Penulis: Gina Maslahat

  • Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    SERANG, BANPOS – Pendataan anak tidak sekolah atau putus sekolah ternyata masih belum maksimal, hal ini terlihat dari adanya perbedaan data yang cukup signifikan antara pihak kecamatan dengan tingkat kota.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat, menjelaskan, sebelumnya yang dipaparkan Kadis Dindik Kota Serang, Tb.Suherman yang menyebut terdapat 133 siswa putus sekolah di Kota Serang sedikit berbeda dengan data yang dimiliki oleh pihaknya. Per tanggal 26 juli 2023, di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167 anak yang putus sekolah.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya, Minggu (30/7).

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Selain itu menurutnya, pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir praktis, sempit dan instant (pragmatis). Ternyata berdampak juga pada bidang pendidikan.

    Dimana pola berpikir pragmatis tersebut mengakibatkan angka anak putus sekolah semakin meningkat. Pasalnya, orang yang mempunyai sifat pragmatis selalu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan segera tercapai tanpa mau berfikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama.

    Mamat mengatakan bahwa sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang mana kewajiban mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak adalah kewajiban orang tua dan pemerintah. Oleh karenanya, ia sangat mendukung program ‘aje kendor sekolah’ di Kota Serang.

    Rahmat menjelaskan, bahwa warga di Kecamatan Taktakan saat ini masih cenderung memiliki pemahaman pragmatis yang membuatnya enggan untuk melanjutkan sekolah.

    “Banyak alasan warga Taktakan yang putus sekolah, diantaranya biaya dan pemahaman pragmatisme, yaitu mencari penghidupan dan bekerja di usia dini,” jelasnya.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dirinya berkoordinasi dengan para RT RW, Lurah dan para kader posyandu untuk dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan

    “Maka peran Lurah, RT RW dan kader posyandu untuk mendata dan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan sangat diperlukan,” ujarnya.

    Rahmat menuturkan, dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Serang khususnya di Kecamatan Taktakan, dirinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar anak-anak yang saat ini putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya.

    “Karena ini sangat penting, jadi dalam waktu dekat, kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mendata anak-anak yang putus sekolah, agar anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya. Ke depan, kita juga akan ada kegiatan penyaluran bantuan untuk kegiatan pembelajaran,” tandasnya.

    Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga menyebutkan sekitar 700 anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) drop out atau putus sekolah.

    “Dari total kisaran 49 ribu siswa di tingkat SMP, ada sekitar 700 anak atau 1,5 persen mengalami drop out,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang Sutoto saat di konfirmasi di Pandeglang, Jumat (28/7).

    Atas kondisi tersebut, dia menyebutkan Pemkab Pandeglang tengah berupaya menyusun rancangan peraturan bupati (perbup) yang akan mengatur penanganan dan solusi untuk mengatasi anak-anak putus sekolah itu.

    “Saat ini Pemkab Pandeglang sedang menyusun draf peraturan bupati yaitu gerakan sarerea lulus sekolah,” katanya.

    Ia menyebutkan gerakan itu dibentuk oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi permasalahan putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta mendukung bagi seluruh siswa di Pandeglang.

    “Nanti akan dibentuk dengan beberapa OPD terkait, seperti Dinas Sosial dan dinas yang menangani perlindungan anak serta dengan Baznas sebagai kemitraan dan Dinas Pendidikan sebagai leading sector,” kata Sutoto.

    Ia menyebutkan penyebab anak drop out mayoritas faktor sosial budaya, antara lain dibully, korban pelecehan seksual, serta ajakan pindah ke pesantren salafi dan madrasah.

    Pemkab Pandeglang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak di daerah tersebut.

    “Bekerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan seluruh pihak terkait, diharapkan masalah ini dapat dikurangi dan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas serta berkelanjutan,” ujar Sutoto. (MG-02/ANT/PBN)

  • SPKLU Pertama di Kabupaten Lebak Diresmikan

    SPKLU Pertama di Kabupaten Lebak Diresmikan

    LEBAK, BANPOS – Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Kabupaten Lebak telah diresmikan oleh Bupati Lebak bersama jajaran PLN Banten, di Alun-alun Rangkasbitung, tepatnya seberang Perpustakaan Saidja Adinda Kabupaten Lebak.

    Diketahui, hal tersebut sebagai dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam penerapan gaya hidup baru serba listrik atau electrifying lifestyle.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya pada Minggu (30/7), mengatakan bahwa program electrifying lifestyle merupakan bentuk upaya pemerintah mengurangi penggunaan sumber energi fosil, dengan menggunakan peralatan serba elektrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan.

    “Atas nama pemerintah Kabupaten Lebak, saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang terus berkomitmen mengakselerasi ekosisten kendaraan bermotor listrik dan penggunaan peralatan serba listrik, sebagai upaya mewujudkan electrifying lifestyle. Salah satunya dengan menghadirkan SPKLU di wilayah Kabupaten Lebak.

    Dimana, tujuan akhirnya tentu bersama-sama untuk menyelamatkan bumi,” ujar Iti.

    Iti berpesan kepada masyarakat, agar selalu berhati-hati dalam berkendara menggunakan sepeda listrik yang tengah marak di Kabupaten Lebak.

    Iti juga mengimbau agar melakukan pembayaran listrik tepat waktu, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, dimana masyarakat saat ini telah dimudahkan melakukan transaksi melalui layanan PLN Mobile.

    “Di era digital saat ini PLN terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan menghadirkan PLN Mobile, dimana masyarakat dapat melaporkan keluhan gangguan, ubah daya, pemasangan baru, dan bayar tagihan. Maka tentunya jangan lupa untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu,” pesannya.

    Sementara itu, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Selatan, Zulhamdi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kesuksesan kegiatan tersebut.

    Zulhamdi mengatakan bahwa PT PLN (Persero) akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan, salah satunya diwujudkan dengan hadirnya aplikasi PLN Mobile.

    “PLN berkomitmen memberikan pelayanan excellent kepada pelanggan, salah satunya dengan inovasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Appstore/Playstore sebagai bentuk transformasi kami atas layanan kepada pelanggan,” paparnya. (MYU/DZH)

  • Yang Tidak Kompeten Akan Digeser, Politik Penyebab Rendahnya Profesionalisme ASN

    SERANG, BANPOS – Rendahnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Banten, dianggap sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, karena sudah sangkin akut nya, permasalahan kinerja dan profesionalisme ASN dianggap sebagai patologi atau penyakit di lingkungan birokrasi pemerintahan.

    Hal itulah yang diungkap oleh aktivis anti korupsi, Ade Irawan saat diwawancarai oleh BANPOS pada Minggu (30/7).

    “Ini kan kritik dari dulu, patologi birokrasi gitu ya. Birokrasi kita gendut, tidak cekatan dan dalam beberapa konteks korup,” kata Ade Irawan.

    Kaitannya dengan konteks korupsi, Ade menuturkan, birokrasi pemerintahan kerap kali menjadi aktor yang terlibat langsung dalam praktik kasus tersebut.

    Menurut Ade segala keputusan yang menyangkut kebijakan korupsi, cenderungnya berada di tangan birokrasi pemerintahan.

    “Dalam konteks korupsi, ya, birokrasi biasanya menjadi eksekutor putusan korup yang di atasnya,” jelas Ade.

    Ade menjelaskan, kepentingan politik para politikus rupanya turut andil terhadap rendahnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan.
    Karena menurut penjelasannya, para pejabat yang berada di lingkungan birokrasi pemerintahan, tersandera oleh tuntutan kepentingan politik yang sarat akan praktik licik semacam itu.

    “Saya kira penyebab utama sakitnya birokrasi kita politik. Karena kerap, birokrasi dipakai oleh politikus untuk kepentingan mereka, nyari duit. Kan yang bisa eksekusi duitkan birokrasi,” imbuhnya.

    Oleh karenanya dalam upaya pembenahan dan perbaikan kinerja, menurut Ade hal pertama yang harus dibenahi adalah soal ikut campurnya kepentingan politik dalam tatanan birokrasi pemerintahan.

    “Kalau menurut saya sih hal yang harus diperbaiki ya dimulai dari politik. Atau bisa bareng birokrasinya diperbaiki, politiknya diperbaiki. Tapi kalau kemudian cuman birokrasinya aja, politiknya enggak diperbaiki nggak akan pernah bisa,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Serang.

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang akan merotasi para ASN yang kinerjanya tidak kompeten.
    Rotasi tersebut juga dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi yang dimiliki oleh para ASN dengan bidang pekerjaan yang akan mereka tempati. Supaya para ASN tersebut dapat bekerja dengan maksimal.

    Rotasi juga dilakukan sebagai bentuk dari evaluasi yang dilakukan oleh BKPSDM dalam meningkatkan kualifikasi para pegawai ASN di Kota Serang.

    BKPSDM Kota Serang, Karsono mengatakan bahwa masih terdapat para pegawai ASN di Kota Serang yang secara kinerja, dinilai masih tidak profesional. Oleh sebab itu, Karsono mengaku akan melakukan evaluasi kinerja para ASN.

    “ASN yang masih kurang profesional dari segi kinerjanya di kota Serang kita evaluasi melalui periodisasi rotasi, nanti jika tidak lolos kita pindahkan,” katanya, Kamis (27/7).

    Karsono mengaku bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi jika masih terdapat pegawai yang dalam bekerja tidak berkompeten, karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan bidang kompetensi yang dimiliki.

    “Sebelumnya kita sudah berupaya agar pegawai-pegawai yang kita tempatkan di suatu OPD itu sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia orang kesehatan nanti kita tempatkan di unit-unit kesehatan, seperti dinkes dan rumah sakit. Kita sudah upayakan seperti itu,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan, di Kota Serang masih terdapat ASN yang bekerja bukan pada bidang kompetensinya dan akan dilakukan rotasi kembali agar bisa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

    “Untuk pegawai yang tidak sesuai kompetensinya di Kota Serang masih ada, akan tetapi tidak banyak. Karena sebelumnya sudah dilakukan rotasi juga sekitar empat bulan yang lalu, itu yang tidak sesuai dengan kompetensinya sudah kita pindahkan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki,” ungkapnya.

    Dirinya menuturkan, jika pegawai yang sudah dilakukan rotasi ternyata masih belum menunjukkan kinerja yang baik, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali guna bisa menempatkan pegawai tersebut pada bidang yang lebih sesuai.

    “Nanti kalau setelah ditempatkan ternyata masih tidak kompeten di bidang yang saat ini kita tempatkan, maka nanti kita lakukan evaluasi lagi,” tandasnya. (MG-02/MG-01/PBN)

  • Pokja Wartawan Lebak Ungkap Mahasiswa Wajib Tangkal Hoaks

    Pokja Wartawan Lebak Ungkap Mahasiswa Wajib Tangkal Hoaks

    LEBAK, BANPOS – Era digital membuat banyak informasi hoaks berkeliaran. Penyebaran hoaks tersebut pun sangat mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

    Oleh karena itu, mahasiswa dituntut agar dapat menjadi benteng atas massifnya hoaks yang beredar di masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pokja Wartawan Lebak, Mastur Huda, di hadapan puluhan mahasiswa Universitas Latansa Mashiro dan STAI Washilatul Falah, pada kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Sabtu (29/7) di gedung STAI Wasfal.

    “Mudahnya mendapatkan informasi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif.

    Mahasiswa sebagai agen social control, harus mampu mengarahakan kepada hal postif dalam penerimaan informasi di tengah masyarakat,” ujar Mastur.

    Mastur menjelaskan, sebagaimana pengalaman ia bergelut di dunia jurnalistik, hoaks sering kali bermunculan di setiap saat.

    Bahkan, lanjutnya, di momentum menjelang politik seperti saat ini, berbagai berita bohong dengan tujuan kepentingan suatu pihak biasanya mulai beredar di tengah masyarakat.

    “Demi menjaga keutuhan serta mencerdaskan bangsa, mahasiswa dan masyarakat harus saling mengingatkan untuk bisa menangkal hoaks, dengan selalu mencari kebenaran dari setiap informasi yang diterima,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mahasiswa Universitas Latansa Mashiro, Yazid Alhudri, mengatakan bahwa penyampaian materi dari Ketua Pokja Wartawan Lebak sangat dibutuhkan di era modern, yang mana penerimaan informasi bagi masyarakat di seluruh kalangan semakin berkembang.

    Menurutnya, kebutuhan edukasi dalam penerimaan informasi haruslah terus digencarkan. Karena tidak hanya orang tua, usia remaja pun masih dapat keliru dan mudah terbawa arus saat melihat informasi yang muncul di berbagai platform media sosial.

    “Bukan hanya orang tua dan remaja ya, hampir kebanyakan masyarakat sekarang mudah terganggu dan bahkan sampai asal share aja. Dengan adanya materi ini, kita bisa semakin paham hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menerima dan membagikan informasi,” jelas Yazid. (MYU/DZH)

  • Program PSU Mandek Bikin DPRD Banten Bingung

    Program PSU Mandek Bikin DPRD Banten Bingung

    SERANG, BANPOS – Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Banten.

    Pasalnya, menurut Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar, ada sekitar seribu program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di tahun 2023 tidak ada satupun yang terlaksana.

    “PSU di Perkim sekitar seribu an, satu pun (di tahun 2023) belum terlaksana,” kata Muhammad Nizar saat ditemui pada Jumat (28/7).

    Saat ditanya mengapa sejumlah program PSU itu tidak terlaksana di tahun ini? Ketua Komisi IV itu pun mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui, kendala apa yang dihadapi oleh DPRKP Banten.

    Padahal secara mekanisme, semuanya sudah ditempuh dengan baik oleh DPRKP Banten dalam upaya pelaksanaan program tersebut.

    “Karena di dinas Perkim pun secara normatif sudah clear semua. Makanya kan saya bilang, ini apa problemnya? Jangan menghambat pembangunan, kalau seandainya ini tidak dilaksanakan berarti tidak menjalankan APBD berarti tidak melaksanakan Perda,” ucapnya.

    Sejauh ini, alih-alih melakukan upaya penyerapan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program, DPRKP Banten hanya melaksanakan penyerapan anggaran untuk gaji para pegawainya sebesar kurang lebih 14 persen.

    “Nah saya tanya, apa yang jalan itu? Yang jalan itu hanya gaji udah, operasional. Ya kan ini harus kita tindak lanjuti, kita follow up,” ujar Nizar.

    Nizar menilai, masalah ini terjadi diakibatkan oleh diubahnya metode teknis oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Sehingga atas hal itulah kemudian, turut berpengaruh juga pada pelaksanaan program tersebut.

    “PJ hari ini menginginkan konsolidasi, ingin ada metode yang dirubah. Karena kemarin PL (penunjukkan langsung), dia menginginkan ini gak boleh ada PL. Kenapa ada PL, dan sebagainya,” terangnya.

    Anggota Fraksi Partai Gerindra itu pun secara tegas menyatakan bahwa Pj Gubernur menghambat proses pembangunan di Provinsi Banten, akibat dari pemberlakuan kebijakannya itu.

    “Kalau ini tidak dilaksanakan, artinya Pj Gubernur menghambat pembangunan, tidak peduli terhadap jeritan rakyat bawah, dan melakukan pelanggaran terkait dengan Perda. Karena tidak menjalankan Perda APBD,” tegasnya.

    Oleh karenanya, usai menggelar rapat dengan para anggota Komisi IV DPRD Banten, Nizar berencana akan mengirimkan nota kesimpulan kepada pimpinan dewan, agar permasalahan tersebut dapat segera ditanggapi oleh Pemprov Banten.

    “Karena apapun ceritanya, inikan sudah melalui mekanisme dan proses yang panjang. Ada KUA, sampai ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah kan,” tandasnya. (MG-01/PBN)

  • Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    KETUA DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah menyatakan, suasana politik internal Partai Golkar saat ini baik-baik saja dan kondusif. Tidak ada alasan untuk dilaksanakan musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    “Kami di daerah sedang fokus pemilu 2024, mesin Partai Golkar sedang bergerak untuk meraih kemenangan. Suasana kader sangat kondusif, dan para calon anggota legislatif sedang masif meraih suara masyarakat,” kata Tatu kepada wartawan, Jumat (28/7).

    Menurutnya, saat ini demokrasi di internal Partai Golkar, baik tingkat pusat dan daerah berjalan cukup baik.

    “Tidak ada alasan bagi siapa pun di internal Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub. Partai Golkar sedang berjalan sesuai tata kelola organisasi yang sangat baik. Kita fokus kemenangan 2024,” tegasnya.

    Tatu menegaskan, kemenangan Pemilu 2024, baik legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada, akan diraih jika semua fungsionaris dan kader solid. “Partai Golkar punya sejarah panjang. Bangsa ini merasakan kemajuan atas kontribusi nyata kader Partai Golkar. Dan saatnya kita fokus meraih kemenangan mutlak pada Pemilu 2024,” ujarnya.

    Putri Jawara Banten, Tb Chasan Sochib ini meminta seluruh kader Partai Golkar baik pusat maupun daerah untuk terus kompak. “Jika kader benar-benar mencintai Golkar, maka tentu kita harus solid. Fokus membesarkan partai, dan menghindari perpecahan,” ujarnya.

    Ia menilai, Partai Golkar selalu punya strategi politik dalam setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Strategi yang bertumpu pada aspirasi masyarakat dan kemenangan.

    “Maka menjelang Pemilu, mungkin terjadi sedikit riak dari angin-angin di luar Partai Golkar. Namun saat ini, aliran air tetap tenang dari hulu hingga hilir. Karena semua kader solid, mencintai, dan bersemangat mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” ujarnya. (AZM)

  • Tingkatkan Minat Baca,Pramuka Untirta Ngampar Literasi

    SERANG, BANPOS – Berangkat dari kepedulian Pramuka Untirta tentang budaya membaca yang semakin berkurang. Dalam kegiatan tersebut, Pramuka Untirta berkolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jawara Kasemen sinergis melakukan peningkatan minat baca masyarakat melalui kegiatan ‘Ngampar Literasi’ yang digelar di lapangan Keraton Kaibon Banten Lama.

    Ngampar Literasi merupakan kegiatan membuka lapak baca gratis bagi masyarakat setempat, umumnya para pengunjung situs keraton kaibon. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program pengabdian yang dilaksanakan oleh Pramuka Untirta yaitu TARUBHARA pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2023 mendatang.

    Kegiatan ngampar literasi tersebut didukung baik oleh masyarakat setempat. Anak-anak yang berada di lingkungan sekitar pun sangat antusias meramaikan kegiatan tersebut. Rencananya kegiatan ngampar literasi akan dilaksanakan rutin setiap sore hari di lapangan keraton kaibon selama kegiatan pengabdian berlangsung.

    Ketua Dewan Racana Untirta, Siti Nurasiah mengungkapkan bahwa kegiatan ngampar literasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pramuka Untirta selama pengabdian untuk menumbuhkan minat baca dan semangat belajar bagi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah.

    “Senang sekali rasanya kegiatan ngampar literasi ini bisa dilaksanakan, anak-anak dan warga masyarakat juga terlihat antusias mendukung dan meramaikan kegiatan ini, semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan dapat terus menumbuhkan semangat anak-anak agar melek literasi sejak dini,” ungkapnya, Jum’at (28/07).

    Kemudian, Ketua Pelaksana Ngampar Literasi, Salsabila Ryanto juga turut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu fokus yang diangkat pada tema pengabdian tahun ini (2023) yaitu Pendidikan.

    “Saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas, senang sekali rasanya melihat antusias masyarakat dan anak-anak dengan adanya kegiatan yang kita lakukan saat ini, memang pada tahun ini kita memfokuskan kegiatan pengabdian salah satunya adalah bidang pendidikan,” ujarnya.

    Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan ngampar literasi tersebut dapat menumbuhkan semangat membaca pada masyarakat.

    “Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi pengembangan minat literasi di masyarakat,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Siap Meriahkan HUT RI 78 Tahun, Desa Kelapian Gandeng Mahasiswa KKM 24 Uniba

    Siap Meriahkan HUT RI 78 Tahun, Desa Kelapian Gandeng Mahasiswa KKM 24 Uniba

    SERANG, BANPOS – Suasana di Kampung Nambo, Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang semakin meriah dan penuh semangat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hal ini berkat kehadiran Kelompok 24 mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa (Uniba) yang turut berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di desa tersebut.

    Dalam rangka memperingati 17 Agustus, kelompok mahasiswa ini dengan penuh semangat mengambil peran dalam mempersiapkan suasana kemerdekaan yang meriah.

    Mereka terlibat langsung dalam menghias dinding-dinding di sekitar desa dengan tema 17 Agustus dan kemerdekaan. Gambar-gambar patriotik dan semangat juang bangsa menghiasi dinding-dinding tersebut, memancarkan semangat persatuan dan cinta tanah air.

    “Kami berusaha menyampaikan pesan semangat kemerdekaan melalui seni visual. Gambar-gambar ini merupakan bentuk rasa kami yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air,” kata salah satu mahasiswa KKM 24 Uniba, Anisa Rama Salsabila, Sabtu (29/7/2023).

    Tak hanya itu, para mahasiswa juga bersemangat membersihkan lingkungan sekitar kantor desa. Kegiatan gotong-royong ini menjadi momen berharga dalam mempererat hubungan antara mahasiswa KKM 24 dari Universitas Bina Bangsa dengan masyarakat setempat. Dengan penuh kebersamaan, mereka membersihkan lingkungan dari sampah dan menciptakan suasana yang lebih bersih dan indah.

    Sementara itu, Kepala Desa Kelapian, Astalani merasa sangat terbantu dengan kehadiran mahasiswa dalam persiapan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun.

    “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi aktif mahasiswa dalam membersihkan lingkungan kantor desa dan menghias dinding-dinding. Semangat perjuangan mereka memberikan semangat tambahan bagi kami dalam merayakan kemerdekaan,” ungkapnya dengan rasa bangga.

    Para warga desa pun merasakan semangat yang sama, mereka turut merasa bersemangat dalam menyambut hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa dalam persiapan 17 Agustus ini telah menciptakan kebersamaan dan semangat persatuan di tengah masyarakat desa.

    Dengan semangat yang terus membara, mahasiswa KKM dari Universitas Bina Bangsa berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan dan kemajuan di Desa Kelapian.

    “Semoga kegiatan ini akan memberikan dampak positif dan mencerahkan peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan dan persatuan,” kata salah satu warga setempat. (LUK/AZM)

  • Banten Kirim Atlet Pelajar Disabilitas ke Peparpenas Palembang

    Banten Kirim Atlet Pelajar Disabilitas ke Peparpenas Palembang

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten mengirim sebanyak 20 atlet pelajar penyandang disabilitas yang akan bertanding pada ajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) X tahun 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/7).

    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Syaukani mengatakan, kegiatan Peparpenas merupakan satu upaya memberikan ruang untuk para pelajar disabilitas, dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelajar yang normal seusianya.

    “Melalui kegiatan ini juga kita memberikan upaya peningkatan peran serta para pemuda-pemudi disabilitas dalam pembangunan nasional,” ujar Ahmad Syaukani, saat pelepasan menuju Peparpenas X tahun 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Ahmad Syaukani menyampaikan bahwa kontingen Provinsi Banten pada pekan olahraga ini berjumlah 46 orang. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari 20 orang atlet, 16 orang pelatih, 8 orang official, 2 orang petugas medis dan 2 orang tim aju.

    Ia menyebut, 20 atlet yang berpartisipasi dalam Peparpenas tahun 2023 ini terdiri dari perwakilan siswa dan siswi sekolah luar biasa (SLB) se-Provinsi Banten.

    Para atlet ini juga merupakan para juara dari kejuaraan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) se-Provinsi Banten, yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    “Dari kejuaraan itu, para juara kita bina. Apabila usianya memenuhi syarat kita akan kirim ke tingkat nasional seperti sekarang ini,” terangnya.

    Adapun cabang olahraga (cabor) yang diikuti oleh Kontingen Provinsi Banten sebanyak 6 cabor yang terdiri dari atletik sebanyak 8 orang, bulu tangkis 1 orang, catur 2 orang, renang 3 orang, tenis meja 3 orang dan bocia 3 orang.

    Ahmad Syaukani menginformasikan bahwa Peparpenas ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus 2023.

    “Kami berharap dengan pembinaan pelatihan yang kita terus optimalkan mampu memberikan prestasi yang baik untuk para atlet terutama untuk Provinsi Banten ini kita juga usahakan tahun ini masuk ke 10 besar,” tandasnya.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar meminta para atlet Peparpenas kontingen Banten terus memegang teguh pada kata ‘hambatan bukan halangan”.

    Sehingga, kata dia, para atlet bisa menjadikan hambatan menjadi sebuah peluang untuk terus berprestasi.

    “Pada dasarnya kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya kita perlu upaya maksimal untuk mengubah semua itu menjadi hal yang bernilai positif,” ucapnya. (MUF/AZM)

  • Koperasi di Tangerang Harus Sejahterakan Masyarakat

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berharap koperasi yang ada di Kota Tangerang, agar dapat lebih meningkatkan kegiatan guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi, saat peringatan Hari Koperasi ke-76 tingkat Kota Tangerang di Alun-alun Ahmad Yani, Minggu (30/7). Diketahui, peringatan Hari Koperasi ke-76 itu diselenggarakan oleh Disperindagkop UKM Kota Tangerang, bersama dengan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Tangerang.

    Peringatakn tersebut menjadi yang pertama kalinya setelah beberapa tahun ditiadakan imbas dari pandemi Covid-19. Kegiatan perdana pasca-pandemi itu diisi dengan senam bersama, pentas kesenian, hiburan musik, hingga pembagian puluhan doorprize menarik untuk anggota maupun masyarakat umum.

    Kepala Disperindagkop UKM, Suli Rosadi, mengungkapkan bahwa lewat momen HUT Koperasi ke-76 dengan tema Membangun Koperasi Berbasis Kearifan Lokal Menuju Ekonomi Gotong Royong yang Mandiri, Modern dan Berdigital, diharapkan dapat menjadi suntikan semangat untuk mendorong koperasi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya secara global.

    Terlebih, koperasi di Kota Tangerang mampu menjawab tantangan zaman dan memiliki daya saing dan daya sanding yang besar. Tercatat, di Kota Tangerang ada 293 koperasi aktif. Dengan ini, Disperindagkop UKM terus mendorong untuk pengelolaan koperasi di Kota Tangerang lebih profesional dan mensejahterakan bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

    “Dengan itu, diperlukan penguatan pada pengaturan tentang pilar-pilar ekosistem koperasi, yang melibatkan banyak lembaga pendukung dan profesi penunjang perkoperasian. Serta pengaturan tentang sanksi pidana untuk meningkatkan pelindungan terhadap badan hukum koperasi dan anggotanya,” tegas Suli, usai membuka acara.

    Kata Suli, kolaborasi antara Pemkot Tangerang dengan seluruh koperasi di Kota Tangerang akan terus dikuatkan. Terlebih, untuk membangkitkan pergerakan ekonomi di Kota Tangerang, yakni koperasi sebagai dan mitra yang dapat terus memberi manfaat yang mutual.

    “Ke depan tentu harapannya ini menjadi semangat, lebih dan lebih profesional lagi. Saya yakin, dengan koperasi yang profesional, masyarakat Kota Tangerang akan terjamin. Karena itu Insyaallah kolaborasi ini akan terus diperkuat dan harus saling mutual,” tandasnya. (DZH)