BANTEN POS

Penulis: Diebaj Ghuroofie

  • Melaui Welding Development Program, SSB Siapkan Masyarakat Hadapi Dunia Kerja

    Melaui Welding Development Program, SSB Siapkan Masyarakat Hadapi Dunia Kerja

    TANGERANG, BANPOS – Anak usaha PT ABM Investama (ABM) Tbk. PT Sanggar Sarana Baja (SSB), meluluskan 15 peserta Welding Development Program (WDP). Program ini merupakan kegiatan kedua yang telah dijalankan selama periode 2023 setelah sebelumnya sukses digelar di Sangatta, Kalimantan Timur pada awal tahun ini dan Machining Development Program (MDP) yang tengah berjalan di Training Center SSB Kariangau, Balikpapan.

    Diketahui, program WDP berlangsung sejak 19 Juli 2023 dan dimulai dengan pelatihan pengelasan hingga 3G Shielded Metal Arc Welding (SMAW) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pengelasan hingga posisi 6G sampai dengan On the Job Training yang berlangsung di Training Center SSB Cikupa hingga 16 November.

    WDP merupakan program CSR yang digelar untuk mendidik pemuda dengan usia produktif agar siap bersaing di dunia kerja. Pada periode ini, peserta yang lulus WDP di antaranya 9 berasal dari Papua dan 6 lainnya Pulau Jawa. Setiap tahunnya, SSB menyasar seluruh wilayah operasionalnya guna memberikan pelatihan dalam mengembangkan keterampilan sekaligus menciptakan SDM yang unggul.

    Direktur SSB, Johan Budisusetija, menjelaskan bahwa WDP menjadi inisiasi SSB untuk membantu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan D-III guna meningkatkan technical skill dan soft skill. Sejak dilaksanakan pada 2017, SSB berhasil meluluskan lebih dari 150 peserta di area operasional perusahaan.

    “Program ini berhasil memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjadi tenaga kerja kompeten,” ujarnya, Jumat (17/11)

    Ia menjelaskan, sebagai salah satu program pionir CSR SSB, WDP sukses melatih tenaga las berkualitas yang terdiri dari 15 persen teori dan 85 persen praktik. Adapun materi teknik pengelasan yang didapatakan, yakni Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Gas Metal Arc Welding (GMAW), Flux Core Arc Welding (FCAW), serta Arc Gouging.

    “Peserta didorong untuk memahami pengelasan agar meningkatkan skill dan siap bersaing di dunia kerja, dibekali untuk memprioritaskan keselamatan bekerja, serta patuh terhadap aturan kerja tim,” tuturnya.

    Johan Budisusetija menegaskan, komitmen SSB dalam menginisiasi WDP menjadi bukti bahwa perusahaan berhasil membuka lapangan kerja bagi peserta yang mengikuti training tersebut. Pasalnya, peserta yang lulus dapat menjadi tenaga kerja dan memberikan kontribusi kepada daerah operasional bisnis SSB.

    “Welding Development Program merupakan program yang dilakukan SSB untuk memberikan pelatihan kepada peserta usia produktif agar siap bekerja. Melalui program ini, SSB telah menyiapkan talent yang baik dan kompeten,” jelasnya.

    Ia berharap melalui program WDP ini, peserta yang lulus dapat bersaing dan menunjukkan keunggulannya dalam lingkup pekerjaan. Johan menyebut, SSB tentunya terus menjadi wadah untuk mendorong generasi muda bertalenta agar memaksimalkan kemampuannya, sehingga mereka unggul di setiap bidang.

    “Program ini sekaligus memberikan ilmu yang bervariasi dan mengajak peserta untuk bekerja secara tim dan patuh terhadap nilai-nilai penting untuk menjadikan safety sebagai budaya dengan menjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja seperti yang selalu diterapkan oleh semua karyawan SSB,” tuturnya.

    Dalam sambutannya, Johan menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknik terkemuka di industri pertambangan, SSB juga secara aktif mengembangkan lini bisnisnya. Seperti saat ini, SSB menggencarkan peluncuran produk-produk unggulan.

    Terbaru, SSB menghadirkan Optiload 120 m3 untuk muatan material batu bara guna menjawab kebutuhan operasional industri yang tinggi, khususnya di operasional pengangkutan batu bara alias hauling. Melalui Optiload 120 m3, beban material dapat terdistribusi dengan baik dan mampu meningkatkan kapasitas payload hingga 19,5 persen.

    “Perusahaan pun turut menyediakan Optiload 70m3 untuk material Overburden (OB) sebagai bagian dari solusi operasional hauling, optiload 120 m3 biasanya digunakan untuk mengangkat batu bara, dikembangkan untuk memaksimalkan potensi muatan armada dengan berat yang lebih ringan. Dengan begitu, konsumsi bahan bakar dan produktivitas alat di lapangan akan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

    Untuk mendukung mobilitas pekerja tambang, perusahaan turut mengembangkan bus jenis Manhaul yang berfungsi untuk membawa pekerja tambang dari satu lokasi ke lokasi lain. Produk besutan SSB ini didesain dengan kerangka konstruksi yang kokoh, sehingga telah memenuhi standar internasional agar tahan guling atau Roll Over Protection Structure (ROPS).

    “Secara regulasi, Manhaul telah memenuhi aturan pemerintah dalam operasi tambang untuk menjamin keselamatan pekerja dan kemudahan mobilitas,” katanya.

    Dengan keunggulan masing-masing produk, perusahaan berharap ke depannya lini bisnis dapat terus berkembang dan mampu memperluas lapangan kerja. Tak hanya itu, pertumbuhan bisnis diharapkan kian positif dan mampu memberikan solusi rekayasa melalui teknologi yang relevan.

    “SSB ingin menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, menyediakan solusi bernilai tambah, serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi alasan perusahaan untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandasnya. (MUF)

  • Kanwil Kemenkumham Banten Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2023

    Kanwil Kemenkumham Banten Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2023

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai badan publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, dengan raihan nilai sebesar 91.18.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan merupakan komitmen instansi pemerintah dalam memberikan layanan informasi.

    “Selamat kepada para lembaga/instansi yang meraih penghargaan badan publik informatif, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan informasi,” ucap Al Muktabar, Kamis (16/11).

    Penganugerahan ini diberikan setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap ketaatan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Wilayah Provinsi Banten.

    Status Informatif badan publik merupakan wujud pengakuan terhadap akuntabilitas dan keandalan informasi yang disediakan oleh badan publik, dalam hal ini Kantor Wilayah Kemenkumham Banten kepada masyarakat.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten, Dodot Adikoeswanto, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati, menyatakan bahwa penganugerahan ini merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam memberikan keterbukaan informasi publik.

    “Penghargaan ini menjadi pencapaian membanggakan bagi Kanwil Kemenkumham Banten dan memberikan motivasi untuk terus melakukan inovasi dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan,” tandasnya. (DZH)

  • Realisasi Investasi Tembus Rp28,153 Triliun, DPMPTSP Cilegon Apresiasi Investor

    Realisasi Investasi Tembus Rp28,153 Triliun, DPMPTSP Cilegon Apresiasi Investor

    CILEGON, BANPOS – Realisasi investasi di Kota Cilegon sudah tembus di angka Rp28,153 triliun. Investasi ini akan terus bertambah karena tahun 2023 belum habis.

    Dengan realisasi investasi ini, pun membuat Kota Cilegon sebagai penyumbang investasi tinggi di Provinsi Banten. Diketahui tahun sebelumnya, secara konsisten Kota Cilegon pun menyumbang investasi tinggi untuk Banten.

    Menyikapi hal ini, Pemkot Cilegon melalui DPMPTSP memberikan apresiasi kepada investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Apresiasi diberikan dalam momentum Cilegon Business Forum and Investment Award 2023 di The Hotel Royale Krakatau, Kamis (16/11).

    Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 10 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mendapatkan penghargaan dari Pemkot Cilegon.

    Kepala DPMPTSP Kota Cilegon, Hayati Nufus, menjelaskan bahwa agenda tersebut digelar sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat melalui peningkatan investasi.

    “Kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan investasi di Kota Cilegon sebagai bagian upaya kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam mewujudkan visi Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat,” tutur Nufus.

    Pelaksanaan forum bisnis ini pun sebagai wahana yang mampu menguraikan permasalahan, dan meningkatkan komitmen bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain mengundang industri besar, kegiatan ini pun mengundang pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah di bidang industri perdagangan maupun jasa. Serta beberapa stakeholder terkait lainnya.

    Terkait realisasi investasi tahun ini, sejauh ini tercatat investasi yang masuk ke Kota Cilegon sudah mencapai Rp28,153 triliun. Jumlah itu terdiri dari PMA sebesar Rp26,886 triliun dan PMDN sebesar Rp1,2 triliun.

    “Ini pertama kalinya kita adakan Business Award di Kota Cilegon. Hadirnya industri di Kota Cilegon ini sangat membantu bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya, mudah-mudahan kolaborasi kita semakin baik kedepannya,” jelasnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengapresiasi program yang dilakukan oleh DPMPTSP tersebut. Menurut Helldy, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap investor yang telah menanamkan investasinya kepada masyarakat.

    Selain itu, hal tersebut pun sebagai bentuk sinergitas pemerintah dengan kalangan usaha dalam memajukan Kota Cilegon.

    “Pemkot Cilegon memandang investasi sangat berarti dalam sebuah pembangunan, karena mampu memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada muaranya nanti akan terciptanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat,” terang Helldy.

    Hal senada disampaikan oleh Pj Sekda Provinsi Banten, Virgojanti. Mewakili Pemprov Banten, ia mengapresiasi Pemkot Cilegon yang sudah bisa menggelar kegiatan ini.

    “Ini merupakan spirit bagi semua dan bisa menjadi barometer aktivitas investasi di Kota Cilegon sangat kondusif dan capaiannya investasinya juga sangat luar biasa tinggi. Investasi di Cilegon cukup tinggi dan mendorong capaian realisasi investasi di Banten,” tandasnya.

    Diketahui, sejumlah perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kepatuhan, eksistensi, dan realisasi investasi yang berdampak positif terhadap pembangunan di Kota Cilegon mendapatkan apresiasi dan penghargaan.

    Penghargaan yang diberikan dalam 3 kategori tersebut antaranya, untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA) diraih oleh PT Lotte Chemical Indonesia, PT Indo Raya Tenaga, PT Nippon Shokubai Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Krakatau Posco, PT Mc Pet Film Indonesia, PT Indorama Petrochemicals, PT Mitsubishi Chemical Indonesia, PT Oebit Terminal Merak dan PT Chandra Asri Petrochemical.

    Untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meliputi PT Krakatau Medika, PT Guna Teguh Abadi, PT Krakatau Steel, PT Medika Loka Cilegon, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Sentral Grain Terminal, PT Krakatau Saranan Properti, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Krakatau Daya Listrik dan PT Timah Industri. Sementara untuk kategori UMKM diantaranya UMKM Novi Sekarhati, UMKM Bawang Goreng Ceu Papay, Nidaurrohmah UMKM Gipang Efain dan Jarnilah UMKM Kripik Pisang. (LUK)

  • Pemilu 2024, Kejaksaan ‘Kecipratan’ Anggaran Rp14 Miliar

    Pemilu 2024, Kejaksaan ‘Kecipratan’ Anggaran Rp14 Miliar

    JAKARTA, BANPOS – Dalam membantu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Kejaksaan Republik Indonesia kecipratan anggaran sebesar Rp14.291.400.000. Duit tersebut nantinya akan didistribusikan hingga ke cabang Kejaksaan Negeri.

    Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan bahwa dukungan alokasi anggaran kejaksaan untuk Pemilu Serentak 2024 itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dalam program penegakan dan pelayanan hukum Pemilu 2024.

    Ia menuturkan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan untuk satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri.

    “Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dalam program penegakan dan pelayanan hukum dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah dialokasikan sebesar Rp14.291.400.000,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (16/11).

    Ia mengatakan bahwa dukungan anggaran kejaksaan terkait Pemilu 2024 pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp65,6 miliar, yang digunakan untuk pembuatan pos pemilu serta pendidikan dan pelatihan (diklat) terpadu.

    “Dukungan anggaran pada kejaksaan yang terkait pemilihan umum pada tahun anggaran 2023 sebanyak Rp65.602.198.000, terdiri dari pembuatan pos pemilu sebesar Rp64.152.572.000 dan kegiatan diklat terpadu pidana umum sebesar Rp1.449.626.000,” katanya.

    Dia mengatakan, jumlah anggaran pembuatan pos pemilu itu dibagi untuk 534 satuan kerja kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri.

    “Adapun jumlah rata-rata yang diterima per satuan kerja yaitu sebanyak Rp119.200.000, yang dipergunakan untuk membangun pengadaan sarana dan prasarana pos pemilu,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Ada Sabu di Balik Cumi, Mau Diselundupkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

    Ada Sabu di Balik Cumi, Mau Diselundupkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Ibarat pepatah ‘Ada udang di balik batu’, seorang pengunjung Lapas Perempuan kelas IIA Tangerang, SU, mencoba berinovasi dengan mengubah kalimat tersebut menjadi ‘ada sabu di balik cumi’.

    SU yang niatnya ingin membesuk salah satu warga binaan berinisial NS, dicokok oleh petugas Lapas lantaran kedapatan membawa sabu-sabu, yang dimasukkan ke dalam tumisan cumi.

    Diduga, hal itu merupakan upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas. Beruntung, upaya penyelundupan 5 paket sabu tersebut berhasil digagalkan.

    “Kami temukan lima paket diduga sabu yang disembunyikan dalam masakan tumis cumi,” ungkap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Tangerang, Yuliana,  dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (16/11).

    Yuliana menuturkan, kejadian bermula saat pengunjung melakukan pendaftaran kunjungan pukul 10.30 WIB. Setelahnya, pengunjung melaksanakan sejumlah rangkaian pemeriksaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kunjungan.

    “Benda mencurigakan itu ditutupi isolasi hitam dan diselipkan di dalam tumis cumi,” katanya.

    Atas penemuan tersebut, langsung melaporkannya kepada Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Tangerang, Prihartati.

    Sementara itu, Kalapas LPP, Prihartati, menekankan pentingnya seluruh petugas Pemasyarakatan untuk memahami dan mengimplementasikan 3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basics sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

    “Ini salah bentuk pelaksanaan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3+1 kunci Pemasyarakatan, yakni melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berperan aktif dalam pemberantasan narkoba, serta membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum ditambah Back to Basics yang artinya mengembalikan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sesuai aturan dan SOP yang berlaku,” tegasnya.

    Selanjutnya, Kalapas langsung menghubungi Kepolisian Resor (Polres) Kota Tangerang untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

    Atas penemuan sabu tersebut, Kalapas Perempuan Kelas IIA Tangerang mengingatkan seluruh petugas untuk tetap waspada dan jangan sampai lengah sedikitpun.

    “Semoga penemuan ini menjadi pembelajaran untuk selalu berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku,” harapnya. (DZH/ANT)

  • Pasang CCTV di Kantor Bawaslu, Tingkah Polda Banten Disindir Akademisi

    Pasang CCTV di Kantor Bawaslu, Tingkah Polda Banten Disindir Akademisi

    SERANG, BANPOS – Pemasangan CCTV oleh Polda Banten di kantor Bawaslu, disindir oleh akademisi Universitas Serang Raya, Fikri Habibi. Ia heran mengapa polisi mengawasi Bawaslu yang merupakan pengawas dalam kontestasi pemilu.

    Hal itu disampaikan olehnya pada saat menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi partisipatif yang digelar oleh Bawaslu Kota Serang, yang melibatkan 7 organisasi kemahasiswaan pada Rabu (15/11). Kegiatan itu juga berfokus pada isu netralitas ASN dalam gelaran 5 tahunan tersebut.

    “Kemarin merebak pemberitaan soal pemasangan CCTV di kantor Bawaslu oleh aparat penegak hukum. Pengawas kok malah diawasi,” ujarnya.

    Sementara terkait dengan netralitas ASN, Fikri menjelaskan bahwa hal itu menjadi salah satu isu konflik dan pelanggaran yang mungkin muncul pada Pemilu 2024.

    “Soal ASN, yang lebih parahnya, sekarang mereka membuka diri terhadap politisasi yang dilakukan oleh kandidat,” tutur dia.

    Dosen Universitas Esa Unggul, Surya Muhammad Nur, yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut menganalisa bahwa ASN masih dipercaya sebagai pendulang suara yang efektif.

    Karena itu, langkah Menpan RB untuk memperketat regulasi perlu diapresiasi. “Salah satunya pengaturan tentang pose berfoto bagi para ASN,” ucapnya.

    Aktivis GMNI Serang, Ibnu, pada sesi dialog mempertanyakan kebijakan soal lembaga pendidikan yang diperbolehkan menjadi tempat kampanye.

    Ia menyampaikan, pada bagian lain, ASN dilarang ikut kampanye. Tapi sisi lain, lembaga pendidikan boleh jadi tempat kampanye.

    “Bagaimana memastikan ASN yang ada di kampus itu tidak terlibat kampanye, misalkan,” tanya Ibnu.

    Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini, sudah ada tiga ASN di lingkungan Pemkot Serang yang telah dinyatakan melanggar netralitas.

    “Satu orang pada tahapan pencalonan, dua lagi pada tahapan sosialisasi kampanye,” ungkapnya.

    Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabrurri, menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada 11 profesi yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.

    Dalam pasal 494 UU 7/2017, dari 11 profesi dimaksud, 6 di antaranya akan berbuah ancaman pidana pemilu jika mereka bertindak sebagai pelaksana dan tim kampanye.

    “Mereka adalah ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Pidananya satu tahun penjara dan denda Rp12 juta,” tandasnya. (MUF/DZH)

  • Ribuan Warga Tangerang Terdampak Banjir Luapan Sungai Cisadane

    Ribuan Warga Tangerang Terdampak Banjir Luapan Sungai Cisadane

    TANGERANG, BANPOS – Peristiwa banjir akibat luapan aliran Sungai Cisadane pada Rabu (15/11), berdampak kepada sebanyak 2.502 warga yang tinggal di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga.

    Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan bahwa banjir yang melanda permukiman warga ini berasal dari luapan Sungai Cisadane, akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

    “Banjir ini memang dari air sungai yang meluap hingga ke permukiman warga. Total ada enam Rukun Tetangga (RT) yang terdampak dengan jumlah 2.502 jiwa,” katanya.

    Diketahui, keenam RT tersebut yakni RT 11, 12, 13, 14, 15 dan 16, dengan ketinggian air banjir mencapai lima sentimeter hingga 80 sentimeter.

    Adapun rincian warga terdampak adalah di Kampung Tanjung Burung Barat sebanyak 697 warga, Tanjung Burung Cirumpak 405 warga, dan Tanjung Burung Beting 1.400 warga.

    Menurut dia, bencana banjir dari luapan aliran sungai ini telah terjadi sejak pagi hari dan merendam sejumlah permukiman warga. Saat ini, lanjutnya, genangan air berangsur surut mengikuti debit aliran sungai.

    “Dari laporan di lapangan air sudah mulai surut mengikuti ketinggian sungai,” ungkap Ujat.

    Untuk situasi saat ini ribuan warga yang terdampak, masih memilih bertahan di rumah masing-masing sambil menanti air surut.

    “Untuk korban jiwa nihil dan dari warga tidak ada yang mengungsi,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Devisa Sektor Pariwisata Indonesia Capai 6 Miliar Dolar AS

    Devisa Sektor Pariwisata Indonesia Capai 6 Miliar Dolar AS

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa nilai devisa pariwisata pada triwulan III tahun 2023 sudah melampaui target yang ditentukan.

    Diketahui, realisasi devisa sektor pariwisata pada triwulan III yakni sebesar 2,07 miliar dolar AS pada batas bawah dan 5,95 miliar dolar AS pada batas atas.

    “Untuk nilai devisa pariwisata mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS, dengan kontribusi PDB pariwisata sebesar 3,76 persen,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11).

    Ia menuturkan, untuk nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) hingga saat ini sudah mencapai 11,82 miliar dolar AS dan nilai tambah ekraf Rp691,75 triliun.

    Lalu, peringkat TTDI (Travel and Tourism Development Index) per tanggal 14 November, berada pada posisi 32 dan ditargetkan posisi ini akan merangkak naik hingga tembus 30 besar.

    Untuk jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekraf pun tercatat telah di atas target. Jika ditotal, secara keseluruhan menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja, dengan rincian 21,93 juta tenaga kerja pariwisata dan 24,34 tenaga kerja ekraf.

    “Untuk wisatawan mancanegara yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di bulan September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan,” paparnya.

    Atas capaian itu, Kemenparekraf berhasil meraih nilai kinerja tertinggi dari 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves, dengan nilai 100 untuk sasaran K/L mendukung prioritas dan nilai 98,5 untuk proyek K/L mendukung prioritas.

    Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara per September 2023 baru mencapai 50 persen atau sekitar 626 juta, dari total target 1,2 – 1,4 miliar pergerakan.

    Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, menambahkan bahwa realisasi belanja TA 2023 per 12 November 2023 sudah mencapai 73,43 persen, atau sebesar Rp2,5 triliun dari total pagu sebesar Rp3,42 triliun.

    “Adapun realisasi program prioritas nasional 2023 per-12 November 2023 adalah sebesar Rp1,2 triliun atau 70,57 persen dari total pagu prioritas nasional sebesar Rp1,74 triliun,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Laporan Penipuan Ratusan Tiket Konser Coldplay Disidik Polisi

    Laporan Penipuan Ratusan Tiket Konser Coldplay Disidik Polisi

    JAKARTA, BANPOS – Kasus penipuan tiket konser Coldplay yang laporannya mencapai ratusan, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Diperkirakan kerugian atas kasus penipuan itu mencapai Rp1,3 miliar.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman, terkait dengan laporan penipuan itu.

    “Saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan, maupun upaya lainnya agar yang bersangkutan bisa mengembalikan uang tiket, apabila memang tidak dapat,” uajrnya, Rabu (15/11).

    Susatyo menyebut, modus penipuan masih terus didalami, termasuk menelaah lebih dalam terkait kerugian yang dialami sejumlah korban.

    “Memang modusnya adalah masyarakat memesan kepada yang bersangkutan, kemudian dia berusaha mencarikan, namun sampai dengan hari H ini belum ada tiket yang bisa diberikan kepada pemesan tersebut,” ujar Susatyo.

    Ia menuturkan, Polres Metro Jakarta Pusat mencatat sebanyak 400 orang yang menjadi korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay, dengan kerugian mencapai Rp1,3 miliar.

    “Kalau dilaporkan di Polres Jakarta Pusat penipuan atas 400 tiket. Kerugian kurang lebih total Rp1,3 miliar dan beberapa juga masih ada di Polres Jakarta Pusat, itu pasti kami akan memeriksa dan klarifikasi kepada masing-masing korban tersebut,” jelasnya.

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat bersama panitia konser Coldplay juga menyiapkan posko bagi masyarakat, yang ingin melaporkan terkait pemalsuan tiket konser Coldplay atau bentuk penipuan lainnya.

    Kepolisian dan panitia juga menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan jika ada kasus penipuan tiket konser ataupun pindai kode batang (scan barcode) yang tidak berfungsi.

    Sebelumnya, sebuah unggahan sedang tren di media sosial X terkait aksi penipuan tiket konser Coldplay.

    Dalam unggahan tersebut berisi tentang seorang wanita berinisial GDA melakukan penipuan terhadap calon penonton dengan modus menjual tiket konser.

    “Dear All costumer, dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa ‘supplier’ kami Ghisca Debora Aritonang telah melakukan ‘scam’/penipuan terhadap kita dengan modus penjualan tiket konser ‘compliment’,” tulis tayangan yang diunggah dalam akun X tersebut. (DZH/ANT)

  • Teman Disabilitas di Tangerang Raya Ikuti Kegiatan Sosialisasi Pajak

    Teman Disabilitas di Tangerang Raya Ikuti Kegiatan Sosialisasi Pajak

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 30 teman disabilitas yang berdomisili di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mengikuti kegiatan Pajak Bersama Teman Disabilitas pada Rabu (15/11).

    Kegiatan yang bekerja sama dengan Yayasan Difabel Mandiri ini dilakukan di aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.

    Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Banten, Dwika Yuni, mengungkapkan bahwa Pajak Bersama Teman Disabilitas adalah kegiatan kampanye perpajakan bagi Warga Negara Indonesia Penyandang Disabilitas.

    Ia menjelaskan, kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2021 dan menjadi agenda rutin Direktorat Jenderal Pajak.

    Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, dan dibuka oleh Dwika. Saat menyapa teman-teman disabilitas, Dwika menyampaikan bahwa pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak tidak ada diskriminasi.

    “Hal ini sama halnya dengan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke teman-teman disabilitas. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini, teman-teman disabilitas dapat memahami pentingnya pajak dalam membangun negara,” ujar Dwika.

    Kanwil DJP Banten juga menghadirkan dua orang juru Bahasa isyarat Luluk Kusuma Wardani dan Abdul Azis. Luluk dan Azis membantu tim penyuluh Kanwil DJP Banten, untuk menerjemahkan materi sosialisasi Pemadanan NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal-hal mendasar tentang pentingnya pajak, materi tentang hak dan kewajiban perpajakan dengan pemateri fungsional penyuluh pajak ahli pertama Muslih Anwari.

    “Terimakasih teman-teman disabilitas yang sangat antusias dengan materi yang disampaikan dan berperan aktif dalam sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat dan teman disabilitas dapat menyebarluaskan peran pajak ke teman-teman disabilitas yang lain,” ujar Muslih.

    Usai sesi tanya jawab dan kuis, kegiatan ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. (MUF/DZH)