Penulis: Gina Maslahat

JAKARTA, BANPOS – Pers bagi Menko Polhukam Mahfud MD memiliki kedudukan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas sebagai pejabat negara. Berbagai hal yang diberitakan atau yang dikritik oleh pers, bukan hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal dalam merumuskan kebijakan.

Demikian salah satu petikan Keynote Speech dari Menko Polhukam Mahfud MD, dalam diskusi Anugerah Dewan Pers, bertema Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa yang berlangsung di Bandung, Senin (12/12).

“Pers bagi saya memiliki kedudukan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas saya sehari-hari sebagai pejabat negara. Berbagai hal yang diberitakan, disuarakan, atau dikritik oleh pers, bukan hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal atau amunisi bagi saya untuk disampaikan pada rapat-rapat yang berlangsung baik di sidang kabinet, maupun di rapat tingkat menteri atau pejabat utama di kementerian dan lembaga,” papar Mahfud disambut tepuk tangan insan pers yang hadir.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mencontohkan sejumlah kasus yang berhasil ia dorong di pemerintahan atas peran media dan insan pers.

Misalnya, kasus amnesti dari presiden untuk Saiful Mahdi di Aceh, kasus Nurhayati si pelapor korupsi di Cirebon yang tersangka lalu dibebaskan, kasus AKBP Brotoseno yang kemudian dipecat dari Polri, kasus Sambo, dan beberapa kasus yang menjadi sorotan publik.

Pada momen Anugerah Dewan Pers ini, Mahfud MD berpesan, wartawan sejatinya berkarya, bukan semata bekerja. Dengan berkarya, ada pesan moral yang ingin disampaikan.

“Saya menggarisbawahi kata ‘karya jurnalistik’ karena wartawan atau insan pers sehari-hari sejatinya berkarya, bukan semata bekerja. Kata karya menandakan ada nilai yang ingin dicapai, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Ini sesuai dengan tema diskusi hari ini, ‘Jurnalisme Berkualitas bagi Peradaban Bangsa,’ yang juga tema sentral Anugerah Dewan Pers tahun ini,” tambah Mahfud.

Lebih jauh Mahfud memaparkan, hal yang paling sering menjadi perhatian para pemerhati atau pemangku kepentingan pers, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, adalah soal kebebasan pers.

Berdasarkan data terbaru Dewan Pers, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan. Selama lima tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, IKP kita secara nasional naik.

IKP tahun 2022 ini mencapai 77,88 persen, naik 1,86 poin dari IKP tahun sebelumnya 2021. Menurut Dewan Pers, capaian IKP dengan 77,88 persen itu menandakan pers nasional berada dalam kondisi “Cukup Bebas” untuk menyampaikan berita dan informasi kepada publik.

“Itu menurut survei yang dilakukan sendiri oleh Dewan Pers. Bagi kami di pemerintahan, hal ini tentu menggembirakan dan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” jelas Mahfud.

Namun demikian, lanjut Mahfud, di sisi lain, pemerintah juga tidak menutup mata pada sejumlah hal yang dinilai publik atau pengamat dan lembaga independen, masih menjadi catatan yang harus dibenahi.

Misalnya, menurut data Reporters Without Borders (RSF) yang dirilis di Paris pada Agustus lalu, Indeks Kebebasan Pers di Indonesia tahun 2022, tidak lebih baik dari tahun lalu.

Tahun lalu, skor Indonesia 62,60 turun menjadi 49,27 pada tahun ini, atau peringkat ke-113 dari total 180 negara yang dipantau oleh RSF.

Di akhir paparannya, Mahfud mengajak para insan pers, sejalan dengan tema diskusi yang mengharapkan pada perbaikan peradaban, untuk terus menyajikan berita dan informasi yang faktual dan objektif, dengan tetap memelihara sikap kritis.(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Panitia Khusus ( Pansus) Raperda Penetapan Bank Pembangunan Daerah Tbk sebagai Perseroda DPRD Banten, meminta pemprov berhati-hati dengan usulan pemisahan Bank Banten (BB) dari perusahaan induknya, PT Banten Global Development (BGD).

Ketua Pansus Penetapan Bank Pembangunan Daerah Tbk sebagai Perseroda DPRD Banten,  Neng Siti Julaeha, Selasa kepada BANPOS melalui pesan tertulisnya, Selasa (13/12), dalam rapat dengan eksekutif yang diwakili oleh Asda II, M Yusuf dan utusan Biro Hukum, pihaknya meminta pemprov agar mengkaji secara dalam atas maksud dan tujuan memisahkan BB dari PT BGD.

“Prinsipnya pansus sepakat pemisahan BB dari BGD hanya perlu kehati-hatian,” kata Neng.

Ia menjelaskan, pendirian BB pada tahun 2013 lalu didasari dengan Peraturan Daerah (Perda) Banten Nomor 5 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT BGD untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Dimana didalamnya ada aset dan modal.

“Sebelumnya kan ada Perda lama, kedudukannya akan seperti apa, kemudian aset BGD dan BB karena ini pemisahan ditanyakan juga oleh pansus.untuk memenuhi modal dasar sesuai POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 12 tahun 2020 akan bergabung dengan siapa?,” jelas dia.

Masih menurut Neng yang merupakan politisi PPP ini, rapat perdana pansus dengan eksekutif tersebut adalah tahap awal, hingga tim pansus masih banyak melakukan pendalaman lagi.

“Baru pemaparan saja dari pengusul (eksekutif). Masih seputar pertanyaan dan pendalaman,” imbuhnya.

Namun ketika disinggung maksud dan tujuan pemprov memisahkan BB dari induknya PT BGD, Neng mengungkapkan jika pemisahan dilakukan untuk pengembangan bisnis, memberikan kontribusi pendapatan, dan memudahkan birokrasi.

“Upaya untuk revitalisasi perusahaan, meningkatkan performa BB agar bisa memberi dividen kepada pemprov dalam upaya meningkatkan PAD. Birokrasinya terlalu panjang kalau masih dibawah BGD,” katanya.

Senada diungkapkan, Anggota Pansus Penetapan Bank Pembangunan Daerah Tbk sebagai Perseroda DPRD Banten, M Faizal. Menurutnya, kehati-hatian pemisahan BB dari PT BGD menjadi dasar pansus.

“Maksud baik harus juga semua mesti kehati-hatian, untuk mengingatkan. Ya kita minta sekitar perihal payung hukum yang pasti, konsultasi dengan lembaga keuangan OJK, konsultasi ke Depdagri, status Perda sebelumnya tentang penyertaan modal BB dan pemisahan aset BGD dan Bank Banten yang jelas,” kata Faizal.

Sementara Itu, Asda II Banten,M Yusuf  yang mewakili eksekutif dalam rapat dengan Pansus DPRD belum bisa dimintai tanggapanya. Dihubungi melalui telepon genggamnya tidak menjawab.

Sebelumnya pada tanggal 11 Agustus lalu, dalam siaran persnya  Pj Gubernur Banten Al Muktabar menggandeng Kejaksaan Tinggi dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi sebagai pondasi dasar pembangunan. Melalui kolaborasi itu, diharapkan akan terbentuk sebuah ekosistem pemerintahan yang melayani dan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Banten.

Hal itu akan terealisasi dengan baik, manakala pondasi-pondasi pembangunan itu disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Kejati Banten ini penting dilakukan agar kinerja yang akan dilaksanakan  sesuai mekanisme, on the track.

Hal tersebut dikatakan Al Muktabar pada acara Sinergi Kolaborasi Antara Kejati Banten dengan Pemprov Banten dan PT Bank Banten Tbk yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak beserta jajaran,  Direktur Utama Bank Banten Agus Syabaruddin, Ketua Komisi III DPRD Banten M Faisal dan para pejabat eselon II Pemprov Banten.

Al Muktabar mengungkapkan, banyak agenda-agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh pemprov seperti reformasi birokrasi, pemanfaatan aset lahan, pengoptimalan pengelolaan CSR, pengoptimalan SDA, serta pengoptimalan sumber-sumber PAD lainnya selain dari pajak dan retribusi.

“Saya sudah berdiskusi banyak terkait berbagai hal di atas bersama Bapak Kajati Banten, termasuk kegiatan ini merupakan inisiasi dari beliau. Dengan harapan nanti setiap program pembangunan yang akan kita lakukan senantiasa didampingi agar tidak ada indikasi pelanggaran hukum yang terjadi,” kata Al Muktabar.
Secara garis besar ada tiga poin yang dikolaborasikan dalam kegiatan tersebut, pertama sebagai upaya pendampingan hukum terhadap upaya pemisahan Bank Banten dari PT  BGD, pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika serta bagaimana penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Terhadap proses pemisahan Bank Banten, lanjut Al Muktabar, dirinya memulai dengan pengajuan surat permintaan pendampingan hukum kepada Kejati Banten atas langkah ke depan yang akan dilakukan khususnya dalam melakukan pemisahan Bank Banten dari PT BGD.

“Panduan ini penting mengingat persoalan di Bank Banten itu cukup rumit. Makanya agar proses pemisahannya tetap on the track, sangat penting mendapatkan  pendampingan hukum dan pendapat hukum. Sehingga ikhtiar kita melakukan semua upaya ini secara transparan, efektif, dan akuntabel bisa kita sampaikan kepada publik,” tandasnya.(RUS/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Tersangka dugaan kasus pencabulan oknum anggota DPRD Pandeglang, Yangto Kembali mangkir pada pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.

Pengacara Yangto, Satria Pratama mengatakan, bahwa saat ini klien nya belum bisa memenuhi panggilan pihak kepolisian.

“Untuk hari ini kita sudah komunikasi, kemarin pun komunikasi, hari ini belum bisa datang ke Polres,” kata Satria kepada wartawan, Selasa (13/12).

Menurut Satria, alasan ketidakhadiran kliennya kepada penyidik, karena belum menerima surat pemeriksaan kedua kalinya. Ia mengaku bahwa pihaknya sudah meminta kepada penyidik untuk memberikan surat panggilan kedua kepada kliennya. Namun, hingga saat ini penyidik belum mengeluarkan surat panggilan tersebut.

“Kemarin kita juga, dua, tiga hari kebelakang selalu komunikasi dengan Kanit PPA (Satreskrim Polres Pandeglang). Bahwasanya kita meminta untuk diberikan surat panggilan lagi,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Satria, pihaknya memastikan bahwa kliennya akan menghadiri panggilan penyidik jika telah menerima surat panggilan tersebut.

“Polres seharusnya mengirimkan surat panggilan kedua, hari ini atau besok. Setelah kita terima surat panggilan kedua ini, baru kita nanti hadir,” ujarnya.

Sementara itu Kasi Humas Polres Pandeglang, IPTU Nurimah mengatakan, hari ini masih menunggu kedatangan tersangka. Namun, jika tersangka tidak hadir juga, maka penyidik akan mengirimkan surat panggilan kembali.

“Tadi kata penyidik lagi tunggu kehadirannya hari ini. Apabila tidak datang juga, akan dilayangkan pemanggilan yang kedua,” katanya.

Saat wartawan menanyakan kapan pihak Polres Pandeglang akan melayangkan surat panggilan kedua, ia mengaku belum mengetahui kapan surat tersebut dilayangkan.

“Tapi dilayangkan kapan (surat pemanggilan) kami belum tahu,” ucapnya.(dhe/pbn)

SERANG, BANPOS – Komnas Perlindungan Anak (KPA) Provinsi Banten mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas MR, oknum pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Serang yang merudapaksa tiga orang santriwatinya yang di bawah umur. Bahkan, KPA menjelaskan MR bisa dijatuhi hukuman lebih berat dari pidana awalnya, seperti dikebiri.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPA Provinsi Banten, Hendry Gunawan, usai mengunjungi Ponpes tempat rudapaksa terjadi yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, dan salah seorang korban dari MR pada Senin (12/12) kemarin.

“KPA Provinsi Banten melakukan kunjungan ke panti asuhan/pesantren lokasi kejadian dan kunjungan ke tempat tinggal korban dengan didampingi Ketua RT setempat dalam upaya asesmen awal dan juga tindak lanjut pendampingan psikologis ke para korban,” ujarnya, Selasa (13/12).

Ia mengatakan, kunjungan ke Ponpes itu diterima baik oleh Keluarga Besar Ponpes itu. Menurut Hendry, tim KPA Provinsi Banten diajak berkeliling untuk melihat beberapa kobong atau ruang kamar santri yang ada di sana.

“Melanjutkan kunjungan, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten juga mengunjungi salah satu korban di tempat tinggalnya. Dari Pertemuan awal dengan salah satu korban berinisial AP (15), korban cukup antusias dan banyak bercerita tentang kegiatannya sehari-hari baik di pesantren, di sekolah, dan cita-cita yang ingin diwujudkannya,” tutur Hendry.

Menurut dia, dari hasil pertemuan awal tersebut, maka disepakati akan diagendakan kembali pendampingan psikologis lanjutan untuk mengatasi trauma dari para korban rudapaksa oknum pimpinan Ponpes itu.

“Dari pendampingan awal yang telah dilakukan, KPA Provinsi Banten mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk bisa terus sama-sama memantau berbagai kejadian yang dihadapi anak-anak dengan melihat, bertanya, dan bercerita bersama tentang bagaimana keseharian anak-anak, baik di sekolah, lingkungan bermain, dan juga circle pertemanan anak,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak APH, untuk menuntut pelaku seberat-beratnya karena telah melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

“Pelaku juga bisa dijatuhi sanksi pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana awal karena berprofesi sebagai pendidik (pimpinan pesantren) namun melakukan tindakan kejahatan kepada lebih dari satu orang korban. Pelaku juga dapat dijerat dengan pidana tambahan lain berupa tindakan kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, hingga dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” tandasnya.

Sebelumnya, seorang oknum pimpinan Ponpes di Kota Serang, MR (43), melakukan rudapaksa terhadap tiga orang santriwatinya yang masih di bawah umur. MR melancarkan aksinya di asrama Ponpesnya di Kecamatan Kasemen berkali-kali.

MR telah dicokok oleh Satreskrim Polresta Serang Kota, usai dilaporkan atas tindakan bejat tersebut. Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP David Adhi Kusuma, mengatakan terdapat tiga orang yang menjadi korban rudapaksa.

“Para korban merupakan santri di ponpes yang beralamat di Kampung Padek, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang,” katanya, Senin (12/12).

Berdasarkan laporan, MR melakukan rudapaksa terhadap tiga orang santriwatinya di Ponpes dalam rentang waktu yang berbeda. Rudapaksa MR dilakukan terakhir kali pada 6 Desember 2022 kemarin, sekitar pukul 15.00 WIB.

Rudapaksa terakhir terjadi pada Selasa sore (6/12) sekitar pukul 15.00 WIB. David mengatakan, MR melancarkan aksinya saat para korban tengah tertidur di asrama pondok. Tindakan biadab itu dia lakukan berkali-kali, untuk korban yang berbeda.

Korban tidak mampu melawan, lantaran pada saat itu pelaku mengancam korban agar tidak memberitahu peristiwa tersebut kepada siapa pun.

“Pelaku mengancam korban. Jika, korban berteriak serta mengadu ke orang lain maka dia akan mengusir dan tidak mengajari mengaji lagi,” jelas dia.

David menjelaskan kejadian yang menimpa tiga santriwati mulanya diketahui oleh salah satu paman korban. Sang paman mendapat informasi tersebut dari keponakannya bahwa sudah tidak betah lagi di ponpes.

Korban mengaku ingin pulang. Dari situlah terendus adanya peristiwa rudapaksa tersebut. Pelaku dijerat Pasal 81 ayat 1, 2, dan 3 Jo serta Pasal 82 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(DZH/PBN)