Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS–Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan kebijakan baru berupa Permendikbud Nomor 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Di dalam Permen tersebut, salah satunya mengatur tentang penggunaan pakaian adat dalam kegiatan sekolah. Hal yang perlu diwaspadai, atas keputusan tersebut yakni, kebijakan biaya atau pungutan yang nantinya memberatkan orang tua murid atau siswa.

Menyikapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Selasa (25/10), mengatakan, pihaknya belum bisa langsung menerapkan kebijakan itu kepada satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan, yakni tingkat SMA/SMK dan SKh, mengingat kondisi masyarakat Banten yang kaya akan keberagaman dari mulai suku, bahasa, agama samapai budaya.

Maka dari itu, sebelum melangkah kepada hal teknis pemutusan untuk penerapan kebijakan itu, Al harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan masyarakat, khususnya para tokoh adat, kasepuhan serta tokoh masyarakat setempat.

“Saya harus berkomunikasi juga dengan masyarakat untuk mendesain pakaian adatnya seperti apa, mengingat pakaian adat di Banten itu kan banyak, ada sunda, betawi, jawa, baduy dan lain-lainnya,” katanya.

Menurut Al, dalam penerapannya nanti bisa saja masing-masing daerah menggunakan pakaian adat yang diunggulkannya. Oleh karena itu, komunikasi dengan bupati dan walikota juga perlu dilakukan, agar semuanya menjadi selaras atas asas kebersamaan. “Kita juga melihat akan kemampuan provinsi dari sisi regulasi. Apakah nanti harus menggunakan pergub atau bagaimana, itu terus kita komunikasikan,” katanya.

Sementara itu ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengaku hingga kini dirinya belum melakukan komunikasi dengan mitra kerjanya, Dindikbud Banten. Namun meskipun demikian, dirinya mewanti-wanti kepada pemprov agar kebijakan yang nantinya dikeluarkan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi yang maksimal, setidaknya dari sekarang sampai menjelang tahun ajaran baru,” katanya.

Selain itu, lanjut politisi PDIP itu, dirinya juga mengantisipasi konflik sosial yang terjadi antara wali murid dengan pihak sekolah, terutama di sekolah negeri. Hal itu mengingat paradigma masyarakat Banten saat ini, Pendidikan itu gratis dan tidak ada pungutan biaya. Jangan sampai ada kesan pungutan untuk baju seragam itu.

“Sedangkan kalau itu dibebankan kepada APBD, tentu harus ada payung hukumnya,” jelasnya.

Namun terlepas dari itu semua, Yeremia sangat mendukung kebijakan pemerintah itu. Komisi V mendorong bagaimana penguatan budaya daerah, salah satunya pemakaian baju nuansa daerah. Jangan sampai generasi muda Banten ini lupa akan budaya daerahnya sendiri. “Salah satunya melalui baju itu. Nanti kita koordinasikan teknisnya dengan dindik,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Dindikbud Banten M Taqwim saat dikonfirmasi terkait penerapan kebijakan seragam pakaian adat itu mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan Analisa dan mempelajarinya lebih dalam. “Ok kita pelajari lagi ya,” katanya.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Ibukota Provinsi Banten menjadi sorotan dalam hal penyimpangan seksual yang bermuara pada ditemukannya puluhan warga terindikasi sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kasus HIV/AIDS sendiri ditemukan berdasarkan pemeriksaan yang mayoritas ditemukan pada komunitas penyimpangan sosial salah satunya laki-laki suka laki-laki (LKL) atau juga disebut ‘gay’, wanita penjaja seks komersial (WPSK) dan waria di Kota Serang.

Berdasarkan data yang didapat, dari 6 Kecamatan di Kota Serang terdapat 957 warga Kota Serang terindikasi sebagai pelaku penyimpangan seksual LKL, 465 WPSK dan 62 waria. Dari jumlah tersebut, tercatat 58 orang dengan HIV/AIDS yang saat ini tengah menjalani perawatan.

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, usai menggelar rapat koordinasi keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Serang, Selasa (25/10) di Hotel Puri Kayana Kota Serang. Pada kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa pelaku penyimpangan seksual di Kota Serang rata-rata berusia 15 hingga 25 tahun.

“Jadi estimasi ODHA dan populasi kunci yang ada di Kota Serang ini tersebar di 6 Kecamatan se-Kota Serang. Dengan adanya LSL ini potensi AIDS semakin besar dan kami mengajak teman-teman untuk melakukan sosialisasi menyampaikan pengetahuan dalam upaya pencegahan,” ujarnya.

Ia merinci, dari 6 Kecamatan se Kota Serang, terbanyak LSL adalah di Kecamatan Serang dengan jumlah 486 orang, jumlah WPSK sebanyak 282 dan waria sebanyak 20 orang. Menurutnya, Kecamatan Serang merupakan wilayah dengan penduduk yang cukup padat di Kota Serang yang menjadi faktor tingginya angka penyimpangan seksual.

“LKL terbanyak di Kecamatan Serang, pertama memang jumlah penduduk di Kota Serang paling banyak di Kecamatan Serang. Sehingga mungkin pergaulan dan banyak perilaku, didikan dan juga pengaruh dari lingkungan bisa jadi faktor,” tuturnya.

Sementara itu, di Kecamatan Cipocok terdapat 3 Puskesmas yang mendata LSL sebanyak 148 orang dan WPSK 74 orang dan waria. Kecamatan Kasemen terdiri dari 3 Puskesmas, terdapat LKL sebanyak 207 dan waria 12 orang. Kecamatan Walantaka terdata sebanyak 75 LSL, 55 WPSK dan 30 waria. Kecamatan Taktakan terdata sebanyak 23 LSL, 18 WPSK, terakhir Kecamatan Curug, LSL 18 orang, dan WPSK 28 orang.

Hasan menjelaskan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini menjadi yang paling banyak kasus LSL dan WPSK. Hal itu dikarenakan saat ini penanganan dan penyusuran kasus tersebut sedang gencar dilakukan, ditambah dengan maraknya komunitas gay.

“Memang dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini lebih banyak, mudah-mudahan kita bisa menekan. Oleh sebab itu, kami mengundang instansi lainnya dalam kegiatan ini dengan mengundang pihak Kodim, Rutan, Kemenag Kota Serang, agar bersama-sama melakukan penanganan,” tuturnya.

Ia menyebut, penanggulangan ODHA dan penyimpangan seksual ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Dinkes saja. Menurutnya, semua instansi harus terjun bersama-sama dalam rangka melakukan pencegahan dan menanggulangi agar dapat menekan jumlah ODHA dan penyimpangan seksual yang berpotensi terjangkit HIV/AIDS.

“Seharusnya bukan hanya Dinkes saja, tapi dari berbagai sektor turut serta dalam menangani hal ini,” ucapnya.

Diakhir ia mengatakan, apabila kondisi LSL, WPSK dan waria masih terus bertambah, maka potensi jumlah ODHA bisa meningkat. Sehingga melalui kegiatan itu, pihaknya dapat bersama-sama melakukan Gerakan dalam rangka meminimalisir melalui sosialisasi secara masif dari berbagai sektor.

“Untuk menekan itu kami melakukan sosialisasi dan edukasi. Karena perilaku seksual ini yang bermasalah, dan LSL ini kebanyakan remaja berusia 15 tahun hingga 49 tahun,” tandasnya.

Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Serang, Ahmad Budiman mengatakan, di tahun 2022 sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2022, tercatat 58 kasus ODHA di Kota Serang. Pihaknya kemudian mendorong setiap OPD-OPD dan Lembaga yang ada di Kota Serang dalam rangka penanggulangan HIV AIDS yang saat ini trennya terus meningkat.

“Trennya memang terus meningkat dan hal ini salah satu faktornya adalah gaya hidup, kemudian penderitanya lebih banyak laki-laki. Kalau tahun 1998-2000 itu kan kasus ditemukan pada pengguna narkoba dan untuk tahun 2005 ditemukan pada ibu-ibu,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa akhir-akhir ini, tren meningkatnya kasus ODHA ditemukan pada komunitas gay. Mirisnya, diantara ratusan LSL itu didominasi oleh remaja dengan rentang remaja dan ibu rumah tangga.

“Jadi sekarang ini meningkatnya kasus dari komunitas gay, hampir tiap hari ditemukan gay. Paling banyak kasus terdapat di Ciruas, Pamarayan, Cikeusal, dan Ciomas, untuk di Kabupaten Serang, kalau Kota Serang kebanyakan pendatang,” tandasnya.(MUF/PBN)

JAKARTA, BANPOS-Pemerintah dan DPR mengebut rampungnya Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sebelum KTT G20 dihelat pada November 2022.

Hanya saja, salah satu klausul dalam beleid tersebut terkait skema power wheeling, dinilai berpotensi merugikan negara dan merupakan langkah liberalisasi.

Skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai jika klausul tersebut diloloskan, maka sejatinya melanggar UU Kelistrikan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait bundling unbundling.

“Di satu sisi, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanatkan bahwa kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat. Aset pemerintah berupa transmisi dan jaringan distribusi, sejatinya tidak bisa dikomersialisasikan,” kata Fahmy, Senin (24/10).

Di sisi lain, kata Fahmy klausul tersebut juga berpotensi untuk merugikan negara. Sebab, dengan skema open source dimana aset transmisi dan distribusi bisa dimanfaatkan secara terbuka maka akan mempengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP).

“Dimana para swasta bisa menyewa aset tersebut dengan harga yang murah yang nantinya akan mempengaruhi HPP. Padahal, PLN menjual listrik di bawah HPP saat ini yang dimana didalamnya diberikan kompensasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” ujar Fahmy.

Di satu sisi, hal ini juga tidak menyehatkan PLN. Sebab, transmisi dan jaringan distribusi dibangun menggunakan investasi PLN.

Jika swasta memanfaatkannya dengan harga murah, maka hal tersebut akan merugikan PLN.

“Mereka bisa menyewa tanpa harus membangun, dimana PLN membangun tersebut membutuhkan skema investasi dan juga beberapa proyek menggunakan dana APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), yang sejatinya hal tersebut tidak bisa dikomersialisasikan,” pungkas Fahmy.(PBN/RMID)