ANGGOTA Komisi IV bidang pembangunan DPRD Provinsi Banten, Ali Nurdin A Gani, mengungkap peran infrastruktur dalam menuntaskan disparitas antara wilayah utara dan selatan, dikaitkan dengan kinerja Pemprov Banten selama 22 tahun berdiri masih ada perbedaan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan dari sisi kebutuhan dan beberapa hal lainnya, termasuk kepadatan penduduk yang juga mempengaruhi adanya perbedaan tersebut.
“Soal pembangunan infrastruktur, kalau terjadi perbedaan itu sudah pasti. Pertama, di wilayah Banten Utara, selain penduduknya banyak, juga kebutuhannya berbeda dengan wilayah Banten Selatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur wilayah Banten Utara lebih didominasi oleh pembangunan industri. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini juga menjadi sebuah kebutuhan infrastruktur yang lebih baik.
“Wilayah Banten Utara itu banyak daerah-daerah industri yang dibangun. Kemudian kepadatan penduduk, sehingga kebutuhan akan infrastruktur pasti lebih banyak,” terangnya.
Meskipun demikian, Pemprov Banten tidak meninggalkan pembangunan lainnya di wilayah Banten Selatan. Hal in dikarenakan Banten Selatan menjadi salah satu konsentrasi pembangunan untuk membantu mewujudkan agar masyarakat di wilayah dengan alam yang penuh tantangan itu juga merasakan pembangunan khususnya infrastruktur.
“Konsentrasi Pemprov kepada daerah yang tertinggal sudah pasti itu harus dilakukan. Yang tertinggal selama ini pasti adalah wilayah selatan dan selalu selatan, karena kemampuan APBD-nya belum memadai, kemudian wilayah jangkauannya juga luas dan kondisi alamnya juga penuh tantangan, hal-hal seperti harus ditangani,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur sama-sama mengalami kekurangan atau membutuhkan perhatian yang maksimal dari Pemprov Banten. Sebab, berbicara infrastruktur baik di wilayah Selatan, Utara, Barat dan Timur memiliki kebutuhan yang secara spesifik harus dipenuhi, dan itu beragam.
“Misalkan kebutuhan wilayah Utara saat ini bukan hanya sekedar infrastruktur saja, tetapi upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan, kemacetan dan lain sebagainya. Bahkan wilayah ini juga membutuhkan penunjang lalu lintas, dan ini sudah banyak (diadakan),” terangnya.
Ali Nurdin mengatakan, apabila Pemprov hanya menyelesaikan panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi diselesaikan skala mantap di wilayah Utara, maka kondisi sebagian wilayah perkotaan kebutuhannya sudah baik. Akan tetapi, di wilayah ini membutuhkan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya seperti fly over, pelebaran jalan, penanganan lalu lintas, penanganan rambu-rambu, hingga penanganan berat kendaraan yang melintas.
“Dan itu menjadi kebutuhan-kebutuhan tambahan yang juga di wilayah utara sebetulnya belum tertangani secara maksimal,” ucapnya.
Dengan begitu, pihaknya mendorong Pemprov Banten agar dapat menyelesaikan semua persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan dengan anggaran yang ada. Pihaknya juga meminta kepada Pemprov Banten untuk menyelesaikan sisa 14 Kilometer jalan mantap yang menjadi kewenangan provinsi.
“Meski hanya tersisa 14 Kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov, kami meminta agar segera diselesaikan. Akan tetapi, jangan hanya berpaku sampai di situ saja, sebab ada beberapa hal lainnya berkaitan dengan infrastruktur yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Ali Nurdin juga menyinggung perihal pembangunan infrastruktur yang memadai khusus di Ibukota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Menurutnya, Kota Serang merupakan bentuk perwajahan Provinsi Banten dan menjadi Landscape Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.
“Kita harus menyelesaikan persoalan Landscape di pusat pemerintahan Provinsi Banten yang dalam hal ini adalah Kota Serang, mukanya Provinsi Banten. Kita harus membangun jalan-jalan yang bagus, indah dan tertata, dan itu menjadi kewenangan provinsi,” tegasnya.
Politisi Nasdem ini meminta agar Pemprov Banten sepenuhnya turun tangan dalam mengelola dan menata perwajahan Kota Serang dengan baik. Hal itu menjadi kewajiban yang harus segera dirampungkan, mengingat Kota dengan julukan madani ini masih harus dilakukan sejumlah pembangunan tidak hanya soal infrastrukturnya.
“Wajah Kota Serang harus ditata, mengingat Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang, maka Pemprov memiliki kewajiban untuk menata sebagai daerah yang ramah, asri, daerah yang tampak sebagai Ibukota Provinsi dan itu berbeda kebutuhannya,” ucap Ali Nurdin.
Di sisi lain, untuk menunjang pembangunan dan peningkatan ekonomi di wilayah Banten Selatan, jalan tol hingga ke ujung wilayah Panimbang dapat segera diselesaikan. Hal ini juga disebut akan membantu percepatan perputaran roda perekonomian.
“Ketika ada jalan tol, Insyaallah kendaraan juga banyak sehingga pendapatan provinsi juga akan tumbuh melalui pajak-pajak kendaraan bermotor. Kemudian pendanaan kita konsentrasikan sebagian wilayah untuk mulai tumbuh wilayah ekonomi baru,” ujarnya.
Melalui misi menumbuhkan wilayah ekonomi baru, pihaknya mendorong Pemprov Banten agar terus melakukan perbaikan plafon-plafon pembangunan dari sejumlah sektor. Kemudian mendorong daerah-daerah untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur baik di wilayah Banten Utara, Barat, Timur dan Selatan.
“Kita juga akan memperbaiki plafon-plafon pembangunan baik itu pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, industri manufaktur hingga pengembangan garmen dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurut Ali Nurdin, kinerja Pemprov Banten dalam soal pemerataan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, secara komprehensif telah memberikan perhatian yang bagus. Meski masih perlu ditingkatkan, namun ia optimistis dengan visi misi pembangunan yang dibawa dari pemerintah pusat akan membawa dampak yang besar bagi Banten.
“Saya lihat sih perhatiannya bagus, baik. Saya kira melihat secara komprehensif yang sudah ada, tapi perlu ditingkatkan nanti masa-masa berikutnya,” katanya.
Meski saat ini Pemprov Banten tengah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur dan sedang tidak memiliki RPJMD, tetapi menurutnya Pj boleh melanjutkan visi misi Presiden terhadap infrastruktur. Sehingga visi misi tersebut menjadi rujukan untuk melanjutkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Provinsi Banten.
“Visi misi gubernur sebelumnya kan sudah habis, sudah selesai. Tapi boleh mengacu pada visi misi Presiden hari ini, karena yang namanya pemerintah harus membantu, dan kita akan membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Provinsi Banten,” tegasnya.
Ali Nurdin menyebut manfaat dari infrastruktur yang dibangun dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sangat dirasakan secara langsung dan berefek pada peningkatan pendapatan. Ia menegaskan, infrastruktur yang baik sudah pasti sudah pasti akan mendorong kepada peningkatan ekonomi dan membuat gairah pada masyarakat.
“Ketika infrastrukturnya baik, masyarakat semakin bersemangat untuk bekerja dan meningkatkan perekonomian. Hal itu sudah pasti, karena ketika dibangun akses jalan menjadi bagus, otomatis waktu tempuh akan lebih cepat kemudian masyarakat akan merasa nyaman melakukan aktivitas di wilayahnya,” kata Ali.
Dengan infrastruktur yang bagus dan memadai, maka akan hadir investor dan pengembang baik perumahan, cluster, hingga pertokoan. Tak hanya itu, pengantaran terhadap hasil bumi akan menjadi lebih cepat dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik pula.
“Kalau jalan becek apalagi rusak, itu akan membuat masyarakat kesulitan. Bawa bonteng (timun suri, red) jadi rusak, bawa timun jadi hancur, lalu kendaraan akan menjadi cepat rusak,” katanya.
Ia percaya, apabila infrastruktur sudah mulus, jangankan warga sekitar, dari luar daerah pun akan berbondong-bondong membuka peluang memajukan wilayah Banten. Ia memastikan masyarakat juga akan mendapatkan imbas terhadap efek dari pembangunan tersebut.
“Dimana-mana yang namanya pembangunan itu salah satu parameternya adalah infrastruktur. Kalau akses jalannya sudah bagus, jangankan warga sekitar, orang luar pun akan sengaja datang karena ini prospek, bisa bikin pabrik, membuka pertanian, perkebunan, peternakan, maka dari hal itu akan tumbuh ekonomi baru, maka akan tumbuh ekonomi kita,” jelasnya.
Sebagai anggota legislatif bidang pembangunan, pihaknya terus mendorong pembangunan infrastruktur, terutama yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan demi penuntasan disparitas. Seringkali dalam setiap rapat pembahasan anggaran, setiap anggota yang mewakili masing-masing wilayahnya akan mengupayakan perbaikan dengan melakukan peningkatan infrastruktur.
“Dalam rapat-rapat sering terjadi dinamika dan masing-masing anggota pun pasti mengajukan infrastruktur mewakili wilayahnya. Pokoknya infrastruktur di Banten harus segera terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, tentu menghadapi tantangan dalam penuntasan disparitas melalui pemerataan infrastruktur. Salah satunya yaitu perbedaan antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Padahal di infrastruktur didalamnya ada Pendidikan, ini juga diminta adanya skala prioritas. jelas ada amanat 20 persen, bahkan mereka bisa minta lebih, karena infrastruktur dan sarana pendidikan belum memadai,” katanya.
Mengingat skala prioritas, pihaknya tidak bisa menghilangkan kebutuhan akan pemenuhan pada bidang kesehatan. Oleh sebab itu, baik Legislatif maupun eksekutif, harus pandai-pandai mengukur skala prioritas secara bersama-sama agar dapat memacu setiap sektor meningkatkan pendapatan dan terus menggali potensi pendapatan yang ada di wilayah Provinsi Banten.
“HUT ke-22 ini, kami berharap Pemprov dapat melihat persoalan provinsi banten kemudian mengimplementasikan gagasan-gagasan pembangunan di Provinsi Banten secara komprehensif, melibatkan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat dan melihat kebutuhan prioritas yang paling mendesak, terutama harus menjadi kebijakan bersama, prioritas bersama dalam hal ini ketua DPRD dan Pj Gubernur Banten,” tandasnya.(MUF/ENK)
