BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Kunjungi Fuel Terminal Tanjung Gerem dan SPBU, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar

    Kunjungi Fuel Terminal Tanjung Gerem dan SPBU, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar

    CILEGON, BANPOS – Sebagai langkah proaktif menghadapi peningkatan konsumsi energi menjelang pergantian tahun, Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso melakukan pemantauan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Fuel Terminal Tanjung Gerem dan SPBU 34.424.07 Jl. Raya Merak Cilegon, Kamis (28/12).

    Acara kunjungan ini dihadiri oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Deny Djukardi dan jajaran manajemen, serta Fuel Terminal Manager Tanjung Gerem Saiful Badarudin.

    Pada kesempatan tersebut seluruh perwira Pertamina Regional JBB mendapatkan apresiasi atas kesiapsiagaan Satuan Tugas (Satgas) menghadapi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

    Harsono menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan persiapan yang cukup untuk menyalurkan BBM. “Stok saat ini sudah memenuhi persyaratan ketahanan pasokan, dan untuk memastikan ketercukupan tersebut, Pertamina akan melakukan pemantauan secara intensif 24 jam, termasuk saat arus balik liburan nantinya,” kata Harsono.

    Dalam kesempatan yang sama Deny Djukardi menjelaskan kesiapan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat dalam mengantisipasi kenaikan konsumsi BBM, LPG, maupun Avtur. Dia menegaskan bahwa Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

    “Koordinasi terus kami lakukan termasuk dengan Polri, Jasa Marga, BPH Migas, serta Pemerintah Provinsi dan Daerah. Dengan kesiapan semua pihak, diharapkan periode Natal dan liburan Tahun Baru dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Deny Djukardi.

    Seluruh infrastruktur, melibatkan 6 Terminal BBM, 4 Terminal LPG, lebih dari 1.578 SPBU, 203 SPBE (PSO & NPSO), 1.906 Agen LPG (PSO & NPSO), serta Lembaga Penyalur, telah disiapkan dan memastikan pelayanan dalam kondisi prima.

    Area Manager Communication Relation & CSR Eko Kristiawan mengatakan distribusi BBM dari Fuel Terminal Tanjung Gerem dilaksanakan secara optimal dan secara bersamaan juga terus melakukan monitoring situasi dan kondisi terkini di lapangan.

    “Kami juga menyiapkan layanan tambahan seperti Pertamina Delivery Service dengan motoris, mobile storage, SPBU Modular, dan Rumah Pertamina Siaga,” tutup Eko.

    Mengakhiri peninjauan tersebut, Harsono Budi Santoso menyerahkan bingkisan kepada petugas dan operator SPBU serta memberikan merchandise Sapa Pelanggan kepada konsumen SPBU.

    Apabila masyarakat membutuhkan informasi serta layanan Pertamina, dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center 135 yang selalu siaga selama 24 jam. (LUK)

  • TKD Cilegon Minta Semua Caleg Pasang Poster Prabowo-Gibran

    TKD Cilegon Minta Semua Caleg Pasang Poster Prabowo-Gibran

    CILEGON, BANPOS – Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Kota Cilegon kembali menggelar rapat konsolidasi di convention hall The Royal Krakatau Hotel, Sabtu (30/12).

    Kali ini, dilaksanakan penyerahan naskah “ikrar terlibat pasti satu putaran Prabowo-Gibran” oleh Dewan Pembina TKD Cilegon, Helldy Agustian, kepada ketua Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Maju Kota Cilegon, Hasbi Sidik.

    Rapat konsolidasi ketiga ini dihadiri jajaran TKD Provinsi Banten, para pimpinan DPC/ DPD, PAC hingga pengurus ranting partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta relawan pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon Helldy Agustian selaku Dewan Pembina TKD Kota Cilegon menyatakan optimis bahwa pasangan capres- cawapres Prabowo – Gibran bisa menang dalam satu putaran.

    Helldy juga menaruh harapan besar kepada jajaran partai koalisi indonesia maju dan para calon legislatif dapat menjalankan amanah dari masing-masing pimpinan partai untuk bersama-sama berjuang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendatang.

    “Harapan satu putaran bisa terwujud dengan catatan solid dan kompak. Kami mohon dengan sangat pasang poster Prabowo-Gibran, kami sudah lihat beberapa partai sudah pasang Prabowo Gibran, kami juga memohon kepada para caleg pasang poster Prabowo-Gibran dimasing-masing poster atau alat peraga kampanyenya,” kata Helldy.

    “Saya yakini pasti akan ada dampak positifnya bagi para caleg. Kemenangan sejatinya karena kebersamaan, kami istilahkan ini super team bukan Superman, karena kalau Superman bekerja sendiri-sendiri,” lanjutnya.

    Selain itu, Koordinator Wilayah TKD Provinsi Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi TKD Prabowo-Gibran sudah masuk tahap ketiga.

    Hal ini bertujuan memperkuat silaturahmi partai koalisi ditingkat daerah dan strategi memenangkan Prabowo-Gibran.

    “Alhamdulillah TKD Cilegon melaksanakan kegiatan yang dinamakan konsolidasi tahap ketiga dengan tujuan pertama adalah mengumpulkan para struktural partai, kedua memberikan semacam pemberitahuan kepada lawan khususnya bahwa KIM terus berkonsolidasi dan ketiga menciptakan efek kemenangan,” katanya.

    “Yang harus menjadi acuan kita adalah perintah pimpinan partai masing-masing, saya sangat berharap dan memohon kepada ketua‐ketua partai, saya yakin para ketua partai pasti punya strategi memenangkan Prabowo Gibran khususnya di basis masing-masing,” sambungnya.

    Dalam kesempatan ini, Andra Soni juga memberikan arahan kepada para caleg dari partai koalisi indonesia maju dalam kampanye atau komunikasi politiknya selalu mensosialisasikan program-program unggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini, yakni pemberian makan siang dan susu gratis bagi pelajar dan santri serta program pembangunan sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota.

    “Laksanakan secara gembira Insya Allah Prabowo Gibran menang, yakinlah indonesia jadi negara maju. Makan siang dan susu gratis kepada pelajar dan santri. Pak prabowo punya caranya yaitu dengan program hilirisasi, kalau dulu kita punya gelondongan kelapa sawit mentah kita kirim, sekarang kita produksi dulu, menjadi berbagai macam produk itu akan naik nilainya dan manfaatnya besar, dan pabrik-pabrik akan menyerap tenaga kerja. Program unggulan lainnya yaitu setiap kabupaten dan kota akan dibangun sekolah-sekolah favorit,” terangnya. (LUK)

  • Pembakaran Perdana PLTU Jawa 9&10 Dengan Tes Injeksi Amonia Cair Sukses Dijalankan

    Pembakaran Perdana PLTU Jawa 9&10 Dengan Tes Injeksi Amonia Cair Sukses Dijalankan

    CILEGON, BANPOS – Pengujian initial firing boiler atau pembakaran perdana boiler dari PLTU Jawa 9&10 berteknologi USC+SCR Unit 1, sukses dilakukan pada Jumat (29/12). Pengujian Pengapian Pertama Boiler 1 dilakukan dengan tambahan injeksi amonia cair.

    Untuk diketahui, amonia adalah bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi karbon dalam penggunaannya. Penggunaan amonia oleh PT Indo Raya Tenaga sebagai SPC (Special Purpose Company) untuk proyek pembangkitan PLTU Ultra Super Critical Jawa 9&10 ini, merupakan salah satu solusi untuk transisi energi bagi pembangkit USC di negara maju seperti Jepang dan Korea.

    ”Boiler USC+SCR Jawa 9&10 Unit 1 pagi ini sudah dilakukan pengujian initial firing. Lalu kami juga melakukan tes injeksi amonia cair dalam proses initial firing dan hasilnya memuaskan sesuai parameter, aman dan nyala api terlihat pembakaran sempurna,” kata Presiden Direktur Indo Raya Tenaga Peter Wijaya.

    Urutan pengujian pengapian pertama Boiler #1 sendiri, dipastikan telah mengikuti standar-standar yang disyaratkan. Begitu juga dengan uji injeksi amonia cair, konsistensi plasma api tercapai pada periode pengetesan.

    Melalui pengujian ini, Peter menyatakan, PLTU Jawa 9&10 semakin yakin atas kemampuan boiler-nya, yang mampu beroperasi dalam parameter normal. Bahkan, sebagai Boiler USC+SCR pertama di Indonesia yang akan secara signifikan menurunkan emisi NOx (yang umumnya terjadi dari co-firing amonia di atas 20%), maka Boiler USC+SCR yang sudah di uji ini, dimungkinkan untuk menggunakan amonia hijau sebagai bahan bakar hingga 60%. Dengan begitu, bisa mengurangi emisi CO2 hingga 60%.

    Sebagai informasi, penerapan co-firing amonia hijau di pembangkit USC+SCR Jawa 9&10, sejatinya dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan studi bersama IRT dan PLN Enjiniring (PLNE) yang ditandatangani pada 14 November 2022 lalu di acara B20 di Bali.

    Termasuk juga, tindak lanjut dari beberapa MOU dengan Doosan di Korea dan acara KTT ASEAN pada 7 September 2023 di Jakarta. Doosan (sebagai kontraktor EPC), kemudian melakukan pengujian pengapian pertama Boiler #1 dengan menambahkan amonia cair.

    Potensi penggunaan amonia hijau sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkit USC+SCR Jawa 9&10 pun kini tengah dipelajari, diuji dan dipromosikan oleh Perusahaan. Tujuannya, di kemudian hari, PLTU Jawa 9&10 dapat menjadi pembangkit USC+SCR di Indonesia yang paling sustainable.

    “Kami tengah mencermati dan mengikuti progress penggunaan green ammonia secara komersial di Korea (target mereka di 2027). Semoga bisa juga menjadi solusi sustainability nantinya di Indonesia,” tuturnya. (LUK)

  • Raih Penghargaan Juara 1 Tingkat Nasional Kampung Bebas Narkoba, Kapolresta Tangerang Banjir Pujian

    Raih Penghargaan Juara 1 Tingkat Nasional Kampung Bebas Narkoba, Kapolresta Tangerang Banjir Pujian

    TANGERANG, BANPOS – Kapolresta Tangerang mendapatkan penghargaan Juara 1 Tingkat Nasional dari Kapolri dengan nilai akhir sebasar (91,34) kategori kampung bebas Narkoba Lomba Quick Wins Presisi Award Triwulan III, Jumat (29/12).

    Dari seluruh Polres/Polresta di Indonesia, Polresta Tangerang meraih Penghargaan Penganugerahan Juara 1 Tingkat Nasional Kampung Bebas Narkoba 2023.

    Merespons hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Pemuda Indonesia (PIP), Fitra Nanda A, memuji kepemimpinan Sigit, dan mengapresiasi seluruh pelayanan jajaran personel Polresta Tangerang kepada masyarakat.

    “Penghargaan Terbaik Ke 1 Tingkat Nasional Lomba Kampung Bebas Narkoba dari Kapolri untuk Polresta Tangerang yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa ini merupakan wujud nyata kinerja Kapolresta Tangerang Kombes Pol Dr Sigit Dany Setiyono dan seluruh jajaran personel Polresta Tangerang, dalam merespon pengaduan keresahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Polresta Tangerang ini,” ungkap Fitra Nanda A.

    Sementara itu, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, yang menerima langsung penghargaan tersebut merasa bahagia dan terhormat atas apa yang selama ini dikerjakan dengan sinergi seluruh komponen.

    “Alhamdulillah, penghujung tahun 2023 Polresta Tangerang mendapatkan penghargaan Predikat Terbaik Ke 1 Tingkat Nasional Lomba Kampung Bebas Narkoba,” ujarnya.

    Ia menuturkan, dirinya sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan tersebut. Ia pun menegaskan jika penghargaan itu harus diikuti dengan semangat menjaga dan terus memajukan pencegahan, serta pemberantasan narkoba.

    “Hal itu dengan sinergi, inovasi dan perjuangan tanpa henti seluruh komponen masyarakat. Semoga dari desa ini dapat dikembangkan desa-desa lain yang tangguh dalam menangkal narkoba,” tandasnya. (DZH)

  • Komisi Informasi Banten Tanpa Komisioner, Internal Pemprov Disebut Gak Suka Komposisi Calon

    Komisi Informasi Banten Tanpa Komisioner, Internal Pemprov Disebut Gak Suka Komposisi Calon

    SERANG, BANPOS – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mulai Sabtu (30/12) akan kehilangan para komisionernya. Hal itu lantaran masa jabatan komisioner periode 2019-2023 telah habis, mengikuti tanggal pelantikannya pada 30 Desember 2019 lalu.

    Diketahui, sebetulnya Pemprov Banten telah mengantongi 15 besar nama calon komisioner periode selanjutnya, setelah sebelumnya telah melaksanakan berbagai rangkaian seleksi.

    Akan tetapi, nama-nama tersebut sampai saat ini masih belum dilantik. Padahal, kewenangan tersebut ada pada Gubernur, dalam kasus di Banten yaitu Penjabat Gubernur.

    Berdasarkan informasi yang didapat BANPOS dari berbagai sumber di Pemprov Banten, dikosongkannya jabatan komisioner pada KI Banten, merupakan skema yang sengaja dilakukan oleh banyak pihak.

    Menurutnya, hal itu merupakan protes terhadap komposisi calon komisioner, hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) KI Provinsi Banten.

    “Memang sengaja diulur-ulur sampai ada kekosongan komisioner,” ujar sumber BANPOS tersebut.

    Ia mengatakan, saat ini internal Pemprov Banten, terutama di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak suka dengan komposisi calon komisioner karena dianggap ‘berbahaya’ bagi mereka.

    “Ada kekhawatiran, salah satu calon komisioner yang ada, jika nanti terpilih malah membuat kami di OPD sengsara. Karena dia memiliki catatan suka meminta-minta informasi dengan berbagai alasan, dan membuat kami tertekan,” tuturnya.

    Selain itu, banyak pihak di internal Pemprov mengaku aneh dengan komposisi calon komisioner tersebut, lantaran ada beberapa orang dari internal Pemprov yang diajukan sebagai perwakilan pemerintah, malah sama sekali tidak dimasukkan ke dalam calon perwakilan pemerintah.

    “Yang pasti setau kami, perwakilan pemerintah yang diajukan itu lebih dari satu,” tandasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Plt Kepala Diskominfo Provinsi Banten, Nana Suryana, belum memberikan respon. (DZH)

  • KPU Pandeglang Panik, Sampai Saat Ini Belum Dapat Logistik Surat Suara

    KPU Pandeglang Panik, Sampai Saat Ini Belum Dapat Logistik Surat Suara

    PANDEGLANG, BANPOS– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, mengaku bahwa hingga saat ini belum menerima logistik surat suara untuk Pemilu 2024 mendatang.

    “Di Provinsi Banten sendiri, Kabupaten Kota lain sudah menerima minimal 1 jenis surat suara. Akan tetapi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang belum menerima satu jenispun, padahal kabar yang kami terima jika tanggal 15 Januari 2024, semua jenis surat suara harus sudah diterima di gudang. Tetapi surat suara belum kami terima, dan kami hanya memiliki waktu tinggal 47 hari lagi menuju hari pemungutan suara,” kata Nunung diskusidengan awak media di Cafe Pucuk Pare Resto, Kamis (28/12).

    Dengan waktu yang sedikit, lanjut Nunung, dalam hal penerimaan surat suara, tentunya memerlukan kerja ekstra dari KPU Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa membayangkan jika 5 jenis surat suara datang secara bersamaan ke gudang logistik KPU Pandeglang, sementara waktu dan tenaga pelipatan sangat terbatas.

    “Jika berkaca pada Kabupaten Serang yang terlebih dulu menerima, mereka melakukan pelipatan dengan 80 orang dan hanya menghabiskan waktu 8 hari dengan jumlah surat suara sebanyak 1,2 juta surat suara. Sedangkan di Pandeglang, untuk satu jenis surat suara, estimasi kita sebanyak 1 juta. Jadi kalau kita menerima 5 jenis surat suara sekaligus, maka kami membutuhkan lebih dari 80 orang. Dan kami harus bekerja lebih giat dan lebih keras lagi, karena waktu yang semakin mepet tersebut,” ucapnya.

    Menurutnya, mengenai anggaran untuk menyewa gudang logistik pada setiap PPK, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Banten.

    “Sementara secara anggaran, kami belum melihat ada anggaran untuk sewa gudang di PPK. Dan untuk permasalahan logistik ini, kami sudah konsultasikan kepada KPU Banten,” ujarnya.

    “Padahal, logistik harus sudah ada di TPS pada H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kami berburu dengan waktu, berburu dengan cuaca, dan kami belum begitu yakin mengenai gudang transit di PPK. Apakah aman atau tidak, dan kami sudah melakukan survey atau monitoring ke beberapa gudang yang disediakan oleh PPK, dan ada yang sama sekali belum memiliki gudang transit logistik,” ungkapnya. (DHE)

  • Partai PRIMA Banten Bagikan Susu Gratis dan Kaos Prabowo-Gibran, Warga Sambut Antusias

    Partai PRIMA Banten Bagikan Susu Gratis dan Kaos Prabowo-Gibran, Warga Sambut Antusias

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW-PRIMA) Banten menggelar kegiatan bagi-bagi susu gratis di Stadion Maulana Yusuf Serang pada Kamis, 28 Desember. Aksi ini tak hanya menyajikan susu, tetapi juga membagikan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan flayer berisi program unggulan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.

    Ratusan anak yang sedang bermain di stadion merespon dengan antusias terhadap pembagian susu dan kaos. Tak butuh waktu lama, stok susu dan kaos dari Partai PRIMA habis terbagi.

    Ketua Partai PRIMA Banten, Rizky Arifianto, menyatakan bahwa ini merupakan kali kedua mereka melakukan program bagi-bagi susu gratis. Komitmen mereka adalah melanjutkan kegiatan ini untuk memastikan kesehatan dan kekuatan anak-anak Indonesia.

    “Sejak pasangan Prabowo-Gibran menggagas program ‘Makan Siang Gratis dan Bagi-bagi Susu’ untuk anak-anak Indonesia, sejak saat itu pula kami antusias menyambut program ini, dan berkomitmen menjalankannya sampai anak-anak Indonesia sehat dan kuat,” kata Rizky.

    Menurutnya, program ini tidak hanya memiliki dimensi politis. Lebih dari itu, program tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan kesejahteraan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

    “Harapan dari program ini kan mulia. Bisa mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan tentu saja menggerakkan ekonomi nasional kita dalam 20 tahun kedepan,” tambah Rizky. (MYU/DZH)

  • Ketua DPRD Lebak Bikin Seniman Kecewa

    Ketua DPRD Lebak Bikin Seniman Kecewa

    LEBAK, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, M Agil Zulfikar, dituding membuat sejumlah seniman kecewa.

    Hal tersebut lantaran Agil diketahui tidak hadir bahkan tidak memberikan konfirmasi kepada panitia bahwa dirinya membatalkan hadir dalam kegiatan Diskusi Reposisi Seni, Anggaran dan Kebijakan yang diselenggarakan oleh Teater Guriang.

    Dikutip dari postingan Instagram @Teater_Guriang, Agil melalui Ajudannya menyatakan diri siap untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

    “Sampai di hari kegiatan, tidak ada konfirmasi @agilzulfikar membatalkan datang ke diskusi. Dan sampai kegiatan beres digelar, @agilzulfikar tidak ada itikad baik untuk datang dan memberi konfirmasi terkait ketidak hadirannya,” tulis akun Instagram tersebut dalam postingan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Ajudan Agil.

    Padahal menurutnya, peserta diskusi sudah banyak berdatangan dari berbagai wilayah di Banten. Bahkan, sikap Agil dinilai sebagai sikap acuh terhadap persoalan kebudayaan.

    “Dan sikap-sikap pimpinan seperti ini, yang tidak mau berdialog dengan masyarakat kebudayaan. Menjadi salah satu faktor, bahwa ekosistem tidak dapat terbangun dengan baik,” tandas postingan tersebut.

    Sementara itu, Direktur Guriang Tujuh Indonesia, Dede Abdul Majid, mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, Agil Zulfikar dan Pj Bupati Lebak, Iwan Kurniawan direncanakan sebagai narasumber. Keduanya pun tidak hadir dalam kegiatan itu.

    Namun bedanya, Iwan  sudah memberikan kabar sebelumnya jika dirinya bakal tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kami kecewa, hingga diskusi dimulai, ketua tak ada kabar dan mengkonfirmasi bakal tidak hadir. Sehingga kami merasa sangat dikecewakan atas hal tersebut,” kata Majid saat dihubungi wartawan, Jumat (29/12).

    Lebih lanjut Majid menyampaikan, banyak budayawan dan seniman senior yang hadir, dan menunggu jawaban dari wakil rakyat, salah satunya ketua DPRD Lebak, dalam mendukung kemajuan kebudayaan.

    “Namun kami sudah menunggu lama, banyak peserta dan budaya senior, tetapi Ketua DPRD Lebak malah tidak hadir, dan kami merasa kecewa terkait hal itu,” tandas Majid.

    Hingga berita ini ditulis, BANPOS masih berupaya menghubungi Ketua DPRD Lebak (MYU)

  • Ini Nama-nama Komisioner Terpilih KPU Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang

    Ini Nama-nama Komisioner Terpilih KPU Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mengumumkan nama-nama komisioner terpilih, pada tiga KPU daerah di Provinsi Banten.

    Diketahui, posisi komisioner tiga KPU di Provinsi Banten yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sempat kosong lantaran pengumuman komisioner baru, melebihin masa jabatan komisioner lama.

    KPU RI melalui Pengumuman nomor 1163/SDM.12-Pu/04/2023, mengumumkan komisioner-komisioner baru pada 40 KPU kota/kabupaten pada 13 provinsi. Tiga di antaranya KPU Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang.

    Adapun para komisioner terpilih berdasarkan pengumuman tersebut yakni:

    KPU Kabupaten Serang

    1. Dede Abdurosyid
    2. Ichsan Mahfuz
    3. Muhamad Nasehudin
    4. Muhammad Asmawi
    5. Septia Abdi Gama

    KPU Kota Serang

    1. Abdul Rohman
    2. Ade Jahran
    3. Hanifa
    4. Nanas Nasihudin
    5. Patrudin

    KPU Kota Tangerang

    1. Banani Bahrul
    2. Mora Sonang Marpaung
    3. Qori Ayatullah
    4. Rustana
    5. Yudhistira Prasasta

  • Saat RDP, Warga Medaksa Cekcok Dengan Anggota DPRD Cilegon

    Saat RDP, Warga Medaksa Cekcok Dengan Anggota DPRD Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Warga Medaksa Sebrang, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon terlibat cekcok dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Rabu (27/12).

    Aksi cekcok itu terjadi saat warga Medaksa bersama Komisi I dan Komisi III sedang melakukan rapat dengar pendapat (RDP) persoalan sengketa lahan di lingkungan Medaksa Sebrang.

    Perwakilan Tokoh Masyarakat Medaksa Sebrang, Ali Rusdin mengatakan bahwa warga sempat bersitegang dengan anggota dewan hingga mereka diminta untuk keluar dari ruang rapat.

    “Kita disuruh keluar, mereka (anggota dprd-red) pengennya mereka saja yang berbicara, masyarakatnya selalu dipotong pembicaraannya, tidak dianggap, makanya disuruh keluar,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Cilegon, Rabu (27/12).

    Kemudian Ali Rusdin menyampaikan pada saat pembahasan terkait sengketa lahan yang ada di Medaksa. Perwakilan dari bidang aset Pemkot Cilegon menerangkan bahwa tanah yang ditempati warga Medaksa sudah masuk dalam daftar aset Pemkot. “Sedangkan di notulen lahan itu HPL (hak pengelolaan atas tanah-red) sudah diserahkan kepada pusat,” terangnya.

    Pihak Pemkot, kata Ali, mengaku bahwa tanah yang ditempati oleh warga Medaksa dari puluhan tahun itu sudah menjadi aset Pemkot Cilegon. “Mereka mengatakan bahwa tanah itu sudah menjadi aset milik pemkot berdasarkan HPL 1992, sedangkan HPL nomor 9 tahun 2019 atas nama Pelindo 2 belum atas nama pemkot,” tuturnya.

    Secara tegas, warga Medaksa menolak dilakukan pengukuran lahan oleh Pemkot Kota Cilegon. Menurut mereka apabila lahan tersebut diukur, maka warga setempat berpotensi terusir dari lahan yang telah mereka gunakan sejak puluhan tahun. “Kita menolak, saya tidak setuju. Kalo diukur nanti jadi sertifikat pemda, mau jadi apa kita, mau tinggal dimana kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Masduki mengatakan insiden yang terjadi merupakan hal wajar. “Yah inilah demokrasi, hebatnya masyarakat hari ini kan begitu, jadi tidak terbungkam lagi untuk mengemukakan pendapat, maka menjadi suatu kewajaran ketika misalkan apa yang posisioningnya apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan harapannya,” ungkapnya.

    Menurut Masduki, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu bagaimana mengurai persoalan yang terjadi di masyarakat. “Bagi saya ini wajar-wajar saja, kami di DPRD dalam konteks ini adalah bagaimana mampu mengurai persoalan benang kusut ini supaya memang menjadi terang-benderang,” ungkapnya.

    Setelah bersitegang, kemudian sejumlah perwakilan dari masyarakat diajak mediasi di ruang Komisi I DPRD Cilegon. Dalam mediasi itu, kata dia, ada beberapa kesimpulan yang bisa dicerna dari apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat. “Mereka menyimpulkan kalau diukur selesai dong, perjuangan kita bicara selesai itu dalam arti kata mana bicaranya yang mereka tuntutkan proses pengelolaan hak dari warga ke Pelindo, karena awalnya bukan lahan kosong,” katanya.

    Berdasarkan pernyataan warga, kata dia, lahan yang ditempati warga Medaksa dulunya lahan kosong. Kemudian ditempati oleh warga dari puluhan tahun hingga saat ini.

    Diketahui lahan tersebut merupakan lahan milik Pelindo 2, yang kabarnya telah dijual ke Pemkot Cilegon. Namun ternyata sampai saat ini, lahan tersebut masih milik PT. Pelindo 2 dan bukan aset milik Pemkot Cilegon. Warga meminta ganti rugi apabila lahan tersebut dilakukan proses jual beli dari Pelindo ke Pemkot Cilegon. (LUK)