Penulis: Gina Maslahat

Saya Bingung Mau Menulis Apa

Sejak ada tambahan ‘tugas’ menulis bagian Vox Populi, terjadi persaingan ide di dapur redaksi BANPOS. Biasa ada ritual diskusi, bahkan terkadang debat, seusai menyunting berita di tengah malam. Namun sejak bagian ini diluncurkan, intensitas diskusi mulai berkurang, para redaktur jadi sibuk memikirkan tulisan apa yang akan dibuat dalam Vox Populi nanti, bahkan saling menyembunyikan ide tulisannya.

Termasuk kali ini, saat saya sudah mulai kehabisan ide menulis selain tentang maraknya kekerasan seksual di Banten, saya coba bertanya kepada salah seorang wartawan BANPOS dan dia menjawab, ada ide, cuma tidak boleh ditulis oleh saya. Jadi terasa bagaimana mahalnya sebuah ide menulis dalam kondisi saat ini.

Sebagaimana diketahui, menulis sendiri merupakan sebuah keahlian yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diiringi juga dengan hal yang paling dasar, yaitu membaca. Dalam hal ini, profesi kami sebagai jurnalis memang mewajibkan membaca dan menulis. Karena sebuah tulisan tidak akan berkualitas jika tidak diiringi dengan kegemaran membaca.

Ada hal yang menarik tentang menulis dan membaca yang pernah saya alami. Suatu ketika, seorang teman meminta saya untuk membaca cerpen-cerpen karya nya. Namun, setelah saya baca, saya langsung merasa cerpen tersebut masih jauh untuk disebut layak, dan saat saya bertanya siapa penulis favoritnya, teman saya menjawab tidak suka membaca. Kala itu, saya menyarankan untuk mengikuti kelas menulis yang diadakan oleh Gola Gong di Rumah Dunia, dan juga memintanya untuk mulai rajin membaca agar dapat memperbanyak referensi tulisan. Yang saya ketahui, pada akhirnya ia berhasil menerbitkan beberapa novel setelahnya.

Berbicara tentang kegemaran membaca, Banten pada tahun 2022 menempati peringkat ke-9 dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2022, dengan perolehan angka 65,7 poin, naik dari sebelumnya pada tahun 2020 dengan poin 58,77.

Walaupun berada pada posisi 9, namun angka 65,7 poin dari rentang 1-100 ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Kegemaran membaca dari warga Banten masih belum optimal. Hal ini mungkin dapat diwajarkan juga ketika melihat Indeks Pembangunan Literasi (IPL), Pemerintah Provinsi Banten yang masih harus masih bekerja keras, karena masih berada di bawah nasional dengan angka 9,04 poin, naik tipis dari tahun 2020 sebesar 8,90 poin. Hal yang mempengaruhi rendahnya IPL pada tahun 2020 tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional dan koleksi buku perpustakaan.

Masalah membaca ini tidak hanya soal menulis saja, namun juga masalah karakter dan kemampuan lainnya yang akan sulit didapat ketika tidak dimulai dari kegemaran membaca.

Sekitar tiga bulan terakhir saya akui sudah mulai jarang membaca buku. Di meja kerja saya ada 5 buku yang masih belum dibuka plastiknya. Sepertinya kebingungan saya untuk menulis kali ini adalah sebuah isyarat, saya harus mulai membaca buku lagi. Seperti kata pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah, IQRA.

8 Agustus 2023
Caleg Muda Harus Pandai Bergaul

Pemilu 2024 mendatang akan diwarnai bacaleg muda. Dimana calon-calon legislatif banyak hadir dari para generasi milenial bahkan ada juga dari generasi Z (Gen Z).

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin mengatakan bahwasanya kaum muda yang berasal dari para generasi milenial maupun gen z harus memiliki pengalaman serta pandai dalam bergaul di lingkungan masyarakat.

“Yang jadi masalah adalah pengalamannya dalam hal melihat dan bergaul dalam masyarakat. Karena mau bagaimanapun anggota legislatif itu bukan cuma bicara konsep, tetapi juga bicara berkaitan dengan pergaulannya,” katanya, Rabu (2/8).

Kemudian, Suwaib yang merupakan seorang Sosiolog dari Untirta tersebut menilai bahwa usia bukan menjadi hal yang menghambat seseorang untuk ikut serta menjadi calon legislatif. Akan tetapi dari pergaulannya dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang lebih penting. Karena, bagaimana bacaleg tersebut mampu memaknai situasi, membaca situasi karena kalau dia mampu membaca situasi maka analisisnya pun akan tajam.

“Bagaimana seorang anggota legislatif bisa melahirkan gagasan dan konsep kalau tidak bergaul secara luas dengan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil kebijakan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwasanya memang usia tidak bisa menjadi jaminan untuk seseorang bisa atau tidaknya membuat suatu keputusan serta memberikan gagasan-gagasannya.

Akan tetapi, menurutnya lebih baik anak-anak muda sebelum terjun ke dunia legislatif perlu adanya kaderisasi di masyarakat. Agar bisa memahami dan bisa lebih matang nantinya dalam membuat kebijakan saat mereka menjadi anggota legislatif.

“Minimal dua sampai tiga tahun bermasyarakat dengan baik. Agar dia (bacaleg muda, red) bisa melihat sebuah realita di masyarakat, baru setelah itu terjun ke legislatif. Saya khawatir kalau terlalu dini, masuk kedalam anggota legislatif, itu akan sulit berkompetisi dalam hal melakukan pendekatan kepada masyarakat,” ucapnya.

Kemudian, Suwaib juga mendorong agar para partai politik bisa menganalisis kemampuan dari para bacalegnya, terutama para kalangan milenial dan gen z dalam membuat sebuah gagasan serta tindakannya dalam melaksanakan gagasan-gagasan tersebut.

“Saya mendorong untuk para parpol supaya ketika dia ingin mempertandingkan calegnya, harus benar-benar menganalisis sejauh mana dia punya kemampuan dalam hal ide dan gagasannya serta pengabdiannya kepada masyarakat. Ini jadi masalah kalau misalnya tidak ada pengabdian kepada masyarakat lalu nyaleg. Pada akhirnya, nanti hanya keluar ide dan gagasannya saja, tetapi action nya di lapangan khawatir tersumbat,” ujarnya.

“Jadi kalangan muda saat ini baik milenial maupun gen z memang ini eranya, tetapi tidak semua segmentasi masuk semuanya disana. Makanya partai politik itu harus ada semacam struktur untuk kaderisasi calon legislatif. Jadi jangan cuma dilihat karena dia sudah memenuhi syarat dan aspek usia serta pendidikan seolah-olah layak menjadi caleg,” tandasnya.(CR-01/PBN)

3 Agustus 2023
Pemkot Cilegon Akan Bangun Kantor MUI

Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan bahwa Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera dibangun dan direncanakan dimulai tahun 2024. Hal itu disampaikan Helldy saat menghadiri kegiatan Citangkil Bersholawat bersama Ulama dan Umaro yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus MUI Kecamatan Citangkil Periode 2023 – 2028 di Aula Kantor Kecamatan Citangkil, Rabu (2/8).

“Di bulan September kami akan hibahkan tanah dahulu dan tahun depan (2024-red) akan dibangun (Kantor MUI) Kota Cilegon,” kata Helldy, Rabu (2/8).

Selain membangun kantor MUI, Helldy mengaku, pihaknya juga tengah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cilegon untuk menggalakkan gerakan shodaqoh Rp2.000 per hari.

“Kota Cilegon memiliki penduduk 461 ribu jiwa. Kami targetkan 100 ribu ikut dalam program shodaqoh ini. Semoga program ini bisa terealisasi di tahun ini (2023-red),” ungkapnya.

Dalam hal ini, Helldy menyampaikan ucapan terimakasih kepada Alim Ulama dan Umaro yang telah banyak mendoakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus MUI Citangkil yang baru saja dilantik. Semoga menjadi keberkahan bagi warga Citangkil,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Cilegon Zubaidi Ahyani meminta pengurus MUI Citangkil yang telah dilantik menjadi pengurus yang mengedepankan keikhlasan dan tanggung jawab dalam bekerja.

Di tempat yang sama, Camat Citangkil Ikhlasin Nufus mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Alim Ulama, Para Kiyai dan Umaro se-Kecamatan Citangkil dalam Tasyakur Bi Ni’mah atas pembangunan yang ada di Kecamatan Citangkil.

“Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Kecamatan Citangkil dengan penduduk 84 ribu jiwa terus mendoakan Pemerintahan Kota Cilegon karena sudah merasakan pembangunan dari Pemerintah Kota Cilegon, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan gerakan Rp 2000 sedekah yang sudah mulai terlaksana,” katanya. (LUK/PBN)

3 Agustus 2023
Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Harus Ditingkatkan

CILEGON, BANPOS – Angka usia harapan hidup diminta terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta saat menghadiri Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon di Aula Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Cilegon, Rabu (2/8).

“Tolong ditingkatkan lagi usia harapan hidup di Kota Cilegon menjadi lebih tinggi karena Cilegon merupakan kota industri,” kata Sanuji, Rabu (2/8).

Menurut Sanuji, perlu ada aksi yang lebih mengenai K3.

“Saya berharap, kegiatan seperti K3 ini tidak berjalan terlalu lama. Tidak perlu sampai berhari-hari, tetapi diharapkan pelayanan publik berjalan lebih cepat lagi kedepannya,” tutur Sanuji.

Dalam hal ini, Sanuji menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan K3 terkait pelayanan kesehatan publik tersebut.

“Saya senang atas pelayanan kesehatan yang baik di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan juga instansi kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon dr Febri Naldo menjelaskan, membudayakan K3 bukan hanya perlu diterapkan di pabrik saja, tapi juga di perkantoran.

“Setiap pekerja adalah aset penting bagi sebuah perusahaan,” jelasnya.

Diketahui, Sosialisasi K3 tersebut diikuti 53 peserta terdiri dari para Kepala Puskesmas dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. (LUK/PBN)

3 Agustus 2023
Tarif Penyeberangan Kelas Ekonomi Resmi Naik

MERAK, BANPOS – Mulai Rabu (3/8) pukul 00.00 Wib, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan penyesuaian tarif baru pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu kepada telah disahkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Shelvy Arifin mengatakan penyesuaian tarif ini dipastikan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan. Perbedaan nilai tarif ini juga tidak semata untuk keuntungan salah satu pihak, ada dasar pertimbangan dimana akhirnya diputuskan penyesuaian tarif ini memang diperlukan.

“Kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM), kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), inflasi, serta kenaikan kurs dollar berdampak signifikan pada biaya perawatan dan perbaikan kapal. Komponen-komponen tersebut berdampak pada peningkatan biaya layanan penyeberangan kapal, termasuk yang dikelola ASDP. Berdasarkan pertimbangan ini, penyesuaian tarif dirasa perlu dilakukan,” jelas Shelvy.

Adapun penyesuaian tarif resmi diberlakukan pada 3 Agustus 2023 di 29 lintasan penyeberangan yakni, Merak – Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung-Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin – Garongkong.

Seiring penyesuaian tarif, ASDP juga telah mengupayakan peningkatan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan dengan mempersiapkan layanan Dermaga Eksekutif II di Merak-Bakauheni. Hal ini sebagai bentuk komitmen ASDP untuk melakukan optimalisasi pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Selain itu, juga dilakukan penambahan infrastruktur penunjang layanan pengguna jasa diantaranya access bridge penghubung terminal eksekutif, penyediaan garbarata dermaga eksekutif II, penambahan kapasitas serta renovasi ruang tunggu layanan eksekutif II, khususnya di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa. (LUK)

3 Agustus 2023
Satu Data Diharap Perbaiki Penyaluran Bansos di Kota Baja

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon menggelar acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023, di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (2/8).

Acara dihadiri Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Damanhuri, camat dan lurah se-Kota Cilegon.

Diketahui, pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Kota Cilegon berhasil menyalurkan berbagai jenis Bantuan Sosial dengan pendanaan dari APBN dan APBD Kota Cilegon. Terdapat tiga jenis Bantuan Sosial dari APBN dan tujuh jenis Bantuan Sosial dari APBD Kota Cilegon.

Jenis bantuan meliputi program sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) yang terealisasi sebanyak 98,75 persen setiap bulan hingga Juni 2023, dengan jumlah bantuan Rp200 ribu per bulan melalui Bank Mandiri dan Kantor Pos.

Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada 8.301 keluarga pada tahap satu dan 8.907 keluarga pada tahap dua di delapan Kecamatan Kota Cilegon.

Selain itu, ada juga Bantuan Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang pembiayaannya dibayarkan oleh pemerintah.

Adapun bantuan dari APBD Kota Cilegon yang merupakan program Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mencakup bantuan Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB) dengan nilai bantuan sebesar Rp1 juta, yang berhasil disalurkan kepada 765 keluarga dari total 780 keluarga.

Kemudian, Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan bantuan sebesar Rp15 juta rupiah telah direalisasikan kepada 79 keluarga dan akan dinaikkan pada tahun 2024 menjadi Rp20 juta/kpm melalui Disperkim.

Bantuan lainnya adalah Santunan Kematian yang merupakan salah satu bantuan sosial dari Pemerintah Kota Cilegon untuk meringankan beban masyarakat dalam pengurusan jenazah, seperti pembelian kain kafan, transportasi, serta keperluan pemakaman lainnya sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang dianut dengan besaran nominal bantuan sebesar Rp2 juta per jiwa.

Ada juga Bantuan Sosial Anak Yatim/Terlantar sebesar Rp1,2 juta dengan target penerima bantuan sebanyak 1.534 anak dan Bantuan Sandang Anak Terlantar sebanyak 200 paket telah disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.

Tak hanya itu, terdapat juga Bantuan Makanan untuk Lansia Terlantar dimana pada tahun 2023 ini Dinas Sosial Kota Cilegon telah menganggarkan sebanyak 400 paket dengan kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta terlantar secara psikis dan sosial.

Terakhir, Bantuan Logistik Kebencanaan (Buffer Stock, Penyediaan Sandang, Bantuan Kelompok Rentan dan Makanan Siap Saji/Dapur Umum) dengan jumlah paket bahan makanan sebanyak 4.000 paket dan paket makanan siap saji atau dapur umum sebanyak 10.000 paket.

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan perkembangan positif, salah satunya adanya peningkatan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa pihaknya tengah giat mengembangkan sistem satu data guna menghindari tumpang tindih dalam pemberian bantuan sosial. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah agar tidak ada lagi orang yang tidak memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan.

“Kami ingin bantuan-bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai orang kaya ataupun orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan,” katanya.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah mengembangkan sistem satu data. Dimana nanti tidak ada lagi tumpang tindih dalam pemberian bantuan sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

“Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi terutama terkait bantuan yang berasal dari tingkat pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah,” ujarnya.

Dengan menerapkan transparansi yang lebih baik, lanjut Helldy, masyarakat dan pihak terkait dapat memantau secara lebih efektif terkait pendistribusian bantuan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial yang dilaksanakan di Kota Cilegon.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Damanhuri berharap bantuan yang disalurkan oleh Pemkot Cilegon melalui Dinas Sosial baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Ia juga berkomitmen untuk terus berupaya dalam memperbaiki serta mengoptimalkan program bantuan sosial guna memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Kota Cilegon.

“Semoga bantuan yang sudah kita salurkan di tahun 2023 ini bisa memberikan manfaat yang sebesar bagi masyarakat Kota Cilegon sehingga dapat hidup lebih sejahtera, dan kami juga akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.(LUK/PBN)

3 Agustus 2023
104 Bacaleg Kota Tangerang TMS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Banten mengungkapkan sebanyak 104 bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Tangerang tidak memenuhi syarat (TMS) setelah dilakukannya proses verifikasi administrasi perbaikan berkas.

“Dari 763 bacaleg di Kota Tangerang, ada 104 yang tidak memenuhi syarat dan 659 bacaleg memenuhi syarat,” kata Komisioner divisi teknis penyelenggara Pemilu KPU Kota Tangerang, Rustana dilansir ANTARA Rabu (2/8).

Rustana mengatakan hasil verifikasi administrasi perbaikan berkas ini kemudian akan disampaikan kepada partai politik pada 4 – 6 Agustus.

Adapun yang menjadi faktor bacaleg tersebut masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat yakni karena kelengkapan dokumen, mundur dan hal lainnya.

“Karena sistemnya online, kita melihat hasil dari proses yang dimasukkan parpol dalam perbaikan tersebut. Namun ada beberapa yang tidak bisa dilengkapi,” katanya menambahkan.

Namun demikian, bagi bacaleg yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat diberikan waktu perbaikan dokumen pada 6 – 11 Agustus atau pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS).

Setelah itu, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan berkas bacaleg mulai 12 – 15 Agustus. “Setelah tanggal 15 Agustus, tak ada lagi bisa perbaiki dan merupakan yang terakhir,” katanya menegaskan.

Selanjutnya, KPU Kota Tangerang akan melakukan penyusunan data penetapan daftar calon sementara (DCS) serta menunggu petunjuk teknis terkait hal tersebut.
“Kita masih menunggu surat dari KPU RI terkait jadwal kembali perbaikan dokumen serta penyusunan DCS,” kata Rustana.(PBN/ANT)

3 Agustus 2023
Realisasi Belanja Publik Rendah, Al Tantang Data Pembanding

SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar menampik kritikan anggota dewan yang mengatakan bahwa kinerja serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terbilang sangat buruk, karena lebih besar belanja operasional ketimbang belanja modal.

Menurut Al, sejauh ini serapan anggaran Pemprov Banten terbilang sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan, menurutnya berdasarkan penilaian kinerja oleh pemerintah pusat, serapan anggaran Pemprov Banten termasuk yang terbaik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya se nasional.

“Progresnya itu ada ukurannya perbandingan secara nasional. Kita dalam serapan anggaran nasional, kita termasuk yang baik. Terus juga pencapaian pembiayaan tergolong baik,” kata Al Muktabar kepada BANPOS pada Rabu (2/8).

Tidak hanya itu saja, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten itu pun menantang kepada semua pihak untuk sama-sama membandingkan data hasil capaian kinerja dengan daerah lain, jika memang tidak percaya dengan yang disampaikannya itu.

“Jadi saya pikir semua kita lakukan dengan seoptimal mungkin, bisa dicek data-data kita. Caranya berbanding antar daerah di Indonesia. Lalu juga baik itu serapan maupun pendapatan, jadi agar saya tidak dipandang lain silahkan dicek sendiri laporan kita, ya, di Kemendagri kalau kita rapat inflasi itu kan disampaikan,” ujarnya.

Sementara itu diketahui sebelumnya, Pimpinan DPRD melayangkan surat kepada semua komisi-komisi, agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur Banten Al Muktabar atas APBD 2023 melalui semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, Al Muktabar dianggap memiliki beberapa kekurangan.

Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar ditemui usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mitra kerjanya, Dinas PUPR, Perkim, LH dan Kehutanan, Selasa (1/8) membenarkan dirinya telah memanggil sebagian OPD yang menjadi mitra kerjanya, dan membahas capaian pembangunan atau serapan anggaran APBD 2023.

“Semalam (Senin malam, red) pimpinan dewan (DPRD) menyurati komisi-komisi agar dilakukan evaluasi anggaran. Pada tanggal 1 dan 2 Agustus (hari ini, red), kita diminta evaluasi, dan hasilnya (kemarin, red) sangat mengejutkan, serapan anggaran sangat rendah sekali,” kata Nizar.

Ia menjelaskan, dari penjelasan OPD-OPD, serapan rendah dikarenakan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan program yakni dari E-katalog dan Surat Edaran (SE) Pj Sekda Banten pada akhir Februari agar dilakukan optimalisasi anggaran.

“Triwulan ketiga banyak sekali program program yang disusun bersama dengan OPD tidak berjalan. Kita ketahui pendapatan Pemprov saat ini sudah 65 persen. Apa yang menjadi kendala dengan serapan rendah, dan anehnya sekarang katanya besar serapannya tapi program tidak berjalan. Setelah rakor evaluasi, ternyata benar.

Itulah sebabnya pimpinan menyurati komisi komisi agar dilakukan evaluasi anggaran. Di Dinas PUPR dari pagu Rp1,1 triliun, yang terserap 16,5 persen atau Rp184 miliar, ada Rp921 miliar belum dilaksanakan,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa menilai kinerja sejumlah OPD yang menjadi mitra kerjanya dianggap masih terlalu rendah, terutama dalam hal upaya penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan daerah.

Meski secara keseluruhan serapan anggaran sudah mencapai di angka 50 persen, namun sebagian besar anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk keperluan Belanja Operasional ketimbang untuk Belanja Modal.

“Kita melihat memang masih pada tataran pelaksanaan belanja operasional yang mendekati target, namun belanja modal masih belum memenuhi apa yang ditargetkan,” kata Yeremia.(MG-01/RUS/PBN)

3 Agustus 2023
Walikota Cilegon Helldy Agustian Minta Partai Politik Sosialisasikan Pemilu

CILEGON, BANPOS – 195 hari menuju Pemilihan Umum (Pemilu), seluruh partai politik (Parpol) agar tetap damai selama pesta demokrasi berlangsung. Baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pemilihan.

Hal itu dikatakan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran Partai Politik dalam Upaya Terwujudnya Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon di salah satu hotel di Kota Cilegon, Rabu (2/8).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua KPU Cilegon Patchurrohman, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai narasumber.

Menurut Helldy, tepat 195 hari menuju pemilu, pihaknya mengajak kepada seluruh partai politik agar tetap damai selama masa pesta demokrasi berlangsung. Baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pemilihan.

Kemudian dikatakan Helldy, bahwa peran partai politik menjadi sangat penting sebagai salah satu pilar demokrasi. Lahirnya para wakil masyarakat dan pejabat publik disaring melalui partai politik.

“Oleh karena pentingnya peran partai politik, saya menghimbau sekaligus berpesan untuk menjaga kondusifitas. Tidak saling menjelekkan satu sama lain, tidak membuat keributan hanya karena perbedaan pandangan,” kata Helldy kepada awak media usai kegiatan, Rabu (2/8).

Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini berharap Pemilu yang akan datang bisa berlangsung dengan damai tanpa adanya kegaduhan dan kekerasan.

“Yang paling terpenting bagi kami adalah menciptakan situasi aman, kondusif dalam 195 hari kedepan,” tutup Politisi Partai Gerindra ini.

D itempat yang sama, Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat peran partai politik menjelang Pemilu 2024.

“Parpol perlu penguatan agar turut serta mensosialisasikan Pemilu ini ke semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ada 80 peserta dari 18 parpol yang kita undang,” tandasnya. (LUK/PBN)

3 Agustus 2023
Airlangga Tegaskan Tak Akan Dukung Anies di Pilpres

JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan pada Pemilihan Umum Presiden 2024.

“Itu sangat benar,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Airlangga dalam kesempatan itu menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang menyebut Airlangga kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan, melainkan mungkin mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Sementara Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Airlangga mengatakan langkah Golkar saat ini segera memasuki babak terakhir dalam menentukan sikap dan arah politiknya pada Pemilu 2024.

Dia mengatakan Golkar adalah organisasi dan partai besar yang memiliki langkah-langkah tersendiri.

“Langkah chapter (babak) terakhir. Sekarang sudah masuk chapter terakhir,” ujar Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Partai Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sejak pertengahan 2022 bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, PPP telah menyatakan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung bakal capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/RMID)

3 Agustus 2023