BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Paskibraka Pandeglang Dapatkan Kadeudeuh

    Paskibraka Pandeglang Dapatkan Kadeudeuh

    PANDEGLANG, BANPOS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat memberikan kadedeuh kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Pandeglang di Aula Wisma PKPRI Majasari Pandeglang, Kamis (18/8).

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, pemberian kadedeuh tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah kepada anggota Paskibra atas kinerja dan kesuksesan para Paskibraka Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugasnya saat ucapara pengibaran dan penurunan bendera merah putih memperingati HUT RI ke-77.

    “Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota Paskibra, tim pelatih dan instruktur serta semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membina Paskibra,“ kata Taufik.

    Menurutnya, kegiatan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih berjalan dengan lancer. Tentunya hal tersebut berkat peran para Paskibra, sehingga pemerintah daerah patut memberikan apresiasi.

    “Kepada adik-adik Paskibra teruslah belajar dengan tekun, tetap semangat dan terus tingkatkan kedisiplinan. Sehingga pada suatu saat nanti, adik-adik akan berhasil menggapai masa depan yang cerah bermanfaat bagi bangsa dan negara,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua PPI Kabupaten Pandeglang, Ahmad Badri Setia Permana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Pandeglang.

    “Kami haturkan terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama kepada Ibu Bupati selaku Pembina Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan kadedeuh kepada para anggota Paskibra tahun 2022, tentu saja ini dijadikan motivasi bagi kami untuk lebih baik lagi kedepanya,“ ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Sampah Liar di Kasemen Jadi Perhatian

    Sampah Liar di Kasemen Jadi Perhatian

     

    SERANG, BANPOS – Sampah menumpuk di masyarakat dan sampah liar di Kecamatan Kasemen menjadi perhatian serius untuk segera ditangani. Banyaknya sampah liar tersebut membuat Kecamatan Kasemen diklaim sebagai wilayah kumuh.

    Demikian disampaikan Camat Kasemen, Ahmad Nuri, dalam waktu dekat ini. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mendorong program penanggulangan sampah yang berfokus pada tiga kajian.

    “Kita bukan bicara sampah liar saja, tapi sampah yang menumpuk di masyarakat juga harus menjadi perhatian kalau memang Kota Serang ini menginginkan ada perubahan dalam pengolahan sampah,” ungkapnya, Kamis (17/8). 

    Dari 3 fokus kajian, yang pertama pihaknya mendorong kesadaran publik dengan terus mengkampanyekan menjaga kebersihan di masyarakat. Sebab, setelah dilakukan identifikasi dan analisa, masyarakat Kasemen harus didorong oleh sosialisasi yang lebih masif melalui alim ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat.

    “Persepsi masyarakat, Kasemen ini kumuh dan banyak sampah. Setelah ditelusuri ada beberapa kelurahan yang sudah menemukan kesadaran totalitas untuk buang sampah,” katanya.

    Fokus kedua program penanggulangan sampah menurut Nuri yaitu melakukan tindakan sebagai pemerintah dengan terus berkolaborasi bersama stakeholder. Gebrakan ini dilakukan di masyarakat, baik menggandeng instansi vertikal maupun horizontal hingha ormas

    “Agar masyarakat itu sadar betul bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari pada iman. Menjaga kebersihan juga adalah perintah agama juga untuk menjaga kesehatan,” tuturnya.

    Untuk menekan pembuangan sampah sembarangan, pihaknya berupaya menginstruksikan sampai ke tingkat RT RW, agar memberikan laporan apabila masih ada sampah yang menumpuk di masyarakat. Agar selanjutnya dilakukan aksi membuang sampah menumpuk tersebut dengan melakukan kerjasama dengan DLH.

    “Karena sesungguhnya sampah ini adalah kewenangan dinas LH. Hanya kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab struktural kepada masyarakat dan tanggung jawab sosial kita juga ikut melakukan gerakan yang masif ini,” terangnya. 

    Ia mengaku pernah memohon Walikota serta jajaran agar ada pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari Kota Serang kepada Camat. Hal itu agar pihaknya mengetahui secara rinci kebutuhan untuk mengelola sampah lebih cepat. 

    “Kalau misalnya armadanya di kasih ke kita (Kecamatan), anggarannya dikasih ke kita, terus tenaganya kasih ke kita, gampang. Misalnya ada sampah ke jalan petekong, dalam hitungan hari, tiga hari kita akan selesaikan. Numpuk lagi kita akan selesaikan, disamping ada kesadaran masyarakat jangan buang sampah sembarangan,” ungkapnya. 

    Menurutnya, pertama kali dirinya menjabat sebagai Camat Kasemen, ada sebanyak 20 titik sampah liar yang belum tertangani. Secara perlahan, ia memulai membenahi 5 titik sampah liar melalui imbauan kepada Lurah, RT dan RW.

    “Alhamdulillah sekarang sampah-sampah yang liar itu sudah habis, sekarang tinggal misalkan dia secara regulatif terus makai aturan, kedua secara intensif oleh LH diambilin semua,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • RS Hermina Bantah Abaikan Keselamatan

    RS Hermina Bantah Abaikan Keselamatan

     SERANG, BANPOS – Manajemen Rumah Sakit (RS) Hermina Ciruas membantah tudingan pembiaran terhadap tembok di dekat dengan pemukiman warga, yang kondisinya disebut sudah rapuh. Manajemen menyebut rembesan air pada tembok yang membatasi rumah sakit dengan pemukiman warga, tidak ada kaitannya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

    Wakil Direktur Umum RS Hermina Ciruas, Ni Wayan, berdalih bahwa bangunan tembok tersebut sebelumnya milik orang lain. Kemudian bentuk desain dikatakan tidak sesuai, dan bukan dari rancangan pihak RS Hermina.

    “Sebetulnya tanah itu dulu punya pahaji, kemudian pahaji yang menembok membuat batasan-batasan dari tanah warga. Tapi karena tanah itu jadi milik rumah sakit, artinya berarti kita yang harus tanggung jawab untuk memperbaiki tembok tersebut,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/8).

    Ia mengklaim bahwa rembesan air pada tembok tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan IPAL. Menurutnya, Gedung RS Hermina Ciruas memiliki dua IPAL yaitu IPAL lama dan IPAL baru.

    “Jadi sebetulnya rembesan-rembesan yang keluar dari situ tidak ada kaitannya sama sekali  air IPAL,” ucapnya.

    Ni Wayan menjelaskan IPAL lama salurannya sudah masuk ke IPAL baru dan berakhirnya sudah sesuai SPO di bak akhir yang menampung air limbah. Menurutnya, memang ada paralon-paralon yang masih terpasang di sekitar tembok tersebut dan belum dicopo.

    “Karena IPAL lama itu salurannya sudah masuk ke IPAL baru dan berakhirnya di luar sudah sesuai SPO ada bak akhir yang menampung jadi nggak ada kaitannya dengan kecelakaan,” katanya.

    Ia mengatakan pada hari Selasa lalu, pihaknya sudah menemui pihak RT setempat. Berdasarkan penuturannya, RT tidak tahu menahu terkait dengan masalah tembok begitupun dengan keluhan-keluhan dari para warganya.

    “Saya juga tidak tahu, memang tidak ada konfirmasi sebelumnya juga terkait dengan hal ini. Sehingga rumah sakit memang sama sekali nggak tahu kalau memang ada keluhan seperti itu,” ungkapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ni Wayan mengaku sudah tidak ada lagi rembesan air yang mengalir melalui tembok tersebut. Pihaknya pun kemudian akan merenovasi tembok dalam waktu dekat ini.

    “Airnya mah tidak ada. Terkait dengan tembok yang sudah doyong, jadi memang rencananya kami akan merenovasi tembok tersebut paling cepat di awal bulan september minggu pertama atau kedua,” tandasnya.

    Sementara itu, BANPOS berupaya memastikan tembok tersebut tidak ada rembesan air yang mengalir ke arah permukiman warga seperti yang disampaikan Ni Wayan. Hasilnya, tembok yang langsung bersebelahan dengan rumah warga itu masih dialiri air diduga IPAL RS Hermina Ciruas. (MUF/AZM)

  • Kopti Kota Serang Gelar Silaturahmi

    Kopti Kota Serang Gelar Silaturahmi

    SERANG , BANPOS – Koperasi Pengusaha Tahu tempu Indonesia (Kopti) Kopti Kota Serang menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama anggota dan Diskopukmperindag Kota Serang, di salah satu hotel, Kota Serang, pada Kamis (18/8).

    Dalam kegiatan tersebut membahas kebijakan pemerintah dan keamanan kondusifitas kamtibmas Kopti Kota Serang yang baru saja dilaunching.

    Wakil Ketua Kopti Kota Serang, Abdul Aziz mengatakan, bahwa Kopti Kota Serang baru saja melaunching yang setelah sekian lama vakum. Sehingga diharapkan memberi warna sekaligus menertibkan para anggotanya.

    “Kopti Serang dibentuk kembali, ini dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi sehingga memberikan warna di kota Serang, dan juga untuk menertibkan para anggotanya,” ungkapnya.

    Ia mengaku, saat ini anggota Kopti Kota Serang mencapai sebanyak 30 anggota. Namun dari jumlah terebut pihaknya akan merapihkan kembali agar tertata rapih.

    “Nanti kita akan rapihkan kembali. Kita telusuri kembali, ketika ada subsidi dari pemerintah tetap sasaran tidak ada fiktif.  Dan juga kita butuh Aparat Penegak Hukum  (APH) untuk mengawal subsidi tersebut,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Kadis DiskopUKMperindag  Kota Serang Wasis Dewantonmengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi Kopti Kota Serang menghimpun kembali yang sempat vakum. Mereka hari ini melakukan launching Kopti Kota Serang sebagai wadah para pengusaha tahu tempe.

    “Misalkan mengalami kendala pasokan kedelai, kalau ada wadah kan lebih mudah untuk komunikasi dengan kami, sehingga langsung  kami sampaikan kepada kementrian,” terangnya.

    Dikatakan Wasis, terkait dengan subsidi 800 ribu ton dari pemerintah pada bulan Mei sampai Juli 2022, Kopti Kota Serang tidak mendapatkan subsidi karena baru saja dibentuk kembali.

    “Persoalan Kopti Kota Serang kemarin belum jalan, jadi tidak mendapat subsidi. Kita terus dukung semangat mereka. Jika nanti pemerintah membuka subsidi kembali, kedepan Kopti Kota Serang akan mendapat kesempatan subsidi. Karena subsidi bukan hanya bantuan pemerintah saja, tapi peluang pasokan kedelai juga merupakan subsidi,” tutupnya. (ENK)

  • Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Rp780 M

    SERANG, BANPOS  – Sebanyak Rp780 miliar tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih belum tertagih. Selain berasal dari wajib pajak (WB) perorangan, juga dari perusahaan. Pemprov mengkalim sudah melakukan upaya penagihan dengan cara door to door atau dari pintu ke pintu.

    Kepala Bapenda Banten Opar Sochari kepada wartawan usai launching penghapusan denda PKB, Kamis (18/8) mengungkapkan,  saat ini PKB tertunggak di WP sebesar Rp780 miliar.  Berbagai langkah sudah ditempuh. 

    “Kita berusaha dengan kondisi ini berikan stimulan dan relaksasi bagi masyarakat sampai akhir tahun 2022 ini, karena saat ini realisasi sektor pajak kendaraan sudah mencapai 60 persen,” tandasnya. 

    Selain tunggakan tersebut yang belum tertagih, berdasarkan catatan yang ada, Bapenda juga masih mempunyai piutang dari pajak kendaraan bermotor menjadi sektor penyumbang yang paling besar dibanding sektor piutang retribusi dan lainnya. 

    Dari total Rp2,3 triliun dana Pemprov yang menjadi piutang, Rp1,4 triliunnya berasal dari piutang pajak kendaraan yang belum tertagih dan dari sektor retribusi sebesar Rp12,4 miliar. “Kita sudah mencoba melakukan penagihan door to door,” imbuhnya. 

    Sementara itu Kasi STNK Subditregident Polda Banten Kompol Lucky Permana, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi terkait kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari lima tahun untuk dihapuskan pendataannya dari database. “Artinya kendaraan itu nanti statusnya bodong,” katanya. 

    Namun Lucky belum bisa menyebutkan berapa banyak kendaraan yang berpotensi akan dihapuskan nomor registrasinya itu. Sampai saat ini semuanya masih dalam proses, sehingga belum bisa diterapkan. 

    “Masih dalam tahap sinkronisasi bersama tim pembina Samsat atau Bapenda,” katanya. 

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penghapusan denda pajak merupakan salah satu upaya memberikan stimulan dan meringankan bagi wajib pajak. 

    “Melalui langkah ini diharapkan wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak,” ucapnya. 

    Dikatakannya,  hal itu merupakan bentuk solusi dalam merawat wajib pajak. Dari berbagai penghapusan denda tadi, tentu meringankan bagi wajib pajak. Dengan adanya penghapusan denda pajak ini dapat mendorong percepatan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya. 

    “Jadi kita menghitung estimasi pendapatan itu dari data. Pendapatan pajak kendaraan bermotor, dari data dapat kita perhitungkan. Itu menjadi estimasi kita dalam menetapkan PAD di dalam perancangan APBD,” ujarnya. (RUS/AZM)

  • ASN Jangan Terkotak-kotak

    ASN Jangan Terkotak-kotak

    INDIKASI hubungan yang berjarak antara ASN lulusan IPDN dengan ASN lain, tak hanya terendus di Kota Serang. Aromanya juga tercium di Kota Baja, Kota Cilegon. 

    Kondisi ini dituding menjadi salah satu kendala mandeknya roda pemerintahan. Hal ini, karena adanya gap atau jarak antara Aparatur Sipil Negara (ASN) yang satu dengan yang lainnya sehingga berdampak pada lambannya roda pemerintahan. Yang jadi korban tentunya masyarakat.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan hal itu seharusnya tidak boleh terjadi di suatu pemerintahan karena berdampak pada jalannya roda pemerintahan sehingga masyarakat yang jadi korban.

    “Iya indikasinya memang ada, diduga ada kelompok-kelompok. Yang saya dengar misalkan yang sangat berpengaruh sekarang di luar Cilegon itu terjadi, itu isu-isu yang saya dengar tetapi apapun itu jangan pernah terjadi konflik yang berkepanjangan karena yang akan dirugikan masyarakat,” kata Isro kepada BANPOS saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis (18/8).

    Kemudian Isro menyarankan kepala daerah agar bisa menyatukan mereka agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Isro juga menegaskan kepada ASN agar tidak mengkotak-kotakan para pegawai di Pemkot Cilegon 

    “Tidak ada kelompok-kelompok, karena yang dirugikan masyarakat, pelayanan masyarakat terganggu apabila ada gap, apabila terjadi kelompok-kelompok seperti itu dan fungsinya kepala daerah harus bisa menyatukan mereka kalau ada faksi-faksi itu,” tegasnya.

    Politisi Partai Golkar ini meminta kepala daerah untuk bisa mengatur manajemen organisasi pemerintahan agar bisa menyatukan kelompok-kelompok yang ada di tubuh ASN Pemkot Cilegon.

    “Makanya itulah memanajemen suatu organisasi pemerintahan itu kan nggak sederhana bagaimana menyatukan persepsi supaya tidak ada kelompok IPDN, atau kelompok putera daerah maka pemersatu itu adanya di kepala daerah jangan dipelihara konflik ini bagaimana satu kesatuan ini terintegrasi tujuannya melaksanakan, menjalankan visi misi kepala daerah terpilih sehingga itu yang sesungguhnya yang harus dilakukan jadi komandonya satu,” paparnya.

    Lebih lanjut dikatakan Isro para ASN tidak boleh terjun pada politik praktis demi mengamankan jabatan, karena menurutnya ASN sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Apalagi kalau kelompok ASN sampai memunculkan nama untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).

    “Tidak boleh seperti itu, aturannya sudah jelas kalau ASN tidak boleh memunculkan nama calon kepala daerah tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Tidak boleh berkelompok membikin suatu organisasi untuk mengusung salah satu calon kan sudah jelas tentu mereka sudah paham. Nah biasanya itu terjadi setelah pemilihan kan kelompok-kelompok itu,” tutupnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin saat dikonfirmasi ke kantornya tidak ada ditempat. Kemungkinan Maman sudah berada di Jakarta menghadiri Rapat Gabungan Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya APBD Kota Cilegon TA 2022 oleh Badan Anggaran DPRD Cilegon bersama Pemkot Cilegon. Kegiatan tersebut diketahui berlangsung selama dua hari Kamis (18/8) sampai Jumat (19/8) di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari, Ancol Jakarta Utara.

    Kemudian, BANPOS mencoba menghubungi lewat via telepon akan tetapi tidak direspon. Lewat pesan WhatsApp pun tidak mendapatkan balasan padahal BANPOS sudah mengajukan beberapa pertanyaan. (LUK/ENK)

     

  • Ibukota Dalam Genggaman Korsa

    Ibukota Dalam Genggaman Korsa

     

    DOMINASI Geng Korsa di Kota Serang disebut membuat kekuatan politik terbelah menjadi tiga. Kekuatan politik di daerah yang seharusnya hanya eksekutif yang diwakili oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta lembaga legislatif yang diwakili oleh DPRD, saat ini bertambah dengan adanya kelompok Purna Praja.

    Bukan tanpa alasan Geng Korsa disebut sebagai kekuatan politik ketiga di Ibukota Provinsi Banten. Hal itu dikarenakan mereka mampu membuat jaringan yang mantap di tubuh pemerintahan Kota Serang, dengan mendistribusikan para Purna Praja ke jabatan-jabatan strategis, baik di tingkat Eselon III maupun Eselon II.

    Bahkan, pada seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang yang lalu, hanya menjadi ajang para Purna Praja memperebutkan tahta Panglima ASN di Kota Serang. Sebab, peserta yang masuk sebagai tiga besar, semua merupakan jebolan IPDN, baik itu Nanang Saefudin, Moch Poppy dan Syaukani.

    Dominasi Geng Korsa semakin mengakar ketika Nanang Saefudin menjabat sebagai Sekda Kota Serang. Bahkan disebutkan oleh salah satu sumber BANPOS di kalangan Pemkot Serang, hampir seluruh pejabat yang merupakan Purna Praja selamat dari gelombang penghapusan Eselon IV kemarin. Di sisi lain, salah satu Super Senior dari mereka yakni Mantan Sekda Kabupaten Serang, Benny Syahbandar, kerap menjadi Tim Seleksi pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

    “Pemetaan dan sebaran alumni IPDN di Kota Serang juga bagus. Banyak dari mereka yang duduk di posisi strategis. Hanya beberapa saja yang malang lantaran tidak selamat dan karirnya tidak ikut terangkat oleh latar belakangnya,” tutur sumber BANPOS itu.

    Berdasarkan penelusuran dan pengumpulan data yang BANPOS lakukan, kurang lebih terdapat 70 hingga 80 pejabat di Kota Serang yang berasal dari Geng Korsa. Sebanyak 12 orang diantaranya merupakan JPT Pratama, dan satu orang Camat.

    Untuk JPT Pratama, Geng Korsa ‘menguasai’ 12 perangkat daerah yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) yang dipimpin oleh Wahyu Nurjamil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dipimpin oleh Ritadi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dipimpin oleh W. Hari Pamungkas, Dinas Sosial (Dinsos) yang dipimpin oleh Moch. Poppy Nopriadi.

    Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dipimpin oleh Kusna Ramdani, Asisten Daerah 1 yang dijabat oleh Subagyo, Asisten Daerah 2 yang dijabat oleh Yudi Suryadi, Asisten Daerah 3 yang dijabat oleh Imam Rana Hardiana, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dipimpin oleh Farach Richi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang dipimpin Anthon Gunawan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dipimpin oleh Wachyu B. Kristiawan dan Camat Walantaka yang dijabat oleh Karsono.

    Dari jumlah itu, secara persentase setidaknya Geng Korsa telah menguasai sebesar 40 persen dari keseluruhan perangkat daerah yang ada di Kota Serang. Jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat pada September nanti, akan ada seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemkot Serang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa meskipun dirinya berasal dari Korsa, namun tidak serta merta membuat ia gelap mata dengan memprioritaskan para Purna Praja untuk bisa menduduki jabatan-jabatan penting di Kota Serang.

    “Walaupun saya dari Korps IPDN atau apapun, silakan ditanya, saya sebagai Sekda tidak gelap mata begitu saja mempromosikan orang-orang dari kalangan saya. Tidak seperti itu. Bisa dilihat role modelnya. Contoh, bu Lilik, sekarang dia Kabid di Bapenda. Dia bukan Korps saya. Tapi karena dia orang bagus dan saya tahu. Jadi saya usulkan. Banyak kok, pak Faturohman Sekretaris di Bapenda,” ujarnya.

    Sementara terkait dengan Eselon II, menurutnya hal itu juga kembali kepada masing-masing kompetensi para ASN. Apalagi dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan cara seleksi terbuka yang harus menunjukkan masing-masing kapasitas.

    “Nah kalau ke Eselon II, itu kan ada Open Bidding. Memang Korps kami itu didik kapasitasnya dari ilmu pemerintahan. Khususon lah berkaitan dengan itu. Karena didik sejak taruna awal sampai akhir, itu-itu saja. Tapi ada juga dari IPDN yang sampai saat ini masih di Eselon IV, ada kok. Itu senior juga, seangkatan pak Anthon,” tuturnya.

    Manuver Geng Korsa untuk menguasai pemerintahan pun bukan hanya dari segi jabatan politis hasil kontestasi saja, namun juga sampai pada jabatan yang nantinya akan muncul pada saat kekosongan kekuasaan pasca-lengsernya Syafrudin-Subadri pada Desember 2023 mendatang. Geng Korsa disebut telah mempersiapkan diri untuk merebut jabatan Pj Walikota Serang, yang nantinya akan berkuasa kurang lebih satu tahun lamanya.

    Nama Subagyo disebut-sebut bakal menjadi orang yang ditunjuk sebagai Pj Walikota Serang. Itu pun apabila Nanang Saefudin benar-benar akan mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada 2024. Sebab jika mencalonkan diri, Nanang harus mundur dari jabatan sekaligus status ASN-nya.

    “Kalau pak Nanang jadi mencalonkan diri, maka nantinya yang akan dipasang sebagai Pj Walikota Serang itu pak Subagyo. Tapi kalau tidak jadi mencalonkan diri, maka pak Nanang akan dipasang menjadi Pj Walikota Serang,” ucap salah satu sumber BANPOS di lingkungan Setda Kota Serang.

    Subagyo saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa hal itu masih jauh untuk dibicarakan. Apalagi, duet Syafrudin-Subadri masih ada waktu sampai Desember 2023 mendatang. “Masih lama itu kang,” ucapnya. Namun ia tidak membantah bahwa dirinya merupakan salah satu kandidat Pj Walikota Serang, bersama dengan Nanang Saefudin. (DZH/ENK)

     

     

  • Geng Korsa Berebut Tahta

    Geng Korsa Berebut Tahta

     

    AROMA Politisasi Birokrasi di sejumlah daerah masih tercium pekat hingga saat ini. Kondisi aparatur negara yang kerap terlibat aktif dalam politik praktis menjadi gambaran yang lumrah terjadi. Salah satu kelompok yang disebut punya kekuatan solid dalam urusan ini adalah para alumni dari sekolah kedinasan milik Kemendagri: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Sejak awal mula pendirian sekolah kedinasan milik Kemendagri tersebut, IPDN telah melalui banyak transformasi. Mulai dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), integrasi dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) hingga menjadi IPDN. Namun, satu yang tidak berubah dari para jebolan sekolah kedinasan itu, jiwa Korsa mereka yang terus ada.

    Semangat Korsa itulah yang disebut oleh banyak pihak, membuat solidaritas dari para alumni sekolah kepamongprajaan ini ini tetap terjaga. Solidaritas itu membuat hubungan emosional yang disatukan dalam ikatan almamater itu, juga membuat kelompok ini punya kekompakan ibarat sebuah geng dalam sebuah organisasi.

    Seperti yang terjadi di Kota Serang. Kekompakan dan solidaritas geng Korsa ini disebut sedang menyusun rencana untuk kembali menempatkan perwakilan mereka di pucuk pimpinan pemerintahan ibukota Provinsi Banten.

    Pada Rabu (10/8) lalu, seorang pejabat teras dari salah satu Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, datang menghampiri BANPOS. Ia menyampaikan bahwa partainya didatangi oleh dua orang Geng Korsa, dan menyodorkan dua nama untuk dapat dipinang menjadi salah satu Bakal Calon Walikota Serang pada Pilkada nanti.

    Dua nama tersebut yaitu Nanang Saefudin yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, dan Wahyu Nurjamil yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang. Keduanya merupakan bagian dari Geng Korsa, dan disebut memiliki popularitas, elektabilitas dan kapasitas yang mumpuni untuk maju pada kontestasi Pilkada.

    Kendati disodorkan dua nama, Geng Korsa disebut lebih condong untuk memilih Nanang Saefudin untuk dapat maju pada kontestasi nanti. Bahkan, ia menuturkan bahwa sudah ada kesepakatan untuk siapa yang nantinya akan menjabat sebagai panglima tertinggi ASN, apabila Nanang berhasil memenangkan Pilkada. Jika Nanang berhasil memenangkan Pilkada, maka W. Hari Pamungkas lah yang akan menjadi Sekda.

    “Kelompok IPDN sudah mulai gerak tuh. Semenjak isu pencalonan Pak Nanang naik ke media, banyak junior-juniornya yang mulai gerak untuk menawarkan. Dua, Pak Nanang dan Pak Wahyu Nurjamil. Dua orang yang datang,” ujarnya kepada BANPOS.

    Untuk diketahui, W. Hari Pamungkas merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bapenda, Hari merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang.

    Informasi itu dibenarkan oleh sumber BANPOS lainnya yang merupakan jebolan IPDN. Menurutnya, nama Nanang memang sudah sejak lama diproyeksikan untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024 nanti. Ia mengatakan, mayoritas menyepakati jika memang Nanang maju sebagai Bakal Calon Walikota Serang.

    “Kang Nanang memang sudah lama jadi omongan di internal alumni IPDN. Ketika disodorkan namanya, ya memang hampir semua sepakat sih. Nama Kang Wahyu juga muncul, cuma beliau itu kan lebih sering sendiri,” terangnya.

    Wacana dicalonkannya Nanang Saefudin maupun Wahyu Nurjamil untuk menjadi Walikota oleh Geng Korsa, salah satunya disebut karena kelompok itu ingin mengembalikan kepemimpinan daerah ke pangkuan Korsa IPDN. Sebab, Walikota Serang yang pertama yakni mendiang Bunyamin, merupakan alumni IPDN.

    Selain itu, di Banten pun memiliki cukup banyak senior IPDN yang sangat ingin diteladani. Diantaranya pernah dan tengah menjadi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Seperti Mohammad Masduki yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Chosiyah, dan Pandji Tirtayasa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Serang.

    “Selama pendidikan, kami dididik untuk menjadi kader pemimpin. Selain jadi pemimpin, kami juga dididik untuk terus menjadi teladan. Maka dari itu, enggak heran kalau rekan-rekan almamater saya itu mengincar jabatan kepala, karena untuk mempraktikkan doktrin tersebut. Doktrin mengenai itu sudah pasti membekas di kepala kita,” ungkap sumber BANPOS itu.

    Salah satu Pejabat di Pemkot Serang yang juga merupakan purna praja IPDN mengatakan, beberapa kali dirinya mendapati sejumlah Parpol mendatangi Nanang, untuk ‘meminang’ agar dapat dicalonkan sebagai Bakal Calon Walikota Serang. Salah satu Parpol tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    “Beberapa kali juga saya didatangi oleh teman-teman partai agar bisa membujuk Kang Nanang untuk mau dicalonkan. Sudah sering kok itu,” ujar dia.

    Jika Nanang didekati oleh PDIP, Wahyu pun didekati oleh sejumlah partai. Diantaranya yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sumber BANPOS mengatakan, Wahyu memang kurang dilirik oleh Geng Korsa di Kota Serang untuk dapat dicalonkan sebagai Walikota Serang, namun Wahyu dilirik lantaran memiliki kapasitas sebagai pemimpin non-pemerintahan.

    “Kalau Kang Wahyu kan jelas, beliau bisa memobilisasi massa yang sangat banyak. Karena beliau merupakan Ketua Umum Kesti TTKKDH. Jadi mungkin dari segi leadership beliau lebih dilirik oleh Parpol, karena terbukti bisa memobilisasi massa yang bukan merupakan pegawai pemerintahan,” tuturnya.

    Saat dikonfirmasi, Nanang Saefudin membenarkan bahwa dirinya beberapa kali diajak berkomunikasi oleh sejumlah Parpol. Namun, komunikasi tersebut menurutnya bukan komunikasi yang serius apalagi formal sesuai dengan aturan masing-masing partai.

    “Sebenarnya kalau secara formalistik belum ada, karena kan mereka juga pasti punya mekanisme di kepartaian. Saya ini orang birokrat bukan politisi, dan saya yakin masing-masing partai punya anggaran dasar dan rumah tangganya sendiri,” ujar Nanang saat ditemui di Puspemkot Serang, Kamis (18/8).

    Nanang juga mengakui apabila komunikasi yang beberapa kali dilakukan oleh sejumlah Parpol tersebut, masih sebatas obrolan ringan dan candaan semata. Sementara untuk kedekatannya dengan Parpol pun menurutnya hanya sebatas rekan kerja.

    “Jadi sampai saat ini semua hubungan dengan seluruh pimpinan partai saya sangat baik-baik sekali. Dengan PAN, kebetulan pak Walikota, PPP pak Wakil, dengan Gerindra pak Budi sangat baik. Ada Roni Alfanto, bu Ratu Ria, begitupun dengan PKB dan PDIP. Saya sih menganggapnya hal itu bagian dinamika pada saat kita ngobrol setelah rapat, suka bercanda. Saya menganggapnya itu adalah bagian dari dinamika obrolan saja,” katanya.

    Ia secara pribadi pun mengaku jika saat ini masih belum ada pikiran untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024 nanti. Namun, tidak menutup kemungkinan pula ke depan ia akan berubah pikiran, dan memantapkan diri untuk maju berkontes.

    “Biarkanlah proses itu berjalan sebagaimana mestinya, karena sesungguhnya ke depan itu kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini tidak ada keseriusan saya untuk mencalonkan, entah kalau dicalonkan. Tapi kalau dicalonkan juga tidak ada juga partai yang serius ke saya, dan saya harus akui secara jujur, jangan sampai berita di luar bias,” ungkapnya.

    Apalagi, ia yang memang birokrat tulen dan saat ini menjabat sebagai Panglima ASN, harus bisa menjaga marwah dari jabatan serta birokrasi yang ia pimpin. Jika ia memproklamirkan diri bakal maju pada kontestasi Pilkada nanti, maka dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di tubuh ASN Pemkot Serang.

    “Kalau belum apa-apa sekarang saya sudah punya agenda pribadi untuk pencalonan, saya khawatir. Karena jabatan Sekda ini harus bisa menjaga marwah birokrasi. Saya juga khawatir ASN saya terkotak-kotak, saya tidak mau itu terjadi,” ungkapnya.

    Saat ini, ia berkomitmen untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai Sekda Kota Serang, hingga akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang. Apalagi sejumlah PR pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), masih harus pihaknya selesaikan.

    “Yang ada dalam pikiran saya sekarang, bagaimana menuntaskan janji-janji politik pak Wali dan pak Wakil itu selesai di tahun 2023, seperti infrastruktur, pelayanan dasar, Mall Pelayanan Publik, itu kan bagian dari janji politik beliau yang tertuang di dalam RPJMD,” ucapnya.

    Mengenai keterlibatan Geng Korsa dalam upaya pencalonan dirinya, Nanang mengaku bahwa hal itu sebenarnya biasa. Karena, jebolan dari kampus manapun akan memiliki ikatan emosional dengan sesama, terlebih jika bekerja pada satu lingkungan yang sama. Namun ia mengaku, akan sangat melacurkan organisasi alumni jika harus melibatkannya dalam politik praktis.

    “Di kami namanya IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan). Kebetulan saya ketuanya. Saya terlalu melacurkan diri kalau organisasi yang saya sangat hormati, dibawa ke politik walaupun secara pribadi. Secara pribadi, intinya tidak ingin ada organisasi itu dibawa ke kancah politik. Karena memang di organisasi IKAPTK itu non-partisan, tidak boleh berpartai dan tidak terafiliasi partai,” ucapnya.

    Wahyu Nurjamil saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa isu mengenai bakal majunya ia pada kontestasi Pilkada nanti, mungkin saja lantaran sejumlah pihak melihat dirinya sangat aktif dalam mengurus organisasi Kesti TTKKDH.

    “Memang begini, mungkin orang melihat pergerakan saya di organisasi itu masif. Padahal tujuan pergerakan saya di organisasi itu untuk lebih kepada bagaimana mengembalikan marwah dan kebanggaan organisasi dan anggotanya,” ujarnya saat ditemui BANPOS, Kamis (18/8).

    Menurut Wahyu, masifnya dia pada organisasi Kesti TTKKDH tidak dapat dipungkiri menjadi sorotan berbagai pihak. Namun ia mengatakan, aktifnya gerakan dia dalam mengurus Kesti TTKKDH tidak serta merta membuat dia layak untuk maju sebagai Calon Walikota Serang.

    “Kalaupun dari itu ada efek bahwa saya mempunyai maksud dan tujuan sebagai salah satu cara untuk mengikuti kontestasi, ya saya aminkan saja. Karena kan prinsipnya, tidak cukup mengandalkan organisasi untuk bisa ikut kontestasi. Harus ada elektabilitas, popularitas dan juga yang pasti punya kendaraan,” terangnya.

    Akan tetapi, Wahyu tidak membantah jika mungkin saja ia nantinya bakalan maju untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Serang. Sebab, masih banyak proses yang harus dilalui. Dan yang terpenting, saat ini dia masih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala DPK Kota Serang.

    “Itu kan proses. Kenapa saya bilang itu proses, untuk ikut kontestasi itu banyak variabelnya. Harus punya kendaraan, punya calon pasangan, punya elektabilitas, punya popularitas. Kita juga tahu yang namanya kontestasi itu perlu biaya. Nah itu nanti akan terlihat pada prosesnya, sampai nanti pada titik waktu pendaftaran,” katanya.

    Wahyu juga mengaku apabila sampai pada pembukaan pendaftaran ternyata dia tidak memenuhi variabel yang ada, maka tidak jadi masalah. Sebab, pengabdian dirinya masih dapat terus berlanjut untuk Kota Serang.

    “Kalau misalkan nanti dari semua variabel itu ada yang tidak terpenuhi, ya saya akan tetap mengabdi saja. Karena mengabdi itu kan tidak harus menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Dimanapun kita bisa mengabdi,” ungkapnya.

    Sementara mengenai isu bahwa tengah terjadi ‘pertarungan’ antara dirinya dengan Nanang dalam memperebutkan restu Geng Korsa agar dapat maju sebagai Calon Walikota Serang, menurutnya yang menjadi fokus bukanlah itu.

    “Kalau dari saya begini, ini menunjukkan bahwa almamater dari IPDN memiliki dua nama yang bisa berkontestasi di Pilkada. Ini merupakan bagian dari penghargaan, artinya kinerja kita mungkin terpakai, disukai dan diakui oleh masyarakat,” tuturnya.

    Ia pun meyakini bahwa geng Korsa nantinya tidak akan turut campur secara kelembagaan dalam kontestasi Pilkada, meskipun dia dan Nanang maju untuk turut serta. Sebab, Geng Korsa memiliki doktrin untuk patuh dan taat terhadap pimpinan, siapapun itu.

    “Almamater mungkin juga tidak ada dukung mendukung begitu, karena bagi kami siapapun pimpinannya, kita harus bekerja untuk pimpinan dalam bentuk loyalitas, dalam bentuk prestasi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan warna,” ungkapnya.

    Adanya fenomena gerakan politis dari Geng Korsa tersebut menurut pengamat politik dan juga akademisi Untirta, Leo Agustino, sebagai hal yang lumrah. Bahkan menurutnya, hal itu justru menyuburkan demokrasi di Indonesia.

    “Majunya seseorang dalam pemilihan Kepala daerah tidak pernah dilarang dalam konstitusi. Justru hal ini menyuburkan demokrasi. Di mana demokrasi terkait dengan adanya alternatif pilihan saat Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

    Ia mengatakan, semangat Korsa yang dibawa oleh para Purna Praja pun sah-sah saja dilakukan. Namun ia menuturkan, tentu lebih baik bagi para ASN dan juga Purna Praja untuk dapat fokus pada pelayanan publik saja, tidak memikirkan politik dan jabatan.

    “Berkomitmen atas nama almamater untuk maju dalam Pilkada juga sah-sah saja. Tapi dari itu semua, tentu saya tetap berharap ASN atau PNS di Kota Serang, khususnya kawan-kawan alumni IPDN, yang merupakan pelayan publik tetap berkomitmen melayani warga. Bukan memikirkan jabatan (politik),” katanya.

    Selain itu, imbas dari terlibatnya Geng Korsa dalam politik praktis dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di dalam tubuh ASN di Pemkot Serang. Hal itu yang harus dipastikan tidak terjadi jika memang semangat Korsa bakal dikedepankan pada Pilkada nanti.

    “Jangan sampai esprit de corps yang sedang digalang oleh kawan-kawan alumni IPDN, memecah belah kerukunan kerja di dalam pemerintahan. Kekhawatiran saya, karena sudah terbentuk blocking politik seperti ini akan terjadi polarisasi di dalam pemerintahan. Ini berbahaya sebab ASN bukanlah aktor politik,” ucapnya.

    Terakhir, ia menyayangkan lemahnya kaderisasi yang dilakukan oleh Parpol, sampai-sampai harus mengincar para birokrat untuk maju pada kontestasi Pilkada. “Hal yang disayangkan lainnya adalah kaderisasi partai yang kurang optimal sehingga mereka memajukan non-kader,” tandasnya. (DZH/ENK)

  • Arief Soroti Venue Porprov Banten VI

    Arief Soroti Venue Porprov Banten VI

     

    Wali kota Arief R Wismansyah menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang untuk menyiapkan kelengkapan venue Poprov VI Banten seoptimal mungkin. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Stadion Benteng dimana bakal menjadi lokasi pertandingan sepak bola dan atletik Poprov VI Provinsi Banten.

    “Pak Kadis (Pora) tolong diperhatikan perlengkapan di setiap venue, seperti papan petunjuk dan jadwal pertandingan,” ujarnya kepada Kadis Pora Kota Tangerang, Kaonang, Kamis (18/8). “Dispora bikin list kelengkapannya apa saja, terus mana yang sudah ada dan mana yang belum ada dicatat,” Imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Arief didampingi oleh Wakil Wali Kota Sachrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Proprov VI Banten. Dia juga menginstruksikan Dispora dan panitia pelaksana Porprov untuk bisa menginventarisir sedetail mungkin setiap peralatan yang dibutuhkan di setiap venue.  

    “Misal spanduk atau banner di setiap venue butuh berapa ? Tolong diinventarisir. Siapkan desainnya!” tegas Arief. 

    Selain soal perlengkapan, Arief juga menyoroti layout venue di Stadion Benteng yang perlu digambar lebih detail. Sehingga memudahkan dalam proses finishing lokasi yang dipersiapkan menjadi venue pertandingan. 

    “Dilayout saja dulu, biar nanti pengerjaan lokasi lombanya bisa maksimal. Apalagi di sini ada beberapa cabor yang akan dilombakan,” pungkasnya. (MADE/BNN)

  • Tersangka Korupsi BRI Kabur

    Tersangka Korupsi BRI Kabur

    PANDEGLANG, BANPOS – Tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana nasabah sebesar Rp1,4 Miliar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pandeglang, Z, kabur dari kediamannya.

    Pria yang diketahui punya dua alamat rumah yakni di Kampung Cimerak RT/RW 005/004, Desa Girijaya, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang (kediaman orang tua), dan di Kampung Gulusur Timur RT/RW 003/002, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang (kediaman istri kedua).

    Diketahui tersangka melarikan diri, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejari Pandeglang. Maka dari saat ini, pihak Kejari Pandeglang telah menetapkan tersangka Zainal Abidin sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Helena Octavianne membenarkan, pihaknya telah menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana nasabah sebesar Rp1,4 Miliar sebagai DPO.

    Hal itu dilakukan pihaknya, kata Helena, karena hingga saat ini sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali hingga dilakukan penjemputan, tersangka tidak ada di kediamannya.

    “Sebetulnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Zainal sudah tak ada di kediamannya (kabur). Kami juga lakukan pemanggilan via surat resmi beberapa kali, tersangka tak kujung memenuhi. Dan bahkan kami lakukan penjemputan, tersangka di dua alamat rumahnya tak ada. Saat ini tersangka masuk DPO,” kata Helena, Kamis (18/8).

    Ditegaskan wanita berkacamata ini, dasar dilakukan pencarian itu sesuai dengan Surat Penyidikan Kepala Kejari Pandeglang Nomor : Print-581/M.613/Fd.I/05/2022 tanggal 24 Mei 2022.

    “Surat Penyidikan itu tentang Penyidikan Tindak Pindana Korupsi terhadap kelonggaran tarik dan advance payment pinjaman debitur, penarikan cek tanpa sepengetahuan nasabah, dan pembukaan rekening simpanan fiktif pada BRI Cabang Pandeglang tahun 2020-2021,” jelasnya.

    Dilakukannya pencarian terhadap tersangka yang diketahui masih aktif sebagai karyawan BUMN di BRI Cabang Ciledug itu, untuk kepentingan melaksanakan penyidikan.

    “Jadi dari BRI Cabang Pandeglang, tersangka itu sudah dipindahkan kerjanya ke BRI Cabang Ciledug. Intinya, kami cari tersangka ini untuk kepentingan penyidikan,” katanya.

    Pihaknya juga meminta kerjasamanya kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang agar memberi tahukan kepada pihaknya jika menemukan keberadaan tersangka.

    “Masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka, silahkan menghubungi kami di nomor 081286289979 dan dapat langsung melapor ke kantor kami,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Mengejutkan, di lingkungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pandeglang, terjadi dugaan kasus tindak pidana korupsi dana nasabah sebesar Rp1,4 miliar.

    Untuk mendalami dugaan kasus itu, satuan penyidik khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang melakukan penggeledahan kantor Bank BRI setempat, Selasa (16/8).

    Penggeledahan yang dilaksanakan dari pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB itu, pihak Kejari Pandeglang telah menggondol sejumlah berkas penting untuk bahan penyelidikan.

    Penggeledahan itu, menyusul sudah ditetapkannya satu orang tersangka berinisial Z, yang sebelumnya menjabat Relationship Manager di BRI Cabang Pandeglang.

    Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pandeglang, Kunto Trihatmojo mengatakan, penggeledahan yang dilakukannya kemarin (Selasa), bagian dari upaya mencari barang bukti atau data dukung yang belum ditemukan.

    “Kami melakukan penggeledahan untuk mencari data dukung, yang belum kami temukan. Data itu, nantinya untuk mendalami dan memperkuat dugaan kasus tersebut,” kata Kunto, Rabu (17/8).(PBN/BNN)