BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Wisatawan Diharap Meningkat

    Wisatawan Diharap Meningkat

    Jelang Libur Hari Raya Idul Fitri atau Libur Lebaran 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak berharap meningkat.
    Hal tersebut lantaran pada tahun ini sudah sangat longgar dari peraturan pandemi.

    Kepala Disbudpar Lebak, Imam Rismahayadi mengatakan, tahun ini pihaknya meningkatkan target wisatawan yang berkunjung ke Lebak hingga 150 ribu orang. Menurutnya, target tersebut dapat tercapai setelah melihat kondisi peraturan serta belum adanya himbauan peringatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah terutama di destinasi pantai yang ada di Kabupaten Lebak.

    “Insyaallah tidak ada halangan, tahun lalu berhasil tercapai. Kami optimis tahun ini pula akan meningkat,” kata Imam kepada awak media, Senin (10/4).

    Imam menjelaskan, tahun ini merupakan langkah awal kebangkitan pariwisata di berbagai daerah. Tidak terlepas bagi Kabupaten Lebak yang memiliki berbagai destinasi langganan seperti Pantai, Gunung dan destinasi alam lainnya.

    “Tentunya untuk menyambut para wisatawan yang hendak berwisata, biasanya kami melakukan persiapan sebelum lebaran menjelang, dan setiap wisata akan disediakan pos jaga,” tandasnya.

    Sementara itu, Kabid Destinasi Wisata Disbudpar Lebak, Usep Suparno mengatakan, keyakinan target kunjungan wisatawan tercapai pada libur lebaran 2023, karena libur lebaran tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun 2022.

    “Isu soal cuaca ekstrem akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Lebak. Kami berharap, isu tersebut tidak muncul lagi dan sampai sekarang cuaca cukup kondusif. Semoga sampai libur lebaran nanti kondisinya tetap baik,” singkatnya. (CR-01/PBN)

  • Distan dan Ketapang Pandeglang Salurkan Bantuan Pangan CPP

    Distan dan Ketapang Pandeglang Salurkan Bantuan Pangan CPP

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan dan Ketapang) Kabupaten Pandeglang,  menyalurkan langsung bantuan pangan kepada masyarakat berupa beras sebanyak 10 kilogram yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Nasir M Daud mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan momen yang sangat penting pada bulan suci Ramadan, karena pemerintah hadir disini untuk melayani masyarakat.

    “Bantuan beras ini langsung dari CPP tahun 2023, yang pengadaannya melalui Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang dan disalurkan oleh PT Pos Indonesia Cabang Pandeglang. Kalau untuk beratnya sendiri sekitar 10 kilogram beras medium dan akan dibagikan setiap bulannya selama 3 bulan yang akan dimulai di Kecamatan Majasari pada hari ini,” kata Nasir kepada wartawan, Senin (10/4).

    Menurutnya, bantuan yang diberikan tersebut berupa beras seberat 10 kilogram yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 109.436 penerima bantuan pangan selama 3 bulan.

    “Total penerima bantuan pangan untuk Kabupaten Pandeglang itu sebanyak 109.436 yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang,” terangnya.

    Dijelaskannya, tujuan diberikannya bantuan pangan dari CPP ini adalah untuk untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

    “Tujuan pembagian beras dari CPP ini adalah agar masyarakat dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, stabilnya inflasi pangan, serta diharapkan dapat menurunnya angka kemiskinan di berbagai wilayah,” ungkapnya.

    Salah seorang penerima bantuan dari Kelurahan Saruni, Nur Fauziyah mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu pengeluaran rumah tangga disaat kebutuhan pokok sedang meningkat menjelang lebaran.

    “Saya merasa sangat bersyukur bisa mendapat bantuan beras dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari, terlebih menjelang lebaran, dimana kebutuhan pokok meningkat,” katanya.(dhe/pbn)

  • Jalan Desa Umbuljaya Memprihatinkan

    BANJARSARI, BANPOS – Karena kondisi jalan Poros Desa rusak berat, warga Kampung Cigintung, Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari mengeluh dengan keadaan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan itu, Senin (10/4).

    Disebutkan, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi warga yang kerap melintas sehari-hari untuk melakukan berbagai aktivitas.

    Diketahui, kondisi jalan tersebut pun diperparah jika turun hujan, jalan licin dan sebagian tergenang air. Luapan air dari kali juga masuk ke pemukiman warga kampung setempat.

    Seorang tokoh masyarakat warga RT 06 RW 03 Cigintung, Wardi kepada wartawan mengatakan keprihatinan warga masyarakatnya terhadap kondisi jalan poros desa yang rusak berat tersebut.

    “Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk segera memperbaiki jalan desa ini, karena Kami sangat membutuhkan jalan yang layak guna menunjang kelancaran roda perekonomian dan mempermudah warga kami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Kami yang hidup dan tinggal di kampung ingin sekali melihat jalan yang layak. Maka dari itu sangat membutuhkan pembangunan jalan ini,” ungkapnya.

    Senada, Kepala desa Umbuljaya Sunarta membenarkan kondisi jalan tersebut, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah kabupaten untuk dapat segera membangun jalan poros di desanya itu.

    “Iya, di sini kami sangat membutuhkan jalan poros desa guna menambah kelancaran dan kemajuan bagi masyarakat kami, karena anggaran yang dikelola desa tidak bisa menanggulangi buat itu. Sebab, jika dihitung-hitung, akan sangat berat bagi Kami jika memang jalan ini harus dibangun dengan menggunakan dana desa,” paparnya menjelaskan.(WDO/PBN)

  • Kiat Dakwah Melalui Karya Sastra, Oleh Indah Noviariesta

    Kiat Dakwah Melalui Karya Sastra, Oleh Indah Noviariesta

    “Tancapkan dirimu di bumi kerendahan hati. Sebab, pohon yang tumbuh tanpa ditancapkan terlebih dahulu, hasilnya kurang begitu optimal.” (Ibnu Athaillah as-Sakandari)

    Melalui novel psiko historisnya, Pikiran Orang Indonesia, Hafis Azhari seakan menawarkan detail, konsep sejarah yang paling prinsipil, hingga mencari titik keseimbangan dalam pola dan struktur kepenulisan sastra mutakhir Indonesia. Di samping itu, ia pun membuka ruang-ruang dialog dalam analisis dan data-data sejarah yang diungkapkannya. Hingga tak ayal melahirkan berbagai tanggapan maupun apresiasi sastra yang marak di tahun-tahun terakhir ini.

    Ketika saya coba bertandang di tempat kerjanya, di luar jendela terhampar pesawahan hijau dan bebukitan yang berombak di depan sebuah pondok pesantren, sekitar dua ratus meter dari jalan raya Cikande menuju Rangkasbitung, Lebak. Di waktu subuh, akan terdengar gema lantunan azan yang saling bersahutan dari masjid-masjid perkampungan di sekelilingnya. Ketika makin tampak jelas semburat fajar yang memerah di kejauhan, Hafis memulai aktivitasnya dengan menulis di depan laptop menghadap ke jendela. Suatu kali, ia pun berujar,  “Coba perhatikan kebun-kebun dan hamparan pesawahan yang hijau menguning itu. Kebun di depan itu milik tetangga saya, juga semua sawah itu milik masyarakat kampung sini. Tetapi dari tempat saya mengetik ini, dengan gratis saya bisa ikut menikmati dan mensyukuri keindahan pemandangannya.”

    Jiwa seniman dalam dirinya mendorong luapan kreativitas dan kebebasan berekspresi yang tak dapat dikekang saat berkarya. Lebih dari itu, jiwa religiusitasnya seakan dapat memanfaatkan korteks prefrontal (otak depan) untuk mengukur, mengkalkulasi, mengontrol bentuk, serta menata konsep dan ide agar pesannya mampu terkomunikasikan dengan baik. Pertemuan dua arus jiwa seakan melahirkan ketegangan antara karakter-karakter yang kontradiktif. Hingga di satu sisi, ada saja orang yang memandang Hafis sedang menyampaikan dakwah sekularisme, namun di sisi lain lebih menilainya sebagai khotbah penginjil, atau penceramah yang menganjurkan ketakwaan kepada segenap umat.

    “Sah-sah saja, dari sudut manapun orang menilai. Meskipun bagi seorang beriman yang dewasa, mendapat sanjungan tidak layak membuat kita bangga diri, tetapi juga kritikan dan caci-maki tidak layak membuat kita marah dan sakit hati,” ujarnya dengan tenang.

    Lihat saja pada konsep pertemanannya yang tanpa batas, baik melalui novel maupun cerpen-cerpennya yang marak ditampilkan media massa luring maupun daring. Karya-karya itu seakan menampilkan genre sastra pasca pandemi yang menekankan semangat muhasabah dan introspeksi diri. Baginya, menuangkan gagasan dalam bentuk prosa bukan semata soal kebebasan berimajinasi, melainkan juga soal efisiensi, efektivitas dan kemaslahatan bagi pendidikan umat.

    Perpaduan karakter yang kentara jelas pada goresan penanya, dapat ditelusuri dari latar belakangnya sebagai peneliti di bidang sejarah dan filsafat, juga pernah menempuh masa bertahun-tahun sebagai santri di pondok pesantren Daar el-Qolam (Rumah Pena) di daerah Tangerang, Banten Utara.

    Hafis tergolong penulis yang memadukan kerja spontanitas dengan daya cipta yang serba perhitungan dan kontrol yang rapi. Ia memang tak terbiasa mencatat jadwal kegiatannya secara detail, tetapi ia tergolong pengkliping dokumen sastra yang tekun. Tampak di tempat kerjanya, ratusan buku-buku besar, hasil klipingan berita-berita, baik sastra dalam dan luar negeri, termasuk yang tertuang dalam media cetak maupun elektronik. Hafis menjadikan itu sebagai arsip sejarah yang bisa dibaca ulang agar momen-momen berharga bukan sekadar dapat menghidupkan memori, tetapi juga mampu menumbuhkan percik inspirasi dalam proses kreatif kepenulisannya.

    Sepertinya ia mencoba membangun identitas diri yang lebih luas, sebagai seorang penulis sastra, sejarawan, yang juga lekat dengan nuansa monoteisme (tauhid) sebagai seorang muslim Banten. Ia pernah mendominasi wacana dan opini-opini di semua koran daerah di provinsi Banten selama beberapa tahun. Sebagai biografer untuk penulisan beberapa kiai di Banten (Kiai Rifai Arief, Kiai Syahiduddin, Kiai Eeng Nurhaeni, Kiai Anang Azharie dan Kiai Sulaiman Effendi) ia pun menjadi pembicara tentang sastra dan keislaman, baik di Banten, Jakarta, Madura hingga Bali. Juga mengadakan umroh, sambil menelusuri penelitian ilmiah tentang jejak dan tapak kaki yang pernah dilakoni Rasulullah di tanah suci Mekah dan Madinah.

    Dalam novel Perasaan Orang Banten, Hafis cenderung terpengaruh pada gaya penulisan realisme modern Eropa, tetapi pada Jendral Tua dan Kucing Belang, ciri khasnya semakin mengarah ke transformasi yang lebih eksploratif terhadap khazanah budaya dan sejarah Indonesia. Di sisi lain, tampaknya ia makin serius menggali tema-tema spiritualitas yang berkembang, terutama melalui cerpen-cerpen yang terus bermunculan di media-media daring. Meskipun demikian, cukup problematis jika menggolongkan karyanya ke genre sastra Islam modern, laiknya Habiburrahman El-Sirazy, Helvy Tyana Rosa atau Oki Setiana Dewi. Dengan basis kultural sebagai putera kelahiran Banten, Hafis terus mendayagunakan posisinya sebagai seorang religius.

    Untuk itu, lumrah sekali jika muncul berbagai analisis, khususnya di kompas.id (baca: Memahami Skizofrenia dari Karya Sastra), bahwa karya-karya prosanya memiliki ending-ending yang unik dan happy, ketimbang karya-karya Eka Kurniawan yang cenderung pada absurditas melulu.

    Jadi, walaupun tidak termasuk ke dalam golongan sastra religi, namun ia begitu tanggap dan cekatan untuk menghidupkan warisan nilai dari tanah leluhurnya sebagai sumber inspirasi ilahiah.

    Dengan demikian, tradisi Islam abangan (pesantren) tidak ditampilkannya sebagai media khotbah yang terlampau idealis. Akan tetapi, ia hadir seakan berdiri sendiri, apa adanya, semata-mata untuk kebutuhan artistik. Namun seiring waktu, Hafis mengalami kegelisahan atas banyak sastra Indonesia yang kerap menggunakan bahasa-bahasa genit dan mendayu-dayu. Ia seakan membayangkan setting lokasi dan penokohan secara utuh dan menyeluruh, sehingga pembaca bisa menyimak adanya upaya pemadatan tinimbang mengulur-ulur cerita dengan bahasa yang muluk, puitis dan mendayu-dayu.

    Semua itu berpangkal pada titik tolak bahwa sebuah karya sastra harus mampu berbicara kepada publik, menjadi perspektif yang mencerdaskan dan mencerahkan.

    Sebelum menggoreskan penanya, Hafis seakan lebih dulu merumuskan fungsi dari karya sastra, bahkan sifat yang sesungguhnya melekat pada karakter seni. Dalam eksekusi kreatifnya, ia berusaha merancang plot-plot terlebih dahulu, perihal detail substantif apa yang hendak disampaikan. Jika pun ada karya sastranya yang memilih absurditas sebagai ending cerita, pembaca kemudian menarik kesimpulan dari makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya, pada cerpen “Cinta Itu Buta” (www.ruangsastra.com) kita akan menarik kesimpulan bahwa tipikal penokohan itu hendaknya tidak menjadikan kita terjerumus dalam lubang yang sama.

    Sesuatu yang absurd justru membuat pembaca menghindarinya, serta mengambil pelajaran yang berharga darinya. Pada prinsipnya, pesan-pesan universal dari kitab suci (Alquran) telah mampu diejawantahkan ke dalam kehidupan konkret, demi keselamatan dan kemaslahatan manusia.

    Sebagai putera kelahiran daerah yang bertetangga dengan ibukota, dialek Jakarta yang digunakannya bukan sebatas eksperimentasi, melainkan sudah melekat renyah dalam darah dagingnya. Bagaimanapun, dominasi gaya Jakarta tak bisa dipungkiri, ia akan tetap menjadi ukuran mayoritas pemakaian bahasa orang-orang kita. Dialek dan logat Jakarta, memiliki ciri khas dalam beragam gaya dan cakapnya. Tak terkecuali etnis Banten yang melebur dalam kesatuan dialek yang akhirnya Jakarta juga yang menjadi tumpuan utamanya.

    Semua itu merupakan proses sanering dan akulturasi budaya yang telah matang dan dewasa, dan telah berlangsung selama beberapa dekade, sejak diikrarkannya kesepakatan bahasa Melayu Tinggi (Jakarta) sebagai bahasa nasional kita. ***

    *Pegiat organisasi Gerakan Membangun Nurani Bangsa (Gema Nusa), menulis prosa dan esai di berbagai media nasional, luring dan daring. Juga peraih nominasi  sastra Litera 2021.

  • Sidang Kasus Yangto, JPU Hadirkan 3 Saksi

    Sidang Kasus Yangto, JPU Hadirkan 3 Saksi

    PANDEGLANG, BANPOS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang dugaan perkara pelecehan seksual dengan terdakwa Yangto, di ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja, SH, PN Pandeglang, Senin (10/4).

    Dalam sidang dugaan perkara pelecehan seksual dengan terdakwa Yangto di PN Pandeglang tersebut diketuai oleh hakim Indira Patmi.

    JPU Kejari Pandeglang, Dessy Iswandari mengatakan, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dalam perkara tersebut.

    “Hari ini kita menghadirkan saksi korban, ibunya dan kakaknya. Kami sebagai Jaksa Penuntut Umum jelas sekali, kami ahli dalam pembuktian, terkait saksi-saksi yang dihadirkan hari ini merupakan saksi-saksi yang tahu secara jelas tentang perkara yang ditangani ini,” kata Dessy.

    Menurutnya, di dalam sidang tersebut, di hadapan Majelis Hakim korban menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap dirinya.

    “Di hadapan Majelis Hakim saksi korban juga menyampaikan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa Yangto dengan cara memegang payudara, itu tadi yang disampaikan korban. Namun, terdakwa tidak membenarkan keterangan yang disampaikan korban,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Yangto, Satria Pratama menilai, bahwa banyak keterangan dari saksi yang dinilai menggunakan hak ingkar dalam pernyataan sidang, karena beberapa kali saat ditanya para saksi tidak mengetahui adanya perdamaian padahal ada bukti tanda tangan.

    “Kemudian juga banyak saksi yang sudah lupa, berdasarkan surat pencabutan tersebut, padahal kami sudah ingatkan di depan Majelis Hakim bahwa surat ini yang ditandatangani dan akhirnya ingat,” katanya.

    Oleh karena itu, lanjut Satria, pihaknya menduga bahwa ketiga orang saksi tersebut sudah diarahkan untuk mengungkapkan fakta di dalam persidangan.

    “Saya kira ini yang bisa menjadi sebuah tendensi yang serius di hadapan Majelis Hakim, karena saksinya tidak bersifat obyektif, padahal yang kami sampaikan adalah bukti dan fakta bukan berdasarkan keterangan orang lain,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Merak Siap, Pemprov Masih Tetap Waspada

    Merak Siap, Pemprov Masih Tetap Waspada

    SERANG, BANPOS – Pemerintah daerah terus melakukan pembahasan persiapan Idul Fitri 2023 dan mengantisipasi libur lebaran yang diprediksi akan meningkatkan kunjungan warga di tempat-tempat obyek wisata. Sementara itu, dalam tinjauannya, Menko PMK dan Kapolri menyatakan bahwa Merak sudah siap untuk memberikan pelayanan saat mudik.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar,Senin (10/4) menggelar Rapat Terbatas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2023 terkait persiapan mudik dari logistik hingga transportasi dan kesiapan tempat wisata.

    “Di hari pertama minggu ini, kita membahas beberapa hal dalam rangka Mudik Lebaran Tahun 2023. Dimana dalam hal tersebut kita didukung dengan inflasi yang berada di angka 4,17 atau berada di bawah rata-rata Nasional yang bisa digambarkan bahwa persiapan kita baik dalam segi pangan atau transportasi ini bisa kita kendalikan menjelang lebaran ini,” jelas Al Muktabar usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

    Dijelaskan, Hari Raya pada tahun pertama setelah dicabutnya PPKM, kebutuhan pangan masyarakat Banten terus meningkat. Namun, hal tersebut bisa dikendalikan dengan ketersediaan pangan di Provinsi Banten atau di Nasional yang terus dikendalikan.

    “Kemudian ada beberapa kebutuhan komoditas pangan yang terus meningkat. Seperti bawang merah dan bawang putih. Namun setelah dilakukan beberapa upaya hal tersebut bisa ditangani dengan ketersediaan pangan kita yang cukup,” ungkap Al Muktabar.

    “Selain itu, dalam menciptakan mudik lebaran yang nyaman. Pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya hadir di tengah masyarakat dengan memberikan layanan Mudik Gratis,” tambahnya.

    Diharapkan, lanjut Al Muktabar, dengan mudik gratis mampu mempererat kebersamaan. Serta mampu mengurangi angka kecelakaan yang tidak diinginkan.

    “Kemudian secara Nasional kita memiliki satu titik yang menjadi kawasan perlintasan Jawa-Sumatera yang terus melakukan langkah-langkah kita maksimalkan dalam implementasinya,” jelasnya.

    Masih menurut Al Muktabar, pada liburan Hari Raya Idul Fitri 2023, Pemprov Banten terus melakukan antisipasi dengan memaksimalkan fungsi dan peran peraturan dalam berwisata yang diharapkan mampu mendukung kegiatan wisata dengan baik. Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, pihaknya saat sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam mempersiapkan Posko Kesehatan untuk menyambut arus Mudik Idul Fitri 2023.

    “Posko Kesehatan kita gabungan dengan Kabupaten/Kota. Untuk Posko kendalinya ada di setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Posko Utama di masing-masing Puskesmas selama  24 jam,” jelasnya.

    Untuk Posko tambahan, kata Ati, ia juga  tengah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Banten terkait jumlah dan titik lokasi Posko Kesehatan.

    “Untuk di terminal kita juga akan buka (Posko Kesehatan). Nah di Pelabuhan kita buka (Posko Kesehatan) di Ciwandan dan di Merak, itu gabungan antara Dinkes Provinsi Banten, Dinkes Kota Cilegon dan Kantor Kesehatan Pelabuhan,” katanya.

    Selanjutnya,  menyiapkan Public Safety Center (PSC 119) untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat ataupun terjadi kecelakaan.

    “Kita punya PSC 119 itu akan mobile dan itu untuk darurat bila ada kecelakaan, dari kecelakaan itu kita akan bawa ke Rumah Sakit terdekat. Jadi 127 Rumah Sakit yang ada di Banten diaktifkan,” imbuhnya.

    Selain mempersiapkan Posko Kesehatan, Dinkes Banten juga bersama BPOM akan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta makanan-makanan ditempat-tempat umum, terutama di terminal.

    Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para pemudik nantinya dapat mempersiapkan beberapa hal dengan sebaik mungkin, mulai dari menjaga kesehatan, mengecek kendaraan yang akan digunakan pada saat mudik dan mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Terutama membawa obat-obatan yang dibutuhkan.

    “Jadi yang pasti kita yang mudik jauh itu harus bersiap-siap, seperti membawa obat-obatan yang diperlukan,” ungkapnya.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon bakal menyiapkan sebanyak lima posko kesehatan yang tersebar di beberapa wilayah. Posko kesehatan tersebut beberapa di antaranya tergabung bersama instansi lain.

    Kepala Bidang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon Febri Naldo mengatakan, kelima posko kesehatan itu antara lain ada di Terminal Terpadu Merak, di Pintu Tol Merak, di halaman Cilegon Center Mall (CCM), di perempatan Jalan Lingkar Selatan (JLS), serta di Ciwandan.

    “Sementara yang di CCM kita masih menunggu kepastian tempatnya. Kalau yang lain sepertinya sudah final lokasinya,” kata Febri, usai rapat koordinasi teknis dan non-teknis persiapan pembentukan posko Lebaran, Senin (10/4).

    Dijelaskannya, terdapat puluhan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga ambulans yang siap siaga 24 jam dalam melayani masyarakat.

    “Satu posko siaga 24 jam. Dalam satu shift ada lima orang yang berjaga, ditambah fasilitas ambulans mobil dan sepeda motor, tabung oksigen. Untuk petugas kesehatan di posko kita buat tiga shift,” ujarnya.

    Rencananya, kata dia, posko kesehatan akan mulai beroperasi pada 18 hingga 30 April 2023. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaaan kesehatan kedaruratan.

    “Pelayanan kesehatan, terutama yang emergency. Tapi kalau pemudik mau sekedar istirahat karena lelah dan lain sebagainya, ya silahkan mampir. Dengan senang hati kami berikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lintas sektoral terkait meninjau Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Sigit mengatakan, agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

    Sigit menjelaskan, tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kementerian/lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Sesuai arahan Pak Presiden kami di bawah jajaran Menko PMK diminta untuk lebih awal melakukan pengecekan dan perencanaan bersama. Sehingga kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik, karena memang ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali,” kata Sigit di Pelabuhan Merak, Senin (10/4).

    Dari hasil tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa segala kesiapan telah dilakukan dengan baik. Mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir dan pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan.

    Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

    “Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas Rest Area, kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Sehingga kemudian ini bisa bermanfaat mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi,” ujar Sigit.

    Terkait operasional Pelabuhan Ciwandan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. Ia juga mengatakan, personel kepolisian harus memasang rambu lalu lintas untuk masyarakat yang mengarah ke Pelabuhan Ciwandan.

    “Mungkin yang perlu saya sampaikan dan tambahkan agar terkait penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diaktifkan untuk kendaraan roda dua dan enam ini betul-betul disosialisasikan dari awal. Kemudian personel-personel disiapkan dengan lebih baik. Demikian juga rambu-rambu, sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi crowded,” ucap Sigit.

    Di sisi lain, Sigit juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari. Mengingat, pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

    Meski begitu, Sigit menekankan, seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang ataupun malam hari, demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “Tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan di sepanjang jalan. Karena perjalanan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu lainnya dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan. Maka kami dari Polri akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang atau malam. Sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di jalur setelah turun dari Bakauheni dan mengarah ke tujuan masing-masing,” papar Sigit.

    Selain itu, Sigit menyebut bahwa personel kepolisian akan melakukan pengecekan hingga pengamanan di seluruh jalur yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan lainnya agar tidak terjadi gangguan keamanan yang bisa menghambat perjalanan mudik.

    Demi mewujudkan mudik yang lebih baik, Sigit memastikan bahwa, pihaknya akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bisa proaktif memberikan informasi-informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023.

    “Saya minta seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terkait masalah kerawanan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Demikian juga kita harapkan juga masyarakat memberikan informasi. Sehingga kemudian terkait kerawanan apakah dari sisi ancaman pidana ataukah mungkin sisi jalur yang bisa diinformasikan ke kementerian terkait semuanya bisa terkendala,” tutur Sigit.

    “Yang jelas mulai saat akan masuk ke Ciwandan sampai dengan nanti setelah turun apakah memilih Panjang atau Bakauheni saya minta seluruh jajaran Polri untuk mengawal dan mengamankan,” tegas Sigit.

    Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan adanya perubahan jumlah pemudik di tahun ini. Pada tahun ini jumlah pemudik akan mencapai 123 juta orang.

    “Adanya perubahan jumlah pemudik yang diperkirakan tahun ini akan mencapai 123 juta pemudik, tentu saja akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah yang akan menyeberang karena itu ada sejumlah keputusan yang kita sepakat,” kata Muhadjir kepada awak media.

    Muhadjir menjelaskan, pada lebaran tahun ini, secara umum ada kebijakan-kebijakan penyesuaian atau adjustment dalam penanganan penyeberangan dari Merak-Bakauheni atau sebaliknya.

    “Tentu saja ada beberapa keputusan yang sudah kita sepakati. Yang pertama, penambahan pelabuhan. Yang semula hanya Merak-Bakauheni, sekarang ini sekarang ini ditambah Ciwandan yang kemarin sifatnya hanya emergency hanya kondisional sekarang ini kita pastikan Ciwandan akan dijadikan tempat pelabuhan penyeberangan di samping Merak,” ujar Muhadjir.

    Untuk arah Sumatera, sambung Muhadjir ada 2 pelabuhan yang disiapkan. Yakni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. Untuk jalur Ciwandan bisa menuju ke Pelabuhan Bakauheni atau ke Pelabuhan Panjang.

    “Semua sudah diatur baik oleh pihak ASDP, pihak kepolisian dan mendapatkan dukungan dari TNI. Mudah-mudahan  semua akan berjalan dengan baik dibandingkan tahun lalu.

    “Berangkat dari pengalaman pengelolaan tahun lalu dan tahun sebelumnya. Kita akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan  memanfaatkan jasa penyebrangan dari arah Jawa ke Sumatera atau sebaliknya Sumatera ke Jawa,” tandasnya.(LUK/RUS/PBN)

  • Keterangan BNI Dituding Janggal

    LEBAK, BANPOS – Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten menilai keterangan resmi yang dikeluarkan oleh BNI janggal terkait dengan temuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditemukan di lapak barang rongsokan.

    Pasalnya dalam keterangan BNI, disebutkan bahwa ribuan KIP itu sudah memiliki berita acara pemusnahan, namun nyatanya tidak musnah sehingga ditemukan di lapak rongsokan. Di sisi lain, upaya take down yang dilakukan oleh pihak BNI pun dianggap sebagai upaya menutup-nutupi kesalahan dari BNI.

    Ketua Umum PII Wilayah Banten, Ihsanudin, menegaskan bahwa ditemukannya ribuan KIP di lapak rongsokan tersebut merupakan pukulan bagi dunia pendidikan. Pasalnya, hal itu menyangkut hak warga negara Indonesia yang hendak melanjutkan pendidikannya.

    “Sangat miris. Sungguh tega orang yang membuang KIP itu,” kata Ihsanudin kepada BANPOS, Senin (10/4).

    Ia menjelaskan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah dalam hal ini wajib memberikan biaya.

    “Di mana Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” jelasnya.

    Ihsan menerangkan, pihak-pihak terkait haruslah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Menurutnya, meskipun KIP tersebut dinyatakan sudah tidak aktif, ditemukannya ribuan KIP di lapak rongsokan merupakan penghinaan terhadap dunia pendidikan.

    “Pelajar itukan anak-anak, kemudian dalam KIP tersebut terdapat identitas mereka. Tentu ini sangat fatal. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi bisa unsur kesengajaan atau bisa jadi kartu sudah tidak terpakai lagi,” ujar Ihsan.

    Ia pun sudah mendengar terkait dengan keterangan dari pihak BNI. Namun justru ia menilai keterangan tersebut janggal, terkhusus berkaitan dengan berita acara pemusnahan. Jika memang sudah masuk dalam berita acara pemusnahan, seharusnya ribuan KIP tersebut sudah musnah.

    “BNI mengklaim bahwa ada dugaan itikad tidak baik dari pihak-pihak tertentu, dalam pelaksanaan pemusnahannya. Justru yang perlu dipertanyakan adalah komitmen dari BNI sebagai pihak penyalur KIP, apakah itikad tidak baiknya hanya di sana saja atau ada yang lainnya,” ucap dia.

    Ia juga menyoroti upaya dari pihak BNI yang meminta salah satu berita di Banpos.co untuk di take down. Ihsan menyayangkan tindakan tersebut, menurutnya, hal tersebut dapat semakin menimbulkan kecurigaan terhadap publik atas apa yang telah terjadi.

    Ihsan memaparkan, seharusnya pihak BNI bisa profesional dan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah menimpa pihaknya tersebut.

    “Saya rasa ini memalukan, nantinya publik bisa menilai. Jika memang mereka (BNI) merasa tidak salah mengapa harus meminta hal itu,” papar Ihsan.

    Ia berharap agar pihak yang berwenang segera melakukan pengusutan secara tuntas, serta sesegera mungkin membuat klarifikasi terkait berserakannya KIP tersebut. Maksudnya, lanjut Ihsan, kalau memang ternyata kartu tersebut sudah tidak terpakai, alangkah lebih baiknya mending dibakar saja.

    “Hal tersebut lebih baik, dan efektif untuk tidak membuat masyarakat jadi tidak berpikir macam-macam kepada pemerintah terkait,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Polisi Usut Temuan Kartu KIP

    Polisi Usut Temuan Kartu KIP

    LEBAK, BANPOS – Pada Kamis (6/4) lalu publik dihebohkan dengan penemuan ribuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di salah satu lapak barang bekas di Rangkasbitung. Sejumlah pihak menduga ada indikasi penyelewengan atas temuan tersebut.

    Kepolisian pun mengaku akan melakukan penyelidikan atas temuan ribuan KIP yang masih utuh itu. Sementara pihak BNI justru meminta kepada BANPOS untuk menghapus berita yang telah terbit pada portal online yang dimiliki BANPOS grup, yakni banpos.co.

    Permintaan penghapusan tersebut datang dari perwakilan BNI yang menghubungi BANPOS pada Jumat (7/4) kemarin. Perwakilan BNI yang diketahui bernama Reni tersebut meminta agar BANPOS melakukan take down berita, dan akan diganti dengan rilis resmi dari pihak BNI.

    BANPOS menolak permintaan tersebut. Reni pun memberikan rilis tertulis yang juga telah diunggah BANPOS pada portal banpos.co sebagai jawaban atas temuan tersebut. Namun Reni saat dikonfirmasi kembali terkait alasan permohonan penghapusan berita, enggan menjawab. Namun, ia membenarkan hal itu.

    Untuk diketahui, ribuan KIP itu ditemukan oleh salah satu warga di Lapak yang berada di Rangkasbitung pada Kamis (6/4). Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, ribuan KIP tersebut masih dalam kondisi utuh. Terdapat pula KIP yang masih berada dalam amplop beserta surat yang bertuliskan nama dan alamat sekolah.

    Anggota Satuan Sabhara Polres Lebak, Aipda Sulistiyono mengatakan, ribuan KIP tersebut diduga tidak didistribusikan kepada penerimanya. ia menemukan KIP tersebut berada di dalam beberapa karung dan kardus.

    Selain itu, katanya, terdapat puluhan kartu tanpa wadah yang berserakan di tanah. Saat ditanyakan lokasi ditemukannya KIP tersebut, Ia enggan memberikan keterangan lebih detail. Namun, dirinya membenarkan penemuan tersebut berada di Rangkasbitung.

    “Untuk alamat lengkapnya saya belum berani menjelaskan, tapi benar sekali ini di Rangkasbitung. Ya saat ini sedang di tahap penyelidikan,” ungkap Sulistiyono.

    Setelah melakukan penyelidikan dan olah TKP dari pihak kepolisian, diketahui lokasi penemuan Ribuan KIP tersebut berada di Lapak Rongsok Kampung Kandang Sapi, Desa Narimbang Mulia, Rangkasbitung.

    Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan memberikan keterangan terkait hal tersebut kepada awak media pada Sabtu (8/4).

    “Berdasarkan keterangan pemilik rongsok, barang tersebut didapatkan dari dua orang tak dikenal yang menjual ribuan Kartu KIP kepadanya dengan harga Rp800.000 dengan rincian barang tersebut dibeli per kilogramnya seharga Rp2.000 dan total timbangan ada 400 Kg,” ujarnya.

    Wiwin menjelaskan, Dari hasil Pemeriksaan terdapat 699 buah dokumen dan kartu KIP dari program PIP untuk SMK Negeri dan SMK Swasta di wilayah Kabupaten Lebak dan lebih dari 3.000 buah dokumen dan kartu KIP program PIP untuk SMK, SMA, dan MTS di wilayah Kabupaten Pandeglang yang terdapat dalam 18 dus dan dua karung dan kita sudah amankan barang tersebut.

    Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait identitas pelaku yang menjual berupa dokumen dan Ribuan KIP tersebut kepada pemilik lapak rongsok.

    “Kita akan panggil pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi, mulai hari Senin karena alasan mereka libur dari Jumat kemarin,” jelasnya.

    “Rencananya nanti kita juga akan memintai keterangan ke Pihak Bank BNI, Kepala sekolah, Siswa-siswi yang tercantum dalam kartu KIP, memeriksa pihak dinas dan kementerian terkait,” tandas Wiwin.

    Sementara itu, berbagai pihak pun ikut menyoroti penemuan KIP tersebut. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti menyayangkan peristiwa tersebut.

    Ia mengatakan, dugaan terkait tidak disalurkannya KIP tersebut kepada masing-masing penerima adalah sebuah tamparan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak.

    “Kalau memang ini terbukti dengan sengaja tidak disalurkan, ini bisa menjadi indikasi korupsi yang jumlahnya luar biasa besar,” katanya kepada BANPOS.

    Aktivis yang akrab disapa Caca ini menjelaskan, instansi terkait harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut.

    Menurutnya, dengan ditemukannya KIP di tempat pengepul sampah ini seolah menyepelekan bahkan menghina pendidikan bagi masyarakat.

    “Tujuan adanya KIP itu kan untuk membantu mencerdaskan generasi bangsa, ketika ditemukan ditempat itu tentu seolah tidak menghargai pendidikan,” jelas Caca.

    “Jika memang sudah tidak terpakai, seharusnya pemusnahan dokumen pribadi yang bersifat rahasia dimusnahkan sesuai dengan SOPnya,” tegasnya.

    Caca menerangkan, peristiwa ini semakin mencederai kondisi pendidikan di Lebak. Pasalnya, lanjut Caca, Persentase pendidikan di Kabupaten Lebak berada di angka yang memprihatinkan.

    “Wajar saja dalam beberapa tahun terakhir tidak ada peningkatan signifikan dalam IPM dan Pendidikan di Lebak. Toh cara menghargai pendidikannya begini. Ironis sekali,” terangnya.

    Ia berharap, Pihak Kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dapat menyelesaikan dan menemukan alasan jelasnya agar semua bisa menjadi terang-benderang.

    “Kami akan kawal kasus ini, akan kami tunggu perkembangan dari pihak berwajib. Sekali lagi, Pemkab harus bertanggungjawab dan jangan tutup mata menanggapi peristiwa ini,” tandasnya.

    Ketua Bidang Kominfo HMI MPO Cabang Lebak, Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi mengatakan, hal tersebut ramai diperbincangkan lantaran ribuan KIP yang seharusnya disalurkan, sangatlah miris ketika ditemukan berserakan di salah satu lapak rongsokan yang berada di wilayah Rangkasbitung, Lebak Banten. Ia meminta agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) usut tuntas perihal penemuan KIP ini.

    “Kami sangat berharap agar pihak APH segera mengusut tuntas perihal penemuan KIP yang ditemukan berserakan seperti sampah, padahal kita tau bahwa KIP adalah salah satu Program dari Pemerintah agar masyarakat yang ingin melanjutkan ke dunia pendidikan namun terhalang oleh biaya, bisa mengikuti program tersebut,” kata Tubagus kepada BANPOS, Jumat (7/4).

    Tubagus pun sangat menyayangkan adanya oknum yang sudah berani melakukan hal tersebut. Menurutnya, Secara tidak langsung beliau sudah membunuh banyak harapan anak-anak muda yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikan tetapi harus terhalang karena KIP nya tidak disalurkan melainkan dibuang secara sengaja untuk menghilangkan dokumen-dokumen penting tersebut.

    Ia menjelaskan, HMI-MPO Lebak meminta agar pihak-pihak dinas terkait segera memberikan konfirmasi atas penemuan ribuan dokumen KIP yang tidak disalurkan.

    “Ini harus ditindak secara tegas jangan sampai dibiarkan, khawatir jika ini tidak ditindak malah membuat oknum merasa aman atas perbuatannya yang padahal sudah jelas melanggar hukum,” jelasnya.

    Tubagus berharap agar pihak-pihak dinas terkait seperti dinas Pendidikan ataupun Dinas Sosial segera memberikan konfirmasi yang pasti, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jangan sampai pihak-pihak dinas terkait malah lempar batu sembunyi tangan, saling menyalahkan tanpa memberikan keterangan yang pasti.

    “Saya harap Pemerintah Kabupaten Lebak melalui dinas terkait dengan program KIP memberikan penjelasan atas penemuan ini, jangan sampai ini dibiarkan tentu oknum nya harus segera ditemukan, karena ini merupakan bentuk sebuah pelanggaran akibat tidak disalurkannya program pemerintah kepada masyarakat yang bersangkutan,” harapnya.

    Ketua Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malingping, M Febi Pirmansyah, mengatakan bahwa pihaknya menekan aparat penegak hukum untuk segera bergerak melakukan penyelidikan terkait pembuangan KIP tersebut.

    “Kami selaku pemuda mendorong penuh pada APH agar menyelidiki dan segera menemukan Oknum yang membuang Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut. Karena kami menduga hal itu dilakukan dengan sengaja,” ujarnya.

    Febi menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

    “Kami pun meminta kepada dinas terkait untuk benar-benar serius dalam menyikapi hal tersebut. Karena kami rasa perbuatan seperti itu bagian dari bentuk kejahatan. Yang mana di sana terdapat hak-hak siswa yang semestinya disalurkan ini malah dibuang begitu saja. Jika benar sampah tersebut merupakan buku tabungan PIP yang dibuang akibat tidak disalurkan,” tuturnya.

    Menurutnya, dari sekian siswa dari kalangan masyarakat tidak mampu itu dirugikan karena buku rekening dan kartu KIP tidak sampai kepada penerima manfaat.

    “Untuk meringankan beban ekonomi mereka dalam melanjutkan sekolah ke jenjang (pendidikan) yang lebih tinggi, dan mirisnya akibat kejadian ini bisa jadi ada sekian pelajar yang tak mampu melanjutkan sekolah dan akhirnya bisa jadi putus sekolah,” terangnya.

    Anggota DPK KNPI Malingping, Ahmad Syarifudin mengatakan, pihaknya meminta bantuan kepada DPD KNPI Kabupaten Lebak untuk turun langsung ikut membantu dalam menyelidiki fenomena tersebut.

    “Kami juga sudah mengirimkan permintaan via pesan whatsapp kepada Ketua DPD KNPI Kabupaten Cucu Komarudin untuk turun langsung membantu menyelidiki serta menemukan oknum tersebut, karena menurut kami ini sebuah masalah yang serius,” katanya.

    “Jangan sampai kejadian tersebut menjadi salah satu potensi banyaknya generasi yang putus sekolah,” lanjutnya.

    Sementara BNI dalam rilis yang diterima BANPOS, menyatakan jika ribuan KIP yang ditemukan di lapak rongsokan itu merupakan barang yang seharusnya sudah dimusnahkan. Hal itu diklaim dapat dibuktikan dengan adanya berita acara pemusnahan.

    Pemimpin BNI Wilayah 14, Faizal Arief Setiawan, menyampaikan bahwa perseroan terus berkomitmen menyukseskan program pemerintah salah satu adalah penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Debit KIP.

    Secara keseluruhan dari 2015 hingga 2023, BNI telah berkontribusi aktif dalam penyaluran PIP dengan jumlah penerima 22,45 juta dan nominal Rp18,08 triliun.

    “Kami akan terus melanjutkan dukungan terhadap program pemerintah ini dan memberikan kemudahan salah satu nya adalah penerima bantuan dapat melakukan pencairan bantuan pendidikan hanya dengan menggunakan buku tabungan dan kartu indentitas di kantor cabang terdekat baik secara individu maupun kolektif, terkait hal tersebut sejumlah siswa penerima yang mengalami kendala tidak lagi diwajibkan membawa Kartu Debit KIP untuk pencairan bantuan program PIP,” katanya.

    Terkait dengan potongan video penemuan Kartu Debit KIP yang beredar di media sosial, Faizal menerangkan perseroan telah melakukan investigasi bahwa Kartu Debit KIP tersebut merupakan kartu yang sudah tidak aktif atau sudah tidak terpakai.

    Kartu yang hendak dimusnahkan sejumlah 37.344 dan telah dibuatkan berita acara pemusnahan secara resmi.

    Hanya, dalam proses pemusnahan diduga terdapat pihak yang memiliki itikad tidak baik sehingga perseroan saat ini tengah bekerjasama dengan pihak aparat hukum untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    Faizal melanjutkan, atas pemusnahan kartu tersebut, tidak menghambat penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) ke rekening siswa penerima PIP. Pemusnahan kartu pun telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

    Pemusnahan Kartu Debit KIP bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan Kartu Debit KIP. Sebelum dilakukan pemusnahan BNI telah memastikan bahwa dana bantuan PIP telah dicairkan oleh penerima bantuan tanpa menggunakan kartu, dan juga rekening yang belum diaktivasi oleh siswa dipastikan dananya sudah kembali ke kas negara.

    “Apabila ditemukan unsur kesengajaan oleh pihak tertentu, BNI akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya.(CR-01/DZH/PBN)

  • Posko Pengaduan Tarif Disiapkan, Pemprov Lakukan Koordinasi

    Posko Pengaduan Tarif Disiapkan, Pemprov Lakukan Koordinasi

    PANDEGLANG, BANPOS – Menjelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah tahun 2023, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang akan membuka posko pengaduan tarif angkutan umum di Terminal Kadubanen, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

    Kepala Bidang Angkutan Umum (Angkum) Dishub Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny mengatakan, tujuan dibukanya posko pengaduan tarif angkutan umum adalah untuk menjegal ulah sopir yang nakal dalam menentukan tarif.

    “Jadi posko itu dibuka untuk melayani penumpang yang mengeluhkan kenaikan tarif angkutan tidak wajar. Biasanya kan kalau sudah musim arus mudik suka ada sopir nakal naikan tarif sepihak,” kata Berlyan kepada wartawan, Sabtu (8/4).

    Menurutnya, menaikan tarif angkutan secara sepihak tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, terkait tarif angkutan akan ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah disesuaikan kemampuan masyarakat.

    “Kita mengimbau kepada para sopir jangan asal menaikan tarif angkutan sebelum terbit aturannya. Kalau ada yang bandel maka akan kita tindak,” terangnya.

    Untuk saat ini, lanjut Berlyan, berkaitan dengan tarif angkutan belum ada pembahasan, termasuk kaitan persiapan menyambut kedatangan pemudik juga belum dilakukan.

    “Persiapan saat ini melaksanakan bersih area terminal. Kalau untuk posko mudik belum, karena memang belum ada rapat dan biasanya nanti setelah mendekati H-7 lebaran,” jelasnya.

    Berlyan menambahkan, setelah mendekati H-7 lebaran, biasanya di Terminal Kadubanen menjadi salah satu tempat didirikannya posko mudik. Mulai dari posko pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya.

    “Kemungkinan posko pelayanan mudik mulai dibuka tanggal 12 April mendatang dan kami siap menyambut kedatangan pemudik. Termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan angkutan untuk keamanan pemudik,” ungkapnya.

    Pemprov Banten terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menyambut arus mudik 2023, untuk melakukan antisipasi-antisipasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

    Demikian disampaikan Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1444 H/2023 secara virtual di Ruang Vicon Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Kota Serang, Kamis (6/4).

    “Tadi kita menyimak secara langsung beberapa arahan, dan kita akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi masing-masing,” ungkapnya.

    “Maka kuncinya koordinasi, sehingga kita dapat kompak untuk bisa menjalankan fungsi sesuai dengan yang bisa kita lakukan,” sambungnya.

    Selain persiapan menyambut arus mudik, kata Al Muktabar, terdapat beberapa arahan lainnya. Diantaranya yang berkaitan dengan kebutuhanan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

    “Disituasi menjelang lebaran ini bahan pokok cukup tersedia dan harga tentu kalau kebutuhan banyak ya ada sedikit peningkatan. Tapi masih di batas yang cukup dan terkendali,” katanya.

    Selain itu, Al Muktabar juga menyampaikan saat ini Dinas PUPR Provinsi Banten tengah memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di jalan wewenang Pemprov Banten.

    “Itu bagian dari ikhtiar kita dalam memberikan pelayanan yang maksimal,” imbuhnya.

    Sementara itu, Relawan Terpadu se Banten membuka posko mudik lebaran. Dan siap membantu kelancaran serta melakukan pemeriksaaan kesehatan gratis bagi para pemudik dengan membuka Posko Mudik Lebaran yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

    Koordinator Posko Mudik Lebaran, Lulu Jamaludin saat memimpin apel siaga di Lokasi Posko Mudik memprediksi sebanyak 4,4 Juta pemudik dari arah pulau jawa ke pulau sumatera, otomatis Kota Serang menjadi gerbang lintas para pemudik. Sehingga para Relawan Terpadu berinisiasi membantu kelancaran dan melakukan pemeriksaaan kesehatan gratis bagi para pemudik dengan membuka Posko Mudik Lebaran yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

    “Oleh karena itu, untuk membantu pemudik khususnya kendaraan motor, kami mendirikan posko mudik Lebaran ini dengan menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis, toilet, parkir, tempat istrahat dan kopi gratis” ungkapnya. Minggu (9/4).

    Dirinya menyampaikan bahwasannya Posko mudik Lebaran dibuka H-10 hingga H+7 Idul Fitri 1444 H, para Relawan Terpadu pun telah menyiapkan sejumlah unit ambulan serta obat-obatan. Selain itu, pihaknya juga terbuka untuk bekerjasama jika ada Lembaga/Organisasi/masyarakat/relawan lainnya yang ingin bergabung.

    “Posko mudik Lebaran ini dibuka H-10 hingga H+7, kami juga akan menyediakan beberapa unit ambulan dan obat-obatan, kami juga terbuka untuk berbagai pihak jika ingin bergabung di posko mudik lebaran,” ucapnya.

    Posko mudik tersebut berada di Lapangan Bulog Kantor Cabang Serang Jl. Raya Serang-Cilegon, Drangong, Taktakan Kota Serang Banten.(MG -02/RUS/dhe/PBN)

  • Gondok Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Curug Demo Jalan Rusak

    SERANG, BANPOS – Warga Lingkungan Ciemas, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang menggelar aksi untuk rasa untuk menuntut perbaikan jalan yang tak kunjung dibangun sejak puluhan tahun. Jalan tersebut bahkan kerap menimbulkan kecelakaan, dan keguguran bagi ibu hamil.
    Massa yang terdiri dari orang tua dan anak-anak itu membentangkan poster dan spanduk bertuliskan tuntutan untuk perbaikan jalan. Pasalnya, jalan rusak itu kerap mengakibatkan banyak kecelakaan di wilayah mereka.
    Tokoh Masyarakat setempat, Mukhlas, menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar karena warga merasa geram lantaran jalan poros kelurahan penghubung antara Kota dan Kabupaten Serang itu tidak kunjung diperbaiki.
    “Kemungkinan (jalan ini) kami tutup. Dari pada banyak yang kena musibah efek karena jalan rusak kaya gini,” ujarnya kepada awak media usai aksi unjuk rasa, Minggu (9/4).
    Mukhlas mengatakan bahwa jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer itu, belum diperbaiki sejak tahun 2002. Oleh karena itu, masyarakat yang tergabung dari tiga kelurahan yaitu Sukalaksana, Sukawana dan Pancalaksana mendesak agar Pemkot segera memperbaikinya.
    “Apalagi jalan ini adanya di jantung provinsi Banten, di Kecamatan Curug. Ini enggak pantes berada di pusat jantungnya provinsi, tapi jalannya masih seperti ini,” ungkapnya.
    Ia pun mengakui jika pihaknya telah melakukan berbagai upaya, agar jalan itu dapat segera diperbaiki, mulai dari menyampaikan permohonan melalui tersurat menggunakan proposal ataupun secara lisan melalui forum Musrembang.
    Namun menurutnya, upaya tersebut tak kunjung mendapatkan respon ataupun realisasi dari Pemkot Serang. Mukhlas menuturkan bahwa dengan aksi ini, masyarakat mengancam akan menutup jalan hingga pemerintah turun ke lokasi dan memperbaikinya.
    “Banyak masyarakat mengalami kecelakaan di sini, bukan hanya orang sini tapi orang-orang yang melewati akses di sini dan bahkan banyak yang mengalami keguguran saat melintasi jalan rusak ini,” ucapnya.
    Mukhlas meminta kepada pemerintah kota Serang, untuk segera turun dan memperbaikinya. Apabila tidak segera diperbaiki, mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar lagi.
    “Kami memohon kepada pemkot Serang, untuk segera turun ke sini dan perbaiki jalan ini. Sebab ini bukan kepentingan kita tapi kepentingan bersama,” tandasnya. (DZH/AZM)