkapi pelapor, maka tidak diregister oleh Bawaslu. Akan tetapi, dalam hal ini informasinya secara materil perbuatannya ada, dugaan pelanggarannya ada, itu bisa menjadi sumber informasi awal untuk nantinya bisa ditindak lanjuti oleh bawaslu atau diambil alih oleh Bawaslu,” tuturnya.

    Kemudian, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Nana Suryana, terkait postingan pada media sosial Pemprov Banten dengan judul Presiden Punya Hak Politik Acuannya UU Pemilu mengutip pernyataan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, dirinya menyampaikan bahwa hal itu merupakn press rilis yang disebar oleh pihak kementerian Kominfo RI.

    “Postingan tersebut adalah press release yang disebarkan oleh Kementerian Kominfo RI pada Jumat 26 January 2024 jam 19.33 pada Grup WhatsApp Forum Kominfo Indonesia yang anggotanya adalah seluruh jajaran Dinas Kominfo seluruh Indonesia yang mana grup ini juga tergabung dalam Grup Komunitas Satgas Medsos Nasional,” ujarnya.

    Kemudian, Nana mengungkapkan, grup tersebut selama ini menjadi media pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai informasi, termasuk narasi tunggal yang diproduksi oleh berbagai kementerian untuk disebarluaskan kembali oleh pemerintah daerah.

    “Sifat dari siaran pers tersebut seperti yang tertulis pada sudut kiri atas adalah: untuk diterbitkan segera. Penayangan press release tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sikap politik Pemerintah Provinsi Banten mengingat sesuai amanat UU, ASN wajib bersikap netral dan menjaga pemilu berlangsung lancar,” jelasnya.

    Dirinya juga menyampaikan untuk informasi lebih lanjut dan lebih detail. Dirinya menganjurkan untuk bisa menghubungi langsung kepada pihak Direktur Jendral IKP Kominfo RI, Usman Kansong.

    “Kepada rekan-rekan media yang ingin lebih detail dapat menghubungi langsung Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo RI Bapak Usman Kansong,” tandasnya. (MPD)

  • Gelar LK, Himaguna Siap Tingkatkan SDM

    Gelar LK, Himaguna Siap Tingkatkan SDM

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (HIMAGUNA) mengadakan Latihan Kaderisasi (LK) dengan tujuan menanamkan kesadaran akan peran dan fungsi mahasiswa bagi Gunungkencana. Acara ini berlangsung pada 27 hingga 30 Januari, di MAN 3 LEBAK Kecamatan Gunungkencana.

    Dengan tema “Menanamkan kesadaran akan Peran dan Fungsi Mahasiswa bagi Gunungkencana,” LK ini bertujuan untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di HIMAGUNA.

    Ketua Panitia LK, M Irgi mengatakan, kegiatan ini merupakan proses pelatihan dan pengembangan kader atau calon pemimpin dalam suatu organisasi, khususnya HIMAGUNA. Tujuannya adalah mempersiapkan regenerasi kepemimpinan selanjutnya dan membekali kader dengan keterampilan dan nilai-nilai tertentu.

    “Sebagai organisasi primordial dengan akar kuat pada kedaerahan, HIMAGUNA berkomitmen untuk tetap eksis dan berkontribusi positif bagi masyarakat Gunungkencana,” kata Irgi kepada BANPOS, Selasa (30/1).

    Sementara itu, Ketua Umum HIMAGUNA, Irfan Romdoni, mengapresiasi panitia dan pengurus yang terlibat dalam penyelenggaraan LK. Ia menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berkontribusi untuk mencetak regenerasi penerus.

    “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dan berkontribusi terhadap kegiatan Latihan Kaderisasi. Tanpa panitia dan kawan-kawan yang telah berkontribusi terhadap kegiatan ini, tidak akan berjalan lancar,” ujar Irfan.

    Irfan juga menyambut calon kader yang telah berpartisipasi dalam LK HIMAGUNA 2024, mengucapkan selamat bergabung di Himpunan Mahasiswa Gunungkencana. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan peran dan fungsi sebagai mahasiswa, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Gunungkencana yang masih memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah.

    “HIMAGUNA harus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas SDM di Kecamatan Gunungkencana. Harapan saya, para kader HIMAGUNA tetap konsisten dalam menjalankan roda organisasi dan memberikan kontribusi positif bagi daerah serta masyarakat Gunungkencana,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Padahal Dilarang, Ketua KPPS di Desa Cikatapis-Lebak Pose Dua Jari Saat Bimtek

    Padahal Dilarang, Ketua KPPS di Desa Cikatapis-Lebak Pose Dua Jari Saat Bimtek

    LEBAK, BANPOS – Beredar sebuah foto seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Rangcagawe, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, terlihat berpose dua jari. Pose tersebut merupakan sebuah larangan yang juga pelanggaran bagi penyelenggara Pemilu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, wanita berkacamata tersebut merupakan seorang Ketua KPPS. Foto itu diambil dalam momen kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) beberapa waktu lalu di Kecamatan Kalangayar.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Ni’matullah, mengaku baru mendapatkan informasi tersebut. Ia mengatakan, akan mendalami dan menulusuri kebenaran dari foto tersebut.

    “Sebelumnya saya terimakasih kepada kawan-kawan media atas informasinya, akan kami dalami permasalahan ini,” kata Ni’matullah kepada BANPOS saat ditemui di Gudang logistik KPU Lebak, Selasa (30/1).

    Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang mana telah ditetapkan bagi penyelenggaraa Pemilu mulai dari KPU beserta jajaran Badan Ad Hoc.

    “Jika memang terbukti akan kami tegur, ada sanksi nanti sesuai dengan pelanggarannya apakah berat atau ringan,” jelasnya.

    Ia menerangkan, KPU Lebak senantiasa menghimbau kepada seluruh anggota Badan Ad Hoc untuk menjaga integritas dan netralitas selama penyelenggaraan Pemilu.

    “Tentunya kita sebagai penyelanggara harus mengedepankan netralitas dan integritas diseluruh jajaran,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Peduli Generasi Muda, Pengembang Perumahan Grand Arfana Sewakan Lapangan Futsal Gratis untuk Pemuda

    Peduli Generasi Muda, Pengembang Perumahan Grand Arfana Sewakan Lapangan Futsal Gratis untuk Pemuda

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan minat dan bakat generasi muda khususnya di bidang olahraga, pengembang perumahan Grand Arfana (PT Arfana Land Group) memberikan bantuan cuma-cuma berupa sewa lapangan futsal selama satu tahun, kepada para pemuda di Kampung Kadu Kanas, Desa Sukasari, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang, Selasa (30/1).

    Muhamad Nurayat mewakili pihak pengembang mengatakan, bantuan atau support yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

    “Sesuai arahan dari pimpinan, kita sewakan full satu tahun lapangan futsal ini untuk para pemuda di Kampung Kadu Kanas. Semoga dapat dipergunakan dengan baik dan bermanfaat,” ucapnya.

    Untuk diketahui, bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini, bukan pertama kalinya dilakukan oleh PT. Arfana Land Group. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini, sejatinya telah banyak memberikan sumbangsih sosial kepada masyarakat sekitar.

    Di samping itu, PT Arfana Land Group dalam perjalanannya sebagai pengembang bisnis properti, telah berhasil mengukir prestasi yang membanggakan.

    Pada tahun 2022 dan tahun ini, melalui program BUMN Untuk Negeri, PT. Arfana Land Group selaku pengembang perumahan Grand Arfana diganjar penghargaan oleh Bank BTN Syariah atas pencapaian realisasi tertinggi pembiayaan KPR Subsidi Wilayah Kabupaten Pandeglang.

    Serta, penghargaan peringkat kedua terbaik atas penyelesaian dokumen KPR Subsidi Wilayah Kabupaten Pandeglang 2022.

    Terbaru PT. Arfana Land Group pada 2024 ini masuk 10 besar terbaik sebagai pengembang bisnis perumahan di Provinsi Banten yang digelar oleh Realestate Indonesia. (*)

  • Puluhan UMKM Cilegon Ikuti Pelatihan Pemasaran Digital UMKM Siap Ekspor

    Puluhan UMKM Cilegon Ikuti Pelatihan Pemasaran Digital UMKM Siap Ekspor

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 40 UMKM binaan PIWKU Banten mengikuti Business Development Services (BDS) dengan tema ‘Pemasaran Digital, UMKM Siap Ekspor’, Selasa (30/1). Tak hanya itu, para pelaku UMKM juga menggelar produknya di Bazar UMKM Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon.

    Kegiatan BDS ini dimeriahkan dengan bazar UMKM, pelatihan pemasaran produk secara digital dan pembekalan kepada 40 UMKM binaan PIWKU Banten agar siap melakukan ekspor. Para peserta BDS binaan PIWKU Banten ini sebagian besar adalah anggota Galeri yang UMKM KPP Pratama Cilegon, yang telah berjalan sejak Desember 2021 dan menjual produk UMKM yang metode pembayaran mandiri dengan menggunakan QRIS.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian, karena mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Ia menyampaikan bahwa dari 269 juta jiwa Penduduk Indonesia, sebanyak 175,4 juta telah menggunakan internet, sehingga tidak heran apabila digital marketing ini berkembang pesat di Indonesia.

    “Terlebih lagi, saat ini jumlah pelaku UMKM lebih dari 64 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto sebesar 61 persen,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Cucu berharap dengan adanya kegiatan BDS ini menjadikan UMKM semakin maju, berkembang, dan tentunya naik kelas, serta berorientasi ekspor. Sehingga UMKM menjadi Pahlawan Devisa dan APBN bagi bangsa dan negara tercinta.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon Didin S. Maulana. Tak hanya itu, bertindak sebagai pemateri pelatihan yaitu Laura Irawati Direktur PIWKU Inkubator Bisnis dan Afif Bahalwan Direktur Kenanga Hub Solution.

    Helldy memberi arahan kepada UMKM untuk tetap eksis dan berkembang dan mengajak seluruh warga Cilegon untuk taat pajak, diantaranya dengan segera melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

    Kepala KPP Pratama Cilegon, Triyani Yuningsih menyampaikan bahwa BDS adalah wujud nyata kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pengembangan UMKM. Ia pun berharap, BDS dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi UMKM dan seluruh masyarakat.

    Triyani juga mengajak semua pihak mendukung KPP Pratama Cilegon untuk meraih predikat ZI-WBBM (Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Tahun 2024. Karena KPP telah berupaya dan senantiasa berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. (MUF)

  • Cegah Tawuran Pelajar, Polres Serang Gelar Razia Sajam di Sekolah

    Cegah Tawuran Pelajar, Polres Serang Gelar Razia Sajam di Sekolah

    SERANG, BANPOS – Mengantisipasi terjadinya aksi tawuran yang melibatkan pelajar, Polres Serang mengerahkan personel Samapta melakukan razia senjata tajam di sejumlah sekolah di wilayah Serang Timur.

    Sasaran razia senjata tajam adalah tas sekolah dan motor pelajar yang terparkir di lokasi parkir sekolah.

    Selain sekolah, personel Samapta juga melakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) ke sejumlah lokasi yang biasa dijadikan ajang nongkrong pelajar.

    “Yang jadi sasaran penggeledahan yaitu tas yang dibawa pelajar dan motor yang ada di parkiran sekolah. Seluruhnya kita periksa untuk memastikan tidak ada pelajar yang menyembunyikan sajam dalam bagasi motor,” ungkap Kasat Samapta, Iptu Eka Jatnika. kepada awak media, Selasa (30/1).

    Menurut Eka Jatnika, operasi atau razia senjata tajam ini merupakan perintah Kapolres Serang, AKBP Candra Sasongko, dalam memberikan shock terapi bagi pelajar untuk tidak melakukan aksi tawuran yang akhir-akhir ini tengah marak di wilayah hukum Polres Serang.

    “Dari hasil razia senjata tajam pihaknya tidak menemukan benda mencurigakan yang dibawa para pelajar. Sesuai perintah pimpinan, operasi KRYD ini rutin dilakukan, khususnya pada jam bubar sekolah dan malam hari,” tandasnya.

    Kasat mengatakan bahwa razia sajam serta patroli KRYD sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga kamtibmas yang aman dan nyaman serta mencegah terjadinya aksi kejahatan jalanan seperti curat, curas dan curanmor (C3) serta aksi tawuran yang melibatkan pelajar.

    “Selain melakukan razia, personil juga melakukan sosialisasi kepada para pelajar untuk menghindari tawuran, terlebih membawa senjata tajam. Para pelajar juga diimbau untuk tertib berlalulintas dan tidak menggunakan knalpot brong,” tandasnya.

    Terkait dengan upaya menjaga situasi kamtibmas yang aman dan nyaman, Eka Jatnika juga berharap agar masyarakat bisa turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan yang biasa dilakukan oleh pelajar.

    “Masyarakat cukup melaporkan serta mengamankan para pelaku saja. Jangan sampai masyarakat main hakim sendiri, cukup diamankan saja,” tegasnya. (DZH)

  • Baksel Dikuatkan dalam Penerapan Standar Pertanian

    Baksel Dikuatkan dalam Penerapan Standar Pertanian

    BAKSEL, BANPOS – Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Banten memulai kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Kabupaten Lebak secara perdana di Kecamatan Bayah. Acara ini melibatkan 75 peserta, termasuk petani, penyuluh, dan penangkar dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebak bagian selatan (Baksel), yaitu Bayah, Cibeber, Cilograng, dan Panggarangan.

    Diketahui, Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara maraton di tujuh titik lainnya di Kabupaten Lebak, melibatkan peserta dari seluruh wilayah kecamatan.

    Dr. Ismatul Hidayah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan BSIP terhadap Program Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam, dengan target produksi padi sebesar 34 juta ton dan jagung 18 juta ton tahun ini.

    “Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dengan potensi produksi pertanian yang signifikan, termasuk lahan sawah seluas 51.298 ha dan lahan darat seluas 253.175 ha, yang digunakan untuk berbagai jenis tanaman,” ujar Ismatul kepada BANPOS, Selasa

    Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat, menekankan perlunya Penguatan Kapasitas Penerap Standar untuk mendukung pertanian dari hulu ke hilir.

    Ia mengakui bahwa produksi di Kabupaten Lebak masih rendah, dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani.

    Menurut Rahmat, Kabupaten Lebak memiliki peringkat ke-8 sebagai produsen padi nasional tahun lalu, dan Kabupaten Lebak menjadi sentra utama padi setelah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

    “Produksi padi Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai 430,4 ribu ton dan mengalami penurunan menjadi 401,4 ribu ton pada tahun 2023. Untuk jagung, produksi tahun 2022 mencapai 26.336 ton, turun menjadi 8.302 ton pada tahun 2023,” katanya.

    Ia menjelaskan, Materi teknis tentang Standar Budidaya Padi dan Jagung (GAP) serta Perbenihan Padi Terstandar disampaikan oleh Iin Setyowati, SP, M.Sc, dari BSIP Banten. Materi ini mencakup penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), sistem tanam jajar legowo, aplikasi pemupukan, penanganan hama dan penyakit, serta panen dan pascapanen.

    Praktek penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) serta penggunaan Bagan Warna Daun (BWD) dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran interaktif. BSIP Banten juga menyerahkan perangkat PUTK dan PUTS kepada BPP Kecamatan Bayah.

    Dalam kegiatan ini, lanjutnya, diskusi interaktif menyoroti berbagai aspek pertanian, seperti pengomposan bahan organik, mekanisme penyaluran pupuk, dan cara tumpangsari jagung dan kacang tanah. Semua pertanyaan dijawab dengan jelas oleh narasumber.

    Harapannya, kegiatan ini akan mendorong petani Kabupaten Lebak untuk menerapkan budidaya padi dan jagung yang terstandar, menghasilkan pertanian presisi, dan mencapai target produksi serta produktivitas yang diinginkan.

    “Petani Berjaya, Bangsa Sejahtera,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Oknum ASN Kemenag Lebak Telantarkan Rumah Tangga

    Oknum ASN Kemenag Lebak Telantarkan Rumah Tangga

    LEBAK, BANPOS – Oknum ASN Kementerian Agama (ASN) Kabupaten Lebak, DAF, ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.

    Diketahui, oknum tersebut dilaporkan oleh istrinya setelah menelantarkan seorang istri dan ketiga orang anak di bawah umur.

    Hal ini dibenarkan oleh Penyidik kasus tersebut, Bripka A.H Limbong saat dikonfirmasi BANPOS.

    “Iya sudah kang, perkaranya sudah tahap penyidikan kang, sedang proses pemberkasan,” singkatnya.

    Pelapor, Nina Septiana mengatakan bahwa DAF saat ini secara nyata telah meninggalkan pelapor dan anak-anaknya yang berjumlah tiga orang yang masih kecil-kecil, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan saat ini.

    “Sungguh perbuatannya sangat tidak bertanggungjawab dan melukai kebathinan saya dan anak-anak serta keluarga besar saya,” kata Nina kepada BANPOS, Senin (29/1).

    Nina menjelaskan, tersangka telah meninggalkan keluarganya tanpa memberikan nafkah layaknya suami dan ayah yang baik, serta bertanggungjawab atas dirinya sebagai istri dan anak-anaknya.

    Selain itu, lanjut Nina, tersangka juga telah meninggalkan beban utang ke Bank BJB sebesar sekitar Rp350.000.000. Utang tersebut merupakan utang tersangka dengan jaminan gaji Nina sebagai PNS.

    “Hal ini sungguh membebani saya, seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, sudah ditinggalkan suami, tidak diberikan nafkah bahkan harus menanggung utang suami pula. Sungguh fakta yang sangat menyakitkan bagi saya dan bahkan bagi anak-anak serta keluarga besar,” jelasnya.

    Ia menerangkan, utang tersebut oleh tersangka dipergunakan sebagai modal usaha dalam projek pembangunan fisik di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak.

    Bahwa Selama menjalankan usaha tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2022, tersangka diduga tidak jujur kepada dirinya mengenai keuangan usahanya.

    “Kemudian tepatnya tanggal 27 Desember 2021, tersangka secara tidak bertanggungjawab dan alasan yang jelas meninggalkan saya dan anak-anak dan diduga membawa uang tunai senilai Rp150.000.000 dari laci lemari rumah, dan faktanya sampai saat ini tersangka tidak pernah kembali ke rumah. Bahwa perbuatan ia ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan penelantaran rumah tangga dan penelantaran anak,” terangnya.

    Ia memaparkan, pada bulan Ramadhan tahun 2022, dengan itikad baik ia dan keluarganya telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan datang ke rumah orang tua tersangka, dimana tersangka tinggal saat ini. Dan pada saat itu, tersangka serta orang tuanya berjanji akan menyelesaikan masalah ini, termasuk masalah utangnya kepada Bank BJB.

    “Namun faktanya, sampai saat ini tidak ada itikad baik dan penyelesaian atas permasalahan yang sedang terjadi dari tersangka. Tidak ada itikad baik darinya untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan tersangka memberikan pernyataan bahwa tersangka tidak mau mengembalikan gaji saya yang dijadikan jaminan ke Bank atas utang-utangnya,” tandas Nina. (MYU/DZH)

  • Pimpinan Ponpes Salafiyah Tajul Falah Bersama Ulama di Lebak Dukung Prabowo-Gibran 

    Pimpinan Ponpes Salafiyah Tajul Falah Bersama Ulama di Lebak Dukung Prabowo-Gibran 

    LEBAK, BANPOS – Dukungan terus mengalir untuk Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Kali ini, dukungan datang dari Pimpinan Ponpes Salafiyah Tajul Falah bersama para ulama kharismatik di Kabupaten Lebak, Banten.

    Banyaknya dukungan yang tertuju pada pasangan Prabowo-Gibran, menjadi jalan keduanya semakin berpeluang bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Terlebih, hasil dari berbagai survei pasangan yang akrab disapa Gemoy ini selalu tinggi, bahkan sampai 51 persen.

    Pimpinan Ponpes Salafiyah Tajul Falah yang sudah berdiri sejak tahun 1942, KH Muhamad Suryana yang merupakan penerus dari Almarhum Abuya Umar dan KH Cece Asasudin tersebut mengungkap alasan memilih Prabowo-Gibran. Ia mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran terus berkomitmen untuk tetap menjaga dan mendukung kerukunan beragama.

    “Alasannya yakni Prabowo dan Gibran siap mendukung kerukunan beragama,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, KH Rumdani dari Ponpes Syarif hidayatullah mengatakan, para ulama di Kabupaten Lebak, Banten menilai hanya paslon 02 yang telah terbukti kerja nyata.

    “Prabowo Gibran bekerja nyata, bukan bicara,” tegasnya.

    Hal serupa disampaikam KH Asep Falahudin dari Ponpes Salafiyah Alwaiziyah. Ia mengaku, alasannya memilih pasangan Prabowo-Gibran karena hanya paslon 02 lah yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.

    “Prabowo Gibran Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan program Pembangunan bapak Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

    Sementara itu, KH Syahroni dari Ponpes Riyadul Athfal mengatakan, para ulama kharismatik di Kabupaten Lebak siap mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo-Gibran. Ia pun meyakini, pada Pilpres 2024 kali ini Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI ke-8.

    “Mengajak masyarakat harus dengan wibawa, yang berbicara itu wibawa. Disini ada KH Jahrom, KH Hamdani, KH Majid, jadi mau kemana lagi kita memilih, itu yang harus kita ikuti. Disisi lain saya tidak mengajak, namun bahasa yang sering datang pujian dari kaum perempuan. Rata-rata perempuan berbicara sekali Prabowo, dua kali sama, masa yang ketiga kali kalah lagi. Jadi semuanya sudah mengakui Prabowo, insya Allah akan kita jadikan,” ungkapnya.

    Tidak hanya disitu saja, Pimpinan Ponpes Salafiyah Tajul Falah dan Ulama Kharismatik di Lebak Banten turut mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran.

    Berikut ini deklarasi dukungan yang diucapkan:

    Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Teriring puji marilah kita panjuatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, solawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW.

    Kami para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Tajul Falah Kabupaten Lebak, Banten mendukung dan siap menyukseskan pasangan no urut 02 Prabowo Gibran.

    Alasan Kami mendukung pasangan Prabowo Gibran

    1. Prabowo dan Gibran siap mendukung kerukunan beragama

    2. Prabowo Gibran bekerja nyata bukan bicara

    4. Prabowo Gibran Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan program Pembangunan bapak Presiden Joko Widodo

    Maka kami para ulama dan para ulama sepuh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Tajul Falah dan para Kiyai Kabupaten Lebak Banten siap mendukung dan menyukseskan pasangan Prabowo Gibran. (MUF)

  • Gudang Logistik KPU Lebak ‘Terendam’, Puluhan Surat Suara Basah

    Gudang Logistik KPU Lebak ‘Terendam’, Puluhan Surat Suara Basah

    LEBAK, BANPOS – Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak di Kecamatan Rangkasbitung terendam oleh air hujan yang diduga muncul akibat curah hujan yang tinggi pada Minggu (28/1) malam.

    Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak, Dedi Hidayat mengatakan, genangan air tersebut mengalir lantaran bidang miring pada bagian bangunan tersebut.

    Selain itu, dikarenakan kecilnya drainase yang ada juga diduga menjadi faktor munculnya genangan air.

    “Iya bukan banjir, tapi air hujan yang rembes,” kata Dedi saat dihubungi BANPOS, Senin (29/1).

    Ia menjelaskan, terdapat puluhan surat suara yang terkena dampak dari genangan air tersebut. Hingga saat ini, Bawaslu baru mendapatkan data surat suara yang basah sedangkan untuk logistik lain masih dinyatakan aman.

    “Dari data semalam, ada sekitar 80 surat suara yang basah, tidak rusak. Kalau rusak kita minta harus secepatnya diganti,” jelas Dedi.

    Dedi menerangkan, pihaknya telah berulangkali menghimbau dan mempertanyakan kenapa gudang tersebut digunakan yang padahal rawan terjadi hal-hal serupa.

    “Itu kejadian di gudang dua, sebelumnya sudah menghimbau agar tidak menggunakan gudang tersebut. Untuk saat ini kita minta secepatnya diperbaiki,” tandasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba menghubungi Ketua KPU Lebak, Ni’matullah. Namun, hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan keterangan. (MYU)