BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • PKS Rombak Komposisi AKD

    PKS Rombak Komposisi AKD

    SERANG, BANPOS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) pada DPRD Kota Serang melakukan perombakan terhadap komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tepatnya pada bagian komisi-komisi. Dari empat anggota F-PKS yang didelegasikan ke setiap komisi, tiga diantaranya dilakukan rotasi.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa perombakan tersebut merupakan hasil usulan dari Fraksi PKS kepada partai. Usulan itupun diterima oleh pihaknya, sehingga terjadi perombakan anggota.

    “Memang aturannya rotasi AKD itu 2,5 tahun yah menurut Tata Tertib. Kedua, kami juga membutuhkan penyegaran, agar teman-teman di komisi ini tidak terlalu lama di satu komisi, agar terjadi penyegaran,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (26/9).

    Menurutnya, dari empat anggota F-PKS yang ada di setiap komisi, tiga diantaranya dilakukan rotasi. Ketiganya yakni Muhtar yang sebelumnya di Komisi I berpindah ke Komisi II, Nur Agis Aulia yang sebelumnya Komisi II berpindah ke Komisi IV dan Engka Bela Restu yang sebelumnya Komisi IV berpindah ke Komisi I.

    Adapun Tb. Ridwan Akhmad yang berada di Komisi III dengan jabatan Ketua Komisi, tidak dilakukan rotasi. Hasan menuturkan, terdapat beberapa pertimbangan untuk tidak merotasi Tb. Ridwan Akhmad.

    “Memang ada kebijakan partai yang untuk orang-orang tertentu yang dinilai strategis untuk kepentingan luas, itu dipertahankan. Seperti pak Ridwan yang tetap dipertahankan di Komisi III,” ungkapnya.

    Menurutnya, Ridwan sangat strategis untuk tetap menempati Komisi III, lantaran memiliki kemampuan untuk membantu eksekutif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Di Komisi III, dia bisa membantu meningkatkan PAD. Karena ini bermitranya di Komisi III. Makanya kami meminta agar pak Ridwan ini tetap berada di Komisi III,” tuturnya.

    Hasan menuturkan, selama Tb. Ridwan Akhmad menduduki kursi Ketua Komisi III, terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Serang. Menurutnya, hal itu masih bisa ditingkatkan, sehingga Ridwan dipertahankan di Komisi III.

    “Kalau tidak salah pada data periode sebelumnya itu sebesar Rp190 miliar sampai Rp200 miliar. Saat ini meningkat menjadi Rp290 miliar sampai Rp300 miliar. Artinya kenaikan ini cukup signifikan, dan itu diantaranya peran Komisi III,” ucapnya.

    Hasan yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Serang ini menyampaikan bahwa para anggota F-PKS, harus benar-benar menjalankan amanat yang diemban oleh mereka, demi kepentingan masyarakat Kota Serang.

    “Yah semuanya kerja produktif dan mementingkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi. Harus menempatkan kepentingan masyarakat Kota Serang, dimanapun mereka bekerja. Dan saya yakin mereka bisa melakukannya,” tandasnya. (DZH/AZM)

     

  • Tak Ada RJ Bagi Pencabulan

    Tak Ada RJ Bagi Pencabulan

    Dalam kasus kekerasan seksual ataupun kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, restorative justice atau suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri tidak akan diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Salah satunya kasus pencabulan yang terjadi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang menimpa IR (14) oleh terduga pelaku R (24) beberapa waktu lalu.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Helena Octaviane mengatakan, jika R adalah terduga pelaku pencabulan terhadap IR (14), harus diproses secara hukum yang berlaku.

    “Ini kan masalah pencabulan, beda cerita dengan kasus lain. Pelaku harus diproses, tidak ada namanya perdamaian,” kata Helena kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Senin (26/9).

    Menurutnya, tidak ada ruang restorative justice dalam proses penanganan kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terhadap seorang pelaku.

    “Tidak ada restorative justice untuk masalah pemerkosaan. Tidak bisa, pelaku itu harus diproses hukum, yang kita gunakan juga UU Peradilan anak,” terangnya.

    Namun, lanjut Helena, yang boleh dilakukan dalam penanganan  kasus pencabulan tersebut hanya restitusi. Akan tetapi restitusi juga tidak akan bisa memberhentikan proses penanganan hukum tersebut.

    “Kalau misalnya memang nanti kedepan ada yang meminta restitusi. Tetap itu tidak bisa memberhentikan perkaranya, restitusi akan masuk dalam proses penanganan hukum tersebut,” ujarnya.

    Helena menjelaskan, bahwa Langkah restitusi dapat dilakukan jika disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, akan tetapi proses hukumnya tetap tetap berjalan.

    “Restitusi juga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kalo terkait jumlahnya nanti tergantung kesepakatan, tapi tetap proses hukum tetap berjalan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Syafrudin Targetkan Juara Umum Turnamen Bulutangkis

    Syafrudin Targetkan Juara Umum Turnamen Bulutangkis

    SERANG, BANPOS – Ajang turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup tahun 2022 resmi dilaksanakan pada Senin, 26 September 2022 di GOR Maulana Yusuf (MY) Kota Serang. Perhelatan antar kota dan kabupaten se-Provinsi Banten ini dilakukan selama 5 hari hingga tanggal 30 September 2022.

    Walikota Serang, Syafrudin, menargetkan juara umum dalam ajang turnamen bulutangkis piala Walikota Serang Cup tahun 2022. Pihaknya mengaku optimistis, lantaran sejumlah atletnya lolos pelatnas dan juara internasional. 

    “Target juara umum, soalnya kita kan sudah ada yang juara internasional. Mudah-mudahan target kami tercapai,” ungkapnya, usai membuka kegiatan.

    Ia mengungkapkan, seiring meredanya Covid-19, baik kegiatan masyarakat khususnya olahraga terus berkembang. Salah satunya bulutangkis yang ada di Kota Serang yang pesertanya merupakan atlet dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten.

    “Mudah-mudahan piala Walikota ini bisa melahirkan prestasi-prestasi baru baik di Kota Serang maupun di Kabupaten Kota lain, sehingga bisa mewakili Kabupaten Kota lain untuk tingkat Provinsi Banten dan tingkat selanjutnya baik nasional maupun internasional,” katanya.

    Diketahui, jumlah peserta yang mengikuti turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup 2022 ini berjumlah 369 atlet, antara lain 285 atlet putra dan 84 atlet putri dari 19 Club Se-Provinsi Banten. Para atlet tersebut merupakan putra-putri terbaik daerah kota dan kabupaten se-Provinsi termasuk Kota Serang.

    “Kiprah atlet Kota Serang sendiri alhamdulillah dapat mewakili Provinsi Banten sampai Pelatnas, bahkan sampai internasional. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan prestasi ini dapat dipertahankan,” harapnya.

    Diakhir, Syafrudin berpesan kepada para atlet untuk tetap menjunjung tinggi sportifitas dalam kejuaraan dan bermain dengan fokus dan serius.

    “Saya berharap adik-adik bermain dengan serius, serta tetap junjung tinggi sportifitas, sehingga prestasi-prestasi adik-adik, saudara-saudara menyongsong masa depan yang lebih baik,” tandasnya.

    Sementara itu, Pengprov PBSI Banten, Sudarto Adinagoro, menyampaikan bahwa baru Kota Serang yang melaksanakan turnamen bulutangkis kejuaraan piala Walikota Serang Cup. Oleh sebab itu, ia berharap melalui ajang ini dapat menghasilkan bibit-bibit atlet yang akan dikompetisikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. 

    “Kejuaraan ini juga merupakan ajang evaluasi dan perbaikan dari club-club yang ada di kota serang. Di Banten, baru Kota Serang yang mengadakan event Walikota Cup, sehingga diharapkan club-club akan mendapat pembinaan-pembinaan yang bagus, dan akan dikompetisikan tingkat provinsi dan ke tingkat internasional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, GOR Stadion MY telah dilahirkan 10 atlet yang sudah masuk Pelatnas. Dengan adanya atlet yang sudah masuk Pelatnas ini, serta dilaksanakannya event Walikota Serang Cup, diharapkan dapat melahirkan bibit generasi atlet untuk Pelatnas selanjutnya.

    “Kota Serang memiliki 131 atlet yang siap untuk dibina dan ada 10 club. Atlet Kota Serang juga telah meraih peringkat 3 Indonesia Series di Jogjakarta,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, melalui kejuaraan ini, akan menjadikan semangat untuk para atlet. Kata dia, sang juara sudah dilahirkan namun harus diciptakan. 

    “Oleh karena itu, perlu kerjasama antara orangtua, atlet, pengurus, pemerintahan serta sponsor,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • BUMD Diminta Manfaatkan System Plaform Digital

    BUMD Diminta Manfaatkan System Plaform Digital

    SERANG, BANPOS – BUMD milik pemprov  yang ada  diminta untuk mengembangkan berbagai starup ( perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi) yang terkoneksi dengan system plafom digital. Dengan begitu bakal banyak sector perekonomian yang bisa tumbuh.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten,  Al Muktabar  dalam siaran pers nya usai mendampingi Presiden Jokowi membuka acara startup day di ICE BSD, Serpong, Senin (26/9). Turut hadir dalam acara tersebut Mensesneg, Pratikno. Kemudian Mentri BUMN Erik Tohir, para tamu undangan serta ratusan startup dari berbagai bidang. 

    “BUMD mempunyai peran penting dalam membentuk ekosistem perekonomian di Banten yang berbasis digital. Maka dari itu, saya mendorong efektivitas BUMD saat ini sudah harus terfokus ke dalam plafom digital,” katanya.

    Al Muktabar uga mengungkapkan, untuk kesekian kalinya Provinsi Banten mendapat penghormatan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional. Hal itu tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk pada kegiatan startup day ini. 

    “Ada banyak sekali tadi yang menarik untuk bisa kita terapkan dalam berbagai bidang, mengingat di era saat ini semuanya dituntut untuk melek akan teknologi. Karena dengan itu, semuanya akan lebih cepat dan mempunyai nilai tambah ekonomi,” katanya. 

    Diungkapkan Al Muktabar, dengan semakin pesatnya perkembangan startup di Indonesia, Presiden Jokowi menargetkan ada nilai tambah pendapatan dari sektor ini sebesar Rp4 ribu triliun lebih. Ini angka yang cukup besar, dan Provinsi Banten termasuk daerah yang menjadi harapan berkembangnya startup-starup baru dengan berbagai inovasinya. 

    “Saya juga tadi sedikit menyinggung platform digital pendidikan. Dan ternyata apa yang saya pikirkan itu hari ini nyata terlihat dengan satu implementasi yang luar biasa,” pungkasnya. 

    Al Muktabar mencontohkan, penggunaan startup digital pada sektor usaha ternak ayam. Bagaimana dalam proses pemberian makanannya, pengecekan suhunya serta berbagai elemen lainnya yang berkaitan dengan usaha itu. 

    Kemudian, lanjutnya, ada juga terobosan startup pengolahan plastik agar bisa lebih cepat terurai. Ini sangat bagus sekali untuk kita dorong, mengingat persoalan sampah ini, terutama sampah plastik yang susah terurai sudah menjadi problem dunia. 

    “Bagaimana negara-negara di belahan dunia sana sedang sibuk dengan persoalan sampah plastik, kita justru sudah menemukan solusinya, dan dari Banten pula,” pungkasnya. 

    Karena dengan digitalisasi itu pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital kedepannya akan sangat luar biasa, dan kita harus memanfaatkan itu sebagai satu langkah percepatan untuk ekonomi di Banten dan tentu agregasi tadi juga didiskusikan untuk dia menjadi platform nasional.

    Dihubungi terpisah Dirut PT Agro Banten Mandiri (ABM) Saeful Wijaya mengatakan, pihaknya  menyambut baik apa yang sudah direncanakan oleh Al Muktabar. Pihaknya  sudah melakukan, salah satunya melalui Plaza Banten yang sudah terkoneksi dalam bela pengadaan yang mendapat izin dari LKPP.

    “Plafom digital bela pengadaan pertama di Banten ini sudah bisa diakses secara luas dan sudah banyak digunakan pada transaksi bela pengadaan,” katanya.

    Dikatakan Saeful, sampai tanggal 26 September 2022 ini tercatat sudah ada 601 transaksi dengan nominal besarannya yang mencapai Rp2 miliar. Jika dikalkulasikan dengan transaksi yang tertunda dan transaksi yang dibatalkan, jumlahnya mencapai 909 transaksi dengan nominal Rp5 miliar.

    “Sebagian besar OPD dan Pemda di Banten sudah menggunakan Plaza Banten, karena di situ ada ribuan badan usaha maupun perorangan yang sudah terdaftar, tinggal kita search saja ingin menjadi produk sesuai kebutuhan. Insya Allah semuanya sudah lengkap,” ujarnya.

    Diungkapkan Saeful, banyak keuntungan dengan bertransaksi di pengadaan Plaza Banten. Pertama dalam rangka peningkatan penggunaan produk lokal seperti yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh Presiden Jokowi, selanjutnya biaya adminnya juga sangat kecil dibandingakan dengan plafon digital lainnya. “Biaya administrasi kita hanya 1 persen dari nilai transaksi,” katanya. (RUS/AZM)

     

  • Tumpukan Sampah Menutupi Jalan

    Tumpukan Sampah Menutupi Jalan

    PANDEGLANG, BANPOS-Warga Kadupandak, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, mengeluhkan tumpukan sampah yang menumpuk dan menutupi jalan umum, bahkan sampah yang mengganggu pengguna jalan tersebut menimbulkan bau yang menyengat.

    Pantauan di lokasi, tumpukan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga tersebut menutupi badan jalan dengan lebar 3 meter dan panjang sekitar 20 meter, sehingga membuat warga pengguna kendaraan tidak bisa melintasi jalan tersebut. Bahkan, pejalan kaki pun kesulitan saat akan melintasi jalan tersebut.

    Salah seorang warga, Udan mengatakan, dengan adanya sampah yang menumpuk dan menutupi jalan tersebut merasa terganggu, selain sulit untuk dilalui oleh pejalan kaki, sampah tersebut menimbulkan bau. Penyebab adanya tumpukan sampah tersebut, karena sejak beberapa minggu belum diangkut oleh pemerintah melalui dinas terkait.

    “Saya sering lewat sini, sampah ini menumpuk hampir dua pekan dan belum ada yang membersihkan. Jangankan kendaraan, jalan kaki saja susah. Semoga secepatnya dibersihkan agar jalan ini bisa dilalui masyarakat,” kata Udan kepada wartawan, Senin (26/9).

    Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Pandeglang, Afandi mengatakan, usai menerima laporan dari warga terkait tumpukan sampah, pihaknya akan segera menerjunkan tim untuk mengangkut sampah tersebut.

    “Baru hari ini kita mendapatkan laporan, tapi akan segera menurunkan tim untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut,” katanya.

    Menurutnya, tumpukan sampah tersebut diduga bukan berasal dari warga sekitar. Meskipun begitu, pihaknya menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan karena akan merugikan warga.

    “Saya yakin sampah ini bukan dan warga sekitar, tapi warga yang sengaja membuangnya ke area ini. Tapi kita juga imbau agar masyarakat tidak mengikuti buang sampah sembarangan,” ucapnya.

    Dengan adanya kejadian tersebut, lanjut Afandi, pihaknya akan memasang larangan buang sampah sembarangan dan pihaknya juga akan mengajukan pembuatan bak sampah ke dinas terkait, agar warga setempat bisa membuang sampah ke tempat yang seharusnya.

    “Nanti kita akan pasang larangan buang sampah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, dan menghubungi dinas terkait untuk menyediakan bak sampah,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pendaftar Panwascam Membludak di Kantor Bawaslu

    PANDEGLANG, BANPOS-Hari kelima pendaftaran Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan yang dibuka oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, untuk pemilu 2024, pemohon yang akan mendaftar untuk menjadi peserta Panwascam cukup antusias.

    Pantauan di loket pendaftaran Panwascam di kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, para pemohon yang akan mendaftar datang dari tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Sehingga antrian para pemohon sempat menumpuk di pinggir jalan dekat kantor Bawaslu saat menunggu antrian penyerahan berkas.

    Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, untuk perekrutan Panwascam kali ini antusiasme masyarakat cukup tinggi. Hingga saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 300 orang lebih.

    “Iya, antusiasme warga untuk menjadi Panwascam sangat tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Karena saat ini saja sudah ada ratusan orang yang mendaftar,” kata Ade kepada wartawan di Kantor Bawaslu Pandeglang, Senin (26/9).

    Menurut Ade, dengan tingginya antusiasme masyarakat yang mendaftar sebagai Panwascam, artinya keinginan warga untuk menjadi penyelenggara Pemilu juga tinggi.

    “Minat masyarakat jadi penyelenggara Pemilu ini cukup tinggi. Karena pendaftar sebagai Panwascam kali ini mengalami peningkatan dibanding dengan sebelum-sebelumnya,” terangnya.

    Dijelaskannya, pada tahapan perekrutan Panwascam saat ini, masih dalam tahapan proses penerimaan berkas pemohon, kemudian setelah itu dilakukan seleksi administrasi.

    “Cek fisik kelengkapan berkasnya. Jika belum lengkap akan dikembalikan dan tidak akan mendapatkan nomor pendaftaran. Jika berkasnya dinyatakan lengkap, pendaftar nanti akan diarahkan mengisi google form terkait data dan sebagainya,” jelasnya.

    Adapun untuk kebutuhan Panwascam saat ini, lanjut Ade, Bawaslu Pandeglang membutuhkan sebanyak 105 orang, jadi pada tiap kecamatan itu Panwascam sebanyak tiga orang.

    “Tiap kecamatan kebutuhannya sebanyak 3 orang. Jadi di Pandeglang ada 35 kecamatan, jumlahnya sebanyak 105 orang,” ungkapnya.

    Salah seorang pemohon Panwascam dari salah satu kecamatan di Pandeglang, Azis mengaku, ia mendaftar sebagai Panwascam di wilayahnya di Kecamatan Bojong, karena ia ingin punya pengalaman menjadi penyelenggara Pemilu (Panwascam,red).

    “Iya saya sudah memasukan berkas pendaftarannya, mudah-mudahan bisa lolos dalam seleksi Panwascam ini. Sekarang tinggal nunggu tes oleh panitia penyelenggara,” katanya.(dhe/pbn)

  • BPN Turun Tangan Soal Sengketa Lahan Pasir Ona

    BPN Turun Tangan Soal Sengketa Lahan Pasir Ona

    SERANG, BANPOS –  Lahan sengketa ribuan meter persegi di Pasir Ona Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang dibeli oleh pengembang, A Dimyati mengaku saat pengukuran, disaksikan dan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat.

    Dihubungi melalui telepon genggamnya, A Dimyati, Senin (26/9) menegaskan upaya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) kepada Pemprov Banten dan BPN Lebak sudah sesuai dengan aturan berlaku. Pihaknya, merasa yakin upayanya akan membuahkan hasil. Apalagi, pada saat pengukuran, sesuai prosedur.

    “Insyaallah kita mah, insyaallah kita optimis. Apalagi saat pengukuran semua hadir, termasuk BPN. BPN minta ini-minta itu, datanya,” katanya.

    Ia menjelaskan, proses pembelian lahan pada tahun 2020 lalu tersebut sudah disaksikan oleh aparat desa maupun dengan BPN Lebak. Bahkan pemilik atau penjual menunjukan lahannya sesuai dokumen.

    “Kalau saya sih sesuai dengan data yang ada. Sesuai data yang ada, kita cek ke pihak-pihak terkait,” ujarnya.

    A Dimyati mengaku dalam proses pembelian lahan tersebut sangat hati-hati. Pihaknya mengaku, agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

    “Tinjau lokasi, kalau saya mah, ya itu tadi, saya nggak mau kalau beli tanah bermasalah,” ungkapnya.

    Setelah dilakukan pengecekan dan kesepakatan dengan pemilik tanah, maka proses pembelian dilanjutkan ke lembaga pertanahan negara, BPN.

    “Termasuk BPN. BPN yang mengeluarkan sertifikat. Karena memang ditunjukkan pada pemiliknya,” ujarnya.

    Lahan yang dibelinya saat ini digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi di dekat jantung kota Kabupaten Lebak, Rangkasbitung.

    “Awalnya tanah kosong, nggak ada pembatas, kalau dari saya mah ini kan perumahan subsidi, Royal Green Land,” pungkasnya.

    Kepala Kantor BPN Lebak, Agus Sutrisno melalui pesan tertulis mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari PN Rangkas. Termasuk terkait sertifikat yang dimiliki oleh A Dimyati dan Pemprov Banten.

    “Ya kami menunggu putusan pengadilan terhadap 2 sertifikat tersebut,” katanya singkat.

    Diberitakan sebelumnya, sengketa lahan Balai Pemulihan dan Perlindungan Sosial (BP2S) di Pasir Ona, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang di klaim antara Pemprov Banten dengan pengembang perumahan, A Dimyati telah didaftarkan oleh A Dimyati ke PN Rangkas, Lebak sejak tanggal 24 Januari lalu.

    Dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rkb, A Dimyati mengajukan gugatan perdata dan menunjuk Jimi  Siregar sebagai kuasa hukumnya. Selain Pemprov Banten sebagai tergugat, BPN Lebak, menjadi turut tergugat.

    Sementara dalam petitum primair yang disampaikan penggugat, A Dimyati, meminta majelis hakim pengadilan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan  atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Pemprov Banten).

    Alasanya, lahan yang dimilikinya seluas 5. 050 meter persegi (di klaim Pemprov Banten 6.500 meter persegi) telah memiliki legalitas, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2827/Rangkasbitung Timur, dan diterbitkan oleh BPN Lebak  pada tanggal 21 Oktober tahun 2021.

    Sedangkan sertifikat yang dimiliki Pemprov Banten, Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 7 tahun 1992 atas nama Departemen Sosial Cq, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dianggap cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

    Adapun letak lahan yang diklaim oleh A Dimyati yakni, di Blok Melangbong/Cibungur Pasir, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa, sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H Hasanudin Moch Irsyad, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah H Haeriah.(RUS/PBN)

  • Pemprov Komitmen Tangani Stunting, PKK Ikuti Sekolah Stunting

    Pemprov Komitmen Tangani Stunting, PKK Ikuti Sekolah Stunting

     

    SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk komitmen Tim Penggerak PKK Kota Serang dalam menangani kasus stunting di Kota Serang, seluruh kader PKK mengikuti kelas stunting yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten. Seperti diketahui, lebih dari 1.000 balita di Kota Serang terindikasi berisiko stunting.

    Sekretaris TP PKK Kota Serang, Yani Komarudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat persiapan launching Kelas Stunting bersama dengan Pemprov Banten yang direncanakan launching pada bulan Oktober mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi anak berisiko stunting di sejumlah Kelurahan di Kota Serang.

    “Hari ini (kemarin, red) rapat dengan provinsi yaitu persiapan untuk launching Kelas Stunting dalam rangka penanganan stunting, khususnya di Kota Serang. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menanggulangi stunting di Kota Serang,” ujarnya, Senin (26/9).

    Hadir dalam kesempatan tersebut, setiap Pokja TP PKK Kota serang dari 1 hingga 4, PKK kelurahan dari 18 lokus, dan mahasiswa PLP Kelompok 6 Pendidikan Non Formal Untirta.

    Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa di wilayah Kota Serang, ada 18 lokus stunting di sejumlah kelurahan. Dari 18 lokus tersebut antara lain Kelurahan Cipocok Jaya, Cimuncang, Cipete, Unyur, Curug Manis, Kaligandu, Kemanisan, Cipete, Kota Baru, Sukajaya, Taman Baru, Lopang, Masjid Priayi, Lontar Baru, Terumbu, Warungjaud, Pager Agung dan Teritih.

    “Beresiko stunting dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pertumbuhannya kurang atau tidak normal seperti anak lainnya, faktor lingkungan, kondisi rumah tidak memenuhi persyaratan rumah sehat misalnya tidak ada kamar mandi, itu berisiko stunting,” jelasnya.

    Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemprov Banten, khusus wilayah Kota Serang, dari 1.300-an anak, baru 322 anak terindikasi atau berisiko stunting yang mendaftar di website. Oleh sebab itu, dalam rapat tersebut, TP PKK Kota Serang diminta untuk menggencarkan kembali pendaftaran baik anak berisiko stunting maupun kader pendamping yang akan menangani stunting.

    “Informasi dari provinsi, anak berisiko stunting yang daftar online baru 322 anak. Sementara yang berisiko stunting ada 1.300-an,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov meminta Kota Serang meminta agar menambah pendamping anak berisiko stunting. Sebab, idealnya satu pendamping tersebut membina sebanyak 10 anak.

    “Semua pengurus PKK ikut kelas stunting online, masing-masing pengurus memilih lokasinya. Bebas memilih sesuai lokusnya dan idealnya satu kader pegang (mendampingi) 10 anak berisiko stunting,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Serang, Ade Jumaiyah Syafrudin, mengungkapkan bahwa TP PKK Kota Serang sebetulnya sudah memiliki program penanganan stunting melalui Pokja 4, jauh sebelum santer kasus stunting di Banten. Oleh sebab itu, pihaknya kemudian akan berbagi tugas dengan seluruh pengurus PKK untuk turun ke lapangan dan mendatangi setiap keluarga yang anaknya berisiko stunting.

    “Kami akan berbagi tugas untuk mengunjungi lokasi stunting. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.

    Menurutnya, program pemberian pangan bergizi sebetulnya sudah berjalan melalui pokja 4 yang membidangi kesehatan. Namun, setelah maraknya pemberitaan kasus stunting di Kota Serang, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan berbagai program untuk penanggulangan anak berisiko stunting yang merupakan penerus bangsa.

    “Setiap kita kunjungan atau pertemuan, selalu kita sampaikan perihal stunting. Karena memang merupakan program nasional, sebetulnya dari sebelum gencar stunting kita selalu memberikan makanan bagi anak gizi buruk,” tuturnya.

    Sejauh ini, kata dia, tidak ada kendala yang serius. Hanya saja, era digital, tidak sedikit pengurus PKK yang belum mahir dalam penggunaan gadget sebagai media penyampai informasi melalui sejumlah aplikasi.

    “Kendala di kelurahan tidak semua kader pendamping stunting paham dengan digitalisasi, masih banyak kader yang pegang android, tapi banyak yang tidak paham. Tapi hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan pembinaan melalui lurah dan camat,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Berjuang Hingga Akhir

    Berjuang Hingga Akhir

     

    SERANG, BANPOS – Perserang berhasil memutus periode buruk dalam kompetisi Liga 2 2022/2023. Menjamu PSDS Deli Serdang di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Laskar Singandaru berhasil menang setelah berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.

    Perserang yang menelan dua kekalahan beruntun, bermain dalam tekanan. Boikot dari sejumlah kelompok supporter membuat tribun penonton yang biasa dipadati penonton, kosong dan hanya diisi penonton dari masyarakat umum.

    Namun, Perserang tetap bermain dalam kepercayaan diri tinggi dibawah instruksi pelatih kepala Sabrun Hanafi. Sejak pluit kick off dibunyikan, Egi Melgiansyah cs langsung mengambil inisiatif serangan.

    Baru beberapa menit berjalan, Perserang sudah mendapat peluang. Namun Rudi Foler Towoliu nyaris membuat gol pertama. Namun, tendangannya masih bisa diantisipasi pemain bertahan lawan.

    Namun, Rudi Foler akhirnya benar-benar mencatatkan Namanya di papan skor. Di menit 30, penyerang sayap itu berhasil memanfaatkan kecerobohan penjaga gawang lawan dan mencetak gol pertamanya untuk Perserang. 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

    Setelah gol tercipta, skuad Laskar Singandaru makin bersemangat mencetak gol tambahan. Namun disiplinnya barisan pertahanan lawan membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

    Memasuki babak kedua, PErserang langsung menggantikan dua pemainnya, striker Ronaldo Rubbener Manwa dan bek kanan Hambali digantikan oleh Wiga Brillian Syahputra dan Nasho Ikhul Ibad.

    Keasikan menyerang, Laskar Singandaru justru kebobolan. Tangkapan penjaga gawang Perserang, Rully Destria yang lepas langsung dicocor pemain PSDS, Melcior Leideker Majefat di menit ke-52. Skor 1-1.

    Berusaha mencari kemenangan, PErserang tak mau menyerah menmcari gol tambahan. Sejumlah peluang tercipta, terutama melalui sejumlah bola mati. 

    Dua kali sundulan Idang Novriza Ali nyaris menjadi gol andai tak menyamping di kawang PSDS yang dijaga Muhammad Irfan.

    Di menit 85, sejumlah pemain Perserang memprotes wasit karena menilai pemain bertahan lawan melakukan handsball di kotak penalti. Namun, wasit Angel Febrian Sinaga dari Jakarta tak menggubris protes itu.

    Setelah waktu normal habis, wasit memebrikan tambahan waktu lima menit. PEmain PErserang terus mengurung daerah pertahanan PSDS melalui kedua sayapnya maupun tendangan Wiga Briliian Syahputra.

    Usaha tak kenal Lelah para punggawa Laskar Biru Langit akhirnya terbayar di menit 90+2. Wiga BRiliian Syahputra memanfaatkan sebuah kemelut di daerah pertahanan PSDS dengan sepakan kerasnya yang tak mampu dibendung kipper PSDS. 2-1 untuk keunggulan Perserang.

    Hingga wasit meniupkan pluit Panjang, Perserang akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini juga menghapus dahaga kemenangan para pendukung Perserang.

    “Kemenangan ini kami persembahkan untuk supporter dan seluruh masyarakat Serang yang terus mendukung kami dengan berbagai cara. Apapun bentuk dukungan yang diberikan, menjadi motivasi kami untuk meraih kemenangan,” kata pelatih Perserang, Sabrun Hanafi dalam jumpa pers usai pertandingan.

    Sabrun juga memuji anak asuhnya yang tetap percaya dan berjuang hingga akhir demi meraih kemenangan. Menurutnya, ini membuktikan mental para pemain Perserang layak untuk memenangkan pertandingan ini.

    “Pemain ingin membuktikan kepada para pendukungnya kalua mereka layak mengenakan seragam Perserang. Sehingga mereka berjuang mati-matian hingga pertandingan berakhir,” kata Sabrun.

    Sementara, pemain Perserang, Idang Novriza Ali juga mengaku bersyukur bisa menghentikan rangkaian hasil buruk yang diraih sebelumnya. Menurutnya, para pemain memang sudah bertekad untuk mati-matian tampil sebaik mungkin di kompetisi Liga 2 yang tersisa.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil yang kita harapkan. Para pemain juga senang dengan hasil ini dan tentu akan menjadi pelecut bagi para pemain untuk tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya,” pungkas Idang.

    Sementara, pelatih PSDS Deli Serdang, Susanto menyesalkan kekalahan yang tercipta melalui gol di menit-menit akhir. MEnurutnya, para pemain PSDS kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir sehingga gawangnya dibobol Perserang.

    “Sepakbola itu bukan sekedar 90 menit, tetapi sampai wasit meniupkan pluit akhir pertandingan. Kalau satu detik saja kita lengah, maka perjuangan kita sepanjang pertandingan bisa menjadi sia-sia,” kata Susanto.(ENK)

     

  • BIS Beban APBD

    BIS Beban APBD

    SERANG BANPOS – Pembiayaan perawatan Banten International Stadium (BIS)  yang akan menggunakan dana APBD, ditentang keras oleh DPRD. Alasanya, jangan sampai ada beban  lagi yang ditanggung dari uang rakyat untuk stadion tersebut.

    Anggota Komisi V DPRD Banten, Gembong R Sumedi dihubungi melalui pesan tertulisnya, Senin (26/9) mengungkapkan, pemprov jangan lagi mengeluarkan dana sepeserpun untuk biaya BIS.

    “Pemprov sudah besar mengeluarkan dana untuk pembangunannya, jangan lagi keluar banyak untuk pemeliharaannya,” katanya.
    Ia menjelaskan, jika perawatan dan pengelolaan itu diserahkan kepada pihak ketiga, Pemprov Banten akan mendapatkan kompensasi dari itu. “Pemeliharaan stadion menjadi terjaga dan semoga prestasi sepakbola Banten bisa terangkat,” jelasnya.

    Gembong juga menolak jika perawatan BIS itu diserahkan kepada BUMD. Hal itu mengingat BUMD yang ada saat ini belum optimal dan mumpuni untuk mengelola BIS. Sehingga nanti dikhawatirkan bukan untung yang didapat, melainkan  buntung atau rugi.
    “Iya (jangan jadi beban APBD) kalau diserahkan ke BUMD,” imbuhnya.

    Untuk itu, tambahnya, dirinya mendorong agar pemprov, segera pro aktif dari sekarang  dengan mencari pihak ketiga yang mumpuni mengelola BIS itu. Jika dimungkinkan, karena ini pertama kali, diberikan discount rate untuk biaya kompensasinya. “Minimal Pemprov nggak keluar untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

    Terpisah Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mencari formula yang tepat untuk mengelola BIS, apakah nanti dibentuk semacam UPT atau diserahkan kepada pihak ketiga. Semua itu masih dalam proses penjajakan.

    “Apabila nanti memang sudah terdapat dan terjadi sebuah kesepakatan dari pola-pola itu, maka akan segera dilakukan kesepakatan,” katanya.

    Al  Muktabar juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Pemuda Olahraga, PSSI dan KONI terkait dengan perawatan dan pengelolaan BIS. Banyak pembicaraan yang sudah didiskusikan, termasuk infrastruktur jalan penunjang yang harus disiapkan juga agar berjalan maksimal.

    “Kita akan carikan pola perawatan dan pengelolaan agar produktif, efisien, transparan, akuntabel,” katanya.

    Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banten, M Rahmat Rogianto mengatakan, saat ini stadion belum bisa digunakan karena menunggu masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor, setelah itu barus bisa manfaatkan secara optimal.

    “Pemanfaatannya akan kita bicarakan lagi dengan beberapa OPD terkait, sesuai dengan aturan yang ada. Karena memang, penggunaan stadion itu tidak hanya melibatkan DPRKP saja, tetapi ada juga OPD lainnya,”katanya.

    Pembangunan stadion yang menghabiskan anggaran sebesar Rp874 miliar memakan biaya perawatan yang tidak sedikit. Berdiri di atas lahan kawasan sport center seluas 60 hektar dengan luas bangunan 78.116 meter persegi dan terdiri dari lima lantai di Kecamatan Curug, Kota Serang itu ditaksir besaran perawatannya mencapai Rp750 juta dalam satu tahun.

    “Perhitungan kita segitu, bukan Rp500 juta. Makanya sekarang sedang kita coba, nyampe nggak anggarannya segitu,” imbuhnya.(RUS/PBN)