BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Komar Isi Acara Maulid Nabi di Kampung Pasir Rancajatake

    Komar Isi Acara Maulid Nabi di Kampung Pasir Rancajatake

    Dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional (HSN) yang ke 8 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022, paguyuban pemuda Kampung Pasir Rancajatake, Kelurahan Muara Ciujung Timur (MCT), Kecamatan Rangkasbitung mengundang penceramah yang juga pelawak kondang H Komar.

    “Makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mengingatkan manusia tentang risalah dan sirah dari Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, umat Islam akan memahami bahwa satu-satunya tauladan adalah Nabi Muhammad SAW,” kata panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Aji Komarullah kepada BANPOS, Sabtu (22/10) malam.

    Oleh karena itu, lanjut Aji, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, pihaknya Bersama paguyuban pemuda Kampung Pasir Rancajatake mengundang para kyai dan penceramah yang juga pelawak kondang.

    “Seperti yang kita tahu, H Komar adalah pelawak kondang. Tentu keberadaannya akan sangat menghibur warga. Baru kali ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semeriah ini,” ujarnya.

    Dengan terlaksananya kegiatan ini, lanjut Aji, pihaknya memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh warga masyarakat Kampung Pasir Rancajatake hingga terlaksananya kegiatan ini.

    “Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini dapat terlaksana dengan meriah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan warga, berkat kekompakan dan kebersamaannya,” ungkapnya.

    Sementara itu Ketua RT 05/09 Kampung Pasir Rancajatake, Ade Misbah mengaku merasa bangga dan terharu atas terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan meriah.

    “Terima kasih saya ucapkan kepada para tokoh dan pemuda Kampung Pasir Rancajatake, silaturahmi dan kekompakannya mudah-mudahan terus kita jaga,” katanya.(dhe/pbn)

  • Bersiap-siap Hadapi Krisis Pangan dan Energi

    Bersiap-siap Hadapi Krisis Pangan dan Energi

    LEBAK, BANPOS – Krisis pangan dan energi global mulai memberikan dampak kepada Indonesia. Kondisi yang terjadi akibat dari perang antara Rusia dan Ukraina ini diketahui karena, kedua negara tersebut adalah eksportir minyak mentah dan bahan pangan terbesar di dunia. Menanggapi permasalahan tersebut, Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar diskusi dengan tema peran pemuda, ulama dan jawara dalam menghadapi krisis pangan dan energi dunia di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Falah, Lebak.

    Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lebak, Saparudin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan hasil dari kolaborasi PP Muhammadiyah dengan NU beserta akademisi dan pondok pesantren yang juga mengundang komunitas jawara di Lebak.

    Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, serta menghilangkan konflik saling menjatuhkan baik antar organisasi maupun golongan lain di masyarakat.

    “Kegiatan ini membawa aura positif untuk bersatu menghadapi krisis yang terjadi di dunia pada umumnya dan juga Indonesia pada khususnya,” kata Saparudin, Sabtu (22/10).

    Salah seorang narasumber yang merupakan Guru Besar UMM, David Hermawan mengatakan, krisis pangan dan energi ini bukan hanya permasalahan Indonesia, namun menjadi masalah dunia. Menurutnya, hal utama yang harus bisa dilakukan adalah memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) di setiap wilayah yang berada di Indonesia.

    “Negara kita ini memiliki lahan yang luas, sudah sepatutnya kita memaksimalkan itu. Namun, harus dengan kualitas SDM yang mumpuni. Seperti contoh Muhammadiyah dan NU yang kadernya ada di setiap ranting, hal itu bisa dimaksimalkan di tiap daerah,” kata David.

    Ia menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan dalam menghadapi krisis pangan dunia, salah satunya adalah jenis tanah yang sangat cocok untuk ditanami jagung. Ia menyebut, jagung adalah komoditi utama setelah gandum di setiap negara. Dengan memaksimalkan hal tersebut, momentum bagi bangsa Indonesia untuk menjadi poros dunia di pasar global.

    “Jagung ini bukan hanya sebagai bahan utama nasional, tapi bisa jadi alat tawar di dunia. Jadi ketika kita punya jagung ini, negara lain tidak akan berani menolak transaksi dengan kita. Karena itu tadi, jagung adalah bahan utama mereka,” jelas David.

    Ia menerangkan, komposisi untuk menyatakan suatu negara kuat ialah harus memiliki tiga unsur, yakni militer, pangan dan energi. Dalam kasus krisis pangan-energi global ini, hanya tiga negara yang bisa menyelamatkan dunia. Di Asia terdapat Indonesia, di Amerika ialah Brazil dan di Afrika ada Kongo. Disetiap negara tersebutlah tersimpan peluang pangan serta energi yang bisa menyelamatkan dunia.

    “Di Indonesia sendiri memiliki tanah luas, iklim yang selalu bisa bercocok tanam. Dengan demikian peran pemuda ini dibutuhkan dalam mengelola itu semua nantinya. Tentunya kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan alam, sebab sudah mulai muncul krisis air bersih,” tandasnya.

    Narasumber lain dari Pimpinan Ponpes Nurul Falah, Ahmad Arifudin mengatakan, dalam menjaga kestabilan Indonesia perlu menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Menurutnya, saat ini masih banyak pemuda yang harus dibina dan diperhatikan oleh ulama dan jawara.

    “Saat ini kita tau ulama sudah bisa saling berdamai, dan jawara disini bukan lagi tentang seberapa tajam goloknya, seberapa kuat fisiknya. Tapi, seberapa jauh pembangunan yang ia bisa berikan untuk masyarakat,” kata Ahmad yang juga Ketua Dewan Pembina Patriot Garuda Nusantara (PGN).

    Sementara itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Horo Wahyudi mengatakan, adanya kegiatan ini membawa harapan untuk menyatukan seluruh elemen di Indonesia. Ketika pemuda, Ulama dan Jawara sudah bersatu, keselamatan Indonesia bisa maju dan berkembang lebih baik.

    “Muhammadiyah dan NU adalah salah satu Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia. Saya yakin, dengan bersatunya kami demi kepentingan umat, dapat menciptakan suatu pemikiran dan gagasan yang memberikan manfaat untuk NKRI,” kata Horo.

    Horo menjelaskan, Kegiatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, hasil dari diskusi ini akan ditindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait krisis pangan-energi yang akan berdampak kepada Negara Indonesia.

    “Pemuda Muhammadiyah akan lebih konsen terhadap permasalahan krisis tersebut, kita akan melakukan follow up pasca kegiatan ini dengan menggandeng semua elemen termasuk juga para stakeholder terkait,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Kandung

    Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Kandung

    LEBAK, BANPOS-Satreskrim Polres Lebak mengungkap kasus pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum PNS yang berprofesi sebagai guru SD berinisial RAA di terhadap anak kandungnya sendiri. Diduga, motif pelaku melancarkan aksinya ialah karena ingin melampiaskan hawa nafsunya, selain itu, pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap ibu korban (istrinya) karena pelaku merasa korban bukanlah anaknya, melainkan hasil hubungan antara istrinya dengan orang lain ketika istrinya masih berpacaran.

    Kasatreskrim Polres Lebak, IPTU Andi Kurniady Eka Setyabudi mengatakan, tersangka melakukan aksinya lebih dari satu kali. Terhitung sejak tahun 2016 hingga terakhir pada Juli 2022.

    “Iya kami menerima laporan, menurut pelaporan yang dilakukan oleh saudari LP (20) yang tak lain adalah korban itu sendiri, tersangka ini sering melakukannya,” kata Andi kepada BANPOS, Minggu (23/10).

    Andi menjelaskan, tersangka melakukan aksi pertamanya pada tahun 2016 atau saat korban masih berusia 16 tahun. Saat itu, korban dan pelaku berada di dalam bis yang sedang melakukan perjalanan menuju pondok pesantren di Jawa Tengah. Dugaan tindakan selanjutnya pada Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, korban sedang tertidur di kamar rumahnya.

    “Iya awal mula pemerkosaan atau terjadi persetubuhan itu di rumah korban yang juga rumah tersangka,” jelas Andi.

    Tindakan bejat tersebut ternyata tidak berhenti, pada Kamis 21 Juli 2022, pelaku mengirim pesan WhatsApp kepada korban yang tidak dibalas karena ketakutan, kemudian pelaku masuk dan kembali pemerkosaan terjadi.

    “Terakhir pada 22 Juli 2022, pelaku mengirim pesan yang sama terhadap korban. Namun pada saat itu korban mengunci pintu kamar,” ujar Andi.

    Ia menerangkan, pihak kepolisian telah menindaklanjuti pelaporan tersebut dan berhasil mengamankan tersangka beserta beberapa barang bukti yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberkasan dan mengirim berkas perkara tahap 1.

    “Barang bukti yang kita amankan berupa Visum Et Repertum, satu buah daster perempuan warna kuning, satu buah BH warna biru, satu buah celana dalam warna ungu dan bukti screenshot chat tersangka,” terangnya.

    Diketahui, Pelaku akan dikenakan Pasal 76D Jo Pasal 81  dan atau Pasal 76E Jo 82 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sub Pasal 6 Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Atau Pasal 289 KUH PIDANA.(MG-01/PBN)

  • Pemprov Diminta Ganti Muhtarom Dari Komisaris ABM

     

    SERANG, BANPOS – Pempov Banten diminta segera  melakukan mekanisme pergantian Komisaris Utama PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Muhtarom, untuk memaksimalkan fungsi bisnis dan sosial BUMD plat merah tersebut.

    Pasalnya, keberadaaan Muhtarom sebagai Komisaris Utama PT ABM, sudah dianggap cacat hukum, karena yang bersangkutan sudah bukan ASN Pemprov Banten, melainkan menjadi Widyaiswara di Universitas Terbuka (UT) Tangerang, dibawah  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

    Pengajar di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Aliudin, Minggu (23/10) meminta kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar sebagai pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)  segera melakukan langkah penting, segera mengganti Muhtarom dengan pegawai dari pemprov yang memahami soal pertanian.

    “Jadi harus sosok yang benar-benar kuat kapasitasnya untuk menanngani perusahaan agribisnis dengan menguasai hulu hilir bisnis pertanian,” katanya.

    Aliudin menjelaskan, yang dimaksud dengan menguasai hulu-hilir bisnis pertanian adalah orang dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang mumpuni dalam pemahaman, mulai dari mengetahui kantong-kantong produksi pertanian di wilayah hingga memahami strategi pemasaran komoditas hasil pertanian dari daerahnya. “Terlebih sebagai BUMD pertanian, PT ABM juga kan mempunyai fungsi menjaga ketahanan pangan daerah,” imbuhnya.

    Sosok dimaksud, lanjut Aliudin juga harus lah sososk yang memahami strategi penyelamatan harga, kaitan dengan fungsi sosialnya sebagai perusahaan daerah yang bertugas mensejahterakan petani di daerahnya.

    “Kasus beras Banten lari ke Karawang (Jawa Barat) lalu dijual lagi ke Banten kan itu memprihatinkan, dan butuh strategi bisnis yang kuat untuk menghentikannya dan mengubahnya menjadi keuntungan petani di daerah kita,” paparnya. 

    Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, kata Aliudin, PT ABM harus memiliki organisasi manajerial termasuk di dalamnya peran yang kuat dari komisaris utama yang memahami manajerial bisnis perusahaan. “Bukan cuma sekedar paham dan berpengalaman di manajerial bisnis perkantoran seperti yang di dinas-dinas pemerintahan sekarang misalnya. Itu gak cukup,” jelasnya.

    Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, pejabat Pemprov Banten yang nanti akan menggantikan Muhtarom di PT ABM juga harus memahami manajemen produksi sehingga pada akhirnya PT ABM  menjadi income generating untuk Pemprov banten. “Intinya harus memiliki jiwa enterpreneur lah,” katanya.

    Menurut Aliudin, mengelola perusahaan agribisnis terlebih yang dimodali dan dimiliki oleh pemerintah daerah bukan lah sesuatu yang mudah dan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang berat sehingga membutuhkan manajemen yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi IIII DPRD Banten Indah Rusmiati meminta Pj Gubernur Banten Al Muktabar  segera mencopot Muhtarom, dari jabatannya sebagai Komut PT ABM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Indah menyebut, sejak awal penunjukan Muhtarom yang saat itu menjabat Kepala Bappeda  Banten tanpa melalui proses seleksi. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada pasal 39 ayat (1) menyatakan, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.

    Selanjutnya, kata dia, pada pasal 39 ayat (2) ditegaskan, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau  lembaga profesional. Indah mengaku, pernaha menyampaikan kesalahan penempatan Muhtarom sebagai Komisaris Utama di ABM, ini kepada Wahdiin Halim (WH), Gubernur Banten saat itu dan diabaikan.

    Sebelumnya Muhtarom adalah  Inspektur Banten  (pernah menjabat Kepala Bappeda) yang menduduki posisi Komisaris Utama PT ABM dari unsur Pemprov Banten. Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 54/2017 tentang BUMD disebutkan komisaris BUMD dari unsur pemerintahan daerah harus lah berasal dari ASN pemda bersangkutan. (RUS/AZM) 

  • 2.720 Rumah Tangga Ekonomi Lemah Diguyur UEP

    SERANG, BANPOS –  Sebanyak  2.720 rumah tangga ekonomi lemah di Banten akan diguyur bantuan usaha berupa barang dan bahan baku dari  program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), masing-masing Rp2,5 juta atau total keseluruhanya  Rp6,8 miliar. 

    Sekretaris Dinsos Banten Budi Dharma Sumapradja, Minggu (23/10) mengatakan, UEP merupakan program bantuan pemerintah kepada masyarakat ekonomi lemah yang sudah memiliki embrio usaha kecil. Dan akan mulai dibagikan pada bulan November mendatang

     “Jadi yang dapat bantuan itu usaha kecil seperti usaha warung kelontongan, makanan dan minuman yang skala kecil yang dimiliki oleh warga ekonomi lemah,” kata Budi.

    Menurutnya bantuan tersebut diberikan dengan tujuan membantu masyarakat ekonomi lemah yang memiliki embrio usaha kecil dapat bertahan pada posisinya atau setidaknya tidak jatuh ke dalam posisi warga dengan status penyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS). 

    “Jadi fungsi sosialnya dari bantuan ini yang kita kedepankan. Tidak ada semacam target mereka harus berhasil dalam usahanya seperti bantuan-bantuan usaha lain,” paparnya.

    Lebih jauh Budi mengatakan bahwa program UEP yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan bentuk sinergitas pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Banten dan pemerintah pusat kaitan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. 

    “Kan pemerintah pusat melalui Kemensos (kementerian sosial) juga punya program UEP ini, makanya tidak bisa penerima UEP pusat mendapatkan UEP lagi dari kita,” katanya.

    Meski begitu, lanjutnya, keluarga penerima manfaat (KPM) program UEP Pemprov Banten ini boleh atau bisa saja berasal dari KPM program-program bantuan sosial lainnya. 

    “Yang jelas KPM yang sudah menerima UEP kami tahun lalu, tahun ini ya gak dapat lagi,” kata Budi seraya mengatakan pihaknya kini sudah memfinalisasi data KPM penerima UEP Pemprov Banten tahun 2022 ini.

    Budi memerinci dari 2.720 KPM tersebut 235 KPM di Kabupaten Lebak, 470 KPM di Kabupaten Pandeglang, dan masing-masing 420 KPM di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Berikutnya, 225 KPM di Kota Cilegon, 650 KPM di Kota Tangerang dan masing-masing 150 KPM di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

    Saat ini sendiri, kata Budi, pihaknya masih sedang melakukan identifikasi terkait jenis bantuan barang dan bahan baku usaha yang akan diberikan kepada masing-masing KPM. 

    “Karena kan misalnya ke pedagang gorengan dengan pedagang bakso keliling, itu kan beda kebutuhan barang dan bahan yang mereka perlukan,” katanya seraya mengatakan bahwa pengadaan barang-barang bantuan tersebut akan dilakukan pihaknya dengan mekanisme e-purchasing melalui e katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Untuk diketahui, program UEP Pemprov Banten pada Dinas Sosial yang dianggarkan di APBD 2022 ini mengalami peningkatan jumlah KPM sekaligus total anggarannya. Karena pada tahun sebelumnya, Pemprov Banten melalui APBD 2021 hanya menganggarkan untuk 1.900 KPM dengan jumlah nilai bantuan yang sama dengan tahun ini yakni Rp2,5 juta. (RUS/AZM)

  • Puluhan Angkot ‘Bodong’ Terjaring Razia 

    Puluhan Angkot ‘Bodong’ Terjaring Razia 

    CILEGON, BANPOS – Guna menertibkan kendaraan angkutan kota (angkot), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon melakukan razia izin trayek angkot di Jalan Kapten Piere Tendean, Kota Cilegon belum lama ini. Pada razia tersebut didapati 20 angkot jurusan Cilegon-Bojonegara tidak memiliki surat kendaraan serta dokumen lengkap.

    Kasi Pengawasan Pengemudi dan Pengujian Kendaraan pada Dishub Kota Cilegon, Fatur R Syadeli mengatakan, angkot yang terjaring razia diantaranya tidak memiliki izin trayek angkutan dan tidak memperpanjang KIR.

    “Hampir 2 tahun angkot-angkot ini tidak mengurus trayek dan KIR. Mereka beralasan tidak mengurus KIR dan trayek karena selama pandemi pendapatan berkurang sehingga tidak mau mengurus KIR dan perpanjangan trayek. Meski mereka terbukti tak memiliki izin trayek dan tidak melakukan pengujian KIR, kita baru berikan himbauan agar mereka melakukan pengujian dan mengurus izin trayek,” kata Fatur saat dikonfirmasi kemarin.

    Lebih lanjut, Fatur menjelaskan, angkot semestinya melakukan permohonan izin trayek dan perpanjangan KIR. Hal itu perlu dilakukan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan saat angkot membawa penumpang.

    “Jadi memang harus rajin-rajin mengecek kendaraanya. Selain mengantisipasi terjadinya kecelakaan, perpanjangan trayek dan KIR pun untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Cilegon,” jelasnya.

    Kemudian dikatakan Fatur, untuk saat ini razia yang dilakukan pihaknya sekedar pemeriksaan dan tidak ada penindakan, hanya sebatas himbauan. Karena selama ini banyak angkot yang keluar jalur dari trayek.

    “Pemeriksaan dulu, belum ada penindakan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan. Karena kendaraan angkutan kota harus baik dan layak jalan. Jika sosialisasi sudah dilalukan, nanti kami (Dishub) minta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • ASDP Targetkan Seluruh Pelabuhan Tersertifikasi SMK3 

    ASDP Targetkan Seluruh Pelabuhan Tersertifikasi SMK3 

    CILEGON, BANPOS – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) konsisten dalam memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja perusahaan. Manajemen berkomitmen menerapkan budaya safety baik dalam lingkungan internal, termasuk dalam setiap pelayanan penyeberangan dan pelabuhan kepada demi pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa.

    Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, ASDP sebagai BUMN penyedia jasa transportasi penyeberangan dan pelabuhan sangat concern dalam menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan dalam seluruh proses kerjanya.

    “Sudah menjadi komitmen kami untuk menerapkan budaya safety. Hal ini sesuai salah satu misi kami yakni secara konsisten mengedepankan keselamatan dan layanan penuh keramahan, tulus dan berkualitas. Komitmen ini tentu tidak hanya berlaku untuk pekerja kami, tetapi untuk seluruh pengguna jasa penyeberangan dan mitra kerja yang kami layani,” katanya melalui siaran tertulis yang diterima BANPOS, Minggu (23/10).

    Ia mengungkapkan bahwa penerapan safety di lingkungan kerja ASDP sangat krusial mengingat industri penyeberangan dan kepelabuhanan yang dikelola perusahaan memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi dalam karakteristik proses kerjanya.

    Oleh karena itu, ASDP pun sangat memperhatikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang merupakan upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara aman dan sehat tanpa membahayakan dirinya maupun masyarakat sekelilingnya, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal.

    Pelaksanaan program SMK3 tersebut secara periodik dilakukan proses evaluasi dan audit SMK3 melalui lembaga audit yang ditunjuk Pemerintah. Sejak 2020, ASDP telah melakukan transformasi di segala sektor guna mendukung visi ASDP menjadi perusahaan terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront.

    Penerapan SMK3 merupakan wujud transformasi yang telah dilakukan ASDP, utamanya dalam menghadirkan pelayanan prima di setiap aktivitas bisnis jasa pelayanan pelabuhan dan penyeberangan. Sejumlah upaya meningkatkan keselamatan perjalanan penyeberangan telah dilakukan ASDP antara lain melakukan perawatan dan perbaikan kapal secara rutin dengan jadwal yang ketat.

    Lalu, ASDP secara periodik memberikan pelatihan K3 kepada karyawan agar perjalanan kapal penyeberangan semakin aman dan selamat serta konsisten menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi Covid-19, yang belum tahu pasti akan berakhir.

    “Sebagai evaluasi dan juga improvisasi dalam penerapan budaya safety, tahun 2022 ini ASDP akan melakukan safety culture assessment untuk tingkat karyawan hingga top manajemen. Hal tersebut tentunya dilakukan guna perbaikan berkelanjutan agar budaya safety di perusahaan menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, ASDP melakukan keterbukaan manifes penumpang dan kendaraan (termasuk penumpang di dalam kendaraan), sehingga pihak terkait mulai nakhoda, pemilik kapal, BPTD, Dispenda, Dishub, Jasa Raharja, dan lainnya dapat mengetahuinya. 

    Konsistensi ASDP dalam penerapan SMK3 mendapatkan apresiasi dan pengakuan berbagai pihak melalui penghargaan yang sudah berhasil diraih ASDP, diantaranya Predikat Penyelenggara Pelayanaan Jasa Angkutan Transportasi Laut dan Penyeberangan Terbaik 1 di ajang Penghargaan Penganugrahan Manajemen Keselamatan Penyeberangan Jasa Angkutan Transportasi Safety Management Award 2017 oleh Kemenhub, Penghargaan nilai kecelakaan Zero Accident dari Gubernur Banten untuk ASDP Cabang Merak di Agustus 2021, dan tahun 2022 ini berhasil meraih penghargaan K3 tingkat Provinsi Banten oleh ASDP Cabang Merak dengan peringkat Platinum atau level tertinggi bidang K3 pada Februari 2022.

    Selain itu, ASDP juga berhasil mengantongi sertifikat K3 dengan standar internasional yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001:2018 dari Badan Sertifikasi British Standard Institution (BSI). Selain itu, ASDP juga meraih sertifikat ISO 45001 : 2018 di tahun 2021 dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) tahun 2020 untuk cabang Merak, Bakauheni dan Ketapang. Sertifikasi SMK3 juga didapatkan untuk cabang Lembar dan Kayangan di tahun 2022. “Target kami, seluruh pelabuhan ASDP dapat tersertifikasi SMK3 dalam 3 tahun ke depan,” ujarnya.

    Ke depan, ASDP mempertimbangkan untuk menerapkan marine operation system (MOS), sehingga seluruh stakeholder terkait mengetahui keberadaan dan kondisi kapal, termasuk penumpang juga mengetahui jadwal kapal. ASDP juga berencana menggunakan secara optimal internet of things (IoT) di seluruh sistem operasi pelabuhan dengan target selesai pada akhir 2022.

    “Dengan semua upaya yang kami lakukan ini, ASDP ingin memastikan seluruh pengguna jasa merasa aman saat berada di atas kapal selama dalam penyeberangan,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Suarakan Kenaikan Gaji Honorer Sesuai UMP, Muhsinin Dicopot dari Banggar

    Suarakan Kenaikan Gaji Honorer Sesuai UMP, Muhsinin Dicopot dari Banggar

    SERANG, BANPOS –  Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Muhsinin, dicopot oleh fraksinya, sebagai salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) pada akhir September lalu.

    Berdasarkan informasi dihimpun, Muhsinin secara resmi dalam rapat paripurna diusulkan dan digantikan Desy Yusandi sebagai Anggota Banggar DPRD Banten.

    Diduga Muhsinin  dicopot dari Banggar karena menyuarakan kenaikan gaji honorer atau pegawai Non ASN pemprov, disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP), serta berujing perselisihan dengan rekan satu fraksinya, Fitron Nur Ikhsan pada rapat pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di lantai III DPRD Banten.

     Perselisihan antara Muhsinin dan Fitron sendiri diketahui dari sebuah rekaman suasana rapat anggaran antara Banggar dan TAPD Banten, yang saat ini ramai jadi perbincangan dan buah bibir di  KP3B.

    Dalam rekaman tersebut terdengar Muhsinin bersitegang dengan  Fitron. Fitron terdengar emosional saat memprotes pernyataan Muhsinin yang menyebut dirinya akan memperjuangkan sendiri aspirasi kenaikan gaji honorer, jika rekan-rekannya di Banggar maupun TAPD tidak merespon usulannya tersebut. 

    Menurut Fitron, pernyataan Muhsinin dapat menjadi carambol effect atau bola liar yang dapat mengenai semua anggota Banggar maupun DPRD secara institusi, dan juga Pemprov Banten.

    “Pernyataan Pak Muhsinin tadi akan menjadi carambol effect, membuat kita semua yang ada di sini seolah-olah dianggap tidak peduli dengan nasib pegawai honorer, kecuali Pak Muhsinin,” kata Fitron sebagaimana terdengar dalam rekaman suara.

    Fitron yakin semua Anggota Banggar dan TAPD yang tengah membahas Rancangan APBD 2023 saat itu juga sama dengan Muhsinin yang ingin menaikkan gaji pegawai honorer. Yang menjadi masalah, kata dia, apakah kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov Banten saat ini memadai untuk mengakomodasi keinginan tersebut.

    Mendengar itu, Muhsinin lalu menyela dengan mengatakan dirinya sama sekali tidak mengatakan sebagaimana yang Fitron maksud. Menyikapi itu, pimpinan rapat, sekaligus Ketua DPRD Banten, Andra Soni, menegur Muhsinin agar tertib dalam menyampaikan pendapat alias tidak menyela pembicaraan lawan bicara sebelum dipersilahkan pimpinan rapat.

    Selanjutnya Fitron mengatakan, aspirasi kenaikan gaji honorer tersebut sangat sensitiv, sekaligus populis. Pernyataan  Muhsinin yang  dirinya siap walk out jika usulannya tidak direspon, disebut Fitron sebagai teori carambol effect . 

    “Pak Muhsinin melempar bola ke dinding, bolanya mental kena kepala saya, kepala kita semua,” kata Fitron.

    Meski perdebatan keduanya berusaha diakhiri Andra sebagai pimpinan rapat, terdengar Muhsinin masih ingin menyampaikan bantahannya. 

    “Satu menit saja. Hak suara saya juga pimpinan. Jadi walaupun satu fraksi tidak masalah kita berbeda pendapat. Saya hanya ingin mengatakan penambahan anggarannya hitung-hitungan saya hanya kurang dari Rp50 miliar untuk 7 ribuan honorer itu,” kata Muhsinin.

    Mendengar itu Fitron kemudian juga bersikeras minta diberi kesempatan bicara, meski Andra sudah mengultimatum kedua anggota DPRD dari satu fraksi itu. 

    “Terakhir, setelah ini saya tidak bicara lagi. Pak Muhsinin keinginan Pak Muhsinin itu keinginan semua kita yang ada di sini. Hanya cara Pak Muhsinin mengkomunikasinnya itu menyebabkan effect carambol. Itu mengganggu hati nurani saya,” katanya.

    Berikutnya terdengar suara Ketua TAPD  Banten sekaligus Plt. Sekda Banten Moch Tranggono yang berbicara dalam rekaman suara tersebut. Setelah dipersilahkan Andra, Tranggono kemudian mengatakan, bahwa pegawai honorer pemprov sebagai anak-anak kandung pemprov Banten. “Kami berusaha, kalau situasinya memungkinkan (kenaikan gaji honorer) kami akan perhatikan,” kata Tranggono.

    Anggota DPRD Banten, Muhsinin Dihubungi melalui telpon genggamnya kepada wartawan, Minggu (23/10) tidak membantah bahwa dirinya telah dicopot dari keanggotaanya di Banggar DPRD Banten dan digantikan rekan satu fraksinya, Desy Yusandi. Meski begitu, ia  tidak mempermasalahkannya. “Pergantian itu sesuatu yang biasa. Sebagai kader, kita tunduk pada keputusan partai,” katanya.

     Ia menjelaskan,  dirinya diganti secara resmi di Banggar DPRD Banten dalam sebuah rapat paripurna  yang salah satunya beragendakan hal tersebut pada 28 September lalu. Dan Muhsinin mengaku tidak pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tertulis dari fraksinya terkait penyebab pergantiannya tersebut. Adapun terkait dengan usulanya kepada pemprov dan DPRD agar honor Non ASN dinaikan sesuai UMP  yang disampaikan pada rapat Banggar pada September lalu, sudah tepat.

    “Dan kenaikan gaji honorer yang saya suarakan itu juga ada dasarnya, yaitu surat permohonan kenaikan gaji honorer dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah  Banten),” ungkapnya.

    Diterangkan Muhsinin dalam surat yang ditujukan BKD kepada TAPD  medio bulan Maret 2022 disebutkan bahwa usulan kenaikan gaji pegawai honorer Pemprov Banten itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer itu sendiri. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Banten saat itu, Komarudin, itu disebutkan bahwa usulan kenaikan diharapkan dapat sesuai dengan UMP.

    Mengutip surat dimaksud, disebutkan pegawai honorer golongan I dan II dengan jenjang pendidikan tamatan SD hingga S2 saat ini secara berjenjang sesuai tingkat pendidikannya, menerima honor Rp2,4 hingga Rp3,3 juta per bulan. Adapun untuk pegawai honorer golongan operator/administrasi disebutkan BKD, saat ini menerima honor secara berjenjang sesuai tingkat pendidikannya yakni dari SD hingga S2 adalah Rp 1,8 juta sampai Rp 2,5 juta.

    “Kalau BKD dalam suratnya, malahan usulnya naik sampai Rp 1 jutaan, kalau saya usul bisa naik Rp500 ribu saja itu sudah Alhamdulillah,” kata Muhsinin.

    Hingga berita ini diturunkan, Ketua F PG DPRD Banten Suparman tidak berhasil dimintai konfirmasinya mengenai,  pergantian Muhsinin di Banggar DPRD sebagai buntut dari perdebatan Muhsinin dengan Fitron pada rapat Banggar yang menyampaikan aspirasi kenaikan gaji Non ASN dengan TAPD  tersebut. Suparman tidak menjawab panggilan telepon. Demikian juga pesan singkat (sms) yang dikirim BANPOS, tidak dijawab. (RUS/AZM)

     

  • Ribuan Sampah Pesisir Pantai Teluk Diangkut

    Ribuan Sampah Pesisir Pantai Teluk Diangkut

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang saat ini telah mengangkut tumpukan sampah sebanyak 1.200 meter kubik di sepanjang Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan pembersihan sampah tersebut dilakukan DLH bersama dengan PLTU 2 Labuan, unsur Forkopimcam, Aparatur Desa Teluk dan masyarakat setempat.

    Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Pandeglang, Asep Wawan membenarkan bahwa tumpukan sampah yang ada di pesisir Pantai Teluk sudah diangkut.

    “Saat ini kondisi area Pantai Teluk sudah bersih dari sampah. Diharapkan warga tidak lagi buang sampah sembarangan,” kata Asep Wawan kepada wartawan, Minggu (23/10).

    Menurutnya, proses pembersihan sampah Desa Teluk tersebut dilakukan dengan mengerahkan dua alat berat dan delapan unit dump truk dengan waktu kerja selama enam hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 lalu.

    “Proses pengangkutan sampah ini untuk selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi saat ini diharapkan dapat terjaga dengan baik, sehingga membuat Pantai Teluk menjadi lebih bersih dan indah,” ujarnya.

    Sementara itu, Camat Labuan, Ace Jarnuji mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan untuk berdisiplin agar tidak membuang sampah ke pantai.

    “Agar siapapun tidak membuang sampah ke pantai atau ke sungai. Karena sampah bukan hanya membawa penyakit, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana,” katanya.

    Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Eko Supriatno menyambut baik dengan dibersihkannya tumpukan sampah yang sudah menahun di Pantai Teluk Labuan oleh DLH bersama stakeholder terkait dan masyarakat.

    “Masalah sampah bukan saja menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Penanganan sampah secara komprehensif yang berarti dilakukan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan,” katanya.

    Menurutnya, penanganan sampah di Banten masih belum menemukan jalan keluar pengelolaan sampah yang efektif. Terkait hal ini, pemerintah bersama masyarakat harus mengubah paradigma kelola sampah.

    “Sehingga sampah tidak lagi menjadi beban dan masalah, akan tetapi menjadi berkah secara lingkungan dan memiliki nilai komersial. Kini bukan lagi saatnya untuk menggagas, merencanakan bagaimana menangani sampah, akan tetapi mulailah dengan cara praktis yang murah dan sampah akan tertangani,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Penyidikan Korupsi Bank Banten Jilid 2 Dikebut

    Penyidikan Korupsi Bank Banten Jilid 2 Dikebut

    SERANG, BANPOS – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Bank Banten jilid 2 saat ini terus didalami oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, khususnya pada perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, yang diduga terjadi dalam kasus kredit macet PT HNM.

    Kepala Kejati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami terkait dengan penyidikan Bank Banten jilid 2.

    “Kita penyidikan Bank Banten kedua ini kan masih terus didalami, berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ujarnya kepada awak media, kemarin.

    Menurut Leo, memang dalam fakta persidangan menyebutkan dugaan keterlibatan direksi Bank Banten pada saat itu, sehingga fasilitas kredit kepada PT HNM dapat cair meskipun banyak kejanggalan selama prosesnya.

    Namun, pihaknya masih melakukan pendalaman, terutama dalam mengumpulkan alat bukti lainnya sehingga pengembangan penyidikan dapat semakin kuat dasarnya.

    “(Fakta sidang ada dugaan keterlibatan direksi) itu kan kami masih melihat. Karena kan kita harus menentukan direksi itu paling tidak dengan alat bukti yang baik dan dasarnya yang kuat,” terangnya.

    Salah satu upaya yang tengah dilakukan oleh penyidik yakni mempelajari terkait dengan aturan-aturan yang ada pada Bank Banten, dalam hal pemberian kredit. Sebab Kejati menilai, lemahnya aturan tersebut yang membuat kredit bermasalah dapat cair begitu saja.

    “Kami saat ini sedang dalami aturan-aturan yang dalam aturan itu tidak memuat aturan direksi. Ini yang menjadi kelemahan. Sehingga memudahkan terjadinya hal-hal seperti kemarin, kredit macet dan yang lainnya,” ungkapnya.

    Untuk itu, Leo menuturkan bahwa pihaknya telah mendorong Bank Banten untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola Bank Banten, sehingga celah untuk melakukan penyelewengan dapat ditutup.

    “Kemarin sudah rapat dengan OJK, kami melihat strategi pemisahan BGD dengan Bank Banten. Itu yang kami akan lihat dan akan melakukan diskusi-diskusi lainnya terkait dengan pemisahan tersebut. Termasuk untuk perbaikan tata kelola seperti yang kemarin telah ditandatangani,” tandasnya.

    Untuk diketahui, perkara Bank Banten saat ini telah memasuki persidangan. Perkara tersebut menyeret dua orang yakni Satyavadin Djojosubroto yang merupakan eks pimpinan Bank Banten DKI Jakarta, dan Rasyid Samsudin yang merupakan Direktur PT HNM.

    Keduanya didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp61.688.765.298 atau sebesar Rp186.555.171.975,95 jika diakumulasikan dengan kerugian bunga yang seharusnya dibayarkan oleh PT HNM. (DZH/AZM)