Penulis: Gina Maslahat

  • Komunitas Kokobok di Lebak Bagikan Santunan pada Yatim dan Dhuafa

    Komunitas Kokobok di Lebak Bagikan Santunan pada Yatim dan Dhuafa

    LEBAK, BANPOS – Momen bulan Muharam kerap diisi dengan kegiatan bersedekah dan berbagi ke sesama dan yatim. Seperti dalam rutinitas tahunan Komunitas Kokobok yang menggelar acara Silaturahmi dan Santunan anak Yatim Piatu, dengan tema ‘Belajar Mendidik Diri dari Hal Kecil’.

    Acara silaturahmi dan santunan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, dan dilangsungkan di Ponpes Daarul Falah 1 Kampung Tapos Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak.

    Acara tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan Rektorat Untirta Serang, Profesor Aceng Hasani; Caleg DPRD Lebak dari partai PDIP, Tedi Sudarna; Kepala Desa Kerta, Ricky Zaenal Abidin; Pimpinan Ponpes Daarul Falah 1, Jahid Bustomi serta para tokoh dan donatur.

    Panitia Penyelanggara Kegiatan Santunan, Jahid Bustomi, mengatakan bahwa dana santunan itu dihimpun dari para donatur yang ikut berpartisipasi dalam berlangsungnya kegiatan tersebut, dan dari Komunitas Kokobok.

    “Kami menghimpun infak sedekah dari para donatur komunitas Kokobok untuk dibagikan kepada yang berstatus yatim piatu dan dhuafa,” ujarnya, Senin (24/7).

    Pihaknya berharap, kegiatan silaturahmi dan santunan tersebut sedikitnya dapat membantu anak-anak yatim dan dhuafa yang berjumlah sebanyak 77 orang.

    “Intinya makna tahun baru Islam ini kita harus lebih menyayangi anak yatim dan dhuafa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Terima kasih kepada para donatur yang ikut bergabung di Komunitas Kokobok dan para dermawan yang berkenan menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim piatu,” tuturnya.

    Kepala Desa Kerta, Ricky Zaenal Abidin, mengapresiasi kegiatan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh Komunitas Kokobok.

    “Atas nama Kepala Desa Kerta beserta jajaran, mengapresiasi kegiatan positif Komunitas Kokobok yang mengadakan acara silaturahmi santunan anak yatim piatu.

    Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kita semua untuk membantu sesama. Dan jadikanlah tahun baru Islam ini sebagai bulan kasih sayang pada anak-anak yatim dan dhuafa,” paparnya. (WDO)

  • Irna Targetkan Juara Umum MTQ XX Provinsi Banten

    Irna Targetkan Juara Umum MTQ XX Provinsi Banten

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita melepas kafilah Kabupaten Pandeglang untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XX tingkat Provinsi Banten yang akan digelar pada tanggal 25 sampai 30 Juli 2023.

    Dalam kesempatan tersebut, Irna mengatakan, pada ajang MTQ XX Provinsi Banten tersebut menargetkan bisa menjadi juara umum. Irna merasa optimistis, Pandeglang bisa berbicara banyak dan menjadi juara umum.

    “Persaingan diajang MTQ XX Provinsi Banten sangat berat, tapi kita tidak pesimis, harus tetap optimis dan meraih hasil terbaik. Jika ditanya soal target, pasti kita berharap juara umum, sekalipun tidak tercapai, minimal kembali bisa meraih juara tiga,” kata Irna.

    Oleh karena itu, lanjut Irna, ia meminta agar para kafilah tetap semangat dan berjuang sekuat tenaga serta pantang menyerah agar menghasilkan yang terbaik di ajang MTQ XX Provinsi Banten. Dengan begitu, para peserta akan lebih fokus dan bisa mengeluarkan kemampuan secara optimal.

    “Tetap semangat, pantang menyerah agar bisa melahirkan prestasi terbaik di ajang MTQ XX Banten. Kita yakin dan optimis, para peserta bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang MTQ itu, tetap semangat dan optimis,” ungkapnya.

    Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Pandeglang, Abdul Hadits Muntaha mengatakan, jumlah Kafilah Kabupaten Pandeglang yang mengikuti MTQ XX Banten sebanyak 154 orang terdiri dari pimpinan kafilah 39 orang, official 24 orang, pembina 21 orang dan peserta 57 orang.

    “Para kafilah Kabupaten Pandeglang pada MTQ XX tingkat Provinsi Banten ini akan berjuang mengikuti tujuh cabang yang diperlombakan, kita doakan mudah-mudahan kafilah Kabupaten Pandeglang bisa menunjukan penampilan terbaik,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Anggaran Perbaikan Infrastruktur di Pandeglang Capai Rp71 Miliar

    Anggaran Perbaikan Infrastruktur di Pandeglang Capai Rp71 Miliar

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai upaya untuk memudahkan akses dan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan prioritas pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Diketahui, alokasi anggaran tersebut dengan total sekitar Rp71 miliar yang bersumber dari APBD 2023 sebesar Rp50,7 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar.

    Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, dalam pembahasan kegiatan pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemkab memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sesuai instruksi Bupati Pandeglang.

    Selain itu, kata Ali Fahmi, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan agriwisata juga masuk dalam program prioritas pembangunan pemerintah daerah.

    “Sesuai dengan arahan dari Ibu Bupati (Irna Narulita,red) bahwa prioritas kita selama lima tahun ke depan masih mengenai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur,” kata ali Fahmi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, program kerja lima tahunan tersebut sudah berjalan, apabila ada kesalahan bisa dilakukan koreksi agar sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026.

    “Sudah berjalan dan sudah ada yang tercapai realisasinya sebelum masa jabatan berakhir,” ujarnya.

    Pihaknya memprediksi penerimaan APBD selama ini tidak akan optimal. Hal tersebut realistis, mengingat pendapatan daerah banyak berkurang mulai dari pajak daerah hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat berbagai hal, diantaranya karena dilanda Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Tetapi kita akan terus upayakan agar pendapatan daerah bisa terus bertambah, terutama pada capaian target pendapatan. Kita akan cari solusi agar persoalan tersebut bisa segera terselesaikan dan pendapatan daerah bisa terus bertambah,” ungkapnya.

    Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan, tahun ini ada sebanyak 66 paket proyek pembangunan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,7 miliar dari APBD Pandeglang tahun anggaran 2023.

    Selain itu, Pemkab juga mendapatkan suntikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar untuk membangun lebih dari lima kilometer jalan. Saat ini progres pembangunan jalan sudah mencapai 98 persen dan hanya menyisakan pembangunan ruas jalan Cibitung-Lebak di Kecamatan Saketi.

    “Sudah semuanya kalau yang tender. Yang belum selesai itu tinggal yang DAK di jalan Cibitung-Lebak. Sedangkan untuk pembangunan lainnya sudah terselesaikan, tinggal ini aja satu lagi,” katanya.

    Terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi menyarankan agar Pemkab mengoptimalkan semua sumber pendapatan daerah agar bisa menambah PAD. Tindakan itu harus dilakukan seiring dengan berkurangnya penerimaan daerah selama beberapa tahun terakhir.

    “Sekarang memang keadaan kita sedang sulit. Makanya, semua potensi yang ada harus bisa kita optimalkan agar PAD kita bertambah dan kegiatan pembangunan tidak terganggu. Karena kalau kita hanya mengandalkan bantuan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat akan sangat sulit,” katanya.(dhe/pbn)

  • Pilkades Lama, Konflik Minim

    Pilkades Lama, Konflik Minim

    Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun semata-mata untuk menjaga stabilitas dalam Pemerintahan desa. Sebab, tak jarang ditemui, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menimbulkan gesekan sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan, perubahan masa jabatan kades itu ada dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ­“Dengan mempersingkat periode pemilihan kepala desa, diharapkan gesekan sosial dapat dihindari,” kata Achmad ­Baidowi, kemarin.

    Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, secara kumulatif, masa jabatan kades tidak berubah dari sebelumnya 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sementara di pasal perubahan, menjadi 9 tahun dan dapat dipilih dua kali. Jadi yang diubah cuma periodisasinya, mengurangi jumlah kontestasi pemilihannya.

    “Kalau sebelumnya, 1 periode 6 tahun, maksimal 3 periode, berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Sementara di revisi, kami usulkan 9 tahun, maksimal 2 periode. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18,” ungkap politisi Fraksi Partai ­Persatuan Pem­bangunan tersebut.

    Awiek berpendapat, semakin banyak Pilkades, semakin ­banyak dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, DPR berupaya meminimalisir gesekan sosial di lapangan melalui pengurangan jumlah periode masa jabatan kepala desa. “Dua kali Pilkades, tentu situasi akan lebih stabil daripada tiga kali pemilihan,” ungkapnya.

    Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, selain mengu­bah masa jabatan kades, revisi UU Desa akan menaikkan ­anggaran dana desa menjadi 20 persen dari dana Transfer ke Daerah Dana Desa atau TKDD. Diharapkan, kenaikan ini dimanfaatkan ­untuk pem­bangunan desa maupun ­peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

    “Supaya masyarakat desa bisa lebih bagus. Secara ekonomi, secara pendidikan, dan juga infrastrukturnya juga lebih baik,” pungkasnya.

    Sementara itu, anggota ­Komisi II DPR Mardani Ali Sera me­negaskan, revisi UU Desa ini bukan untuk kepala desa, melainkan untuk memajukan seluruh masyarakat desa dan ­seluruh potensi desa. ­“Esensi revisi Undang-Undang Desa ini adalah untuk memperkuat desa, yaitu memberikan hak kedaulatan kepada masyarakat untuk membangun desanya sendiri,” tegasnya.

    Sehingga maksud dari revisi ini berfokus pada membangun desa. Maka dari itu, dia mengajak semua masyarakat mencermati dengan seksama poin-poin di revisi UU Desa ini agar tidak ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu. Revisi ini benar-benar untuk kemajuan seluruh masyarakat desa.

    Dia bilang, ada banyak poin yang bisa dielaborasi termasuk bagaimana memandang desa itu tidak seragam. “Bagaimana dana desa tidak cuma buat infrastruktur fisik, tapi juga buat infrastruktur akal dan nurani, sumber daya manusia. Ter­masuk di antaranya menjaga agar tidak hanya membangun desa tapi desa yang mem­bangun,” lanjut politisi Fraksi PKS ini.

    Mardani berharap, RUU inisiatif DPR yang sudah diserahkan kepada pemerintah nantinya dapat dikaji dengan seksama secara teknokratis baik itu berbasis yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan ekologis. “Jadi betul-betul membuat revisi undang-undang desa ini menjadi hadiah kita buat desa,” katanya. (PBN/RMID)

  • Prabowo Menang Jika Head to Head dengan Ganjar

    Prabowo Menang Jika Head to Head dengan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul dalam simulasi dua nama (head to head) melawan Ganjar Pranowo.

    Data survei Indikator periode 20-24 Juni 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai angka 49,5 persen, sedangkan Ganjar Pranowo 40,9 persen.

    Menurut data Indikator, trend keunggulan Prabowo atas Ganjar dalam simulasi dua nama ini sudah terjadi sejak April 2023. Ketika itu elektabilitas Prabowo masih 46,8 persen, sedangkan Ganjar 40 persen.

    Dalam simulasi dua nama melawan Anies Baswedan, Prabowo Subianto juga unggul. Elektabilitas ketua umum Gerindra itu mencapai 56,2 persen atau jauh meninggalkan Anies Baswedan yang trennya terus menurun di angka 29,6 persen.

    Adapun dalam simulasi dua nama antara Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan, gubernur Jawa Tengah itu unggul dengan 52,5 persen, sedangkan Anies cuma 35,7 persen Dalam simulasi tiga nama, Prabowo Subianto unggul tipis dari Ganjar Pranowo.

    Prabowo Subianto meraih elektabilitas 36,8 persen, Ganjar Pranowo (35,7 persen), sedangkan Anies Baswedan (21,5 persen). Responden tidak menjawab ada 6,1 persen. “Jadi, sampai tiga nama, perbedaan Ganjar dan Prabowo Subianto masih neck to neck.

    Meskipun Prabowo unggul, keunggulannya tipis. Dan Anies di peringkat ketiga 21,5 persen selisih kurang lebih 14 persen dibanding Ganjar,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara virtual, Minggu (23/7).

    Survei ini digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

    Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan. (PBN/RMID)

  • Kabupaten Layak Anak Bertahan di Kategori Madya

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak kembali meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Madya untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    Hal itu disampaikan oleh Kabid PA DP3AP2KB, Lela Nurlela Hasani. Ia mengatakan, berdasarkan hasil penilaian dari 24 indikator, Kabupaten Lebak berhasil mempertahankan tingkat KLA di kategori Madya.

    “Alhamdulillah kita bisa bertahan, masih banyak hal yang perlu kita evaluasi untuk terus mengejar ketertinggalan agar nantinya kita bisa mendapatkan peningkatan,” ujar Lela saat diwawancara BANPOS, Senin (24/7).

    Lela menjelaskan, saat ini peran seluruh pihak untuk memberikan kelayakan, keamanan serta kebahagiaan di Kabupaten Lebak bagi anak sangat diperlukan.

    Menurutnya, baik setiap stakeholder, keluarga hingga masyarakat harus saling bersinergi untuk sama-sama menyepakati bahwa salah satu prioritas utama ialah kepentingan bagi anak. “Kita berharap kedepannya akan ad peningkatan bagi Lebak dalam hal ini (KLA),” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Kohati HMI-MPO Cabang Lebak, Siti Nuraeni, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi atas torehan yang diraih oleh Kabupaten Lebak tersebut.

    Namun, lanjutnya, hal tersebut haruslah menjadi bahan evaluasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan dan perhatian kepada anak di Kabupaten Lebak.

    “Boleh lah kita ucapkan Selamat atas torehan ini. Namun, ini juga harus terus jadi bahan otokritik untuk kita agar nantinya kita bisa benar-benar berada di tingkat tertinggi dalam KLA,” tegas Nuraeni. (MYU/DZH)

  • HIMAGUNA Gelar Cek Kesehatan Gratis

    HIMAGUNA Gelar Cek Kesehatan Gratis

    MAHASISWA yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (Himaguna), menggelar kegiatan cek kesehatan gratis di Kampung Cimuherang, Desa Bulakan, Kecamatan Gunungkencana, Senin (24/7).

    Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan ‘Himaguna Mengabdi’ dengan mengusung tema ‘Realisasi Peran Mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Bersama Himaguna’.

    Ketua Umum Himaguna, Wahyu, mengatakan bahwa kegiatan cek kesehatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Himaguna Mengabdi, yang dimulai dari hari Minggu hingga Kamis, 23-27 Juli 2023.

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan kolaborasi bersama Puskesmas Gunung Kemdeng yang terletak tidak jauh dari Kampung Cimuherang.

    “Salah satu kegiatannya ialah masyarakat difasilitasi dengan bidan desa, yang mana tugas dan fungsinya sebagai penyambung kesehatan, terutama pada kesehatan Ibu hamil,” ujar Wahyu kepada BANPOS.

    Wahyu berharap, kegiatan tersebut dapat sedikit membantu meringankan masalah yang ada pada masyarakat di bidang kesehatan.

    “Alhamdulillah berjalan dengan baik, masyarakat Kampung Cimuherang yang mengikuti cek kesehatan ini menyambut dengan baik kedatangan kami, serta mendukung sepenuhnya kegiatan ini,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu pegawai Puskesmas, Regar, memaparkan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat terkait permasalahan kesehatan.

    “Masyarakat harus sadar akan pentingnya kesehatan maka dari itu masyarakat masih bisa melakukan pengobatan secara gratis bagi masayarakat yang kurang mampu dengan menggunakan BPJS kesehatan bagi Masyarakat yang tidak memiliki BPJS kesehatan tidak apa-apa kita tampung untuk ke sejahteraan masyarakat,” terang Regar.

    Di tempat yang sama, tokoh masyarakat, Ustadz Onih, memaparkan bahwa dirinya beserta masyarakat merasa bersyukur dengan adanya kegiatan positif dari Himaguna ini. Karena, dapat membantu sedikitnya keluhan penyakit yang masyarakat rasakan.

    “Kami sebagai Masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan positip dari anak-anak himaguna sebagai generasi muda ini,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Puluhan Unggas Mati Massal

    LEBAK, BANPOS – Puluhan unggah yang berada di Desa Sukamanah dilaporkan mati mendadak dalam sepekan kemarin. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak turun tangan melakukan pemeriksaan, lantaran terdapat dugaan mati massalnya unggas itu akibat flu burung.

    Namun berdasarkan pemeriksaan, tidak didapati adanya penyebaran virus flu burung pada fenomena mati massal unggas di Desa Sukamanah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rahmat Yuniar.

    “Kami gerak cepat dan hasil pemeriksaan di lapangan, unggas mati itu akibat bakteri snot dan negatif flu burung,” ujar Yuniar, Senin (24/7).

    Menurutnya, bakteri snot tersebut menyerang akibat dari perubahan cuaca, sehingga ayam kurang memiliki nafsu makan yang mengakibatkan pertumbuhan dan produktivitas dari ayam menjadi terhambat.

    Yuniar mengemukakan bahwa risiko penyakit snot dapat menyebabkan kematian pada ayam berdasarkan data statistik, hanya 30 persen. Meski demikian, ia mengatakan bahwa unggas yang terserang snot jangan dibiarkan begitu saja, dan segera dipisahkan dari ayam-ayam lain untuk diobati.

    Ia mengatakan, cara pengobatan penyakit snot bisa diobati dengan bahan alami, seperti bawang putih diparut dan diberikan pada ayam yang menderita snot. Bawang putih menurutnya, kaya akan antioksidan dan antivirus, sehingga sangat baik untuk menyembuhkan snot pada ayam.

    Selain itu, juga bisa menggunakan bawang merah maupun jahe dicampur dalam 1 liter air, gula batu sebesar 5 sentimeter, dan direbus. Setelah dingin, larutan disaring dan ditambahi dengan gula batu dan air sebanyak 10 liter, lalu berikan pada ayam.

    “Kami minta pemilik unggas agar bisa mengobati secara tradisional agar terbebas dari penyakit snot,” ujarnya.

    Guna mencegah penyebaran bakteri snot, langkah yang lebih efektif yakni dengan cara menjaga kebersihan kandang secara rutin, dari sisa-sisa makanan dan kotoran ayam. “Jangan memelihara terlalu banyak ayam dalam satu kandang karena berisiko tinggi terkena snot,” ucapnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa kandang itu harus disesuaikan dengan populasi ayam, sehingga terdapat sirkulasi udara di dalam kandang lancar dan tidak pengap atau lembap. Di samping itu, penyemprotan desinfektan untuk membunuh segala kuman penyebab penyakit di kandang.

    Selanjutnya, ayam itu diberikan vaksin, vitamin, dan perbaiki mutu pakan ayam agar daya tahan tubuhnya meningkat. “Saya kira untuk menghindari penyakit snot dengan menjaga makanan dan rutin membersihkan kandangnya,” katanya.

    Sementara itu, Romli (53), seorang warga Babakan Desa Sukamanah, mengatakan bahwa sejak sepekan terakhir unggas yang mati sekitar 52 ekor. Populasi unggas yang mati itu terus berlanjut hingga milik warga Kampung Babakan lainnya.

    “Kami khawatir kematian unggas itu terkena flu burung sehingga melaporkan ke dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat untuk ditindaklanjuti,” tandas Romli. (DZH/ANT)

  • Dugaan Korupsi PIP Diselidiki

    Dugaan Korupsi PIP Diselidiki

    LEBAK, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak mulai melakukan tahap Penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) disalah satu Universitas Swasta yang ada di Kabupaten Lebak.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Intelejen Kejari Lebak, Andi Muhammad Indra kepada awak media, Senin (24/7). Ia mengatakan, saat ini Kejari Lebak pada bagian Pidana Khusus tengah memasuki tahap penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan PIP tahun 2020 hingga tahun 2022.

    “Untuk saat ini, karena masih dalam tahap penyelidikan, kita belum bisa publish nama universitasnya,” ujar Andi.

    Ia menjelaskan, pihaknya telah memanggil beberapa saksi dari berbagai pihak untuk dimintai keterangan dan penjelasan terkait kasus tersebut.

    “Cukup banyak ada dari pihak kampus, mahasiswa, LLDIKTI, Kemendikbud dan pihak Bank penyalur,” jelasnya.

    “Nanti setelah ini masuk ke tahap penyidikan, pasti kita kabari ke rekan-rekan media,” tandas Andi.

    Sebelumya, pada beberapa waktu lalu, puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak tersebut melakukan aksi demonstrasi dengan membawa berbagai isu yakni, Dugaan Pungutan Liar (Pungli) oleh Kepala Desa Pagelaran, tingginya kasus kekerasan seksual di Lebak, serta Korupsi dana Beasiswa disalah satu Perguruan Tinggi Swasta di Lebak.

    Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya yulianti menerangkan, salah satu yang disayangkan adalah kasus korupsi dana beasiswa yang telah terjadi sejak 2019.

    Pada 2020 kasus tersebut sudah mencapai tahap pemanggilan saksi. Namun, hingga saat ini kepastian penyelesaian kasus tersebut belum diketahui. (MYU/DZH/PBN)

  • Dampak Kekeringan Mulai Terasa

    TANGERANG, BANPOS – Dampak mengeringnya Sungai Cisadane Tangerang beberapa hari belakangan dirasakan masyarakat. Salah satunya seperti masyarakat di Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

    Tini misalnya. Warga RT 004/007 ini mengatakan, kondisi berkurangnya air Sungai Cisadane turut membuat surutnya aliran Kali Sipon Selapajang Jaya pada beberapa hari belakangan ini. Ia mengatakan beberapa hari belakangan air di kali mengalami penyusutan volume air secara signifikan.

    ” Udah dari kemaren- kemaren kering, nyuci pakaian pun jadi susah mas. Soalnya air kalinya kering. Dan harus bener bener jadi turun ke bawah untuk mencucinya,” ungkapnya saat ditemui, Senin (24/07/2023).

    Terlihat juga di sepanjang aliran irigasi Selapajang Jaya cukup banyak sampah atau limbah rumah tangga yang terbuang secara sembarangan oleh warga. Limbah rumah tangga tersebut didominasi oleh banyak sampah plastik kresek yang berserakan. Mulai dari sampah lama hingga sampah yang masih baru saja dibuang pun terlihat di sepanjang aliran kali kecil tersebut.

    “Iya saya biasa nyuci pakaian di kali sini mas. Dari dulu juga sampah mah ada aja yang mengambang, nggak tau itu siapa yang buang,” kata Tini.

    “Sebenernya sih risih juga liat sampah yang mengambang, tapi mau bagaimana lagi? Kita juga nggak tau asalnya tuh sampah dari mana dan siapa yang membuangnya ke kali ini,” ujarnya.

    Tini menyebut, menyusutnya air kali hingga kering tersebut membuat dia kesusahan mencuci pakaiannya. ” Iya kalau airnya kering kaya gini mah kita juga nyuci pakaiannya pun kesusahan. Jadi harus sampai nungging ke bawah untuk membilas cucian kita ini, udah pasti pinggang juga jadi pegel jasa,” keluhnya.

    Sementara itu, ribuan hektare sawah di empat kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten terancam mengalami kekeringan akibat jebolnya Pintu Air 10 Sungai Cisadane yang belum diperbaiki.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang Asep Jatnika, di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa dengan jebolnya Pintu Air Cisadane tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap hasil panen petani di empat wilayah lahan sawah yang ada di daerah itu.

    “Yang pasti itu akan berdampak besar kepada lahan sawah seluas 4.666 hektare di Sepatan, Pakuhaji, Kosambi, dan Teluknaga,” katanya pula.

    Ia menyebutkan, para petani saat ini tengah membutuhkan air untuk mengoptimalkan masa tanam padi dan pemupukan. Namun, kondisi itu pun kini tengah disulitkan akibat jebolnya pintu air Cisadane.

    Namun, jika kondisi tersebut tak segera diatasi, maka masa tanam padi petani di ribuan hektare sawah itu bakal terancam puso.

    “Pada prinsipnya kalau di pertanian itu kalau sawah terairi produksi akan meningkat, tapi kalau kekeringan produksi akan menurun,” ujarnya lagi.

    Dia pun berharap, dengan kondisi itu pihak Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC) dan Dinas PUPR Provinsi Banten, agar segera mengatasi permasalahan tersebut.

    “Dengan itu, maka ini urusannya pusat sama provinsi. Jadi kalau kita (pemda) hanya sebatas penerima jadi tidak bisa mengambil langkah lebih,” ujar dia pula.

    Bendungan Pintu Air 10 di Sungai Cisadane, Tangerang dilaporkan jebol pada Jumat (21/7) lalu.

    Akibat jebolnya pintu air tersebut, menyebabkan gangguan pada pasokan air bersih dan area persawahan di daerah itu.

    Bendungan peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada 1927 tersebut merupakan aset milik Kementerian PUPR di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC) dan dioperasionalkan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten kini masih dilakukan penanganan oleh pihak terkait.

    Sementara itu, kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah, pihaknya kini tengah merencanakan pembangunan tempat penampungan air atau embung di beberapa wilayahnya itu untuk mengantisipasi masalah kekeringan saat musim kemarau.

    “Kita nanti akan membuat rekayasa bangunan penampungan air atau embung di beberapa tempat, termasuk di wilayah perumahan,” katanya.

    Ia mengatakan, dalam rancangan pembangunan embung tersebut nantinya akan dilakukan di beberapa titik seperti di antaranya di kawasan perumahan, pusat pemerintah dan wilayah pertanian.

    “Nanti kita bangun di wilayah perumahan, kemudian di pusat pemerintahan dan ada juga di beberapa titik nantinya yang bisa kita revitalisasi embung yang sudah ada saat ini,” katanya.

    Dia menyebutkan, dalam hal ini pemerintah daerah Tangerang telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait lainnya seperti Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan tersebut.

    “Nanti kita akan sinergi, kolaborasi dan koordinasi bersama pihak terkait. Karena selama ini kita wilayahnya juga terlalu luas sehingga jangkauan atau monitoring itu terlalu jauh. Makanya kita berikan rujukan kepada mereka (Kementerian terkait),” ungkapnya.

    Ia menambahkan, selain pembangunan embung, untuk mendukung sektor pertanian Pemkab Tangerang juga melakukan normalisasi saluran irigasi.

    “Di tahun ini saja kita sudah melakukan 30 kegiatan pengerukan, termasuk itu di irigasi kecil,” ujarnya.(RUS/ANT/BNN/PBN)