Penulis: Gina Maslahat

  • Komisi Kunker ke Batam, Bali Hingga Lombok

     

    SERANG, BANPOS  –  Menjelang akhir tahun 2022 ini, komisi-komisi di DPRD Banten melakukan kunjungan kerja (Kunker) atau perjalanan dinas ke luar daerah, seperti ke Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Batam, Kepulauan Riau.  Namun ada juga yang hanya ke luar kota seperti Purwakarta, Jawa Barat.

    “Komisi (DPRD Banten) 1 (sedang) ke Bali dan Komisi 3 ke Lombok,” kata sumber Kabar Banten di Sekretariat DPRD Banten yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada sejumlab awak media Kamis (8/12)   Akan tetapi sayangnnya, ia  tidak mengetahui masing-masing kunker yang melakukan keluar daealrah tersebut. 

    Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 1 dan 3 yang berusaha dikonfirmasi terkait Kunker  tersebut, tidak merespon. Mereka tidak menjawab panggilan telepon di ponselnya serta tidak menjawab pesan tertulis yang dikirim BANPOS.

    Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni dihubungi melalui telpon genggamnya, membenarkan dirinya bersama anggota dan pimpinan Komisi II lainnya tengah berada di Batam. “Baru sampai ini,” katanya.

    Dijelaskan Oong, maksud dan tujuan Komisi II  ke Batam hendak melakukan Kunker ke instansi karantina di Batam terkait dengan pencegahan penularan penyakit mukut kaki (PMK) dari lalu lintas hewan dan tumbuhan yang keluar dan masuk di Batam. 

      “Kami juga ingin mengetahui lebih jauh tentang kebijakan perkarantinaan di Batam. Ingin memastikan kebebasan bea dan pajak di Batam tidak berdampak negatif terhadap upaya pencegahan penularan penyakit dalam lalu lintas hewan dan tumbuhan,” ungkapnya.

     Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa, mengaku, komisinya juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (9/12). Pihaknya akan melakukan kunker ke Purwakarta tersebut kaitan dengan antisipasi kebencanaan.

    Informasi lain menyebutkan Komisi 4 DPRD Banten juga diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta, Jawa Barat. Namun demikian BANPOS tidak berhasil meminta konfirmasi kepada pimpinan maupun anggota komisi yang membidangi pembangunan fisik tersebut. Ketua Komisi IV, M Nizar tidak menjawab panggilan di ponselnya. Pesan tertulis yang dikirimkan juga tidak berbalas.

    Namun berdasarkan demikian, dokumen jadwal kegiatan DPRD Banten bulan Desember 2022 yang merupakan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada 23 November lalu menyebutkan Komisi 1 dan Komisi 3 memiliki jadwal perjalanan dinas ke luar daerah dengan fasilitasi tiket pesawat yang disebut ticketing pada 8-10 Desember ini. Sementara Komisi 2, Komisi 4 dan Komisi 5 memiliki agenda ticketing tersebut pada 4-6 Desember lalu.

    Selain komisi-komisi, alat kelengkapan DPRD Banten lainnya juga disebutkan jadwal tersebut memiliki agenda ticketing pada bulan Desember ini. Mereka adalah Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan pada 15-17 Desember mendatang. (RUS/AZM)

     

  • Kota Serang Dilanda Angin Puting Beliung

    Kota Serang Dilanda Angin Puting Beliung

     

    SERANG, BANPOS – Kota Serang dilanda bencana angin puting beliung hingga banjir akibat cuaca ekstrem. Sejumlah warga berhamburan ke luar rumah dan berupaya untuk menyelamatkan diri dan petugas kemudian melakukan upaya penyelamatan dengan sejumlah peralatan.

    Hal itu terjadi saat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang melaksanakan Apel simulasi pencegahan penanggulangan bencana alam akibat cuaca ekstrim banjir dan angin puting beliung. Simulasi Siap siaga hadapi bencana ini dilakukan oleh petugas BPBD dan instansi yang terlibat untuk memberikan edukasi terhadap warga saat menghadapi bencana.

    Kegiatan apel tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin yang dilaksanakan di Rusunawa Margaluyu Kita Serang, Kamis (8/12). Apel diikuti oleh lapisan aparatur negara, baik TNI, Polri, PMI, BPBD Provinsi maupun Kota, Basarnas serta masyarakat Kota Serang.

    Saat itu, Syafrudin menyampaikan bahwa simulasi ini dilakukan untuk melatih warga agar siap siaga dalam melakukan pencegahan dini. Hal itu juga dalam rangka menanggulangi atau menangani bencana yang akan datang.

    “Bulan Desember hingga Maret ini cuacanya sangat ekstrim, menurut pengalaman tahun yang lalu, pada bulan Maret terjadi banjir di Kota Serang. Oleh karena itu, saat ini merupakan sebuah simulasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk mencegah siap siaga terhadap cuaca ekstrim, baik banjir ataupun angin puting beliung,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Syafrudin juga menjelaskan peran penting BMKG dan BPBD Kota Serang. Ia meminta keduanya terus menginformasikan kepada warga terkait kemungkinan bencana alam yang terjadi akibat cuaca ekstrem. 

    “Memang semestinya BPBD dan BMKG menginformasikan cuaca kepada masyarakat sebelum terjadinya bencana yang akan terjadi. Dengan begitu, apabila terjadi bencana, masyarakat sudah siap-siap mengungsi,” terangnya.

    Syafrudin menyampaikan, Pemkot Serang saat ini tengah berupaya melakukan pencegahan terjadinya banjir seperti yang terjadi pada Maret 2022 yang sempat merendam hampir beberapa wilayah di Kota Serang. Saat ini, kata dia, penanganan sungai sedang berjalan yaitu normalisasi.

    “Sekalipun memang tidak maksimal, akan tetapi kita sambil lakukan bersama TNI. Kalau berbicara kewenangan, itu berada di wewenang balai BBWSC3, namun tetap yang menjadi korban adalah Kota Serang, sehingga Pemkot serang mengambil langkah untuk meminta izin kepada BBWSC3 untuk memberikan izin normalisasi,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi bencana yang pernah terjadi di Kecamatan Kasemen. Menurutnya, ada 3 kebencanaan yang sering terjadi di wilayah Kasemen yaitu banjir, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem.

    “Jadi 3 yang kita simulasikan, yang sering itu banjir karena Kasemen seering banjir bahkan rutin. Kedepan mudah-mudahan tidak ada lagi banjir di Kecamatan Kasemen,” ujarnya.

    Sementara itu, untuk keterlibatan dalam penanganan kebencanaan, kata dia, tidak ada batasan karena semua unsur terlibat. Saat ini, ada disebut gotong royong pentahelix, yakni partisipasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. 

    “Kalau dari unsur teknis penanganan ada dari Tagana, vertical rescue dan lainnya. Kejadian riil di Kota Serang pada banjir Maret lalu, hampir 50 komunitas datang ke Kota Serang untuk melakukan penanganan dari berbagai komunitas di sejumlah wilayah,” jelasnya.

    Diat menyebut, yang paling diantisipasi bencana di Kota Serang adalah banjir. Sebab, Kota Serang dibelah oleh sungai Cibanten, namun memiliki ada keterbatasan dalam melakukan normalisasi dan pemeliharaannya.

    “Karena sungai ini lintas kabupaten kota dan penanganan sungai itu adalah kewenangannya ada di provinsi. Titik banjir banyak, tapi secara spesifik wilayah yang paling parah terdampak banjir adalah Kecamatan Kasemen, disusul Serang, Taktakan dan Walantaka,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Bayi Telantar Bikin Gusar

    Bayi Telantar Bikin Gusar

    Sebagai kelompok rentan dan harus dilindungi, kondisi bayi di Banten ternyata sangat memprihatinkan. Bayi yang masih belum dapat melindungi dirinya sendiri ini ternyata harus berhadapan dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Mulai dari tidak terpenuhi gizi, dibuangnya bayi yang tidak berdosa oleh orang tuanya, hingga tewas. Terhitung, Puluhan bayi sepanjang tahun 2022 dibuang di wilayah Provinsi Banten. Diduga bayi tak berdosa tersebut ditelantarkan oleh pasangan diluar nikah.

    Kabupaten Serang menjadi lokasi yang paling sering digunakan para orang tua biadab itu untuk membuang bayi tersebut. Dalam pekan ini saja, tercatat sudah ada dua kejadian pembuangan bayi di Kabupaten Serang.

    Dalam catatan Komnas Perlindungan Anak (KPA) Provinsi Banten, sepanjang tahun 2022 ada 20 kasus bayi dibuang di wilayah Provinsi Banten, 11 di antaranya meninggal dunia sementara 9 lainnya masih hidup. Dari 20 kasus tersebut, 1 bayi ditemukan di Kota Serang, 7 bayi di Kabupaten Serang, 6 bayi di Kota Tangerang, 3 bayi di Kota Tangsel, 1 bayi di Pandeglang, dan 2 di Lebak.

    “Untuk kasus bayi meninggal terjadi di Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang,” ujar Ketua KPA Provinsi Banten Hendry Gunawan, kepada wartawan,Kamis (8/12).

    Dari data yang dicatat oleh KPA Provinsi Banten, 7 bayi berjenis kelamin laki-laki, 10 bayi berjenis kelamin perempuan, dan 3 sisanya tidak bisa lagi teridentifikasi jenis kelaminnya karena sebagian tubuh sudah rusak, baru ditemukan setelah dua hari berada di saluran irigasi dan satu lagi dalam tumpukan sampah.

    “Dari beberapa kasus yang didampingi langsung oleh Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, ini terjadi lantaran orang tua atau ibu si bayi yang masih berusia anak-anak dan remaja malu atas kelahiran bayi tersebut. Kelahiran yang tidak direncanakan disebabkan oleh hubungan di luar nikah, akibat pergaulan bebas dan luput dari pengawasan orang tua,” ungkap Hendry.

    Orang tua tentu punya peran penting dan utama dalam memutus mata rantai kekerasan yang terjadi, anak-anak perlu diberikan tanggung jawab dan kepercayaan dalam memutuskan pertemanan dan pergaulan sosial, namun perlu juga dicontohkan langsung oleh orang tua dari sisi positif.

    “Karena circle pertemanan berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial-emosional remaja,” terang Hendry.

    Ia menegaskan, kejadian-kejadian yang memprihatinkan ini perlu menjadi perhatian dari semua stakeholder. Menurutnya, dalam pasal 72 Undang-undang Perlindungan Anak ayat 1 disebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok.

    “Jadi sudah saatnya masyarakat saling bahu-membahu, bekerja sama untuk bisa bergerak menyuarakan perlindungan anak. Saat orang dewasa hadir mendampingi anak-anak dalam pergaulan secara positif, bisa dipastikan anak-anak akan mengarah ke pergaulan yang positif. Saat ada kesalahan, orang dewasa bisa ikut menegur dan mengingatkan, tidak kemudian acuh tak acuh saat ada permasalahan anak di sekitar yang terjadi,” tegasnya.

    Ia berharap, kejadian pembuangan bayi ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang dan perlu dicegah kejadian serupa dengan hadirnya orang tua, masyarakat, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang ada untuk mendampingi anak-anak yang menjadi korban serta terus menyuarakan tentang pentingnya peran keluarga dan orang tua dalam tumbuh kembang anak.

    Sementara itu, dua bayi yang ditelantarkan atau ditemukan di lokasi yang berbeda, di Kecamatan Kibin dan Cinangka pada sepekan ini tengah ditangani kasusnya oleh kepolisian, dua bayi yang ditemukan sejak awal dirawat oleh fasilitas kesehatan milik Pemkab Serang.

    “Alhamdulillah, dua bayi yang ditemukan, baik di Kecamatan Cinangka maupun Kibin, saat ini dalam kondisi sehat. Sejak kejadian ditemukan, satu bayi dirawat oleh Puskesmas Cinangka, dan satu bayi lagi dirawat di Rumah Sakit Dr Dradjat Prawiranegara atau RSDP. Kami mendapat perintah dan atensi langsung dari Ibu Bupati untuk merawat kedua bayi dengan baik,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang Subur Priatno dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12).

    Menurut informasi yang dihimpun, bayi di Kecamatan Kibin ditemukan oleh warga Bernama Edi Susanto di sekitar lingkungan rumahnya Perum Bumi Nagara Lestari, Desa Nagara, Senin (5/12), sekira pukul 5.30 WIB. Bayi ditemukan tanpa sehelai pakaian pun berjenis kelamin perempuan.

    Sementara bayi di Kecamatan Cinangka ditemukan pada Minggu (4/12), sekira pukul 21.30 WIB oleh warga bernama Suhada, di Kampung Tancang, Desa Bulakan. Bayi dibungkus tas dan ditemukan di depan warung berjenis kelamin laki-laki.

    “Saat ini kedua bayi masih dalam perawatan bersama pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, serta kasusnya masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Sementara masih dalam pengasuhan kami bersama pihak puskesmas di Puskesmas Cinangka, dan RSDP untuk bayi dari Kibin. Saat ini, kami masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian,” ujar Subur.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Heni Wihani membenarkan kedua bayi masih dalam perawatan. “Untuk bayi di Cinangka, dirawat dengan baik oleh para bidan dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Untuk yang dari Kecamatan Kibin, pihak rumah sakit juga maksimal memberikan perawatan,” ujarnya.

    Selain masalah pembuangan, bayi di Kota Serang justru dihadapkan dengan minimnya asupan gizi sehingga menderita gizi buruk. Sebelumnya diberitakan seorang balita Seorang balita di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, diduga mengalami gizi buruk. Pasalnya, di usia yang sudah menginjak 2,5 tahun itu, berat badan Juliyadi jauh berbeda dengan berat rata-rata balita seusianya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, balita yang tinggal di Kampung Kebon Kelapa II RT 02 RW 01 itu memiliki perawakan lebih kecil dari balita seusianya. Tangan dan kaki Juliyadi tampak seperti bayi yang masih berusia di bawah satu tahun dengan mata yang sayu.

    Setelah diberitakan, permasalahan ini mendapatkan atensi dari sejumlah pihak. Hal itu juga berdampak pada penilaian kinerja Kader Kesehatan yang tengah melakukan penanganan terhadap balita bernama Juliyadi.

    Disebutkan usai meluasnya informasi gizi buruk yang dialami oleh Juliyadi, terdapat warga yang juga tinggal di Kelurahan yang sama, menyebut kader kesehatan di Kampung Kebon Kelapa II RT 02 RW 01 itu lalai. Tak hanya itu, kinerja yang dilakukan oleh para Kader Kesehatan itupun dikomentari berbagai hal, hingga akhirnya Ketua LPA Kota Serang, Aulia Esa Rahman, turut angkat bicara.

    Menurut Esa, dirinya juga mendapatkan informasi melalui pesan singkat berupa link pemberitaan yang terkesan menyalahkan kader dan pemerintah setempat. Ia kemudian melakukan koordinasi dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader kesehatan setempat untuk mengidentifikasi keadaan dan kronologis kondisi balita usia 2,5 tahun itu.

    “Berbekal dua informasi awal, baik dari pemberitaan maupun dari lapangan, saya bertemu dengan Kader Kesehatan yang didampingi Ketua RT serta bertemu anak yang mengalami gizi buruk tersebut,” ungkapnya, Kamis (8/12).

    Menurutnya, kondisi yang dialami Juliyadi merupakan kondisi yang terjadi secara berkelanjutan di keluarganya, karena sudah ada kejadian serupa yang dialami sang kakak dan juga pamannya saat balita. Pengalaman tersebut, kata dia, dapat terjadi sebagai dampak dari dokumen kependudukan yang tidak dimiliki dan sejumlah keterbatasan.

    “Kondisi ini terjadi salah satunya karena dampak tidak adanya Adminduk dan keterbatasan pengetahuan akan pentingnya kesehatan anak. Kemudian keterbatasan ekonomi keluarga, serta keterbatasan informasi akan layanan pemerintah yang dapat diakses masyarakat, terutama terkait layanan kesehatan dimana masih ada ketakutan mengenai biaya yang harus ditanggung,” jelasnya.

    Dari informasi yang didapat olehnya, patut disyukuri bahwa Juliyadi memang sudah mendapatkan intervensi pemerintah melalui program pengentasan gizi buruk dari Kelurahan Kasunyatan, Puskesmas Kasemen, serta pihak lain yang difasilitasi pelaksanaannya melalui Kader Kesehatan. Selain itu, dokumen kependudukan sedang dalam proses penerbitan melalui kantor kelurahan, guna memudahkan persyaratan bagi Juliyadi apabila akan mengakses layanan umum yang dibutuhkan.

    Esa menilai, upaya tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perubahan yang dialami Juliyadi belum konsisten ke arah yang lebih baik. Hal tersebut perlu dievaluasi bersama mengenai kedisiplinan dan ketekunan pengasuh, dalam hal ini adalah sang nenek, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, serta memperhatikan kesehatan Juliyadi.

    “Mengingat anak dan balita di keluarga tersebut yang membutuhkan nutrisi tidak hanya Juliyadi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki keluarganya. Sehingga, solusi yang dihasilkan dapat berdampak bagi Juliyadi sendiri maupun menumbuhkan keberdayaan keluarga untuk menjamin pemenuhan hak dasar setiap anak di keluarga tersebut,” terangnya.

    Saat berkunjung ke rumah Rasmah, nenek Juliyadi, Esa juga menyampaikan edukasi pentingnya kesehatan anak dan juga menghilangkan ketakutan apabila akan mengakses layanan kesehatan yang ada. Apabila ada hambatan, kata dia, dapat berkonsultasi ke Ketua RT dan Kader Kesehatan yang telah gigih mendampingi sasarannya.

    “Kami berharap dimanapun kita berada, jika menemukan kejadian seperti ini jadilah pelopor dan pelapor. Pelopor pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta pelapor jika ada potensi pelanggaran terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak, semuanya harus kita lakukan demi menyiapkan generasi penerus yang berkualitas,” tandasnya.

    Sementara itu, Kader Kesehatan yang tengah melakukan penanganan terhadap Juliyadi, Ipah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penanganan terhadap balita tersebut, meski belum tercatat dalam Adminduk hingga usianya sudah 2,5 tahun. Akan tetapi, pihak keluarga disebut kurang mendukung dengan kemudahan akses yang diberikan, sehingga terdapat siaran berita yang kurang baik yang berdampak terhadap kader di lingkungan tersebut terkesan cuek.

    “Kami sebagai kader berupaya terus untuk membantu, meskipun Juliyadi belum tercatat di Kartu Keluarga, kami upayakan dengan apa yang bisa dilakukan dan dimasukkan ke program gizi baik. Tapi keluarga jarang sekali membawa ke Posyandu ataupun ke Puskesmas dengan alasan sakit dan sebagainya, sebagai kader kami disebut lalai karena informasi gizi buruk tersebut. Insyaallah kami sudah melakukan yang terbaik, tinggal bagaimana keluarga mendukung kesembuhan Juliyadi,” katanya.(MUF/RUS/PBN)

  • BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrim 

    CILEGON, BANPOS – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat ingatkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu dihimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan agar mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal.

    “Masyarakat tetap waspada terhadap cuaca pada saat beraktivitas dan tetap menyesuaikan peralatan yang dibutuhkan terutama terkait keselamatan pada saat berlayar maupun pada saat menaiki moda transportasi yang lainnya,” kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Eko Prasetyo saat ditemui usai kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Nataru 2023 di Pelabuhan Merak, Rabu (7/12).

    Terkait cuaca, Eko menyampaikan saat ini di pelabuhan Merak-Bakauheni telah terpasang alat radar maritim yang dapat memantau cakupan arus arah laut secara real-time. Dengan begitu alat tersebut bisa dimanfaatkan para nahkoda kapal pada saat berlayar di perairan selat sunda.

    “Cukup kondusif (cuaca) dan saat ini di Penyebrangan Merak-Bakauheni sudah terpasang radar maritim yang memantau cakupan arah dan arus laut secara real-time. Alat itu bisa digunakan para nahkoda maupun ABK  di perairan Selat Sunda. Namun tren cuaca berbeda-beda yang tergantung dari perubahan meteorologi dan astronomi dan arsonografi di wilayah tersebut,” ungkapnya. 

    Ditempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menyampaikan, untuk mengakut penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023 mendatang pihaknya menyiapkan sebanyak 62 kapal. Selain itu pihaknya juga melakukan penambahan lahan parkir untuk menambah kapasitas jumlah kendaraan yang bisa parkir di pelabuhan Merak yang mencapai 300 kendaraan. 

    “Kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada PT KAI yang merapikan sisi lahan yang dimilikinya sehingga kita (ASDP) memiliki tambahan lahan untuk parkir yang mencapai 300 kendaraan. Kalau semuanya total kapal yang akan dioperasikan sebanyak 62 kapal,”  ucap Ira. 

    Ira menyebut, pada libur Nataru mendatang jumlah kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Merak diprediksi akan mengalami kenaikan hingga mencapai 32 persen. “Total kendaraan dan penumpang diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 32 persen dari tahun lalu,” ujar Ira.

    Ira memastikan, harga tiket kapal pada saat Nataru tidak akan mengalami kenaikan dan Ira mengaku akan memberikan keringanan terhadap pengguna jasa yang sudah membeli tiket namun tidak dapat digunakan karena hangus akibat kedatangan penumpang yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tiket tersebut.

    “Penyeberangan itu adalah mungkin satu-satunya moda kendaraan di masa angkutan yang pembelian tiketnya tidak pernah naik. Kalau soal itu (tiket hangus) tetap diberlakukan tapi kita akan lihat keadaan dan tergantung situasi kita siapkan ada toleransi,” jelasnya. (LUK/RUL)

  • Antisipasi Kenaikan Kasus Stunting, Pemkot Cilegon Lakukan Diseminasi Audit

    Antisipasi Kenaikan Kasus Stunting, Pemkot Cilegon Lakukan Diseminasi Audit

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus menekan penurunan angka stunting salah satunya dengan melakukan diseminasi audit kasus stunting. Diseminasi audit kasus stunting merupakan salah satu upaya dalam menurunkan angka kasus stunting yang ada serta mencegah munculnya kembali atau kenaikan kasus stunting. 

    Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, prevalensi stunting pada balita telah mengalami penurunan dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.

    “Namun angka ini masih cukup tinggi, karena artinya ada 1 dari 3 balita kita yang masih mengalami stunting,” kata Sanuji saat kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kota Cilegon Untuk Semester ke-2 Tahun 2022 di Aula Bappedalitbang Kota Cilegon, Rabu (8/12).

    Sanuji yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cilegon ini mengungkapkan permasalahan stunting telah menjadi agenda target pembangunan nasional. Pemerintah telah menargetkan dalam RPJMN 2020-2024 menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan angka stunting Kota Cilegon berdasarkan SSGI tahun 2021 adalah 20,6 persen, berdasarkan EPP-GBM pada bulan Agustus tahun 2021 dari jumlah 26.576 balita sebanyak 2.469 balita (9,29 persen) mengalami stunting.

    “Kota Cilegon mengalami penurunan dari hasil EPP-GBM bulan Februari tahun 2022 dari jumlah 29.110 balita turun sebanyak 1.576 balita (5,40 persen) atau turun sebanyak 893 (3,89 persen) anak, dan berdasarkan validasi dari EPP-GBM pada bulan Agustus tahun 2022 Kita Cilegon mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 324 anak (20.6 persen) menjadi 1.252 anak stunting di Kota Cilegon,” paparnya.

    “Penurunan demi penurunan ini merupakan prestasi kerja kolektif kita bersama, dan kondisi ini, saya selaku Ketua TPPS Kota Cilegon patut mengapresiasi prestasi kerja kita, disamping juga penghargaan yang telah di raih sebagai Kota terinovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting dari perwakilan BKKBN Provinsi Banten beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko,” ungkapnya.

    Ditempat yang sama, Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengatakan data pendukung Kota Cilegon dalam rangka penurunan angka stunting di Kota Cilegon dari jumlah penduduk sekota Cilegon sebanyak 455.721 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga Se Kota Cilegon 139.387 KK (Sumber DKCS Kota Cilegon). Data miskin tahun 2021 berdasarkan hasil survey BPS Kota Cilegon sebanyak 18.890 jiwa (4,24 persen). Jumlah posyandu SE Kota Cilegon sebanyak 385 posyandu. Jumlah Kader Cilegon Mandiri Kota Cilegon sebanyak 2.650 kader. Tim pelaksana gizi di 9 puskesmas sE Kota Cilegon sebanyak 17 orang. Bidan sebanyak 48 orang. Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Cilegon sebanyak 1.005 orang. Jumlah Kampung KB sebanyak 9 Kampung KB. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial sebanyak 150.840 orang (DTKS).

    “Dukungan anggaran percepatan penurunan stunting Kota Cilegon tahun 2022 dari APBD Kota Cilegon Rp 14.045.780.094 dan dari DAK Rp 10.357.076.000,” ungkapnya.

    Disisi lain, dikatakan Agus jika dilihat dari faktor penyebab stunting baik yang langsung ataupun tidak langsung, stunting ini tidak bisa diatasi hanya oleh dinas kesehatan dan DP3AP2KB saja, namun harus keterpaduan. “Semua elemen dan untuk mencapai target tersebut tentunya tidaklah mudah, perlu kerja keras. Dukungan dan saling bahu membahu dari semua komponen dan elemen bangsa, pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dan organisasi masyarakat,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Cilegon memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam percepatan penurunan stunting khususnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Cilegon, kecamatan, kelurahan, para kader, PKB/PKB, tim audit. “Mari bergerak bersama menyukseskan program nasional ini untuk generasi Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Dalduk dan KB pad DP3AP2KB Kota Cilegon Wawan Ihwani  mengatakan pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas.

    Kemudian dikatakan Wawan tujuan diseminasi audit stunting tingkat Kota Cilegon adalah untuk mengidentifikasi risiko, mencari penyebab, menganalisis faktor risiko terjadinya stunting serta rencana tindak lanjut penatalaksanaan kasus, agar jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tahun anggaran mendatang. “Untuk peserta kegiatan dari anggota TIM TPPS Kota Cilegon yang terdiri dari OPD, tim audit stunting, camat, lurah, kementrian agama, BPJS dan ormas,” tutupnya. (LUK/RUL)

  • Pilar Lantik Dekranasda Setu

    Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kecamatan Setu, Tangerang Selatan resmi dilantik, pada Kamis (8/12).

    Momentum tersebut pun menjadi batu loncatan bagi para pengrajin di wilayah Kecamatan Setu, untuk unjuk gigi. Terutama dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dari tangan-tangan terampil masyarakat.

    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyebut, Setu menjadi salah satu wilayah yang menyimpan hasil kerajinan daerah yang unggul. “Dekranasda adalah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun, mengembangkan dan membina hasil kerajinan daerah. Indonesia kaya sekali akan kerajinan daerah. Begitupun di Tangsel, namun banyak yang belum tersentuh,” ujar Pilar.

    Untuk menyentuh dan menyaring itu semua, maka Dekranasda pun dihadirkan hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. “Pemerintah Kota Tangsel gak mungkin bisa mengawasi sampai tingkat paling terkecil tanpa dukungan dari warga masyarakat itu sendiri. Jadi Dekranasda ini hadir untuk mengawasi, menghimpun, mengajak, dan membina pengrajin sampai tingkat terkecil,” terangnya.

    Melalui Dekranasda tingkat Kecamatan dan Kelurahan ini, para pengrajin akan dibantu untuk menghasilkan produk terbaiknya. 

    “Mungkin ada yang dibantu dari awal, dari produksinya dibantu, bagaimana cara pengemasannya, manajemen bisnisnya. Ini perlu pembinaan. Atau bahkan produk yang memang tinggal hanya dipoles sedikit,” katanya. (IRM)

  • Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin

    Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin

    PANDEGLANG, BANPOS – Akibat hujan deras disertai angin kencang, rumah milik Uci Sanusi (45) warga Kampung Cinangka Barat, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang ambruk pada hari Rabu (7/12) sekitar pukul 18.30 WIB.  Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp25 juta.

    Pemilik rumah, Uci Sanusi mengatakan, saat peristiwa tersebut terjadi, dirinya bersama istri serta ketiga anaknya sedang berada dirumah. Beruntung, ketika terjadi musibah tersebut berhasil menyelamatkan diri dan menghindar, sehingga keluarganya tidak ada yang tertimpa reruntuhan rumahnya.

    “Alhamdulilah semuanya selamat. Ketika peristiwa itu terjadi, yang ambruk bagian dapur dulu, sehingga kami sekeluarga bisa menyelamatkan diri,” kata Uci kepada wartawan, Kamis (8/12).

    Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Majau, Mohamad Nasir mengatakan, dengan terjadinya musibah rumah ambruk tersebut, pihaknya bersama warga langsung melakukan gotong royong untuk membantu.

    “Kami bersama warga langsung membersihkan rumah korban, sebab rumah tersebut sudah tidak bisa ditempati lagi. Kalau kita lihat kerugiannya sekitar Rp25 jutaan, sebab bangunannya tidak permanen,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya telah menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak terkait agar mendapatkan bantuan dan untuk saat ini korban tinggal di rumah tetangganya.

    “Kita sudah sampaikan ke pihak kecamatan, mudah-mudahan korban segera mendapatkan bantuan. Untuk sementara, korban tinggal bersama tetangganya,” ujarnya.(dhe/pbn)

  • Akreditasi RSUD Malingping Tertutup Bagi Pers

    Akreditasi RSUD Malingping Tertutup Bagi Pers

    LEBAK, BANPOS  – RSUD Malingping melaksanakan proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis (7-8/12).

    Kegiatan akreditasi RSUD Malingping yang dibuka langsung oleh Kadinkes Banten, Ati Pamuji ini dilaksanakan secara tertutup oleh tim akreditasi LARS-DHP.

    Sejumlah wartawan yang mencoba meliput kegiatan akreditasi tidak dapat memasuki gedung RSUD Malingping dan tidak diperkenankan meliput dengan diadang oleh pihak keamanan. Alasan yang disampaikan adalah, sedang ada tim akreditasi yang melaksanakan survei di seluruh gedung RSUD Malingping.

    Sejumlah pejabat, seperti Kadinkes Banten Ati Pramudji, Sekretaris Direktur RSUD Malingping Endat, ketika dikonfirmasi terkait akreditasi tersebut juga bungkam.

    Sementara, Kabid Pelayanan Medis RSUD Malingping Dr. Sobran Yoliandra, MPJ ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa kegiatan akreditasi dilaksanakan secara tertutup.

    “Belum bisa diliput dulu dek. Nanti kalau sudah ada hasil ya, bisa hubungi ke kesekretariatan atau humas, ” ujarnya singkat.

    Sekedar informasi, Akreditasi Rumah Sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan di rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan.

    Adapun tujuan umum akreditasi adalah untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.

    Sampai berita ini ditulis, BANPOS belum mendapatkan informasi terkait hasil kegiatan akreditasi di RSUD Malingping.(WDO/PBN)

  • Petani Diajak Gunakan Biosaka Untuk Tingkatkan Produksi

    Petani Diajak Gunakan Biosaka Untuk Tingkatkan Produksi

    LEBAK- BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengajak petani menggunakan Biosaka untuk meningkatkan produksi pangan sehingga dapat menguntungkan usaha pertanian.

    Diketahui, Biosaka merupakan singkatan dari ‘Bio’ yang berarti tumbuhan dan ‘Saka’ singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam.

    “Penggunaan Biosaka sangat menyuburkan tanaman juga mampu mengantisipasi serangan hama tanaman,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten (Kadistan) Lebak, Rahmat, Kamis  (8/12).

    Ditambahkannya, Pemkab Lebak mengajak seluruh kelompok tani agar menggunakan Biosaka sebagai pupuk organik sehingga tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia.

    “Dampak penggunaan pupuk kimia jika terus menerus dipastikan kondisi kontur tanah rusak dan terbelah-belah, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar kembali kontur tanah menjadi gembur,” terangnya.

    Menurutnya, kelebihan penggunaan Biosaka, selain tahan terhadap serangan hama penyakit tanaman juga produktivitas cukup tinggi hingga mencapai 9.0 Ton gabah kering pungut (GKP) per hektare.

    Oleh karenanya, pihaknya dari Distan meminta petani dapat menggunakan Biosaka, sehingga dapat menguntungkan usaha tani dengan biaya produksi murah dan ramah lingkungan.

    “Kami berharap petani pada tanam Desember 2022 ini dapat merealisasikan menggunakan Biosaka,” kata Rahmat.

    Ditambahkan, saat ini petugas penyuluh pertanian di 28 kecamatan sudah mengikuti pelatihan produksi Biosaka di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Mereka petugas penyuluh pertanian itu ditugaskan menyampaikan kepada kelompok-kelompok tani bagaimana mereka mampu untuk memproduksi Biosaka. “Bahan baku Biosaka sangat mudah, karena terdapat di sekitar lingkungan petani yakni dedaunan dan rerumputan yang sehat,” tutur Rahmat.

    Diketahui, proses produksinya sangat mudah dengan lima jenis rerumputan atau dedaunan yang sehat diperas serta ditampung ke dalam ember yang disediakan air sekitar 15 liter. Kemudian air itu disaring tanpa campuran hingga menjadi ramuan homogen, harmoni dan koheren lalu dimasukkan ke dalam botol.

    Setelah itu Biosaka yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut bisa disemprotkan ke tanaman padi, cabai dan aneka sayuran hingga 14 hari.

    “Penyemprotan Biosaka bagusnya dilakukan saat ada embun, sehingga dapat menyuburkan tanaman juga tahan terhadap serangan hama,” ungkapnya.

    Terangnya lagi, penggunaan Biosaka dinilai lebih menguntungkan usaha tani dengan biaya produksi murah, namun menghasilkan keuntungan cukup besar. “Kami menargetkan semua petani di sini menggunakan Biosaka, terlebih pasokan pupuk di dunia dibatasi,” kata Rahmat.

    Sementara, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Rangkasbitung, Dike menyebut, pihaknya selama sepekan ini sudah melakukan pelatihan kepada kelompok tani agar mampu memproduksi Biosaka sehingga dapat meningkatkan produksi pangan.

    “Kami berharap dengan penggunaan Biosaka dapat mendongkrak produktivitas pangan, sehingga menguntungkan usaha tani,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Pemkab Pandeglang Diganjar Anugerah Meritokrasi 

    Pemkab Pandeglang Diganjar Anugerah Meritokrasi 

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2022 sebagai Instansi pemerintah dengan kategori baik.

    Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, dengan diraihnya penghargaan anugerah Meritokrasi penerapan sistem Merit dalam manajemen ASN tersebut, pihaknya mengapresiasi kepada seluruh jajaran aparatur Pemkab Pandeglang.

    “Penghargaan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, karena penghargaan ini diberikan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara,” kata Tanto usai menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (8/12).

    Menurutnya, pencapaian prestasi yang diraih Pemkab Pandeglang tidaklah mudah, karena dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 177 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan termasuk Kabupaten Pandeglang,“ terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap penghargaan yang telah diraih tersebut dijadikan motivasi untuk semua aparatur Pemkab Pandeglang.

    “Saya berharap penghargaan ini menjadikan motivasi bagi semua aparatur Pemkab Pandeglang, untuk terus berupaya meningkatkan penerapan sistem merit ini supaya tahun depan bisa naik peringkat sangat baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, penghargaan anugerah Meritokrasi KASN 2022 Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN merupakan yang pertama kali diraih.

    “Ini merupakan kali pertama diraih oleh Kabupaten Pandeglang, dengan capaian nilai 250,5 predikat baik,“ katanya.

    Ia berharap, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi, agar kedepannya Kabupaten Pandeglang peringkatnya bisa naik kembali.

    “Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem merit manajemen ASN, tentu saja berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, agar kedepanya Kabupaten Pandeglang bisa naik peringkat dengan kategori sangat baik,“ ungkapnya.(dhe/pbn)