Penulis: Gina Maslahat

LEBAK, BANPOS – Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang peningkatan kapasitas Operator Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Next Generation (SIKS-NG) digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinsos Lebak mengkritisi bimtek yang terus dilakukan tersebut.

Kepala Dinsos Lebak, Eka Darmana Putra, menyatakan, seharusnya Bimtek ini tidak harus berkelanjutan, karena SIKS-NG ini program yang diluncurkan kurang lebih tiga tahun yang lalu.

“Karena versi dan metode yang berubah-ubah termasuk kebijakan BPJS maka, penerapan SIKS-NG ini harus terus digulirkan, sementara dari pihak Dinsos harus mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh pihak BPJS,” ujarnya.

Pihaknya mencontohkan, awal adanya BPJS itu, yang PBI, daftar satu orang ya, satu orang yang terdaftar atau secara individu. Muncul aturan baru, yang terdaftar secara PBI itu harus satu keluarga yang terdaftar jadi otomatis datanya harus ditambah atau diperbaharui.

“Pendaftar BPJS non PBI yang pertama, begitu daftar langsung aktif, aturan yang kedua, harus nunggu empat belas hari untuk aktif, ini semua peraturan dari BPJS pusat yang berubah-ubah,” terang Kadinsos Lebak.

“Ada rekrutmen dengan sistem platform yang bisa daftar di kecamatan, terus berubah ke e-dabu yang langsung aplikasi, ada lagi program reaktivasi dari enam bulan kebawah bisa diaktifkan kembali (untuk PBI), kebijakan itulah yang membingungkan masyarakat awam,” imbuhnya.

Sementara, Staff Perluasan, Pemeriksaan dan Pengawasan peserta BPJS, Wely Anggara mengatakan, dalam hal jaminan kesehatan kami siap melayani asal sesuai dengan data yang diajukan, untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau non PBI.

“Kami pihak BPJS melayani siapapun yang mendaftar untuk menjadi anggota BPJS yang PBI atau pun yang non PBI, asalkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Untuk sistem tersebut, kata dia, sudah disiapkan aplikasi elektronik data badan usaha (e-dabu), yang mana e-dabu ini mempermudah bagi siapapun yang mau mendaftar jadi anggota BPJS.

“Bagi si pendaftar tinggal klik aplikasi e-dabu yang kami sediakan, si pendaftar tersebut tidak harus jauh-jauh datang ke kantor BPJS,” paparnya.

Bimtek yang diikuti dari tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lebak terkait data terpadu kesejahteraan sosial berlangsung di Gedung KPRI Tekad Waras, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinsos Lebak dan jajaran, perangkat desa dari 15 kecamatan, staf perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Lebak, dan perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos).(WDO/PBN)

SERANG, BANPOS – Buruh di Banten meminta kepada pemerintah agar  Upah Minimum (UMP) 2023  nanti naik diangka 10 sampai dengan 13 persen dari upah minimum tahun 2022.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN)  Banten Intan Indria Dewi saat dihubungi melalui telpon genggamnya  Sabtu (29/10) mengungkapkan kenaikan upah 13 persen dirasa wajar.  Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah menikan harga bahan bakar motor (BBM) bersubsidi jenis Petralite dan  Solar.

“BPS pernah mengeluarkan semacam angka kecukupan (hidup minimum di Banten) yang nilainya Rp 1 jutaan. Data macam apa itu?. Kita semua tahu, siapa yang bisa hidup dengan uang segitu. 

 Dan salah satu dasar dari besaran kenaikan upah yang diinginkan pihaknya itu adalah kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa bulan lalu,” kata Intan.

  Ia menjeleskan  atas kondiis ekonomi saat ini, dipastikan akan mendorong terjadinya inflasi. Sedangkan besaran upah yang akan mendorong daya konsumsi masyarakat diyakini sebagai salah satu yang dapat meredam inflasi. Dan pihaknya bersama seluruh serikat pekerja dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) akan menggalang kekuatan untuk mengegolkan tuntutan kenaikan upah minimum 2023 sebesar 10 sampai13 persen tersebut. “Kalau pemerintah sudah bisa dipastikan mereka akan bersandar PP 36. Tidak aka nada kenaikan yang signifikan kalau sandarannya PP 36 itu. Paling naik 2-3 persen,” paparnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakeetrans) Banten Septo Kalnadi meminta buruh di Banten melalui serikat pekerja yang mewakilinya pro aktif mengawal perumusan upah minimum 2023 tahun depan. Pengawalan di maksud sebagai langkah antisipasi yang bisa dilakukan ketimbang upaya-upaya penolakan upah minimum setelah ditetapkan oleh pemerintah.

Septo mengaku sudah mengimbau serikat pekerja dalam forum dewan pengupahan Provinsi Banten yang dihadiri unsur dari dewan pengupahan tingkat kabupaten/kota, termasuk dari serikat pekerjanya. “Kami sudah mengimbau di forum tersebut agar teman-teman buruh melalui serikat pekerjanya memiliki data pembanding hasil survey mandiri untuk dijadikan argumen terhadap data pemerintah dan pengusaha yang basisnya dari BPS (badan pusat statistik),” katanya.

Menurut Septo, survei mandiri terkait data-data harga kebutuhan layak (HKL) akan menjadi data pembanding yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi buruh terkait besaran upah minimum. “Saya kira teman-teman buruh melalui SP (serikat pekerja) sangat bisa melakukan (survey mandiri) itu,” katanya.

Dengan dimilikinya data pembanding yang valid dan indipenden karena hasil survei mandiri, lanjutnya, pemerintah daerah sebagai wasit atau penengah antara SP dan pengusaha melalui Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dapat memberikan dukungan yang objektif terhadap perjuangan buruh terkait dengan besaran upah minimum. “Karena kan kalo pemerintah dan pengusaha mah basis datanya sama, BPS. Nah kalau buruh punya data pembanding kaitan misal kemudian upah minimum di bawah tuntutan buruh, pemda dalam hal ini kepala daerah bisa memberikan kebijakan diskresi,” paparnya.

Data hasil survei mandiri versi buruh, kata Septo, juga dapat dijadikan dasar apabila   di kemudian hari ada gugatan dari para pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan diskresi kepala daerah terkait upah minimum tersebut.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertrans  Karna Wijaya, mengatakan, kebijakan pengupahan sejak beberapa tahun terakhir bukan hanya menjadi domain atau kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Melainkan, lanjutnya, juga menjadi domain Kementerian Dalam Negeri. 

Menurutnya, hal itu disebabkan masalah pengupahan buruh sejak 2 tahun terakhir ini masuk ke dalam ranah kebijakan strategi Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Jadi nanti SE (surat edaran) Kemenaker tentang upah minimum juga harus melalui supervisi dan pertimbangan dari Kemendagri,” katanya.

Terkait dengan itu salah satunya, kata Karna, besaran upah minimum sulit diprediksi. Meski Karna mengakui jika rumusan tentang penetapan upah minimum tersebut memang secara umum akan diatur melalui SE Kemenaker dengan item-item penentu seperti angka inflasi hingga laju pertumbuhan ekonomi. “Tapi ya itu tadi besarannya masih unpredictabel karena banyak faktor, makro, mikro dan kebijakan-kebijakan di atss (pemerintah pusat),” katanya. (RUS/AZM)

PANDEGLANG, BANPOS-Terkait jembatan Surianen yang ada di Desa Surianen, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang kondisinya sudah rusak dan mengkhawatirkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang akan melakukan perbaikan secara total  pada tahun 2023 mendatang.

Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan, pihaknya Bersama tim teknis telah melakukan survey, dari hasil survey tersebut jembatan itu harus dilakukan perbaikan total.

“Kita sudah melaksanakan survey pada hari Kamis (20/10) Bersama tim teknis, jembatan tersebut harus direhab secara total. Setelah dilakukan kajian perhitungan waktu, perbaikan total bisa dilakukan pada tahun 2023 mendatang,” kata Ade kepada BANPOS di Pandeglang, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika jembatan tersebut diperbaiki tahun ini, waktu dan anggaran yang dimiliki saat ini tidak memadai. Sehingga, untuk rehab total membutuhkan waktu dan anggaran yang cukup besar.

“Untuk tahun depan, perbaikan jembatan ini menjadi skala prioritas. Karena jika dilaksanakan sekarang tidak bisa karena waktunya sempit, rehab total untuk lantai kan harus pembongkaran dulu,” terangnya.

“Untuk anggaran secara keseluruhan sekitar Rp 600 juta lebih, itu harus dilelangkan. Kalau dilelangkan sekarang itu tidak bisa, karena waktunya tidak akan terkejar,” tambahnya.

Untuk saat ini, lanjut Ade, pihaknya sudah melakukan penanganan sementara dengan memasang plat baja sebelum dilakukan rehab total lantai atas jembatan.

“Penanganan sementara kita pasang plat baja dua lembar, tapi kita akan tambah lagi sementara sebelum dibangun lantai atasnya. Lantai atasnya itukan harus pake diafragma, karena diafragma yang dulu itu balok kayu dan nanti akan diganti menggunakan besi agar tahan lama,” jelasnya.

Ade menambahkan, saat ini jembatan Surianen masih bisa dilalui oleh kendaraan kecil dengan tonase tidak lebih dari empat ton untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

“Sekarang masih bisa dilewati kendaraan kecil, bukan kendaraan yang memuat barang yang tonasenya lebih dari empat ton. Minimal kalau tonasenya dua ton masih bisa, memang jembatan itu ada lima yang bolongnya dan sudah kita pasang empat plat besi,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, karena khawatir memakan korban, sejumlah warga Desa Surianen, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang melakukan perbaikan jembatan Surianen yang kondisinya rusak parah secara swadaya.

Perbaikan jembatan penghubung antar kecamatan tersebut dilakukan warga dengan cara dilakukan penambalan badan jembatan yang sudah berlubang menggunakan kayu.

Kepala Desa Surianen, Kecamatan Patia, Furkon mengatakan, warga bergotong royong melakukan perbaikan jembatan Surianen karena kondisinya sudah mengalami banyak kerusakan.

“Ditambal pakai kayu, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat pengendara melintas jalan tersebut. Sebab badan jembatan sudah banyak yang bolong,” kata Furkon kepada wartawan beberapa waktu lalu.(dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS-Karena terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi, dari 36 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Pandeglang. Hanya sekitar 6 Puskesmas yang pengelolaannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seluruh Puskesmas dalam pengelolaannya wajib menjadi BLUD.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, pengelolaan Puskesmas dengan sistem BLUD merupakan amanat, karena regulasinya sudah keluar dalam bentuk Permendagri.

“Memang sebetulnya minimal dua tahun setelah regulasi keluar harus BLUD, namun di Pandeglang baru 6 Puskesmas, karena keterbatasan sumberdaya dan kompetensi,” kata Raden Dewi Setiani pada acara penilaian Puskesmas terkait BLUD di Dinkes Pandeglang, Rabu (26/22).

Menurutnya, untuk saat ini pihaknya terus mengejar ketertinggalan tersebut dengan melakukan penilaian untuk 30 Puskesmas lainnya yang pengelolaannya belum BLUD.

“Kita mendapat support dari Ibu Bupati, kita lakukan penilaian untuk 30 Puskesmas selama 3 hari secara berturut – turut. 6 Puskesmas yang sudah BLUD yaitu Puskesmas Cadasari, Kaduhejo, Cimanuk, Labuan, Panimbang, dan Cibaliung,” terangnya.

“Kemarin kita sampai malam melakukan penilaian, setiap hari 10 Puskesmas. Mudah-mudahan mendapat penilaian yang bagus dan 30 puskesmas akan menjadi BLUD,” sambungnya.

Dengan pengelolaan menjadi BLUD, lanjut Dewi, tentunya akan banyak manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat diantaranya fleksibel dalam pengadaan obat dan birokrasinya tidak panjang.

“Puskesmas akan dapat mengakomodir keluhan seluruh masyarakat misalnya kebutuhan obat, sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan karena mengelola anggaran sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kata Dewi, dengan menjadi BLUD pihak Puskesmas bisa berkolaborasi dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bukan provit orientasinya, tetapi kita mendapat dukungan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kita juga terus melakukan pendampingan saat Puskesmas menjadi BLUD,” ungkapnya.

Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya sangat mendukung Puskesmas menjadi BLUD. Dengan pengelolaan mandiri di Puskesmas, akan lebih memberikan ketajaman dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk lebih baik lagi.

“Puskesmas garda paling depan yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan pengelolaan yang mandiri menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi tanpa proses yang Panjang,” katanya.(dhe/pbn)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 hijriyah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengundang penceramah kondang KH Jujun Junaedi di Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang, Selasa (25/10).

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dihadiri oleh ribuan jamaah yang datang dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi momentum contoh tauladan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Peringatan Maulid adalah momen untuk mengingatkan kembali keteladanan akhlak Rasulullah, pembangunan bisa berjalan harus dibarengi dengan akhlak dan kepemimpinan bisa berjalan dengan baik ketika diiringi dengan akhlak yang mulia. Ini bentuk pembelajaran karakter bagi kita semua,” kata Irna.

Menurutnya, dengan momentum peringatan Maulid Nabi tersebut, tentunya ada hikmah yang bisa diambil yaitu mampu memahami dan meneladani akhlak terpuji Rasulullah.

“Hikmah yang kita ambil adalah mampu memahami dan meneladani akhlak terpuji Rasulullah, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sekaligus rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW,” terangnya.

Sementara itu dalam ceramahnya, KH Jujun Junaedi mengajak para jamaah untuk mencontoh akhlak Rasulullah, karena sifat dan perilakunya sangat mulia.

“Sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW sangat mulia dan patut direalisasikan dalam kehidupan sehari – hari, baik itu hubungan dengan pencipta maupun hubungan antara sesama manusia,” katanya.(dhe/pbn)

LEBAK, BANPOS – Puluhan Mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) Latansa Mashiro menggelar aksi demonstrasi di halaman kampus.

Aksi tersebut digelar lantaran massa aksi kecewa terhadap pihak Lembaga STIE yang diduga tidak menjalankan demokrasi saat penetapan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Latansa Mashiro periode 2022-2023.

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa STIE Menggugat ini menilai, Komisi Pemilihan Umum Kampus (KPUK) Latansa Mashiro telah mengeluarkan keputusan yang tidak demokratis, terkait penetapan ketua dan wakil ketua BEM tanpa adanya proses pemilihan secara langsung.

Koordinator aksi, Fahmi mengatakan, Perguruan Tinggi adalah miniatur state yang harus bisa menduplikasikan tatanan dan tata cara bernegara sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

“Kalau dari kampus saja demokrasi sudah dipermainkan, maka tak heran jika kedepannya para sarjana tidak bernegara dengan baik,” kata Fahmi kepada BANPOS, Selasa (25/10).

Fahmi menjelaskan, pihaknya menilai bahwa kontestasi pemilihan ketua BEM tahun ini, dalam penetapan menjadi ketua dan wakil ketua BEM tidak melibatkan suara mahasiswa, ini lah yang menyebabkan banyaknya mahasiswa yang kecewa dengan sikap lembaga dalam menetapkan ketua dan wakil ketua BEM.

“Saya rasa KPUK adalah unsur paling penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi mahasiswa seperti pemilihan ketua dan wakil ketua BEM, sehingga harus adanya keterbukaan oleh lembaga yang disampaikan kepada kosma lalu kosma menyampaikan kepada para mahasiswa, namun hal itu tidak terjadi diruang lingkup kampus STIE Latansa Mashiro,” jelas Fahmi.

Menurutnya, pihak KPUK La Tansa Mashiro tidak konsisten dengan timeline yang sudah mereka buat, mereka selalu berdalih karena hanya ada satu Paslon yang lolos verifikasi maka dari itu mereka langsung menetapkan Paslon tersebut menjadi ketua dan wakil ketua BEM. Padahal kita tau walaupun hanya ada satu Paslon yang lolos ketua KPUK dan lembaga tidak berhak langsung menetapkan tanpa adanya pemilihan langsung.

”KPUK La Tansa Mashiro seperti tidak paham akan mekanisme demokrasi, seharusnya jika hanya ada satu Paslon yang lolos verifikasi kontestasi pemilu harus tetap dilaksanakan” ujarnya.

Ia menerangkan, sebagai contoh ketika tahun 2019 adanya pilkada di Kabupaten Lebak, saat itu hanya ada calon yang lolos, dan tidak ada lawan. Tetapi KPU Lebak tidak langsung menetapkan bahwa mereka otomatis akan menjadi bupati Lebak, mereka tetap melakukan pemilihan dengan melawan kertas kosong.

“Kita ingat pilkada 2019 saat itu hanya ada satu Paslon yang lolos tetap KPU Lebak tetap melaksanakan pemilihan, sedangkan di kampus STIE La Tansa Mashiro tidak seperti itu, Pihak KPUK STIE La Tansa Mashiro langsung menetapkan Paslon yang lolos dengan dalih hanya ada satu Paslon. tentu kami sebagai mahasiswa sangat kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPUK STIE La Tansa Mashiro,” tutur Fahmi.

Kami berharap, ketua KPUK STIE La Tansa Mashiro bisa mengkaji ulang keputusan yang sudah ditetapkan dan tetap melaksanakan pencoblosan yang sudah dijadwalkan, walaupun hanya melawan kotak suara kosong,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua STIE Latansa Mashiro, Zakiyya Tunnufus, enggan memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi tersebut.

“Mohon maaf tidak ada komentar,” singkatnya saat dihubungi BANPOS.(MG-01/PBN)