Penulis: Gina Maslahat

  • Oknum Penjual KIP Diperiksa

    Oknum Penjual KIP Diperiksa

    LEBAK, BANPOS –  Oknum penjual Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditemukan berserakan di pengepul rongsokan beberapa waktu silam telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polres Lebak.

    Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, kedua oknum itu, awalnya diperintahkan untuk memusnahkan dokumen KIP. Dari hasil pemeriksaan menunjukan bahwa kedua oknum sengaja membuang dokumen KIP.

    “Awalnya mereka diminta oleh pihak BNI untuk memusnahkan dokumen KIP tersebut, namun ternyata mereka menjual KIP ke pengepul rongsokan,” kata Wiwin kepada BANPOS, Minggu (16/4).

    Wiwin menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman dari berbagai pihak yang telah dimintai keterangan mulai dari pihak BNI, oknum penjual, dan dinas terkait.

    “Dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi dari tim penyidik apakah ada kesalahan prosedur, sehingga kami belum bisa menyimpulkan hasil akhir kasus ini,” jelas Wiwin.

    Wiwin menerangkan, pihak BNI mengaku bahwa kartu itu akan dimusnahkan. Menurutnya, tim penyelidik mendalami terkait mekanisme pemusnahan dan alasan BNI tidak mendistribusikan puluhan ribu KIP kepada penerima.

    “Apakah ini ada kesalahan prosedur dari pihak bank, hingga saat ini kita belum dapat menyimpulkannya,” ujarnya.

    Ia memaparkan, yang bertanggung jawab atas penjualan KIP tersebut adalah pihak dinas pendidikan provinsi.

    “Karena KIP tingkat SMA adalah  kewenangan KCD, maka pihak itulah yang akan kami mintai keterangan,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Warga Bojongmanik Minta Jalan Diperbaiki

    Warga Bojongmanik Minta Jalan Diperbaiki

    LEBAK, BANPOS – Jalan Poros Desa sepanjang 14 KM yang menjadi akses transportasi utama warga Desa Mekarmanik, Kecamatan Bojongmanik kondisinya dilaporkan sangat memprihatinkan.
    Disebutkan, jalan yang menjadi akses utama warga setempat tersebut rusak parah dan berlubang, selain itu batuan besar dan tanah merah dipermukaan jalan sering kali mengakibatkan pengendara roda dua mengalami kecelakaan, Jumat (14/04).
    Kepala Desa Mekarmanik, Ali Yudin kepada wartawan membenarkan kondisi tersebut namun pihaknya tidak mengetahui pasti bilamana jalan tersebut terakhir dibangun. Pihaknya pun menyampaikan banyaknya keluhan dari masyarakat atas jalan rusak yang sudah lama tak kunjung ada pembangunan.
    “Iya, jalan tersebut merupakan satu satunya akses yang sering digunakan warga desa kami untuk beraktivitas sehari-hari,” terangnya, Jumat (14/4).
    Pada bagian lain Kades menjelaskan bahwa jalan itu sebelumnya sudah akan di bangun oleh pihak dinas kabupaten, namun karena ada situasi pandemi covid-19 saat itu sehingga kegiatan fisik tersebut ditunda.
    “Jalan itu merupakan akses warga menuju pasar, Puskesmas, kecamatan dan menuju pusat kota Rangkasbitung, sehingga dengan kondisi jalan saat ini warga kami pada mengeluh,” tutur Ali Yudin.
    Pihaknya berharap, dinas terkait di Pemda Lebak untuk segera membangun jalan tersebut.
    “Disini kami berharap jalan itu bisa segera dibangun oleh Dinas di Pemda, mengingat ini akses transportasi penting yang memadai untuk mempermudah warga dalam menjalankan roda perekonomian serta aktivitas sehari hari,” paparnya berharap.(WDO/PBN)
  • Harga Daging Diprediksi Naik, Iti Monitoring Pasar

    Harga Daging Diprediksi Naik, Iti Monitoring Pasar

    LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak bersama Satgas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebak melakukan monitoring ke Pasar Rangkasbitung.
    Diketahui, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.
    Bupati Lebak, Itu Octavia Jayabaya mengatakan, ketersediaan bahan pokok terbilang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
    Menurutnya, meskipun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, namun hal tersebut masih dalam batas wajar dan masyarakat tidak perlu khawatir karena menjelang idul Fitri harga bahan pokok masih relatif terjangkau untuk masyarakat.
    “Alhamdulillah harga-harganya masih terkendali, semoga kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sampai idul fitri dengan harga yang terjangkau,” singkat Iti kepada awak media.
    Sementara itu, pedagang  daging sapi dan kerbau, Irman mengatakan, kini harga daging masih stabil. Namun, ia mengeluhkan mulai menurunnya daya beli masyarakat. Adapun stok daging menjelang hari raya aman.
    “Masih stabil, untuk sapi Rp 130 ribu  perkilogram dan kerbau Rp 140 ribu  perkilogram. Alhamdulillah stok daging aman hingga Lebaran. Semoga daya beli masyarakat meningkat,” singkatnya.
    Terpisah, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Lebak memprediksi harga  daging sapi dan kerbau akan mengalami kenaikan menjelang Lebaran 2023. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap daging.
    Kepala Disketapang Lebak, Nana Sujana mengatakan, harga daging menjelang Lebaran diprediksi akan meningkat yakni, untuk harga daging kerbau semula perkilogram Rp 140 ribu akan naik Rp 190 ribu, dan daging sapi semula Rp 130 ribu perkilogram akan naik Rp 180 ribu.
    “Karena permintaan konsumen cukup tinggi menjelang Lebaran, kemungkinan daging akan mengalami kenaikan. Apalagi kedua daging itu, paling dicari masyarakat,” kata Nana.
    Nana menjelaskan, kenaikan harga  daging sapi dan kerbau menjadi hal yang biasa menjelang Lebaran. Karena menjadi tradisi tahunan saat hari raya, hal tersebutlah yang mendasari pihaknya memprediksi daging akan mengalami kenaikan.
    Ia memaparkan, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar Rangkasbitung, seperti memantau harga beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur itu turun. Hal itu dilakukan berdasarkan perintah Mentri Dalam Negeri (Mendagri) saat rakor.
    “Malah banyak komoditas yang harganya menurun. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas akan tetapi masih dalam batas wajar,” tandasnya.(CR-01/PBN)
  • ASN Makelar Proyek Pandeglang Dibekuk Polres

    ASN Makelar Proyek Pandeglang Dibekuk Polres

    PANDEGLANG, BANPOS – Dua oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berinisial WA (51) dan DA (42) ditahan penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.

    Penahanan tersebut diduga atas kasus dugaan penipuan pengadaan barang ini dilakukan pada Jumat (16/12) lalu sekitar pukul 18:30 WIB, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Pandeglang.

    Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, mengatakan bahwa tersangka WA dan DA diamankan di rumahnya di Kecamatan Majasari dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan satu pelaku lainnya yang diduga sebagai penerima barang masih dalam pengejaran.

    Tersangka WA dan DA diduga melakukan tindak pidana dengan cara menjanjikan paket pekerjaan penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 berupa pengadaan 50 unit laptop senilai Rp750 juta.

    “Modus operandi yang dilakukan, tersangka menjanjikan paket berupa pengadaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 50 unit laptop dan hardisk kepada PT OR,” ungkap Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, Sabtu (15/4).

    Dalam memuluskan niat jahatnya, kat Shilton, para pelaku memiliki peran yang berbeda. Tersangka WA berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang, tersangka DA penyedia tempat di kantor Dinas Pertanian dan Ketapang sedangkan satu tersangka lainnya bertugas sebagai penerima barang dan pembuat kontrak.

    “Berperan sebagai PPK, tersangka WA membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak bodong, dan menunjuk PT OR sebagai pelaksana proyek,” jelasnya.

    Shilton mengatakan, kasus dugaan penipuan ini terungkap setelah pengiriman barang sebanyak 50 unit laptop 50 unit harddisk diterima oleh tersangka. Namun pelaku tidak membayarkan paket pekerjaan yang telah dilaksanakan pelapor dengan nilai pembelian senilai Rp750 juta.

    “Selain pengiriman laptop dan hardisk senilai Rp750 juta, korban juga memberikan uang tunai Rp362.230.000, kepada pelaku untuk persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22 persen dari nilai kontrak. Total kerugian yang dialami mencapai Rp1.112.230.000,” katanya.

    Merasa dirinya telah tertipu PT OR, pelapor kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut ke Mapolres Pandeglang. Berdasarkan laporan tersebut, personil Satreskrim selanjutnya bergerak melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti dokumen.

    “Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 378 dan pasal 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • Nyalon Lagi, Helldy Lebih PD

    Nyalon Lagi, Helldy Lebih PD

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku lebih percaya diri untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024, karena saat ini bergabung dengan Partai Gerindra. Hal ini dikatakan Helldy saat silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus dan kader Partai Gerindra se-Kota Cilegon, di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Minggu (16/4).

     “Saya ini satu-satunya sales Toyota yang jadi walikota. Saya juga satu-satunya yang dulu kader Partai Berkarya yang jadi walikota. Sekarang saya makin PD (percaya diri), makin semangat bersama Partai Gerindra,” tuturnya.

    Helldy mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Partai Gerindra yang sudah menerimanya bergabung sebagai kader sejak 20 Februari 2023.

    “Dulu saya berpikir lebih baik menjadi ikan paus di kolam kecil, tapi sekarang bersama Gerindra saya harus siap menjadi ikan paus di laut yang luas,” katanya.

    Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Desmond J. Mahesa berpesan kepada seluruh kader Gerindra untuk menjadi contoh di tengah masyarakat.

    “Gerindra adalah partai amanah, kadernya harus bisa memberikan contoh. Kita bukan main-main mendirikan partai, tapi bagaimana bisa membangun kenangan yang baik agar anak cucu kita bisa mengenang kebaikan kita,” tuturnya.

    Kemudian, Desmond juga berpesan agar kader Gerindra bersatu memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden, juga memenangkan Gerindra.

    “Tentu saja kalau menang, syarat pencalonan Pak Walikota akan lebih mudah dibandingkan periode sebelumnya. Kalau cukup dengan Gerindra kenapa tidak?,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon Sokhidin optimistis partainya akan memenangkan pemilu, termasuk di Kota Cilegon. Bila pada 2019 meraih enam kursi di DPRD Kota Cilegon, pada 2024 diharapkan naik dua kali lipat menjadi 12 kursi.

     “Sekarang kami sedang proses penguatan jaringan hingga tingkat TPS (tempat pemungutan suara), juga penguatan SDM (sumber daya manusia) agar memahami keinginan masyarakat Kota Cilegon,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • THR ASN dan Honorer Pemkot Cilegon Cair 

    CILEGON, BANPOS – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon mulai melakukan pencairan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Diketahui Pemkot Cilegon menyiapkan anggaran untuk THR ASN dilingkup Pemerintah Kota Cilegon Rp 22 miliar untuk PNS, PPPK Rp 1 miliar, non ASN Rp 12 miliar dan anggota DPRD kurang lebih Rp 200 juta. 

    Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani melalui Kabid Pembendaharaan pada BPKPAD Kota Cilegon Novi Kusuma mengatakan, jika pihaknya sudah menyelesaikan proses pencairan THR ASN (PNS dan PPPK), non PNS, anggota DPRD, walikota dan wakil walikota.

    “Sudah, sejak tanggal 10 (April 2023) sudah kita proses pencarian. Awalnya kita memberi tahu kepada semua OPD tentang aturan proses pencairannya apa saja yang diajukan dan bagaimana dan dasar hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah pusat,” katanya.

    Novi mengatakan seluruh OPD dilingkup Pemkot Cilegon berkasnya sudah diserahkan ke bank untuk di proses pencairannya. “Memang karena kerja sistem pararel dari OPD ke kita dari kita ke bank itu mungkin saja ada yang berbeda. Mungkin ada satu OPD yang sudah cair ada OPD yang belum karena saat ini semua dinas mengajukan mungkin lagi dijalan (proses bank),” tambahnya.

    Menurutnya bagi yang belum cair hanya tinggal menunggu waktu saja. “Hanya waktu saja semua pasti cair pada waktunya dan tidak mungkin terlambat 2 atau 3 hari. Paling lambat-lambatnya hitungan jam. Udah pasti saya yakin sore ini sudah masuk semua. Karena berkasnya sudah kami kirim semua,” tuturnya.

    Kemudian, Ia membeberkan untuk prosedur pembayaran THR ASN sama saja dengan pembayaran gaji, yakni dengan memasukkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu akan ditindaklanjuti oleh BPKPAD.

    Novi mengatakan pencairan THR ini sekiranya paling lambat diberikan ke ASN 10 hari sebelum lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2023 Masehi.

    Diketahui, Pemerintah pusat telah mengumumkan THR ASN mulai dicairkan pada tanggal 4 April 2023.  Kemudian dikatakan Novi dasar pencairan THR atau gaji ke 14 berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023, kemudian surat edaran Kementerian Dalam Negeri 102/1884/OTDA dan dikuatkan oleh Perwal.

    “Alhamdulillah kas kita cukup untuk pembayaran semuanya sudah tersedia. Kalau gaji 13 nunggu aturan dari pusat,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Persediaan Cukup, Pangan Berbahaya Ditemukan

    Persediaan Cukup, Pangan Berbahaya Ditemukan

    SERANG, BANPOS – Sejumlah pangan yang dijual di pusat perbelanjaan seperti pasar, tidak memenuhi syarat (TMS) untuk beredar. Hal itu ditemukan oleh Balai BPOM Serang dalam pelaksanaan pengawasan pangan, selama bulan Ramadan. Di sisi lain, Pemprov Banten mengklaim bahwa persediaan pangan masih cukup.

    Diketahui, pangan TMS yang ditemukan oleh BPOM sebanyak 23 jenis pangan dari sebanyak 360 sampel yang dilakukan pemeriksaan. Pangan yang ditemukan itu berasal dari 12 titik pengawasan selama awal bulan Ramadan.

    Ketua Tim Pemeriksaan BPOM Serang, Prabandaru Wisnu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak awal Ramadan. Setidaknya, sebanyak 12 titik telah pihaknya awasi dan melakukan pemeriksaan terhadap sampel pangan di sana.

    “Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 360 sampel pangan sampai dengan kemarin. Hari ini juga kami melakukan pemeriksaan, namun untuk sampelnya masih belum masuk ke data tersebut,” ujarnya, Rabu (12/4).

    Ia menuturkan, dari 360 sampel yang diperiksa, didapati bahwa sebanyak 23 sampel pangan yang masuk dalam kategori TMS. Hal itu lantaran pangan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi.

    “Ada 23 yang TMS, jadi sisanya 337 memenuhi syarat. Dari 23 itu, 7 TMS rhodamin B, 15 TMS formalin dan satu TMS boraks. Yang paling banyak masih formalin,” ungkapnya.

    Untuk produk pangan yang masuk kategori TMS, terdiri atas pangan seperti produk ikan yang dikeringkan seperti ikan asin dan teri asin. Selain itu juga terdapat mi basah dan cincau hitam.

    “Ikan asin itu kan lebih awet ya, itu yang kami heran mengapa dikasih formalin. Karena biasanya produk yang diberikan formalin adalah produk-produk basah, seperti di tahu dan mi basah. Tapi kalau ada ikan yang diberikan formalin, saya juga agak bingung,” katanya.

    Namun pihaknya menduga bahwa adanya formalin tersebut karena pada saat proses penangkapan ikan, yang seharusnya diawetkan menggunakan es, namun diganti menjadi menggunakan formalin yang lebih murah.

    “Jadi dalam proses membawa ke darat, ada kemungkinan menggunakan formalin. Ketika dikeringkan itu ternyata masih ada sisa formalin, sehingga produk itu mengandung formalin. Karena kalau pangan kering itu kan pasti awet,” terangnya.

    Sementara Ketua Tim Pengujian Pangan BPOM Serang, Siti Nurlaeni, mengatakan bahwa pihaknya pada awal pekan ini pun telah melakukan pengujian di Pasar Induk Rau. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara rapid test atau tes cepat.

    “Nanti akan diuji konfirmasi lagi. Jadi untuk sampel-sampel yang positif mengandung bahan berbahaya, akan diuji konfirmasi di lab. Uji konfirmasi biasanya dua hari, namun biasanya kami akan rekap lagi di hari Jumat ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Pemprov Banten mengklaim persediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Banten aman dan mencukupi. Sebab itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan belanja berlebihan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

    “Itu diungkapkan pada saat rapat bersama yang dilakukan secara rutin setiap awal pekan kemarin,” kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar seusai memberikan sejumlah bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Putra Asih, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

    Ia menjelaskan, Pemprov Banten bersama seluruh jajaran Forkopimda dan juga Pemerintah Kabupaten dan Kota selalu melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun saat ini seluruh daerah dibayang-bayangi oleh meningkatnya angka inflasi, namun dengan kolaborasi dan kekompakan bersama semua itu bisa dilalui dengan baik.

    “Kita secara berkala dan intensif melakukan pengawasan, apalagi di momen Ramadan dan menjelang lebaran ini. Jika ada sedikit kenaikan harga karena meningkatnya permintaan, maka dengan cepat kita lakukan intervensi dengan menambah jumlah pasokan kebutuhan pokok itu,” katanya.

    Diakui Al Muktabar, sudah banyak langkah-langkah yang  dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas kebutuhan pangan kita. Alhamdulillah secara nasional angka inflasi kita cukup terkendali dengan baik dan itu menjadi ukuran nyata dari kinerja kita.

    “Maka dari itu, kita mengimbau kepada masyarakat, karena tersedia cukup aman, maka tidak usah panic buying. Belanja saja sesuai kebutuhan. Kita juga akan mengintensifkan pemberian bantuan seperti ini,” ungkapnya.(RUS/DZH/PBN)

  • Material Drainase Ganggu Pengendara 

    Material Drainase Ganggu Pengendara 

    Keberadaan tumpukan material proyek drainase di jalan Nasional Bayah – Cibareno, tepatnya di Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng dituding sangat membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, material yang terdiri dari batu belah dan pasir bercampur pasir itu tercecer hampir ke tengah jalan raya baru-baru ini.
    Pantauan wartawan belum lama ini, sejumlah pengguna jalan tampak hati-hati saat melintas di jalan tersebut. Mereka menilai material bangunan menumpuk tersebut amat mengganggu laju aktivitas jalan raya menjadi satu jalur dari arah kanan saja.
     “Iya beberapa waktu lalu tumpukan material drainase itu masih ada, itu sangat mengganggu kendaraan. Itu kan proyek selokan jalan, kadang saya kalau lewat sana selaku pengendara sangat terganggu oleh tumpukan material itu. Mudah-mudahan sudah itu dibereskan,” ungkap Alam salah seorang pengendara warga Bayah, Rabu (12/4).
         Sementara warga setempat, Juli membenarkan dan sangat menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan material bangunan yang terletak persis di jalan tersebut itu perlu diangkut. “Jika menaruh material bangunan ada unsur kesengajaan dan bisa mencelakakan pengguna jalan, itu pemiliknya bisa dipidanakan. Jadi sebaiknya pekerjaan juga harus melihat kondisi,” ujarnya.
         Sementara saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini, penanggung jawab proyek pembangunan drainase, Uir menyebut bahwa jika hal itu menjadi persoalan maka pihaknya akan membereskannya.
         “Itu udah kita bereskan. Kita akan terus pantau, jika material itu mengganggu ya akan dipindahkan dan tidak akan mengganggu aktifitas jalan,” terangnya.(WDO/PBN)
  •  Kemenkes Cek Fasilitas Kesehatan untuk Pemudik  

     Kemenkes Cek Fasilitas Kesehatan untuk Pemudik  

    CILEGON, BANPOS – Guna mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran tahun 2023. Kementerian Kesehatan datang ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan untuk melayani para pemudik, Rabu (12/3). Selain itu, KKP Banten diminta tetap menjalankan vaksinasi sesuai aturan yang berlaku karena status masih pandemi.

    Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maxi Rein Rondonuwu mengatakan sebelum mengecek posko kesehatan di pelabuhan, pihaknya terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada petugas KKP Banten. 

    Selain itu, Maxi turut mengecek fasilitas yang disiapkan baik ambulans mobil, ambulan motor, dan berbagai peralatan kesehatan lainnya.

    Maxi mengatakan, ada sejumlah arahan yang disampaikannya kepada KKP Banten dalam mendukung kelancaran arus Mudik Lebaran tahun ini.  “Karena pandemi masih belum dicabut, kami masih melakukan protokol kesehatan dan menjalankan surat edaran satgas soal vaksinasi. Itu tentu tetap dilakukan,” kata Maxi kepada awak media usai memimpin apel kesiapsiagaan di KKP Banten, Rabu (12/4).

    “Kami juga menyediakan posko vaksinasi. Jadi kalau (pemudik) yang belum vaksin bisa di vaksin di tempat (di pelabuhan) dan mereka bisa melanjutkan (perjalanan),” sambungnya.

    Dikatakan Maxi, KKP Banten juga diminta betul-betul sudah mempersiapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemudik dengan matang. Selain itu, KKP Banten juga telah menyiapkan 3 Posko Pelayanan Kesehatan yang didirikan di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara.

    Bahkan, kata Maxi, pihaknya begitu kagum dengan terobosan yang dilakukan KKP Banten dengan menyiapkan ambulans motor. 

    Menurutnya, ambulans motor sangat perlu untuk disediakan. Manakala pemudik mengalami kedaruratan kesehatan ditengah kemacetan, KKP bisa langsung pro aktif memberikan pelayanan kesehatan dengan ambulans motor itu.

    “Jadi bukan hanya di posko (pelayanan kesehatan diberikan), tetapi kita proaktif kalau nanti ada laporan di macet, kemudian ada orang sakit. Seperti kejadian lalu, karena kehausan, ga mau, persiapan banyak, sudah dehidrasi, dan ada yang serangan, itu kan tidak boleh ditunda. Sehingga ambulans motor ini menurut saya sangat baik,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Kepala KKP Kelas II Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka menjelaskan, sebanyak 18 tim medis dipersiapkan untuk penjagaan pos kesehatan. Kedelapan belas tim kesehatan terdiri dari, 7 orang dokter, 15 orang perawat, 18 orang sanitarian, 15 orang surveilans, 1 orang apoteker, 4 orang driver ambulan, 4 orang MMER dan 18 orang teknis lainnya.

    “Untuk mengantisipasi kekurangan personel, kita bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, PMI, Pramuka untuk arus mudik lebaran tahun ini. Nantinya mereka tidak terpecah-pecah semua harus bekerja sama,” tandasnya. (LUK/RUL) 

  • Pengelolaan TPAS Cilowong ‘Primitif’

    Pengelolaan TPAS Cilowong ‘Primitif’

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang menyoroti terkait dengan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, yang masih ‘primitif’ dengan hanya sebagai tempat penumpukan sampah saja. Hal itu juga menjadi alasan DPRD, untuk menyetop kerja sama impor sampah dengan daerah lain pada akhir tahun 2023 ini.

    Hal itu terungkap usai kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Serang tahun 2022, ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang pada Selasa (12/4). Kunjungan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus serta Kepala DLH Kota Serang.

    Ketua Pansus LKPj Walikota Serang tahun 2022, Bambang Janoko, mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut, pihaknya mencecar sejumlah hal terkait dengan pengelolaan TPAS Cilowong dan juga kerja sama impor sampah.

    “Kami sangat menyayangkan TPAS Cilowong itu bukannya pengolahan, tapi sifatnya hanya penimbunan sampah saja yang dilakukan,” ujar Bambang Janoko usai kunjungan ke DLH Kota Serang.

    Padahal menurut Bambang, volume sampah yang dihasilkan di Kota Serang dan diangkut ke TPAS Cilowong mencapai 400 ton per harinya. Itu pun masih ada sisa ratusan ton lain yang tidak terangkut ke TPAS Cilowong.

    “Sedangkan yang dari Tangsel itu sebanyak 400 ton per hari, namun yang dapat dikelola di TPAS Cilowong hanya 30 ton saja per harinya. Kalau Kota Serang kan sekitar 53 persen sampah sudah dikelola setiap harinya,” tutur Bambang.

    Pihaknya pun mendorong agar Pemkot Serang dapat melakukan peningkatan atas jumlah sampah yang dapat dikelola dan diolah oleh DLH setiap harinya di TPAS Cilowong. Hal itu agar TPAS Cilowong tidak hanya menjadi sekadar tempat penimbunan sampah saja.

    “Makanya kami masih berupaya supaya ada peningkatan daripada pengolahan sampah. Jangan sampai kita ini menjadi tempat pembuangan sampah, sedangkan sampah itu hanya bisa ditimbun saja, tidak bisa dikelola,” katanya.

    Menurut Bambang, memang jika dihitung berdasarkan waktu, apabila proses pengolahan sampah lebih sedikit dibandingkan dengan volume pembuangannya seperti saat ini, TPAS Cilowong masih dapat bertahan hingga 9 tahun ke depan.

    “Memang kemarin ada anggaran untuk perluasan, dan juga sudah dipertanyakan usia menampung sampah itu berapa? Katanya masih sanggup untuk menerima sampah sampai 8 atau 9 tahun lagi,” ungkapnya.

    Maka dari itu, pihaknya selain mendorong agar pengelolaan sampah di TPAS Cilowong ditingkatkan, juga mendorong agar kerja sama impor sampah antara Kota Serang dengan Kota Tangerang Selatan dapat berjalan sampai akhir tahun 2023 ini saja.

    “Karena kami inginnya agar hampir separuhnya lah dapat dikelola dan diolah dengan baik oleh DLH. Makanya jika tidak, tadi disampaikan oleh pak Ridwan agar kerja sama dengan Tangsel ini disetop saja di tahun 2024,” tandasnya.

    Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi mengatakan bahwa capaian pengelolaan sampah di Kota Serang mencapai 76 persen atau diatas rata-rata nasional sebesar 73 persen.

    Berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPAS Cilowong, ia mengaku baru mencapai 30 ton per hari dengan tiap hari hari kerja pada jam kerja.

    “Jadi, pengelolaan sampah itu dilakukan per hari sebanyak 30 ton. Jumlah sampah yang masuk kan tidak tiap hari sebanyak 400 ton,” ungkapnya.

    Ditanya soal rekomendasi Pansus untuk tidak ada perpanjangan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, Farach mengaku apabila hal tersebut menjadi kewenangan pimpinan.

    “MoU memang sampai tahun 2023. Terkait dengan perpanjangan itu prosesnya beda,” tandasnya.(DZH/PBN)