BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Kebijakan Yang Mencurigakan

    Kebijakan Yang Mencurigakan

    Rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/ RW se Pandeglang pada tahun anggaran 2023 dicurigai oleh masyarakat sipil akan membawa misi terselubung dikarenakan adanya beberapa indikator yang dapat membuat pengadaan ini tidak berfaedah.

    Perkumpulan NALAR Pandeglang mencium setidaknya ada dua hal yang dikhawatirkan dalam pengadaan sepeda listrik ini.

    “Yang pertama adalah adanya kemungkinan mengincar fee dari pengadaan ini. Setelah kami berdiskusi sebelumnya pada tanggal 17 Agustus kemarin, didapatkan dugaan ada sekitar Rp9 miliar yang akan menjadi fee. Selain itu, yang kedua adalah ini terlihat untuk merapatkan barisan RT/ RW menjelang pemilu tahun 2024,” terang Ketua Perkumpulan NALAR Pandeglang, Rudi Yana Jaya kepada BANPOS, Kamis (18/8).

    Ia menyampaikan, berdasarkan hasil penelusurannya kepada beberapa RT/ RW yang ada di Pandeglang, khususnya di daerah selatan, pengadaan sepeda listrik ini ditolak oleh mereka.

    “Kita ketahui, saat ini infrastruktur di Pandeglang tidak baik. Jadi kebijakan pengadaan sepeda listrik ini sangatlah aneh. Kalau memang mau membantu RT/ RW, mereka menginginkan lebih pada adanya kenaikan insentif,” jelasnya.

    Untuk menguatkan kritikannya tersebut, pihaknya sudah melakukan lomba selfie di jalan rusak Pandeglang yang kedepannya akan berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) dalam rangka menyindir kebijakan ini.

    “Baru dibuka dua hari, sudah sekitar dua puluh foto yang masuk. Nanti kami akan pajang besar di lokasi yang langsung terlihat oleh masyarakat luas untuk menunjukkan kondisi yang saat ini terjadi,” terangnya.

    Hal senada disampaikan oleh Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Amin Rohani. Ia menyampaikan bahwa sesungguhnya pengadaan sepeda listrik ini merupakan kebijakan yang tidak memiliki landasan analisis yang jelas dan tidak pro terhadap kebutuhan masyarakat Pandeglang saat ini.

    “Memang jika dilihat dari keseluruhan APBD Pandeglang, angka ini bisa jadi seperti kata bupati, tidak terlalu besar. Namun yang perlu diingat, PR Pandeglang terkait infrastruktur jalan masih banyak. Misalnya masih ada ibu hamil yang harus ditandu ke fasilitas kesehatan dikarenakan belum baiknya infrastruktur,” ujar Amin yang juga merupakan anggota KMSB tersebut.

    Ia menyampaikan, seharusnya tentang kenaikan insentif bisa didahulukan, karena hal tersebut dapat digunakan dengan menyesuaikan medan yang dihadapi oleh RT/ RW tersebut.

    “Memang besar kemungkinan mayoritas RT/ RW akan menolak, karena manfaat dari sepeda listrik ini tidak merata bagi seluruh daerah, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Jadi sebaiknya memang kenaikan insentif yang akan lebih meluweskan para RT/ RW untuk menggunakan dananya yang disesuaikan dengan lokasi dan medan yang dihadapi,” paparnya.

    Sementara itu, Ketua KMSB, Uday Suhada menilai bahwa secara objektif sepeda listrik tersebut bukan menjadi kebutuhan dari para RT RW namun hanya kepentingan proyek yang bernilai miliaran rupiah.

    “Saya tidak habis pikir, apa Bupati Irna dan sebagian besar anggota DPRD Pandeglang yang katanya terhormat itu tidak membayangkan, bagaimana sepeda yang peruntukannya digunakan di jalan mulus, kemudian harus melintasi jalan berlumpur, tanjakan, rusak? Mikir yang logis lah, malu sama rakyat,” ujar pria yang juga merupakan Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) tersebut.

    Menurutnya, Pemkab Pandeglang terkesan tidak belajar dari kegagalan kebijakan pengadaan yang sama sebelumnya. Dimana pengadaan kendaraan operasional RT/ RW ternyata tidak mendongkrak kinerja dan malah terkesan menghamburkan APBD.

    “Ingat saat Bupati Dimyati belikan para RT sepeda tahun 2007 dulu? Bukannya mendongkrak kinerja mereka, yang terjadi hanyalah penghamburan uang rakyat. Ini mau diulang, kan konyol,” tegas Uday.

    Ia menyatakan, saat ini pemenuhan kebutuhan dasar di Pandeglang masih penting, soal sarana dan prasarana pendidikan serta pelayanan kesehatan.

    “Andai uang sebesar Rp 38 milyar itu dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan rakyat di seluruh Puskesmas dan RSUD Berkah dan RS Aulia, itu akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu sebelumnya, video seorang RT Kampung Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang sedang ditanya bakal dibelikan sepeda listrik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, viral di media sosial (Medsos) baik Facebook, WhatsApp (WA) dan lainnya.

    Di video yang diunggah salah satu akun facebook, dengan nama akun Haji Bojes, terlihat seorang RT tetap kekeuh menolak pembelian sepeda listrik tersebut.

    Dalam video itu ia mengaku, bernama Kurdi. Ia menilai, sepeda listrik yang bakal dibelikan itu tidak ada gunanya. Bahkan ia lebih menginginkan, dibelikan handphone saja.

    “Sepeda listrik teu aya gunaan lah, teu efektif. Lamun bisa aya penggantina atawa tuker jeung handphone. Jadi cocok keneh HP (sepeda listrik tidak ada gunanya dan tak efektif, kalau bisa diganti saja atau tuker dengan handphone. Jadi lebih cocok handphone),” kata Kurdi, dalam videonya yang beredar di Medsos.

    Saat ditanya lagi, lebih baik sepeda listrik atau penambahan insentif, ia tetap kekeuh menginginkan handphone. Dengan alasan, handphone lebih berguna dibanding sepeda listrik dengan kondisi jalan di wilayahnya masih rusak.

    “Mending HP dibanding sepeda listrik, karena jalan di Kampung rusak, moal aya gunaan (tidak ada gunanya),” tegasnya, menolak sepeda listrik.(PBN/BNN)

  • SEPEDA LISTRIK BIKIN BERISIK

    SEPEDA LISTRIK BIKIN BERISIK

    Lagi-lagi kebijakan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat berisik. Setelah sebelumnya beberapa anggota DPRD dan elemen masyarakat sipil memberikan kritikan terkait pengadaan sepeda listrik untuk para RT RW, ternyata ada balasan dengan dukungan yang ditunjukkan oleh puluhan RT RW dengan melakukan aksi mendukung pengadaan sepeda listrik di tingkat desa. Kebijakan unik sepeda listrik memang bikin berisik.

    Puluhan RT/RW yang ada di Kabupaten Pandeglang melakukan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Pandeglang agar wakil rakyat tersebut menyetujui wacana pengadaan sepeda listrik.

    “Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami datang kesini,” kata Koordinator aksi RT 01 Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi saat melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (19/8).

    Oleh karena itu, pihaknya meminta agar anggota DPRD yang tidak setuju dengan adanya pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dapat memberikan penjelasan. Karena sepeda listrik yang diusulkan oleh Bupati Pandeglang tersebut merupakan sebagai wujud apresiasi, mengingat sepeda listrik tersebut sebagai penunjang kinerja RT/RW dalam melayani masyarakat.

    “Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya jika kami diberikan sepeda listrik untuk menunjang kerja kami,” terangnya.

    Supardi mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu RT yang tidak memiliki kendaraan, sehingga ketika akan ke rumah warga yang jaraknya 1 sampai 2 kilometer harus berjalan kaki.

    “Untuk kerja kami harus ada fasilitas, karena kami tidak semuanya memiliki motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak,” ungkapnya.

    Aksi RT/RW ke gedung wakil rakyat diterima oleh pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asep Rapiudin dan Fuhaira Amina dari Fraksi Partai Demokrat.

    Menanggapi hal tersebut, Asep menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami kedatangan RT/RW ke Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait pengadaan sepeda listrik.

    “Alhamdulillah Bupati Pandeglang memberikan penghargaan karena RT/RW sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat,” katanya.

    Namun dengan penghargaan yang diberikan tersebut, ia berharap kepada para RT/RW agar meningkatkan kinerjanya, karena tujuan dari pemberian sepeda listrik tersebut untuk menunjang kinerja paea RT/RW.

    “Kita dari DPRD juga menyetujui, karena memahami betul yang dihadapi di masyarakat terutama mobilitas. Alhamdulillah Bupati memberikan perhatian, karena itu peran bapak dan ibu dilapangan harus ditingkatkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Fuhaira Amina mengatakan, pengadaan sepeda listrik ini harus melalui proses dalam pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam pembahasan tersebut, tidak semua memiliki pandangan yang sama oleh sebab itu ada beberapa fraksi yang menolak.

    “Dalam laporan Banggar DPRD mereka pada prinsipnya menyetujui, karena ini penting dalam mendukung kinerja bapak dan ibu,” ungkapnya.

    Karena hal ini penting dalam mendukung kinerja RT/RW, lanjut Fuhaira, sehingga anggota DPRD sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Bupati Pandeglang.

    “Tapi kami lebih sepakat untuk kenaikan insentifnya bukan dalam sepeda listrik, handphone, maupun pengeras suara,” ungkapnya.

    Diketahui, usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang.

    Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sayangnya,  lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.

    Akhirnya, dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/8), diketuk palu dan disetujui pengadaan sepeda listrik dengan menelan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp38 Miliar.

    Alasan keempat fraksi yang menolak usulan Bupati Pandeglang, Irna Narulita itu, dikarenakan keempat fraksi itu ingin agar insentif RT RW-nya yang dinaikan bukan malah beli sepeda listrik.

    Selain itu, agar Pemkab Pandeglang lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur.

    Namun karena secara voting, keempat fraksi itu ditumbangkan. Kemungkinan besar, pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW bakal berjalan lancar hingga direalisasi.

    Anggota Fraksi Gerindra, Tubagus Udi Juhdi mengungkapkan, pengadaan  sepeda listrik itu disahkan melalui paripurna penyampaian laporan Banggar RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2023, dan berlangsung alot.

    Pembahasan tersebut tambahnya, dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Sehingga, rapat paripurna  yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB dilaksanakan pukul 19.00 WIB.

    “Berdasarkan kolektif kolegial, itu disetujui. Karena secara voting fraksi, yang menolak kalah,” kata Udi, Kamis (11/8).

    Udi yang juga menjabat Ketua DPRD Pandeglang ini, menyatakan, pihaknya lebih mendorong insentif ketimbang pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW.

    Pasalnya, masih ada yang lebih penting ketimbang sepeda listrik yakni program pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak.

    “Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” tegasnya.

    Senada, Ketua Fraksi PKB DPRD Pandeglang, Ade Muamar menyatakan, saat ini Kabupaten Pandeglang harus lebih mementingkan pembangunan infrastruktur jalan ketimbang sepeda listrik.

    Pasalnya, saat ini masih banyak di pelosok, minim pembangunan infrastruktur.

    “Lebih baik fokus infrastruktur dan insentif RT dan RW nya, ketimbang pengadaan sepeda listrik,” tegasnya.

    Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai, penganggaran sepeda listrik yang bakal menelan anggaran Rp38 Miliar itu tak fantastis.

    “Rp38 Miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 Miliar. Kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas, bingung amat Rp38 miliar,” ungkap Irna.

    Ditegaskannya, anggaran sepeda listrik untuk RT RW tidak menghamburkan anggaran. Sebab menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.

    “Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” kilahnya.

    Irna mengatakan, sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, kendaraan tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

    “Untuk kepentingan operasional, bukan untuk kepentingan RT RW. Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan operasional, yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” imbuhnya.(dhe/pbn)

  • Gunakan Visa Palsu, 3 WNA Pakistan Ditangkap 

    Gunakan Visa Palsu, 3 WNA Pakistan Ditangkap 

     

    TANGERANG, BANPOS – Kelompok Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan ditangkap oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. WNA Pakistan yang berjumlah 3 orang laki-laki yakni AMK (45), OB (44), dan SZ (30) ditangkap karena menggunakan visa palsu saat memasuki Wilayah Indonesia.

    Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad, Tito Andrianto menjelaskan WNA tersebut melakukan perjalanan ke Jakarta dari Kuala Lumpur pada 15 Agustus 2022 menggunakan penerbangan Malindo Air dan Batik Air. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jajaran imigrasi langsung melakukan pemeriksaan. 

    “Petugas menemukan bahwa visa C314 (Investor) yang dipergunakan oleh OB dan SZ tidak tercatat dalam sistem penerbitan visa Direktorat Jenderal Imigrasi,” ujarnya, Kamis, (18/8).

    Sedangkan, visa C314 yang dimiliki oleh AMK tercatat dalam sistem penerbitan visa ternyata milik orang asing atas nama ANU dengan sponsor SIJ. Curiga dengan hal tersebut, ketiganya kemudian diserahkan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa ketiga pelaku tersebut saling mengenal,” kata Tito.

    Tito mengungkapkan OB adalah pemilik sekaligus Direktur pada PT AGSB yang berlokasi di Malaysia. Sementara SZ bekerja sebagai General Manager (GM) di perusahaan tersebut. AMK diketahui merupakan CEO dari PT MOI yang juga berada di Malaysia. 

    Kedua perusahaan ini memiliki kerjasama dalam ekspor minyak sawit dari Malaysia ke Afghanistan. Berdasarkan pengakuan ketiganya, mereka akan melakukan kunjungan bisnis ke tiga perusahaan sawit di Indonesia dengan inisial GA, GPO, dan APO yang ketiganya berlokasi di Jakarta.

    “Ketiga pelaku mengakui tidak pernah mengajukan permohonan Visa Republik Indonesia melalui Aplikasi Visa Online Ditjen Imigrasi, mereka menggunakan agen pengurus visa berinisial RM (WN Pakistan) & RH (WN Pakistan),” tuturnya.

    Kata Tito, OB merogoh kocek hingga 15.000 Ringgit kepada RM untuk 2 Visa Limited Stay Permit atas nama dirinya sendiri dan SZ. Sedangkan AMK mengaku telah membayar biaya pengurusan visa sejumlah 12.000 Ringgit kepada RH. “Petugas menduga bahwa RM dan RH yang merupakan warga negara Pakistan merupakan sindikat pemalsuan visa yang beroperasi di Malaysia,” ucapnya.

    Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 121 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan pasal tersebut ketiganya terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

    Titi menuturkan, saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam kasus tersebut. termasuk memanggil perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh ketiga WNA di atas. 

    “Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saudara AMK, OB, dan SZ termasuk memanggil perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh ketiganya dalam pemeriksaan yang akan bekerjasama dengan perusahaannya di Malaysia. Kepada ketiganya saat ini telah kami tempatkan di ruang detensi imigrasi untuk keperluan penyelidikan,” pungkasnya. (IRFAN/BNN)

  • Helldy Berikan Dana Stimulan Operasional DKM

    Helldy Berikan Dana Stimulan Operasional DKM

     

    CILEGON, BANPOS – Guna menunaikan janji politiknya Walikota Cilegon Helldy Agustian memberikan bantuan dana stimulan operasional kepada masjid melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan kedatangan dirinya ke masyarakat Ciore Jaya, Kelurahan Grogol untuk memastikan program Pemerintah Kota Cilegon berjalan khususnya bantuan dana stimulan operasional DKM.

    “Dalam rangka memastikan program-program Pemerintahan Kota Cilegon sudah berjalan atau belum salah satunya adalah dana lingkungan yah per RW terus kemudian dana masjid per dua tahun Rp 20 juta,” kata Helldy kepada awak media usai menghadiri kegiatan di salah satu masjid di Lingkungan Ciore Jaya, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Kamis (18/8).

    Ia bersyukur program Pemkot Cilegon sudah berjalan dan sampai ke wilayah paling ujung yakni Ciore Jaya. Walaupun tahu belum semuanya terealisasi, Helldy memastikan tahun depan sudah terealisasi semuanya.

    “Belum baru 80 (masjid) sudah, dari totalnya 89 (masjid). 80 (masjid) sudah cair tahun depan kita maksimalkan lagi,” ujarnya.

    Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini berharap penggunaan dana stimulan DKM bisa bermanfaat dan digunakan dengan baik. “Harapannya penggunaan dana masjid ini hasil kesepakatan dari DKM nya mau apa, apakah untuk bayar listrik, terus kemudian yang lain, atau pemeliharaan pagar dan yang lainnya. Harus ada pertanggungjawaban ini kan uang negara yang diberikan,” tuturnya.

    Menurut Helldy pemberian dana stimulan DKM ini dua tahun sekali diberikan karena dana hibah tidak bisa diberikan setiap tahun, namun hal itu menurutnya sudah sesuai dengan aturan.

    “Karena kan hibah tidak bisa pertahun jadi hibah dua tahun jadi Rp 20 juta per dua tahun. Ya ngga ada masalah kan per dua tahun karena itu ambilnya dari dana hibah. Totalnya sama. Tahun ini dianggarkan 84 masjid kali 20 (juta),” tutupnya.

    Ditempat yang sama, Lurah Grogol Suherman mengatakan di wilayah Kelurahan Grogol ada tiga masjid yang sudah mendapatkan dana stimulan DKM. “Yang dapat bantuan untuk masjid ini dari Pemerintah Kota Cilegon tiga masjid,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Komisi IV Ultimatum DPUPR Kota Cilegon   

    Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Komisi IV Ultimatum DPUPR Kota Cilegon   

     

    CILEGON, BANPOS – Lambatnya pekerjaan infrastruktur di Kota Cilegon membuat wakil rakyat gusar. Pasalnya hingga pertengahan Agustus 2022 ini, belum ada pekerjaan infrastruktur khususnya jalan yang diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Untuk itu, Komisi IV DPRD Kota Cilegon mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon agar segera mungkin memperbaiki jalan rusak dibeberapa titik di Kota Cilegon. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga Al Gozali saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat Ciwedus, DPUPR, Barjas, Lurah Ciwedus dan Camat Cilegon di ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (18/8).

    Erik menilai, PUPR Kota Cilegon selama satu semester tahun 2022 ini, tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan satu pun di Kota Cilegon. Oleh karena itu, dirinya mendesak agar PUPR secepatnya melakukan lelang proyek perbaikan jalan.

    Menurut dia, sudah banyak korban yang terjatuh di jalan rusak di Kota Cilegon. Bahkan ia juga meminta kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kota Cilegon untuk segera menerbitkan rencana pekerjaan jalan di sistem, sehingga secepatnya bisa dilelangkan.

    “Pak Kabag saya sampaikan, hari ini sebelum jam empat harus sudah tayang. Karena begini pak, sore ini kita mau ada rapat prognosis. Maka saya pastikan rapat prognosis itu tidak akan bisa berjalan kalau memang itu belum tayang,” tegas Erik saat RDP, Kamis (18/7).

    Kemudian, Erik pun meminta DPUPR dan Barjas memberikan kepastian waktu pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer itu agar tidak terus menerus menimbulkan pertanyaan warga. “Sudahlah, diberikan saja jawaban yang pasti ke masyarakat. Pastikan saja, kapan jalan itu akan dibangun?, selesai. Itu saja,” katanya.

    Desakan juga datang dari anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin. Politisi Partai NasDem itu menyatakan masyarakat di sejumlah lingkungan butuh kepastian waktu kapan pembangunan jalan akan dilakukan pemerintah daerah.

    “Masyarakat ini tidak mengerti itu kapan tayang (ditenderkan-red). Mereka hanya butuh kepastian pembangunan itu kapan. Nah ini jawaban dari PU dan Barjas belum sinkron, sementara pulang dari sini mereka pasti ditanyakan warganya, tidak usah melebar kemana-mana,” tegas Erick Rebiin saat RDP bersama warga Ciwedus, Kamis (18/8).

    Ketua RW 04 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Ismadianti mengatakan jalan di wilayahnya sudah bertahun-tahun kondisinya rusak parah padahal ada di tengah-tengah kota. “Sebenarnya jujur kami, apa yah merasa malu ditengah kota kondisinya seperti itu, sedangkan ujung Cilegon aja sudah mulus semua. Kadang- kadang hal itu jadi bisa bahan pembicaraan di internal kita. Kita mau minta pertanggungjawaban terutama Kadi PU,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Barjas Setda Cilegon Tuah Sitepu mengatakan, pihaknya akan memastikan hari ini akan tayangkan. “Kami menggali informasi dari bawah, maka kami pastikan hari ini untuk paket-paket khususnya Jalan Ahmad Dahlan hari ini tayang,” katanya.

    “Jadi gini, untuk lelang fisik biasanya sekitar 21 sampai 25 hari hingga 40 hari. Tapi biasanya kita memakai yang 21 hari, artinya kalau memang sekarang paket-paket besar itu masuk dan tayang otomatis di Minggu pertama September sekitar tanggal 9 atau 10 itu kita mulai SPK. Dengan catatan pak kalau kita tidak mengalami gagal lelang,” sambungnya.

    Ia menilai, jika terjadi kegagalan dalam lelang, itu bukan kesalahan dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD (DPUPR Kota Cilegon) dan ULP. Melainkan, menurutnya itu kesalahan dari penyedia yang tidak melengkapi dokumen.

    “Karena gini, gagal lelang itu ranahnya bukan diranah OPD maupun di ULP. Tapi ranahnya di penyedia, pada saat penyedia ini memasukan dokumen dan ternyata semua dokumen tidak memenuhi kriteria otomatis lelang itu dianggap gagal,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan ada beberapa titik yang menjadi perhatian penuh Pemkot Cilegon. Ia mengklaim, berkas untuk perbaikan jalan yang menjadi perhatian penuh Pemkot, itu sudah disetorkan ke Barjas Kota Cilegon.

    “Yang tadi saya sampaikan ada lima, diantaranya Jalan Ahmad Dahlan, Jembatan Ciberko, Jalan Imam Bonjol, Jalan Asnawi dan Jalan Panggung Rawi. 26 Juli sudah saya sampaikan ke Berjas, cuman ada kaji ulang, revisi ditambah ada rotasi mutasi,” ujarnya.

    “Yang final tadi jalan Ahmad Dahlan, tadi Kabid Barjas menyampaikan tayang hari ini. Jembatan Ciberko bisa tayang juga. Jadi lima yang tadi saya sampaikan itu ada perbaikan-perbaikan yang muda-mudahan hari ini lima-limanya bisa tayang. Tapi Kabag Barjas sudah memastikan yang dua bisa tayang,” tambahnya.

    Kemudian Heri memastikan akhir September pekerjaan fisik sudah dilakukan. “Kami sepakat teken kontrak itu segera dilakukan pada pertengahan September, kalau lelang berjalan mulus, dangan kata lain tidak terjadi gagal lelang. Dan akhir September maksimal fisik bisa kita kerjakan,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • IKMC Semarakan HUT RI bersama masyarakat 

    IKMC Semarakan HUT RI bersama masyarakat 

    LEBAK, BANPOS – Memeringati HUT RI ke 77,  Ikatan Keluarga Mahasiswa Cipanas (IKMC) bersama dengan Masyarakat Desa Girilaya mengadakan kegiatan perlombaan di Kp. Cibilik, Kamis (18/8).

    Kegiatan dilaksanakan pada 17-18 Agustus yang bertempat di lapangan terbuka, bermacam perlombaan di adakan dengan tujuan peserta masyarakat setempat.

    Kepala Desa Giliraya, Ajun Hidayat mengatakan kegiatan yang adakan oleh Mahasiswa ini dapat membawa hal positif untuk masyarakat.

    “Terimakasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah mau mengadakan kegiatan di kp. Cibilik, Desa Girilaya, saya yakin perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan negara ini tidak mudah perlu perjuangan yang besar. Maka dari itu mari kita meriahkan HUT RI ke-77 Tahun ini dengan senang gembira agar jasad para pahlawan tersenyum di alam sana,” kata Ajun dalam sambutannya.

    Ketua Umum IKMC, Dimas Rihan Adni  mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air serta Mengantisipasi rasa munculnya radikalisme di pelosok pedesaan.

    “Mari kita tanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, salah satunya adalah mencintai tanah air indonesia, dan mencintai tanah kelahiranmu sendiri. Merdeka,” ucap Dimas.

    Sementara itu, seorang peserta, Rizki mengatakan kegiatan ini sudah lama dinanti karena sebelumnya terhambat oleh pandemi.

    “Alhamdulillah kita bisa meramaikan kembali acara Agustusan, sebelumnya kan kita di larang berkerumun, seneng temen-temen mahasiswa mau turun buat fasilitasi kita,” ungkap Rizki. (MG-01/PBN)

  • Desa Wajib Kelola Sampah

    LEBAK,BANPOS – Dalam satu hari masyarakat Kabupaten Lebak menghasilkan sampah sebesar 53 Ton dari 13 armada damtruck dan armroll,  11 di Lebak utara dan 2 di selatan, Kecamatan Rangkasbitung,Lebak.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nana Sunjana mengatakan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Lebak diatur dalam Perda No.4 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan.

    “Sudah memiliki Kakstrada atau kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga, perbup jasa layanan umum dll,”kata Nana saat dihubungi oleh BANPOS, Kamis(18/8).

    Dia mengungkapkan bahwa tempat pembuangan sampah di Kabupaten Lebak berada di dua daerah yakni Dengung dan Cihara.

    “Sampah itu tidak boleh dibakar, tetapi dikelola di tempat pembuangan sampah melalui pemadatan dan penutupan dengan tanah yang disebut control landfill,sedangkan untuk sebagian sampah an organik di daur ulang,” ungkap Nana.

    Nana menuturkan ketika mendengar bahwa banyak sampah yang berserakan di beberapa titik wilayah Kabupaten Lebak diantaranya di dekat Gor Pasir Ona Jalan Siliwangi, Di Cijoro Lebak, dan lain-lain , Ia berharap agar warga Kabupaten Lebak sadar akan Lingkungan.

    “Sesuai perda, bahwa desa wajib berperan dalam penanganan sampah, pengelolaan sampah bukan hanya dilakukan oleh Pemerintahan tetapi perlu dukungan semua masyarakat Kabupaten Lebak,”ujar Nana.(MG-01/PBN)

  •  Peringatan HUT RI, Masyarakat dan Pelajar Diminta Berinovasi

     Peringatan HUT RI, Masyarakat dan Pelajar Diminta Berinovasi

     

    SERANG, BANPOS – Rangkaian peringatan HUT RI ke-77 digelar dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari upacara, pengibaran bendera di bawah laut, jalan santai hingga rangkaian perlombaan. Tak hanya itu, rangkaian peringatan hari kemerdekaan itu juga ada yang dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus 2022.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memperingati dengan menggelar upacara Hari Proklamasi RI yang dilaksanakan di Alun-alun Kota Serang. Hadir pula dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), veteran, unsur masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. 

    Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa tema yang diusung dalam HUT RI ke-77 yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ia menyebut bahwa usia negara Indonesia sejak pertamakali merdeka terbilang sudah tua dan mapan dengan capaian-capaian yang hampir mendekati negara maju.

    Ia pun meminta agar kebersamaan masyarakat khususnya Kota Serang, agar terus berkreasi dan berinovasi. Utamanya para pemuda diimbau terus berkreasi dan berinovasi serta menggapai pendidikan tinggi.

    “Tahun 2022 ini dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat, UMKM dan lain sebagainya, persatuan dan kesatuan antar masyarakat Indonesia khususnya Kota Serang ini agar terus terjalin,” ujarnya.

    Bagi para pelajar, kata dia, dengan kemerdekaan yang sudah diraih bukan berarti bebas segala-galanya. Namun dapat dimaknai dengan merdeka belajar dengan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, berkreasi dan berinovasi.

    “Merdeka ini bukan berarti kita bebas segala-galanya, jangan bebas narkoba dan bebas tawuran. Jadikan bebas berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan SDM terutama di masyarakat,” tegasnya.

    Berdasarkan tema yang diusung, hal ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, tak terkecuali Kota Serang. Sebab, setelah diterpa gelombang Covid-19, kini perekonomian Indonesia diharapkan pulih dan kembali bangkit.

    “Tema ini sangat tepat sekali kita dalam rangka pemulihan ekonomi kemudian juga UMKM yang ada di Kota Serang.  Kalau sudah ekonomi pulih tentunya bangkit lebih kuat, apabila perekonomian sudah bagus dan tumbuh, insyaallah kita lebih kuat,” tandasnya. 

    Terpisah, sejumlah warga Kota Serang menyemarakkan kemerdekaan Indonesia dengan menjaga kekompakan melalui jalan santai dan berbagi kebahagiaan. Seperti di Komplek Depag dan Komplek Ciceri, terpantau sejak pukul 06:00 WIB warga bersiap di titik kumpul yang sudah ditentukan.

    Ketua Panitia di Lingkungan Komplek Depag, Fedy Faqihuddin, mengungkapkan bahwa rangkaian menuju hari kemerdekaan RI ini sudah dilaksanakan sejak sepekan sebelumnya. Kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh warga dari semua usia.

    “Hari ini (kemarin, red) adalah puncak kegiatan semarak HUT RI, kami bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan jalan santai, baik anak kecil hingga dewasa ikut memeriahkan jalan santai ini,” ujarnya.

    Dengan mengenakan kostum merah dan putih, masing-masing peserta jalan santai membawa bendera berbagai ukuran dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Untuk menjaga stamina, panitia juga mengajak seluruh peserta untuk sarapan bersama bubur kacang hijau yang diakhiri dengan pembagian hadiah lomba dan pembagian door prize.

    “Alhamdulillah seluruh warga antusias menyemarakkan dan menyambut hari kemerdekaan, insyaallah kebersamaan ini akan tetap terjalin meski setiap harinya disibukkan dengan kegiatan masing-masing,” tandasnya.

    Sementara itu, di daerah lainnya yaitu Kabupaten Serang, tak luput dalam semarak memeriahkan peringatan HUT RI. Tepatnya di Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, wilayah yang dikenal dengan keindahan alam lautnya ini menggelar Festival Pulau Tunda 2022.

    Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas selam Pitrodive ini mendapat dukungan dari berbagai instansi, lembaga, organisasi, dan komunitas. Ditambah status Pulau Tunda merupakan pulau di utara Banten yang dicalonkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Provinsi Banten.

    Pelaksana kegiatan, Pitro, mengungkapkan bahwa nasib pulau terpencil Kabupaten Serang inj sangat ditentukan oleh kekuatan penduduknya. Di sisi lain, dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat di sektor perekonomian menyebabkan turunnya daya beli akibat perputaran ekonomi tersendat. 

    Selain sektor perikanan, salah satu penggerak roda perekonomian adalah sektor wisata bahari dengan membawa sejumlah rupiah yang dibelanjakan di warung-warung, jasa pemandu wisata, katering, sewa homestay, sewa perahu, dan sebagainya sehingga cukup kuat sebagai pemicu kesejahteraan masyarakat pulau. 

    “Menyatukan kekuatan bersama untuk meningkatkan resiliensi dari dampak pandemi Covid-19 dan climate change, tidak lepas dari semangat berbangsa dan bernegara. Sebagai penerus perjuangan para pahlawan, pemuda-pemudi justru sangat semangat dalam kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan perekonomian,” ujarnya.

    Pitro menjelaskan, tahun sebelumnya, Festival Pulau Tunda hanya diikuti oleh 80 orang. Sementara di tahun 2022 ini, berhasil mendatangkan 147 orang partisipan. 

    “Bayangkan kalau setiap orang keluarkan kocek minimal Rp100.000, maka sudah berapa rupiah yang berputar masuk pulau dan hari ini sudah pasti lebih dari itu,” ucapnya.

    Pembukaan festival secara simbolis dilakukan dengan pemotongan pita di Gapura Selamat Datang Pulau Tunda oleh Mayor Jenderal TNI Pujo Widodo, didampingi Komandan Pangkalan TNI-AL Banten Letkol Laut (P) Dedi Komarudin, Kepala Kantor SAR Banten Adil Triyanto, serta rombongan dari Universitas Pertahanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Pangkalan PSDKP Jakarta, BBKIPMHP Jakarta I, LPSPL Serang, Satpolair Polres Serang Kota, Koramil 0602-02 Kasemen, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia. 

    Pitro mengungkapkan, rangkaian acara festival terdiri dari kegiatan transplantasi karang atas kerjasama Universitas Pertahanan RI, PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Bawah Laut. Selain itu, ada juga layanan kesehatan gratis dan sosialisasi stunting kepada 94 pasien oleh Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi Banten

    “Kami juga membuka sekolah pantai dan perlombaan kepada 40 adik-adik pulau oleh Rumah Baca Umi, beach clean up dengan perolehan sampah pantai seberat 29,4 kg oleh Aranya Mahidhara, beach camp oleh Keluarga Besar Pendaki Gunung Banten (KBPGB), Numberfour Adventure, dan SAR MTA, serta bantuan tempat sampah dari MJP Cargo,” tuturnya. 

    Di malam harinya, diisi dengan ramah tamah di area beach camp diikuti oleh seluruh partisipan dan warga sekitar dengan menyajikan penampilan musikalisasi puisi dan karinding, Tunda fashion week anak pulau, pembagian hadiah perlombaan, bernyanyi bersama, serta bercengkerama sambil menyantap lezatnya ikan bakar khas pulau.

    “Sebagai puncak acara, seluruh partisipan dengan semangat mengikuti upacara pengibaran bendera merah-putih penuh hikmat  yang dipimpin oleh adik-adik pulau, berbarengan dengan pengibaran bendera merah-putih berukuran 10 meter kali 18 meter di atas permukaan laut Dermaga Timur Pulau Tunda,” katanya.

    Tak hanya sampai di situ, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan underwater ceremony di bawah laut kedalaman 8 meter. Diikuti oleh 20 penyelam dari komunitas selam Pitrodive, Guritadive, Kantor SAR Banten, Satuan Polair Pulau Tunda, dan 52 orang dari komunitas freedive Nahannafas Jabodetabek.

    “Para penyelam lokal pemuda Pulau Tunda dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan menyelam yang mumpuni dan mampu mengembangkan pariwisata Pulau Tunda,” tuturnya.

    Dengan antusias masyarakat dan partisipan yang sangat tinggi, Festival Pulau Tunda 2022 berlangsung dengan sukses dan meninggalkan harapan bahwa Festival Pulau Tunda dapat dijadikan agenda event khas Pulau Tunda yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

    “Masyarakat berharap festival ini dapat kembali dilaksanakan, dengan semakin beraneka ragam kegiatan, serta pelibatan dari berbagai pihak yang lebih besar untuk mencapai dampak kebaikan yang juga lebih besar,” tandasnya.

    Salah satu pemuda Pulau Tunda, Ucen berharap kegiatan  Festival Pulau Tunda tahun 2023, pihaknya bisa lebih mandiri. Namun, tetap melakukan sinergi dengan lebih banyak instansi, organisasi, komunitas, dive center, dan agen-agen travel dari luar Pulau Tunda.

    “Hal ini tentu untuk membawa lebih banyak wisatawan ikut terlibat di acara kami,” ungkapnya. (MUF/AZM) 

     

  • Dentuman Meriam, Sejarah Besar Bangsa, Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan

    SERANG, BANPOS –  Dentuman beberapa kali meriam dalam upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun 2022 di Istana Merdeka secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (17/8), dimaknai sesuatu yang mengenang secara nyata peristiwa Proklamasi 77 tahun silam. 

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti prosesi upacara, mengatakan, bagi dirinya Detik-Detik Proklamasi yang ditandai dengan dentuman meriam  merupakan sejarah besar bangsa.

    “Itu merupakan peristiwa bersejarah yang harus terus dikumandangkan dan diinformasikan kepada generasi muda. Karena pada detik-detik itu Indonesia berdiri. Detik tadi adalah 77 Indonesia berdiri,” kata Al.

    Ia menjelaskan, Detik-Detik Proklamasi harus dipahami sebagai pemaknaan yang mendasar harus diketahui dan disikapi oleh seluruh masyarakat Banten, utamanya generasi muda. 

    Untuk mewujudkan cita-cita para pahlawan pendiri bangsa Indonesia, lanjutnya, Al dengan berbagai upayanya akan melakukan pembangunan berbagai sektor di Provinsi Banten. 

    “Oleh karenanya kita harus saling bahu membahu melakukan langkah penyelesaian yang dicita-citakan dalam Proklamasi Kemerdekaan,”  imbuhnya.

    Sebelumnya,  Al berharap pada momentum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dapat dimaknai untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melanjutkan suatu pembangunan baik di daerah maupun nasional. 

    “Ini bagian kita mengenang apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita, dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melanjutkan dedikasi para pahlawan dalam membangun Indonesia dan pada khususnya Provinsi Banten,” ungkap Al  seusai mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan, Ciceri, Kota Serang.

    Al juga mengungkapkan dalam kegiatan Apel Penghormatan dan Renungan Suci tersebut merupakan suatu rangkaian peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Banten tahun 2022.

    “Kita juga tadi memanjatkan do’a atas segala perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, 77 tahun merupakan waktu yang tentu cukup panjang, sehingga diharapkan kita dapat bersama-sama mengabdikan diri dan untuk terus mengisi pembangunan itu,” katanya. 

    “Saya terus menyampaikan kemerdekaan Indonesia juga diperuntukan untuk bangsa-bangsa di dunia,” sambungnya. 

    Pada kesempatan itu, Al meminta kepada generasi muda agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dan terus dapat mengenang jasa para pahlawan. 

    “Bila generasi muda memiliki sikap-sikap itu, maka kita yakin bangsa ini akan terus berjalan. Kita menitipkan itu kepada generasi muda,” tuturnya. 

    Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni berharap di 77 tahun Indonesia Merdeka ini dapat dijadikan sebagai momentum bersama-sama untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh para pahlawan. 

    “Untuk mengisi kemerdekaan ini bagaimana upaya kita untuk mencapai tujuan kemerdekaan yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia,” ujarnya. 

    Diketahui, Apel Penghormatan dan Renungan Suci dipimpin langsung oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol. Ery Nursatari, dan turut dihadiri oleh Anggota Forkopimda Provinsi Banten, Kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten, serta tamu undangan lainnya. (RUS/AZM)

     

  • Kejari Setor Ratusan Juta ke Kas Negara

    Kejari Setor Ratusan Juta ke Kas Negara

    CILEGON, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon selama Januari hingga Juli 2022 telah melelang berbagai barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang barang rampasan tersebut, Kejari Cilegon menyetorkan sebesar Rp 118,65 juta.

    Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejari Cilegon, Andi Muhammad Nur Indramahafira Arief mengatakan, barang rampasan yang berhasil dilelang yakni, 1 unit mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan harga Rp118.000.000, 1 unit handphone Rp 62.000, 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan harga Rp 203.000, 1 ekor ayam bangkok aduan Rp 153.000 dan 1 unit HP mereka Vivo dengan harga Rp 236.000.

    “Baru mobil yang berhasil kami lakukan lelang. Sedangkan untuk motor sampai saat ini belum. Untuk lelang barang sitaan sendiri, kita (Kejari Cilegon) bekerjasama dengan pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Serang untuk melakukan pelelangan atas rampasan barang bukti,” kata Andi saat dikonfirmasi.

    Kemudian Andi mengatakan dalam melelang barang rampasan tersebut, Kejari Cilegon bekerjasama dengan KPKNL Serang secara umumnya atas sinergi dan hubungan kerja sama yang baik yang telah terjalin selama ini.

    “Dan kita lelangnya pun bekerjasama dengan KPKNL jadi nggak lelang sendiri barang rampasan tersebut,” tuturnya.

    Dikatakan Andi, dari hasil lelang barang rampasan tersebut, uang langsung disetorkan ke kas negara. “Semua kita kembalikan ke kas negara,” pungkasnya.

    Hal senada dikatakan, Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon Atik Ariyosa. Atik mengatakan sebelum dilakukan pelelangan barang bukti itu, pihaknya masih harus menunggu putusan inkrah dari Pengadilan Negeri (PN) Serang.

    “Jadi kalau sudah ada amar putusan dari PN Serang yang menyatakan barang rampasan tersebut dimusnahkan atau dilelang apapun bentuknya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku eksekutor harus melakukan hasil putusan tersebut. Jika dari barang rampasan tersebut memiliki nilai tinggi untuk pemasukan kas negara akan kita lelang,” tandasnya. (LUK/RUL)