BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Soal Pj Walikota Serang, Dewan: Pokoknya Harus Pejabat Lokal

    Soal Pj Walikota Serang, Dewan: Pokoknya Harus Pejabat Lokal

    SERANG, BANPOS – Masa jabatan Walikota Serang, Syafrudin, akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Kekosongan jabatan Walikota tersebut akan diisi dengan Penjabat (Pj) Walikota Serang.

    Diketahui, DPRD Kota Serang terkait Pj Walikota Serang telah mengusulkan 3 orang kandidat yang dinilai mampu untuk bisa mengisi kekosongan pasca-habisnya masa jabatan Syafrudin.

    Tiga nama yang diusulkan DPRD Kota Serang yakni, Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri dan Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandhi.

    DPRD Kota Serang menegaskan agar pemerintah pusat bisa memilih satu dari tiga nama yang sudah diusulkan tersebut. Hal tersebut karena Pj Walikota Serang harus merupakan orang yang betul-betul mengerti tentang Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa untuk Pj Walikota Serang, haruslah orang yang mengerti tentang Kota Serang. Menurutnya, hal tersebut agar koordinasi antar penyelengara pemerintahan bisa berjalan maksimal.

    “Kalau pusat droping ke Kota Serang, kita kan ada asas otonomi daerah. Yang kedua bahasa Bantennya, pusat emang tahu apa tentang Kota Serang atau bahasa sarkas sedikit, tahu apa pusat tentang Kota Serang. Jadi saya kira lebih bijaklah. Kasihlah Pj itu orang yang mengerti betul Kota Serang, biar kita juga di DPRD bisa bekerjasama secara lebih baik,” ujarnya.

    Selain secara teknis, pihaknya sebagai penyelengara pemerintahan perlu penyesuian kembali. Menurut pandangannya, kalau orang yang ditunjuk jadi Pj tidak mengerti tentang Kota Serang, maka pembangunan akan sulit dilakukan.

    “Seperti contohnya di Kabupaten Lebak, kan ramai itu (Pj Bupati tidak mengerti daerah). Chemistry dengan dia (Pj Walikota Serang, red) yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, harus terjalin baik. Karena pemerintah kota dan DPRD itu kan satu paket sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,” ucapnya

    ”Kita sederhana saja, yang logis tuh begitu,” tegasnya.

    Dirinya menuturkan, jika Pj Walikota nantinya merupakan dari Pemerintah Pusat, maka pihaknya hanya akan menerima dengan setengah hati.

    “Itu memang otoritas pusat, tapi harus mengerti tentang kondisi daerah. Sehingga ketika yang dikirim itu orang yang tidak mengerti tentang Kota Serang, tentu daya terima kita juga setengah hati,” tuturnya.

    Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, yang berharap Pj Walikota Serang merupakan orang Kota Serang dan mengerti tentang Kota Serang.

    “Orang lokal yang memenuhi syarat sesuai undang-undang. Agar tidak terjadi kejadian seperti di lebak. Tapi kalau yang di tetapkan dari pusat ya mau gimana lagi, tapi kalau kinerjanya tidak sesuai program yang sudah, saya sikat saja,” tandasnya. (CR-01)

  • Duh! Pj Bupati Lebak Dimaki-maki Buruh Gegara Putuskan UMK Sepihak

    Duh! Pj Bupati Lebak Dimaki-maki Buruh Gegara Putuskan UMK Sepihak

    LEBAK, BANPOS – Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, mendapat makian dari buruh lantaran dinilai tidak berpihak kepada para buruh dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

    Makian tersebut sebagai bentuk kekecewaan para buruh yang meledak, setelah audiensi yang dilakukan bersama Pj Bupati Lebak.

    Kekecewaan tersebut lantaran diketahui, Pemerintah Kabupaten Lebak hanya merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 0,3 persen.

    “Pj Bupati ini g***ok, bener-bener g***ok, tidak manusiawi,” kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak, Sidik Uwen, kepada wartawan, Rabu (29/11).

    Uwen menegaskan, Iwan Kurniawan tidak layak memimpin di Lebak karena menyepakati rekomendasi dari APINDO tanpa melibatkan pihak buruh.

    “Katanya hasil musyawarah, tapi kami tidak dilibatkan. Harusnya dipertemukan tiga opsi itu jadi nanti ada win-win solution,” tandasnya.

    Hingga berita ini ditulis, para buruh masih menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak di bawah guyuran hujan. (MYU)

  • Ada Suspek Pasien Cacar Monyet, Dinkes Lebak Ragu-ragu Gegara Kalah Cepat ‘Lawan’ Pusat

    Ada Suspek Pasien Cacar Monyet, Dinkes Lebak Ragu-ragu Gegara Kalah Cepat ‘Lawan’ Pusat

    LEBAK, BANPOS – Terdapat pasien suspek terkena cacat monyet atau monkey pox di Kabupaten Lebak. Namun, Dinkes Lebak tidak yakin apakah pasien tersebut benar-benar terkena cacar monyet ataupun tidak.

    Hal itu lantaran Dinkes Lebak tidak memiliki data, akibat kalah cepat dengan pusat.

    Saat ini, Dinkes Lebak tengah melakukan pelacakan mengenai pasien suspek cacar monyet tersebut.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Lebak, Firman Rahmatullah.

    “Kami beberapa waktu lalu sempat mencurigai dugaan kasus cacar monyet, namun saya nggak tahu kelanjutannya, karena sampel sudah dibawa ke pusat,” katanya, Rabu (29/11).

    Ia pun meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap virus monkey pox atau cacar monyet.

    Meski penyebaran cacar monyet relatif terbatas dan tidak mewabah seperti COVID-19, namun penularan virus cacar monyet itu melalui perilaku seks berisiko.

    Sekitar 64 persen pasien cacar monyet dialami usia 30-39 tahun dan 36 persen usia 25 sampai 29 tahun.

    Semua pasien cacar monyet laki-laki, dan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tercatat 12 warga Jakarta dan 2 warga Tangerang

    “Kami meyakini, jika tidak melakukan perilaku seks berisiko dipastikan terbebas dari penyakit cacar monyet,” tandasnya. (ANT)

  • Abuya Muhtadi Nyatakan Sikap Dalam Pilpres 2024, Ini Capres-Cawapres yang Didukung

    Abuya Muhtadi Nyatakan Sikap Dalam Pilpres 2024, Ini Capres-Cawapres yang Didukung

    PANDEGLANG, BANPOS – Salah satu ulama kharismatik asal Banten, Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi atau Abuya Muhtadi, memberikan pernyataan dukungan pada Pilpres 2024 mendatang.

    Hal itu terungkap dalam lembaran hasil rapat yang dilakukan oleh Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB).

    Dalam lembaran hasil rapat itu, Rais Aam Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, memberikan dukungan terhadap pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Selain itu, beredar pula video pernyataan dukungan, terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

    “Saya selalu Rais Aam M3CB menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus M3CB untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia periode 2024-2029,” kata Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi dalam surat pernyataan dukungan yang dibacakan dalam vidio, Selasa (28/11). (DHE)

  • Tingkatkan Kapasitas, TPK Malingping Dimonitor

    Tingkatkan Kapasitas, TPK Malingping Dimonitor

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DaldukKB) DP3AP2KB Lebak menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Malingping.

    Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengawasan yang rutin pihaknya lakukan untuk meningkatkan kapasitas TPK disetiap wilayah khususnya Kabupaten Lebak.

    “Jadi nanti bisa kita lihat, apakah mereka sudah paham cara seleksi keluarga yang harus diprioritaskan untuk segera didampingi, terus cara pendampingannya benar sesuai standar atau tidak. Cerita mereka dan jawaban atas pertanyaan bisa menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap tupoksi TPK,” kata Tuti kepada BANPOS, Selasa (28/11).

    Tuti menjelaskan, dalam kegiatan tersebut juga ada mekanisme transfer ilmu, seperti tatacara pendampingan agar TPK selalu dapat meningkatkan kinerjanya dalam mendampingi keluarga yang outputnya adalah bahwa setiap keluarga tidak menghasilkan anak stunting baru, dan setiap keluarga mendapat edukasi yang kuat untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan stunting secara mandiri.

    “Kita sudah buat toolsnya, biar siapapun yang monev, pertanyaan atau data yang didapatkan harus lengkap, mulai dari legalitas TPK, Komposisi, Cakupan, Prosedur/tatacara pendampingan, temuan masalah/kendala, tempat mengadu, cara penyelesaian masalah, dan lainnya,” jelasnya.

    Ia menerangkan, selama tahun ini pihaknya telah melakukan monev ke 12 kecamatan. Dikarenakan keterbatasan biaya dan tenaga di OPD, Kecamatan yang belum didatangi akan menjadi lokus berikutnya di tahun depan.

    “Mudah-mudahan tetap dapat mewakili kondisi dan tingkat kinerja TPK, sehingga kita dapat menyusun perencanaan peningkatan kinerja TPK sesuai kebutuhan para TPK dari kondisi yang ditemukan,” terangnya.

    Tuti memaparkan, bila kedapatan adanya TPK yang masih belum memenuhi standar kinerja maka akan ditindaklanjuti secara berjenjang, mulai dari Koordinator TPK Desa yang mengingatkan untuk mempelajari kembali materi pendampingan dan prosedur pendampingan sebagaimana yang diajarkan dalam orientasi. Jika di desa tidak teratasi, bisa melakukan dan mengajarkan kembali tata caranya bersama Fasilitator TPK tingkat Kecamatan yang ada di setiap kecamatan.

    Ia menegaskan, setiap komponen TPK punya Institusi Pengampu seperti Bidan Desa bagian dari Puskesmas, Kader KB bagian dari Balai Penyuluh dan PKK bagian dari Desa.

    Ia berharap, ada peningkatan Kinerja TPK dalam mendampingi setiap keluarga dan memberi intervensi sesuai kebutuhan keluarga.

    “Intinya makin banyak masyarakat yang didampingi dan diedukasi untuk mampu melakukan langkah-langkah pencegahan stunting secara mandiri di tingkat keluarga,” tandasnya. (MYU)

  • Squad Game Indonesia 2023 Siap Digelar di GBK, Hadirkan Permainan Tradisional Nusantara

    Squad Game Indonesia 2023 Siap Digelar di GBK, Hadirkan Permainan Tradisional Nusantara

    JAKARTA, BANPOS – Ada banyak cara untuk meramaikan kegiatan di penghujung tahun 2023, salah satunya berpartisipasi dalam “Squad Game Indonesia 2023” yang menghadirkan beragam jenis permainan tradisional nusantara.

    Kemenparekraf bersama Dealls Jobs akan melangsungkan Squad Game Indonesia di Gelora Bung Karno Indoor, Jakarta, pada 9 Desember 2023.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabarekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11), menjelaskan kegiatan yang diinisiasi oleh Dealls Jobs ini terinspirasi dari series Netflix yang sangat fenomenal yaitu Squid Game.

    “Tentunya ini akan menjadi salah satu acara permainan tradisional terbesar di Indonesia sekaligus salah satu event offline terbesar di tahun 2023,” kata Sandiaga.

    Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu, mengapresiasi ide yang kreatif dan unik. Karena jarang sekali atau bahkan belum pernah ada permainan tradisional yang dimainkan secara masif dan dipertunjukkan ke publik.

    “Kami memang mendorong supaya permainan tradisional itu harus diangkat ke permukaan. Permainan yang betul-betul dilahirkan oleh local wisdom. Jadi tentu saja Kemenparekraf sangat mendukung event ini,” ujar Vinsen.

    Vinsensius berpesan untuk selalu memperhatikan aspek CHSE dalam penyelenggaraan kegiatan atau event Squad Game Indonesia 2023. Karena, kegiatan ini diprediksi akan dipadati sekitar 3 ribu orang dari Sabang sampai Merauke.

    Ketua Penyelenggara Squad Game Indonesia sekaligus CEO & Founder Dealls: Jobs & Mentoring, Andhika Sudarman, menceritakan awal mula tercetusnya Squad Game.

    Mulanya Dells Jobs ingin membuat sebuah strategi promosi yang mampu mengangkat sisi ekonomi kreatif Indonesia maka terciptalah ide tersebut.

    “Karena tujuan buat event ini adalah keberagaman. Jadi kita juga akan pilih dari berbagai provinsi. Harapannya semua provinsi ada perwakilannya,” ucap Andhika.

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Squad Game Indonesia 2023 dapat mendaftarkan diri melalui laman website dealls.com/squadgame. Kemudian, klik daftar sebagai pemain.

    Setelah itu isi data diri. Dan tunggu pengumuman pada 1 Desember 2023 pukul 21.00 WIB. Adapun batas usia yang dapat mengikuti event ini adalah usia 16 hingga 40 tahun.

    Squad Game Indonesia juga akan menghadirkan 48 public figure atau influencer sebagai ketua tim yang akan bermain bersama dan bersaing untuk memenangkan total hadiah sebesar Rp256 juta.

    “Pada saat hari H event baru akan kita pilih 256 pemain. Ketika ronde pertama para peserta akan bermain secara individu persis seperti di film. Kemudian pada ronde kedua akan terbentuk tim hingga ronde kelima (final),” ungkap Andhika.

    Turut hadir Panitia Squad Game Indonesia, Maria Nathasia dan Cantika Widiana. Hadir mendampingi Menparekraf pada WBSU baik secara luring maupun daring, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. (DZH)

  • MPR Sarankan KPK Gak Usah Bantu Firli

    MPR Sarankan KPK Gak Usah Bantu Firli

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Arsul Sani, menyarankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak memberikan bantuan hukum kepada insan KPK, yang diproses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

    “Saran untuk pimpinan KPK RI, sebaiknya bantuan hukum tidak diberikan kepada insan KPK jika proses hukum yang dikenakan kepada insan KPK tersebut adalah kasus tipikor, bukan kasus tindak pidana lainnya,” kata Arsul dalam unggahannya di akun X, @arsul_sani, Selasa (28/11).

    Menurut Arsul, akan menjadi anomali jika komisi antirasuah memberikan bantuan hukum kepada insan KPK yang menjalani proses hukum kasus korupsi.

    Pasalnya, kata dia, KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang bertugas memberantas korupsi.

    “Akan menjadi anomali jika KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang bertugas memberantas korupsi, justru memberikan bantuan hukum kepada insan KPK yang menjalani proses hukum kasus tipikor, terlebih lagi jika yang bersangkutan berkemampuan untuk memiliki tim penasihat hukum bagi dirinya sendiri,” tandasnya. (ANT)

  • Diberhentikan Sementara, Firli Gak Usah Ngantor Dulu

    Diberhentikan Sementara, Firli Gak Usah Ngantor Dulu

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, menegaskan Firli Bahuri untuk sementara waktu gak perlu berkantor di KPK.

    Terlebih, Firli telah diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden. Namun jika Firli tetap mau ke kantor, akan tetapi hanya akan dianggap sebagai tamu biasa.

    “Keppres Pemberhentian Sementara bagi Pak Firli membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini sementara. Aktivitas perkantoran tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan di kantor ini,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/11).

    Meski demikian Nawawi mengatakan bahwa KPK tetap terbuka untuk kedatangan Firli, namun statusnya hanya sebagai tamu.

    “Kedatangan beliau di kantor ini cukup kami perlakuan sebagai tamu undangan dan sebagainya,” ujarnya.

    Nawawi juga mengatakan, masih ada barang-barang pribadi Firli yang masih tertinggal di ruangannya.

    Dia mempersilakan Firli atau pihak yang mewakilinya untuk mengambil barang-barang tersebut, namun menggunakan akses tamu dari pintu depan, bukan via pintu khusus pegawai.

    “Laporan Setpim kepada kami barang-barang inventarisir dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok lusa akan diambil ya. Prosedurnya dengan masuk dari depan. Tidak akses dalam seperti kemarin,” tandas Nawawi. (ANT)

  • Demi Komitmen Zero Tolerance Korupsi, Firli Berpotensi Dicuekin KPK

    Demi Komitmen Zero Tolerance Korupsi, Firli Berpotensi Dicuekin KPK

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut saat ini masih mempertimbangkan soal pemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri.

    Nawawi mengatakan, ada kemungkinan Firli tidak akan mendapat pendampingan hukum, dengan mempertimbangkan komitmen ‘zero tolerance’ terhadap korupsi yang ada pada lembaga KPK.

    “Kami mempertimbangkan banyak hal, karena kami punya komitmen lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak kepada yang bersangkutan,” kata Nawawi, Selasa (28/11).

    Nawawi mengatakan, KPK akan menggelar rapat internal untuk secepatnya menentukan sikap soal bantuan hukum tersebut.

    “Akan diagendakan untuk menyikapinya apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan kepada yang bersangkutan atau tidak,” ujarnya.

    Diketahui, Firli Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK melalui surat Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2023, tertanggal 24 November 2023.

    Bersamaan dengan surat itu, Presiden juga menetapkan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli.

    Nawawi mengatakan, ada tugas berat yang diberikan kepada KPK saat ini. Menurut dia, situasi yang dihadapi KPK saat ini sudah dipahami rekan-rekan media dan diketahui sejumlah pihak.

    “Ada tugas berat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kan kami (saya) sudah mengemban tugas ini sebagai wakil ketua (KPK), tapi kemudian dengan segala dinamika berkembang, berlangsung semua, teman-teman sudah tahu seperti apa situasi yang sekarang dihadapi oleh KPK sampai tiba pada titik yang seperti ini,” jelas Nawawi.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian sekaligus bisa menjadi beban KPK, kata Nawawi, adalah tergerusnya rasa kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu. Padahal, katanya, kepercayaan publik adalah modal KPK dalam menjalankan tugas. (ANT)

  • Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    ACEH, BANPOS – Salah satu anggota Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga, dilaporkan oleh Anggota DPR RI sekaligus Presiden Klub Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Dek Gam, ke Bareskrim Polri.

    Arya dilaporkan oleh Dek Gam dengan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran fitnah, yang terjadi pada Sabtu kemarin.

    “Benar, saya sudah melaporkan Arya Sinulingga ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik dan ujaran fitnah,” kata Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi dari Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (27/11).

    Laporan Dek Gam terhadap Arya Sinulinggya, yang juga petinggi Sada Sumut FC itu, tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi STTL/461/XI/2023/BARESKRIM.

    Dek Gam menjelaskan, alasan dirinya melaporkan Arya Sinulingga ke polisi ialah supaya staf khusus (stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu tidak terlalu sombong.

    “Biar ada pelajaran hukum, jangan terlalu sombong,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

    Sebelum mengambil langkah hukum, Dek Gam mengaku sempat berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi III DPR RI, di mana hasilnya Dek Gam disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi.

    “Jadi, hasil diskusi hari ini, saya disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan Sada Sumut FC di Stadion Baharoeddin Siregar, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (25/11), Arya Sinulingga membentak dan mengusir Dek Gam, disertai dengan kata-kata kasar.

    Dek Gam mengaku tidak menanggapi bentakan dan usiran Arya Sinulingga itu karena dia tidak mengenal yang bersangkutan.

    Dek Gam berharap Bareskrim Polri segera memproses laporan tersebut agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi kepada orang lain.

    “Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya pejabat publik. Artinya, kita harus saling menghargai, bukan memperlihatkan sifat sombong di depan umum,” tandasnya. (DZH/ANT)