Penulis: Gina Maslahat

  • MARI PASANG BENDERA

    MARI PASANG BENDERA

    JELANG Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78, para pedagang bendera merah putih dan aksesoris lainnya mulai menjamur di seantero negeri ini. Ada yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar.

    Meski sudah banyak yang menjual, tapi tidak sedikit pula warga yang enggan atau memang lupa untuk memasang bendera baik di rumah maupun di tempat umum lainnya. Padahal, di momen peringatan kemerdekaan ini bendera menjadi salah satu ungkapan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia.

    Tak perlu yang banyak ataupun yang mahal. Cukup satu atau dua bendera terpasang mungkin sudah menjadikan semangat kebangsaan kita bangkit. Terlebih lagi untuk mengisi kemerdekaan ini harus juga disertai kecintaan kepada tanah air indonesia. Salah satuya dengan memasang bendera.

    Jika kita melihat negeri jiran kita, yakni di Malaysia misalnya. Sepanjang tahun warganya selalu memasang bendera, baik di tempat tinggal, perkantoran bahkan di sepanjang jalan. Baik bendera bandar atau kotanya dan negara bagiannya maupun bendera nasional malaysia. Bendera-bendera tersebut berjejer rapih di setiap sudut kota. Bahkan, bendera tetap berkibar di kamar-kamar apartemen atau tempat tinggal warga Malaysia.

    Nah, inilah kira-kira yang membedakan Indonesia dan negara tetangga. Jika kita berada di negara tersebut rasa kebangsaan warganya terhadap bendera sangat luar biasa. Bisa kita jumpai di setiap sudut tempat.

    Sehingga, jika dalam perjalanan kita tertidur dalam kendaraan. Saat kita terbangun dan melihat ke luar kendaraan kita sudah tau sedang berada di mana. Karena benderanya ada dimana-mana. Bukan hanya saat momen kemerdekaan mereka saja, tapi memang sepanjang tahunnya begitu.

    Nah, kini sudah saatnya kita juga bisa lebih mencintai negara ini dengan meluangkan sedikit waktu dengan memasang bendera. Walau dengan memasang bendera kecil di kendaraan kita masing-masing rasanya sudah cukup, apalagi kalau sampai memasang bendera di rumah kita masing-masing. (*)

  • Virgojanti Janji Hadiri Rapat Perampingan SOTK

    Virgojanti Janji Hadiri Rapat Perampingan SOTK

    SERANG, BANPOS – Pj Sekda Banten Virgojanti yang mangkir dari undangan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengaku akan memenuhi undangan, jika kembali diminta untuk datang. Bahkan pemenuhan itu sudah mendapatkan persetujuan langsung dari Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Ditemui di Pendopo Gubernur KP3B, Curug Kota Serang malam (2/8) Al Muktabar menjelaskan, ketidakhadiran Virgojanti pada saat undangan Pansus Raperda Perampingan SOTK, dikarenakan ada agenda kegiatan di Kabupaten Lebak. “Karena ada acara kegiatan di sana (di hari yang sama dengan undangan Pansus). Kalau memang nanti ada undangan saya atau ke Bu Sekda (Virgojanti, red) pasti datang,” kata Al Muktabar.

    Ia menjelaskan, adanya rencana perampingan SOTK yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus di DPRD tak lain dan tak bukan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang Pj Gubernur Banten. “Penyesuaian kebutuhan organisasi itu mah, perampingan SOTK. Itu ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, salah satunya penyesuaian organisasi,” imbuhnya.

    Dengan adanya reformasi birokrasi ke depan, diharapkan kata Al Muktabar pelayanan di Pemprov Banten lebih baik lagi, termasuk dengan penghematan anggaran.

    “Reformasi birokrasi ini menghemat struktur, kaya fungsi, sebagai kewajiban saya, saya menawarkan itu ke DPRD. Apalagi pembiayaan pegawai sesuai aturan dari pemerintah pusat tidak boleh 30 persen,” ujarnya.

    Meski berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dengan cara perampingan SOTK, Al Muktabar mengaku kebijakan selanjutnya ada di DPRD.
    “Arenanya ada di Ibu dan Bapak di dewan. Kalau diperbaiki, kurang substansi kita perbaiki. Saya kan tidak sempurna. Tapi saya sudah menjalankan fungsi-fungsi yang memang diperuntukan bagi efisiensi, untuk kemudahan layanan,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Virgojanti mengaku pihaknya akan memenuhi panggilan Pansus di DPRD Banten, jika diminta untuk datang.

    “Kalau sekarang belum ada undangan. Kalau ada pasti saya datang. Karena waktu itu saya ada kegiatan di Lebak,” jelas Virgo.

    Diberitakan sebelumnya, Virgojanti mangkir dari undangan resmi Pansus Perampingan SOTK disebabkan adanya pembatasan kewenangan yang diperintahkan oleh Al Muktabar. “Gimana Pj Sekda Banten bisa dan mau memenuhi undangan Pansus Raperda Perampingan SOTK, lah wong di SK tentang Pj Sekda Banten Virgojanti, kewenangan kepegawaian itu tidak diperbolehkan. Perampingan SOTK ini kan membahas kepegawaian juga,” kata salah seorang sumber di KP3B yang enggan disebutkan namanya.(RUS/PBN)

  • Upacara Seren Taun di Lebak Jangan Dinodai Budaya Luar

    Upacara Seren Taun di Lebak Jangan Dinodai Budaya Luar

    LEBAK, BANPOS – Kasepuhan Adat Banten kidul sebagai kelompok masyarakat adat yang tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, memiliki kebiasaan yang masih mempertahankan nilai-nilai kehidupan budaya peninggalan leluhur yang dimandatkan pada kasepuhan adat.

    Keberadaan kasepuhan adat, khususnya di Banten Kidul, sekarang melingkup beberapa desa tradisional dan semi tradisional. Masyarakatnya masih mengakui kepemimpinan adat setempat.

    Salah satu ritual adat tahunan Kasepuhan yang selalu menarik minat masyarakat adalah upacara Seren Taun, yang punya makna pernyataan syukur warga atas keberhasilan hasil panen padi.

    Sementara, dalam pandangan aktivis pemerhati budaya di Lebak Selatan, Rustandi, pada praktiknya upacara Seren Taun ini kerap selalu diisi dengan kegiatan yang kurang sejalan dengan adat kasepuhan, di antaranya mengundang grup musik yang berbau budaya luar.

    “Harusnya acara Seren Taun itu kan bagian dari rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang maha Esa. Selain itu Seren Taun juga sebagai bagian dari tradisi dan adat budaya yang harus dikenalkan kepada generasi muda, bukan malah mengundang akulturasi budaya, yaitu budaya barat dengan budaya kita, sehingga esensi dari Seren Taun itu tidak tercapai,” jelas Rustandi.

    Dikatannya, percampuran antar kebudayaan boleh saja dilakukan, asalkan kebudayaan tersebut beririsan dengan kebudayaan lokal nusantara. “Misalkan dalam acara seren taun menampilkan kebudayaan dari Kalimantan, dari Papua, Sulawesi atau bahkan dari luar negeri yang memang ada keterkaitan dengan adat istiadat dan seni budaya tatar Sunda,” ungkap Rustandi.

    Oleh karenanya, dalam proses acara Seren Taun juga sekiranya para pemangku adat melibatkan anak-anak sekolah mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi.

    “Ini juga harus melibatkan kaum generasi muda, sehingga proses sakral di acara tersebut dapat mereka ikuti dan mereka bisa memetik pelajaran dari proses tersebut. Dan mereka selain paham juga akan terus menjaga khasanah budaya leluhur ini,” terangnya.

    Begitupun dam memandang momen Seren Taun, karena acara yang dilaksanakan rutin setiap tahun itu harus bersih dari berbagai kepentingan profit,

    “Intinya acara sakral apapun itu jangan dijadikan ajang kepentingan, semisal penggalangan proposal, atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang punya kepentingan secara politis. Dalam hal ini saya berharap, semoga kita semua bisa menjaga adat budaya serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita ditengah arus modernisasi dan globalisasi dalam keterbukaan informasi yang semakin cepat berkembang. Mari kita jaga tradisi leluhur ini untuk warisan pada generasi nanti,” tandasnya. (WDO)

  • Lapas Rangkasbitung Gelar Donor Darah

    Lapas Rangkasbitung Gelar Donor Darah

    DALAM rangka memperingati Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-78, Lapas kelas III Rangkasbitung Kanwil Kemenkumham Banten bekerja sama dengan PMI Kabupaten Lebak, melaksanakan kegiatan donor darah yang bertempat di aula Lapas Rangkasbitung, Rabu (2/8).

    “Kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 tahun, yang mana seluruh petugas Lapas Rangkasbitung kita libatkan untuk melakukan donor darah,” ujar Kalapas Rangkasbitung, Suriyanta Leonardo Situmorang.

    Kegiatan ini diikuti oleh Kalapas Rangkasbitung, di dampingi Pejabat Struktural dan Jajaran pegawai Lapas Rangkasbitung.

    Sebelum dilakukan donor darah, peserta terlebih dahulu harus mengisi data yang telah disediakan oleh petugas dari PMI, dilanjutkan dengan uji skrining kesehatan.

    Apabila seluruh tahapan dinyatakan layak, maka peserta dapat mendonorkan darahnya.

    Suriyanta pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Pegawai Lapas Rangkasbitung yang mengikuti kegiatan donor darah, karena ini sebagai salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat dan bhakti terhadap nusa dan bangsa.

    “Kita petugas Pemasyarakatan tidak hanya terfokus memberikan pelayanan Pemasyarakatan saja, namun harus mampu berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk bhakti sosial dan kegiatan kepedulian kepada masyarakat lainnya seperti kegiatan donor darah kali ini karena setetes darah anda, nyawa bagi sesama,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pemprov Bentuk Desa Tangguh Bencana

    Pemprov Bentuk Desa Tangguh Bencana

    SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk upaya mitigas bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, Pemprov Banten membentuk Desa Tangguh Bencana di Provinsi Banten.

    “Ini adalah satu ikhtiar kita untuk bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada Rabu (2/8).

    Dalam pelaksanaannya nanti, diharapkan desa-desa tangguh yang dibentuk dapat saling bersinergi bahkan dengan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi bencana yang terjadi.

    “Kita ingin ada promotif untuk saling mengingatkan. Nah momen kita hari ini adalah bagian dari kita saling mengingatkan, termasuk bila mungkin ada kerjasama antar desa, kerjasama antar daerah sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu kita sudah siap,” ujar Al.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Banten Fitron yang juga turut hadir dalam acara itu mengatakan dalam konteks mitigasi, pembentukan desa tangguh bencana itu menjadi penting.

    Sebab, jika masyarakat di desa sudah memiliki kesiapan dalam sistem dan mekanisme penanggulangan bencana, maka mitigasi dan penanganan bencana di suatu daerah akan menjadi mudah untuk dilakukan.

    “Gerakan menuju desa tangguh ini menjadi penting, karena kalau elemen terdepan di masyarakat sudah punya ketangguhan. Ketangguhan itukan ketangguhan SDM nya, sistemnya, jadi orangnya siap sistemnya dibuat. Jadi ketika bencana terjadi, koordinasi pasti jalan,” katanya.

    Di samping itu politisi partai Golkar itu berharap, nantinya setelah dibentuk desa tangguh bencana, selain memiliki keterampilan dalam melakukan upaya mitigasi dan menanggulangi bencana, mindset mereka pun terbentuk sebagai masyarakat yang tangguh.

    Sebab, menurut Fitron, banyak dari masyarakat meski bukan menjadi korban terdampak bencana, mindset mereka justru menjadikan mereka sebagai pihak yang perlu disantuni.

    “Seharusnya bencana itu terjadi mereka sudah siap. Kan lebih baik kalau bencana terjadi warga masyarakat di situ tidak menempatkan diri jadi korban. Tapi kalau sudah tangguh mereka secara partisipatif, secara mandiri bisa mengurangi resikonya,” imbuhnya.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Nana Suryana menjelaskan, pembentukan ini tidak dilakukan hanya sebagai kegiatan seremonial belaka.

    Nana mengatakan bahwa selepas ini, nantinya BPBD Banten akan intens melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan desa tangguh bencana.

    “Setelah dibentuk kelembagaan ini tidak hanya sampai di situ, jadi benar-benar nanti diimplementasikan. Kemudian setelah terbentuk desa tangguh bencana, diharapkan ini nanti kita sampai kepada masyarakat,”

    “Dan ini akan kita terus lakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan masyarakat tanggap bencana,” tandasnya. (MG-01/AZM)

  • Belasan Pencuri dan Penadah di Lebak Dibekuk Polisi

    Belasan Pencuri dan Penadah di Lebak Dibekuk Polisi

    LEBAK, BANPOS – Belasan tersangka Tindak Pidana Curat, Curas dan Curanmor berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Lebak. Para tersangka itu terdiri atas para pelaku pencurian dan juga para penadah hasil curian.

    Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Lebak Polda Banten, AKBP Suyono, didampingi Kasat Reskrim Polres Lebak, Kasihumas Polres Lebak, Kanit 1 Krimum Sat Reskrim Polres Lebak, Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Lebak, Rabu (2/8).

    AKBP Suyono mengatakan, selama dua Minggu jajaran Satreskrim Polres Lebak Polda Banten telah berhasil mengungkap sejumlah kasus C3 di wilayah hukum Polres Lebak.

    “Ada 13 pelaku dan 20 unit sepeda motor hasil curian beserta barang bukti lainnya yang diduga digunakan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan,” ujarnya kepada awak media.

    Adapun barang bukti lainnya yang diduga digunakan untuk beraksi yakni satu unit handphone, dua batang linggis yang berukuran 45 cm, lima gagang kunci letter T, 17 mata lunci letter T yang sudah di rakit dengan berbagai macam bentuk, satu batang obeng kecil, satu batang besi engsel jendela, dan satu dusbox handphone samsung A24.

    Sementara itu, tersangka yang berhasil diamankan yakni sebanyak 13 orang berinisial SA (22), AK (39), HK (41), SK (25), MS (28), FA (23), JA (22), AF (25), AMF (25), DJ (41), KJ (29), SR (22), JA (22). Dari 13 tersangka, tiga diantaranya merupakan penadah.

    “Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang merasa pernah kehilangan sepeda motor, bisa datang dan mengecek dengan membawa barang bukti surat kepemilikan kendaraan, nanti akan kita serahkan dan tidak dipungut biaya,” tandasnya.

    Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi, memaparkan bahwa modus operandi para pelaku yang diamankan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut di antaranya mencongkel jendela atau pintu rumah dan merusak setop kontak kendaraan menggunakan kunci T.

    “Untuk berbagai jenis kendaraan R2 yang diamankan, para pelaku menjual ke penadah sebesar Rp2 juta sampai dengan Rp4 juta,” terangnya.

    Para tersangka itu pun menurutnya, diancam pidana penjara selama empat dan tujuh tahun.

    “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kasus pencurian pemberatan dikenakan Pasal 363 KUH-Pidana dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun. Untuk kasus penadahan dikenakan Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjaran selama empat tahun,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Kejati Banten Belum Kembalikan Uang Sitaan

    Kejati Banten Belum Kembalikan Uang Sitaan

    SERANG, BANPOS – Barang bukti uang sebesar Rp5,982 miliar yang disita oleh Kejati Banten berkaitan dengan kasus penggelapan penerimaan PKB dan BBNKB SAMSAT Kelapa Dua Tangerang, hingga kini belum menuai kejelasan perihal pengembalian kepada Kas Umum Daerah Pemprov Banten.

    Diketahui, berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten Tahun 2022 yang dikutip oleh BANPOS, Kejati telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sebesar Rp5,982 miliar dari Kas Umum Daerah Pemprov Banten pada 06 Juni 2022 lalu berdasarkan surat nomor B-861/M.6.5/Fb.1/05/2022 yang ditujukan kepada BPKAD Provinsi Banten.

    Saat dikonfirmasi, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti tidak menampik soal ada penyitaan uang dari kas daerah oleh Kejati Banten. Ia menjelaskan, meski begitu uang tersebut masih tercatat dalam Kas Daerah Pemprov Banten.

    Hanya saja, hingga kini, dirinya masih belum bisa memastikan kapan uang tersebut akan dikembalikan oleh Kejati ke Kas Daerah Pemprov Banten.

    Pihaknya mengaku, masih menunggu proses hasil putusan pengadilan berkaitan dengan kasus penggelapan tersebut.

    “Itu sampai dengan sekarang kan harus menunggu inkrah mereka. Dari hasil itu kapan akan dikembalikan. Tetapi di catatan kita yang Rp5,9 itu masih tercatat menjadi kas nya Pemprov,”

    “Soal masalah pengembalian, nanti tinggal menunggu proses pengembalian itu,” kata Rina.

    Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten M Tranggono menjelaskan, terkait masalah penyitaan tersebut, pihaknya masih terus melakukan diskusi dengan pihak Kejaksaan perihal masalah waktu pengembalian uang tersebut.

    Sedangkan terkait kerugian daerah akibat dari kasus penggelapan penerimaan itu, mantan Pj Sekda Provinsi Banten itu pun mengaku bahwa Inspektorat masih terus berupaya untuk melakukan penagihan terhadap para terdakwa.

    “Masih berproses itu, kita terus berupaya menagih,” kata Tranggono.

    Dalam kasus penggelapan pendapatan di SAMSAT Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, para terdakwa dianggap telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar.

    Kemudian akibat perbuatannya itu, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, para terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp1,199 miliar.

    Diketahui, para terdakwa dalam kasus tersebut di antaranya adalah insial B eks tenaga kontrak kantor UPT PPD SAMSAT Ciledug, Z eks PNS Bapenda Banten, MBI eks honorer UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua, dan AP eks PNS UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua.

    Pemerintah Provinsi Banten telah mencatat uang yang disita sebesar Rp 5,982 miliar tersebut pada neraca tahun 2022 dengan mendebet akun aset lainnya dan mengkredit akun kas di kas daerah.

    Namun atas sisa kerugian sebesar Rp 4,829 miliar belum dicatat oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam laporan keuangannya. (MG-01/AZM)

  • Pimpinan Gerindra Lebak Dirombak

    Pimpinan Gerindra Lebak Dirombak

    LEBAK, BANPOS — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), keputusan berani dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dengan melakukan perombakan terhadap struktur pimpinan DPC Partai Gerindra Lebak.

    Adalah Ade Hidayat yang merupakan Ketua DPC serta Eko Prihadiono yang merupakan Sekretaris DPC, digantikan oleh Bambang dan Zaenal Faozi. Bambang ditunjuk sebagai Ketua DPC, sedangkan Zaenal Faozi yang akrab disapa Haji Eeng ditunjuk menjadi Sekretaris DPC.

    Ade Hidayat saat dikonfirmasi, tidak membantah kabar pergantian dirinya menjelang pemilu 2024. Namun demikian, dirinya belum bisa memberikan keterangan secara rinci, karena sampai saat ini dirinya belum menerima arahan terkait pergantian tersebut.

    “Ya kabarnya begitu. Saya belum dapat arahan lanjutan dari DPD (Gerindra Banten),” ujarnya, Rabu (2/8).

    Dihubungi terpisah, Bambang pun membenarkan bahwa dirinya ditunjuk DPP Gerindra menjadi Ketua DPC Gerindra Lebak, menggantikan Ade Hidayat yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Banten. Ia pun menyebut, pengukuhan terhadap dirinya bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.

    “Iya, Insya Allah Senin 7 Agustus 2023 mendatang dilaksanakan pengukuhan,” ucap Bambang yang kini menjabat Anggota DPRD Lebak.

    Ia juga membenarkan bahwa posisi Sekretaris DPC Gerindra Lebak Eko Prihadiono, digantikan politisi senior Gerindra Zaenal Faozi. “Untuk posisi Sekretaris Haji Eeng (Zaenal Faozi),” katanya.

    Bambang mengaku, dirinya akan melanjutkan program kerja partai yang telah disusun oleh kepengurusan sebelumnya. Termasuk, melakukan konsolidasi di internal partai dan menyiapkan pemenangan Pemilu Serentak 2024.

    “Targetnya menang di Pileg dan Pilpres 2024. Dengan kerja sama semua pengurus dan dukungan kader serta simpatisan di 28 kecamatan, kami yakin Gerindra akan kembali meraih kemenangan di Lebak,” tandasnya. (DZH/BNN)

  • Mudahkan Pelayanan Kelistrikan, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Download Aplikasi PLN Mobile

    Mudahkan Pelayanan Kelistrikan, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Download Aplikasi PLN Mobile

    LEBAK, BANPOS – Apresiasi terhadap layanan PLN yang semakin mudah menjangkau masyarakat diungkapkan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia, saat Acara Senam Bersama PLN Mobile Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan PLN di Alun-alun Rangkasbitung, Lebak Banten (30/07). Menurutnya saat ini PLN semakin mengedepankan digitalisasi dalam melayani masyarakat.

    “Pemerintah Kabupaten Lebak, mengapresiasi langkah PLN dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memudahkan masyarakat Lebak untuk mengakses layanan kelistrikan, baik dalam pembayaran listrik, pembelian token, pemasangan baru listrik, dan juga untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat terkait gangguan kelistrikan,” ujar Iti Octavia.

    Membuktikan kemudahan layanan PLN Mobile kepada masyarakat Lebak, Iti Octavia juga menunjukan cara mengunduh aplikasi tersebut saat memberikan sambutan di depan warga Lebak.

    “Untuk mendapatkan kemudahan layanan kelistrikan tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor PLN, tinggal buka saja handphone bapak/ibu lalu download aplikasi PLN Mobile. Dalam aplikasi itu ada semua layanan kelistrikan, lengkap semua menu-menunya, silakan masyarakat Lebak di-klik menunya disesuaikan dengan kebutuhan, nanti petugas PLN bisa langsung datang ke rumah,” jelas Iti.

    Sejalan dengan itu, General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis menjelaskan bahwa saat ini aplikasi PLN Mobile semakin diminati oleh masyarakat, khususnya di seluruh Banten sendiri apllikasi PLN Mobile telah di unduh oleh lebih dari 3,3 juta masyarakat Banten.

    “Layanan PLN kini telah terintegrasi di aplikasi PLN Mobile, bahkan SPKLU yang baru saja telah diresmikan di Lebak juga dapat kita akses lokasinya melalui aplikasi. Jika masyarakat ingin mengisi daya kendaraan listrik bisa melalui fitur Electric Vehicle di aplikasi PLN Mobile,” tutur Abdul Mukhlis.

    Masyarakat dapat menikmati pelayanan kelistrikan melalui satu genggaman dengan mengunduh aplikasi PLN Mobile, seperti pasang baru, tambah daya, pengaduan, pembelian token listrik, pembayaran rekening listrik, hingga layanan internet melalui iconnet, perbaikan instalasi, termasuk layanan Stasiun Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan marketplace. (*)

  • Pramuka Untirta Ajak Masyarakat Kasemen Peduli Stunting

    Pramuka Untirta Ajak Masyarakat Kasemen Peduli Stunting

    SERANG, BANPOS – Stunting masih menjadi salah satu permasalahan yang menghantui anak-anak Indonesia. Masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia karena berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

    Pramuka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengadakan sosialisasi pentingnya mencegah stunting di masyarakat. Acara tersebut dilaksanakan di lingkungan Jabang Bayi, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
    Sosialisasi tersebut diadakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak-anak. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pola makan sehat serta gaya hidup yang mendukung pertumbuhan optimal anak.

    Selain itu, pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Presiden Indonesia Joko Widodo mengintruksikan bahwa di tahun 2024 angka stunting harus turun sampai 14 persen. Di tahun 2019 angkat stunting di Indonesia mencapai 24,5 persen dan pada tahun 2023 sedang mencapai 20,5 persen.

    Pemateri sosialisasi pentingnya mencegah stunting , Rizki Maulana menyampaikan bahwa dalam upaya mencegah stunting, orang tua perlu untuk diberikan pemahaman terkait gizi yang dibutuhkan anak.

    “Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak, perlu adanya pemahaman lebih dulu dari orang tua tentang gizi anak yang harus dipenuhi,” ujarnya, Senin (31/7).

    Dirinya juga mengungkapkan bahwa selain orang tua, para remaja pun perlu untuk ikut berkontribusi dalam langkah penanggulangan dan pencegahan stunting.

    “Ini salah satu peran kita sebagai remaja dan orang tua yang memiliki anak. Karena makanan apa dan kandungan apa yang ada pada makanan yang dimakan anak, itu yang akan memperngaruhi kondisi anak dimasa yang akan datang,” ungkapnya.

    Rizki menyampaikan ciri-ciri stunting dan beberapa faktor penyebab terjadinya stunting. Dimana ciri-ciri dari stunting adalah tinggi badan anak yang seusianya lebih pendek daripada anak yang lain. Stunting ini tidak ditentukan oleh genetik, faktor penentunya adalah asupan gizi, pola asuh, dan juga sanitasi atau kamar mandi harus terawat.

    “Orang yang stunting sudah pasti pendek, tapi orang yang pendek belum tentu stunting. Penyebab stunting ada tiga yaitu sub optimal parenting (pola asuh), sub optimal health (fasilitas kesehatan) dan sub optimal nutrition (pemenuhan gizi),” ucapnya.

    Kemudian, Ketua Dewan Racana Pramuka Untirta, Siti Nurasiah turut memberikan tanggapan bahwa sosialisasi stunting merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah dan juga sebagai kepedulian pramuka untirta dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak.
    “Selain mendukung program pemerintah tentang berjuang bersama menekan angka stunting, kami juga berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah stunting serta langkah-langkah pencegahannya,” ungkapnya.

    Dirinya juga menjelaskan, dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengedukasi orang tua dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang, perawatan kesehatan anak, dan pola asuh yang baik guna mencegah terjadinya stunting pada anak-anak.

    “Dengan begitu, semoga angka stunting dapat berkurang dan anak-anak bisa tumbuh secara sehat dan optimal,” jelasnya. (CR-01/AZM)