BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Dispusar Fasilitasi Pojok Baca Keberagaman

    Dispusar Fasilitasi Pojok Baca Keberagaman

    LEBAK,BANPOS – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Lebak menyediakan pojok baca moderasi beragama sebagai sarana pemersatu keberagaman beragama di Lebak. Hal tersebut berawal dari kegelisahan bersama yakni saling tuding menuding ketika berbeda agama, padahal hal tersebut adalah salah satu fitrah kemanusiaan.

    Kepala Dispusar Lebak, Robert Chandra mengatakan, salah satu cara mempersatukan keberagaman beragama di Kabupaten Lebak yakni membuat salah satu program yang bersifat bersama, dalam hal ini pihaknya membuat pojok baca moderasi beragama.

    “Awalnya memang program pojok baca itu ada, ketika kami melihat orang dengan agama berbeda pasti mereka selalu saling tuding bahwa agama saya benar, sedangkan agama yang berbeda dengannya salah. Akhirnya, pihak kami berinisiatif membentuk pojok baca yang berisi kitab suci para penganut agama yang berbeda beda,” kata Robert kepada BANPOS di ruang kerjanya, Kamis (6/10).

    Robert menjelaskan, jumlah buku yang ada di rak pojok baca moderasi beragama berjumlah 300 eksemplar lebih yakni berjenis kitab suci Hindu, kitab suci Islam, kitab suci Kristen, kitab suci Khonghucu, kitab suci Protestan, kitab suci Katolik, kitab suci Budha dan lain sebagainya.

    “Alhamdulillah kitab itu didapatkan dari para pembesar-pembesar agama yang ada di Lebak,” jelas Robert.

    Menurutnya, para penganut agama yang berbeda sangat antusias terhadap program pojok baca moderasi beragama.”Mereka semua mendukung akan program ini. Bahkan, sering sekali Pastur yang di Gereja dekat pasar  Rangkasbitung membawa kelompoknya untuk mengunjungi pojok baca,” ujar Robert.

    Ia menerangkan, pojok baca moderasi beragama di resmikan pada tanggal 1 Juni 2022 bertepatan pada hari lahirnya Pancasila,”Mengapa kami meresmikan program itu pada saat Pancasila lahir, kita coba kembali kepada keberagaman dan kebersamaan agar tercipta masyarakat yang bertoleransi tinggi,” terangnya.

    Yang menjadi subyek edukasi akan keberagaman beragama adalah anak anak dan remaja.”Kenapa, kami menekankan kepada berusia anak dan remaja karena kalau orang yang berusia dewasa itu agak sulit untuk diedukasi. Mereka sudah memiliki pemahaman masing masing, berbeda dengan yang belum dewasa mereka masih perlu arahan dan pemikirannya masih stabil, pemahaman keberagaman sejak dini sangatlah penting,” ujarnya.

    Menurutnya, jika manusia berbeda agama tidak usah ribut akan keberagaman itu. Hubungan manusia adalah sesuatu yang sangat penting dalam menyongsong peradaban dunia.

    “Kalau Gus Dur mempersatukan seluruh Indonesia, saya ingin mempersatukan seluruh Lebak yang berbeda pemahaman. Kita itu harus bisa menyadari bahwa sebagai manusia ini memang beda, jadi jangan aneh kalau kita berbeda,” katanya.

    “Saya juga tidak bekerja sendiri, banyak dukungan dari OPD, Komunitas, OKP, dan para Pembesar Penganut Agama di Lebak. Jadi membutuhkan semua elemen dalam mensukseskan agenda besar ini, bahkan sering dari luar daerah datang hanya untuk mengadakan dialog lintas agama,” tambah Robert.

    Ia berharap, dengan adanya program ini masyarakat Lebak. Bisa lebih toleransi terhadap keberagaman yang ada di Lebak. “Toleransi juga dapat dikatakan sebagai sikap atau perilaku yang menerima dan menghargai suatu perbedaan agama dan budaya yang ada di Lebak. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud dengan adanya sikap dan perilaku toleran masyarakat, Lebak juga bisa mewujudkan kesatuan dan kemajuan jika saling menghargai,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Dampak Proyek DI Cibinuangeun Dikeluhkan

    Dampak Proyek DI Cibinuangeun Dikeluhkan

    LEBAK, BANPOS – Keberadaan proyek pemeliharaan irigasi Cibinuangeun Tahun 2022 yang berada di Desa Bolang mulai dikeluhkan warga dan petani sekitar. Pasalnya, pekerjaan proyek berdampak pada keberadaan jalan poros desa yang menjadi rusak luluh lantak tanpa perbaikan dan kompensasi, begitu juga dengan puluhan hektar persawahan warga kini menjadi mati fungsi oleh aktivitas proyek milik Pemprov Banten tersebut.

    Tokoh warga Desa Bolang, Zaenal kepada BANPOS mengatakan sejak adanya proyek itu jalan desa di perkampungan padat Desa Bolang pada rusak parah akibat mobilisasi proyek. Menurutnya, pihaknya pun sudah berkali-kali minta perbaikan ke pihak kontraktor namun tidak pernah mendapat respon.

    “Itu jalan mulai Kampung Sawagi ke Bolang Pasar yang tadinya bagus beraspal sekarang jadi rusak parah akibat angkutan material proyek Cibinuangeun. Padahal ini pemukiman padat. Pihak pelaksana proyek juga seperti tidak mau tau, bahkan kita juga pernah berkali-kali minta perbaikan tapi tak pernah ada jawaban,” ungkapnya, Kamis (6/10).

    Ditambahkan Zaenal, jalan Poros Desa itu sekarang sudah pada rusak berlubang besar dan susah dilintasi kendaraan warga. Harapannya pihak proyek agar segera memperhatikan dampak kerusakan pada akses lingkungan warga tersebut.

    “Lihat saja jalan sepanjang 800 meter pada rusak, berlubang, dan yang paling parah sekitar 500 meteran. Ini proyek miliaran bukannya menguntungkan malah justru sangat merugikan kami warga di sini. Mendingan aja kalau ada tanggung jawabnya mah. Bahkan lapangan sepakbola milik warga pun kini rusak tidak terpakai. Ketika kita menyampaikan ini kepada pelaksana, mereka justru kurang respon. Jadi siapa nanti yang tanggung jawab pada kerusakan ini?” tegasnya mempertanyakan.

    Senada, kalangan petani yang tergabung di salah satu Gapoktan di Desa Bolang pun mengeluhkan hal yang sama. Ratusan hektar persawahan terimbas oleh adanya proyek irigasi tersebut.

    “Lihat saja ratusan hektar persawahan milik petani Desa Bolang semuanya rusak amburadul dan susah untuk ditanami padi. Ini jelas karena dampak dari urugan dan pengerukan yang dilakukan oleh proyek Cibinuangeun. Awaknya kita adem-adem aja, tapi kalau mata pencaharian kita terganggu siapa yang tanggung jawab,” ungkap Usin, salah seorang pengurus Gapoktan di Desa Bolang.

    Kata dia, pihaknya berharap pihak pelaksana atau penanggungjawab proyek irigasi milik Pemprov Banten itu tidak asal membangun, tetapi harus melihat sisi dampak juga. “Harusnya sisi dampak juga dipikirkan, cara meminimalisasi kerusakannya bagaimana. Kalau sudah begini jadi merugikan warga, karena sawah pada tertutup lumpur urugan. Sebagian petani kehilangan mata pencaharian, dan tak ada kompensasi apapun. Ini jelas kejam,” katanya.

    Diketahui, dari papan informasi proyek, itu adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibinuangeun, melalui DPUPR Bidang PJPA Provinsi Banten dari anggaran APBD Provinsi Banten TA 2022 dengan nilai Rp7.501.645.000, 00. Kontraktornya CV Budi Bakti Wiratama dengan konsultan pengawas PT Alocita Mandiri.(WDO/PBN)

  • Hitam Putih 496 Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Pada Sabtu (8/10) besok, Kabupaten Serang akan genap berusia 496 tahun. Dalam empat tahun ke depan, Kabupaten Serang akan genap berusia 5 abad. Di usia yang hampir menyentuh 5 abad tersebut, terdapat banyak capaian. Akan tetapi, menurut Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten setidaknya terdapat tiga PR besar yang masih menjadi tanggungan.

    Salah satu capaian adalah pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Program yang dicanangkan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, untuk membangun dan melakukan betonisasi terhadap 600 kilometer jalan Kabupaten Serang, telah usai di tahun 2022.

    Selain itu, pembangunan manusia yang tergambarkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Serang pun terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa IPM Kabupaten Serang pada tahun 2021 sebesar 66,82.

    IPM yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat itu juga terdongkrak dengan salah satu program prioritas Tatu, yakni pemberian beasiswa dari tingkat SD hingga ke tingkat Perguruan Tinggi.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi cobaan yang luar biasa bagi penduduk di seluruh dunia. Namun semua yakin, mampu melewati semua dengan segenap kesabaran dan kekuatan dari Allah SWT.

    “Saat ini kita bersama berproses memulihkan segenap sumber daya pembangunan bangsa dengan penuh kebersamaan. Kita semua mampu bangkit untuk memulihkan ekonomi nasional,” kata Tatu melalui siaran pers.

    Menurut Tatu, di tengah pandemi, segala program pembangunan harus berjalan dengan keterbatasan anggaran. Pemkab Serang berkomitmen terus menjalankan program prioritas.

    “Alhamdulillah, tahun ini kami tuntas melakukan betonisasi di seluruh jalan kewenangan Kabupaten Serang sepanjang 601,13 kilometer. Selanjutnya kami akan memaksimalkan betonisasi jalan desa dengan menaikan status menjadi jalan kewenangan Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Tatu berkomitmen terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Serang dengan menggulirkan program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sosial. Untuk pendidikan, tahun ini membanggakan karena para mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Indonesia (UI) sudah ada yang wisuda.

    “Dengan segenap keterbatasan pula, program prioritas pembangunan terus kami jalankan. Program beasiswa SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Perbaikan rumah tidak layak huni, hingga program peningkatan ekonomi pada bidang pertanian, perikanan, dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

    Secara data BPS, Kabupaten Serang terus memulihkan diri pasca pandemi. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang kembali naik menjadi 3,65 persen tahun 2021, dari sebelumnya sempat tertekan sebesar minus -1,4 persen tahun 2020. Bidang kesehatan, prevalensi stunting turun drastis dari 34,43 persen tahun 2019 menjadi 27.2 persen tahun 2021. Atas penurunan angka stunting ini, Pemkab Serang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Dari sisi kebangkitan ekonomi, Pemkab Serang mencoba mendongkrak dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan koperasi. Melalui tagline ‘UMKM Bisa, Bela Beli, Sejahtera’, Pemkab Serang mengajak seluruh stakeholder untuk selalu membeli produk UMKM dari masyarakat.

    “Saatnya kita tidak hanya cinta, tetapi juga menggunakan produk umkm sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Jika ekonomi masyarakat kuat dari bawah, makan akan menguatkan ekonomi nasional. Insya Allah bertepatan dengan rangkaian hari jadi Kabupaten Serang, kami akan launching batik khas Kabupaten Serang,” katanya.

    Tatu menyampaikan ucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Serang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pengusaha, insan pers, hingga Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. “Dengan sinergi dan kolaborasi yang kita bersama lakukan, Kabupaten Serang terus menjadi daerah yang semakin maju dan sejahtera,” jelasnya.

    PATTIRO Banten dalam publikasinya, menyampaikan bahwa terdapat tiga isu yang masih menjadi PR bagi Pemkab Serang. Tiga isu tersebut yakni pendidikan, kesehatan dan perempuan dan anak.

    Peneliti PATTIRO Banten, Monica, mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemkab Serang, untuk mensejahterakan masyarakat. Di usia Kabupaten Serang ke-496 tahun, harus bisa menjadi momentum perbaikan bagi berbagai persoalan tersebut.

    Monica mengatakan, persoalan sekolah rusak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Serang. Pada tahun 2021, ia menuturkan bahwa berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD), dari total ruang kelas PAUD, SD dan SMP sebanyak 4.689 ruang kelas, rasio kerusakan ruang kelas mencapai 2.717 ruang kelas yang rusak.

    “Sepanjang Tahun 2019 – 2021, rasio kerusakan ruang kelas mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 rasio ruang kelas rusak sebesar 10.24 persen dan meningkat 0.10 persen di tahun 2020 menjadi 10.34 persen,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Masih berdasarkan NPD, Monica menuturkan bahwa terjadi lonjakan pada jumlah kerusakan ruang kelas pada tahun 2021. Kerusakan ruang kelas pada tahun tersebut mencapai 57.94 persen.

    “Ruang kelas didominasi rusak ringan di setiap satuan pendidikan. Pada tingkat PAUD, ruang kelas rusak mencapai 63.02 persen, tingkat SD mencapai 54.45 persen, dan tingkat SMP mencapai 61.09 persen,” tuturnya.

    Di bidang kesehatan, dia mengatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) di Kabupaten Serang masih cukup tinggi. Meski angkanya fluktuatif, namun Kabupaten Serang menjadi penyumbang tertinggi AKI-AKB di Provinsi Banten.

    Berdasarkan data yang pihaknya miliki, pada tahun 2019 jumlah kematian ibu mencapai 66, tahun 2020 mencapai 64 dan tahun 2021 kembali naik hingga mencapai 77 kasus kematian ibu. Sementara untuk kematian bayi, Kabupaten Serang menjadi tiga kabupaten penyumbang bersama dengan Kabupaten Lebak dan Tangerang.

    “Pada tahun 2019, jumlah kematian bayi mencapai 275 kasus. Angka itu turun di tahun 2020 menjadi 260 kasus dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 209. Jumlah kasus kematian bayi memang turun, tapi perlu upaya lagi agar diminimalisir dan tidak menjadi penyumbang kasus terbanyak,” ucapnya.

    Selain pendidikan dan kesehatan, Monica menuturkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus segera diselesaikan. Dari tahun ke tahun menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

    “Tahun 2020 hanya 9 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun pada 2021 melonjak mencapai 152 kasus kekerasan. Per September 2022, Kabupaten Serang menempati urutan ketiga mencapai 119 kasus kekerasan dan berpotensi angka kasus kekerasan akan bertambah hingga akhir tahun jika tidak dimitigasi oleh Pemerintah Kabupaten Serang,” katanya.

    Monica menuturkan, di usia ke-496 ini, sudah seharusnya ada upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terkait permasalahan yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Serang, pihaknya pun menyampai sejumlah rekomendasi.

    Pertama, Pemkab Serang perlu melakukan identifikasi dan sosialisasi penanganan ruang kelas rusak ringan, dan mitigasi terhadap kondisi ruang kelas yang saat ini jika dibiarkan akan masuk kategori sedang dan berdampak pada tingginya pembiayaan untuk rehabilitasi ruang kelas.

    Kedua, keterbukaan data dan informasi serta pelaporan masyarakat dapat dijadikan sebagai ruang partisipasi, sehingga ada kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan ruang kelas oleh masyarakat, media, swasta dan perguruan tinggi.

    “Untuk persoalan AKI-AKB, Pemkab perlu mengoptimalisasi anggaran untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, dan membuka ruang kerjasama untuk berbagi peran dan wilayah dengan kolaborasi multi stakeholder,” terangnya.

    Selanjutnya, Monica menuturkan bahwa perlu dilakukan percepatan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang menjadi arahan Presiden RI, sebagai mitigasi dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Dengan melakukan peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak,” ungkapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, Rahmat Maulana mengatakan bahwa persoalan AKI-AKB memang menjadi fokus dari Pemkab Serang. Ia menuturkan bahwa Pemkab Serang tengah memperluas penanganan AKI-AKB bukan hanya pada saat persalinan saja, namun hingga ke masa kehamilan.

    “Yang terjadi kasus-kasus kematian itu sebenarnya kasus yang kalau diantisipasi sejak awal, hal itu bisa diupayakan untuk tidak terjadi. Misalkan ada orang yang memiliki penyakit tertentu atau ada komplikasi persalinan seperti anemia dll, banyaknya itu mereka tidak mau mengontrol kehamilan mereka,” ucapnya.

    Terkait dengan kondisi ruang kelas yang rusak, menurutnya hal itu juga perlahan tengah dibenahi. Ia mengatakan bahwa jumlah sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pembenahan secara bertahap.

    “Ada 701 yang SD saja. Maka itu ada berapa RKB kan dari SD saja. Jadi memang dengan jumlah yang begitu banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas, maka memang kami sempat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

    Rahmat, mengatakan bahwa untuk pembangunan jalan kewenangan Pemkab Serang, sudah seluruhnya mantap. Namun, ia menuturkan bahwa Pemkab Serang saat ini akan mengejar pembangunan jalan poros desa.

    “Jalan desa itu hampir lebih dari 1.000 kilometer. Kondisinya desa saat ini belum bisa membangun semua jalan itu. Maka Pemkab Serang berencana untuk membangunnya, terutama jalan poros desa,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Namun untuk mulai melakukan pembangunan tersebut, adanya pelimpahan kewenangan atas jalan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan usulan ke pemerintah pusat, agar Pemkab Serang dapat segera membangun jalan itu.

    “Ini supaya tercipta namanya konektivitas. Artinya seperti ini, jangan sampai jalan nasional bagus, masuk ke jalan provinsi bagus, masuk ke jalan kabupaten bagus, eh masuk ke jalan desa malah jelek. Kan masyarakat itu yang paling terasa adalah jalan desa. Makanya, kami ingin hadir untuk melakukan pembangunan itu,” tuturnya.

    Ia menuturkan bahwa selain pembangunan fisik, Pemkab Serang juga berhasil melakukan penekanan terhadap angka stunting. Bahkan, Pemkab Serang mendapatkan penghargaan nasional dalam upaya penekanan angka stunting di Kabupaten Serang.

    “Di Provinsi juga kami mendapatkan penghargaan penanganan stunting secara terintegrasi. Artinya, seluruh OPD secara bersama-sama melakukan penanganan stunting. Jadi bukan hanya Dinkes saja atau rumah sakit, tapi juga keterlibatan seluruh stakeholder, berkolaborasi,” katanya.

    Meski demikian, di usia yang telah menginjak angka tiga digit itu, tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.(DZH/PBN)

  • Data Honorer Dibuka untuk Komplain Masyarakat, Formasi Tenaga Teknis Dikecam

    PANDEGLANG, BANPOS-Sebanyak 8.107 pegawai honorer hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, saat ini dilakukan uji publik selama kurun waktu satu pekan ke depan.

    Tahapan uji publik tersebut dilakukan, untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk komplain ataupun honorer yang belum terdata, atau tidak sempat melengkapi datanya bisa dilakukan selama tahapan uji publik tersebut.

    Kepala BKPSDM Pandeglang, M Amri mengatakan, pihaknya telah selesai menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB terkait dengan pendataan dan pemetaan jumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

    Setelah selesai melakukan pendataan, kata Amri, ada surat lagi dari Menpan RB yang berkaitan dengan harus mengUpload data atau dokumen pegawai non ASN melalui akun Kemenpan RB yang sudah diketahui oleh masing-masing honorer di tiap instansi.

    “Jadi, semua pegawai pemerintah non ASN ini beberapa hari lalu telah mengUpload data diri atau dokumen bahwa benar orang yang bersangkutan itu sebagai pegawai honorer,” kata Amri kepada wartawan, Kamis (6/10).

    Menurutnya, proses pendataan dan pemetaan hingga Upload data honorer tersebut sudah selesai dilakukan. Saat ini, pihaknya melakukan tahapan uji publik selama kurun waktu satu pekan ke depan yang dimulai dari tanggal 7 hingga 14 Oktober 2022.

    “Pada masa uji publik ini, masyarakat diberikan ruang untuk komplain dari hasil pendataan dan pemetaan honorer yang telah kami lakukan,” ujarnya.

    Dijelaskannya, ruang uji publik ini telah disiapkan baik untuk masyarakat umum maupun honorer, misalkan yang benar honorer tapi datanya tidak masuk, atau yang datanya ada tapi bukan honorer, ataukah yang sudah memasukan dokumen tapi datanya tidak ada.

    “Maka dimasa tahapan uji publik ini lah semua orang diberi ruang untuk komplain atau honorer yang belum terdata bisa melakukan perbaikan,” terangnya.

    Dikatakan Amri, data honorer dari hasil pendataan dan pemetaan yang dilakukan beberapa waktu, pihaknya mulai besok (Jum’at,red) akan mengumumkan melalui website Pemkab Pandeglang dan website BKPSDM Pandeglang.

    “Jadi, agar semua masyarakat tahu bahwa ini data dan jumlah honorer di Pandeglang. Tapi jika masyarakat tahu data honorer tercantum tapi bukan honorer, maka masyarakat bisa melaporkan hal itu melalui website tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Amri, ketika ada honorer yang belum terdata atau tidak ada dalam data tersebut, maka bisa mengajukan untuk dimasukan datanya. Jika honorer yang tidak sempat mengUpload datanya karena keterbatasan, maka bisa dilakukan lagi di masa uji publik ini.

    “Kami harap manfaatkan waktu uji publik ini dengan baik, supaya honorer yang tidak terdata bisa dimasukan lagi datanya,” tuturnya.

    Amri menambahkan, tahapan selanjutnya setelah masa uji publik ini selesai, maka data itu akan dikirim kembali oleh Bupati Pandeglang kepada Kemenpan RB, dengan melampirkan surat pernyataan mutlak yang artinya bahwa data sebanyak itu merupakan benar honorer.

    “Nanti ketika data honorer yang sudah dilakukan uji publik, dikirim lagi ke Kemenpan RB oleh Bupati, yang dilampirkan surat pernyataan mutlak dari Bupati Pandeglang yang menyatakan bahwa benar itu honorer,” ungkapnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Bidang Formasi Rotasi dan Mutasi pada BKPSDM Pandeglang, Furkon menambahkan, dari jumlah sebanyak 8.107 honorer yang sudah dilakukan pendataan dan pemetaan diketahui masih ada yang belum memiliki akun, atau yang belum menyelesaikan proses Upload datanya masih ada.

    Seperti pada honorer kategori II yang sudah menyelesaikan proses Upload data dirinya sebanyak 1.097 orang, belum memiliki akun 2 orang dan yang belum mengakhiri proses pendataan sebanyak 22 orang.

    “Adapun untuk honorer non kategori II yang sudah mengakhiri proses pendataan sebanyak 6.665 orang, yang belum memiliki akun sebanyak 47 orang dan yang belum menyelesaikan proses pendataan sebanyak 274 orang,” katanya.

    Sementara itu, terkait Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 untuk Kabupaten Pandeglang formasi tenaga teknis administrasi menuai polemik dikalangan honorer tenaga teknis administrasi. Pasalnya, pemerintah pusat hanya memberikan kuota untuk formasi tenaga teknis sebanyak 71 orang.

    Sedangkan, jumlah kuota tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah honorer tenaga teknis administrasi di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 5 ribu orang.

    Menanggapi hal tersebut, Forum honorer teknis administrasi Kabupaten Pandeglang mendatangi Bupati Pandeglang perihal rekrutmen formasi untuk tenaga teknis administrasi yang jumlahnya sangat sedikit dan dirasa tidak adil.

    Dalam kesempatan pertemuan dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita tersebut, Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar mengatakan, saat ini ada sekitar 5 ribu orang jumlah honorer tenaga teknis di Kabupaten Pandeglang.

    “Rekrutmen P3K untuk formasi teknis dari Pemerintah Pusat hanya 71 orang, ini jelas sangat tidak adil dan masih jauh dari harapan kami. Rekrutmen P3K untuk formasi tenaga teknis hanya 71 orang, tentu saja jumlah tersebut sangat jauh sekali dari harapan dan menurut kami ini merupakan kebijakan yang tidak berkeadilan dan berperikemanusiaan,“ kata Yosep di Pendopo Bupati Pandeglang.

    Oleh karena itu, lanjut Yosep, Ia berharap kepada Bupati untuk segera berkirim surat ke Menpan-RB dan ditindaklanjuti permohonan Forum honorer yatiu penambahan kuota.

    “Kami berharap ada penambahan kuota untuk tenaga teknis dan permohonan afirmasi masa kerja minimal 10 tahun dan usia, karena mengingat jumlah formasi sangat minim hanya 71 meskipun dengan regulasi sistem test CAT,“ harapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan bahwa pihaknya menginginkan para honorer baik tenaga teknis maupun tenaga guru bisa diangkat secara bertahap.

    “Mungkin nanti tahun depan untuk kuota tenaga teknis lebih banyak, meskipun tahun ini hanya 71 formasi lebih banyak formasi untuk tenaga guru. Padahal kami telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk rekrutmen tenaga teknis sebanyak seribu formasi,“ katanya.(DHE/PBN)

  • Kepsek Didesak Jadi Tersangka Korupsi

    Kepsek Didesak Jadi Tersangka Korupsi

    PANDEGLANG, BANPOS-Raki Jubaedi, kuasa hukum Asep Aed Subadriwijaya tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan rumah belajar pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019, memastikan kliennya tidak menerima akun dan password email sekolah, seperti yang disampaikan Kepala SMPN 1 Sobang, Farid Safaat (sebelumnya disebut Farid Permana).

    “Saya sudah menanyakan hal itu ke Pak Asep dan Pak Asep bilang tidak pernah menerima akun dan password email sekolah. Adapun Pak Asep membantu bagaimana pihak sekolah untuk belanja melalui aplikasi Siplah yang merupakan barang baru,” kata Raki, kepada BANPOS, Kamis (6/10).

    Menurutnya, setiap sekolah yang menerima program tersebut langsung belanja melalui Siplah dan uangnya ditransfer ke PT Pesona Edukasi market place dan setelah diverifikasi, maka PT Grand Integra Telematika menerima transfer uang dari PT Pesona Edukasi.

    “Sekolah yang belanja langsung dan tidak ada bukti transaksi ke CV. Awi Corp milik Pak Asep,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Raki, pihaknya juga meminta agar Kejari Pandeglang untuk berani menetapkan tersangka terhadap para Kepala SMP. Karena para Kepala SMP ini mengaku menerima fee penjualan tablet dari tersangka Asep Aed Subadriwijaya, bahkan pernyataan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    “Kalau bicara pasal tindak pidana korupsi, penyelenggara negara dalam hal ini ASN yang menerima gratifikasi juga seharusnya dikenakan pasal korupsi. Kepala sekolah sudah mengakui menerima fee dari Pak Asep, itu artinya peristiwa pidana itu sudah terjadi,” tegasnya.

    Dirinya memastikan, kliennya akan membuka secara terang benderang kasus tersebut dengan menyeret sejumlah pihak yang terlibat, termasuk penerima aliran dana.

    Menurutnya, jika kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, maka idealnya sudah ada perhitungan kerugian negara. Namun sampai saat ini belum ada jumlah kerugian negara yang disampaikan oleh BPKP.

    “Harusnya Kepala sekolah juga dijadikan tersangka, karena mereka sudah mengakui menerima fee penjualan tablet dari Pak Asep,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kadindik Maklumkan RKB dan Rombel Dadakan

    Kadindik Maklumkan RKB dan Rombel Dadakan

    SERANG, BANPOS – Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, memaklumi pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang sumber anggarannya berasal dari masyarakat. Pemakluman itu disampaikan oleh Tabrani, dengan alasan pembangunan RKB dari masyarakat berdasarkan rasa ikhlas.

    Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Tabrani, ke SMKN 5 Kota Serang terkait dengan siswa lebih yang mengakibatkan harus dibangunnya RKB secara dadakan. Setidaknya, terdapat sebanyak dua rombongan belajar (Rombel) tambahan usai pelaksanaan PPDB lalu.

    Tabrani usai sidak, menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi SMKN 5 Kota Serang, lantaran banyaknya kabar mengenai siswa yang belajar di tempat yang kurang layak. Menurutnya, kurang layaknya ruang belajar yang digunakan oleh siswa, lantaran RKB masih dalam proses pembangunan.

    “Saya datang ke sekolah, merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kalaupun ada bangunan seperti ini, karena memang proses pembangunan satu ruangan itu sedang berjalan. Mudah-mudahan dapat cepat selesai,” ujarnya, Kamis (6/10).

    Tabrani mengatakan, apabila RKB yang tengah dibangun sudah selesai, maka dirinya meminta agar para siswa dapat segera dipindahkan kegiatan belajar mengajarnya, ke RKB tersebut.

    “Kalau jumlah siswanya dalam satu rombel itu tetap hanya 36 siswa. Ini untuk satu kelas. Yang jelas hari ini ketika saya datang itu jumlahnya 36, itu saya tanyakan kepada anak-anaknya,” ungkap dia.

    Mengenai pembangunan RKB dadakan yang didanai menggunakan dana pribadi masyarakat, menurutnya hal itu boleh-boleh saja. Hal itu masuk ke dalam kategori sumbangan masyarakat, dan tidak jadi soal asal masyarakat ikhlas.

    “Sepanjang memang dia ikhlas. Itu kan namanya sumbangan masyarakat. Ikhlas gak dia? Kalau ikhlas, ya sudah. Biarin saja kalau dia ikhlas,” tuturnya.

    Menurut Tabrani, ia tidak mengetahui apakah memang ada kelebihan jumlah siswa yang diterima oleh SMKN 5, pada pelaksanaan PPDB kemarin. Tapi dengan dibangunnya RKB dadakan itu, menurutnya memang ada kelebihan siswa yang diterima.

    “Saya belum cek penerimaan rombel kelas 10 pada sekolah ini. Ya karena lebih, makanya disiapkan ruangan. Karena lebih, makanya disiapkan ruangan,” kata Tabrani mengulang.

    Tabrani mengaku bahwa sebenarnya, Dindikbud Provinsi Banten telah merencanakan pembangunan RKB. Pembangunan itu akan dilaksanakan secara bertahap, dan pembangunan RKB akan dilaksanakan di setiap sekolah.

    “Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan (RKB). Lalu menambah ruang praktik siswa, RPS. Nah kebetulan di sini (SMKN 5) adalah salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan. Itu menjadi program prioritas Dindikbud,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, terdapat tiga sekolah yang saat ini harus menelan pil pahit hasil pelaksanaan PPDB tahun 2022. Ketiganya yakni SMAN 3 Kota Serang, SMKN 5 Kota Serang dan SMKN 13 Kabupaten Tangerang.

    Ketiga sekolah itu harus rela menerima siswa baru ke sekolah tersebut, lebih dari kapasitas rombongan belajar (Rombel) yang seharusnya. Bahkan di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, para siswa harus mau untuk tumpah ruah dalam satu kelas, dengan jumlah siswa mencapai 50 orang. Padahal idealnya, satu kelas itu menampung 38 orang siswa.

    Salah satu siswa SMKN 13 Kabupaten Tangerang yang ditemui oleh tim KJI, sebut saja namanya Malik, mengaku bahwa kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif. “Panas, sumpek, siswanya banyak,” ujar dia.

    Usut punya usut, kelas yang ditempati oleh Malik dulunya merupakan kantin sekolah. Karena siswa baru membludak, maka pihak sekolah menyulap kantin tersebut menjadi ruang kelas baru (RKB). Sebetulnya, bukan hanya satu RKB saja yang dibangun secara tiba-tiba oleh pihak sekolah, melainkan lima RKB sekaligus.

    Hal itu harus dilakukan oleh pihak sekolah, karena secara angka, peserta didik baru tahun 2022 mencapai 709 orang dengan Rombel sebanyak 14. Padahal, kapasitas dari sekolah untuk angkatan tahun 2022 hanya sebanyak 432 orang dengan rombel sebanyak 12. Tak ayal, sekolah harus mengakali kelebihan peserta didik sebanyak 277 orang itu.

    Sedikit lebih beruntung dari SMKN 13 Kabupaten Tangerang, SMKN 5 Kota Serang yang berlokasi di Kecamatan Taktakan ‘hanya’ kelebihan 92 orang dari kuota sebenarnya. Meski demikian, siswa lebih tersebut tetap harus rela bernasib seperti siswa lebih di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, belajar di kelas dadakan.

    Jika SMKN 13 menyulap kantin menjadi RKB, SMKN 5 Kota Serang menyulap sebagian masjid dan laboratorium menjadi RKB. Dua RKB tambahan itu merupakan upaya untuk menampung dua Rombel tambahan, yang saat ini berjumlah 15. Padahal seharusnya, hanya ada 13 Rombel saja.

    Lebih beruntung lagi dari dua sekolah negeri sebelumnya, SMAN 3 Kota Serang tidak perlu susah-susah menambah RKB, meskipun secara angka mereka kelebihan peserta didik pada PPDB tahun 2022. Sebab, siswa lebih pada SMAN 3 Kota Serang yang sebanyak 277 orang, semuanya tetap bisa menikmati KBM di dalam kelas.(DZH/PBN)

  • KBS Bantu Masyarakat Ciwandan Terima Manfaat BPJS Kesehatan 

    KBS Bantu Masyarakat Ciwandan Terima Manfaat BPJS Kesehatan 

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) yang merupakan operator Krakatau International Port (KIP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Kota Cilegon untuk membantu ratusan warga Ciwandan dalam menerima manfaat BPJS Kesehatan.

    Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Direktur Keuangan & SDM PT KBS Dazul Herman dan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Serang Dasrial di Kantor PT KBS Cilegon.

    Direktur Keuangan dan SDM PT KBS Dazul Herman menyampaikan, program ini merupakan upaya PT KBS mendukung program kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Di mana perusahaan membantu warga Ciwandan menerima manfaat BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya warga terjamin mengakses fasilitas kesehatan.

    “Kami mendapatkan data masih terdapat ribuan warga Ciwandan yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, angka ini cukup besar bagi daerah yang sekitarnya banyak terdapat industri, sehingga hal ini membuat kami berkomitmen untuk dapat membantu warga dalam mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan dengan kesepakatan yang kami tandatangani hari ini dengan pihak BPJS Kesehatan,” kata Dazul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/10).

    Langkah PT KBS dalam membantu warga Ciwandan untuk menerima fasilitas BPJS Kesehatan sangat diapresiasi Kepala Kantor BPJS Kesehatan Serang Dasrial. Karena jika semua industri dan perusahaan melakukan hal yang sama, maka seluruh warga Cilegon tidak perlu khawatir lagi tentang pelayanan kesehatan mereka.

    “Langkah PT KBS ini merupakan contoh yang baik bagi perusahaan yang ada di Kota Cilegon, karena jika semua perusahaan melakukan hal yang sama maka tidak ada lagi masyarakat Kota Cilegon yang tidak menerima manfaat BPJS Kesehatan, jadi pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi isu bagi warga Kota Cilegon, khususnya Ciwandan,” jelasnya.

    Untuk diketahui, dalam data BPJS Kesehatan sebanyak 2.697 warga Ciwandan belum mendapatkan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Warga tidak dapat mengakses fasilitas BPJS Kesehatan karena iuran bulanan cukup membebankan warga. Dalam kesepahaman antara PT KBS dan BPJS Kesehatan ini, PT KBS menjamin iuran 200 warga Ciwandan setiap bulannya.

    Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar, PT KBS memprioritaskan guru ngaji sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut, sehingga mereka dapat fokus dalam mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dan tidak perlu lagi khawatir tentang biaya kesehatan diri dan keluarganya. (LUK/RUL)

  • Regulasi Penanggulangan Kebakaran PT TBS Dipertanyakan 

    Regulasi Penanggulangan Kebakaran PT TBS Dipertanyakan 

    CILEGON, BANPOS – Tudingan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon yang disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Kebakaran pada DPKP Kota Cilegon, Pedrosio A Pinto kepada manajemen PT. Taruna Bina Sarana (TBS) atau Link Terminal yang tidak melaporkan safety data sheet (SDS) pada saat kejadian kebakaran tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berisi kurang lebih 300 KL jenis solar yang berada di area PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Banten, Jalan Brigjen Katamso, Linkungan Kepuh, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon yang terbakar diduga tersambar petir, Sabtu (1/10) malam dibantah manajemen PT TBS. 

    Manajer Terminal PT Taruna Bina Sarana (TBS), Octo mengatakan pihaknya patuh kepada peraturan yang ada. “Kita patuh pada peraturan, inspeksi yang dilakukan oleh PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) berikut dengan peralatannya. Itu semuanya kita layak operasi,” kata Octo saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (3/10).

    Terkait tudingan dari Damkar Cilegon soal apa yang tidak sesuai aturan pihaknya akan meninjau kembali di lapangan. “Perlu kita tinjau kembali artinya layak operasi seperti apa?, yang mereka (Damkar Cilegon) sampaikan itu karena untuk sertifikat layak operasi kami dari Dirjen Migas. Artinya kita semuanya sudah sesuai dengan standar namun apabila nanti dari hasil penyelidikan dari pihak polres dan instansi terkait ada memang kita belum melaksanakan kita review dan berkomitmen tinggi untuk hal itu,” terangnya.

    Seperti diketahui sebelumnya Damkar Cilegon mengeluhkan kepada manajemen perusahaan karena tidak melaporkan safety data sheet (SDS) sebagai bagian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, menurut Damkar perusahaan kurang berkomitmen melaksanakan apa yang telah disetujui di dalam dokumen lingkungan hidup (LH), terkait pengelolaan bahan material mereka di dokumen lingkungan hidup. Kemudian lembar data keselamatan bahan merupakan suatu berkas data yang mengandung informasi penting mengenai sifat-sifat suatu bahan (khusus penanganan potensi bahayanya) wajib dilaporkan di dinas damkar seharusnya, namun sampai saat kejadian ini manajemen abai terhadap hal ini.

    Maksud data tersebut bertujuan memberikan informasi kepada para pekerja dan personel gawat darurat dinas damkar mengenai informasi penanganan suatu bahan dengan aman sesuai protap keselamatan. Menurut Damkar, dipastikan perusahaan tidak memiliki persetujuan atau perijinan pemasangan instalasi proteksi kebakaran melalui DPMPTSP yang tentu diawali pemeriksaan dan pengujian dan rekomendasi teknis. Dalam hal ini perusahaan tidak memiliki sertifikasi laik operasi (SLO) sistem proteksi kebakaran dari Dinas Damkar Kota Cilegon sesuai Perda no 10/2009  dan Perwal no 40 /2011 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

    Kejadian kebakaran ini juga mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Cilegon Masduki. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta kepada industri yang ada di Kota Cilegon untuk lebih memperhatikan sistem regulasi penanggulangan kebakaran.

    “Makanya semua industri yang terkait di Ciwandan maupun dimana harus betul-betul memperhatikan sistem regulasi penanggulangan kebakaran. Harus lebih pengecekannya, terus alat pemadam kebakarannya harus betul-betul di feedback dengan baik karena khawatir terjadi seperti ini, karena sangat rentan kalau di Ciwandan itu hampir mayoritas industri kimia makanya dengan kejadian seperti ini komisi I khususnya kedepan akan melakukan sidak kepada seluruh industri atau akan memanggil industri-industri yang ada di Cilegon khususnya industri kimia,” tegasnya.

    Ia juga mempertanyakan kepada industri terkait regulasi dalam penanganan bencana apabila terjadi kebakaran maupun bencana lainnya. “Sejauh mana persiapan mereka tentang penanggulangan kebakaran?, seperti ini tindakan preventifnya apakah ada regulasinya. Harusnya ada pelatihan berapa bulan sekali kemudian ada ketetapan juga alat pemadam kebakaran apar harus ada pengecekan dari dinas terkait yaitu damkar,” terangnya.

    Seperti diketahui kejadian kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu (1/10/2022) sekitar pukul 23.00 WIB. Api baru bisa dipadamkan sekitar 5 jam kemudian, tepatnya pukul 03.40 WIB. Tidak ada korban jiwa pada kejadian kebakaran tersebut dan saat ini kerugian masih ditaksir. Kemudian situasi di dalam kawasan Pelabuhan Ciwandan sudah kembali normal dan aman. Begitupun arus lalu lintas di jalan raya juga telah bisa dilalui warga. (LUK/RUL)

  • Nenek Tua di Bulakan Tak Terdaftar DTKS

    Nenek Tua di Bulakan Tak Terdaftar DTKS

     

    CILEGON, BANPOS – Dua nenek tua yang tinggal di Lingkungan Lebakayang, RT 003, RW 004, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon hidup memprihatinkan. Kedua nenek tua itu bernama Miah (62) dan Sere’ah (76) masih hidup dalam garis kemiskinan. Kedua nenek tersebut sudah ditinggal suaminya meninggal dunia sejak lama. 

    Tempat tinggal mereka juga sudah tidak layak huni bilamana hujan turun air hujan memasuki rumah mereka masing-masing sehingga mereka membutuhkan bantuan rutilahu dan bantuan yang lainnya. 

    Kedua nenek tersebut, tinggal berdekatan kurang lebih 200 meter, nenek Miah (62) tinggal seorang diri sementara nenek Sere’ah (76) tinggal berdua bersama anak laki-lakinya namun kondisi anaknya mengalami gangguan jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua nenek tersebut bekerja serabutan.

    Menanggapi kondisi tersebut Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon pada Senin (3/10) bersama dengan pendamping lansia dan TRC melakukan home visit ke rumah ibu Sereah (76) dan ibu Miah (62) yang beralamat di Lingkungan Lebakayang Rt/003 Rt/004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber.  

    Menurut keterangan Kadinsos Kota Cilegon Nur Fatma melalui siaran tertulis dari hasil assessment ibu Sereah tinggal bersama dengan anak bungsunya yang bernama Jamil (47) di rumah yang tidak layak huni, tidak memiliki MCK (BABS/Buang Air Besar Sembarangan) dan air nyelang dari tetangga bayar Rp. 5.000 per jam. “Keseharian Ibu Sereah hanya memasak dengan tungku kayu di rumah, sudah tidak bisa beraktivitas dengan leluasa dikarenakan keterbatasan penglihatan,” katanya.

    Ibu Sereah memiliki 4 orang anak yang tinggal di Lebakayang, Sambi Dongko, dan Cipaot, anak-anak ibu Sereah sering menjenguk. Di belakang rumah Ibu Sereah terdapat rumah cucu a.n Ibu Sulehah dan rumah ponakan a.n Hadarah. Di rumah cucunya terdapat sumur yang masih harus nimba ke kedalaman 15 meter. Jamil anak bungsu Ibu Sereah yang tinggal bersama kerja sebagai kuli panggul pasir, yang mengumpulkan pasir dari kali besar untuk di jual, penghasilan yang di dapat tidak menentu, kadang 1 bulan sekali baru bisa menjual pasirnya, menunggu tumpukan pasir banyak terlebih dahulu baru dijual dengan kisaran Rp. 150.000 – 200.000; Jamil sudah pernah menikah dan saat ini sudah bercerai. “Ibu Sereah pernah mendapat bantuan sembako 2 tahun yang lalu sebelum covid (2 kali pencairan), setelah itu sampai dengan sekarang bantuan belum tersalurkan lagi. BPJS ibu Sereah sudah aktif APBD, akan tetapi belum dicetak,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian data, Nenek Sereah belum masuk ke dalam data DTKS dan belum terdaftar bantuan apapun kecuali BPJS PBI. Rencana tindak lanjut pencetakan Kartu BPJS, usulan data DTKS, usulan Bansos dan RTLH.

    Sementara itu hasil assessment Ibu Miah tinggal sendiri di rumahnya, memiliki satu orang anak a.n Mian yang sudah berkeluarga dan tinggal di Pejaten Serang, setiap satu bulan sekali Mian menjenguk Ibu Miah. “Keseharian Ibu Miah membantu bersih-bersih di pondok pesantren Nurul Huda (belakang SMAN 3 Cilegon), suka dikasih makan, uang jajan, ataupun sembako,” ujarnya.

    Memiliki MCK, akan tetapi tidak memiliki sumber air di rumah nya, Ibu Miah terkadang mengangkut air ataupun nyelang dari rumah depan, yakni rumah keponakannya. “Pernah mendapat bantuan sembako 2 tahun yang lalu (2 kali pencairan ), setelah itu sampai dengan sekarang belum tersalurkan lagi. BPJS Ibu Miah sudah aktif APBN, akan tetapi belum dicetak,” ujarnya.

    Hasil koordinasi dengan bagian data sudah masuk di data DTKS, terdaftar mendapat bantuan BPNT Reguler, pencairan 3 bulan sekali. (hasil pengecekan yang seharusnya sudah pencairan terakhir pada bulan Februari 2022 melalui kantor pos). Rencana tindak lanjut pencetakan kartu BPJS

    Update KK yang terbaru (barcode), usulan RTLH Konfirmasi ke RT, kelurahan dan pihak terkait mengenai bantuan BPNT. 

    Menanggapi masih banyaknya warga kurang mampu di Kota Cilegon yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon maupun dari wakil rakyat mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.

    Sekbid Advokasi dan Aksi Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon (PP IMC), Arifin Solehudin mengatakan bahwa Kota Cilegon memiliki indeks tingkat kemiskinan dengan jumlah 19.000 warga atau 4,2 persen, data tersebut didapat dari DTKS yang dimiliki Dinas sosial per bulan Juli tahun 2022. 

    “Kota Cilegon dengan jumlah APBD yang begitu besar seharusnya mampu menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Cilegon, dan kalau dilihat dari data tersebut ini menunjukan Pemerintah Kota Cilegon belum serius menanggulangi kemiskinan yang ada, jadi masyarakat juga menanyakan keseriusannya, nenek Miah, nenek Sere’ah dan ibu Rofiah adalah bukti kongkrit ketidak seriusan Pemerintah Kota Cilegon,” tegasnya.

    “Bagaimana bisa program bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah tidak sampai kepada mereka, yang memang dilihat dari kondisinya benar-benar membutuhkan, jadi Pemerintah Kota Cilegon sebagai lembaga eksekutif harus menindaklanjuti hal tersebut dan DPRD Kota Cilegon juga harus mengawal atau mengawasi serta mengevaluasi program bantuan langsung yang di lakukan oleh Pemkot Cilegon agar tepat sasaran,” sambungnya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial juga harus benar-benar menjalankan langkah kongrit untuk mengentaskan kemiskinan. “Jangan sekedar acara seremonial atau sosialisasi saja, kudu gercep, sat set sat set jereh wong Cilegone mah, karena 19.000 warga yang kurang mampu ini bukan jumlah yang sedikit dan butuh keseriusan,” tutupnya. (LUK/RUL)

  • Mahasiswa Tantang KPK  

    Mahasiswa Tantang KPK  

     

    CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan partisipasi pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Roadshow Bus KPK terus mengkampanyekan budaya antikorupsi di masyarakat. Kali ini, Roadshow Bus KPK hadir di Kota Cilegon yang dipusatkan di Alun-alun Kota Cilegon yang digelar selama dua hari yakni tanggal 4-5 Oktober 2022.

    Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI Amir Arief mengatakan, kegiatan Roadshow Bus KPK bertujuan membumikan isu-isu anti korupsi dengan menghadirkan KPK di tengah masyarakat. 

    “Karena dalam pemberantasan korupsi tidak bisa sendiri harus bersinergi atau berkolaborasi baik dengan Pemkot termasuk pemangku kepentingan Forkopimda, OPD, BUMN, serta BUMD Kota Cilegon,” kata Amir kepada awak media saat pembukaan Roadshow Bus KPK di Alun-alun Kota Cilegon, Selasa (4/10).

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama bersuka cita mengikuti seluruh rangkaian Roadshow Bus KPK agar masyarakat dapat memahami pengetahuan tentang isu-isu antikorupsi. “Dengan demikian, diharapkan adanya Roadshow Bus KPK ini bisa membentuk generasi antikorupsi di Kota Cilegon,” harapnya.

    Lebih lanjut, Amir menyampaikan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Cilegon serta kesadaran seluruh OPD Pemkot Cilegon, pihaknya mengajak untuk melakukan komitmen bersama melawan korupsi. “Korupsi itu adalah musuh bersama, makanya kita lawan dengan mencegah korupsi karena itu tanggung jawab bersama,” imbuhnya.

    Amir berharap, masyarakat Kota Cilegon bisa hadir dan memanfaatkan kegiatan tersebut. “Jadi jangan sampai ketinggalan untuk hadir pada even ini agar kita tahu bahaya dari korupsi,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam pembukaan Roadshow Bus KPK tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI Amir Arief, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Unsur Forkopimda Kota Cilegon serta seluruh masyarakat Kota Cilegon.

    Sementara itu, dalam sambutannya Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, edukasi korupsi harus dilakukan sejak dini, dengan adanya Bus KPK tersebut diharapkan menjadi edukasi untuk warga, termasuk pelajar dan mahasiswa.

    Bahkan Helldy mengajak bersama-sama merubah budaya korupsi menjadi prestasi. Helldy mengaku sudah melakukan itu dengan adanya 12 prestasi nasional yang sudah diraih sejak dirinya memimpin. “Mari rubah budaya korupsi ini jadi prestasi, alhamdulillah dalam waktu kurun 2 tahun Kota Cilegon sudah mendapatkan 12 prestasi nasional ini yang harus kita tingkatkan,” tuturnya.

    Sementara itu, dibagian lain kedatangan rombongan KPK diwarnai aksi beberapa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menyambut kedatangan Roadshow Bus KPK di Alun-Alun Kota Cilegon dengan membentangkan spanduk yang berisi pesan kritikan.

    Pesan kritikan yang bertuliskan ‘Selamat Datang KPK di Kota Baja, Semoga Pulangnya Bawa Oleh-oleh (Kasus) Yaa’ dibentangkan pada saat tim KPK yang didampingi Walikota Cilegon Helldy Agustian memberikan keterangannya dihadapan awak media.

    Ketua Umum IMC Hariyanto mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan KPK. Dengan begitu, IMC bisa menyampaikan langsung terkait situasi dan kondisi yang ada di Kota Cilegon ini.

    “Kami ingin menyampaikan kepada KPK bahwa di Cilegon ada pembangunan tiga pasar sejak tahun 2018-2022 yang menelan biaya miliaran rupiah yang mangkrak, di antaranya, Pasar Cibeber, Pasar Citangkil dan Pasar Grogol yang terbengkalai. Kosong dan tidak digunakan, kami menilai bahwa secara perencanaan pembangunan ini terkesan main-main dan tidak serius,” kata Hariyanto, Selasa (4/10).

    Berdasarkan data dari Ipse.cilegon.go.id, Hariyanto menambahkan, pembangunan tiga pasar tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2018. Pasar Cibeber menelan biaya dengan pagu anggaran Rp1,6 miliar, Pasar Citangkil dengan pagu Rp450 juta, Pasar Grogol dengan pagu Rp2 miliar.

    “Dengan datangnya KPK kami berharap tidak hanya melakukan roadshow seremonial saja, akan tetapi KPK juga harus roadshow ke tempat-tempat dimana ada pembangunan yang ada di Kota Cilegon terkhusus ketiga pasar yang mangkrak tersebut dan sesegera mungkin mengambil sikap yang tegas,” imbuhnya.

    Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa ada wacana pembentukan BUMD pasar. Oleh karenanya, ia berharap BUMD tersebut tidak kemudian dijadikan tempat untuk berkumpulnya orang-orang jahat.

    Masih kata Hariyanto, selain persoalan pasar tentunya masih banyak kasus dan persoalan yang perlu KPK sikapi di Cilegon. “Terimakasih atas kehadiran KPK di Cilegon. Semoga semangat anti korupsi bisa dibuktikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon,” pungkasnya.

    Sementara, Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon Noviyogi Hermawan menyampaikan, ia tidak mempermasalahkan aksi mahasiswa yang membentang spanduk dekat dengan mobil Bus KPK. Menurutnya, hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat. “Aspirasi itu, bagus,” singkatnya. (LUK/RUL)